Ada satu pos di neraca pembayaran dengan nama net errors & omissions (NEO) atau selisih perhitungan bersih. Pos ini bukan merupakan transaksi, melainkan sebagai penampung kesalahan pencatatan dan selisih perbedaan penghitungan. Kesalahan pencatatan rasanya tak signifikan, sehingga bisa dikatakan sebagian besar NEO mencerminkan selisih perhitungan.
Selisih perhitungan muncul karena berbagai sebab. Misalnya, ekspor dalam dokumen PEB (pemberitahuan ekspor barang) tercatat 100 juta dollar ÀS, tetapi aliran dana yang masuk ke Indonesia hanya 75 juta dollar AS. Selisih 25 juta dollar AS dicatat di NEO dengan tanda negatif. Sebaliknya, jika ada aliran dana masuk tetapi tak jelas asal usulnya, maka besarnya dana masuk itu dicatat di NEO dengan tanda positif (plus).
Contoh lain, warga Indonesia membeli dollar AS di pasar valuta asing atau money changer untuk tujuan yang tidak diketahui. Uang itu disimpan di safe deposit box atau di “bawah bantal”. Maka dollar berkurang di pasar dengan jumlah yang dicatat di NEO dengan tanda negartif (minus).
Indonesia beberapa kali mengalami NEO positif. Artinya, ada dana tak jelas yang masuk, bisa bermotifkan pencucian uang, bisa juga motif lain.
Sejak tahun 2008 NEO selalu negatif (minus). Ini menandakan dana bersih (neto) yang tidak jelas juntrungannya lebih banyak menyedot cadangan devisa atau net capital outflow. Dalam kajian pelarian modal NEO kerap dijadikan sebagai proxy-nya.
Sejak tahun 2008 NEO berfluktuasi. Terendah tahun 2008 sebesar -238 juta dollar AS dan tertinggi tahun 2011 sebesar -3,4 miliar dollar AS. Tahun 2012 turun menjadi 0,5 miliar dollar AS. Namun, selama semester I-2013 naik kembali cukup tajam menjadi -1,3 miliar dollar AS. Hal inilah yang menambah tekanan pada neraca pembayaran dan pemburukan rupiah.
Selama kurun waktu 2008-semester I-2013, akumulasi NEO mencapai 9,9 miliar dollar AS. Harta kekayaan pejabat dan warga Indonesia lainnya dalam dollar berkontribusi terhadap akumulasi NEO yang nilainya lumayan besar, lebih dari 10 persen cadangan devisa. Jika para pejabat dan warga Indonesia lainnya yang beternak dollar menjual dollarnya, maka kontribusinya terhadap NEO akan positif, juga positif terhadap cadangan devisa dan nilai tukar rupiah.
Berita Tribunnews.com bertajuk “Demi Rupiah, Moeldoko Siap Jual Dollar Simpanan” (http://wp.me/p1CsPE-vt) cukup menyejukkan. Jenderal Moeldoko dengan lugas menyatakan siap menjual dollarnya demi penguatan rupiah.
Semoga niat luhur ini segera direalisasikan dan diikuti oleh seluruh jajaran TNI/Polri dan juga memantik kesadaran moral para pejabat tinggi untuk berbuat serupa.
Ada baiknya langkah bakal Panglima TNI menjual dollar diberitakan secara meluas agar rakyat mengetahui tindakan nyata yang dilakukan para petinggi negeri dan menimbulkan rasa malu bagi para pejabat tinggi sipil yang belum tergerak mengikuti langkah tersebut.
Jenderal Moeldoko secara jujur mengatakan akan menyisakan dollarnya untuk kebutuhan sekolah anaknya di luar negeri. Tak mengapa. Namun, alangkah lebih elok kalau tak kepalang tanggung, jual semua kekayaan dollar yang ada secepatnya. Kalau tiba kebutuhan mengirim uang bulanan atau uang kuliah, kala itulah membeli dollar.
Dengan sikap tegas begitu, Jenderal Moeldoko memiliki landasan moral yang kuat untuk mengajak anak buahnya berbuat serupa. Kalau perlu perilaku beternak dollar dijadikan salah satu unsur penilaian kondite prajurit. Rasanya ini selaras dengan nilai-nilai inti Sapta Marga, tak akan sedikit pun mencederai Ibu Pertiwi kapan pum apalagi ketika sedang bermuram durja karena hantaman krisis. Nilai-nilai inti abdi negara pun harus begitu.
Ada juga yang beralasan menyimpan dollar karena sering bepergian tugas ke luar negeri. Belilah dollar kala satu dua hari menjelang keberangkatan. Kalau melakukan tugas negara, bukankah negara sudah memberikan uang bekal dalam bentuk dollar.
Saya punya pengalaman berkesan tahun 1998. Kala itu saya menghadiri seminar di Tokyo. Setelah acara selesai saya mengajak rekan dari Korea ke toko buku. Kebetulan masih ada uang saku tersisa. Teman Korea mengatakan: “Dalam keadaan krisis begini, sedapat mungkin satu sen pun tak akan saya belanjakan di luar negeri.” Saya akhirnya mengurungkan niat beli buku, malu pada diri sendiri.
Semoga kepeloporan Jenderal Moeldoko cepat menular ke segenap anak bangsa, termasuk pengusaha.
Kalau bukan kita sendiri, kepada siapa lagi kita berharap bagi perbaikan nasib bangsa.
TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG – Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Moeldoko merespon cepat tentang tabungan dollar yang dimilikinya. Dengan lugas ia menyatakan siap untuk menjual simpanan dollarnya demi penguatan rupiah.
“Akan saya jual (dolar simpanan). Ini bentuk tanggung jawab moral bersama untuk menjaga stabilitas ekonomi negara,” tegas Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jendral TNI Moeldoko menjawab pertanyaan Tribun Sumsel, Selasa (27/8) malam usai menghadiri acara halal bihalal bersama prajurit, dan PNS KODAM II Sriwijaya, di Palembang.
Pernyataan Moeldoko itu merespon usulan ekonom Faisal Basri yang meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan contoh menjual mata uang dollar simpanannya. Langkah itu diyakini akan menjadi salah satu upaya penguatan rupiah terhadap dolar AS.
Selain kepada Presiden SBY, Faisal juga menyarankan pejabat publik termasuk KSAD dan Kapolda Sumsel Irjen Pol Saud Usman Nasution yang menurut data dari Lembaran Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) menyimpan dollar untuk menjualnya pula.
Jenderal Moeldoko yang digadang-gadang akan menjadi Panglima TNI itu dengan jujur akan meninggalkan sebagian simpanannya tersebut. “Ya tidak seluruhnya ya. Kan ada anak saya yang sedang di luar negeri (kuliah,red), tentunya akan saya tinggalkan sebagian. Saya harus jujur ya,” ungkapnya ramah.
Lebih lanjut ia tidak merinci besaran tabungan dollar yang akan dijualnya tersebut. Berdasarkan laporan LHKN, jumlah tabungan jenderal yang baru saja dinyatakan lulus fit and proper test Panglima TNI di DPR RI itu sebesar 450 ribu dollar AS.
Selain memastikan akan menjual tabungan dollar, ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk sama-sama melakukan tindakan serupa. “Kita juga meminta masyarakat juga turut andil menjaga stabilitas ekonomi, jangan panik. Dollarnya bisa dijual,” imbaunya.
RMOL. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengaku memiliki mata uang asing jenis dollar Amerika di rekeningnya. Sebagai eksportir mebel,dollar Amerika bukan sebuah hal yang aneh baginya.
Namun dollar-dollar tersebut segera bertukar menjadi rupiah ketika pabriknya akan memproduksi barang baru untuk diekspor.
“Kalau saya dapat dollar ya memang iya. Tetapi Itu untuk produksi. Kalau dananya sudah cair ya dollar dapatnya. Tapi langsung dicairkan lagi ke rupiah. Karena untuk kebutuhan produksi,” ujar Jokowi di Stasiun Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (28/8).
Di kesempatan tersebut Jokowi juga mengimbau seluruh pejabat untuk tidak menyimpan mata uang jenis dollar Amerika. Karena dapat memperburuk nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika. Dimana pelemahan rupiah sekarang telah mencapai angka Rp 11.300.
Jokowi juga menyindir pejabat yang kerap berkoar-koar meminta masyarakat untuk melepas dollar simpanannya namun enggan melepas dollar miliknya sendiri.
“Bagaimana kita mengimbau untuk melepas dollar tetapi yang mengimbau malah menyimpan (dollar) kan. Mestinya nggak seperti itu,” sindirnya.
Soal pejabat yang banyak dollar ini disentil oleh pengamat ekonomi Faisal Basri. Dikutip dari sebuah media, Faisal mengatakan, jumlah harta SBY dalam dollar AS tahun 2009, tercatat sebesar 269.730 dollar AS atau setara Rp 2,96 miliar (asumsi 1 dollar AS= Rp 11.000). Data itu dikutip Faisal dari sumber Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selain SBY, Faisal juga menyampaikan nama pejabat lain yang memiliki simpanan dalam bentuk dollar AS. Sosok itu adalah, Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR yang memiliki kekayaan dalam valas sebesar 195.960 dollar AS atau setara dengan Rp 2,1 miliar.
Kemudian di jajaran kabinet pemerintahan Indonesia ada Gita Wirjawan, Menteri Perdagangan yang memiliki kekayaan dalam bentuk dollar AS senilai 626.677 atau setara Rp 6,89 miliar. Lalu ada Chatib Basri, Menteri Keuangan dengan valas 356.506 dollar AS atau setara Rp 3,92 miliar.
Faisal berpendapat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta pejabat negara lain bisa membuat program penguatan rupiah dengan cara menjual kekayaan mereka yang berbentuk dollar AS. [zul]
Mantan Gubernur Jakarta mengingatkan Gubernur Jokowi soal kemungkinan Jakarta bisa bernasib seperti Detroit yang mengalami kebangkrutan. Lihat Foke “Ingatkan Jokowi dan Warga soal Kemungkinan Jakarta Tenggelam” – Kompas.com http://kom.ps/AFXWNV.
Pada bulan Juli 2013 pemerintah kota Detroit mengajukan Bab 9 kebangkrutan (Chapter 9 bankruptcy) ke pengadilan federal karena gagal membayar utang. Outstanding utang Detroit sekitar 19 miliar dollar AS atau sekitar Rp 195 triliun. Dengan mengajukan Bab 9 kebangkrutan, pemerintah kota Detroit bisa membayar hanya sebagian kewajiban utangnya yang jatuh tempo kepada kreditor—kebanyakan investor institusional—agar bisa tetap “bernafas” seraya berupaya merestrukturisasi utangnya. Utang kian menumpuk untuk membiayai defisit anggaran yang setiap tahun hampir selalu defisit.
Pemerintah daerah DKI Jakarta (Pemda Jakarta) tak pernah menerbitkan surat utang (municipal bonds) seperti Pemko Detroit. Pemda Jakarta juga boleh dikatakan tak menjalankan anggaran defisit, karena itu tak perlu menerbitkan surat utang. Jadi, bagaimana mungkin Pemda Jakarta mengalami gagal bayar utang seperti Detroit.
Kebangkrutan Detroit tidak terjadi tiba-tiba, melainkan berproses sangat panjang. Pada tahun 1960 Detroit memiliki pendapatan per kapita tertinggi di Amerika Serikat. Penggerak utama perekonomian adalah industri manufaktur, terutama industri otomotif. Jumlah penduduk kala itu sekitar 2 juta jiwa.
Karena industri otomotif di AS semakin tidak kompetitif, produsen otomotif AS memindahkan fasilitas produksi ke Meksiko di bawah kerangka NAFTA (North America Free Trade Agreement). Penetrasi mobil impor kian gencar sehingga membuat industri otomotif AS kian kedodoran. Perekonomian Detroit tentu saja terpukul. Pengangguran meningkat, jumlah orang miskin membengkak, dan jumlah penduduk yang buta huruf fungsional bertambah. Porsi penduduk tidak produktif meningkat pesat. Penduduk produktif pindah ke daerah yang lebih atraktif, sehingga jumlah penduduk turun menjadi sekitar 700 ribu jiwa pada tahun 2010. Akibatnya bermunculan kawasan kumuh dan tak berpenduduk.
Jakarta berbeda. Bisa saja Jakarta mengalami nasib mirip Detroit jika arah pembangunan di jakarta berubah drastis dan ugal-ugalan. Tanda-tanda ke arah . Namun, sejak dulu perekonomian Jakarta tak pernah bergantung pada satu sektor, apalagi satu industri. Perekonomian Jakarta lebih beragam.
Jakarta tidak pula mengalami penurunan jumlah penduduk. Bahkan Jakarta amat kaya dengan penduduk usia produktif. Jakarta sedang menikmati puncak bonus demografi. Sebagian besar penduduk Jakarta berusia 20-44 tahun. Hanya Jakarta yang memiliki kemewahan ini.
Dampak dari penurunan penduduk dan kemerosotan perekonomian Detroit adalah pada penerimaan pajak. Di AS pemerintah negara bagian dan pemerintah kota berhak mengenakan pajak pendapatan. Pemerintah kota juga berhak sepenuhnya atas pajak penjualan. Tak pelak lagi, kapasitas penerimaan pemko Detroit dari pajak turun, sedangkan pengeluaran cenderung naik terus. Maka, defisit anggaran (APBN) terus berlangsung sehingga utang pun naik terus.
Jakarta berbeda. Pajak atas laba perusahaan sepenuhnya merupakan hak pemerintah pusat. Pajak penghasilan perseorangan ditarik oleh pusat dan 20 persen diserahkan kepada daerah. Pembayar pajak paling banyak ada di Jakarta. Tahun 2013 Pemda Jakarta memperoleh dana bagi hasil dari pemerintah pusat–yang sebagian besar dari pajak perseorangan–senilai Rp 9,2 triliun. Sementara itu pendapatan asli daerah (PAD) terus meningkat dari sumber yang sangat beragam.
Sejauh ini kita tidak melihat anggaran Pemda Jakarta digunakan untuk yang aneh-aneh, bahkan semakin banyak porsi yang dialokasikan untuk kepentingan publik. Tentu saja Pemda Jakarta mulai harus hati-hati dan lebih terukur. Jangan sampai, misalnya, dalam menyediakan fasilitas perumahan untuk warga serba gratis dan tidak memperhitungkan ongkos pemeliharaan, sehingga beban APBN 5-10 mendatang sangat berat. Jangan sampai seperti di Venezuela yang akhirnya menimbulkan masalah baru dalam APBN mereka.
Kita mendambakan Jakarta yang berkeadaban. Kepentingan publik di atas segalanya. Kalau Jakarta berhasil, rasanya kita semakin optimistik Indonesia pun bakal berhasil.
JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat ekonomi, Faisal Basri, berpendapat salah satu langkah konkret yang bisa dilakukan mengatasi pelemahan rupiah atas dollar AS adalah menjual kekayaan yang berbentuk dollar.
Dalam blog Kompasiana yang diunggah pada Sabtu (24/8/2013), Faisal menyebutkan, presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pejabat yang menyimpan harta kekayaannya dalam bentuk dollar AS bisa melepas kekayaan mereka untuk mendorong stabilisasi rupiah.
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan adalah salah seorang di antaranya. Faisal menyertakan data yang dikutipnya dari Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gita tercatat memiliki kekayaan dalam bentuk dollar AS senilai 626.677 atau setara Rp 6,89 miliar.
Saat dikonfirmasi wartawan perihal hal tersebut, Gita menegaskan ia tak menyimpan banyak kekayaan dalam bentuk dollar AS. “Enggak, enggak banyak (dollar AS),” jawab Gita, di Jakarta, Selasa (27/8/2013).
Tanpa mengiyakan, Gita menanggapi saran dari akademisi Universitas Indonesia itu. “Saya sih enggak nolak aspirasi masyarakat untuk melakukan hal bijaksana. Pokoknya saya tidak menolak,” katanya.
Selain Gita, Menteri Keuangan Chatib Basri memiliki kekayaan berupa valas 356.506 dollar AS atau setara Rp 3,92 miliar. Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR, memiliki kekayaan dalam valas sebesar 195.960 dollar AS atau setara dengan Rp 2,1 miliar.
Adapun nilai harta SBY dalam dollar AS tahun 2009, tercatat sebesar 269.730 dollar AS atau setara Rp 2,96 miliar (asumsi 1 dollar AS= Rp 11.000).
“Untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai yang merupakan National Building bagi negara Indonesia, maka negara dapat menjadi kuat jika dapat menguasai lautan. Untuk menguasai lautan kita harus menguasai armada yang seimbang.” (Ir. Soekarno disampaikan pada forum National Maritime Convention I (NMC), 1963)
Dengan gugusan 17.000 pulau lebih dan hamparan lautan yang sekitar dua kali lebih luas dari daratan, Indonesia sungguh merupakan negara yang sangat unik. Berbeda dengan kebanyakan negara yang menyebut kesatuan wilayahnya dengan motherland atau fatherland, bangsa Indonesia menggunakan sebutan tanah air sebagai konsep yang melingkupi seluruh bumi Indonesia sebagai suatu kesatuan kedaulatan atas lautan, daratan, dan udara.
Keunikan geografis yang melekat pada Indonesia sejatinya merupakan modal sangat berharga untuk menapaki perjalanan bangsa ini dan bisa menjadi sumber keunggulan untuk menyejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu, sepatutnya visi maritim menjadi acuan dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan ekonomi.
Salah satu pemicu globalisasi adalah revolusi di bidang transportasi laut yang memungkinkan ongkos angkut barang menjadi murah, sehingga disparitas harga antarnegara semakin kecil. Sayangnya perekonomian domestik Indonesia tak mengikuti kecederungan dunia yang semakin terintegrasi. Perekonomian Indonesia masih saja jauh dari terintegrasi. Hal ini terlihat dari disparitas harga yang relatif tinggi antardaerah. Selain itu, daerah-daerah yang tingkat harga-harga barangnya relatif tinggi juga mengalami laju inflasi yang lebih tinggi pula dibandingkan dengan laju inflasi nasional.
Garis pantai Indonesia sepanjang 54.716 km merupakan yang terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Sebagian besar pelayaran utama dunia melewati dan memanfaatkan alur-alur strategis yang berada di wilayah laut Indonesia. Jika dunia telah memanfaatkan jalur pelayaran Indonesia, tidak demikiam dengan kita sendiri. Ongkos pengiriman dengan kapal laut (shipping cost) di dalam wilayah Indonesia lebih mahal ketimbang ongkos pengiriman barang dari Jakarta ke berbagai negara. Sebagai contoh, dari Jakarta ke Surabaya sebesar 350 dollar AS, dari Jakarta ke Medan sebesar 400 dollar AS, dan dari Jakarta ke Sorong sebesar 2.000 dollar AS. Sedangkan dari Jakarta ke Singapura sebesar hanya sebesar 200 dollar AS. Ongkos pengiriman barang dari Jakarta ke Padang pun lebih mahal ketimbang dari Jakarta ke Hamburg.
Kenyataan inilah yang membuat jarak ekonomi intra-Indonesia lebih jauh ketimbang jarak geografisnya. Misalnya, jarak ekonomi Jakarta-Padang sekitar dua kali lebih jauh dari jarak ekonomi Jakarta-Singapura.
Sebagai negara yang memiliki keberagaman sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk saling mempertukarkan keunikan masing-masing daerah dan bersinergi dalam proses produksi untuk menghasilkan nilai tambah yang optimal.
Dengan penguatan sistem transportasi laut, pergerakan barang di dalam wilayah Indonesia akan lebih lancar dan murah. Jika kita memiliki sistem transportasi laut yang tangguh, niscaya jeruk dari Brastagi di Sumatera Utara akan mampu bersaing dengan jeruk mandarin dari China. Namun, sejauh ini jeruk dari Brastagi mengandalkan transportasi darat dengan truk, yang niscaya akan kalau bersaing dengan jeruk mandarin yang diangkut ke Jakarta dengan kapal laut dan fasilitas container pengatur suhu.
Akibat ongkos angkutan laut yang mahal di dalam negeri menyebabkan perbedaan harga buah-buahan di sentra produksi dan di sentra konsumen berlipat ganda. Jika diangkut dengan kapal laut, disparitas harga ini akan semakin mengecil, sehingga menaikkan harga di tingkat petani dan menurunkan harga di tingkat konsumen. Karena transportasi laut yang lemah inilah menyebabkan banyak sekali hasil bumi di berbagai daerah menjadi cenderung sebagai barang non-tradable (tak bisa diperdagangkan ke luar daerah), sehingga harga anjlok ketika musim panen raya. Sementara itu konsumen di pulau Jawa mengimpor buah-buahan dari berbagai negara.
Topangan sistem transportasi laut yang tangguh akan memunculkan sentra-sentra industri pengolahan yang lebih tersebar, tak terkonsentrasi di Jabotabek, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Ongkos buruh yang semakin mahal akan mendorong kegiatan industri mendekati sumber bahan baku, mengingat ongkos angkut produk jadinya ke sentra-sentra konsumen di kota-kota besar di Jawa bisa ditekan.
Penguatan sistem transportasi lautlah yang memungkinkan pengintegrasian pasar domestik. Bagaimana mungkin kita bisa secara maksimal bisa menikmati peningkatan kesejahteraan dengan makin terlibat lebih jauh dalam kancah globalisasi dan integrasi internasional kalau pasar domestik kita sendiri tidak terintegrasi
Manfaat selanjutnya, tenaga kerja tak menyemut di kawasan-kawasan industri yang kian padat di Jawa, dan pusat-pusat pertumbuhan baru akan muncul secara alamiah, tanpa membentuk koridor-koridor pembangunan sebagaimana tertuang di dalam dokumen Masterplan Percepatan dan perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) 2011-2025 ataupun membentuk kawasan ekonomi khusus (KEK). Setidaknya bisa dikatakan, dengan penguatan sistem transportasi laut, perwujudan MP3EI dan KEK akan lebih cepat.
Visi maritim akan menempatkan potensi kekuatan laut sebagai landasan penguatan struktur perekonomian Indonesia. Bukan saja sebagai sarana transportasi, melainkan juga sebagai sumber kekayaan alam yang selama ini kurang memperoleh perhatian seksama. Dokumen MP3EI hanya mencantumkan gas alam, batubara, panas bumi, minyak kelapa sawit, kakao, dan timah sebagai potensi kekayaan alam kita, padahal potensi kekayaan laut diperkirakan juga relatif sangat besar.
Untuk mengeksploitasikan potensi kekayaan laut yang semakin bernilai tambah tinggi diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan teknologi informasi. Sudah sepantasnya Indonesia memiliki perguruan tinggi maritim yang menekankan pada kajian-kajian kelautan. Di perguruan tinggi ini diajarkan ilmu-ilmu teknik dan sosial yang fokus pada kelautan seperti teknologi industri pengolahan hasil laut, teknologi perkapalan, konstruksi dan desain pelabuhanhukum laut, ekonomi maritim, transportasi laut, dan sebagainya.
Penjabaran visi maritim membutuhkan konsistensi kebijakan. Alokasi dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (kebijakan fiskal) untuk sektor kelautan dalam artian luas bisa jadi sebagai titik awal memulai era baru dengan pola pikir baru. Harus tercermin pula pada kebijakan industrial, kebijakan riset dan teknologi, dan kebijakan pengembangan wilayah. Selain itu, sudah barang tentu, tercermin pula dalam penentuan sistem transportasi nasional. Dibutuhkan komitmen pemimpin tertinggi untuk merangkai semua ini dalam derap langkah yang padu.
Alangkah ironisnya ketika kita hendak melangkah dengan visi maritim, justru MP3EI menjadikan Jembatan Selat Sunda sebagai primadona. Bukankah Jawa dan Sumatera merupakan dua pulau besar yang selama ini sudah terintegrasi. Kedua pulau ini menyumbang masing-masing sebesar 57,63 persen dan 23,77 persen terhadap produk domestik bruto nasional? Kehadiran proyek Jembatan Selat Sunda mencerminkan cengkerapan pola pikir darat memang masih sangat kuat. Penyebutan Indonesia sebagai negara maritim di MP3EI menjadi hambar karena penampakan halaman pertama dan kedua dokumen ini terisi penuh oleh foto rancangan Jembatan Selat Sunda. **
* Dimuat di Tinjauan Pembangunan Maritim Indonesia “Menggapai Negara Maritim,” Edisi ke-2 Tahun 2013, hal. 73-78.
Liputan6.com, Jakarta : Tercatat ada 6 pejabat negaramemiliki kekayaan berupa dolar Amerika Serikat di atas 100 ribu. Mereka mulai dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Kapolda Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Saud Usman.
Kekayaan itu diketahui berdasarkan penelusuran dari laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pengamat ekonomi Faisal Basri mengusulkan agar para pejabat dapat menjual simpanan dolarnya. Hal itu demi menjaga perekonomian rakyat banyak. Karena saat ini nilai tukar rupiah sempat menyentuh angkaRp 11.600 per dolar Amerika Serikat.
“Presiden bisa memelopori penguatan rupiah dengan menjual kekayaannya dalam dolar AS. Presiden menunjukkan kepada rakyat bersedia lebih dahulu sedikit `berkorban` demi kemaslahatan perekonomian dan rakyat banyak,” kata Faisal Basri seperti dikutip dari lamannya.
Lalu, darimana saja sumber dolar para pejabat negara itu? Berikut asal-usul kekayaan dolar 6 pejabat negara, dari pemilik terbanyak:
1. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wiendu Nuyanti Berdasarkan data LHKPN KPK per 1 Februari 2012, harta Wiendu mencapai Rp 10.561.365.731 dan US$ 1.616.887 atau lebih dari Rp 17 miliar, tepatnya Rp 17.535.139.515 dengan kurs Rp 10.845 per dolar AS.
Kekayaan dolarnya yang mencapai Rp 17,5 miliar itu tercatat berasal dari 2 surat berharga yang masing-masing bernilai US$ 446.913 dan US$ 91.847. Selain itu, Wiendu juga memiliki 3 giro dan setara kas lainnya yang masing-masing bernilai US$ 47.395, US$ 501.289, dan US$ 529.443. Sehingga total dolar yang dimiliki Wiendu mencapai US$ 1.616.887.
2. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Berdasarkan data LHKPN KPK per 4 Mei 2012, tercatat harta Ketua Umum Partai Demokrat itu mencapai Rp 9.328.377.172 dan US$ 589.189 atau lebih dari Rp 6 miliar, tepatnya Rp 6.389.754.705.
Kekayaan berupa dolar itu dimiliki SBY dalam bentuk giro dan setara kas lainnya yang nilainya US$ 589.189. Nilai ini meningkat dibanding pada 2009 yang mencapai US$ 269.730.
3. Panglima TNI Jenderal Moeldoko Berdasarkan data LHKPN KPK, harta mantan KSAD itu per 25 April 2012 tercatat mencapai Rp 32.185.223.702 dan US$ 450 ribu atau lebih dari Rp 4 miliar, tepatnya Rp 4.880.250.000. Kekayaan berupa dolar itu dimiliki Moeldoko dalam bentuk giro dan setara kas lainnya. Nilainya US$ 450 ribu.
4. Menteri Keuangan Chatib Basri Berdasarkan data LHKPN KPK per 18 September 2012, harta mantan Kepala BKPM itu mencapai Rp 10.379.258.225 dan US$ 365.506 atau hampir Rp 4 miliar, tepatnya Rp 3.963.912.570.
Dolar yang dimiliki Chatib Basri berasal dari kekayaan berupa giro dan setara kas. Nilainya US$ 343.906. Selain itu, Chatib juga memiliki piutang dengan nilai US$ 21.600.
5. Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Berdasarkan data LHKPN KPK per 21 Mei 2010, tercatat harta Sri Mulyani mencapai Rp 17.290.847.398 dan US$ 393.189.
Sri Mulyani yang saat ini menjadi pejabat penting di Bank Dunia itu memiliki dolar dalam bentuk 2 surat berharga yang diperoleh pada 2007 dengan nilai masing-masing US$ 88.270 dan US$ 80.389 atau lebih dari Rp 4 miliar, tepatnya Rp 4.264.134.705. Selain itu, Sri Mulyani juga memiliki kekayaan dolar dalam bentuk giro dan setara kas sneilai US$ 22.530.
6. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Saud Usman Nasution Berdasarkan data LHKPN KPK per 10 Januari 2013, tercatat harta Saud mencapai Rp 12.661.901.503. Dolar AS yang dimiliki mencapai US$ 100 ribu atau lebih dari Rp 1 miliar, tepatnya Rp 1.084.500.000. Kekayaan berupa dolar ini berupa giro dan setara kas lainnya. Nilainya US$ 100 ribu.
Mengenai harta yang dimiliki Presiden SBY, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyatakan kekayaan orang nomor satu di Indonesia itu dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Julian, tak ada yang salah terkait kepemilikan harta Presiden SBY. Karena selama ini selalu menunaikan kewajiban membayar pajak dan menyerahkan LHKPN.
Sementara, Wamen Wiendu belum bisa memberikan komentar karena sedang menggelar rapat. “Ibu Wamen juga akan rapat di Wapres,” kata ajudan Wiendu kepada Liputan6.com. (Ary/Ism)
Liputan6.com, Jakarta : Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus merosot. Bahkan, harga dolar Amerika Serikat di pasaran sempat menyentuh angka Rp 11.600.
DPR mendesak pemerintah menyusun langkah-langkah dan kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah. Selain itu, pemerintah harus mematok target nilai tukar rupiah di level 10.200 per dolar AS.
Tak hanya itu, pengamat ekonomi Faisal Basri pun mengusulkan agar para pejabat dapat menjual simpanan dolarnya. Hal itu demi menjaga perekonomian rakyat banyak.
“Presiden bisa memelopori penguatan rupiah dengan menjual kekayaannya dalam dolar AS. Presiden menunjukkan kepada rakyat bersedia lebih dahulu sedikit `berkorban` demi kemaslahatan perekonomian dan rakyat banyak,” kata Faisal Basri seperti dikutip dari lamannya.
Berdasarkan catatan Liputan6.com, selain Presiden SBY, ada sejumlah pejabat negara yang memiliki simpanan dolarnya di atas 100 ribu. Mereka tak hanya menjabat menteri, tapi juga berasal dari kalangan militer.
Berikut daftar pejabat pemilik dolar urutan terbanyak yang diambil dari data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK:
1. Wiendu Nuryanti, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia bidang Kebudayaan. Berdasarkan data LHKPN KPK per 1 Februari 2012, harta Wiendu mencapai Rp 10.561.365.731. Dolar AS yang dimiliki mencapai US$ 1.616.887 atau lebih dari Rp 17 miliar, tepatnya Rp 17.535.139.515 dengan kurs Rp 10.845 per dolar AS.
2. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Berdasarkan data LHKPN KPK per 4 Mei 2012, tercatat harta Ketua Umum Partai Demokrat itu mencapai Rp 9.328.377.172. Dolar AS yang dimiliki mencapai US$ 589.189 atau lebih dari Rp 6 miliar, tepatnya Rp 6.389.754.705, dengan kurs Rp 10.845 per dolar AS.
3. Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Berdasarkan data LHKPN KPK, harta mantan KSAD itu per 25 April 2012 tercatat mencapai Rp 32.185.223.702. Dolar yang dimiliki mencapai US$ 450 ribu atau lebih dari Rp 4 miliar, tepatnya Rp 4.880.250.000, dengan kurs Rp 10.845 per dolar AS.
4. Menteri Keuangan Chatib Basri. Berdasarkan data LHKPN KPK per 18 September 2012, harta mantan Kepala BKPM itu mencapai Rp 10.379.258.225 dan US$ 365.506 atau hampir Rp 4 miliar, tepatnya Rp 3.963.912.570, dengan kurs Rp 10.845 per dolar AS.
5. Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun tercatat sebagai salah satu penyimpan dolar terbanyak. Berdasarkan data LHKPN KPK per 21 Mei 2010, tercatat harta Sri Mulyani mencapai Rp 17.290.847.398. Dolar AS yang dimiliki mencapai US$ 393.189 atau lebih dari Rp 4 miliar, tepatnya Rp 4.264.134.705, dengan kurs Rp 10.845 per dolar AS.
6. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Saud Usman Nasution pun tercatat memiliki simpanan dolar di atas 100 ribu. Berdasarkan data LHKPN KPK per 10 Januari 2013, tercatat harta Saud mencapai Rp 12.661.901.503. Dolar AS yang dimiliki mencapai US$ 100 ribu atau lebih dari Rp 1 miliar, tepatnya Rp 1.084.500.000 dengan kurs Rp 10.845 per dolar AS.
Mengenai harta yang dimiliki Presiden SBY, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyatakan kekayaan orang nomor satu di Indonesia itu dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Julian, tak ada yang salah terkait kepemilikan harta Presiden SBY. Karena selama ini selalu menunaikan kewajiban membayar pajak dan menyerahkan LHKPN.
Sementara, Wamen Wiendu belum bisa memberikan komentar karena sedang menggelar rapat. “Ibu Wamen juga akan rapat di Wapres,” kata ajudan Wiendu kepada Liputan6.com. (Ary/Ism)
Harga kedelai untuk penyerahan bulan November 2013 pada hari Selasa (27/8) berada di sekitar 1.380 sen dollar AS. Selama Agustus ini memang harga kedelai naik tajam setelah mencapai titik terendah sekitar 1.160 sen dollar pada awal Agustus.
Tingkat harga kedelai dewasa ini sedikit lebih rendah ketimbang setahun yang lalu. Seperti tabiat harga komoditas pada umumnya, harga kedelai juga berfluktuasi cukup tajam.
Namun, sekarang ini diperparah dengan kemerosotan dollar AS, sehingga harga kedelai dalam rupiah lebih melonjak lagi, melebihi tingkat harga tahun lalu kala kurs masih sekitar Rp 9.500 per dollar AS. Di dalam negeri harga kedelai sekarang adalah yang termahal selama ini (Kompas, 26 Agustus 2013, hal. 18)
Tahun lalu pemerintah berjanji akan menstabilkan harga kedelai dengan operasi pasar. Jika harga kedelai naik, pemerintah akan menjual stok kedelai ke pasar, sebaliknya jika harga turun pemerintah akan membeli kedelai hasil produksi petani. Pemerintah menetapkan harga batas atas dan batas bawah.
Jika mencermati data terinci APBN dari tahun 2005 sampai 2013 ada pos subsidi kedelai tetapi angka yang tertera selalu nol alias nihil. Sangat kontras dengan pembebasan PPnBM untuk mobil yang bakal mencapai triliunan rupiah.
Para pengusaha Industri tahu dan tempe (rasanya tidak elok menyebut mereka sebagai pengrajin sebagaimana lazim dipakai) pada umumnya adalah pengusaha kecil dan menengah. Mereka tak terbiasa melakukan lindung nilai (hedging) atas perubahan harga maupun nilai tukar.
Pemerintah bisa membantu pengusaha tahu-tempe dengan membayar ongkos (fee) untuk transaksi hedging. Dengan begitu pengusaha tahu-tempe terlindungi dari fluktuasi harga kedelai dan kurs rupiah, sehingga bisa lebih tenang berusaha.
Menteri Perdagangan mengklaim stok kedelai mencapai 350.000 ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan Oktober. Entah dimana stok itu berada. Menteri Perdagangan hanya mengatakan harga tinggi di tengah stok yang cukup sebagai masalah informasi asimetri (asymmetric information). Lihat Kompas, 27 Agustus 2013, hal. 18. Kalau sudah tahu akar masalahnya seperti itu, mengapa pemerintah tidak bertindak nyata untuk mengatasinya. Kasihan pengusaha tahu-tempe, kasihan rakyat yang kebutuhan proteinnya mengandalkan pada tahu dan tempe.
Konsep pemerintah untuk mengelola stok kedelai ratusan ribu ton perlu ditinjau ulang. Ongkos pengelolaan stok cukup mahal, bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Belum lagi potensi penyelewengan.
Di zaman modern ini, pengguna kedelai atau pemerintah tak perlu menimbun kedelai dan mengelola stok ratusan ribu ton. Biarkan stok berada di gudang-gudang pedagang. Yang penting pengguna bisa mendapatkannya kapan saja dan berapa saja sesuai dengan kontrak penyerahan kemudian yang dilengkapi dengan instrumen hedging.
Dengan cara modern membantu petani tak perlu uang banyak. Jauh lebih mahal dengan manajemen stok ketimbang membantu petani dengan hedging.
Bulog atau PT PPI (persero) bersama-sama dengan asosiasi pengguna kedelai bisa merealisasikannya dengan cepat.
