Bocor

Calon Presiden Prabowo Subianto mensinyalir anggaran negara bocor sebesar Rp 500 triliun. Dengan mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 senilai Rp 2.007 triliun, maka kebocoran anggaran yang disinyalir Prabowo sekitar 25 persen. APBN 2018 naik menjadi Rp 2.217 triliun dan APBN 2019 naik lagi menjadi Rp 2.461 triliun. Beberapa pemberitaan menyebutkan kebocoran Rp 500 triliun setara dengan 25 persen anggaran. Jadi, kita ambil saja APBN 2017 sebagai patokan.

Seingat saya, pada kampanye pemilihan presiden 2014, calon presiden Prabowo sudah mengatakan soal kebocoran yang kala itu dipandang kurang didukung oleh data. Namun isu kebocoran tidak memanas seperti sekarang karena calon presiden pesaingnya, Joko Widodo, sama-sama tidak berstatus sebagai petahana (incumbent). Hatta Rajasa, calon presiden pasangan Prabowo, yang merupakan menteri Kabinet Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang memerintah, tidak berkomentar tentang isu bocor.

Kebocoran bukan isu baru. Puluhan tahun silam di masa Orde Baru sekalipun, Prof Sumitro Djojohadikusumo, yang merupakan ayahanda Prabowo Subianto, pernah mengutarakan bahwa kebocoran anggaran mencapai sekitar 30 persen. Tidak jelas dari mana datangnya angka itu. Tak ada pula yang mengeluarkan angka tandingan. Agaknya, khalayak mafhum kondisi saat itu di bawah rezim diktator yang serba tidak transparan. Perbincangan tentang kebocoran tak berujung.

Bocor dalam Perekonomian

Cukup banyak kajian lintas negara maupun khusus Indonesia tentang underground economy atau sejenisnya yang luput dari statistik resmi. Yang luput itu boleh saja dikatakan “bocor” (leakage).

This image has an empty alt attribute; its file name is screen-shot-2019-02-13-at-01.58.35.png

Berbagai kajian lintas negara menujukkan Indonesia tidak tergolong yang paling parah atau parah.

Beberapa kajian dengan studi kasus Indonesia adalah sebagai berikut.

Bertolak dari kajian-kajian di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa kebocoran dalam ekonomi lebih besar dibandingkan dengan kebocoran APBN.

Pengertian Bocor

Ember yang berlubang membuat air di dalamnya keluar dan jika tidak ditambal akan mengakibatkan air yang ada di dalam ember habis. Bisa juga dipakai untuk atap rumah yang bocor sehingga takkala hujan, tetesan atau kucuran air masuk ke dalam rumah.

Bocor APBN

Katakanlah ember itu adalah APBN. Sejauh yang saya pahami, kebocoran mengacu pada pos pengeluaran atau belanja. Pada APBN 2017 belanja keseluruhan berjumlah Rp 2.700,4 triliun.

Bocor bisa dalam berbagai bentuk: dana yang dibelanjakan tidak sebesar yang dianggarkan, selisihnya dikorupsi dengan segala tipu daya. Bisa pula seluruh dana dibelanjakan sesuai peruntukan tapi hasilnya tidak sesuai target (inefisiensi, pemborosan).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai jenis audit. BPK bisa memilh sampel beberapa pos pengeluaran. Jika dibutuhkan, DPR berwenang untuk menugaskan BPK melakukan audit khusus. Jadi ada cara untuk mengetahui seberapa jauh kebocoran, asal ada kemauan politik dari DPR, termasuk dari Fraksi Partai Gerindra yang ketua umumnya Prabowo Subianto sendiri.

Tanpa upaya serius dan sistematis, kita hanya bisa mereka-reka berdasarkan data sekunder yang tersedia.

Kebocoran bisa terjadi di berbagai tingkatan: pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dan pemerintahan desa. Saya tidak memiliki pijakan kuat untuk menduga-duga tingkat kebocoran di daerah.

Yang bisa kita lakukan adalah dengan mencermati alokasi dan jenis pengeluaran untuk pos “Transfer ke Daerah dan Dana Desa.” Pada APBN 2017 pos ini berjumlah Rp 742 triliun atau 37 persen dari BELANJA NEGARA. Kebanyakan dana ke daerah berupa gaji pegawai lewat pos Dana Perimbangan yang menyedot 96 persen dari dana Transfer ke Daerah. Dengan demikian obyek yang berpotensi bocor relatif sangat kecil. Katakanlah 10 persen dari TRANSFER KE DAERAH Masih bocor, berarti sekitar Rp 68 triliun.

Untuk Dana Desa yang relatif baru dan masih mencari bentuk optimalnya serta dengan pertimbangan sumber daya manusia yang terbatas di desa, katakanlah bocor 50 persen atau sekitar Rp 30 triliun.

Berarti, kebocoran total di tingkat daerah berjumlah Rp 98 triliun (Rp 68 triliun ditambah Rp 30 triliun).

Di tingkat pemerintah pusat, belanja meliputi belanja K/L dan non-K/L Untuk memudahkan perhitungan, kita gunakan belanja pemerintah pusat berdasarkan jenis.

Belanja pegawai dan pembayaran bunga utang hampir pasti tidak ada kebocoran. Kedua jenis belanja itu menyedot 41,8 persen belanja pemerintah pusat.

Kehadiran LKPP akan lebih mempersulit kongkalikong pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk belanja modal. Keberadaan KPK turut mempersempit manuver penggelembungan harga, praktek kolusi dan korupsi. Katakanlah masih ada kebocoran sebesar 20 persen. Maka nilai kebocoran dari belanja barang dan belanja modal sekitar Rp 100 triliun.

Untuk subsidi, pembayaranya ke Pertamina, PLN, pabrik pupuk milik negara, dan sebagainya sangat ketat, tak akan dicairkan oleh Kementerian Keuangan tanpa audit BPK. Andaikan masih ada kebocoran 5 persen, berarti sekitar Rp 8 triliun.

This image has an empty alt attribute; its file name is screen-shot-2019-02-13-at-01.42.57.png

Yang mungkin lebih banyak dicurigai adalah pos bantuan sosial, hibah, dan belanja lainnya. Kasarnya, katakanlah ketiga jenis belanja terakhir ini bocor 50 persen atau sekitar Rp 35 triliun.

Kebocoran total di tingkat pemerintah pusat adalah Rp 100 triliun + Rp 8 triliun + Rp 35 triliun = Rp 143 triliun.

Akhirnya kita memiliki perkiraan kebocoran total dengan perhitungan yang teramat sangat sederhana, yaitu: di tingkat daerah senilai Rp 98 triliun ditambah di tingkat pemerintah pusat senilai Rp143 triliun, sehingga bocor total adalah Rp 241 triliun.

Angka kebocoran versi sangat sangat sederhana dan sangat kasar itu tak sampai separuh dari yang disinyalir Capres Nomor 2.

Bisa pula kita mengestimasi potensi “kebocoran” dari sisi penerimaan. Cara perhitungannya tentu berbeda. Kebocoran dari sisi penerimaan tidak seperti air di dalam ember, karena airnya belum masuk. Lebih pas kalau dikatakan potensi yang belum terealisasi atau ada yang “ditilep” oleh aparat pajak. Namun, terlalu gegabah untuk mengatakan tax ratio yang relatif rendah sebagai wujud dari kebocoran atau korupsi, kecuali ada data yang membuktikannya.

Siapapun yang akan memerintah pada 2019-2024, pekerjaan rumah yang menghadang sangatlah berat. Segala sumber daya harus digunakan dengan perencanaan yang cermat serta proses pelaksanaannya transparan dan akuntabel. Sektor pemerintah tampaknya belum tersentuh oleh proses disrupsi dan masih berperilaku business as usual.

Februari 13, 2019 8

Menakar Utang Pemerintah secara Proporsional

debt — PeopleImages.com/DigitalVision/Getty Images

Benar adanya bahwa utang pemerintah Indonesia relatif kecil, bahkan relatif sangat kecil, dibandingkan dengan utang pemerintah kebanyakan negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Juga masih jauh di bawah batas maksimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 60 persen.

Negara pengutang paling besar adalah Jepang. Nisbah utang terhadap produk domestik bruto (PDB) Jepang mencapai 253 persen dan Amerika Serikat 105,4 persen. Yunani yang dililit utang sehingga terpaksa meminta bantuan IMF dan Bank Sentral Europa, nisbah utangnya 178,6 persen.

Tetangga dekat Singapura yang sangat makmur sekalipun, yang perekonomiannya penuh gemerlap dan PDB per kapitanya 15 kali lipat Indonesia, nisbah utangnya di atas 100 persen.

Nisbah utang pemerintah Indonesia hanya 28,7 persen, lebih rendah dibandingkan dengan kebanyakan negara ASEAN dan hanya lebih tinggi dari Brunei Darussalam.

Berutang bukanlah aib. Hampir semua negara berutang, tak peduli negara kaya atau negara miskin, negara besar atau negara kecil, negara komunis atau pun negara liberal. Utang pemerintah merupakan unsur tak terpisahkan dari kerangka kebijakan ekonomi pemerintah, khususnya kebijakan fiskal.

Sekalipun suatu negara mengalami surplus anggaran, seperti Jerman, tetap saja negara itu menerbitkan surat utang. Tujuannya antara lain untuk menebus utang lama yang suku bunganya lebih tinggi (reprofiling), sehingga beban utang berkurang.

Jadi, perihal utang ini, persoalannya bukan berutang atau tidak berutang atau menghapuskan utang, melainkan bagaimana mengelola utang sebagai bagian tak terpisahkan dari pengelolaan ekonomi untuk mencapai salah satu tujuan makroekonomi jangka panjang, yakni pertumbuhan yang berkelanjutan.

Utang bisa juga dipandang sebagai alat untuk menempuh kebijakan antisiklikal. Jika perekonomian sedang lesu, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif lewat stimulus fiskal dengan meningkatkan belanja dan atau menurunkan tarif pajak atau bahkan menghapuskan jenis pajak tertentu seperti yang ditempuh pemerintahan baru Malaysia di bawah Perdana Menteri Mahathir Mohamad.

Kebijakan fiskal yang ekspansif–yang mengakibatkan defisit anggaran itu–dibiayai oleh utang. Sebaliknya, jika perekonomian sedang memanas (over heating), pemerintah meredam belanja dan atau menaikkan pajak, sehingga terjadi suplus anggaran. Apakah karena itu pemerintah tak berutang? Bisa saja Pemerintah tetap menerbitkan surat utang untuk tujuan reprofiling.

Oleh karena itu, tidak perlu berambisi melunasi seluruh utang atau bebas dari utang.

Perkembangan dan Perubahan Struktur Utang Pemerintah

Sekalipun nisbah utang relatif kecil, peningkatan utang pemerintah Indonesia dalam empat tahun terakhir terbilang relatif pesat. Pada tahun 2014 utang Pemerintah sebanyak Rp 2.609 triliun dan per Maret 2018 sudah mencapai Rp 4.136 triliun, yang berarti meningkat sebesar 58,5 persen. Pada kurun waktu yang sama, nisbah utang naik dari 24,7 persen menjadi 29,8 persen.

Walaupun meningkat cukup pesat, dalam jangka panjang nisbah utang pemerintah Indonesia menunjukkan kecenderungan menurun. Puncak tertinggi nisbah utang terjadi pada tahun 1997 ketika krisis ekonomi yang amat parah.

Peningkatan utang yang relatif pesat selama pemerintahan Jokowi-JK antara lain disebabkan oleh kenaikan tajam pengeluaran yang tidak diiringi oleh peningkatan nisbah pajak (tax ratio) sebagaimana dibahas pada tulisan sebelumnya.

Selama masa Orde Baru, seluruh utang pemerintah adalah utang luar negeri, berupa utang bilateral dan utang multilateral. Setelah krisis 1997, pemerintah mulai berutang dalam bentuk surat berharga negara atau obligasi.

Perubahan juga tercermin dari komposisi utang luar negeri. Pada tahun 2010, utang luar negeri pemerintah dalam bentuk surat berharga baru sekitar sepetiga dari keseluruhan utang luar negeri. Sewindu kemudian berbalik menjadi lebih dari dua pertiga.

Kita tidak bisa membandingkan nisbah utang Indonesia yang relatif rendah dengan nisbah utang Jepang yang paling tinggi di dunia ataupun dengan Amerika Serikat yang di atas 100 persen. Jepang memang banyak berutang, tetapi pada waktu bersamaan juga menguasai surat utang yang diterbitkan oleh negara lain. Jadi Jepang selain sebagai debitor juga sebagai kreditor, sedangkan Indonesia praktis sebagai debitor murni.

Walaupun nisah utang Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan Amerika Serikat, beban pembayaran bunga Indonesia lebih tinggi ketimbang Amerika Serikat. Bahkan pembayaran bunga utang Indonesia terus meningkat dan sejak 2016 sudah lebih tinggi ketimbang belanja modal.

Kembali, jika dibandingkan dengan Jepang, bunga utang Indonesia relatif lebih tinggi. Selain itu, mayoritas surat utang pemerintah Jepang dipegang oleh rakyatnya sendiri, sehingga pembayaran bunga yang mengalir ke luar negeri sangat sedikit. Sebaliknya, surat utang Indonesia yang dipegang oleh investor asing tergolong relatif besar, bahkan paling besar ata setidaknya salah satu yang paling besar di dunia. Tak pelak lagi, kondisi ini membuat Indonesia lebih rentan terhadap gejolak eksternal.

[Diperbarui pada 10 September 2018, terutama penambahan data.]

September 8, 2018 14

Kritik Faisal Basri Soal Target Pajak dan Kondisi Ekonomi

Senin 30 Oct 2017, 12:42 WIB

Eduardo Simorangkir – detikFinance

Jakarta – Tahun ini target penerimaan pajak pemerintah adalah Rp 1.307,6 triliun, dan tahun depan akan dinaikkan menjadi Rp 1.385,9 triliun. Target ini dinilai ketinggian.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengatakan target pajak yang telah dicanangkan pemerintah sangat tidak masuk akal.

Target penerimaan pajak yang terlalu tinggi di tengah rasio pajak (tax ratio) Indonesia yang terus turun, menunjukkan betapa lemahnya database perpajakan yang dimiliki pemerintah.

“Ingin didorong spending berbasis pajak tapi unfortunatelylingkungan strategisnya sedang buruk. Betapa lemahnya database perpajakan itu,” katanya dalam Seminar Reformasi Pajak di Plaza Mandiri, Jakarta, Senin (30/10/2017).

Lingkungan strategis yang buruk tersebut dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus melambat dari tahun ke tahun. Dan di saat yang bersamaan, rasio pajak juga terus turun.

“Tax ratio harusnya enggak boleh berubah. Tapi penerimaan pajak relatif turun, padahal ingin digenjot,” ujarnya.

Faisal juga menyatakan soal masih rendahnya angka penyaluran kredit perbankan di Indonesia. Persentasenya baru 46,7% dari PDB. Padahal di negara lain sudah berada di atas 100%.

“Dibanding negara-negara lain yang sudah di atas 200%, kita masih 40%-an. Mudah-mudahan dengan adanya fintech bisa naik, setidaknya mendekati 60% seperti sebelum krisis. Sehingga laporan bisa lebih akurat,” tutur Faisal.

Dari sisi neraca perdagangan, ekspor dan impor Indonesia juga masih menunjukkan penurunan terhadap PDB. Angka ekspor dan impor yang menurun tersebut juga menyumbang menurunnya basis pajak.

“Dan kita satu-satunya negara di dunia yang turun. Jadi taxable base-nya menurun, baik ekspor atau impor. Ekspor turun dari 29% ke 19%, impor turun dari 24% ke 18%. Itu sudah terjadi selama 16 tahun terakhir secara konsisten turun terus. Mungkin ada selundupan (enggak bisa dipajakin),” sambungnya.

Indikator lainnya yang menunjukkan pelemahan sumber penerimaan adalah masih besarnya angka pekerja informal di Indonesia yang notabene tak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Jumlahnya mencapai 70% sehingga hanya 30% yang bisa menjadi objek pajak.

“Jadi 70% masyarakat Indonesia itu extreme poor, moderate poor, dan vulnerable, yang hampir pasti enggak punya NPWP. Jadi kelas menengah sampai ke economy secure itu hanya 30% yang feasible dipajakin,” ungkapnya.

Faisal menambahkan, pembangunan infrastruktur hingga penugasan ke BUMN terkait proyek-proyek nasional berpotensi mengurangi penerimaan pajak.

“Harga BBM subsidi tidak dinaikkan. Padahal harga minyak sudah 4 bulan naik. Dan menurut Perpres, 3 bulan sekali ditinjau. Tapi subsidinya tidak naik di APBN, tapi ditanggung ke Pertamina. Demikian juga BBM satu harga di seluruh Indonesia. Untuk Papua saja sudah rugi Rp 800 miliar. Semua ditanggung Pertamina, Pertamina untungnya melorot, akhirnya pajak perusahaan dan kontribusi ke negara melorot,” papar Faisal.

“PLN juga sudah 2 tahun tarif listrik tidak naik. Harga energi primer naik. Keuntungan turun, pembayaran PPh 2 BUMN besar ini melorot. Jadi basis pajaknya dibikin kerdil oleh pemerintah sendiri. Ini yang kita tidak sadari,” tambahnya.

Penerimaan pajak pun akhirnya terus berkurang seiring dengan memburuknya lingkungan strategis yang menjadi objek kena pajak tersebut. Meskipun pernah mencapai 107%, namun hal itu lebih dikarenakan adanya melonjaknya harga komoditas. Namun di dua tahun terakhir, penerimaan melorot hingga ke angka 82%. Bahkan di 2016, realisasi tanpa tax amnesty itu hanya 74%.

“Jadi bukan sebetulnya salah dari pajak. Tapi ambisi yang terlalu menggebu. Dan semua menteri sekarang memberikan justifikasi bahwa Pak Jokowi benar, bukan malah mengingatkan. Jadi kesehatannya mandek. Ekonomi tumbuh 5%. Padahal yang stanting ada 27,2%, yang berat badan di bawah usia masih sekian belas persen. Masih ada 9,2% bayi yang lahir di bawah standar. Bagi saya itu lebih penting daripada infrastruktur, karena memanusiakan manusia. Kasihan jadinya pajaknya,” tukasnya. (eds/wdl)

Sumber: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3705608/kritik-faisal-basri-soal-target-pajak-dan-kondisi-ekonomi

November 12, 2017 1

Manufaktur dan Penerimaan Pajak

Pada 31 Oktober, Menseskab @pramonoanung menyampaikan data menarik di twitter tentang perkembangan penerimaan pajak per sektor. Data yang dipaparkan tergolong sangat jarang digunakan atau diberitakan.

Di situ tampak bahwa sektor industri merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak, yaitu 31,2 persen selama Januari-Oktober 2017, naik dari 30,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Seandainya industrialisasi di Indonesia tidak “layu sebelum merekah penuh” mencapai titik optimalnya sebagaimana dialami banyak negara yang perekonomiannya berhasil melaju kencang, niscaya penerimaan pajak kita tidak akan semerana sekarang dan nisbah pajak (tax ratio) tidak akan serendah sekarang dengan kecenderungan yang terus turun.

Peranan industri manufaktur dalam produk domestik bruto (PDB) menurun ketika baru mencapai 29 persen. Sejak 2009 laju penurunannya lebih cepat ketimbang negara Asia Timur dan Pasifik.

Industri manufaktur tidak hanya sebagai penyumbang penerimaan pajak terbesar, tetapi juga memiliki koefisien pajak yang relatif tinggi, yaitu sebesar 1,5. Artinya, kenaikan satu persen pangsa industri manufaktur dalam PDB akan meningkatkan penerimaan pajak 1,5 persen. Memang angka koefisiennya jauh lebih rendah ketimbang sektor keuangan, tetapi karena peranan sektor keuangan dalam PDB masih sangat rendah (sekitar 4 persen), maka dampaknya terhadap penerimaan pajak total belum bisa diandalkan.

Industri manufaktur kita tertatih-tatih. Pertumbuhannya hampir selalu di bawah pertumbuhan PDB. Selama 2017 (Januari-September), pertumbuhan industri manufaktur masih di bawah 5 persen, lebih rendah ketimbang rata-rata 2011-2016. Bahkan, selama 2017 tercatat empat subsektor manufaktur mengalami pertumbuhan negatif.

Ada empat kelompok industri yang menunjukkan kinerja menonjol, namun hanya dua di antaranya yang konsisten dengan pertumbuhan tinggi. Lima kelompok industri terbesar menyumbang 70 persen dalam pembentukan nilai tambah industri manufaktur non-migas.

Ruang untuk melakukan akselerasi industrialisasi masih terbuka lebar. Selain memperkokoh daya saing kelima industri utama, harapan tertumpu pada industri berbasis sumber daya alam.

Jika potensi besar yang masih berserakan bisa dihimpun, rasanya tidak terlalu sulit untuk menaikkan tax ratio.

November 10, 2017 0

Yang Perlu Diwaspadai Hingga Akhir Tahun

Ada gejala cukup unik belakangan ini yang perlu diwaspadai. Hampir semua indikator makroekonomi menunjukkan perbaikan secara serempak. Laju inflasi terus turun dan kerap beradas di bawah 4 persen, bahkan pada Oktober 2017 hanya 3,6 persen. Suhu tubuh perekonomian yang semakin “sejuk” ini diikuti oleh penurunan suku bunga yang bisa dianalogikan dengan penurunan tekanan darah. Suku bunga BI 7-day Repo Rate sudah lima kali turun sejak Juni 2016. Bahkan sempat turun dua bulan terturut-turut pada Agustus dan September 2017 dan bertahan di aras 4,25 persen pada Oktober 2017.

Indeks harga saham gabungan sudah 27 kali mencatatkan rekor baru sejak Maret 2017 dan menembus aras 6.000 untuk pertama kalinya pada 25 Oktober 2017. Pada penutupan bursa kemarin (8/11), indeks bertengger pada aras 6.049.

Perbankan cukup solid dan sehat sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai indikator seperti CAR, NPL, return on asset, net interest margin, LDR, dan BOPO.

Ekspor tumbuh positif dua digit pada 2017 setelah merosot selama lima tahun berturut-turut (2012-2016). Meskipun akun lancar (current account) masih mengalami defisit, namun karena lalu lintas modal (penanaman modal asing langsung (FDI) maupun investasi portofolio dan investasi lainnya) menunjukkan peningkatan lebih besar, menyebabkan neraca pembayaran menikmati surplus dalam dua tahun terakhir.

Itulah salah satu faktor yang mendorong nilai tukar rupiah sangat stabil untuk kurun waktu cukup lama hingga akhir Oktober 2017.

Di tengah sebagaian besar indikator makroekonomi yang secara simultan cukup cemerlang, pertumbuhan ekonomi tak kunjung beringsut dari 5 persen. Memang pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2017 naik tipis menjadi 5,06 persen, namun secara kumulatif dari triwulan I-2017 hingga triwulan IIII-2017 (Januari-September) hanya 5,03 persen. Pertumbuhan sekitar 5 persen sudah berlangsung sejak 2014, bahkan pada 2015 hanya 4,88 persen.

Ada indikasi kestabilan makroekonomi yang membaik itu kurang ditopang oleh fondasi yang kokoh. Sedikit saja ada gejolak bisa menghasilkan instabilitas.

Tengok misalnya dampak seketika tatkala Bank Indonesia menurunkan BI 7-day Repo Rate untuk kedua kalinya pada Oktober 2017. Nilai rupiah serta merta lunglai, menembus Rp 13,630 per dollar AS pada 27 Oktober 2017. Bank Indonesia melakukan intervensi lebih gencar untuk menjaga agar nilai tukar rupiah tidak merosot lebih tajam. Akibatnya, dalam sebulan cadangan merosot sebesar 2,9 miliar dollar AS.

Potensi pelemahan rupiah masih terbuka hingga akhir tahun, mengingat besar kemungkinan The Fed (bank sentral AS) akan menaikkan suku bunga acuan pada pertengahan Desember mendatang.

Data ketenagakerjaan yang sangat meyakinkan seperti penurunan angka pengangguran ke aras terendah dalam 17 tahun terakhir menjadi hanya 4,1 persen pada Oktober dan penciptaan lapangan kerja baru di atas 200.000 rata-rata sebulan, serta laju inflasi yang telah melampaui target The Fed, membuat probalbilitas kenaikan suku bunga acuan sangat tinggi, sekitar 80 persen.

Sebaliknya, Bank Indonesia cukup agresif menurunkan suku bunga acuan, sehingga menyebabkan selisih suku bunga acuan riil semakin kecil antara Indonesia dan Amerika Serikat sangat berpotensi menekan rupiah. Apalagi mengingat sudah berbulan-bulan investor asing di pasar saham melakukan penjualan netto (net sale) dan porsi pemilikan asing dalam surat berharga negara yang diterbitan pemerintah cukup besar.

Tekanan di sisi fiskal tidak kalah berat. Sampai 6 November 2017, penerimaan pajak yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak baru mencapai Rp 869,6 triliun atau hanya 67,7 persen dari target yang tercantum dalam APBN-P 2017. Jadi dalam waktu sangat singkat, sekitar 7 minggu, harus terkumpul tanbahan penerimaan pajak sekitar Rp 414 triliun.

Dengan asumsi yang cukup optimistik bahwa penerimaan pajak pada November dan Desember masing-masing naik sebesar 15 persen (year-on-year), maka penerimaan pajak pada bulan ini sekitar Rp 103 triliun dan bulan depan Rp 158 triliun, sehingga ada tambahan sekitar Rp 261 triliun hingga akhir tahun ini. Dengan demikian, penerimaan pajak sepanjang tahun 2017 akan mencapai sekitar Rp 1.119 triliun atau 87 persen dari target APBN-P 2017. Berarti terjadi shortfall penerimaan pajak sebesar Rpo 165 triliun.

Jika pos penerimaan lainnya dan pengeluaran dalam APBN sesuai dengan target (ceteris paribus), maka defisit akan mencapai 4,1 persen dari produk domestik bruto (PDB), cukup jauh di atas batas maksimum yang dibolehkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 3 persen.

Entah apa lagi yang bakal dilakukan pemerintah untuk menjaga defisit di bawah 3 persen dalam waktu sangat singkat. Yang hampir pasti, tindakan-tindakan itu cenderung drastik, sehingga bakal berdampak negatif terhadap kestabilan makroekonomi.

November 9, 2017 1

Memperkokoh Fondasi Perpajakan

Catatan: Pagi ini (30/10) Bank Mandiri menyelenggarakan Seminar Reformasi Perpajakan: “What Next After Tax Amnesty.” Saya diminta sebagai salah satu pemapar dengan tajuk “Reformasi Pajak untuk Peningkatan Kapasitas Fiskal.

Berikut bahan yang saya persiapkan, dalam bentuk pdf.

20171030-Bank_Mandiri-pajak

Oktober 30, 2017 8

Mengapa Pembangunan Infrastruktur Bakal Bermasalah?

Presiden Joko Widodo benar bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat terlambat, sehingga tidak bisa ditunda. Bukan hanya infrastruktur, melainkan hampir dalam segala bidang kita tertinggal dibandingkan negara tetangga.

Indeks pembangunan manusia (human development index) Indonesia di urutan ke-113, tertinggal dibandingkan China (90), Thailand (87), dan Malaysia (59). Indonesia sedikit lebih baik ketimbang Vietnam (115) dan Filipina (116).

Kemampuan murid sekolah menengah dalam penguasan matematika, science, dan membaca (reading) berdasarkan survei PISA oleh OECD sangat mengkhawatirkan, berada di kelompok 10 terbawah dari 72 negara partisipan..

Kesiapan Indonesia memasuki era digital masih jauh dari memadai. Kemacetan di “udara” semakin parah.

Bonus demografi berbalik menjadi beban demografi. Nisbah ketergantungan (berapa banyak penduduk usia kerja menanggung penduduk bukan usia kerja) yang terus menurun merupakan kesempatan emas untuk memacu produktivitas perekonomian dan peningkatan kesejahteraan penduduk, sehingga berpotensi menjadikan Indonesia sebagai negara maju ketika merayakan seabad kemerdekaan pada 2045.

Sayangnya, ketika merayakan seabad kemerdekaan nanti, bangsa ini bakal diwarisi jutaan pendudu usia muda tidak produktif yang sekarang berusia di bawah lima tahun (balita). Kekurangan gizi pada balita sangat serius. Salah satu akibatnya adalah 37,2 persen balita memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya atau pendek atau stunting. Indikasi lain tercermin dari 19,6 persen balita memiliki berat badan yang tidak sesuai dengan usianya. Sebanyak 10,2 persen bayi lahir dengan berat badan rendah, di bawah 2.500 gram.

Kementerian Kesehatan memiliki data lengkap balita, by name by address, yang berpotensi menghambat derap maju Indonesia. Namun boom waktu ini tidak menjadi perhatian utama, kalah “gemerlap” dengan pembangunan infrastruktur. Apa artinya kita memiliki kelengkapan infrastruktur jika kita gagal menyelamatkan nasib jutaan balita dari ancaman kemanusiaan. Bukankah yang kita bangun adalah manusianya. Selamatkan dulu tunas-tunas bangsa, baru kita lengkapi dengan fasilitas penunjangnya.

***

Betul bahwa di era pemerintahan Presiden Joko Widodo belanja pemerintah lebih berkualitas. Presiden Joko Widodo patut mendapat acungan jempol karena berani memangkas subsidi energi, terutama subsidi BBM, secara radikal sebesar 66,2 persen, sehingga rutusan triliun rupiah uang rakyat dialihkan untuk tujuan yang lebih produktif. Pada tahun 2015 mendadak sontak anggaran untuk infrastruktur naik tajam sebesar 123,4 persen. Anggaran untuk menguatan sumber daya manusia juga naik tajam, masing-masing untuk kesehatan naik 83,2 persen dan untuk pendidikan naik 27,4 persen.

Kenaikan tajam alokasi belanja untuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan bisa naik tajam karena pemangkasan tajam subsidi energi.

Setelah itu, pembangunan infrastruktur tetap gencar, ditopang oleh kenaikan alokasi anggaran yang tetap tinggi. Sementara itu alokasi dana untuk kesehatan dan pendidikan naik ala kadarnya, bahkan pada tahun 2017 tertahan sebagaimana terlihat dari garis berwarna merah dan hitam yang datar.

Dari mana datangnya dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang masif itu? Padahal penerimaan negara dari pajak seret. Pertumbuhan penerimaan pajak yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak justru menunjukkan kecenderungan menurun. Puncaknya adalah pada Januari-September 2017 yang mengalami penurunan atau pertumbuhan negatif dibandingkan dengan kurun waktu yang sama tahun lalu.

Nisbah pajak pun turun dari waktu ke waktu. Padahal nisbah pajak Indonesia masih tergolong rendah, tapi sudah kehabisan tenaga.

Sektor industri yang merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak justru mengalami penurunan pertumbuhan sehingga memperlemah basis pajak.

Hendak mengandalkan pembiayaan dari perbankan dalam negeri? Kemampuan perbankan kita amat terbatas.

Hendak menambah utang pemerintah dengan mengeluarkan obligasi atau Surat Utang Negara (SUN)? Undang-undang Keuangan Negara membatasi defisit maksimum hanya 3 persen.

Jadi, agar tidak merusak stabilitas makroekonomi, satu-satunya jalan adalah dengan diet, yakni memangkas belanja infrastruktur. Jika tidak, ini akibatnya.

Semoga ada di lingkaran dalam Istana yang bisa meyakinkan Presiden agar segera bertindak.

Oktober 12, 2017 47

Mewaspadai APBN 2017

RAPBN 2018 masuk dalam tahap pembahasan antara pemerintah dan DPR. Sejauh mana perubahan yang bakal terjadi sangat bergantung pada perkiraan realisasi APBN-P 2017 yang disepakati di DPR pada 27 Juli 2017.

Ketika mengajukan RAPBN 2018 pada 16 Agustus 2017, pemerintah menyandingkannya dengan outlook APBN-P 2017. Jeda waktu antara keduanya hanya 20 hari. Dalam waktu yang singkat itu, tidak ada perbedaan sama sekali di sisi penerimaan total maupun penerimaan perpajakan (dalam artian luas) dan penerimaan pajak (dalam artian sempit). Dalam artian sempit, penerimaan pajak hanya sebatas yang menjadi kewenangan Ditjen Pajak, tidak termasuk penerimaan cukai dan pajak perdagangan internasional berupa bea masuk dan bea keluar.

Pada APBN-P 2017, penerimaan perpajakan dipotong Rp 26 triliun dari APBN 2017. Pos yang dipotong antara lain adalah pajak penghasilan non-migas, pajak pertambahan nilai, dan cukai.

Sebaliknya, belanja dinaikkan dari Rp 2.080 triliun (APBN 2017) menjadi 2.133 triliun (APBN-P 2017). Namun, dalam outlook versi pemerintah yang dikeluarkan tak sampai tiga minggu setelah persetujuan APBN-P 2017 oleh DPR, pemerintah memangkas belanja senilai Rp 34 triliun menjadi Rp 2.099 triliun. Pemangkasan itu membuat defisit APBN terhadap PDB turun dari 2,92 persen menjadi 2,67 persen. Batas tertinggi defisit yang dimungkinkan oleh Undang-undang Keuangan Negara adalah 3 persen.

Berdasarkan perhitungan sementara Ditjen Pajak, realisasi penerimaan pajak dalam artian sempit sampai Agustus 2017 baru mencapai Rp 686 triliun atau 53,5 persen dari target APBN-P 2017, meningkat sebesar 10,23 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu.

Tantangan terberat sangat boleh jadi pada bulan September dan Desember mengingat pada kedua bulan itu tahun lalu amnesti pajak tahap pertama selesai dengan penerimaan denda kumulatif mencapai Rp 89,1 triliun. Tantangan selanjutnya adalah pada akhir tahun mengingat akhir masa amnesti pajak tahap kedua pada Desember 2016 yang mencacatkan denda kumulatif sebesar 103,3 triliun.

Realisasi penerimaan pajak (artian sempit) pada 2016 ialah Rp 1.106 triliun. Apabila pertumbuhan penerimaan pajak sepanjang tahun ini sama dengan pertumbuhan Januari-Agustus lalu sebesar 10,23 persen. maka penerimaan pajak 2017 hanya akan mencapai Rp 1.219 triliun atau 94,9 persen dari target APBN-P 2017. Berarti terjadi shortfall Rp 65 triliun.

Shortfall berpotensi meningkat karena tidak ada lagi peneriman dari amnesti pajak sampai akhir tahun ini. Tanpa denda yang diperoleh dari amnesti pajak tahun lalu, pertumbuhan yang harus dicapai untuk memperoleh penerimaan pajak sebesar Rp 1.219 triliun tahun ini adalah 21,5 persen. Untuk mencapai pertumbuhan setinggi itu, sungguh membutuhkan kerja keras luar biasa.

Agar tidak memaksakan diri yang berpotensi menciptakan berbagai piuh (distorsi), langkah terbaik adalah dengan sesegera mungkin memotong belanja. Kalau mau langsing, obatnya hanya diet dan olahraga. Yang paling baik adalh menunda penyelesaian beberapa proyek infrastruktur barang setahun sampai dua tahun. Kalau penundaannya hanya setahun, masih ada waktu karena APBN 2018 sedang dalam tahapan pembahasan.

Sepenting-pentingnya proyek infrastruktur strategis, jauh lebih penting menjaga stabilitas makroekonomi yang sudah dengan susah payah terjaga dengan ongkos yang cukup mahal pula.

Terlalu riskan dan mahal ongkos politik yang harus dipikul Presiden seandainya demi mengamankan proyek infrastruktur, terjadi krisis kecil akibat stabilitas makroekonomi terganggu atau goyah.

September 6, 2017 0

Menakar RAPBN 2018

Nota Keuangan dan RAPBN 2018 yang disampaikan Presiden Joko Widodo di hadapan Sidang Paripurna DPR kemarin (16/8) secara keseluruhan bisa dikatakan cukup berhati-hati dan terukur. Tidak ada lonjakan target jika dibandingkan dengan APBN-P 2017.

Ada pesan bahwa pemerintah akan lebih bekerja keras meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Target pertumbuhan ekonomi dipatok 5,4 persen pada tahun 2018, lebih tinggi dari target pertumbuhan ekonomi 2017 yang tertera di APBN-P 2017 sebesar 5,2 persen, tetapi lebih rendah dari harapan Presiden bisa di atas 6 persen yang kemudian dijabarkan oleh jajaran kementerian di kisaran 5,4 persen sampai 6,1 persen.

Pemerintah pun bertekad menekan laju kenaikan harga-harga atau inflasi dari 4,3 persen tahun ini menjado 3,5 persen tahun depan.

Nilai tukar rupiah tahun depan diharapkan sedikit menguat dibandingkan dengan tahun ini, dari Rp 13.500 per dollar AS menjadi Rp 13.400 per dollar AS.

Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) nominal dinaikkan dari 5,2 persen menjadi 5,3 persen. Namun, suku bunga riil SPN (nominal dikurangi inflasi) naik dua kali lipat dari 0,9 persen menjadi 1,8 persen. Apakah ini mencerminkan ekspektasi pemerintah bahwa tahun depan pasar SPN lebih ketat sehingga pemerintah harus menawarkan suku bunga riil yang lebih tinggi? Bukankah sovereign rating versi S&P sudah dinaikkan menjadi BBB- sehingga berhak memperoleh status investment grade?

Asumsi harga minyak tidak mengalami perubahan. Dengan penurunan lifting minyak dari 815 ribu barrel per hari menjadi 800 ribu barrel per hari, penerimaan pajak migas turun dari Rp 42 triliun menjadi Rp 36 triliun.

Untuk menilai postur RAPBN 2018, agaknya tidak cukup membandingkannya dengan APBN-P 2017. Besar kemungkinan target pertumbuhan 2017 tidak tercapai. Sejauh ini, hingga semester I-2017, pertumbuhan ekonomi hanya 5,01 persen. Bisa bertahan di aras itu saja sudah cukup baik. Konsumsi rumahtangga diperkirakan tidak beranjak di sekitar 4,9 persen sampai 5,0 persen. Ekspor dan impor saling meniadakan. Tinggal bergantung pada investasi, sedangkan konsumsi pemerintah cenderung jalan di tempat karena pengetatan anggaran akan berlanjut.

Jika pertumbuhan ekonomi tahun ini hanya mencapai 5,0 persen, boleh dikatakan target 5,4 persen tahun depan cukup ambisius.

Target inflasi 3,5 persen merupakan tantangan cukup berat. Kuncinya adalah stabilisasi harga pangan. Sejauh ini sektor produksi masih banyak masalah. Kestabililan harga pangan agak semu karena banyak dilakukan dengan taktik “injak kaki”.

Jika kita cermati perilaku angaran sejak 2015, tampak realisasi penerimaan pajak jauh lebi rendah dari target. Tahun 2015 target penerimaan pajak Rp 1.489 triliun tetapi realisasinya hanya Rp 1.240 triliun atau hanya 83 persen dari target. Sebaliknya, realisasi belanja mencapai 91 persen dari target. Akibatnya defisit APBN membengkak dari 1,9 persen PDB menjadi 2,6 persen PDB.

Pola serupa kembali terjadi pada 2016. Realisasi penerimaan pajak tidak beringsut dari 83 persen seperti tahun sebelumnya. Bahkan angka realisasi penerimaan pajak melorot ke 77 persen jika tidak memasukkan penerimaan denda dari program amnesti pajak. Adapun realisasi belanja tetap lebih tinggi, yaitu 89 persen dari target.

Tahun 2017 cukup besar kemungkinan target penerimaan pajak kembali tidak tercapai sekalipun APBN-P 2017 sudah memangkas Rp 71 triliun dari yang tertera di APBN 2017. Kalau itu terjadi, pemerintah bakal repot karena defisit sudah mendekati batas 3 persen yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara.

Mencermati realisasi penerimaan pajak hingga Juli 2018, ada kemungkinan shortfall sekitar Rp 50 triliun sampai Rp 70 triliun. Karena defisit tidak boleh di atas 3 persen, maka tidak ada pilihan lain bagi pemerintah kecuali memotong pengeluaran, termasuk belanja modal, termasuk juga belanja infrastruktur. Pemotongan tidak akan terlalu menggganggu keberlanjutan pembangunan infratruktur, karena sebatas menunda satu sampai dua tahun saja. Stabilitas makroekonomi jauh lebih strategis ketimbang dampak penundaan pembangunan infrastruktur.

Jika skenario itu yang terjadi, maka target pertumbuhan 5,2 persen tahun ini sulit terpenuhi. Lebih realitistik membayangkan pertumbuhan tahun ini sekitar 5,0 persen. Dampak dari pertumbuhan yang 5 persen tahun ini tentu memengaruhi target pertumbuhan 5,4 persen tahun depan.

Target penerimaan pajak di RAPBN 2018 meningkat 12,7 persen dibandingkan APBN-P 2017. Dengan pertumbuhan alamiah 9,9 persen (pertumbuhan ekonomi 5,4 persen ditambah inflasi 3,5 persen), maka peningkatan 2,8 persen berasal dari upaya ekstra yang mendekati maksimum. Jauh lebih berat lagi kalau realisasi penerimaan pajak tahun ini berkurang Rp 50 triliun, sehingga kerja super ektra keras harus menghasilkan tambahan penerimaan pajak 6,86 persen. Hampir mustahil target penerimaan pajak 2018 terpenuhi jika shortfall mencapai Rp 70 triliun, karena harus ada tambahan kenaikan 8,6 persen di luar pertumbuhan alamiahnya.

Semoga ketika pembahasan RAPBN 2018 antara pemerintah dan DPR data mutakhir semakin mendekati gambaran keseluruhan tahun 2017. Semakin cepat semaki baik, agar pemotongan anggaran tidak menunggu menjelang akhir tahun yang dampaknya lebih buruk bagi perekonomian secara keseluruhan.

Kalau kondisi terburuk terjadi, terpaksa bakal ada APBN-P 2017 jilid kedua. Jika terjadi, APBN 2018 akan banyak mengalami perubahan dari posturnya yang sekarang sebagaimana tercantum dalam RAPBN 2018.

Dalam kondisi tertekan seperti sekarang ini, pembangunan apartemen untuk anggota Dewan sepatutnya dikesampingkan.

Agustus 17, 2017 0