Tulisan “76 Tahun Merdeka: Utang Kian Membubung dan Mencekik” yang diposting 18 Agustus lalu cukup banyak mendapat tanggapan. Salah satu yang masuk lewat kolom komentar di blog ini mengatakan: “Ya, lihat juga donk utangnya untuk apa? Kalau utangnya adalah untuk membangun infrastructure diberbagai wilayah ya malah you harus bersyukur donk!! Lihat bagaimana lincahnya konesksitas lintas Sumatera
Kategori: Fiscal Policy
Nota Keuangan dan RAPBN 2022 yang disampaikan Presiden kepada DPR pada 16 Agustus lalu menjadi sajian pahit dalam menyongsong hari kemerdekaan ke-76. Dalam naskah itu tertera pada akhir tahun 2022 utang pemerintah pusat akan mencapai Rp8,11 kuadriliun. Ini berarti kenaikan luar biasa dibandingkan pada akhir pemerintahan SBY-JK sebesar Rp2,61 kuadriliun atau kenaikan lebih dari tiga
Pada 1 Juli 2021, saya diundang oleh Pusat Kajian Pertanian Pangan & Advokasi (PATAKA) dalam webinar bertajuk “Dampak RUU KUP terhadap Industri Strategis Nasional.” Kalangan pengusaha perunggasan resah RUU ini bakal berdampak pada usaha mereka mengingat produk mereka tergolong sembako yang selama ini tidak dikenakan PPN. Pembahasan saya bisa diaksed di Youtube pada menit 50:00.
Cokro TV | Seruput Kopi – Eko Kuntadhi Kali ini Seruput Kopi Cokro TV menyoroti kinerja tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju dalam menghadapi pandemi. Ekonom Faisal Basri menyebut ada kebijakan yang keliru dalam merespon kelesuan ekonomi, kemudian memberikan beberapa masukan. Simak lebih lanjut dalam Seruput Kopi dengan Faisal Basri: Yang Masalah Fiskal kok yang Diobrak-abrik
Katadata.co.id | | 3 September 2020 | 13:50 Penulis: Agatha Olivia Victoria | Editor: Agung Jatmiko Ekonom Senior Indef menilai Indonesia tidak memiliki masalah di sisi moneter melainkan fiskal terutama soal perpajakan. Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah menggodok revisi Undang-undang (UU) Bank Indonesia (BI). Dalam revisi UU yang diinisiasi parlemen tersebut akan terdapat campur
wartaekonomi.co.id | Jum’at, 4 September 2020 | 0844 WIB Ekonom senior Indef Faisal Basri menilai pemerintah seharusnya membenahi wabah Covid-19 yang menjadi akar permasalahannya. Bukan malah membentuk Dewan Moneter. Langkah Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tengah menggodok revisi Undang-Undang (UU) Bank Indonesia (BI) dinilai tidak tepat. Dalam revisi UU yang diinisiasi parlemen tersebut,
Pengantar Pada 14 Agustus 2020, IDN Times menyelenggarakan webinar dengan tajuk “Menjaga Indonesia: 75 Tahun Merdeka, Kok Masih Rajin Korupsi.” Penggalannya bisa disaksikan di atas. Ini tautannya: Kebocoran Lebih Banyak Saat Ini
NEWS – Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia 11 July 2020 10:35 Jakarta, CNBC Indonesia – Ekonom Senior Faisal Basri memandang sense of crisis di tengah pandemi sepenuhnya adalah tanggung jawab Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemotongan anggaran di sejumlah kementerian masih belum imbang. Menurut Faisal, pemerintah semestinya bisa untuk memangkas anggaran Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto lebih
Akibat krisis kesehatan karera pandemik COVID-19, pendapatan negara anjlok. Berdasarkan prediksi terakhir (Perpres No.72/2020), penerimaan negara hanya Rp1.700 triliun, berkurang lebih dari Rp500 triliun dibandingkan dengan APBN 2020 sebesar Rp2.233 triliun. Sebaliknya, belanja negara naik dari Rp2.540 triliun menjadi Rp2.739 triliun. Akibatnya defisit APBN membengkak hampir tiga setengah kali lipat, dari Rp307 triliun menjadi Rp1.039
Ekonomi Politik Faisal Basri – Episode 8 Menumbuhkan SDM unggul menjadi salah satu cita-cita pemerintahan Jokowi namun prevalensi perokok aktif malah meningkat. Simak penjelasan lengkap Faisal Basri di Ekonomi Politik Faisal Basri hanya di Cokro TV. –Redaksi Cokto TV Selengkapnya bisa disaksikan di sini. Versi tulisan bertajuk Slogannya “SDM Unggul, Indonesia Maju,” Tapi Membiarkan Indonesia
