Selamat Tahun Baru Sahabat


Awan kelabu mendekat

Bergerak ke arah Timur

Geraknya kian cepat, bergumpal-gumpal

Menutupi awan seputih kapas di atasnya

**

Pepohonan gelisah

Ingin berlari tapi tak kuasa

Sesekali merunduk memanjatkan doa

Agar badai tak menumbangkannya

**

Senja segera tiba

Mentari muram

Meratapi nasibnya

Yang tak bisa menerangi lagi

**

Lalu hujan rintik-rintik

Membasuh bumi

Melumatkan penat

Menyejukkan nurani

 

Ia tinggalkan sesal

Ia tutup lembaran kemarin

Penanya menggoreskan kertas tak bergaris

Dengan kata-kata penuh asa

**

Selamat datang tahun baru

Senyap


senyap
hybridpedagogy.org

Dalam kerumunan

Sepi menyelinap

Sapa mereka yang tulus

Tak mengusik sukmanya

Ia menerawang

Menembus ruang dan waktu

Hadirnya sebatas sosok raga

**

Kelu lidahnya

Satu dua kata tersampaikan

Tanpa makna

Geraknya tak bertenaga

Hadirnya tanpa keceriaan

**

Ia tinggalkan riuh ruangan

Menelusuri pedestrian dengan kilau pancaran lampu

Tapi tak menerangi pandangannya

Keindahan sekeliling tak menebar decak

Hanya sosok tak bermakna

***

Jakarta, 29 Desember 2019

Catatan Akhir Tahun: Pencapaian Bermakna


Pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu 2015-2019 memang hanya 5 persen rerata setahun, jauh lebih rendah ketimbang target 7 persen yang dicanangkan pemerintahan Jokowi-JK. Banyak lagi kekecewaan lainnya.

Namun, ada beberapa pencapaian yang mengesankan. Pertama, laju inflasi selama 2015-19, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), hanya 3,22 persen rearata setahun, dengan rincian:

2015 3.35 persen
2016 3.02 persen
2017 3.61 persen
2018 3.13 persen
2019 (sampai dengan November) 3.00 persen

Laju inflasi yang konsisten rendah dan selalu di bawah empat persen merupakan pencapaian istimewa. Tak pernah terjadi selama sejarah Indonesia merdeka laju inflasi sedemikian rendah untuk kurun waktu yang cukup lama.

Penampakan pada peraga di atas tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok selama lima tahun terakhir, yang dsebabkan oleh faktor skala. Selama 1962-68, laju inflasi mencapai tiga digit, bahkan pada 1966 menembus empat digit (1.136 persen).

Peraga berikut menunjukkan perbedaan yang lebih kontras karena tidak ada peristiwa luar biasa atau krisis besar sejak tahun 1998.

Laju inflasi yang rendah menghindari pengikisan daya beli masyarakat dan upah riil. Juga berkontribusi bagi penurunan tingkat kemiskinan. Inilah pencapaian istimewa kedua. Sejak 2016, persentase penduduk miskin selalu mencapai titik terendah sepanjang sejarah, bahkan dalam dua tahun terakhir menembus satu digit.

Jumlah penduduk miskin yang mencapai 25,14 juta jiwa tentu saja masih tergolong besar, masih jauh dari cita-cita kemerdekaan yang pernah dikumandangkan oleh Bung Karno: “Tidak boleh ada kemiskinan di Bumi Indonesia Merdeka.” Percepatan penurunan penduduk miskin harus terus menjadi prioritas utama.

Ketiga, tingkat ketimpangan berdasarkan pengeluaran, bukan pendapatan atau kekayaan, terus mengalami penurunan. Sejak 2016 nisbah Gini (Gini ratio) kembali masuk dalam kategori baik (di bawah 0,4). Nisbah Gini mencapai aras terburuk sebesar 0,412 pada tahun 2012.

Keempat, tingkat pengangguran terbuka terus-menerus mengalami penurunan sampai aras terendah dalam dua dasawarsa terakhir. Tentu masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk menciptakan pekerjaan yang lebih berkualitas di sektor formal.

Keempat pencapaian di atas mencerminkan pertumbuhan yang lebih berkualitas. Modal berharga ini jangan sampai tercampakkan untuk mencapai ambisi yang kurang terukur dan mengorbankan pembangunan berkelanjutan.

Jangan sampai kita kembali terjerembab akibat kanker korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jangan sampai reformasi mengalami kemunduran sistematis.

Kemunduran Sistematis Reformasi: Kajian Komprehensif tentang Dampak UU KPK yang Baru


Prof. Rimawan Pradiptyo merupakan salah satu inisiator utama penyusunan Surat Terbuka kepada Presiden bertajuk “Rekomendasi Ekonom Terkait Dampak Pelemahan Penindakan dan Pencegahan Korupsi terhadap Perekonomian” yang dilengkapi dengan Kajian Akademik mendalam pada Oktober lalu. Surat Terbuka didukung oleh ratusan ekonom lintas-kampus seluruh Indonesia, khususnya dari fakultas ekonomi dan bisnis, peneliti dan aktivis NGO. Prof. Rimawan baru saja menuntaskan Regulatory Impact Assessment (RIA) terhadap Undang-undang No. 19/2019 (Revisi Undang-undang KPK). Kajian bisa diunduh di sini:

Kajian menghasilkan 14 kesimpulan:

  1. Tidak terdapat bukti yang menunjukkan isi UU 19/2019 menguatkan KPK
  2. UU 19/2019 justru berpotensi menciptakan state-captured corruption 
  3. Melemahkan fungsi penindakan KPK (detection rate dan conviction rate turun bahkan hilang pada beberapa hal): (a). Korupsi tetaplah sebagai kejahatan serius, namun KPK tidak diberi kewenangan menangani dengan cara-cara khusus, namun kewenangan dibatasi untuk menangani seperti kejahatan biasa;  (b) KPK tidak lagi menangani kasus korupsi yang menjadi perhatian masyarakat; (c) Kemampuan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan dibatasi.
  1. Melemahkan fungsi pencegahan KPK karena pencegahan hanya akan efektif jika lembaga yang melakukan pencegahan memiliki kemampuan penindakan yang kredibel. 
  2. Status KPK menjadi ambigu, tidak lagi lembaga independent namun bagian dari eksekutif 
  3. SOP di KPK yang berlaku selama ini tidak akan berjalan efektif lagi, karena tidak didukung sistem insentif single salary system yang merupakan asumsi dasar dari SOP yang ada selama ini. 
  4. KPK akan menjadi sumber korupsi karena sistem insentif yang akan berlaku sulit membuat pegawai KPK untuk berintegritas (hazar moral dan adverse selection) 
  5. Reaksi dari calon koruptor perlu diwaspadai, karena pelemahan fungsi pendindakan dan pencegahan KPK akan mempengaruhi reaction function dari para calon koruptor. 
  6. Pemerintah dan rakyat adalah dua lembaga yang menanggung biaya terbesar dari UU 19/2019 ini. 
  7. Revisi UU yang dibutuhkan adalah terhadap UU Tipikor untuk mengakomodasi rekomendasi UNCAC, namun ternyata DPR justru melakukan revisi terhadap UU KPK 
  8. Dampak pelemahan KPK akibat UU 19/2019, membalik proses reformasi yang telah dilakukan 21 tahun terakhir kembali ke titik awal (back to square one
  9. Pelemahan KPK menciptakan sinyal yang keliru, sehingga investor yang tertarik berinvestasi justru investor yang tidak bertanggung jawab. 
  10. Dampak jangka panjang pelemahan KPK adalah peningkatan perilaku dan cara berfikir korup. 
  11. Pelemahan KPK akan memicu berbagai konflik agraria, kebakaran hutan dan lahan, serta kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh korupsi, akan meningkat.

Kajian ditutup dengan mengajukan tiga rekomendasi:

  1. Presiden hendaknya segera mengeluarkan Perppu untuk mencabut UU 19/2019 dan memberlakukan kembali UU 30/2002 tentang KPK.
  2. Jika penyempurnaan terhadap UU KPK akan dilakukan di masa datang, diperlukan kajian yang seksama dengan memanfaatkan evidence based policy dari berbagai disiplin ilmu
  3. UU Tipikor lebih urgent untuk segera disusun amandemen-nya mengingat UU Tipikor telah ketinggalan jaman dan pada banyak kasus justru menjadi sumber pemidanaan terhadap orang yang tidak bersalah.

Semoga kajian ini kian mempertebal kesadaran kolektif kita akan bahaya korupsi bagi masa depan Bangsa.

Korupsi dan Investasi


Kemarin (11/12), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar seminar bertajuk “Komitmen Anti Korupsi untuk Investasi yang Lebih Baik” (“Fighting Corruption for Better Investment”). Seminar ini digelar antara lain untuk menjawab apakah benar pemberantasan korupsi dan keberadaan KPK menghambat investasi sehingga keluarlah undang-undang KPK yang baru.

Hampir semua kajian akademik menyimpulkan sebaliknya. Korupsi justru membuat investasi terganggu dan tidak berkualitas.

Saya menyiapkan bahan presentasi untuk sesi diskusi putaran pertama, bisa diunduh di: