Surat Terbuka kepada Presiden: Mohon Ditertibkan Praktek Pemburuan Rente


theguardian.com
theguardian.com

Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo

Sungguh banyak persoalan yang Bapak hadapi dan tangani. Sementara yang saya sampaikan hanya sejumput masalah yang mungkin tidak menjadi prioritas untuk ditangani. Namun, saya memiliki keyakinan kuat masalah kecil ini berpotensi mengganggu kinerja perekonomian dan juga kredibilitas pemerintah secara keseluruhan, yang ujung-ujungnya menambah beban Bapak Presiden.

***

Sekalipun sumbangan industri manufaktur dalam perekonomian mengalami penurunan yang cukup tajam dari 29,05 persen pada tahun 2001 menjadi hanya 20,26 persen pada triwulan II-2017, sektor ini masih merupakan penyumbang terbesar dalam produk domestik bruto (PDB).

Industri makanan & minuman adalah motor penggerak utama atau terbesar dalam penciptaan nilai tambah industri manufaktur. Pada triwulan II-2017, peranannya  mencapai lebih dari sepertiga –persisnya 34,4 persen– terhadap industri manufaktur non-migas.

Selama kurun waktu 2011-2016, industri makanan & minuman mencatat rekor pertumbuhan tertinggi sebesar 8,48 persen rata-rata setahun, hampir dua kali lipat dari pertumbuhan keseluruhan industri manufaktur yang hanya 4,92 persen. Pada triwulan I-2017, pertumbuhan industri makanan & minuman sedikit menurun tetapi masih di atas 8 persen atau tepatnya 8,24 persen, kedua tertinggi setelah industri kimia, farmasi, dan obat tradisional yang mencapai 8,85 persen. Penurunan laju pertumbuhan industri makanan & minuman berlanjut menjadi 7,19 persen pada triwulan II-2017. Kemerosotan ini perlu diwaspadai karena berimplikasi cukup luas.

Industri makanan & minuman juga merupakan penyerap tenaga kerja terbesar. Pada tahun 2015 (data terbaru publikasi Badan Pusat Statistik), industri makanan & minuman skala besar dan sedang menyerap 918.143 tenaga kerja atau 17,5 persen dari keseluruhan tenaga kerja di industri manufaktur besar dan sedang yang berjumlah 5,2 juta pekerja. Di industri manufaktur mikro dan kecil, industri makanan & minuman menyerap jauh lebih banyak pekerja, yaitu 3,75 juta atau 43 persen dari keseluruhan tenaga kerja di industri mikro dan kecil yang berjumlah 8,7 juta.

Hampir seluruh industri makanan & minuman menggunakan gula sebagai salah satu bahan baku atau penolong. Gula yang digunakan pada umumnya berupa gula rafinasi mengingat harganya relatif jauh lebih murah daripada gula tebu yang dihasilkan di dalam negeri.  Pada bulan Agustus 2017, harga gula di pasaran dunia (Bank Dunia, Commodity Price Data, The Pink Sheet) hanya 0,32 sen dollar AS per kilogram (Rp 4.320 per kilogram dengan kurs Rp 13.500 per dollar AS ), sedangkan harga eceran yang dikutip dari BPS sebesar Rp 13.160 per kilogram. Lagi pula, produksi gula berbasis tebu di dalam negeri hanya sekitar 2,5 juta ton per tahun, sedangkan kebutuhan gula nasional sekitar 5,5 juta ton per tahun. Kekurangannya diisi oleh gula rafinasi.

***

Gula rafinasi dihasilkan oleh pabrik gula rafinasi di dalam negeri yang mengimpor bahan bakunya berupa gula mentah (raw sugar).

Karut marut pergulaan di Indonesia dipicu oleh pembedaan gula kristal putihi (GKP)  yang dihasilkan dari pabrik gula berbasis tebu di dalam negeri dan gula rafinasi hasil dari pengolahan raw sugar yang seluruhnya diimpor.

Regulasi pemerintah hanya membolehkan gula rafinasi diserap oleh industri pengguna, tidak boleh dijual di pasar untuk kebutuhan konsumsi masyarakat. Belakangan, aturan itu dilanggar sendiri oleh pemerintah yang menggunakan gula rafinasi dalam melakukan operasi pasar untuk menekan harga jual gula di pasar. Penggelontoran gula rafinasi ke pasaran dalam bentuk operasi pasar oleh pemerintah memang cukup ampuh menurunkan harga eceran di pasar.

Sebelum kehadiran pabrik gula refinasi di Indonesia, industri makanan & minuman diperbolehkan mengimpor langsung gula rafinasi untuk kebutuhan sendiri. Dengan kehadiran pabrik gula rafinasi di dalam negeri, industri makanan & minuman wajib membeli dari industri rafinasi lokal.

Volume gula rafinasi yang diperdagangkan sekitar 3 juta ton per tahun.  Dengan harga rata-rata Rp 8.000 saja per kilogram menghasilkan omzet sekitar Rp 24 triliun setahun.

Rupanya ada yang hendak menikmati bisnis yang cukup menggiurkan ini. Pintu masuk terbuka dengan kemunculan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas yang diundangkan pada 17 Maret 2017.

Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan itu mewajibkan seluruh gula rafinasi diperdagangkan melalui pasar lelang.

Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelengara pasar lelang gula kristal rafinasi ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Tanpa kejelasan proses dan mekanismenya, tiba-tiba ditunjuklah PT Pasar Komoditas Jakarta sebagai penyelenggara pasar lelang melalui Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 684/M-DAG/KEP/5/2017 yang ditandatangani pada 12 Mei 2017.

Sedemikian besar kuasa penyelenggara pasar lelang yang telah ditunjuk itu terlihat dari keleluasaannya menentukan besaran biaya dan mekanisme pembayaran. Biaya yang akan dikenakan meliputi biaya transaksi lelang, biaya pendaftaran, biaya kepesertaan tahunan, dan biaya pelayanan lainnya.

***

PT Pasar Komoditas Jakarta ternyata adalah perusahaan yang baru memperoleh pengesahan pendirian pada 29 November 2016. Pemegang saham adalah PT Global Nusa Lestari yang beralamat di Gedung Artha Graha lantai 27, SCBD, Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta; dan PT Bursa Berjangka Jakarta yang informasinya bisa dilihat di sini. PT Global Nusa Lestari merupakan pemegang saham maroritas dengan penguasaan 90 persen. Susunan direksi PT Pasar Komoditas Jakarta terdiri dari Randy Suparman sebagai Direktur Utama, Jansen Tri Utama dan Haryanto sebagai direktur, serta Daniel Rusli sebagai Komisaris Utama dan Hansen Wibowo sebagai Komisaris.

Sempat beredar kabar PT Pasar Komoditas Jakarta mengenakan biaya transaksi sebesar Rp 200.000 per ton ton, Rp 50.000 ditanggung penjual dan Rp 150.000 ditanggung pembeli. Lihat Swara Senayan. Kabar terakhir yang diperoleh dari kalangan industri, biaya transaksi per ton Rp 85.000 ditanggung oleh pembeli.

Dengan volume perdagangan sekitar 3 juta ton setahun, maka pendapatan penyelenggara lelang hanya dari transaksi lelang gula rafinasi sekitar Rp 255 miliar. Penyelenggara lelang masih memperoleh pemasukan dari berbagai pungutan sebagaimana diutarakan di atas. Sewaktu-waktu penyelenggara lelang bisa menaikkan biaya lelang dan biaya lainnya.

Menteri Perdagangan berkilah kehadiran pasar lelang bertujuan untuk mencegah perembesan gula rafinasi pasar bebas dan menciptakan keadilan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

UMKM tentu saja dirugikan oleh kebijakan pemerintah sendiri, karena UMKM membeli gula rafinasi dalam skala kecil. Mengingat pula UMKM tersebar di seantero negeri dan pabrik gula rafinasi terkonsentrasi di Banten, amat sulit bagi UMKM bertransaksi langsung dengan pabrik. Beberapa kasus memilikan terjadi karena pembelian UMKM dari distributor dianggap tidak legal. Truk-truk yang mengangkut gula rafinasi ditangkap oleh polisi.

Apakah dengan mekanisme lelang UMKM bakal memperoleh keadilan? Tentu saja tidak. Karena penyelenggara lelang mensyaratkan transaksi minimum sebanyak satu ton. Dengan asumsi harga per ton Rp 8.000, UKM butuh dana Rp 8 juta hanya untuk gula. padahal kebutuhan gula rata-rata UKM tidak banyak. Kalau membeli satu ton, boleh jadi sebagian stok gula mereka bakal rusak.

Ternyata sudah ada yang siap membantu UMKM dengan dukungan dana besar untuk menyerap 500.000 ton gula kristal rafinasi melalui lelang. Yang menyatakan siap itu ialah Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) yang diketuai Ikhsan Ingratubun.

Jika Akumindo merupakan wadah tunggal UMKM, boleh jadi tidak banyak bedanya dengan peran distributor jika dibolehkan berfungsi sebagai penyalur ke UMKM.

Menteri Perdagangan peduli dengan praktek perembesan ke pasar atau konsumen langsung yang diklaim sekitar 200 ribu ton. Angka itu tidak sampai 10 persen dari keseluruhan pasokan gula rafinasi. Untuk mengatasi yang tidak sampai 10 persen itu, seluruh pengusaha pengguna gula rafinasi terkena getahnya. Kecil kemungkinan pelaku industri makanan & minuman besar ikut cawe-cawe terjun ke bisnis gula rafinasi rembesan yang melanggar hukum. Mengawasi mereka relatif mudah, karena produsen yang memasok gula rafinasi hanya belasan saja dan pembelian oleh industri besar dan sedang pada umumnya diikat dengan kontrak jangka panjang.  Beberapa pabrik telah ditindak karena dinyatakan melakukan perembesan.

Kebijakan Menteri Perdagangan yang mengatur transaksi lewat pasar lelang nyata-nyata merupakan praktek pemburuan rente yang mudaratnya jauh lebih besar ketimbang maslahatnya.

***

Bagi Menteri Perdagangan, kebijakan wajib lelang gula rafinasi adalah “harga mati.” Ancaman sangat nyata di depan mata. Hanya Bapak Presiden yang bisa membatalkannya.

Mari kita mencari pemecahan menyeluruh atas persoalan pergulaan nasional yang mampu menyejahterakan petani, memajukan industri gula nasional yang berdaya saing, dan menguntungkan konsumen. Kebijakan yang menghasilkan win win solution.

Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Presiden. Tindakan tegas sangat dinantikan mengingat mekanisme lelang akan segera diberlakukan, yakni per 1 Oktober 2017.

***

 

 

Sejumlah Kebijakan Pemerintah Justru Melemahkan Sendi-sendi Perekonomian


thou
economist.com

Pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo memulai debutnya dengan penuh determinasi.  Belum genap 100 hari berkuasa, pemerintah memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan. Dengan langkah itu, alokasi anggaran untuk belanja modal naik tajam, juga untuk pendidikan dan kesehatan. Rakyat pun sempat beberapa kali menikmati penurunan harga BBM ketika harga minyak mentah anjlok.

Pemerintah memutuskan untuk mengevaluasi harga BBM bersubsidi setiap tiga bulan. Namun, aturan itu sudah lama tidak dilaksanakan. Bahkan, pemerintah sudah mengumumkan jauh-jauh hari bahwa harga BBM bersubsidi, LPG 3 kg, dan tarif listrik tidak akan dinaikkan pada 2018, Disiplin fiskal mengendur. Bayangkan kalau separuh dari dana subsidi itu langsung dibagikan dalam bentuk tunai bersyarat dan digunakan untuk membangun infrastruktur desa secara masif, niscaya subsidi akan lebih tepat sasaran dan langsung mendongkrak daya beli penduduk 40 persen termiskin.

Lebih ironis lagi, peningkatan dana subsidi, khususnya subsidi BBM, secara tidak langsung dibiayai dari utang. Peningkatan subsidi tersebut merupakan salah satu penyebab kenaikan defisit APBN dan, oleh karena itu, kenaikan utang pemerintah.

Jika perusahaan pemeringkat memandang perubahan sikap pemerintah berpotensi meningkatkan risiko fiskal, bukan tidak mungkin mereka akan meninjau peringkat Indonesia yang semuanya telah memberikan status investment grade. Apalagi mengingat pertimbangan utama S&P ketika menaikkan credit rating Indonesia satu notch dari BB+ menjadi BBB- pada 19 Mei 2017 adalah langkah-langkah efektif pemerintah dalam mengelola belanja dan penerimaan untuk menstabilkan keuangan negara. Lihat Penantian Panjang Meraih Status Investment Grade.

Kenaikan Jumlah Penduduk Miskin Jadi Pemicu?

Kado yang agak hambar menjelang ulang tahun kemerdekaan ke-72 adalah pengumuman BPS tentang kenaikan jumlah penduduk miskin. Kendati penduduk miskin hanya meningkat tak sampai 7 ribu jiwa–meskipun dalam persentase turun dari 10,70 persen menjadi 10,61 persen–dalam enam bulan (dari September 2016 ke Maret 2017), berita itu sangat mengganggu di tengah berbagai kebijakan pemerintah yang gencar memerangi kemiskinan. Narasi APBN dalam dua tahun terakhir sarat dengan upaya pemerintah memerangi kemiskinan, ketimpangan, serta menciptakan lapangan kerja.

Kenaikan harga BBM, LPG 3 kg dan tarif listrik dikhawatirkan memicu kenaikan harga-harga umum sehingga berpotensi besar menambah jumlah penduduk miskin. Padahal pemilihan umum dan pemilihan presiden sudah kian dekat. Ongkos politik menaikkan harga BBM dan LPG 3 kg serta tarif listrik terlalu besar.

Tampaknya tidak berhenti sampai di situ. Karena beras merupakan komponen terbesar dalam perhitungan garis kemiskinan, pemerintah hendak memastikan harga beras tidak naik dengan cara menerapkan harga eceran tertinggi (HET). Menjadi kebablasan karena HET tidak hanya diberlakukan untuk beras medium tetapi juga untuk beras premium.

Pemerintah tampaknya tidak percaya diri. Kalau produksi beras yang diklaim pemerintah benar adanya, pasokan akan melimpah sehingga harga akan turun. Ditambah lagi, berdasarkan hitung-hitungan pemerintah, surplus beras tergolong sangat besar. Bertolak dari data itu, pemerintah menutup rapat impor beras. Bahkan hendak mengekspor beras.

Tetapi masa kampanye sudah dekat. Tidak ada waktu lagi melakukan verifikasi atas kebenaran data produksi beras. Tidak ada waktu lagi untuk membenahi sisi produksi dan mata-rantai perdagangan beras yang diklaim sangat menguntungkan pedagang.

Jalan pintas harus ditempuh. HET diberlakukan. Yang melanggar akan kena sanksi. HET beras medium ditetapkan Rp 9.450 per kg dan beras premium Rp 12.800 per kg di provinsi penghasil beras dan ditambah ongkos kirim Rp 500 untuk provinsi bukan penghasil beras. HET berlaku di pasar tradisional dan pasar modern mulai 1 September 2017.

Berdasarkan data BPS, harga beras medium di tingkat penggilingan pada Juli 2017 adalah Rp 8,744 per kg. Pada Januari 2017 harga beras medium Rp 9.100.  Pedagang beras berlapis-lapis. Kalau ada tiga jenjang dan masing-masing mengambil laba Rp 200 saja, harga di tingkat eceran sudah melampaui HET beras medium. Itu belum termasuk ongkos angkut, bongkar muat, dan karung.

harga

Berdasarkan data produksi versi pemerintah, maka yang berlaku adalah kurva FALSE SUPPLY. Ceteris paribus, harga pasar adalah P*. Tetapi ternyata harga pasar di atas P*, katakanlah PP. Keseimbangan supply dan demand terjadi di TRUE EQUILIBRIUM ketika kurva demand berpotongan dengan kurva TRUE SUPPLY.

Jika pemerintah memaksakan HET sama dengan P* sesuai dengan keyakinan bahwa beras melimpah, maka akan terjadi excess demand, karena pasokan beras tidak sebesar yang diperkirakan pemerintah. Sejumlah pedagang tidak lagi beraktivitas karena keuntungannya kecil. Kalau pedagang tetap beraktivitas tetapi tidak mau menurunkan marjin keuntungan, maka mereka akan menekan pedagang di bawahnya. Begitu seterusnya hingga yang paling akhir ditekan adalah petani. Petani betul-betul  merugi. Boleh jadi, petani akan beralih ke tanaman lain atau lebih baik mengadu nasib dengan pindah ke kota, menyemut di sektor informal atau menjadi pekerja informal atau pekerja serabutan.

gold-market-distortions_image002
marketoracle.co.uk

Perlakuan untuk gula berbeda lagi. HET sama untuk semua jenis gula yaitu Rp 12.500. Tak peduli dijual di pasar tradisional atau pasar modern. Tidak ada zonasi seperti beras. Gula menyumbang 2,27 persen terhadap garis kemisinan di kota dan 3,04 persen di desa.

Untuk mengamankan HET gula di aras Rp 12.500, pemerintah memanggil produsen dan distributor gula untuk membuat MoU. Lebih jauh lagi, Mendag menyeret KPPU ke jalur yang bukan tugasnya. Bukankah KPPU merupakan lembaga independen yang justru menentang praktek “kartel” atau penetapan harga bersama (price fixing). Amat ironis kalau Ketua KPPU justru menyaksikan kesepakatan pelaku usaha menetapkan harga bersama yang diinisiatifi pemerintah. Semakin tidak jelas fungsi dan peranan KPPU ketika ketuanya ikut menggerebek salah satu perusahaan beras. Belakangan kepolisian hanya mendakwa perusahaan itu melakukan “penipuan”, bukan praktek persaingan usaha tidak sehat.

Undang-undang Pangan mengamanatkan penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman internal bagi pemerintah. Jika harga pasar lebih tinggi dari harga “referensi” maka pemerintah akan melakukan operasi pasar. Pemerintah bisa memerintahkan Bulog untuk melakukan operasi pasar.

Mekanisme pelaksanaan dari Undang-undang Pangan dijabarkan dalam Permendag. Sangat jelas fungsi harga acuan dalam Permendag No.63/2016, yaitu sebagai acuan bagi Bulog melakukan operasi pasar.

Karena kemampuan Bulog terbatas, Permendag selanjutnya (Permendag No.27/2017) semakin keras. Harga acuan bukan lagi semata-mata diperuntukkan bagi Bulog, melainkan sebagai acuan bagi pelaku usaha. Masih kurang bergigi, Permendag No.47/2017–yang belum sempat diberlakukan–menjadikan harga acuan sebagai HET. Di sana HET beras medium Rp 9.000. Aturan terbaru yang sudah diumumkan dan akan mulai berlaku 1 September 2017 pada dasarnya serupa dengan Permendag No.47/207, hanya saja HET beras medium dinaikkan menjadi Rp 9.450.  omb

Sumber: Ombudsman Republik Indonesia

Model campur tangan langsung pemerintah dalam penetapan harga merembet ke perbankan. Walaupun Bank Indonesia sudah berulang kali menurunkan suku bunga acuan (dulu BI rate dan sekarang BI 7-day RR), suku bunga masih saja bertengger di aras sekitar 12 persen yang dianggap relatif tinggi. Untuk mempercepat penurunan suku bunga kredit, Pemerintah dan OJK bakal panggil bank-bank untuk turunkan suku bunga kredit.

Masih banyak lagi kebijakan pemerintah yang bernuansa “pemaksaan”. Bukannya membenahi akar masalah, justru tindakan pemerintah berpotensi mencipakan lebih banyak masalah. Pemerintah tidak menyentuh akar masalah, melainkan mengambil jalan pintas yang melemahkan sendi-sendi perekonomian.

Quiz Produk Makanan dan Minuman


c2Jika mengunjungi pasar swalayan atau minimarket, kita dengan mudah menemui kuaci yang diolah dari biji bunga matahari dengan kemasan berbahasa Indonesia. Susuri rak demi rak, kita akan menemukan beragam cemilan. Untuk jenis kacang-kacangan, berjejer produk Garuda dan Dua Kelinci. Keduanya merupakan unggulan di pasar. Persaingan di antara keduanya sangat tajam. Iklannya kerap muncul di televisi, terutama pada siaran langsung olahraga.

Beberapa merek lain mulai unjuk gigi. Di antaranya dengan merek ChaCheer, sama dengan merek kuaci. Silakan terka dari mana asal kuaci dan kacang tanah itu. Yang pasti, bahan baku kuaci dan kacang tanah tersedia cukup melimpah di Tanah Air.

c23

Jawab: buatan China.

Jenis kacang-kacangan yang lebih beragam hadir dengan merek Tong Garden. Hampir semua jenis kacang yang tertera di gambar tersedia di Indonesia. Kita merupakan negara produsen jambu mente terkemuka di dunia. Di mana lokasi pabrik Tong Garden?

tg

Jawab: di Malaysia.

Produk kacang-kacangan bermerek Camel tidak kalah beraneka dengan kemasan yang lebih menarik. Ada mente, kacang kulit, kacang kupas atau kacang asin, dan kacang campur serta kacang camour buah. Diolah di mana gerangan produk kacang-kacangan Camel itu?

camel

Jawab: manufacted in Singapore.

Jika masih punya waktu luang, jangan lewatkan menengok lemari berpendingin yang berisi beraneka produk minuman dalam kemasan. Tengok jejeran kopidingin. Saya menemukan produk bermerek Mr. Brown. Dari mana Brown berasal?

brown

Jawab: dari Taiwan.

Bergeser ke lemari berpendingin yang berdekatan. Kita leluasa memilih berbagai jenis minuman. Tiga jenis minuman botol plastik yang cukup eksotik di bawah dibuat dimana?

taiwan

Jawab: di Taiwan.

Masih banyak lagi produk sejenis dari sejumlah merek yang lebih beraneka. Ada keluaran Nestle, ada pula yang bermerek dagang FOCO. Nestle memiliki pabrik di berbagai negara. Yang di bawah ini, baik Nestle dan FOCO berasal dari negara yang sama. Negara mana?

fo

Jawab: Thailand.

Kumpulan produk terakhir berikut mungkin sudah lebih kerap dijumpai dan sudah cukup lama beredar serta lebihluas jangkauan pasarnya. Minuman dalam kaleng bermerek Yeos berasal dari tempat yang sama dengan dua produk lainnya. Buatan manakah ketiga produk itu?

mal

Jawab: buatan Malaysia.

Komponen utama hampir semua produk minuman dalam kemasan itu adalah air dan gula. Kita sejatinya memiliki keunggulan absolut atau keunggulan komparatif.

Untuk cemilan sepertikacang kulit, apa modal yang dimiliki Singapura? Tidak ada yang menanam kacang tanah di sana. Lahan dan buruhnya mahal.

Ada yang berminat menguakkan misteri ini?

Sektor Jasa Penghambat Pertumbuhan?


irish
irishtimes.com

Pertumbuhan sektor jasa di Indonesia jauh lebih pesat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor penghasil barang (pertanian, pertambangan, dan industri manufaktur), terutama sejak awal tahun 2000-an. Pada umumnya sektor jasa merupakan penopang atau derived demand dari sektor penghasil barang. Jika sektor penghasil barang loyo, sektor jasa pendukungnya pun cenderung melemah.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi sejak 2011 terutama disebabkan oleh sektor barang. Sektor jasa (non-tradable) masih bisa melenggang dengan pertumbuhan di atas 7 persen selama kurun waktu 2011-2013 dan di atas 6 persen pada periode 2014-2016. Sebaliknya, pertumbuhan sektor barang (tradable) melorot dari 5,1 persen pada tahun 2011 sampai mencapai titik terendahnya 2,7 persen pada tahun 2015.

tradable

Sebagaimana sebutannya—non-tradable—sektor jasa tidak menghadapi persaingan gencar dari pelaku luar negeri atau jasa impor. Kita tidak mengimpor listrik, air bersih, dan pengolahan limbah. Jasa komunikasi, hotel, dan restoran tidak berhadapan head to head dengan pesaing luar negeri. Jasa lainnya seperti asuransi, kuangan, rumah sakit, pendidikan, dan transportasi sangat terlindungi dari pelaku asing dengan regulasi yang ketat. Secara keseluruhan sektor jasa nasional berada di comfort zone dengan berbagai peraturan yang sangat membatasi persaingan dari pelaku luar negeri.

services_restriction

Sebagian besar jenis jasa bahkan telah mengalami exess demand. Akibatnya, pengusaha jasa leluasa menaikkan harga, sehingga membuat daya saing sektor penghasil barang menurun. Barang-barang Indonesia semakin sulit menembus pasar internasional dan terbata-bata menghadapi penetrasi barang impor.

res

Sektor jasa mampu berkembang tanpa harus mengandalkan sektor barang. Jasa keuangan yang enggan menyalurkan kredit ke sektor barang bisa menyalurkan kredit untuk sektor konsumsi yang sebagian besar adalah barang impor. Sektor jasa juga bisa melayani sektor jasa lainnya, misalnya kredit dan asuransi untuk perjalanan ke luar negeri, asuransi untuk nasabah yang bekerja di sektor jasa maupun asuransi umum untuk pusat perbelanjaan yang banyak menjual barang impor. Jadi, sektor jasa semakin berkutat di sesama sektor jasa.

Jika ingin menyehatkan sektor jasa, mau tak mau sektor barang harus disehatkan. Kedua, membuat pasar jasa lebih bersaing. Kalau keduanya sehat dengan saling mendukung, niscaya perekonomian bakal lebih sehat.

 

Jawaban atas Pemberitaan Detikcom tentang Bisnis Gas


Tulisan saya Lezatnya Berburu Rente Bisnis Gas antara lain ditanggapi oleh Sabrun Jamil, Ketua Indonesia Natural Gas Trader Associate (INGTA), asosiasi yang menaungi para trader. Lihat Dituding Jadi Penyebab Harga Gas di RI Mahal, Ini Jawaban Trader.

Alhamdulillah, pengakuannya membuat liku-liku bisnis gas semakin terang benderang. Memang, tidak semua trader sekedar calo yang semata-mata menjual gas tanpa membangun pipa, dan sebatas menjual kembali ke trader lain. Saya berharap semua pihak yang memiliki data terinci mau mengungkapkannya agar khalayak tahu mana trader profesional dan mana yang cuma sekedar calo. Mana trader yang hanya menikmati rente karena dekat dengan kekuasaan atau betul-betul ada di dalam lingkaran kekuasaan dan mana yang profesional, bermodal, dan menghadapi risiko bisnis.

Jangan seperti menteri BUMN yang asal bunyi dan justru memanfaatkan kerumitan bis nis gas sebagai pembenaran untuk membentuk holding BUMN migas. Lihat Industri ‘Menjerit’ Gas Mahal, Rini: Itu Pentingnya PGN Jadi Anak Usaha Pertamina

Sepak terjang calo dirasakan pula oleh kalangan industri tekstil. Lihat Harga Gas Mahal, Pengusaha Tekstil: Kami Beli dari Calo.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) pun mengakui bahwa mahalnya harga gas di Indonesia karena banyak yang main sehingga memperpanjang mata rantai. Lihat juga Harga Gas di Indonesia Mahal, Siapa Biang Keladinya?.

Permen ESDM N0.19/2009 menimbulkan beberapa persoalan seperti: (1) penerapan niaga tanpa fasilitas; (2) penerapan open access dan unbundling langsung sampai legal unbundling.

Dalam kondisi infrastruktur yang amat minim, kedua skema itu terbukti berdampak negatif seperti: (1) infrastruktur praktis tidak bertambah.Sekitar 80 trader hanya berkontribusi membangun pipa sekitar 400-an km. Bisa dipahami, buat apa buang uang membangun infrastruktur yang berisiko kalau menjadi trader lebih enak, risiko rendah, dan labanya lumayan besar. (2) Penjualan berjenjang menimbulkan mata-rantai pasokan yang panjang sehingga inefisien dan harga mahal.

Alokasi gas bukannya digunakan untuk pengembangan infrastruktur, melainkan ke trader yang menyasar ke pipa yang sudah ada. Jadi, infrastruktur pipa tidak mengalami peningkatan berarti, tidak merambah ke kawasan baru.

Regulasi model itu nyata-nyata bermasalah. Syukurlah pemerintah sudah menyadari dan semoga akan segera merevisinya.

Gagal Paham atas Penjelasan Pertamina tentang Pemburuan Rente Bisnis Gas


Tulisan saya berjudul Lezatnya Berburu Rente Bisnis Gas ditanggapi oleh Pertamina yang bisa dibaca di detikFinance dengan judul: Kenapa Perusahaan Migas Memakai Jasa Trader untuk Distribusi Gas?

Penjelasan Pertamina tidak apple to apple dengan tulisan saya. Fokus tulisan saya adalah niaga gas (gas trading) nasional yang dilakukan oleh Pertamina Gas (Pertagas, anak perusahaan Pertamina). Pertagas memiliki anak perusahaan yang berkiprah sebagai trader.

Sedangkan penjelasan Pertamina meliputi penjualan gas langsung oleh Pertamina.  Tentu saja penjualan gas langsung oleh Pertamina berskala besar dengan konsumen raksasa seperti PLN untuk pembangkit listrik. Sudah barang tentu model bisnisnya sangat berbeda dengan Pertagas dan Pertagas niaga.

Selain itu, penjelasan Pertamina mengerucut hanya untuk pasar Jawa Barat. Entah mengapa yang dipilih adalah Jawa Barat. Pertamina mengutarakan: “Dari total volume gas sebanyak 600 MMSCFD di Jawa Barat yang dijual PT Pertagas, anak usaha Pertamina yang bergerak di sektor hilir gas bumi, 5 MMSCFD di antaranya dijual ke trader.” Jadi hanya 0,8 persen yang dijual ke trader

Karena Laporan Tahunan Pertagas terkini yang bisa diakses oleh publik (Pertagas, sebagaimana juga Pertamina, merupakan perusahaan tertutup) adalah untuk tahun 2014, maka data terbaru yang bisa kita olah pun adalah tahun 2014. Di laporan itu, jumlah gas yang dijual langsung oleh Pertagas hanya 11,5 persen, yaitu ke PT Pupuk Sriwijaya (Persero) sebesar 4.230 BBTU dan ke PT Arwana AK sebesar 485 BBTU. Selebihnya, sebanyak 36.264 BBTU atau 88,5 persen dijual kepada 19 trader.

Dalam penjelasan lainnya, Pertamina menyatakan: “Volume total gas yang diniagakan Pertagas untuk wilayah Jawa Barat hanya 5 MMSCFD, 1% dari total volume gas yang diniagakan di Jabar sebesar 600 MMSCFD.”

Tentu saja yang dijual lewat Pertagas dan anak perusahaannya relatif kecil dibandingkan dengan gas yang dijual Pertamina ke pembangkit-penmbangkit listrik.

Agaknya penjelasan Pertamina bukanlah klarifikasi terhadap tulisan saya, melainkan lebih menjelaskan kiprah bisnis gas Pertamina di Jawa Barat.

 

Lezatnya Berburu Rente Bisnis Gas


Kementerian Perindustrian mengklaim harga gas di Indonesia sangat mahal dibandingkan dengan di negara-negara tetangga. Sebaliknya, SKK Migas memandang harga gas di dalam negeri tergolong murah. Setiap pihak punya pandangan masing-masing dan cenderung tidak memiliki pemahaman mendalam.

Bertahun-tahun pemerintah tidak berhasil menuntaskan persoalan harga gas “mahal”. Tak kunjung selesai juga walaupun sudah keluar Perpres No.40/2016 pada Mei 2016. Bukannya menyelesaikan masalah, malahan Perpres itu menimbulkan banyak masalah baru. Perpres menetapkan penurunan harga gas yang berlaku surut sejak Januari 2016. Bisa dibayangkan kerumitan penyesuaian harga yang berlaku surut itu.

Bertahun-tahun praktek bisnis gas tidak sehat tanpa penyelesaian yang menohok ke akar masalah. Salah satu akar masalah utama adalah bisnis gas dijadikan bancakan oleh para pemburu rente.

Di  Laporan Tahunan 2014 tertera Pertagas hanya menjual langsung gas kepada dua pengguna akhir, yaitu PT Pupuk Sriwijaya (Persero) dan pabrik keramik PT Arwana AK. Selebihnya dijual kepada 19 trader.

Contoh gamblang yang membuat harga gas sangat mahal adalah yang dialami oleh pengguna akhir PT Torabika. Gas yang dibeli oleh PT Torabika berasal dari sumber gas Bekasi. Trader pertama yang mendapatkannya adalah PT Odira. Pemasok pertama ini menjual kepada trader PT Mutiara Energi dengan harga USD9.00/MMBtu.

Selanjutnya, PT Mutiara Energi memindahtangankan gas ke PT Berkah Usaha Energi seharga USD11,75/MMBtu dengan menggunakan pipa open access 24″ milik Pertagas dengan toll fee sebesar USD0,22/MMBtu. Dengan demikian PT Mutiara Energi memperoleh margin USD2,53/MMBtu tanpa bersusah payah membangun infrastruktur pipa.

PT Berkah Usaha Energi membangun pipa 12″ sepanjang 950 meter untuk menyalurkan gas kepada trader berikutnya, yaitu PT Gazcom Energi dengan harga USD12,25/MMBtu. Berarti PT Berkah Usaha Energi memperoleh margin USD0,5/MMBtu dengan hanya membangun pipa tak sampai 1 (satu) km.

Dengan membangun pipa 6″ sepanjang hanya 182 meter, PT Gazcom menjual gas miliknya kepada pembeli akhir PT Torabika dengan harga USD14,50/MMBtu. Pipa sependek itu menghasilkan margin USD2,25/MMBtu.

Walhasil, harga dari trader pertama sampai ke pembeli akhir terkerek dari USD9,00/MMBtu menjadi USD 14,50 atau menggelembung sebesar USD5,5/MMBtu. Angka itu belum memperhitungkan harga beli yang harus dibayar oleh trader pertama.

trader
Sumber: BPH Migas

Selengkapnya, para trader yang menjadi mitra Pertagas sebagaimana tertera dalam Laporan Tahunan 2014 adalah:

  1. PT Bayu Buana Gemilang
  2. PT Java Gas Indonesia
  3. PT Sadikung Niagamas Raya
  4. PT Surya Cipta Internusa
  5. PT Walinusa Energi
  6. PT Alamigas Mega Energy
  7. PT Dharma Pratama Sejati
  8. PT IGAS
  9. PT Trigas (CNG)
  10. PT Ananta Virya (CNG)
  11. PT Sentra Prima Services (CNG)
  12. PT Patria Migas
  13. PT IEV Gas
  14. PT Raja Rafa Samudra
  15. PT Indonesia Pelita Pratama
  16. PT Berkah Mirza Insani
  17. PT Bayu Buana Gemilang
  18. PT Mutiara Energi
  19. PT Jabar Energi

Masih ada lebih dari 50 trader lainnya yang berburu rente di bisnis gas. Pada umumnya perusahaan dagang yang kebanyakan sekedar calo itu dimiliki oleh figur yang dekat dengan kekuasaan serta para pensiunan pejabat. Saya memiliki daftar komisaris dan direksi perusahaan trader itu.

Tulisan ini baru sekelumit dari bisnis gas yang penuh dengan pemburuan rente. Alangkah baiknya pemerintah menertibkan praktek bisnis gas yang amat tidak sehat sebelum mendirikan holding migas. Kalau dipaksakan, sangat boleh jadi praktek pemburuan rente bakal melebar dan membesar. Perusahaan yang betul-betul sehat akan terseret menjadi obyek bancakan baru.

Inflasi Turun tetapi Relatif Masih Tinggi


Kemerosotan harga minyak dunia sungguh sangat membantu penurunan inflasi di Indonesia. Walaupun seminggu terakhir harga minyak dunia naik cukup tajam (Brent menembus 50 dollar AS hari ini, 19 Agustus), namun masih jauh lebih rendah ketimbang harga tertinggi yang sempat bertengger di atas 100 dollar AS.

Adalah kenaikan harga BBM di dalam negeri yang membuat pola inflasi di Indonesia sangat berfluktuasi tajam.

inflation-ina

Walaupun begitu, inflasi di Indonesia tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara ASEAN. Inflasi di Indonesia tertinggi dibandingkan dengan ASEAN-5.

inflation-asean

Yang masih menjadi momok inflasi di Indonesia adalah harga pangan yang amat kerap menjadi penyumbang inflasi terbesar. Beberapa di antaranya adalah daging ayam ras, telur ayam ras, daging sapi, beras, dan bawang merah. Kebanyakan komoditas pangan itu tata niaganya tidak sehat.

inflasi-pangan

Blog at WordPress.com.

Up ↑