Nasib Rupiah: Antara Fantasi dan Realitas


Sejak Kamis lalu (27/2) nilai tukar rupiah kembali menembus Rp14.000 per dollar AS dan kemarin bertengger di aras Rp14.234 per dollar AS. Sudah delapan hari berturut-turut rupiah melemah.

Buat apa risau? Ketika rupiah menembus Rp15.000 pada Oktober 2018 sekalipun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman santai-santai saja. Ia mengatakan itu batas psikologis baru.

Lantas, tiba-tiba akhir tahun lalu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sesumbar rupiah bakal menguat sampai Rp10.000 per dollar AS dalam dua tahun ke depan.

Tahun 2019 memang rupiah menguat tipis menjadi Rp14.136 per dollar AS dari Rp14.237 per dollar AS tahun sebelumnya. Sekalipun tahun itu pengeluaran devisa lebih banyak ketimbang penerimaan devisa dari perdagangan barang dan jasa sehingga tekor US$30,4 miliar, penambalnya lebih banyak (US$36,4 miliar). Dikurangi dengan selisih perhitungan bersih (transaksi-transaksi yang tidak jelas mau dimasukkan di pos mana), maka cadangan devisa bertambah sebanyak US$4,7 miliar. Hal serupa terjadi tahun 2017.

Kondisi kebalikannya terjadi tahun 2018. Tekor transaksi barang dan jasa meningkat hampir dua kali lipat menjadi US$30,6 miliar. Sedangkan penambalnya hanya US$25,2 miliar, sehingga masih ada yang “bolong” sebesar US$5,4 miliar. Bolong semakin lebar karena ada selesih terhitungan bersih sebesar US$1,7 miliar. Akibatnya terpaksa ditutupi dari tabungan (cadangan devisa) senilai US$7,1 miliar.

 (dalam jutaan dollar AS)201720182019
Jual ke luar negeri (ekspor barang dan jasa)209,753233,454220,112
Beli dari luar negeri (impor barang dan jasa)225,949264,087250,527
Tekor (ekspor-impor)-16,196-30,633-30,415
Ditomboki oleh arus modal masuk28,73225,21936,371
Kelebihan (kekurangan)12,536-5,4145,956
Selisih perhitungan bersih-950-1717-1280
Keseluruhan11,586-7,1314,676


Jadi, penguatan rupiah tahun 2019 bukan ditopang oleh keringat kita sendiri, karena kita terus saja membeli dari luar negeri lebih banyak daripada menjual ke luar negeri, melainkan karena “doping” dalam bentuk arus modal asing, kebanyakan berupa utang dan uang yang masuk ke pasar saham. Tahun lalu, dana asing netto yang masuk ke pasar saham meroket sebesar Rp49,2 triliun. Arus uang masuk dalam bentuk itu disebut juga hot money karena gampang masuk dan mudah juga keluar.

Nah, giliran investor asing kabur dari pasar saham sebagaimana terjadi dalam seminggu terakhir, rupiah langsung lunglai. Begitulah kalau rupiah tidak ditopang oleh darah dan keringat sendiri.

Sederhananya, rupiah cenderung melemah sepanjang akun lancar tekor atau defisit. Boleh jadi rupiah menguat sementara jika penambal ketekoran lebih besar dari defisit akun lancar.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi mengatakan bahwa rupiah bisa menguat ke Rp10.000 per dollar karena akun lancar bisa ditekan dari US$30 miliar menjadi hanya US$1 miliar.

Untuk menilai seberapa besar kemungkinan rupiah menembus Rp10.000 dua tahun ke depan, mari kita lihat anatomi ekspor dan impor barang dan jasa atau akun lancar atau current account.

Penyebab utama defisit akun lancar bukan ekspor dan impor barang, melainkan pendapatan primer (primary income), berupa keuntungan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia yang mereka bawa pulang, pembayaran bunga utang, dan pendapatan investasi asing di pasar saham.

Tak terbayangkan berapa besar peningkatan ekspor yang harus digenjot dan penghematan impor untuk mengimbanginya. Apa ada negara yang rela menjalin hubungan dagang dengan Indonesia jika mereka diminta membuka pasar buat produk-produk ekspor kita seraya kita sendiri semakin menutup diri terhadap barang-barang impor dari mereka?

Apa program B-30 bakal “nendang”? Ya, tentu saja tidak. B-30 hanya untuk solar. Campunan utamanya minyak mentah (70 persen), dan kita lebih banyak mengimpor ketimbang mengekspor minyak mentah.

Untuk menggenjot produksi minyak mentah butuh waktu. Agar defisit minyak (minyak mentah dan BBM) tidak melonjak, harus ada temuan beberapa sumur raksasa baru yang sampai sekarang belum ada tanda-tandanya.

Jangan lupa pula, gara-gara minyak sawit lebih banyak dialokasikan untuk program B-30, potensi ekspor sawit kita otomatis turun.

Yang aneh lagi, hasil minyak kita dipaksa untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jadi ekspor minyak otomatis berkurang. Sehingga, efek nettonya tidak signifikan.

Mengelola ekonomi memang tidak bisa dengan berfantasi.

Pak Jokowi, Bukan Kufur Nikmat Tapi Kue Ekonomi Belum Merata (Video)


Ekonomi Politik Faisal Basri – Cokro TV, Episode 11

Ekonomi Indonesia memang berada di peringkat ke-7 kalau menggunakan ukuran PDB berdasarkan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP). Tapi apakah ini sepenuhnya berita baik? Simak penjelasan lengkap Faisal Basri di Ekonomi Politik Faisal Basri hanya di Cokro TV. –Redaksi Cokro TV

Selengkapnya bisa disaksikan di video ini.

Versi tulisan bertajuk Indonesia Ranking 7 Dunia telah lebih dulu hadir di blog ini.

Indonesia Ranking 7 Dunia


Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan bahwa ekonomi Indonesia itu besar, terbesar ke-16 dunia kalau memakai ukuran “kue” (produk domestik bruto/PDB) nominal.

Bahkan, ekonomi Indonesia di peringkat ke-7 kalau menggunakan ukuran PDB berdasarkan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP). Lihat Jokowi: GDP Kita Peringkat 16 Dunia Masih Mengeluh, Jangan Kufur Nikmat! Kue ekonomi Indonesia sudah melampaui Belanda yang pernah menjajah kita, Saudi Arabia, dan Turki. Di ASEAN, tak ada satu pun yang menandingi Indonesia, mendekati sekalipun.

Tahun 2018 PDB Indonesia menembus satu triliun dollar AS. Klub negara dengan PDB di atas satu triliun dollar AS tak sampai sebanyak jari tangan dan kaki.

Benar apa yang dikatakan Presiden bahwa peringkat ekonomi Indonesia lebih “keren” lagi, yaitu di urutan ke-7 jika menggunakan ukuran PDB berdasarkan PPP. Di atas Indonesia hanya negara-negara yang perekonomiannya memang berukuran jumbo, yaitu China, Amerika Serikat, India, Jepang, Jerman, dan Rusia. PDB PPP Indonesia telah melampai Brazil, Inggris, Prancis, dan Italia.

Posisi Indonesia berpeluang besar naik peringkat sampai setidaknya tahun 2050. Menurut proyeksi PriceWaterhouse Coopers (PwC), peringkat PDP PPP Indonesia akan naik ke urutan kelima pada 2030 dan naik lagi ke posisi keempat tahun 2050.

Tiga penyebab utama mengapa Indonesia bakal naik kelas dan menjadi kekuatan ekonomi yang semakin diperhitungkan di dunia.

Pertama, jumlah penduduk Indonesia akan terus meningkat hingga 2050. Sekarang sampai tahun 2030, penduduk Indonesia terbesar keempat di dunia. Pada tahun 2050 penduduk Indonesia diperkirakan menembus 300 juta jiwa dan berada di peringkat kelima, turun satu peringkat disusul oleh Pakistan. Kue ekonomi Indonesia akan melampaui Jepang dan Rusia karena jumlah penduduk di kedua negara itu akan mengalami penurunan atau pertumbuhan penduduk yang negatif.

Kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan jauh lebih tinggi ketimbang negara-negara maju yang kue ekonominya sekarang masih lebih besar dari Indonesia. Katakanlah Indonesia bisa menjaga pertumbuhan sekitar 5 persen saja seperti sekarang, sedangkan negara-negara maju itu hanya di bawah 2 persen, sudah barang tentu Indonesia bakal menyusul mereka.

Ketiga, Indonesia masih dalam tahap developing (terus berkembang) dan memiliki porsi penduduk berusia produktif relatif banyak, sementara negara-negara maju perekonomiannya sudah matang sehingga tak bisa digenjot tumbuh di atas 2 atau 3 persen. Ditambah lagi penduduk di negara maju semakin menua (ageing), sehingga relatif sangat sedikit yang bisa bekerja dengan produktivitas tinggi.

Namun, harus diingat bahwa PDB atau PDB PPP merupakan ukuran agregat, jadi tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan rerata penduduknya. Karena di dalam kue PDB itu ada yang dihasilkan oleh warga asing, yang sebagian atau seluruhnya akan mereka bawa pulang, maka kue itu tidak dinikmati oleh warga Indonesia.

Maka kita perlu ukuran lain untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk suatu negara. Salah satu ukuran itu ialah pendapatan nasional atau pendapatan nasional bruto (gross national income) dibagi dengan jumlah penduduk.

Ternyata kita belum boleh berpuas diri atau membanggakan diri. Pendapatan nasional bruto perkapita Indonesia masih tercecer di urutan ke-120, baru mencapai sebesar US$3,840 pada tahun 2018. Posisi Indonesia sedikit lebih baik jika ukurannya adalah pendapatan nasional bruto berdasarkan PPP, yaitu sebesar 12,670 dollar dan berada di posisi ke-103.

Kita harus bekerja lebih keras lagi dan lebih cerdas agar kue ekonomi yang kian membesar menuju lima besar dunia juga diiringi oleh peningkatan kesejahteraan rakyat secara nyata dan lebih merata. Bukan seperti sekarang yang mana satu persen orang terkaya menguasai 44,6 persen kekayaan nasional dan 10 persen orang terkaya menguasai 74,1 persen kekayaan nasional.

Lebih parah lagi, dua pertiga dari kekayaan orang terkaya itu diperoleh dari bisnis kroni. Sangat tidak elok.

Wujud syukur adalah dengan bekerja lebih keras dan dengan hati.

Memacu Ekonomi seperti Pelari Zohri


Ekonomi Politik Faisal Basri – Cokro TV Episode 10

Apa hubungan pelari Lalu Zohri dengan perkembangan ekonomi Indonesia? Pelajaran apa pula yang dapat diambil darinya? Simak penjelasannya dari Faisal Basri di Ekonomi Politik Faisal Basri hanya di Cokro TV.–Redaksi Cokro TV

Bisa disaksikan di sini

Vesi tulisan berjudul Omnibus Law: Belajar dari Sprinter Lalu Muhammad Zohri sudah muncul sebelumnya di blog ini.

Transkrip

Salam jumpa lagi, Sahabat Cokro TV.

Kisah Lalu Muhammad Zohri menjadi sprinter tercepat Indonesia sepanjang masa agaknya bisa menjadi pembelajaran penting bagi kita semua, juga bagi bangsa ini dalam meniti jalan menuju negara berkemajuan dan berkeadilan. 

Anak jatim piatu yang lahir 1 Juli 2000 ini dibesarkan di rumah gubuk berukuran 7X4 meter di Dusun Karang Pangsor, Desa Pemenang Barat, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Rumahnya berdinding papan dengan tempat tidur beralaskan tikar lusuh tak berkasur.

Latihan berlari tanpa sepatu, dengan asupan gizi seadanya. Ketika mengikuti lomba pertama kali, kakak kandungnya tak kuasa membelikan Zohri sepatu lari. Untunglah ada sang guru, Rosida, guru olahraganya di SMP Negeri 1 Pemenang, Rosida, yang tulus ikhlas membelikan sepatu agar Zohri lebih bersemangat mengikuti lomba.

Zohri menapaki karirnya dari pelari kampung. Dalam segala cuaca, ia berlari sehabis shalat subuh. Berlari, berlari, berlari setiap ada kesempatan, setiap hari. Lomba demi lomba dia lakoni, dari tingkat terendah. satu demi satu anak tangga dia langkahi sampai kemudian menjadi pelari nomor 100 meter tercepat dengan catatan waktu 10,18 detik dalam Kejuaraan Dunia Atletik U-20 di Tampere, Finlandia pada 11 Juli 2018

Rekor demi rekor dia pecahkan setelah itu, kian mendekati 10 detik. Di Kejuaraan Atletik Asia di Doha, Qatar, Zohri mempertajam rekor menjadi 10,13 detik pada 22 April 2019. Belum genap sebulan, akhirnya ia berhasil mencatatkan waktu 10,03 detik dalam ajang Seiko Golden Grand Prix Osaka 2019, yang nyaris tidak bisa dia ikuti karena ada ada persyaratan-persyaratan yang tidak bisa dipenuhi. Namun pada akhirnya panitia mngizinkan Zohri untuk berpartisipasi di ajang ini. Walaupun hanya menduduki posisi ketiga, ia lolos ke Olimpiade Tokyo 2020 karena menembus batas waktu 10,05 detik yang jadi persyaratan untuk ikut dalam olimpiade

**

Memacu ekonomi juga mirip kisah Zohri. Agar ekonomi tumbuh lebih cepat, syaratnya harus disiplin lewat perencanaan yang apik. Untuk menjadi sprinter yang tangguh, pembentukan otot harus optimal seperti binaragawan. Otot-otot dalam ekonomi ialah sektor-sektor dalam perekonomian. Semua sektor harus tumbuh serasi: sektor penghasil barang harus kompetitif, bisa bersaing di pasar internasional dan di pasar domestik dengan produk impor. Sektor jasa turut mendukung sektor barang.

Namun, ada satu lagi syarat yang mutlak harus dipenuhi, yaitu jantung harus prima. Jika detak jantung terganggu atau lemah, baru berlari 50 meter sudah ngos-ngosan, bahkan bisa terkapar sebelum menyentuh garis finish

Jantunglah yang menyedot darah dan memompakannya kembali ke sekujur tubuh secara merata, sehingga seluruh organ tubuh berfungsi secara maksimal.

Jantung ekonomi adalah sektor keuangan. Sampai sekarang sektor keuangan Indonesia masih sangat lemah. Perbankan sebagai pilar utama sektor keuangan hanya mampu memompakan darah 42,8 persen dari produk domestik bruto (PDB). Kemampuan itu tidak sampai separuh kemampuan kebanyakan negara ASEAN dan Emerging Markets lainnya, bahkan lebih rendah dari Myanmar sekalipun.

Kemampuan jantung Indonesia memompakan darah ke sekujur perekonomian belum kunjung pulih dari kemampuan sebelum krisis yang sempat mencapai 62,1 persen.

Sudah enam bulan terakhir pertumbuhan kredit hanya satu digit. Dengan pertumbuhan kredit perbankan serendah itu, niscaya pertumbuhan ekonomi akan terbentur di sekitar lima persenan saja.

Sektor keuangan lainnya menghadapi hal serupa. Asuransi, khususnya asuransi jiwa, yang merupakan sektor keuangan nonbank yang tergolong besar, sedang mengalami masalah besar. Belum ada tanda-tanda penyelesaian tuntas kasus Jiwasraya dan Asabri. Malahan ada kemungkinan merembet ke perusahaan asuransi lainnya.

Sejumput harapan dari fintek seperti peer to peer lending yang tumbuh sangat pesat. Namun, karena peranannya masih teramat kecil, butuh waktu relatif lama untuk meningkatkan detak jantung perekonomian.

Sejauh ini belum ada langkah nyata untuk memperkokoh jantung utama perekonomian. Omnibus Law tidak menyentuh sama sekali kelemahan ini, padahal itu merupakan salah satu persoalan paling mendasar mengapa pertumbuhan anteng di lima perseran.

Dalam dunia olahraga, banyak atlet yang mengambil jalan pintas dengan melakukan doping. Praktik ini amat berbahaya bagi kesehatan atlet itu dan merupakan tindakan tidak terpuji, tentu saja.

Perekonomian juga tidak sepatutnya dipacu dengan doping, karena membahayakan bagi perekonomian itu sendiri dan tidak akan menghasilkan peningkatan yang berkelanjutan.

Jangan tempuh jalan pintas itu dengan menyajikan menu omnibus law. 

Terima kasih, sampai jumpa.

Prospek Bisnis 2020 dan Disruption


bprkasindonesia's Media: “Disruption membawa kebaikan bagi umat manusia”. Sepenggal pendapat seorang Faisal Basri.
.
Kalau usaha/bisnisnya mengalami penurunan significant, setidaknya ada dua hal yang terjadi. Apa y?
.
Terakhir saya nanya kasus Jiwasraya, dari sudut pandang seorang Faisal Basri. Pertanyaan yang menjadi perdebatan di tim Ngopi Seru, apakah di tayangin atau di “cut”? Akhirnya keputusannya tayang.😂 mau tahu jawabannya beliau?
.
Silahkan nonton Ngopi Seru Bersama Faisal Basri di youtube channel Rio Christian, yang disponsori @bprkasindonesia .
Semangat Pagi.😊🙏

Faisal Basri adalah Ekonom senior sekaligus dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pada acara Ngopi Seru kali ini, beliau memberikan penilaian tentang 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bagaimana menurut beliau? Terkait prospek ekonomi dan bidang usaha yang memiliki prospek menjanjikan di tahun 2020, beliau memberikan pandangannya. Mau tahu? Bagaimana pandangan beliau terkait isu masalah yang dihadapi Perusahaan asuransi BUMN Jiwasraya? Penasaran kan untuk tahu jawaban pertanyaan-pertanyaan diatas? Silahkan tonton Ngopi Seru episode bersama bintang tamu Faisal Basri.

“Disruption membawa kebaikan bagi umat manusia”. Sepenggal pendapat seorang Faisal Basri. . Kalau usaha/bisnisnya mengalami penurunan significant, setidaknya ada dua hal yang terjadi. Apa ya? Terakhir saya nanya kasus Jiwasraya, dari sudut pandang seorang Faisal Basri. Pertanyaan yang menjadi perdebatan di tim Ngopi Seru, apakah di tayangin atau di “cut”? Akhirnya keputusannya tayang.😂 mau tahu jawabannya beliau? . Silahkan nonton Ngopi Seru Bersama Faisal Basri di youtube channel Rio Christian, yang disponsori @bprkasindonesia . Semangat Pagi.😊🙏

Videonya bisa disaksikan di Ngopi Seru Bersama Rio Christian.

Faisal Basri: Ekonomi Indonesia Tahun 2020 Tumbuh 4,9 Persen


10 Januari 2020

PENGAMAT Ekonomi Faisal Basri menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 hanya tumbuh 4,9 persen, cenderung lebih rendah dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 di angka 5,3 persen. Pertumbuhan ekonomi dinilai akan kembali membaik (rebound) pada tahun 2021. . Dia menyebut, pertumbuhan Indonesia cenderung melambat salah satunya akibat nilai investasi Indonesia yang tidak progresif. . Demikian diungkapkan Pakar Ekonomi Faisal Basri saat diskusi bertema “Peluang dan Tantangan Ekonomi Indonesia 2020” yang diselenggarakan Asosiasi Manajemen Indonesia (AMA) Cabang Bandung, di Hotel Fox Harris, Bandung, Jumat 10 Januari 2020. (PR/DS) . Reporter: Amir Faisol/PR . http://www.pikiran-rakyat.com

Selengkapnya bisa disaksikan di video berikut: https://www.youtube.com/watch?v=rlKQdHUzrtI

Faisal Basri: Omnibus Law Bukan Solusi…


Ekonom Senior Indef, Faisal Basri usai ditemui di Kongkow Bisnis Pas FM, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Kompas.com – 20/01/2020, 12:08 WIB
Penulis : Ade Miranti Karunia
Editor : Erlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com – Ekonom Senior dari Institute of Development Economics and Finance (Indef), Faisal Basri menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap mengeluhkan investasi sebagai biang keladi dari pertumbuhan yang tak beringsut dari 5 persen. Dengan alasan kebijakan selama ini belum ada yang “nendang”.

Oleh sebab itu, digagaslah RUU Omnibus Law yang diharapkan mampu mendorong investasi di Indonesia. Namun, di mata Faisal Basri, kinerja investasi Indonesia tidak terlalu jeblok. Di ASEAN, sumbangan investasi dalam PDB tak ada yang mengalahkan Indonesia, Singapura dan Vietnam sekalipun.

“Jika omnibus law bertujuan untuk menggenjot investasi agar pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, boleh jadi jauh api dari panggang. Jika investasi asing yang hendak disasar, justru belakangan ini investor asing banyak yang ‘diusir’,” ucap dia dikuitp dari blognya faisalbasri.com, Senin (20/1/2020).

“Malahan pemerintah mendorong pelaku dalam negeri untuk mengambil alih investasi asing. Seperti saham Freeport diambil alih BUMN (PT Inalum), Blok Mahakam dan Blok Rokan diambil alih PT Pertamina, Holcim juga diambil alih oleh BUMN (PT Semen Indonesia),” tambah dia.

Da menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia masuk dalam top-20 penerima investasi langsung asing (foreign direct investment). Bahkan, peringkat Indonesia naik dari posisi ke-18 pada 2017, menjadi ke-16 (2018). Pada 2018, posisi Indonesia dua peringkat di atas Vietnam.

Investasi dari China mengalir cukup deras. Data terbaru menunjukkan posisi Indonesia naik tajam dalam China Going Global Investment Index. Walaupun daya tarik Indonesia di mata perusahaan manufaktur Jepang yang beroperasi di luar negeri mengalami penurunan, namun peringkat Indonesia masih berada di jajaran lima besar, jauh untuk dikatakan buruk.

“Sejak Indonesia merdeka, investasi langsung asing tidak pernah menjadi andalan. Karena memang Indonesia cenderung menutup diri dengan membangun tembok tinggi, penuh kawat berduri. Jadi, solusinya bukan dengan omnibus law,” ujarnya.

Rendahnya investasi asing itulah yang membuat Indonesia tidak menjadi bagian menarik dari global supply chains dan membuat perekonomian Indonesia relatif semakin tertutup. Investasi di sektor migas cenderung merosot sehingga produksi terus menurun mengakibatkan impor minyak membengkak.

“Biang keladinya adalah karena pemerintahlah yang menghambat,” tegasnya.

Tantangan terbesar Indonesia adalah bagaimana meningkatkan kualitas investasi. Selama ini kebanyakan investasi dalam bentuk bangunan. Investasi dalam bentuk mesin dan peralatan hanya sekitar 10 persen. Investasi akan seret jika pemanfaatan kapasitas produksi masih rendah. Ketika pemanfaatan kapasitas terpasang di atas 90 persen, maka pelaku dunia usaha akan mendongkrak investasi.

Selain itu, investasi akan terbuka lebar jika pemerintah melakukan konsolidasi perbankan. Pertumbuhan kredit perbankan bisa dipulihkan dari kecenderungan yang terus menurun, setidaknya menembus dua digit. Perbankan dan lembaga keuangan lainnya berfungsi sebagai jantung bagi perekonomian.

“Jangan lagi terjadi dana puluhan triliun rupiah yang dihimpun dari darah dan keringat rakyat diinvestasikan di perusahaan-perusahaan yang tidak punya reputasi baik, yang digelayuti oleh para elit penguasa seperti terjadi pada kasus Jiwasraya dan Asabri. Benahi pula regulatornya, terutama OJK, yang kebobolan berulang kali,” ucap dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Faisal Basri: Omnibus Law Bukan Solusi…”, https://money.kompas.com/read/2020/01/20/120800626/faisal-basri–omnibus-law-bukan-solusi-
Penulis : Ade Miranti Karunia
Editor : Erlangga Djumena

Omnibus Law: Sapu Jagat atau Sapu Rakyat?


Siang hingga sore tadi (20/02), BEM UI menggelar diskusi publik bertajuk “Omnibus Law: Sapu Jagat atau Sapu Rakyat?” di lobby Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya banyak belajar dari tiga pakar hukum, termasuk guru besar FHUI, Prof. Maria Farida Indrati.

Materi dari para pembicara disa diunduh di sini: bit.ly/MateriDispubOmnibus.

Omnibus Law: Belajar dari Sprinter Lalu Muhammad Zohri


Foto: Reuters

Kisah Lalu Muhammad Zohri menjadi sprinter tercepat Indonesia sepanjang masa bisa menjadi pembelajaran penting bagi kita semua, juga bagi bangsa ini dalam meniti jalan menuju negara berkemajuan dan berkeadilan.

Anak jatim piatu yang lahir 1 Juli 2000 ini dibesarkan di rumah gubuk berukuran 7X4 meter di Dusun Karang Pangsor, Desa Pemenang Barat, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Rumahnya berdinding papan. Zori menghilangkan penat di dipan beralaskan tikar lusuh tak berkasur. Latihan berlari ia lokani tanpa sepatu, dengan asupan gizi seadanya. Ketika mengikuti lomba pertama kali, kakak kandungnya sangat sedih karena tak kuasa membelikan Zohri sepatu lari. Untunglah ada Rosida, guru olahraganya di SMP Negeri 1 Pemenang. Rosida tulus ikhlas membelikan sepatu agar Zohri lebih bersemangat mengikuti lomba.

Zohri menapaki karirnya dari pelari kampung. Dalam segala cuaca, ia berlari sehabis shalat subuh. Berlari, berlari, berlari setiap ada kesempatan, setiap hari. Lomba demi lomba dia lakoni, dari tingkat terendah. Satu demi satu anak tangga dia tapaki sampai kemudian menjadi pelari nomor 100 meter tercepat dengan catatan waktu 10,18 detik dalam Kejuaraan Dunia Atletik U-20 di Tampere, Finlandia pada 11 Juli 2018

Rekor demi rekor dia pecahkan setelah itu, kian mendekati 10 detik. Di Kejuaraan Atletik Asia di Doha, Qatar, Zohri mempertajam rekor menjadi 10,13 detik pada 22 April 2019. Belum genap sebulan, akhirnya ia berhasil mencatatkan waktu 10,03 detik dalam ajang Seiko Golden Grand Prix Osaka 2019. Walaupun hanya menduduki posisi ketiga, ia lolos ke Olimpiade Tokyo 2020 karena menembus batas 10,05 detik yang jadi persyaratan.

**

Memacu ekonomi juga mirip kisah Zohri. Agar ekonomi tumbuh lebih cepat, syaratnya harus disiplin lewat perencanaan yang apik. Untuk menjadi sprinter yang tangguh, pembentukan otot harus optimal seperti binaragawan. Otot-otot dalam ekonomi ialah sektor-sektor dalam perekonomian. Semua sektor harus tumbuh serasi: sektor penghasil barang harus kompetitif, bisa bersaing di pasar internasional dan di pasar domestik dengan produk impor. Sektor jasa turut mendukung sektor barang, bahu membahu. Tidak seperti sekarang yang cenderung berjalan sendiri-sendiri.

Ada satu lagi syarat yang mutlak harus dipenuhi, yaitu jantung harus prima. Jika detak jantung terganggu atau lemah, baru berlari 50 meter sudah ngos-ngosan, bahkan bisa terkapar sebelum menyentuh garis finish.

Jantunglah yang menyedot darah dan memompakannya kembali ke sekujur tubuh secara merata, sehingga seluruh organ tubuh berfungsi secara maksimal.

Jantung ekonomi adalah sektor keuangan. Sampai sekarang sektor keuangan Indonesia masih sangat lemah. Perbankan sebagai pilar utama sektor keuangan hanya mampu memompakan darah 42,8 persen dari produk domestik bruto (PDB). Kemampuan itu tidak sampai separuh kemampuan kebanyakan negara ASEAN dan Emerging Markets lainnya, bahkan lebih rendah dari Myanmar sekalipun.

Kemampuan jantung Indonesia memompakan darah ke sekujur perekonomian belum kunjung pulih dari kemampuan sebelum krisis yang sempat mencapai 62,1 persen.

Sudah enam bulan terakhir pertumbuhan kredit hanya satu digit. Dengan pertumbuhan kredit perbankan serendah itu, niscaya pertumbuhan ekonomi akan terbentur di sekitar lima persenan.

Sektor keuangan lainnya menghadapi hal serupa. Asuransi, khususnya asuransi jiwa, yang merupakan sektor keuangan nonbank yang tergolong besar, sedang mengalami masalah besar. Belum ada tanda-tanda penyelesaian tuntas kasus Jiwasraya dan Asabri. Malahan ada kemungkinan merembet ke perusahaan asuransi lainnya.

Sejumput harapan dari fintek seperti peer to peer lending yang tumbuh sangat pesat. Namun, karena peranannya masih teramat kecil, butuh waktu relatif lama untuk meningkatkan detak jantung perekonomian.

Sejauh ini belum ada langkah nyata untuk memperkokoh jantung utama perekonomian. Omnibus Law tidak menyentuh sama sekali kelemahan ini, padahal itu merupakan salah satu persoalan paling mendasar mengapa pertumbuhan anteng di lima perseran.

Dalam dunia olahraga, banyak atlet yang mengambil jalan pintas dengan melakukan doping. Praktik ini amat berbahaya bagi kesehatan atlet dan merupakan tindakan tidak terpuji.

Perekonomian juga tidak sepatutnya dipacu dengan doping, karena membahayakan bagi perekonomian itu sendiri dan tidak akan menghasilkan peningkatan yang berkelanjutan.

Jangan tempuh jalan pintas dengan menyajikan menu omnibus law.

Korupsi Mengancam Peradaban


Korupsi jelas menjadi musuh besar bangsa manapun di dunia. Ia merusak segala sendi kehidupan, hingga mampu menghancurkan peradaban. Sebab, karakter korupsi sebagai kejahatan ‘kerah putih’ yang terorganisasi, tentu saja dilakukan melibatkan pejabat yang memiliki kekuasaan. Dampaknya, sumber daya yang dimiliki negara dirampok hanya untuk memperkaya segelintir kelompok. Rakyat, tetap miskin dan sengsara. Laju pertumbuhan ekonomi melambat, dan iklim investasi yang tidak sehat. Awal Oktober lalu, integrito berbincang dengan ekonom senior, Faisal Basri tentang korupsi politik hingga korelasi korupsi dan ekonomi. Menurutnya, kejahatan luar biasa ini adalah ancaman yang nyata bagi masa depan bangsa dan bisa membuat negara ini bangkrut. Berikut petikannya:

Bagaimana dampak political corruption terhadap perekonomian negara?

Political corruption bisa membangkrutkan ekonomi. Karena sendi-sendi kekuasaan itu telah digerogoti. Tidak ada checks and balances, kemudian terjadi systemic corruptionorganized corruption dan tiba-tiba ekonomi jadi bangkrut.

Korupsi yang melibatkan pembuat keputusan politik menyalahgunakan kekuasaan publik yang dimilikinya. Kaum elite mengontrol pemerintah, ini yang bahaya. Akibatnya kaum elite yang mengatur sedemikian rupa agar negara membuka ruang hingga terjadi eksploitasi hingga monopoli. Korupsi bukan sekadar musuh KPK, tapi korupsi juga musuh untuk peradaban.

Mengapa korupsi bisa mengancam peradaban?

Korupsi membuat alokasi sumber daya jauh dari kepentingan rakyat. Sumber daya ekonomi termasuk sumber daya alam tidak bisa lagi menyejahterakan Rakyat, malah memarjinalkan kekuatan rakyat. Pemusatan sumber daya ekonomi berada di tangan segelintir orang yang senantiasa berupaya melanggengkan kekuasaannya dengan mencari perlindungan atau dukungan politik.

Analisis saya, mahasiswa ikut bersuara karena masa depan mereka terancam. Mereka bukan cuma memikirkan masa depan Indonesia, tapi mereka juga enggak mau hidup sengsara di masa depan. Makanya mereka mendukung penguatan KPK. Kalau tidak, sama saja menciptakan jalan tol proses perampokan itu.

Keberadaan KPK membuat ekonomi lemah, pendapat Anda?

Martin Wolf pernah menjelaskan tentang rentier capitalism, istilah dimana pasar dan kekuasaan politik memberikan individu dan pengusaha yang diistimewakan untuk mengeruk uang yang besar dari orang lain atau negara. Dengan begitu, pembangunan jadi rapuh.

Justru pertumbuhan ekonomi lemah bukan karena ada KPK, tapi ini menandakan bahwa KPK justru harus diperkokoh agar korupsi menjadi sedikit. Sehingga pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi. Kalau sekarang, karena korupsinya merajalela maka pengusaha-pengusaha yang muncul itu tidak siap bersaing. Makanya pengusaha itu pindah ke sektor yang tidak ada pesaing. Akibatnya, industri semakin sedikit dan melemah. Jadi ekonomi kita makin lemah karena korupsi. KPK bukan penghambat pertumbuhan ekonomi, melainkan akselelator pertumbuhan ekonomi.

KPK mendorong pertumbuhan ekonomi, caranya?

Tugas KPK seperti The Narrow Corridor. Jadi kita harus bangun koridor sesempit mungkin agar manuver koruptor sedikit. Kita tidak mungkin memberantas korupsi sampai nol. Tapi yang kita bisa, mempersempit manuver mereka. Jadi kalau masih ada korupsi pun, bukan systemic corruption. Bukan korupsi yang membangkrutkan negara. Kalau enggak ada KPK, negara bangkrut.

Sejak terbitnya Peraturan MA Nomor 13 Tahun 2016, KPK dapat menjerat korporasi. Apa dampaknya bagi dunia usaha?

Menakutkan untuk mereka yang berbisnis di grey area. Tapi, sebenarnya banyak pelaku bisnis yang kotor sudah capai melakukan cara curang. Mereka lapor ke saya tentang bisnis yang kotor. Pelaku bisnis kotor itu, untungnya banyak tapi bayar pajaknya sedikit. Untungnya banyak, dia bawa keluar negeri. Jadi sudah nyolong, untungnya dia bawa keluar negeri. Makanya korupsi itu dibilang extraordinary crime yang membangkrutkan negara.

Hanya pebisnis yang kotor yang memandang KPK itu musuh dia. Karena mereka harus tersingkir dari bisnis. Karena mereka sebenarnya enggak bisa bersaing. Tapi korporasi yang bersih akan senang karena bisnisnya jadi fair. Sehingga kalau ada tender, dia akan mengajukan harga terbaik, dengan kualitas terbaik, dan menang. Iklim bisnisnya semakin bagus dan dihargai.

Lihat negara-negara yang paling kaya, seperti Norwegia, Finlandia, Corruption Perception Indeksnya (CPI) paling tinggi. Kalau negara yang banyak bisnis kroninya, CPI-nya rendah, seperti Thailand, Rusia, Malaysia, dan Indonesia ada di nomor 7 di daftar The Crony Capitalism Index.

Di Indonesia, lebih banyak pebisnis yang curang atau yang jujur?

Saya enggak tahu. Tapi bisa dilihat perusahaan yang go public, yang saham-sahamnya blue chips di pasar saham. Biasanya mereka yang punya good governance. Perusahaan yang go public itu laporan keuangannya jelas dan terbuka. Tapi perbandingannya, dari 1.000 perusahaan besar menengah di Indonesia, hanya 30 yang go public. Secara umum bisa digambarkan betapa minimnya perusahaan yang punya good governance.

Mengapa KPK harus tetap kuat?

KPK harus kuat demi peradaban. Peradaban itu bukan cuma ekonomi, tapi juga bidang poltik dan lain sebagainya. KPK sudah terbukti efektif. Kurang lebih 200 kepala daerah dipenjara. Itu pun masih merajalela, enggak ada kapoknya. Karena hukumannya yang ringan dan dipenjara seperti di surga.

Makannya justru harus didukung. Jika KPK lemah, pengendalian terhadap korupsi akan semakin lemah. Sendi-sendi demokrasi akan kian rapuh, oligarki semakin kuat. Penguasaan sumber daya di tangan segelintir orang dan ketimpangan sosial akan semakin buruk.

Kalau KPK melemah, “power tends to corrupt, absolute power corrupts absolute- ly” bisa-bisa mendekati kenyataan. Menuju Indonesia emas pada 2045 dibayangi kabut yang pekat.

BIODATA

NAMA

Faisal Batubara

TEMPAT, TANGGAL LAHIR

Bandung, 6 November 1959

PENDIDIKAN

SMA Negeri 3, Jakarta

Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1985)

Master of Arts (M.A) bidang ekonomi di Vanderblit University, Nashville, Tennessee, Amerika Serikat (1988)

KARIER

(1985-1987) Anggota tim “Perkembangan Perekonomian Dunia” pada Asisten II Menteri Koordinator Bidang EKUIN

(2000) Anggota Tim Asistensi Ekuin Presiden RI

(1999-2003) Ketua, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Perbanas Jakarta

(2014) Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas

(1997-sekarang) Editorial Board Quarterly Journal of the Indonesia Economy

PENGHARGAAN

(1996) Dosen teladan III Universitas Indonesia

(2003) Pejuang Antikorupsi 2003 dari Masyarakat Profesional Madani

(2005) FEUI Award 2005 dalam kategori prestasi, komitmen, dan dedikasi dalam bidang sosial kemasyarakatan.

Sumber: Majalah Integrito, Edisi 4 Tahun 2019, hal. 30-33.

Klik untuk mengakses Ed4_2019_Isi_preview.pdf