Di Tempo, Edisi 4-10 November 2013, halaman 70-71 (http://wp.me/p1CsPE-DW), saya menulis kolom berjudul Sesat Pikir KEK dan MP3EI. Praktis tak satu pun kawasan ekonomi khusus (KEK) berjalan mulus. Di tulisan itu dikemukakan landasan pikir KEK yang keliru. Contoh kecil adalah kasus Batam. Kurang bebas apa Batam. Kebebasan itu ternyata menghasilkan sosok Batam yang bertolak belakang
Bulan: Februari 2014
Tidak ada negara besar yang berjaya tanpa menapaki tahapan industrialisasi hingga matang. Setelah mencapai titik optimal, barulah sektor jasa lambat laun semakin kuat. Berdasarkan pengalaman negara-negara yang telah mencapai status negara industri maju, titik optimal terjadi ketika peranan sektor industri manufaktur dalam produk domestik bruto (PDB) sekitar 35 persen. Setelah mencapai titik optimalnya, lambat laun
Di halaman muka website Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id) ) tertera “ASEAN Community Progress Monitoring System 2012” (http://www.bps.go.id/download_file/Asean.pdf). Di situ banyak informasi berharga yang menunjukkan posisi Indonesia di Asean. Tidak hanya indikator ekonomi, melainkan juga indikator pembangunan manusia, sosial, budaya, dan lingkungan. Sebagai contoh, ongkos mengekspor dari Indonesia di urutan keenam dari delapan negara. Indonesia hanya lebih murah dibandingkan dengan
Kalau sudah sesat pikir dan salah kaprah tentang pemahaman dasar atas suatu masalah, hampir pasti seterusnya bakal semakin tersesat. Kalau sudah tersesat masih keras kepala, niscaya tak akan tahu lagi jalan keluar dari rimba kesesatan. Begitu kira-kira yang dialami segelintir anggota Timwas Century DPR. Bayangkan, segelintir orang itu meyakini penyetoran triliunan rupiah dana dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Dalam tulisannya di Kompasiana, mantan Wakil Presiden mengatakan: (http://politik.kompasiana.com/2013/11/28/century-skandal-perampokan-sistemik-614868.html) “Saya ingin berikan pendapat tentang latar belakang krisis yang terjadi tahun 2008 lalu. Pada waktu itu, krisis yang terjadi adalah krisis ekonomi Amerika, bukan krisis Indonesia. Tentu dampaknya adalah kepada ekonomi Amerika, sehingga impor mereka menjadi sulit dari China. Dan, inilah kemudian menurun dan berdampak pada
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pada 28 November 2013 menulis di Kompasiana dengan judul: “Century, Skandal Perampokan Sistemik” (http://politik.kompasiana.com/2013/11/28/century-skandal-perampokan-sistemik-614868.html). Ada beberapa hal yang ditulis JK tidak sesuai dengan kenyataan. Salah satunya tentang pengucuran dana pada hari Sabtu-Minggu. JK menulis; “Saya bingung juga, mengapa uang dikeluarkan hari Sabtu-Minggu? Mau kemana uang dikeluarkan hari Sabtu? Bukannya bank-bank tidak
Sabtu, 15 Februari 2014 , 16:56:00 WIB Laporan: Samrut Lellolsima RMOL. Sebenarnya tidak ada pihak yang salah atau bertanggung jawab atas penggolontoran dana talangan alias bailout ke Bank Century yang saat ini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kan nggak ada yang salah. Itu ada aturan, kalau bank sedang colaps, ada FPJP kemudian diambil alih.
Sabtu, 15 Februari 2014 , 19:02:00 WIB Laporan: Zulhidayat Siregar RMOL. Inisiator Hak Angket Century Bambang Soesatyo tidak heran mendengar pembelaan ekonom Faisal Basri terhadap kebijakan bailout Bank Century yang diambil Boediono pada 2008 lalu saat masih menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. “Tidak aneh. Namanya juga teman,” jelas Bambang kepada Rakyat Merdeka Online petang ini
Sabtu, 15 Februari 2014 , 20:16:00 WIB Laporan: Samrut Lellolsima RMOL. Pengamat ekonomi Faisal Basri buka suara seputar kondisi ekonomi tahun 2008, dalam mengantisipasi krisis yang terjadi saat itu. Faisal mengungkapkan adanya informasi yang tidak lengkap menyusul krisis yang terjadi pada saat itu, seolah-olah pemberian bantuan likuiditas hanya dilakukan pada satu bank saja, yaitu Bank
Sabtu, 15 Februari 2014 16:07 wib | Mustholih – Okezone JAKARTA– Pengamat Ekonomi, Faisal Basri, membela Wakil Presiden Boediono, terkait kasus bailout Rp 6,7 triliun Bank Century. Menurut Faisal Basri, pemanggilan tim pengawas Century DPR terhadap mantan Gubernur Bank Indonesia tidak akan menyelesaikan masalah perkara dana talangan tersebut. Ketimbang memanggil Boediono, Faisal menambahkan lebih baik
