Di Tempo, Edisi 4-10 November 2013, halaman 70-71 (http://wp.me/p1CsPE-DW), saya menulis kolom berjudul Sesat Pikir KEK dan MP3EI. Praktis tak satu pun kawasan ekonomi khusus (KEK) berjalan mulus. Di tulisan itu dikemukakan landasan pikir KEK yang keliru.
Contoh kecil adalah kasus Batam. Kurang bebas apa Batam. Kebebasan itu ternyata menghasilkan sosok Batam yang bertolak belakang dengan tujuan semula, yakni menjadikan Batam sebagai kawasan industry modern.
Bukannya menjadi pusat industri, melainkan kota ruko, kota perdagangan. Bukannya ekspor yang tumbuh lebih kencang, melainkan impor. Pertumbuhan sektor industri pengolahan hampir selalu lebih rendah ketimbang pertumbuhan PDRB. Yang berlari kencang adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran.
Masih merasa kurang dengan KEK, Batam menuntut kawasan bebas. Ternyata tak banyak perubahan ke arah yang lebih membanggakan.
Yang dinikmati Batam adalah harga rokok murah, hanya sekitar separuh dari harga rokok di daerah lain. Karena, rokok yang beredar di Batam tidak perlu bayar cukai. Minuman keras juga begitu, bebas.
Rokok di gambar itu tak ada label cukainya. Yang ada tulisan: KHUSUS KAWASAN BEBAS.
Tidak ada negara besar yang berjaya tanpa menapaki tahapan industrialisasi hingga matang. Setelah mencapai titik optimal, barulah sektor jasa lambat laun semakin kuat. Berdasarkan pengalaman negara-negara yang telah mencapai status negara industri maju, titik optimal terjadi ketika peranan sektor industri manufaktur dalam produk domestik bruto (PDB) sekitar 35 persen. Setelah mencapai titik optimalnya, lambat laun peranan industri manufaktur dalam PDB turun. Sektor jasa terus berkembang dan kian dominan dalam PDB.
Indonesia baru menapaki porsi manufaktur dalam PDB tertinggi sebesar 29 persen pada tahun 2001. Setelah itu selama empat tahun berturut-turut turun. Naik sedikit pada tahun 2006, tetapi setahun kemudian turun lagi. Penurunan juga terjadi pada tahun 2007 menjadi 27 persen, lalu setahun kemudian naik menjadi 27,8 persen. Setelah itu terus menerus turun hingga mencapai titik terendah sebesar 23,7 persen tahun 2013.
Adalah kemerosotan peran industri manufaktur bersama-sam dengan kemerosotan sector penghasil barang lainnya (pertanian dan pertambangan) yang membuat kapasitas ekspor relative menurun, sehingga mengikis surplus transaksi perdagangan barang, yang selanjutnya menekan akun lancar (current account) hingga mengalami defisit sejak triwulan IV-2011.
Mau tak mau, yang paling bisa diandalkan untuk memperbaiki posisi akun lancar secara berkelanjutan adalah penguatan industrialisasi.
Momentum untuk memperkokoh industrialisasi adalah kehadiran Undang-Undang Perindustrian yang telah disahkan awal tahun ini. Sayangnya, undang-undang ini lebih banyak memfasilitasi ketimbang pengaturan. Sebagai contoh, dalam hal pembiayaan, pemerintah memfasilitasi tersedianya skema pembiayaan yang kompetitif bagi industri. Tidk jelas apa yang dimaksud dengan “skema pembiayaan yang kompetitif”. Yag pasti pemerintah dapat memberi pinjaman, subsidi bunga, hibah, dan penyertaan modal kepada usaha industri. Untuk menyelamatkan industri dari ancaman kerugian akibat pengaruh konjungtur ekonomi global, pemerintah dapat memberikan stimulus fiscal dan kredit program. Jadi bukan hanya sebatas mengatasi persoalan informasi asimetrik dan untuk target tertentu seperti UMKM. Lebih rinci, lihat Udi H. Pungut, “Mencermati UU Perindustrian,” Kompas, 19 Februari 2014, hal. 7.
Bagaimana mungkin pemerintah mengurusi seperti itu, padahal yang bersifat mendasar saja tidak disentuh. Sekedar dua contoh berikut ini terkait dengan kebijakan yang tidak memerlukan dana besar dan program yang rumit yang bias menimbulkan ekses negative seperti di masa lalu.
Bantuan pemerintah sehebat apa pun dalam bentuk pendanaan tidak bakal ampuh mendorong industrialisasi kalau struktur tariff (bea masuk) justru masih bersifat anti-industrialisasi. Bagaimana mungkin pabrik telepon genggam bakal hadir di sini jika bea masuk untuk telepon genggam nol persen, sedangkan bea masuk untuk komponennya berkisar antara 5 persen sampai 15 persen. kalau strukturnya seperti itu, jelas lebih untung mengimpor telepon genggam ketimbang memproduksinya di dalam negeri.
Kedua, impor bahan baku atau komponen dikenakan PPh pasal 22 sebesar 2,5 persen. Pertengahan tahun lalu pemerintah justru menaikkan PPh pasal 22 menjadi 7,5 persen. Jadi, kalau pabrikan mengimpor komponen senilai 1 miliar dollar AS, sekarang mereka harus membayar di muka PPh pasal 22 sebesar 75 juta dollar AS. Belum berproduksi sama sekali sudah dikenakan pungutan macam-macam.
Rinciannya: harga komponen (fob) = US$1 miliar.
Ditambah bea masuk (katakan 10 persen), menjadi US$1,1 miliar.
Bayar lagi PPN impor 10 persen, menjadi US$ US1,21 miliar.
Lalu bayar lagi PPh pasal 22 sebesar 7,5 persen, sehingga dana yang dibutuhkan untuk mengimpor komponen keseluruhannya senilai US$1,3 miliar.
Lebih baiklah membangun pabrik di negara Asean lainnya lalu mengapalkannya ke Indonesia. Dijamin lebih murah.
Sebagai contoh, ongkos mengekspor dari Indonesia di urutan keenam dari delapan negara. Indonesia hanya lebih murah dibandingkan dengan Kamboja dan Brunei Darussalam. Untuk mengimpor, ongkos Indonesia berada di urutan ketiga setelah Malaysia dan Singapura, lebih murah dari lima negara Asean lainnya.
Dari perbandingan itu bisa disimpulkan produk ekspor Indonesia kalah bersaing dalam hal ongkos transport, sedangkan untuk produk impor, ongkos angkut Indonesia lumayan bisa bersaing dengan kebanyakan negara Asean. Barang-barang dari luar (impor) lebih leluasa masuk ke Indonesia dibandingkan barang Indonesia yang dijual ke luar negeri (ekspor).
Posisi Inonesia relatif kedodoran untuk indikator kesehatan (penderita malaria dan tuberculosis, belanja kesehatan, balita kurang gizi, angka kematian bayi, akses untuk air minum dan fasilitas sanitasi). Juga kedodoran untuk indikator lingkungan serta research and development.
Kalau sudah sesat pikir dan salah kaprah tentang pemahaman dasar atas suatu masalah, hampir pasti seterusnya bakal semakin tersesat. Kalau sudah tersesat masih keras kepala, niscaya tak akan tahu lagi jalan keluar dari rimba kesesatan. Begitu kira-kira yang dialami segelintir anggota Timwas Century DPR.
Bayangkan, segelintir orang itu meyakini penyetoran triliunan rupiah dana dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ke Bank Century dilakukan secara fisik. Padahal, setoran tunai bukan dalam bentuk tunai fisik atau cash. Dana bailout ditransfer oleh LPS secara tunai, bukan uangnya dibawa LPS ke Bank Century secara fisik. Kalau anggota Timwas sedikit berinisiatif saja, dia dengan mudah mendapatkan bukti setoran atau transfer tunai itu. Timwas punya kuasa untuk mendapatkannya bukti setoran itu.
Karena keyakinan segelintir anggota Timwas yang nyata-nyata salah itu, tak heran pikiran mereka merembet ke mana-mana. Antara lain kecurigaan uang mengalir ke berbagai pihak secara fisik.
Kecurigaan serupa juga menghinggapi Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagaimana termaktub dalam tulisannya di Kompasiana:
“Saya bingung juga, mengapa uang dikeluarkan hari Sabtu-Minggu? Mau kemana uang dikeluarkan hari Sabtu? Bukannya bank-bank tidak ada yang buka? Lari kemana uang itu?” (http://kom.ps/AFboQb)
Pertanyaan “Lari kemana uang itu?” sebetulnya tak perlu disampaikan jika Pak JK mau sedikit berusaha mengetahui informasi sederhana ini. Pakai akal sehat saja. Semua bukti setoran dengan mudah bisa diminta kepada LPS atau BPK. Timwas DPR pun sudah tentu telah memilikinya.
Karena dana bailout dilakukan dengan cara transfer, maka tak mungkin terjadi pada hari libur (Sabtu-Minggu) sebagaimana diyakni Pak JK. Kenyataannya, berdasarkan bukti otentik, transfer pertama dilakukan hari Senin, 24 November 2008.
Kalau sejak awal niatan Timwas hendak mengetahui secara tuntas aliran dana Century, cara paling ampuh adalah dengan audit forensik seperti yang pernah dilakukan pada kasus Bank Bali yang menjerat Akbar Tanjung. Audit forensik yang dilakukan oleh PwC akhirnya menemukan cek (bukan uang tunai secara fisik atau cash) yang diterima oleh Akbar Tanjung. Dalam kesaksian saya di DPR di depan Timwas, saya telah mengusulkan audit forensik itu. Alih-alih melakukan audit forensik, anggota DPR langsung menelusuri dugaan kucuran dana ke sejumlah orang. Hasilnya nol besar.
Kalau masih keras kepala, tak mau mengakui kesalahan, yang tersisa adalah fantasi, cerita-cerita rekaan.
“Saya ingin berikan pendapat tentang latar belakang krisis yang terjadi tahun 2008 lalu. Pada waktu itu, krisis yang terjadi adalah krisis ekonomi Amerika, bukan krisis Indonesia. Tentu dampaknya adalah kepada ekonomi Amerika, sehingga impor mereka menjadi sulit dari China. Dan, inilah kemudian menurun dan berdampak pada ekonomi kita.
Artinya, yang berakibat semuanya pada kita adalah ekspor yang menurun, terutama ke China. Akibat ekspor menurun inilah tentu ada masalah-masalah lainnya.”
Memang, krisis bermula dari AS yang dipicu oleh bisnis subprime mortgage sehingga membuat bangkrut Lehman Brothers. Karena jaringan bisnis keuangan sudah mendunia dengan AS sebagai pusat keuangan terbesar di dunia, tak pelak lagi gempa keuangan ini menyebar ke seantero dunia. Makanya disebut krisis keuangan global.
Dunia mengalami resesi. Seluruh Negara mengalami pertumbuhan ekonomi negatif, kecuali China, India, dan Indonesia. Tidak berarti ketiga Negara ini terbebas dari krisis keuangan global. Indonesia tidak terkecuali. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun, laju inflasi naik tajam, nilai tukar rupiah melorot, investasi turun, penjualan berbagai barang dan jasa turun sehingga mengancam ratusan ribu pekerja terkena PHK. Otoritas Bursa melakukan suspense perdagangan saham pada Oktober 2008.
Perbankan Indonesia tertekan. Sejumlah bank mengalami tekanan likuiditas. Bank yang memiliki kelebihan likuiditas menahan diri untuk meminjamkan dananya ke bank lain. Bank besar sekalipun megap-megap. Tiga dari lima bank terbesar memperoleh suntikan dana masing-masing Rp 5 triliun. Dana itu berasal dari uang pemerintah yang berada di BI.
Akibatnya bagi Indonesia bukan hanya ekspor ke China turun, sebagaimana ditulis JK. Pengaruhnya jauh lebih dalam dan lebih luas dari itu.
Yang paling sensitif adalah likuiditas perbankan dan tekanan modal yang lari ke luar negeri. Negara-negara tetangga telah menerapkan blanket guarantee, sedangkan Indonesia hanya menaikkan batas penjaminan simpanan dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 miliar. Pemerintah tidak menerapkan blanket guarantee karena Wakil Presiden menolak.
Terjadi pelarian modal ke luar negeri. “In our day-to-day discussions with market analysts, private bankers and regional economists in Singapore, we found that there had already been outflows of deposits from Indonesia to Singapore, where all local and foreign currency deposits of individuals (including foreign residents) and non-bank customers at banks and finance companies are fully guaranteed until the end of 2010. Elsewhere in the region, Hong Kong and Malaysia have adopted similar measures. In these circumstances, Indonesia’s newly expanded guarantee alone cannot be relied upon to prevent a run on the banks.” (Anton H. Gunawan and Reza Y. Siregar, “ Survey of Recent Developments, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 45, No. 1, 2009: 29.)
Bukti bahwa potensi krisis sudah di depan mata adalah penerbitan tiga Perppu yang merupakan antisipasi pengamanan dalam mengantisipasi krisis.
Apakah Wakil Presiden tidak pernah dilaporkan tentang kondisi yang sedang dihadapi Indonesia?
Ada rapat yang dihadiri Wapres di istana Wapres pada tanggal 13 November 2008 dengan topik: “Dampak Krisis keuangan Global dalam Pelaksanaan APBN 2009 dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Nasional.”
Notolen rapat menyebutkan: “Isu ‘rush” di Bank Century Tbk. akibat kalah kliring yang sebenarnya hal biasa, namun karena kejadiannya bersamaan dengan situasi krisis, menimbulkan suasana dan nuansa yang berbeda. Oleh karena itu, perlu ada informasi yang cepat, jujur, terbuka untuk disampaikan kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan isu, rumor yang menjurus pada kepanikan publik. Hal tersebut ujung-ujungnya akan berdampak pada sistem perbankan nasional.”
Notulen rapat juga berisi tanggapan atau arahan Wapres, di antaranya:
“3) Terkait dengan kasus Bank Century yang perdagangan sahamnya di-suspensi oleh bursa efek akibat kalah kliring, yang berdampak pada timbulnya isu rush pada bank tersebut, agar segera diselesaikan secepatnya oleh pihak-pihak terkait dan dijelaskan kronologisnya secara transparan, jujur, sehingga tidak menimbulkan isu dan spekulasi yang makin membahayakan bagi sistem perbankan nasional dan perekonomian nasional. Bila perlu, pemerintah segera menindak pihak-pihak/pelaku penyebar isu yang dapat membahayakan sistem perbankan nasional.”
“4) Pemerintah berupaya agar peningkatan kerja sama dan koordinasi lebih ditingkatkan dan perlu ada sikap yang sama antara Pemerintah, BI dan DPR serta pelaku pasar/dunia usaha dalam menghadapi situasi krisis keuangan global saat ini. Untuk itu, Bank Indonesia agar memperketat pengawasan terhadap kondisi kesehatan bank-bank setelah muncul masalah kliring Bank Century. Selain itu, BI agar segera membahas langkah-langkah pengamanan sektor perbankan domestik.”
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pada 28 November 2013 menulis di Kompasiana dengan judul: “Century, Skandal Perampokan Sistemik” (http://politik.kompasiana.com/2013/11/28/century-skandal-perampokan-sistemik-614868.html). Ada beberapa hal yang ditulis JK tidak sesuai dengan kenyataan. Salah satunya tentang pengucuran dana pada hari Sabtu-Minggu.
JK menulis; “Saya bingung juga, mengapa uang dikeluarkan hari Sabtu-Minggu? Mau kemana uang dikeluarkan hari Sabtu? Bukannya bank-bank tidak ada yang buka? Lari kemana uang itu? …. Ini merupakan perampokan. Kalau ada uang dikeluarkan Sabtu dan Minggu, itu bermasalah, sebab bank-bank sudah jelas sedang tutup.”
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membantah pernyataan JK bahwa dana pencairan dana penyertaan modal sementara untuk Bank Century dikeluarkan pada hari Sabtu-Minggu. “Tidak ada transfer Sabtu-Minggu, transfer pertama dilakukan pada hari Senin, 24 November 2008, melalui mekanisme perbankan biasa transfer ke rekening Century di Bank Indonesia via Bank Rakyat Indonesia,” kata Sekretaris dan juru bicara LPS, Samsu Adi Nugroho(http://www.tempo.co/read/news/2013/11/30/090533613/LPS-Bantah-Pernyataan-Jusuf-Kalla-Soal-Century).
RMOL. Sebenarnya tidak ada pihak yang salah atau bertanggung jawab atas penggolontoran dana talangan alias bailout ke Bank Century yang saat ini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kan nggak ada yang salah. Itu ada aturan, kalau bank sedang colaps, ada FPJP kemudian diambil alih. Sama sekali nggak ada yang salah itu kebijakan Bank Central (Bank Indonesia),” ujar pengamat ekonomi, Faisal Basri, dalam sebuah diskusi di Restoran Bumbu Desa, Jakarta, Sabtu (15/2).Menurutnya, sejak awal persoalan aliran dana talangan sebesar Rp6,7 trilliun ini dipolitisasi. Kasus ini seakan-akan dibuat seperti novel yang kemudian dikerucutkan menjadi tanggung jawab bekas Gubenur Bank Indonesia (BI), Boediono.
“Seolah-olah Pak Boediono jadi Cawapres itu, maharnya Century,” terang dosen Universitas Indonesia.
Padahal menurut dia, Boediono belum tentu bersalah dalam sewaktu membailout Century. Dibanding dua inisiator hak angket Bank Century, M. Misbakhun dan Bambang Soesatyo, Faisal lebih percaya kepada Boediono.
“Misbhakun kok dipercaya. Saya lebih percaya kredibilitas Pak Boediono ketimbang Bamsoet (sapaan Bambang Soesatyo) dan Misbhakun. Tapi kalau ada bukti yang menyebutkan Pak Boediono ngambil duit, saya yang di depan (melawan, red),” terang dia.
Karenanya, dia lagi-lagi mengatakan jika Century ini memang sengaja digulirkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendiskreditkan seseorang dan atau pihak-pihak lain.
“Jadi target akhirnya SBY. Karena, konstruksinya Boediono jadi Wapres maharnya kasus Century ini. Dan uang yang dialirkan ke Century sebagian dialirkan ke Partai Demokrat. Jadi dibuat seakan Century adalah wadah atau sumber untuk mengalirkan dana ke Demokrat atau SBY,” demikian Faisal, yang pernah maju pada Pilgub DKI Jakarta dari jalur independen.
Sejauh ini, KPK baru menetapkan mantan Deputi V bidang pengawasan Bank Indonesia Budi Mulya sebagai tersangka dalam kasus Century. Dia diduga menyalahgunakan wewenang dalam pemberian FPJP kepada Bank Century pada 2008 dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.
Akhir Desember 2012, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan kepada Tim pengawas Bank Century di DPR bahwa Budi dan mantan Deputi Gubernur BI Siti Fajriah merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian negara yang timbul terkait Century. [zul]
RMOL. Inisiator Hak Angket Century Bambang Soesatyo tidak heran mendengar pembelaan ekonom Faisal Basri terhadap kebijakan bailout Bank Century yang diambil Boediono pada 2008 lalu saat masih menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia.
“Tidak aneh. Namanya juga teman,” jelas Bambang kepada Rakyat Merdeka Online petang ini (Sabtu, 15/2).
Bahkan, menurut anggota Timwas Century ini, Boediono bagi Faisal Basri tidak sekadar teman, tapi juga sebagai guru. Karena itu, semakin wajar kalau Faisal membela.
“Kalau Faisal Basri bicara seperti itu, ya tidak aneh. Kan Boediono gurunya,” ujar politikus Golkar ini sambil tertawa.
“Justru aneh kalau dia serang Boediono. Karena memang Boediono tidak bisa lepas tanggung jawab atas perampokan Bank Century,” sambung anggota Komisi III DPR yang akrab disapa Bamsoet ini.
Siang tadi, Faisal Basri menjelaskan, tidak ada yang salah dari kebijakan Bank Indonesia terhadap Bank Century. “Kan nggak ada yang salah. Itu ada aturan, kalau bank sedang colaps, ada FPJP kemudian diambil alih. Sama sekali nggak ada yang salah itu kebijakan Bank Central (Bank Indonesia),” ujarnya.
Faisal mengaku lebih percaya Boediono dibanding dua inisiator hak angket Bank Century, M. Misbakhun dan Bambang Soesatyo.
“Misbhakun kok dipercaya. Saya lebih percaya kredibilitas Pak Boediono ketimbang Bamsoet (sapaan Bambang Soesatyo) dan Misbhakun. Tapi kalau ada bukti yang menyebutkan Pak Boediono ngambil duit, saya yang di depan (melawan, red),” ungkap Faisal. [zul]
RMOL. Pengamat ekonomi Faisal Basri buka suara seputar kondisi ekonomi tahun 2008, dalam mengantisipasi krisis yang terjadi saat itu. Faisal mengungkapkan adanya informasi yang tidak lengkap menyusul krisis yang terjadi pada saat itu, seolah-olah pemberian bantuan likuiditas hanya dilakukan pada satu bank saja, yaitu Bank Century.
“Informasi juga tidak lengkap ya. Jadi seolah-olah yang mengalami itu hanya Century,” kata Faisal Basri dalam diskusi “Menguak Kebenaran: Siapa Paling Bertanggung Jawab Atas Century” di Jakarta, Sabtu (15/2).
Padahal, lanjutnya, waktu itu industri perbankan mengalami masalah kekeringan likuiditas dan pinjaman antar bank terganggu. Jadi bank-bank yang kekurangan likuiditas sulit sekali memperoleh likuiditas dari bank lain lewat pinjaman antar bank.
“Hingga bank sebesar Bank Mandiri, BRI dan BNI waktu itu dapat suntikan masing-masing Rp 5 triliun, jadi Rp 15 Triliun. Itu bank sehat semua tapi kan ada persoalan likuiditas jangka pendek yang mana untuk itu pinjaman antar bank tidak normal,” terangnya.
Menurut Faisal, pemberian bailout bagi Bank Century pada saat itu adalah keputusan yang tepat karena tidak ada blanked guarantee pada waktu itu seperti yang dilakukan negara tetangga seperti Singapura. Waktu itu tidak diterapkan blanked guarantee karena Wapres Jusuf Kalla menolaknya.
“The only solution buat Century yang mengalami masalah itu adalah diselamatkan karena berpotensi menimbulkan efek merembet dan kepanikan perbankan. Jadi kebijakan itu sudah benar untuk mengantisipasi krisis,” tegasnya.
Oleh karena itu, Faisal Basri menilai pemanggilan Wakil Presiden Boediono hanya dijadikan ajang panggung politik oleh Tim Pengawas Kasus Century DPR. Padahal, proses hukum dari kasus Century ini tengah berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Ini kan ada satu perkembangan yang unik ya menurut saya, proses hukum sudah berjalan sebentar lagi ada di pengadilan Tipikor, kemudian manggil-manggil wapres mau apa lagi gitu kan, datangi tokoh mau apa sih, mau apa, mereka sudah mempunyai kekuasaan politik,” tutupnya. [zul]
