Faisal Basri: Pendapatan Per Kapita Indonesia Kalah dari Timor Leste


KOMPAS.COM, Kamis, 26 Juni 2014 | 11:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam seminar Kajian Tengah Tahun Indef 2014 bertajuk Pembaruan Ekonomi atau Status Quo?, pengamat ekonomi, Faisal Basri, menyerukan untuk tidak memilih pasangan capres-cawapres yang Partai Demokrat menjadi koalisi di dalamnya.

Hal itu ia sampaikan setelah memaparkan “prestasi” yang diukir selama dua periode pemerintahan SBY. Akademisi Universitas Indonesia itu menuturkan, jatuh bangunnya perekonomian Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal.

“Gara-gara SBY, tren jangka panjang kita menurun. Kalau sesuai RPJMN-nya, dia seharusnya ini (PDB) naik, tapi ini declining. Indonesia kini decliningtrap,” katanya di Jakarta, Kamis (26/6/2014).

Awalnya, kata Faisal, Indonesia memulai PDB yang tidak terlalu berbeda dari negara tetangga. Namun, dalam satu dekade ini, Korea Selatan mengalami kenaikan luar biasa, disusul Tiongkok. Bahkan, kini Timor Leste juga telah menyalip Indonesia.

Dia menyatakan, pendapatan per kapita Indonesia lebih rendah beberapa ratus dollar AS dibanding Timor Leste. Di samping indikator PDB, Faisal juga menyindir soal ketimpangan yang semakin tinggi.

“Kemiskinan turun, tetapi 20 persen terkaya naik juga. Ketimpangan naik 20 persen. Makanya, jangan mau status quo kalau kata Indef. Kalau mau status quo pilih SBY dan teman-temannya,” kata Faisal.

Pertumbuhan pendapatan antara si kaya dan si miskin semakin timpang. Faisal menunjukkan, dari 100 kelompok penghasilan masyarakat, pertumbuhan pendapatan orang-orang kaya luar biasa. “Yang sini (kaya) naiknya segini, yang miskin segini. Ini seperti F1 banding bemo,” katanya.

Di sisi lain, perekonomian Indonesia dinilainya semakin mengkhawatirkan. Indonesia dianggap sebagai pasar empuk untuk barang-barang luar negeri seperti mobil. Implikasinya, kebutuhan energi semakin besar, sementara saat ini produksi minyak mentah pun sudah defisit.

“Semua ini mengalami deselerasi. Oleh karena itu, harus ada regenerasi. Bener-bener harus revolusi mental memang,” ujarnya.

Sumber: Diunduh dari http://kom.ps/AFkCnf

 

ASEAN for Cooperation, Not Integration


The Jakarta Post, Jakarta | Business | Thu, June 26 2014, 8:29 AM

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) was formed to strengthen cooperation between its member states rather than to integrate them, a noted economist of the University of Indonesia (UI) has said.

“This regional grouping is not a move toward economic integration, particularly total integration,” Faisal Basri told a seminar on strengthening Indonesia’s role in the ASEAN Economic Community (AEC) in Jakarta on Tuesday.

Faisal argued that the formation of the AEC, which is set to begin in 2015, was aimed at making ASEAN appear more attractive to investors outside the region.

“Thus, from the beginning, ASEAN was not formed for the sake of integration as seen with the European Union [EU],” he said.

According to Faisal, the term “connectivity”, used to address the relationships between ASEAN member states, is a “soft term” that shows ASEAN is not prepared for integration because of the geographical conditions of its members.

While the majority of EU member states are located on the European continent, the geographical arrangement of ASEAN member countries is archipelagic, he stated.

Formed in Bangkok, Thailand, in 1967, ASEAN currently comprises Indonesia, Brunei Darussalam, Cambodia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, the Philippines, Thailand and Vietnam.

Source: http://www.thejakartapost.com/news/2014/06/26/asean-cooperation-not-integration.html

Mewujudkan Indonesia Terang


Pada 2001, konsumsi listrik per kapita Indonesia masih di atas India dan Vietnam. Sepuluh tahun kemudian, kedua negara itu sudah menyusul Indonesia. Selama kurun waktu 2001-2011, pertumbuhan konsumsi listrik di Indonesia hanya naik 1,6 kali atau 63,5 persen, sedangkan di India naik 1,7 kali atau 74,5 persen dan di Vietnam naik 3,2 kali lipat atau 220 persen.

Dengan konsumsi listrik per kapita 680 kWh per tahun, pasti kita kekurangan tenaga penggerak perekonomian. Bandingkan dengan Thailand yang konsumsi listrik per kapitanya 3,4 kali lipat Indonesia, Tiongkok 4,8 kali lipat, dan Malaysia 6,2 kali lipat.

Konsumsi listrik yang rendah bukan karena masyarakat dan dunia usaha tidak butuh atau tidak mampu membeli, melainkan pasokannya yang tersendat. Cakupan rumah tangga berlistrik (electrification ratio) yang naik terus dan mencapai 80 persen bukan ukuran kecukupan listrik. Sekalipun sudah 100 persen, bisa saja kondisi kelistrikan kian parah, karena peningkatan permintaan dari seluruh kelompok pelanggan lebih cepat daripada tambahan kapasitas pembangkit.

Buktinya, pemakaian listrik beban puncak mendekati titik kritis. Di Jawa-Bali, misalnya, beban puncak listrik tertinggi pekan lalu mencapai 84 persen kapasitas. Kalau ada pemeliharaan pembangkit secara berkala, situasinya sudah amat kritis. Ditambah lagi kalau terjadi kerusakan, niscaya bakal kerap terjadi pemadaman bergilir.

Kondisi di luar Jawa-Bali sudah lama kritis. Tahun 2009, seluruh sistem kelistrikan luar Jawa-Bali defisit. Hanya dua dari 24 sistem berstatus normal, yaitu sistem Batam dan Bontang. Delapan  masuk kategori defisit, yang berarti beban puncak melebihi daya mampu atau cadangan operasi, dan  14 lainnya dalam status siaga (beban puncak lebih besar daripada cadangan operasi).

Selama lima tahun terakhir, kondisi kelistrikan nasional justru kian memburuk. Hampir semua proyek pembangkit tersendat, bahkan beberapa belum memulai pembangunan fisik, seperti pembangkit Asahan dan Batang. Hampir semua proyek pembangkit listrik geotermal tersendat. Demikian pula proyek pembangunan trasmisi.

Permohonan izin pembangkit Asahan diajukan 2004, tetapi baru keluar izin gubernur pada 2012. Sampai kini izin lokasi belum dikeluarkan Kementerian Kehutanan. Membangun transmisi di kawasan hutan diperlakukan sama dengan kegiatan eksploitasi di kawasan hutan, sama-sama butuh 504 hari. Lebih pelik lagi untuk pembangkit geotermal.

Tak kalah ironis adalah pembangkit Tambak Lorok. Pembangkit sudah selesai dan pasokan gas siap, tetapi tidak dioperasikan karena pembangunan pipa gas dari ladang Kepodang ke pembangkit tak kunjung dimulai. Berdasarkan audit BPK, potensi kerugian negara lebih dari Rp 2 triliun per tahun. Semoga proyek pipa bisa segera terwujud setelah beralih dari Kelompok Bakrie ke Perusahaan Gas Negara.

Jelas kiranya, tambahan pasokan listrik tersendat karena proyek kelistrikan sarat digelayuti kelompok kepentingan dan para pemburu rente. Titik terlemah adalah koordinasi karena ternyata kelistrikan berurusan dengan banyak instansi. Di tingkat pusat, penghambat utama adalah Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan.

Tanpa membereskan karut-marut kelistrikan yang sudah berlangsung cukup lama, jangan dulu bermimpi perekonomian tumbuh dua dijit. Pertumbuhan ekonomi 7 persen saja sudah membuat penyediaan listrik tergopoh-gopoh karena produksi listrik harus naik setidaknya sekitar 8,5 persen. Untuk memenuhinya, perlu tambahan pembangkit 5.000 megawatt setiap tahun dengan kebutuhan dana sekitar 12 miliar dollar AS. PLN hanya mampu menghimpun sekitar 5 miliar dollar AS. Itu pun sebagian besar dari utang.

Jika utang PLN bertambah, apalagi kalau rupiah terus melemah, ongkos memproduksi listrik naik. Akibatnya, tekanan kenaikan harga listrik tak henti-henti atau subsidi terus membesar. Jika swasta diberi porsi lebih besar, tentu PLN harus membeli lebih mahal.Bertambah pula tekanan kenaikan harga.

Langkah yang lebih realistis adalah dengan memaksimalkan peran PLN. Kalau selama enam tahun terakhir pemerintah mampu mengalokasikan dana subsidi listrik lebih dari Rp 500 triliun, mengapa pemerintah tidak mengalokasikan setidaknya separuh saja untuk mempercepat PLN membangun pembangkit baru. Dengan begitu, beban bunga tidak naik, tak ada risiko kenaikan nilai tukar, dan  menekan ongkos pengadaan listrik.

Tentu saja percepatan pembangunan pembangkit listrik geotermal sangat mendesak. Jangan sia-siakan cadangan panas bumi kita yang sekitar 60 persen dari cadangan panas bumi dunia. Apa pun rintangan yang sangat di luar akal sehat sepatutnya segera dienyahkan.

Kita berharap banyak pemerintahan baru segera menyingkirkan para pemburu rente. Presiden baru harus cepat memutuskan jika terjadi perbedaan pandangan di antara para pembantunya. Pemimpin yang tanpa beban dan tidak dikelilingi oleh para pemburu rente tentu bisa mewujudkan Indonesia terang.

[Dimuat di Harian Kompas, Senin, 23 Juni 2014, halaman 15]

Faisal Basri: Kedaulatan Energi Dihalangi Kepentingan Mafia


Wibowo – 12 Juni 2014 13:36 wib

Metrotvnews.com, Jakarta: Kedaulatan ekonomi pada dasarnya adalah memajukan kemandirian nasional. Dalam sektor energi, perlu ada pemahaman bahwa kedaulatan energi bukan sebagai komoditas sebagaimana terjadi saat ini.

“Saya setuju bagaimana konsep kedaulatan energi bukan sebagai komoditas, karena jika menjadi komoditas akan menjadi mafia bagi beberapa orang,” kata pengamat ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri di Jakarta, Rabu (11/6/2014) kemarin.

Energi dianggap komoditas karena Indonesia kerap mengimpor minyak untuk kebutuhan dalam negeri. Ini terjadi karena Pertamina hanya memiliki enam kilang minyak yang memproduksi 700-800 ribu barel per hari, di bawah konsumsi bahan bakar minyak domestik yang mencapai 1,5-1,6 juta barel per hari.

Menurut Faisal, untuk mewujudkan kedaulatan energi nasional Indonesia harus membangun kilang minyak. Kilang minyak itu nantinya akan menopang pertumbuhan permintaan energi masyarakat.

“Karena selain untuk mengurangi impor, hasil dari penyulingan minyak bisa menghasilkan kondensat yang menjadi bahan baku petrokimia. Ini merupakan industrial complex berbasis penyediaan energi terintegrasi,” tutur Faisal.

Selain mengambil manfaat dari pembangunan kilang, Indonesia juga akan mendapatkan hasil dari kondensat yang dapat dipakai untuk industri petrokimia dan dapat diolah untuk produk lainnya, seperti cat, thinner, dan solvent.

“Jadi dalam jangka pendek kita mendapatkan minyak, dan jangka panjang kita dapatkan manfaatnya dari kondensat tersebut untuk mengembangkan manufaktur,” kata Faisal.

Faisal menjelaskan, Indonesia tidak berdaulat di bidang energi karena ada mafia minyak dalam kasus impor minyak. Dia menunjuk ada pemain besar yang berlindung di balik impor minyak. (Dor)

Sumber: Diunduh dari: http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/06/12/251993/faisal-basri-kedaulatan-energi-dihalangi-kepentingan-mafia

 

 

Faisal Basri: Kalau Rp 7.200 Triliun Bukan Bocor, Itu Tsunami…


KOMPAS.COM, Senin, 16 Juni 2014 | 13:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ekonom dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, menyayangkan soal data kebocoran anggaran yang dikutip calon presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto, dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kalau Rp 7.200 triliun bukan kebocoran. Itu bendungan bobol atau tsunami yang membuat banjir publik Indonesia,” kata dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu saat ditemui di Jakarta, Senin (16/6/2014).

Dia mengatakan, APBN Indonesia saja hanya Rp 1.800 triliun, sementara produk domestik bruto tak lebih dari Rp 10.000 triliun. “Jadi kalaupun bocor kan pasti kelihatan ke mana. Maka banjirlah negara ini karena yang bocor 70 persen dari kuenya,” katanya lagi.

Faisal lalu membandingkan Prabowo Subianto dengan Professor Soemitro Djojohadikoesoemo, ayah Prabowo. “Jadi tolonglah kalau bicara agak terkendali. Kalau ayahnya Pak Prabowo, Prof Soemitro, dulu bilang kebocorannya 30 persen, make sense,” katanya.

“Jadi jangan berbohonglah. Namun, yang berbohong kan Abraham Samad ya. Ya Abraham Samad jangan ngomong seperti itulah. Berantas saja korupsi. Ini kan bukan domain dia,” ujarnya.

Faisal pun menyarankan, jika lain waktu Prabowo ingin mengutip data atau angka-angka yang berkaitan dengan perekonomian negara, maka sumbernya harus jelas, dan jelas pula argumentasinya. “Jangan bluffing begitu,” ucapnya.

Sebelumnya, dalam putaran kedua debat capres-cawapres yang bertemakan “Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat”, Prabowo Subianto mengutip Abraham Samad yang menyebut kebocoran negara hingga Rp 7.200 triliun, meskipun setelahnya dia bilang akan menutup kebocoran yang sebesar Rp 1.000-an triliun.

Pernyataan Prabowo ini juga disayangkan oleh pakar ekonomi Universitas Gadjah Mada, Tony Prasetyantono. Tony, kepada Kompas.com, mengatakan bahwa angka yang disebut Prabowo “menggelikan” (baca: Ekonom: Jokowi di Luar Dugaan, Prabowo “Menggelikan”).

Penulis: Estu Suryowati

Editor: Erlangga Djumena

Sumber: diunduh dari: http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/06/16/1321133/faisal.basri.kalau.rp.7.200.triliun.bukan.bocor.itu.tsunami.

 

Membangun Industri yang Tangguh


Sangat sedikit negara yang dapat mencapai kemajuan ekonomi dan menyejahterakan rakyatnya tanpa ditopang pertumbuhan industri yang berkelanjutan. Yang sedikit itu pada umumnya adalah negara-negara kecil yang penduduknya sedikit.

Negara-negara yang penduduknya besar seperti Indonesia memiliki pijakan lebih kuat untuk memajukan sektor idustri manufaktur karena faktor keekonomian skala (economies of scale). Setelah melalui tahapan awal pembangunan lewat penguatan sektor pertanian yang merupakan tumpuan hidup mayoritas penduduk, sektor industri manufaktur lambat laun berkembang hingga peranannya dalam produk domestik bruto (PDB) mencapai titik optimal. Berdasarkan pengalaman negara-negara yang telah berhasil menapaki industrialisasi, titik optimal terjadi ketika peranan sektor industri manufaktur dalam PDB mencapai sekitar 35 persen. Setelah itu, tatkala pendapatan perkapita sudah tinggi dan produktivitas pun tinggi, sektor industri manufaktur tumbuh melambat dan peranannya dalam PDB menurun, digantikan oleh sektor jasa.

Indonesia pernah mengalami akselerasi industrialisasi pada tahun 1980-an hingga pertengahan 1990-an. Selama kurun waktu itu, pertumbuhan sektor industri manufaktur mencapai dua gigit dan dua kali lebih tinggi daripada pertumbuhan PDB. Pemerintah secara sadar aktif mendorong sektor ini, walaupun harus diakui banyak pula ekses yang muncul akibat praktek pmberuan rente dan proteksi yang berlebihan yang dibalut oleh maraknya korupsi-kolusi-nepotisme (KKN).

Setelah krisis tahun 1998, pendulum kebijakan ekonomi bergerak ekstrem ke mekanisme pasar bebas. Liberalisasi terjadi di hampir semua sektor. Sektor industri dan pertanian berjibaku menghadapi terjangan globalisasi dan liberalisasi. Penetrasi barang-barang impor kian merasuk ke pasar domestik, seraya daya saing kita di pasar dunia semakin terseok-seok. Porsi kredit perbankan ke sektor industri manufaktur turun tajam. Industri padat karya mengkerut karena tekanan kenaikan upah dan buruknya dukungan infrastruktur.

Sektor industri manufaktur berangsur merosot sebagai motor pembangunan. Peranan sektor ini dalam PDB turun tajam sebelum mencapai titik optimalnya. Tatkala baru mencapai 29 persen dalam PDB, peranan industr manufaktur sudah melorot hingga mencapai hanya 23,7 persen pada tahun 2013. Peranan sektor ini dalam penyerapan tenaga kerja juga praktis tak kunjung beranjak di kisaran 13 persen, jauh lebih rendah dari penyerapan sektor pertanian (34,4 persen), sektor perdagangan (21,4 persen), dan sektor jasa kemasyarakatan (16,4 persen)

Karena pekerja di sektor pertanian masih dominan dengan produktivitas yang rendah, sedangkan sektor industri manufaktur yang merupakan penyerap terbesar pekerja formal kian menuntut pekerja dengan pendidikan dan keterampilan lebih tinggi—padahal 65,4 persen pekerja hanya tamatan SLTP ke bawah—maka muncullah beberapa komplikasi:

  • Pekerja semakin menyemut di sektor informal atau sebagai pekerja informal. Sekitar 27 persen pekerja adalah pekerja informal di sektor pertanian dan 27 persen sebagai pekerja informal di non-pertanian. Sekitar 38 persen lagi sebagai pekerja tanpa kontrak. Selebihnya yang hanya 8 persen terdiri dari pekerja dengan kontrak untuk jangka waktu tertentu (3 persen), pekerja dengan kontrak permanen (3 persen), dan pengusaha (2 persen).
  • Sulit memacu produktivitas perekonomian karena pekerja sektor formal dengan jaminan sosial sangat kecil.
  • Konsekuensi selanjutnya, distribusi pendapatan semakin timpang akibat perbedaan pendapatan kian mencolok antara mayoritas pekerja informal dengan pekerja di sektor industri padat teknologi dan sektor jasa modern yang jumlahnya relatif sedikit namun dengan tingkat upah yang relatif tinggi. Terbukti, indeks gini dalam lima tahun terakhir naik tajam hingga telah bertengger di angka 0,4 sejak tahun 2013.

Sejarah industrialisasi di dunia menunjukkan, tidak ada satu negara pun yang dapat mencapai kemajuan industri tanpa dukungan pemerintah yang tepat. Mekanisme pasar terbukti gagal mengarahkan ekonomi negara berkembang untuk tumbuh cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara maju. Jika hanya bertumpu pada mekanisme pasar, maka karunia sumber (factor endowment) yang dimiliki negara berkembang cenderung menciptakan signal ekonomi yang mengarahkan investasi hanya ke sektor-sektor berteknologi rendah dan memiliki kemampuan menciptakan nilai tambah rendah. Bila hanya melalui mekanisme pasar, ekonomi dan industri negara berkembang akan terperangkap pada keterbelakangan dan tidak akan mampu mengejar ketertinggalan dari negara maju.

Setidaknya ada tiga tugas pokok pemerintah untuk mendorong kemajuan industri, yakni: pembangunan SDM (pendidikan dan pelatihan); penyediaan infrastruktur (banyak negara menyediakan kawasan industri), jalan, pelabuhan, listrik, air bersih; dan fasilitasi R&D untuk meningkatkan teknologi.

Kebijakan fiskal sangat berperan untuk menopang ketiga tugas di atas. Juga pembenahan struktur tariff bea masuk agar berpihak pada penguatan struktur industri. Kebijakan itu sekaligus ditujukan untuk memberangus praktek pemburuan rente. Kepentingan national harus mengemuka, bukan kepentingan kelompok atau pengusaha tertentu.

Dengan kebijakan industrial yang kondusif diharapkan struktur industri bertambah kokoh, tidak seperti sekarang yang ditandai oleh missing middle atau hollow middle atau keropos di tengah. Populasi industri selama ini didominasi oleh industri kecil (sekitar 96 persen). Sedangkan industri besar hanya 1 persen dan industri menengah hanya 3 persen. Sebagai perbandingan, porsi industri menengah di Brazil sebesar 44 persen, di Vietnam 23 persen, dan di Filipina 20 persen.

Struktur industri yang keropos di tengah mengakibatkan lemahnya keterkaitan antarindustri. Yang berskala besar tidak bisa mengandalkan pada produk yang dihasilkan industri kecil dan menengah di dalam negeri, sehingga harus bergantung pada bahan baku/penolong impor. Hal ini terkonfirmasikan dari kenyataan lebih dari tiga perempat impor Indonesia berupa bahan baku/penolong.

Oleh karena itu, pendalaman industrialisasi akan sangat membantu penurunan impor sehingga memperbaiki transaksi perdagangan dan akun lancar (current account), serta keseimbangan sektor eksternal sehingga menstabilkan nilai tukar rupiah. Tidak hanya itu. Semakin besar porsi industri manufaktur berskala menengah akan memberikan sumbangsih berharga bagi:

  • Peningkatan porsi sektor formal sehingga memperbesar basis penerimaan pajak.
  • Percepatan kehadiran lapisan kelas menengah yang niscaya bakal menyehatkan demokrasi
  • Pengurangan beban anggaran untuk jaminan sosial, karena pekerja semakin mampu membayar iuran dalam rangka sitem jaminan sosial nasional (SJSN).
  • Perbaikan daya tahan perekonomian dalam menghadapi gejolak eksternal maupun internal.
  • Percepatan modernisasi dalam perekonomian lewat pendalaman teknologi sehingga memacu produktivitas nasional.

Industrialisasi akan semakin kokoh jika kian menyebar. Sejauh ini industri semakin terpusat di Jawa-Bali. Pada tahun 1990 indusrri yang berlokasi di Jawa-Bali mencapai 65,5 persen. Tahun 2011 telah meningkat menjadi 70 persen. Sebaliknya, di Sumatera turun dari 20,5 persen pada tahun 1990 menjadi 17,5 persen tahun 2011. Ada pun di pulau-pulau lainnya turun dari 14 persen menjadi 12,5 persen. Dengan begitu, persebaran kue pembangunan pun akan lebih merata.

Kunci untuk menumbuhkan industri di luar Jawa adalah pembenahan sistem transportasi laut dan kembali ke jati diri sebagai negara maritim.

Beda Partai Komunis Tiongkok dan Partai Gerindra


Partai Komunis Tiongkok (PKT) merupakan satu-satunya partai di negara yang pada era perang dingin dijuluki Negeri Tirai Bambu. Negara tirani besar lainnya, Uni Soviet, dijuluki Negeri Tirai Besi.

Dalam “Global Democracy Ranking” yang diterbitkan oleh The Democracy Ranking Association pada tahun 2013 (lihat http://www.democracyranking.org), pada tahun 2011-2012, Tiongkok menduduki urutan ke-107 dari 115 negara, turun satu peringkat dibandingkan posisi tahun 2008-2009. Pada kedua periode yang sama, posisi Indonesia sama, yaitu di urutan ke-66.

Negara yang paling demokratis (urutan pertama) diduduki oleh Norwegia, baik pada 2008-2009 maupun 2011-2012. Republik Yaman selalu di urutan buncit (ke-115). Posisi Amerika Serikat pun tidak berubah, di urutan ke-15.

The Economist Intelligence Unit (EIU) mengeluarkan Democrracy Index 2012. Laporan ini mengategorikan gradasi demokasi ke dalam empat kelompok: (1) Full democracies, (2) Flawed democracies, (3) Hybrid regimes dan (4) Authoritarian regimes.

Dari 167 negara, kembali Norwegia berada di posisi puncak dengan skor nyaris sempurna, 9,93 (skor terendah nol dan tertinggi 10). Norwegia adalah salah satu dari 25 negara yang masuk kelompok Full democracy. Sementara itu, urutan paling bawah (ke-167) diduduki oleh Korea Utara dengan skor 1,08. Korea Utara dan 50 negara lainnya masuk kelompok Authoritarian regimes. Salah satunya adalah Tiongkok yang berada di urutan ke-142 dengan skor 3,00.

Indonesia masuk ke kelompok Flawed democracy (ada 54 negara) dan berada di urutan ke-53 dengan skor 6,76. Timor-Leste masuk di kelompok yang sama dengan Indonesia tetapi urutannya lebih baik, yakni ke-43 dengan skor 7,16.

Skor indeks demokrasi Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2006 (6,41). Sedangkan Tiongkok praktis jalan di tempat. Pada tahun 2006 skor Tiongkok 2,97, lalu naik menjadi 3,04 (2008), naik lagi menjadi 3,14 pada tahun 2010 dan 2011, tetapi turun realtif tajam menjadi 3,00 pada tahun 2012.

Sekalipun satu-satunya partai di negara otoriter, PKT secara rutin setiap lima tahun menyelenggarakan kongres. Pergantian kepemimpinan terjadi secara berkala dan dilaksanakan dengan semakin demokratis intrapartai. Artikel di bawah ini menggambarkan dinamika yang terjadi di dalam PKT.

Bandingkan dengan Partai Gerindra. Kita tidak pernah mendengar partai itu menyelenggarakan kongres. Tak terjadi mekanisme demokratis di dalam partai dalam memilih pemimpin dan kepengurusan.

Bakal seperti apa jadinya penyelenggaraan pemerintahan jika petinggi partai itu memimpin Indonesia. Bakal ke arah mana angin demokrasi bertiup di Bumi Pertiwi yang kita cintai? Konsolidasi demokrasi jadi taruhan.

 

 

****

KOMPAS.COM, Kamis, 8 November 2012 | 06:22 WIB

Kongres PKC dan Kepemimpinan China

Oleh René L Pattiradjawane

Apakah globalisasi di abad ke-21 memerlukan kebangkitan China? Bagi kebanyakan orang di kawasan Asia, China adalah bagian dari warisan sejarah panjang dalam sejumlah manifestasinya, mulai dari masa kejayaan dinasti sampai era komunisme.

Ketika roda ekonomi dan pertumbuhan China mulai melambat dan laju pertumbuhan industri manufaktur tergoyangkan karena berhenti memasok pesanan global untuk sejumlah produk konsumen, muncul kekhawatiran akan dampaknya yang bisa memengaruhi keseluruhan roda globalisasi.

Ketika kelas menengah China masih rentan, stagnasi pertumbuhan ekonomi di dalam negeri akan menghadirkan benturan sosial mencari keseimbangan baru sampai pulih dan kuatnya kelas menengah menjadi agen pertumbuhan. Para sinolog di luar China ataupun akademisi yang meneliti negara berpenduduk terbesar di dunia ini pun waswas dengan arah yang ingin ditempuh kekuasaan komunisme.

Dalam konteks ini, Kongres ke-18 Partai Komunis China (PKC) yang dimulai di Beijing, Kamis ini—melaksanakan regenerasi 10 tahunan mengikuti batas usia pensiun 68 tahun— memberi makna pemahaman pergeseran kekuasaan di dalam partai komunis tertua di Asia ini.

Kongres ke-18 PKC akan menghadirkan kepemimpinan baru komunisme China dalam tiga institusi penting, Sentral Komite (350 orang), Politbiro (25 orang), dan Komite Tetap Politbiro sebagai kepemimpinan elite PKC yang terdiri atas sembilan orang. Hasil kongres ini nantinya akan berpengaruh pada Kongres Rakyat Nasional (KRN) yang diadakan Maret 2013 untuk menentukan jabatan presiden dan perdana menteri China menggantikan Presiden Hu Jintao (juga menjabat sebagai Sekjen PKC) dan PM Wen Jiabao.

Generasi kelima

Kongres ke-18 PKC kali ini memang berbeda dengan kongres sebelumnya lima tahun lalu ketika faksionalisme di dalam tubuh partai tidak terjadi setajam dewasa ini yang mengorbankan petinggi partai dalam intrik politik modern China. Pertikaian di dalam anggota Politbiro PKC adalah warisan sejarah yang tidak terelakkan sejak masa Mao Zedong.

Kejatuhan Bo Xilai, mantan Sekretaris PKC kota Chongqing, adalah bagian menajamnya faksi yang disebut taizi (pangeran, para pemimpin aristokrasi partai) anak-anak pemimpin PKC revolusioner, berhadapan dengan kelompok tuanpai, mereka yang besar dan mencapai posisi melalui Liga Pemuda Komunis China seperti Presiden Hu Jintao.

Kongres PKC kali ini pun akan menentukan deretan generasi kelima pemimpin komunis yang baru sama sekali, dipilih dari jenjang senioritas dan dipilih melalui keanggotaan dalam Komite Tetap Politibiro PKC. Seperti pada pergantian generasi sebelumnya di bawah Jiang Zemin, generasi pemimpin China baru ini akan menjadi inti kepemimpinan kolektif partai di bawah Wakil Presiden Xin Jinping yang akan menjadi Presiden RRC dan Wakil PM Li Keqiang yang akan menjadi PM China.

Sebenarnya, posisi kepemimpinan baru China ini sudah selesai dibicarakan pada pertemuan tahunan di Beidahe pada musim panas lalu. Kongres PKC yang resmi biasanya mengukuhkan pilihan yang sudah ditetapkan melalui pemungutan suara, tradisi yang coba diteruskan untuk menjunjung apa yang disebut sebagai demokrasi proletariat.

Siapa yang akan berkuasa di China pasca-Kongres ke-18 PKC akan ikut menentukan arah dan perkembangan yang akan dihadapi China paling tidak untuk 10 tahun yang akan datang. Banyak pertanyaan bermunculan terkait kelangsungan proses kebangkitan China, nasib laju pertumbuhan ekonominya, serta pengejawantahan politik luar negerinya. (Sumber: diunduh dari http://internasional.kompas.com/read/2012/11/08/06222827/Kongres.PKC.dan.Kepemimpinan.China)

 

 

Faisal Basri Kritisi Alokasi Subsidi Pangan


Oleh: Wiyanto

ekonomi – Minggu, 18 Mei 2014 | 10:44 WIB

INILAHCOM, Jakarta – Pemerintah mengalokasikan subsidi pangan lebih rendah daripada alokasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Alokasi subsidi BBM sebesar 57,63% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan alokasi pangan hanya 4% dari APBN. “Alokasi subsidi paling sedikit yaitu pagan sebesar 4% dari APBN dan alokasi subsidi BBM sebesar 57,63% dari APBN,” kata Faisal di Bogor dalam diskusi dengan Forwatan yang dihadiri Menteri Pertanian, Minggu (18/5/2014).

Selain itu, lanjut dia, dalam masalah pangan secara global, keamanan pangan Indonesia rangkingnya 64 dengan skor 46,8. Melihat data tersebut, ini akan menjadi pecutan untuk menghadapi masyarakat ekonomi Asean pada tahun depan. “Kita didikte soal perut, enggak berdaulat kita. Padahal, Asean tahun depan akan menghadapi Asean Economic Community ini akan terkait dengan harga – harga pangan itu,” imbuhnya. [jin]

Sumber: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2101560/faisal-basri-kritisi-alokasi-subsidi-pangan#.U462_mr-Kpo

 

 

Menghimpun Kekuatan, Menyongsong Era Baru, Menggapai Cita-cita[1]


Pada awal Mei 2014, Bank Dunia mengumumkan hasil perhitungan Gross Domestic Product (Produk Domestik Bruto) dengan menggunakan metode yang telah diperbarui.[2] Berdasarkan metode baru ini, PDB Indonesia pada tahun 2012 sebesar 2,2 triliun dollar AS, di urutan ke-10 terbesar di dunia. Indonesia merupakan satu dari empat negara berkembang—yang dijuluki sebagai Emerging Markets—yang masuk dalam jajaran 10 besar. Tiga negara lainnya ialah China (di posisi kedua), India (ketiga), dan Brazil (ketujuh). Selebihnya adalah negara maju dengan Amerika Serikat di posisi puncak.

Di Asean, PDB Indonesia merupakan yang terbesar dan satu-satunya yang menembus satu triliun dollar AS, jauh di atas negara Asean lainnya. Lima negara (Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, Singapura) dengan PDB di bawah ratusan miliar dollar AS. Tiga negara  (Kamboja, Brunei Darussalam, dan Laos) dengan PDB hanya puluhan miliar dollar AS. Satu negara lainnya, Myanmar, tidak tersedia data PDB-nya.

PDB berdasarkan PPP lebih mencerminkan kemampuan daya beli atau expenditure size atau market size dari suatu negara. Karena itu, wajar kalau banyak negara dan perusahaan transnasional memandang Indonesia sebagai pasar yang sangat menggiurkan bagi berbagai macam produk barang dan jasa mereka. Ditambah lagi dengan semakin tebalnya kelompok strata menengah yang merupakan motor utama dari consuming class.

Kita tidak boleh cepat puas diri. Kebesaran Indonesia baru sebatas ukuran pasar karena penduduknya banyak—terbesar keempat di dunia—dan relatif baru naik kelas dari kelompok negara berpendapatan rendah ke kelompok negara berpendapatan menengah. Sampai sekarang Indonesia masih bertengger di kelompok negara berpendapatan menengah-bawah.

Pendatapan per kapita Indonesia tahun 2012 berdasarkan data Bank Dunia masih relatif rendah, di urutan ke-100 dari 182 negara. Di Asean, pendapatan per kapita Indonesia di urutan kelima, jauh di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Di bawah Indonesia adalah Filipina, Burma, dan tiga negara Indochina (Vietnam, Laos, dan kamboja).

Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih cukup besar, hampir 30 juta jiwa.[3] Sekalipun mengalami penurunan terus menerus selama tujuh tahun terakhir, namun kecepatan penurunannya kian melambat, padahal dana yang digelontorkan untuk berbagai macam program pengentasan orang miskin semakin meningkat.

Yang harus kian diwaspadai adalah jurang kaya-miskin semakin melebar sebagaimana tercermin dari koefisien gini yang cenderung meningkat tajam sejak tahun 2005. Periode observasi yang lebih panjang sejak tahun 1964 menghasilkan bentuk huruf U (U shape), mirip dengan pola di Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya. Dewasa ini isu ketimpangan mengemuka kembali, terutama dipicu oleh terbitnya buku karya Thomas Piketty berjudul “Capital in the Twenty-First Century” pada Maret 2014.

Pola pertumbuhan ekonomi Indonesia menyerupai negara-negara maju. Sektor jasa (non-tradable) tumbuh jauh lebih cepat dari sector barang (tradable). Jika pada tahun 2000 perbedaannya sangat tipis (5,3 : 4,6), sejak tahun 2004 perbedaannya kian menganga, sektor non-tradable selalu tumbuh lebih dua kali lipat dibandingkan dengan sektor tradable. Sektor non-tradable yang tumbuh jauh lebih pesat itu terutama ditopang oleh sektor-sektor jasa modern yang relatif sangat sedikit menyerap tenaga kerja yang kebanyakan berpendidikan tinggi.

Padahal, mayoritas pekerja (64,6 persen) masih berpendidikan sekolah lanjutan tingkat menengah (SLTP). Mereka sangat sulit diserap oleh sektor jasa modern seperti sektor keuangan (perbankan), asuransi, dan telekomunikasi. Pekerja dengan tingkat pendidikan rendah hanya mengandalkan sektor jasa informal, kebanyakan di sektor perdagangan, transportasi, dan konstruksi. Pendapatan di sekor jasa informal ini rata-rata lebih tinggi ketimbang pendapatan di sektor pertanian. Oleh karena itu, pilihanbagi pekerja sangat terbatas. Alternatif yang lebih baik, yakni sebagai pekerja formal di sektor industri manufaktur relatif terbatas. Sejauh ini sektor industri manfaktur hanya menyerap 13 persen dari pekerja total. Penyebab utama realtif rendahnya sektor industri manufaktur dalam penyerapan tenaga kerja adalah karena peranan sektor ini dalam PDB mengalami kemerosotan terus menerus. Pada triwulan I-2014, sumbangan industri manufaktur dalam PDB tinggal 23,6 persen, semakin menjauh dari tingkat tertingginya sebesar 29 persen pada tahun 2000.

Selain peranan industri manufaktur yang merosot, persebarannya pun sangat tidak merata. Sekitar 70 persen industri manufaktur berlokasi di Jawa+Bali dan 17,5 persen di Sumatera. Sisanya sebesar 12,5 persen tercecer di pulau-pulau lainnya. Kenyataan inilah yang pada gilirannya memperkokoh Jawa dan Sumatera dalam pembentukan PDB Nasional. Tak tanggung-tanggung, kedua pulau itu menguasai 82,4 persen PDB Nasional. Bis dibayangkan betapa kedua pulau ini bakal semakin mendominasi seandainya pemerintah merealisasikan pembanguan Jembatan Selat Sunda.

Kembali ke Jati Diri

Sekitar 17.500 pulau membentuk untaian zamrud khatulistiwa, dirajut oleh lautan yang menghampari dua pertiga wilayah Tanah Air Indonesia seluas 5,2 juta km2.  Lautlah yang mempersatukan gugusan kepulauan Nusantara, bukan memisahkan dan menjadikannya berjauhan satu sama lain. Indonesia merupakan negara kepulauan paling besar di dunia. Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 pun menyatakan Indonesia sebagai negara kepulauan.

Julukan “nenek moyangku orang pelaut” menegaskan jati diri bangsa Indonesia sebagai negara maritim dengan garis pantai 95.181 km, terpanjang keempat di dunia. Kesadaran itu sudah lama kokoh di bumi Pertiwi. Bangsa kita menggunakan istilah tanah air untuk tumpah darahnya, bukan padanan dari motherland atau homeland.

Kejayaan Sriwijaya pada abad ke-9 ditandai dengan kekuasaannya hingga ke Jawa, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya menguasai jalur perdagangan di Asia Tenggara dan memiliki pengaruh kuat di jalur perdagangan antara China dan India. Tanpa kekuatan armada laut yang tangguh, niscaya pengaruh Sriwijaya tidak akan diperhitungkan di kawasan Asia. Ketangguhan armada laut pula yang mengantarkan kejayaan Majapahit pada abad ke-14. Majapahit mampu menguasai seantero Nusantara, Semenanjung Malaya, dan armada lautnya menjelajah hingga ke Laut China Selatan.

Presiden Soekarno mengingatkan betapa laut menjadi sumber kekuatan Indonesia. Ketika berpidato pada National Maritime Convention I tahun 1963, Bung Karno menegaskan: “Untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai yang merupakan national building bagi negara Indonesia, maka negara dapat menjadi kuat jika dapat menguasai lautan. Untuk menguasai lautan kita harus menguasai armada yang seimbang.”

Karakteristik geografis yang unik ditambah dengan kebhinekaannya, membuat Indonesia sejatinya lebih berorientasi ke laut. Lewat laut, keberagaman potensi sumber daya alam lebih leluasa bergerak dan dipertukarkan antar-daerah dengan ongkos transaksi yang lebih efisien ketimbang lebih mengandalkan transportasi darat. Dengan transportasi laut yang efisien, potensi setiap daerah bisa dioptimalkan lewat proses pertukaran sehingga saling melengkapi dan bersinergi menghasilkan sosok perekonomian nasional yang tangguh, mandiri, dan hasil pembangunan terdistribusikan secara lebih merata.

Dengan begitu, terjadi integrasi perekonomian nasional, tidak terfragmentasi seperti selama ini. Tanpa penguatan integrasi perekonomian nasional terlebih dahulu, niscaya Indonesia bakal tercecer dalam proses integrasi kawasan lewat kesepakatan untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi Asean yang akan mulai berlaku tahun 2015. Indonesia pun bakal tercecer dalam menghadapi dunia tanpa batas (borderless world) yang dipicu oleh globalisasi yang nyaris telah menyentuh segala aspek kehidupan.

Sebelum terbentuk Masyarakat Ekonomi Asean sekalipun, perbedaan harga berbagai jenis barang dan jasa di Asean relatif sangat tipis dengan kecenderungan yang semakin kecil. Sedangkan perbedaan harga barang kebutuhan pokok antar-daerah di Indonesia sangat besar, bahkan berlipat ganda. Lebih ironis lagi, harga produk pertanian impor lebih murah ketimbang produk pertanian lokal akibat ongkos angkut barang impor lebih murah ketimbang ongkos angkut produk serupa yang dihasilkan di dalam negeri.

Ongkos angkut Padang-Jakarta dan Jakarta-Banjarmasin lebih mahal tiga kali lipat ketimbang Jakarta-Singapura. Jauh lebih parah lagi ongkos angkut dari Jakarta ke kawasan Timur Indonesia. Ongkos angkut rute Jakarta-Sorong, misalnya,  mencapai 2.000 dollar AS, sehingga tak heran jika harga semen di Papua bisa mencapai 10 kali lipat dari harga semen di Jakarta.

Hasil bumi dari luar Jawa tidak leluasa dikirim ke Jawa-Bali yang merupakan pasar sangat dominan dengan penduduknya berdasarkan hasil Sensus tahun 2010 mencapai 140,5 juta atau 59 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia. Jika ditambah dengan penduduk Sumatera sebanyak 50,6 juta, maka jumlah penduduk kawasan Barat Indonesia mencapai 80,4 persen. Dominasi kawasan Barat Indonesia tidak hanya sebagai pembeli, tetapi juga sebagai produsen. Sekitar 82 persen kue nasional (produk domestik bruto) dihasilkan oleh Jawa-Bali dan Sumatera.

Disparitas pembangunan yang sangat mencolok antara kawasan Barat dan kawasan Timur merupakan benih potensial disintegrasi bangsa. Ketimbang membangun jembatan Selat Sunda yang bakal semakin memperkokoh cengkeraman Jawa-Sumatera dan dominasi transportasi darat yang sangat tidak efisien dalam meningkatkan mobilitas barang, alangkah lebih strategisnya membangun dan mengembangkan fasilitas pelabuhan dan memperkokoh armada angkutan laut nasional. Jawa dan Sumatera yang bakal semakin terintegrasi dengan kehadiran jembatan Selat Sunda tidak akan banyak membantu efisiensi sistem logistik nasional karena tetap saja ongkos angkut per ton dengan menggunakan moda transportasi darat antara Sumatera dan Jawa akan jauh lebih mahal ketimbang ongkos angkut dengan menggunakan moda transportasi laut. Karena hampir seluruh barang impor yang masuk ke Indonesia diangkut oleh kapal dengan kapasitas puluhan ribu ton, sedangkan barang dari Sumatera ke Jawa tetap diangkut oleh truk dengan kapasitas hanya sekitar 10 ton, maka kehadiran jembatan Selat Sunda akan membuat barang-barang impor semakin merajai pasar di seantero Negeri.

Barang-barang yang diproduksi di berbagai daerah tidak leluasa diseberangkan ke pulau Jawa yang merupakan potensi pasar terbesar dan pulau-pulau lainnya. Akibatnya barang-barang itu menjadi non-traded atau non-tradable, hanya bisa diperdagangkan di pasar lokal. Harga gampang jatuh di daerah produsen ketika panen raya, sedangkan pasar di sentra konsumen diisi oleh barang impor.

Sudah saatnya mewujudkan visi maritim sebagai simpul utama mengintegrasikan perekonomian domestik sehingga membentuk ketahanan perekonomian nasional yang tangguh dan berkeadilan.

Untuk itu, pembangunan sarana dan prasarana angkutan laut harus lebih diutamakan. Perluasan dan modernisasi pelabuhan dari ujung Barat sampai ujung Timur, seraya membangun armada angkutan laut yang tangguh dan efisien, sehingga terwujudlah “Pendulum Nusantara” dan pasar domestik yang terintegrasi.

Memacu Pembangunan Kepri

Kepri merupakan miniatur Indonesia. Betapa tidak. Provinsi Kepri memiliki 2.408 pulau. Sekitar 96 persen luas wilayah provinsi Kepri berupa lautan. Potensi kekayaan laut menjadi modal utama untuk menyejahterakan rakyatnya. Bukan hanya potensi ikan, melainkan juga minyak dan gas, pariwisata, dan transportasi.

Selain itu, lokasi provinsi Kepri yang berada di jajaran terdepan Indonesia dan terdekat dengan salah satu pusat grafitasi kapitalisme Asia (Singapura), membuat provinsi Kepri memiliki peluang lebih banyak ketimbang provinsi lainnya.

Dengan modal dasar itu, provinsi Kepri bisa mengembangkan diri nyaris tanpa batas. Potensi keunggulan komparatif yang dimiliki provinsi Kepri tak terbatas hanya pada kekayaan lautnya, melainkan juga potensi sebagai pusat perdagangan, logistik, dan industri manfaktur.

Untuk mengaktualisasikan segala potensi itu, salah satu pilar yang harus kokoh adalah kualitas sumber daya manusia. Untuk itu, Kepri harus memiliki fasilitas pendidikan yang prima dan pusat riset berkelas dunia. Lembaga pendidikan dan riset bersinergi untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi bernilai tambah tinggi dan memiliki daya saing di tingkat dunia.

Para sarjana yang berkiprah di Kepri jangan berhenti menimba ilmu. Kalianlah yang menjadi tumpuan kemajuan Kepri dan Indonesia. Galilah terus ilmu pengetahuan dan kuasai teknologi. Hanya dengan begitu, kemajuan Kepri yang berkelanjutan bisa kita gapai, bagi kemakmuran rakyat yang berkeadilan.

***

[1] Makalah, disampaikan pada acara Wisuda Sarjana ke-17 STIE Ibnu Sina Batam Tahun Akademik 2013-2014, Batam, 31 Mei 2014.

[2] Metode baru ini —berdasarkan perhitungan paritas daya beli (purchasing power parity/PPP)—memungkinkan perhitungan PDB antarnegara lebih bisa diperbandingkan karena dihitung dengan menggunakan tingkat harga yang sama dan mata uang yang sama.

[3] Data terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan pada bulan September 2013 penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan berjumlah 28,55 juta jiwa atau 11,47 persen dari penduduk total. Garis kemiskinan diukur berdasarkan pengeluaran untuk berbagai jenis kebutuhan yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan dan bukan makanan. Nilai garis kemiskinan untuk pengukuran September 2013 ialah Rp 292.951 per kapita sebulan.

batam-01

batam-02

batam-03

batam-04

Blog at WordPress.com.

Up ↑