Penguatan Kelembagaan Hilir Migas sebagai Ujung Tombak Industrialisasi dan Peningkatan Daya Saing Nasional*


Persoalan hangat yang selama ini mendominasi diskursus dunia minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia adalah cost recovery, lifting, pro-kontra rezim kontrak yang berlaku sekarang (production sharing contract), dan model tata kelola (“dua kaki” atau “tiga kaki”). Persoalan-persoalan itu menunjukkan bias hulu, karena memang istilah-istilah itu dipakai dalam kegiatan hulu migas.

Padahal, produksi minyak mengalami penurunan persisten. Produksi minyak tahun 2014 tinggal 788 ribu barrel per hari. Pada triwulan I 2015, penurunan produksi berlanjut, hanya 766 ribu barrel per hari. Pencapaian itu hanya 47 persen dari tingkat tertinggi tahun 1977 dan 1991 sebesar 1,7 juta barrel per hari. Tren penurunan produksi tampaknya bakal terus terjadi. Berdasarkan proyeksi SKK Migas, produksi pada 2025 terpangkas menjadi 453 ribu barrel per hari dan melorot lagi menjadi hanya 96 ribu barrel per hari.

Sebaliknya, konsumsi minyak merangkak naik dengan pasti dari 1,6 juta barrel per hari tahun 2015 menjadi 1,9 juta barrel per hari pada tahun 2025 dan sekitar 2,5 juta barrel per hari pada 2050.

Dengan kecenderungan seperti itu, kesenjangan antara konsumsi dan produksi kian menganga, dari sekitar 2:1 pada 2015 menjadi sekitar 4:1 pada 2025 dan mendekati 30:1 pada tahun 2050, ceteris paribus.

Kesenjangan yang melebar membuat impor menggelembung. Jika volume impor diperoleh dari selisih antara konsumsi dan produksi, maka impor tahun 2013 sekitar 741 ribu barrel per hari (data dari BP Statistical Review of World Energy). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2014 sebesar 21,1 juta ton dan impor minyak mentah sebanyak 16,2 juta ton. Tak pelak lagi, pengadaan minyak impor menjadi santapan para pemburu rente. Pengadaan yang selama ini lewat Pertamina Energy Services (PES)—anak perusahaan Petral yang sedang heboh itu—terbukti tidak efisien karena proses tendernya yang tidak transparan dan ditengarai menjadi santapan mafia migas.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak bisa mengawasi praktek tender oleh PES karena cucu Pertamina itu berbadan hukum Singapura. Mulai 1 Juli 2015 pengadaan minyak impor sepenuhnya akan dilakukan oleh Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina yang berlokasi di Jakarta sehingga tunduk pada ketentuan hukum Indonesia. Oleh karena itu, KPPU harus mulai mengawasi praktek tender oleh ISC agar sejarah kelam Petral/PES tidak terulang lagi. Boleh jadi, itulah tugas paling menantang bagi KPPU yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Namun, tugas pembenahan pengadaan minyak bukan di pundak KPPU semata, melainkan tugas negara untuk memperkokoh kelembagaan sektor migas dengan memperkokoh pagar yang mengitari “ladang” migas kita agar tidak gampang diterobos para pemburu rente. Tanpa kelembagaan (institutions) yang kokoh, KPPU akan kembali disibukkan oleh kasus-kasus tender seperti yang terjadi selama satu dasawarsa keberadaan KPPU.

Pasar hilir migas di Indonesia didominasi oleh struktur pasar monopoli dan duopoli. Pertamina berstatus monopolis di pasar avtur, premium (RON 88) dan solar di stasiun pengisian bahan bakar umum serta minyak tanah, pengadaan elpiji 3 kg dan 12 kg. Pemerintah masih memberikan subsidi untuk solar maksimum Rp 1.000 per liter dan menetapkan harganya secara berkala. Subsdi dan penetapan harga oleh pemerintah diberlakukan pula untuk minyak tanah walaupun volumenya relatif kecil setelah muncul program konversi dari minyak tanah ke elpiji 3 kg. Untuk RON 88 pemerintah memberikan perlakuan berbeda berdasarkan lokasi. Untuk RON 88 di wilayah selain Jawa, Madura dan Bali (Jamali), pemerintah memberikan biaya tambahan pendistribusian sebanyak 2 persen dari harga pokok yang membuat harga premium di wilayah itu sekarang Rp 100 lebih murah dari wilayah Jamali. Sedangkan untuk RON 88 secara implisit dikategorikan sebagai BBM umum yang harganya tidak ditetapkan pemerintah namun marjinnya diatur minimum 5 persen dan maksimum 10 persen. BBM lainnya juga tergolong sebagai BBM umum.

Pasca pemotongan drastis subsidi BBM pada November 2014 tampaknya pemerintah belum menemukan formula yang stabil dan konsisten. Komponen alpha dalam perhitungan harga pokok selalu berubah. Pemisahan Jamali dan di luar Jamali kurang pas karena di luar Jamali pun ada fasilitas kilang sehingga belum tentu ongkos distribusi lebih murah di Jamali ketimbang di luar jamali.

KPPU bisa memberikan masukan atau rekomendasi untuk menghasilkan formula harga yang lebih baik, transparansi komponen-komponen yang membentuk harga, dan mendorong persaingan usaha lebih sehat di pasar BBM.

Mengingat penggunaan gas akan semakin besar bagi sektor usaha dan industri, rumah tangga, dan transportasi, penataan pasar gas amat mendesak.

Keberadaan Undang-undang No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat antara lain bertujuan menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sejauh ini pasar gas belum memenuhi semangat Undang-undang No.5/1999. Dua pelaku terbesar (Pertamina dan PGN) membangun infrastruktur pipa gas sendiri-sendiri, sehingga tak kunjung mencapai keekonomian skala (economies of scale). Fungsi market creating mandeg. Pelanggan gas rumah tangga sejak zaman kolonial hingga sekarang hanya 90.000. Stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) tak sampai 100 di seluruh Indonesia. Pasar SPBG terbagi dua. Pengusaha SPBG yang memperoleh pasokan dari Pertamina memperoleh margin Rp 860 per liter setara premium (PLSP)sedangkan yang memperoleh pasokan dari PGN hanya memperoleh Rp 349 PLSP.

Gas untuk industri menghadapi mata rantai panjang. Perbedaan harga di tingkat produsen dan konsumen mencapai tiga sampai empat kali lipat. Konsumen tidak bisa membeli langsung dari produsen, melainkan harus melalui beberapa pedagang perantara.

Keganjilan di pasar gas antara lain karena ketentuan tentang open access tidak kunjung terlaksana.

Oleh karena itu, pembenahan tata niaga gas sangat mendesak. Pertama, perlu dipikirkan kehadiran perusahaan yang mengelola infrastruktur jaringan pipa. Kedua, pembentukan agregator untuk mengefisienkan mata rantai distribusi gas. Agregator ini jangan sepenuhnya dimiliki oleh produsen gas atau pedagang besar tetapi dimiliki bersama oleh produsen dan konsumen besar agar kekuatan produsen dalam menetukan harga tidak dominan.

* Dimuat di Bisnis Indonesia, Rabu, 27 Mei 2015, hal. 25.

Kontroversi Larangan Ekspor Bauksit


Kantor berita ternama Reuters menurunkan berita berjudul “Russia’s leading role in the Indonesian mining revolution.” perusahaan metal raksasa Rusia, United Company Rusal and Norilsk Nickel, melakukan kampanye lobi (lobbying campaign) selama enam bulan pada tahun 2014.  Mereka sesumbar: “We will only invest billions of dollars in smelters if you ban bauxite and nickel ore exports.” Berita selengkapnya bisa diunduh di http://www.reuters.com/article/2014/03/24/us-indonesia-minerals-insight-idUSBREA2M0OB20140324.

Menteri Perindusrian semasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperkuat adanya kehendak perusahaan Rusia itu. “They made the export ban policy the main requirement for them to invest here,” Industry Minister Mohamad Hidayat told Reuters.

Faktanya, larangan ekspor hanya diberlakukan untuk bauksit dan nikel. Pemerintah membuka negosiasi dengan Freeport dan Newmont dan akhirnya kedua perusahaan besar yang sudah puluhan tahun beroperasi di Indonesia kembali bisa mengekspor hasil tambangnya.

Sedangkan perusahaan pemegang IUP bauksit gigit jari. Walaupun mereka sudah merencanakan matang pembangunan smelter dan sekarang kemajuannya sudah hampir 50 persen, pengusaha bauksit tetap dilarang mengekspor sehingga produksinya pun terhenti.

Kembali ke Rusal. Perusahaan ini menyatakan akan membangun smelter di Indonesia bekerja sama dengan PT Arbaya yang dimiliki oleh Suryo Sulisto, Ketua Umum Kadin Indonesia. Namun, sampai sekarang belum ada tanda-tanda mereka merealisasikan pembangunan smelter.

Sebelumnya, pada tahun 2007, Rusal bekerja sama (joint venture) dengan PT Antam. Sampai sekarang tidak terdengar kabar beritanya. Tidak ada jejaknya sama sekali.

Yang pasti, Rusal sudah untung besar. Akibat larangan ekspor bauksit oleh pemerintah Indonesia, sekitar 55 juta ton bauksit lenyap di pasaran dunia, membuat harga bauksit di pasar dunia melambung. Tak pelak lagi saham Rusal pun terkerek naik tajam. Rusal untung ratusan juta dollar AS.

bauksit

hr

Berbagai perubahan kebijakan seperti zig zag memperkuat dugaan keganjilan tentang sepak terjang Rusal, Berikut kronologis perubahan kebijakan itu.

a1

 

a2

Riak Pembubaran Petral


Pada hari Selasa sore, 19/05/2015) saya diundang Berita Satu TV mengisi acara DBS (Don Bosco Selamun) “To The Point” bertajuk Riak Pembubaran Petral. Acara ini direkam dan tayang malam harinya.

Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pengasuh acara yang juga pemimpin redaksi Berita Satu TV itu sangat lugas, betul-betul to the point. Rekaman berlangsung lancar.

Cuplikan wawancara bisa diunduh di https://www.youtube.com/watch?v=I-lZvV1QLik

Pembubaran Petral Ibarat Bakar Sarang Tawon


KOMPAS.COM, Minggu, 17 Mei 2015 | 21:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Keputusan pemerintah membubarkan Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) dinilai layaknya membakar sarang tawon. Pasca-pembubaran itu, kata pengamat ekonomi Faisal Basri, orang-orang di Petral mulai menyebar ke berbagai lini. Bahkan, ada yang masuk ke lingkaran satu Presiden Joko Widodo.

“Ini ibarat sarang tawon kita bakar. Itu tawonnya rusuh. Ada yang kabur, marah dan lainnya. Saya pernah bilang ke temen-temen di Istana, di sana ada. Mereka bergerak,” ujar Faisal dalam diskusi Energi di Jakarta, Minggu (17/5/2015).

Faisal menegaskan bahwa mafia minyak dan gas (migas) tak mungkin menyerah, bahkan ada kemungkinkan bangkit kembali. Selain menyebut orang-orang yang bermasalah di sektor migas ada di lingkaran Presiden, Faisal juga menyoroti keberadaan pejabat-pejabat anak usaha Petral yaitu Pertamina Energy Services Pte.Ltd (PES) yang masuk ke dalam tubuh Pertamina melalui Integrated Supply Chain (ISG). Oleh karena itu, dia pun berharap agar ISC segera melakukan restrukturisasi lembaga.

“Saya akan tetap menuntut, mbok ya cepet restrukturisasi dilakukan di tubuh ISC. Malah yang di PES dipindah ke ISC. Itu (mereka) ada niatan enggak baik. Satu orang di PES yang enggak bener udah masuk ke SPI (satuan pengendali pertamina). Mereka akan terus konsolidasi,” kata Faisal.

Sayangnya, mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas itu tak mau menyebutkan nama-nama tersebut. Kata dia, biarlah penegak hukum yang menindaklanjuti rekomendasi yang sudah dibuat oleh tim yang dia pimpin.

“Kami (Tim) kan tidak menangkap dan mengumumkan mafia. Karena apa? Karena ini di jalur hukum. Tidak boleh memfitnah. Kita kan memetakan. Saya juga sudah memberikan nama-nama itu ke penegak hukum, ternyata ada kaitannya dengan SKK Migas juga. Jadi operasinya di SKK Migas dan hilir juga,” ucap Faisal.

Penulis:  Yoga Sukmana

Editor: Hindra Liauw

Sumber: Diunduh dari http://kom.ps/AFsPKX

Concerns over Jakarta’s policy changes


Concerns over Jakarta’s policy changes

Concerns over Jakarta's policy changes

Mr Faisal Basri, head of Indonesia’s reform team for the oil and gas sector, has said that expiring oil and gas concession contracts should be given to state-owned oil company PT Pertamina to manage, except in cases of reciprocity.

President Joko Widodo never fails to extend an open invitation to foreign investors to do business in Indonesia at every chance he gets at international forums.

At home, however, the signals appear mixed, with politicians and policymakers sounding increasingly nationalistic and worrying foreign investors.

Take the recent case of Mr Faisal Basri, head of the reform team for the oil and gas sector, who said that Indonesia should turn over expiring oil and gas concession contracts to state-owned oil company PT Pertamina to manage, ruling out renewals except in cases of reciprocity.

“The oil and gas contracts can be extended on condition that Pertamina gets exploration and exploitation contracts from the government of the country where the company getting the renewal is from,” he said last month.

Mr Faisal was referring to concession contracts that include five oil and gas blocks expiring in 2017, followed by eight in 2018 and three in 2019.

Most of the investors operating them are foreign companies such as Exxon Mobil, Total S.A., Chevron Corp and ConocoPhillips.

Mr Faisal’s stance was echoed by the powerful chairman of the ruling party Indonesian Democratic Party – Struggle (PDI-P), Ms Megawati Sukarnoputri. In a fiery speech at a party congress, just a week after Mr Faisal’s remarks, Ms Megawati said Pertamina must be given priority when oil and gas block concession contracts are granted.

Other recent policy changes have also raised concerns of growing nationalism, particularly in the economic sphere.

On March 31, Indonesia’s central bank banned the use of foreign currencies in domestic transactions, starting from July 1.

The Financial Services Authority will also issue a regulation later this year requiring banks to have data-processing centres onshore.

These moves come amid a slowdown in South-east Asia’s largest economy.

Between 2007 and 2012, Indonesia’s economy led the region with growth at over 6 per cent, but in the first quarter of this year, the figure had slumped to 4.7 per cent from the same period a year earlier – the lowest since 2009.

The rupiah has weakened and private consumption is down, leading economists to predict that growth targets will be missed this year.

Mr Anton Supit, deputy chairman of the Indonesian Employers Association, has dismissed concerns that slower growth has led to rising nationalist tendencies, insisting that recent remarks by politicians and policymakers were mere rhetoric for the local audience.

“Don’t listen to what they say, just watch what they do,” Mr Anton told The Straits Times on the sidelines of an investment seminar. “It is not a good time to engage in rhetoric. It is time to really commit to efforts to strengthen our economy.”

Economist A. Prasetyantoko urged the government to pay special attention to boosting investments. He told The Straits Times: “Many are saying the slow growth can be fixed by increasing government spending. That would not be enough. We cannot deny that we need to push the manufacturing sector and for that, investment is needed.”

wahyudis@sph.com.sg


This article was first published on May 15, 2015.
http://news.asiaone.com/news/asia/concerns-over-jakartas-policy-changes#sthash.r7L58NoC.dpuf

Presiden Minta Petral Diaudit


Presiden Minta Petral Diaudit

Dalam Tiga Bulan, Pertamina Menghemat 22 Juta Dollar AS

Kompas, Minggu, 17 Mei 2015, hal.1 dan 15.

JAKARTA, KOMPAS — Untuk mengungkap beragam tuduhan penyimpangan impor minyak mentah dan anggaran negara selama Pertamina Energy Trading Ltd berdiri, Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan audit atau penyelidikan menyeluruh.

Audit terkait dengan manajemen, pengelolaan anggaran, kemungkinan penyimpangan impor minyak mentah, serta pengelolaan aset-aset Pertamina Energy Trading Ltd (Petral).

”Sejak awal Presiden memang memberikan arahan Petral itu mesti dicermati serius. Ini karena reputasinya yang sarat dengan praktik-praktik yang tidak transparan. Arahan beliau setelah dibubarkan, investigasi harus dilanjutkan karena hal tersebut adalah cara untuk menghilangkan berbagai spekulasi dan kecurigaan selama ini terhadap Petral,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, yang didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M Soemarno, saat ditanya pers, seusai melaporkan pembubaran Petral kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (15/5).

Menurut Sudirman, begitu investigasinya selesai dan dilaporkan kepada publik, semuanya diharapkan menjadi jelas dan terang benderang.

”Mana yang baik, buruk, dan salah. Kalau memang ada potensi pelanggaran hukum, ya jangan ragu-ragu dibawa ke ranah hukum. Itu semua dipublikasikan dan akan meng-clear-kan semuanya,” kata Sudirman.

Hemat 22 juta dollar AS

Sudirman menambahkan, dalam laporannya ke Presiden, tiga bulan pertama sejak peran Petral digantikan Pertamina Integrated Supply Chain dalam impor minyak mentah atau Petral bukan lagi sebagai pembeli tunggal, ada penghematan Pertamina sebesar 22 juta dollar AS.

”Ini menarik karena peran itu baru tiga bulan saja. Bagaimana kalau setahun atau lima tahun? Belum lagi soal penghematan loses (kehilangan), kebocoran, dan segala macamnya. Artinya, kalau unit ini dikelola dengan baik, yang mendapat manfaat adalah masyarakat,” tutur Sudirman.

Selain penghematan, lanjut Sudirman, juga artinya pada masa lalu ada hal-hal yang bisa saja dipersoalkan. ”Ini laporan mereka. Diskon yang diperoleh Petral itu dari 1 barrel minyak mentah bisa sampai 1,3 dollar AS, sementara tahun lalu hanya 0,3 dollar AS. Jadi, kalau anggota DPR terus menanyakan mana sisanya, itu wajar dan memang menjadi pertanyaan, larinya kepada siapa hasil diskon tersebut. Nah, audit investigasi seperti itulah yang akan membuktikan,” tutur Sudirman.

Saat dimintai tanggapan, Rini tidak mau banyak berkomentar. Namun, Rini mendukung dilakukannya audit investigasi menyeluruh di Petral.

Ditanya kemungkinan pembubaran Petral akan disusul dengan penghapusan bahan bakar premium, Sudirman menampik. ”Tidak ada hubungannya. Penghapusan premium itu urusan Pertamina untuk meningkatkan kebersihan atau kualitas dari energi kita. Kalau Petral itu, urusannya dengansupply dandemand yang lebih efisien. Jadi, semakin banyak rantai yang diputus, itu akan semakin baik untuk masyarakat,” ujar Sudirman.

Disusul audit forensik

Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Faisal Basri mendukung langkah Presiden yang memerintahkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melakukan audit investigasi menyeluruh.

”Setelah audit investigasi, hasil-hasilnya juga harus dilanjutkan kembali dengan audit forensik. Jadi, jangan berhenti di audit investigasi saja,” katanya.

Dengan audit forensik, lanjut Faisal, yang merekomendasikan pembubaran Petral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan mengetahui lebih jauh lagi penyimpangan dan kecurangan saat dan selama Petral berdiri.

”Seperti audit forensik yang dilakukan saat cessie Bank Bali, kita harapkan penyimpangan dan kecurangan selama keberadaan Petral bisa terungkap, di antaranya seperti aliran dana ke mana saja dan untuk apa saja, mulai dari ke kantong pejabat di DPR atau pemerintah, untuk pemilihan presiden, dan lain-lainnya,” tuturnya.

Faisal mengatakan, dengan audit investigasi dan forensik, Petral tidak sekadar menjadi dongeng pada masa lalu tentang kisah impor minyak mentah dari Indonesia. ”Dengan bukti audit forensik, polisi bisa menjadikan hasil audit tersebut sebagai bukti hukum dalam perkara pidana,” ujar Faisal. (HAR)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 17 Mei 2015, di halaman 1 dengan judul “Presiden Minta Petral Diaudit”.

Rekomendasi Final Tim Reformasi Tata Kelola Migas: Memperkokoh Kelembagaan Sektor Migas Indonesia


Pengantar:

Tim Reformasi Tata Kelola Migas telah menyelesaikan rekomendasi final di ujung masa tugasnya dan telah memaparkan kepada publik pada 13 Mei 2015.

Di dalam Laporan itu tercantum pula tiga rekomendasi yang telah dihasilkan Tim, tercantum dalam Lampiran 2, Lampiran 3, dan Lampiran 4.

Laporan dalam bentuk pdf  bisa diunduh di Rekomendasi_final.

Semoga bermanfaat.

Terima kasih banyak.

 

Keganjilan Bisnis LPG*


Subsidi bahan bahan minyak (BBM) dipangkas, subsidi LPG 3 kg semakin membengkak. Tahun 2015 APBN mengalokasikan subsidi LPG 3 kg sebesar Rp 28,3 triliun. Pertumbuhan konsumsi LPG 3 kg cukup tinggi, yakni 15 persen per tahun. Untuk mengantisipasi kelangkaan, pemerintah menaikkan subsidi LPG 3 kg menjadi 5,766 juta ton, meningkat dibandingkan realisasi tahun 2014 sebesar 4,988 juta ton.

Peningkatan pesat konsumsi LPG 3 kg dipicu oleh harga riilnya yang terus turun sebagai akibat pemerintah tak pernah menaikkan harga LPG bertabung hijau. Fee atau marjin penjualan dari tingkat SPBG, agen, hingga pangkalan tak pernah dinaikkan. Semua membisu, tidak pernah berkicau meminta kenaikan fee atau margin. Padahal, dalam keadaan normal niscaya keuntungan mereka tergerus oleh laju inflasi yang lumayan tinggi.

Mengapa keganjilan itu tak pernah ada yang mengusik? Apalagi kalau bukan praktik mafia yang sudah amat berkarat. Semua pihak diuntungkan, buat apa ribut.

Tim memperoleh informasi dan dokumen yang menunjukkan tarif filling fee untuk SBPE sebesar Rp 300 per kg sejak muncul bisnis ini sampai sekarang. Usut punya usut, terjadi permainan dalam bisnis LPG 3 kg ini.

Oknum Pertamina dan seluruh pelaku bisnis LPG 3 kg membagi-bagi rente dalam bentuk sisa LPG. Setiap tabung kosong sebetulnya masih menyisakan sekitar 5 persen sampai 10 persen LPG. Namun Pertamina menghitung setiap tabung yang kosong tetap diisi penuh 3 kg. Bayangkan berapa juta tabung setahun.

SBPE memperoleh LPG dari depo Pertamina. Berapa persisnya LPG yang ada di dalam truk tangki LPG untuk dikirim ke SPBE? Hanya Pertamina yang tahu. Tidak ada pihak lain yang boleh mengukur ulang. Pertamina melarang pengukuran ulang di SPBE dan melarang SPBE memiliki alat ukur. Pemilik SPBE yang sudah kadung membeli alat ukur, yang kira-kira seharga Rp 5 miliar, terpaksa gigit jari dan akhirnya menjual kembali alat ukur itu.

elpiji

Timbangan adalah salah satu alat vital dalam transaksi perdagangan. Jika mempermainkan timbangan sudah mendarah daging, sistemik, dan masif, maka tunggu saja kehancuran peradaban.

* Dicuplik dari Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Nasional, Rekomendasi Akhir: Memperkokoh Kelembagaan sector Migas Indonesia, Jakarta, 13 Mei 2015, hal. 30.

Ketimpangan Ekonomi Antar Pulau


Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2015 sebesar 4,7 persen, turun cukup tajam dibandingkan dengan triwulan IV-2015 maupun keseluruhan tahun 2014 sebesar 5,0 persen.

Kinerja paling buruk dialami Kalimantan yang pada triwulan I-2015 hanya tumbuh 1,1 persen. Penurunannya pun paling tajam dibandingkan pertumbuhan tahun 2014 sebesar 3,2 persen. Berarti merosot sebesar 210 basis poin.

Terburuk kedua adalah Sumatera. Pada triwulan I-2015 Sumatera hanya tumbuh 3,5 persen, turun 120 basis poin dibandingkan tahun 2014 yang tumbuh 4,7. Maluku dan Papua di urutan ketiga terburuk dengan pertumbuhan 3,7 persen pada triwulan I-2015, turun sebesar 60 basis poin dari tahun 2014 sebesar 4,3 persen.

Ketiga pulau atau kelompok pulau itu tumbuh di bawah rerata nasional.

Jawa mengalami penurunan paling kecil dari 5,6 persen tahun 2014 menjadi 5,2 persen pada triwulan I-2015, namun masih lumayan jauh lebih tinggi (50 basis poin) dari rerata nasional yang 4,7 persen.

Hanya Sulawesi dan Nusa Tenggara (Bali, NTB, dan NTT) yang menikmati kenaikan pertumbuhan, yakni dari 6,9 persen menjadi 7,3 persen untuk Sulawesi dan dari 5,9 persen menjadi 8,9 untuk Nusa Tenggara. Nusa Tenggara menikmati kenaikan tertinggi sebesar 300 basis poin. Namun, karena keduanya hanya menyumbang masing-masing sebesar 5,7 persen dan 3,0 persen terhadap nasional, dampaknya tidak signifikan untuk menyangga pertumbuhan ekonomi nasional.

map

Perlu dicermati dengan seksama fenomena provinsi-provinsi yang memiliki kekayaan alam cukup melimpah. Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Papua, Riau, Kalimantan Timur, dan Aceh mengalami pertumbuhan di bawah rerata nasional pada tahun 2014. Juga kerap pada tahun-tahun sebelumnya. Status otonomi khusus untuk Aceh dan Papua belum mampu mengakselerasikan pertumbuhan di sana. Belakangan Kalimantan Timur juga menuntut otonomi khusus.Bukannya kemakmuran yang mereka nikmati, melainkan harus menanggung kerusakan alam yang parah.

Keadilan harus segera ditegakkan.

pdrb

l

Blog at WordPress.com.

Up ↑