RI di Masa Menentukan


Kebijakan Industrial Penting untuk Memperbaiki Struktur Ekonomi

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus, Kepala Ekonom dan Riset UOB Indonesia Enrico Tanuwidjaja, pengajar ekonomi dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Halim Alamsyah (kiri ke kanan) menjadi pembicara dalam diskusi panel ekonomi Kompas di Jakarta, Rabu (6/12). Diskusi bertema ”Meningkatkan Pertumbuhan Berkualitas 2018”.
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus, Kepala Ekonom dan Riset UOB Indonesia Enrico Tanuwidjaja, pengajar ekonomi dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Halim Alamsyah (kiri ke kanan) menjadi pembicara dalam diskusi panel ekonomi Kompas di Jakarta, Rabu (6/12). Diskusi bertema ”Meningkatkan Pertumbuhan Berkualitas 2018”.

JAKARTA, KOMPAS — Tanpa strategi inovatif, Indonesia akan selalu tumbuh di bawah potensinya. Padahal, untuk sejahtera dan menjawab tantangan pada masa depan, Indonesia perlu tumbuh di atas 6 persen. Kebijakan pada masa-masa ini menjadi krusial sebab akan menentukan masa depan bangsa.

”Cara-cara lama tidak bisa digunakan untuk menjawab tantangan sekarang dan masa depan. Perumusan kebijakan publik dewasa ini perlu semakin inovatif. Tantangan semakin tidak mudah. Ada revolusi digital pula,” kata Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Halim Alamsyah dalam diskusi panel ekonomi Kompas di Jakarta, Rabu (12/6).

Hadir pula sebagai panelis dalam diskusi tersebut Wakil Presiden Senior Strategi Komunikasi dan ekonom UOB Indonesia, Enrico Tanuwidjaja; pengajar Ekonomi Universitas Indonesia, Faisal Basri; dan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami tren pelambatan dalam beberapa dasawarsa. Pada era 1970-an, pertumbuhan ekonomi rata-rata 8 persen per tahun. Tahun 1990-an, pertumbuhannya rata-rata 7 persen per tahun. Selanjutnya, pada era 2000-an, lajunya melambat menjadi rata-rata 6 persen per tahun. Sejak 2012 sampai sekarang, rata-rata 5 persen per tahun.

Dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 persen per tahun, Indonesia akan menghadapi sejumlah persoalan pelik dan saling terkait pada masa mendatang. Persoalan itu di antaranya masuk dalam perangkap negara berpendapatan menengah.

Indonesia juga akan memasuki negara dengan populasi berusia tua sebelum penduduknya kaya, yakni tahun 2030-an. Penciptaan lapangan kerja juga tidak akan mampu menyerap tambahan tenaga kerja baru di pasar tenaga kerja, yakni 2 juta-3 juta orang per tahun.

Persoalannya, kata Halim, struktur perekonomian nasional menjerat Indonesia sehingga tak mungkin tumbuh 6 persen atau lebih. Padahal, potensinya besar.

Setiap kali pertumbuhan ekonomi mengarah ke 6 persen atau lebih, secara otomatis Indonesia menciptakan kerentanannya sendiri. Kerentanan yang dimaksud adalah melebarnya defisit transaksi berjalan hingga lebih kurang 3,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Konsekuensinya, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS tertekan, inflasi merangkak naik, dan suku bunga terdorong ke atas. Dalam kondisi ini, pertumbuhan ekonomi mau tak mau harus turun, kemudian memasuki masa stabilisasi, lantas menuju pemulihan pertumbuhan ekonomi.

”Demikian seterusnya. Saya rasa siklus ini tidak akan putus tanpa strategi baru,” ujar Halim.

Defisit transaksi berjalan merupakan persoalan struktural di Indonesia. Penyebabnya antara lain impor migas besar dan ekspor yang masih berorientasi pada komoditas sumber daya alam. Neraca jasa juga menjadi titik lemah karena konsisten defisit.

Selain itu, industri barang modal dan bahan penolong belum berkembang. Dengan demikian, setiap kali pertumbuhan ekonomi meningkat, impor barang modal dan bahan penolong juga membengkak.

Kebijakan industrial yang fokus dan tepat, menurut Halim, merupakan salah satu kunci untuk memperbaiki struktur tersebut. Dalam konteks keluaran jangka menengah-panjang, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prasyarat utama. Untuk itu, eksekusinya harus dilakukan mulai dari sekarang. Adapun untuk meningkatkan devisa, peningkatan pariwisata dan pengembangan kualitas tenaga kerja Indonesia (TKI) sangat bisa dikerjakan.

Halim menggambarkan, selama 10 tahun terakhir, total arus modal dalam bentuk portofolio lebih kurang 10 miliar dollar AS per tahun. Adapun investasi langsung bersih berkisar 11 miliar dollar AS-12 miliar dollar AS per tahun.

Jika pariwisata dan remitansi TKI ditingkatkan, Indonesia bisa memperoleh devisa 35 miliar dollar AS. Jika PDB Indonesia sekitar 1 triliun dollar AS, defisit transaksi berjalan 3,5 persen terhadap PDB masih bisa dibiayai oleh devisa tersebut.

”Kalau kita mampu mendorong arus modal masuk, baik jangka pendek maupun panjang, pariwisata, dan remitansi TKI, kita masih bisa tumbuh ke arah 7 persen meskipun defisit transaksi berjalan mencapai 3,5 persen,” ujar Halim.

Kerjakan agenda

Enrico mengatakan, untuk memperbaiki struktur perekonomian nasional, pemerintah sebaiknya mengerjakan agenda jangka pendek. Agenda itu, misalnya, meningkatkan remitansi TKI dan mendorong pariwisata.

Filipina, dengan 95 juta penduduk, mendapat remitansi dari tenaga kerjanya di luar negeri sekitar 20 miliar dollar AS. Sementara Indonesia dengan penduduk 260 juta jiwa, remitansi TKI-nya pada 2016 sebesar 8,85 miliar dollar AS.

Dalam konteks itu, bank sentral di Filipina berperan memastikan nilai tukar peso Filipina secara bertahap terdepresiasi, tetapi stabil. Dengan demikian, dinamikanya terprediksi.

Pembangunan infrastruktur sebagaimana prioritas pemerintah, menurut Enrico, menjadi kunci perbaikan struktur perekonomian nasional. ”Ini sudah pada jalur yang benar,” katanya.

Ditanya soal pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih rendah dari sebelumnya, Enrico berpendapat, hal itu adalah normal yang baru. Namun, dalam hal Indonesia, pelambatan pertumbuhan ekonomi bukan normal baru. ”Sebab, dengan potensi yang dimiliki, Indonesia bisa tumbuh lebih tinggi lagi,” ujar Enrico.

Heri menekankan, pemerintah mesti fokus meningkatkan pertumbuhan industri manufaktur sebab sektor ini penyumbang terbesar PDB, yakni sekitar 20 persen. Namun, pertumbuhan industri manufaktur konsisten melambat dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, pertumbuhannya di bawah pertumbuhan ekonomi. ”Ini yang potensial ditingkatkan,” kata Heri.

Dalam rangka mengembangkan industri dalam negeri, ucap Heri, belanja barang pemerintah sebaiknya didesain untuk membeli produk domestik. Strateginya bisa melalui penerapan nontariff measures untuk menghindari tudingan hambatan nontarif. ”Ini akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan investasi,” ujarnya.

Sementara Faisal berpendapat, perbaikan sektor industri dalam agenda perbaikan struktural perekonomian nasional merupakan keharusan. Kebijakan industrial saat ini tidak jelas.

Ia menyarankan pemerintah agar fokus pada empat prioritas, yakni industri makanan dan minuman, kimia dan farmasi, optik- komputer-elektronika, dan alat angkut yang harus mulai disiapkan untuk berbasis listrik. (LAS)

Sumber: https://kompas.id/baca/utama/2017/12/07/ri-di-masa-menentukan/

Faisal Basri Kritik ‘Kawin Paksa’ Holding BUMN Tambang


Setyo Aji Harjanto , CNN Indonesia | Selasa, 28/11/2017 15:39 WIB
Faisal Basri Kritik 'Kawin Paksa' Holding BUMN TambangEkonom Universitas Indonesia, Faisal Basri menganggap Inalum tidak cocok menjadi perusahaan induk (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pertambangan. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CNN Indonesia — Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri menganggap, PT Indo Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum tidak cocok menjadi perusahaan induk (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pertambangan.

Inalum nantinya menaungi PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk dan PT Timah (Persero) Tbk.

Faisal Basri menilai, Inalum tidak cocok karena perusahaan tersebut bergerak di bidang Industri atau hilir bukan bergerak di bidang tambang (hulu).

“Jadi ini mah kawin paksa namanya. Ini bukan zaman Siti Nurbaya, jadi ini argumennya enggak ada yang lain, kecuali dia 100 persen milik negara kok. Ini maksa banget menurut saya,” jelas Faisal dalam acara Menakar Untung Rugi Holding BUMN, Jakarta (27/11).

Ia menambahkan, hal ini terkesan dipaksakan karena Inalum memiliki struktur pasar yang berbeda dengan perusahaan tambang yang dibawahinya. Menurut Faisal, struktur pasar dari alumunium, alumina, bauksit, dan batu bara tidak dapat disamakan.

“Batu bara orientasinya ekspor dan dalam negeri, alumunium juga orientasinya ekspor dan dalam negeri, bauksit sebagian besar diekspor. Jadi struktur pasarnya beda. Kalau dipaksakan jadi aneh,” terangnya.

Menurut Faisal, sebaiknya Inalum disinergikan dengan industri yang bergerak di hilir, seperti dengan industri yang memanfaatkan hasil alumunium, contohnya industri pesawat dan mobil.

Holding BUMN tambang efektif berlaku pada 29 November 2017 mendatang setelah pengalihan saham pemerintah pemerintah pada Bukit Asam , Antam dan Timah ke Inalum.

Faisal mengimbau pemerintah harus memiliki acuan yang jelas dalam membentuk Holding BUMN.

“Walaupun tidak ada kewajiban, alangkah baiknya diuji secara akademik, kemudian best practice dilaksanakan dengan baik. Lebih baik konsepnya jelek tapi konsisten, daripada bagus tapi tidak konsisten,” terang Faisal. (gir)

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171128103700-85-258549/faisal-basri-kritik-kawin-paksa-holding-bumn-tambang/

 

Kritik Faisal Basri Soal Target Pajak dan Kondisi Ekonomi


fb
Ari Saputra/detikcom

Senin 30 Oct 2017, 12:42 WIB

Eduardo Simorangkir – detikFinance

Jakarta – Tahun ini target penerimaan pajak pemerintah adalah Rp 1.307,6 triliun, dan tahun depan akan dinaikkan menjadi Rp 1.385,9 triliun. Target ini dinilai ketinggian.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengatakan target pajak yang telah dicanangkan pemerintah sangat tidak masuk akal.

Target penerimaan pajak yang terlalu tinggi di tengah rasio pajak (tax ratio) Indonesia yang terus turun, menunjukkan betapa lemahnya database perpajakan yang dimiliki pemerintah.

“Ingin didorong spending berbasis pajak tapi unfortunatelylingkungan strategisnya sedang buruk. Betapa lemahnya database perpajakan itu,” katanya dalam Seminar Reformasi Pajak di Plaza Mandiri, Jakarta, Senin (30/10/2017).

Lingkungan strategis yang buruk tersebut dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus melambat dari tahun ke tahun. Dan di saat yang bersamaan, rasio pajak juga terus turun.

Tax ratio harusnya enggak boleh berubah. Tapi penerimaan pajak relatif turun, padahal ingin digenjot,” ujarnya.

Faisal juga menyatakan soal masih rendahnya angka penyaluran kredit perbankan di Indonesia. Persentasenya baru 46,7% dari PDB. Padahal di negara lain sudah berada di atas 100%.

“Dibanding negara-negara lain yang sudah di atas 200%, kita masih 40%-an. Mudah-mudahan dengan adanya fintech bisa naik, setidaknya mendekati 60% seperti sebelum krisis. Sehingga laporan bisa lebih akurat,” tutur Faisal.

Dari sisi neraca perdagangan, ekspor dan impor Indonesia juga masih menunjukkan penurunan terhadap PDB. Angka ekspor dan impor yang menurun tersebut juga menyumbang menurunnya basis pajak.

“Dan kita satu-satunya negara di dunia yang turun. Jadi taxable base-nya menurun, baik ekspor atau impor. Ekspor turun dari 29% ke 19%, impor turun dari 24% ke 18%. Itu sudah terjadi selama 16 tahun terakhir secara konsisten turun terus. Mungkin ada selundupan (enggak bisa dipajakin),” sambungnya.

Indikator lainnya yang menunjukkan pelemahan sumber penerimaan adalah masih besarnya angka pekerja informal di Indonesia yang notabene tak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Jumlahnya mencapai 70% sehingga hanya 30% yang bisa menjadi objek pajak.

“Jadi 70% masyarakat Indonesia itu extreme poor, moderate poor, dan vulnerable, yang hampir pasti enggak punya NPWP. Jadi kelas menengah sampai ke economy secure itu hanya 30% yang feasible dipajakin,” ungkapnya.

Faisal menambahkan, pembangunan infrastruktur hingga penugasan ke BUMN terkait proyek-proyek nasional berpotensi mengurangi penerimaan pajak.

“Harga BBM subsidi tidak dinaikkan. Padahal harga minyak sudah 4 bulan naik. Dan menurut Perpres, 3 bulan sekali ditinjau. Tapi subsidinya tidak naik di APBN, tapi ditanggung ke Pertamina. Demikian juga BBM satu harga di seluruh Indonesia. Untuk Papua saja sudah rugi Rp 800 miliar. Semua ditanggung Pertamina, Pertamina untungnya melorot, akhirnya pajak perusahaan dan kontribusi ke negara melorot,” papar Faisal.

“PLN juga sudah 2 tahun tarif listrik tidak naik. Harga energi primer naik. Keuntungan turun, pembayaran PPh 2 BUMN besar ini melorot. Jadi basis pajaknya dibikin kerdil oleh pemerintah sendiri. Ini yang kita tidak sadari,” tambahnya.

Penerimaan pajak pun akhirnya terus berkurang seiring dengan memburuknya lingkungan strategis yang menjadi objek kena pajak tersebut. Meskipun pernah mencapai 107%, namun hal itu lebih dikarenakan adanya melonjaknya harga komoditas. Namun di dua tahun terakhir, penerimaan melorot hingga ke angka 82%. Bahkan di 2016, realisasi tanpa tax amnesty itu hanya 74%.

“Jadi bukan sebetulnya salah dari pajak. Tapi ambisi yang terlalu menggebu. Dan semua menteri sekarang memberikan justifikasi bahwa Pak Jokowi benar, bukan malah mengingatkan. Jadi kesehatannya mandek. Ekonomi tumbuh 5%. Padahal yang stanting ada 27,2%, yang berat badan di bawah usia masih sekian belas persen. Masih ada 9,2% bayi yang lahir di bawah standar. Bagi saya itu lebih penting daripada infrastruktur, karena memanusiakan manusia. Kasihan jadinya pajaknya,” tukasnya. (eds/wdl)

Sumber: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3705608/kritik-faisal-basri-soal-target-pajak-dan-kondisi-ekonomi

 

Mengapa Ekonomi Indonesia Bisa Bertahan di saat Ekonomi Dunia Anjlok?


indonesiaexpat.biz
indonesiaexpat.biz
ANDRI DONNAL PUTERA
Kompas.com – 09/11/2017, 13:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Menguatnya kondisi perekonomian di Indonesia secara umum belakangan ini dilihat tidak terlalu terpengaruh dengan kondisi ekonomi dunia yang sedang dilanda sejumlah masalah.

Bahkan, ada pandangan bahwa ekonomi Indonesia hebat karena tidak menerima dampak dari kondisi ekonomi global.

Namun, apakah hal itu benar? Menurut ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri, ekonomi Indonesia belum bisa dibilang hebat.

“Kenapa ekonomi dunia anjlok, Indonesia tidak anjlok? Karena sektor keuangan kita masih cetek, bukan karena kita hebat,” kata Faisal usai menghadiri acara MNC Sekuritas di Ambhara Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (9/11/2017).

(Baca: Faisal Basri: Tolong Pemerintah Jangan Grasak Grusuk Bikin Kebijakan)

Faisal menjelaskan, memang ada penurunan sedikit yang merupakan pengaruh dari kondisi ekonomi dunia, namun tidak terlalu signifikan. Sementara, jika nantinya ekonomi dunia membaik, Indonesia juga belum tentu bisa merasakan keuntungannya secara langsung.

Menurut Faisal, hal itu dikarenakan 70 persen ekspor dari Indonesia merupakan ekspor komoditi. Sedangkan, jika ekspornya adalah manufaktur, baru bisa merasakan langsung manfaatnya karena produk manufaktur lebih cepat laku dalam perdagangan dunia.

“Jadi, untuk lebih kompatibel, naikkan industri manufakturnya, dorong ekspor industri manufakturnya, perkuat industri manufakturnya,” tutur Faisal.

Dia turut menambahkan bahwa pemerintah Indonesia perlu membenahi sektor keuangan dengan fokus pada financial deepeningdan memperkuat sektor-sektor industri.

Hal ini sejalan dengan produk manufaktur yang dianggap lebih laku dalam perdagangan dunia dan merupakan hasil dari sektor industri.

“Tidak ada negara yang bisa kompatibel dengan dunia, menikmati keuntungan dari perdagangan dunia, kalau manufakturnya lemah. Kalau manufaktur kuat, keuntungannya ada dua, gains from trade dan additional gains from trade. Ada keuntungan ekstra karena ada perdagangan intraindustri,” ujar Faisal.

 

Sumber: ekonomi.kompas.com/read/2017/11/09/133038626/mengapa-ekonomi-indonesia-bisa-bertahan-di-saat-ekonomi-dunia-anjlok

 

***

Rekomendasi bahan bacaan untuk financial deepening Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga:FINANCIAL DEEPENING IN INDONESIA

g1

g2

[Ditambahkan pada 11 November 2017, pk.20:51]

 

 

Target Devisa Wisata Dikhawatirkan Tidak Tercapai


Kompas, 2 November 2017, hal. 19

JAKARTA, KOMPAS — Target pemerintah untuk bisa mengantongi devisa Rp 280 triliun dari sektor pariwisata dikhawatirkan tidak tercapai. Hal ini dikarenakan banyak warga Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri, baik untuk liburan, ibadah, maupun keperluan lainnya.

“Jika banyak devisa yang keluar, tentu jumlah bersih devisa yang terkumpul tidak terlalu besar,” kata pengamat ekonomi Faisal Basri dalam Indonesia Tourism Outlook 2018 yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata di Jakarta, Rabu (1/11).

Faisal mengatakan, upaya yang dilakukan para penggiat pariwisata tidak sejalan dengan keinginan pemerintah. Misalnya, saat ini banyak pameran perjalanan diselenggarakan. Pameran perjalanan itu memungkinkan orang mendapatkan tiket ke luar negeri dengan mudah. “Bahkan, bahasa promosi yang dipakai adalah bahasa yang mendorong orang untuk ke luar negeri. Misalnya, tiket ke Thailand lebih murah daripada ke Bali. Tiket ke Jepang lebih murah daripada ke Papua,” kata Faisal.

Dengan banyaknya orang ke luar negeri, maka sisa devisa yang terkumpul, menurut Faisal, hanya sekitar 6 miliar dollar AS atau sekitar Rp 81 triliun (dengan kurs Rp 13.500. “Sementara menurut perhitungan saya, jumlah devisa yang terkumpul pada tahun 2019 hanya sekitar Rp 200 triliun, bukan Rp 280 triliun. Hal ini karena kita tidak bisa mengendalikan angka kunjungan turis asing. Ada banyak faktor yang memengaruhinya,” kata Faisal.

Faisal mengatakan, dengan dijadikannya pariwisata sebagai sektor unggulan untuk pertumbuhan, ada banyak sektor lain yang ikut terdongkrak. Misalnya, sektor transportasi, hotel, restoran, dan hospitality (jasa kenyamanan). Sektor transportasi seperti pesawat terbang dan kereta api juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.

Dia mengusulkan agar pemerintah memperhatikan generasi milenial yang menempatkan berlibur sebagai cita-cita utama. “Ciptakan destinasi wisata baru yang menarik bagi mereka dan permudah akses ke sana. Jumlah mereka cukup besar, 78 juta orang,” ujar Faisal.

Senior Vice President of Government and Industry Affairs World Travel and Tourism Council Helen Marano mengatakan, sektor pariwisata memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap pertumbuhan dunia. Pariwisata juga telah menciptakan lapangan kerja hingga 292 juta pekerjaan di dunia. “Pariwisata tidak akan mati. Bahkan, isu terorisme tidak bisa menghentikan orang untuk berlibur. Saat ini ada 1,2 miliar turis yang berlibur di seluruh dunia,” kata Marano.

Dia mengatakan, yang menjadi tantangan dalam pengembangan pariwisata adalah perubahan iklim, berkurangnya destinasi, dan penggerusan terhadap pariwisata.

Head of Destination Marketing Asia Pacific TripAdvisor Sarah Mathew mengatakan, Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Sementara Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, tantangan terbesar adalah mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan. “Nilai kita untuk sektor ini masih rendah,” kata Arief. (ARN)

Faisal Basri: Pemerintah Perlu Genjot Belanja Turis Asing


turis-asing
Turis Asing – Setkab.go.id
 finansial.bisnis.com, 1 November 2017, 16:57 WIB
Oleh : Amanda Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah diharapkan mulai beranjak untuk mengejar peningkatan kualitas dari sisi konsumsi wisatawan mancanegara (wisman) dari kuantitas yang selama ini terus digenjot.

Pasalnya, data Bank Indonesia mencatat konsumsi per kapita terus menunjukkan penurunan sejak 2016 menjadi US$1.035 dari US$1.099 pada 2015. Sebaliknya, angka sementara pada 2017 senilai US$1.011.

“Selama dua tahun terakhir, pengeluaran wisman ketika berlibur di Indonesia terus turun. Secara kuantitas memang ada peningkatan kunjungan, tetapi secara kualitas justru pengeluaran mereka turun,” kata Ekonomi Faisal Basri di Jakarta, Rabu (1/11/2017).

Faisal Basri menilai penurunan pengeluaran wisman tersebut bersumber dari tingginya kunjungan wisman China selama dua tahun terakhir. Posisi China mulai merajai portofolio pariwisata Tanah Air sejak 2016, yang sebelumnya dipegang oleh Singapura.

Faisal merinci pengeluaran per kapita wisman China hanya US$900-US$1.000. Angka itu masih jauh di bawah wisman asal Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia yang rata-rata berada di angka US$1.000-US$2.000.

Tak hanya itu, periode menginap wisatawan asal China relatif lebih singkat jika dibandingkan dengan wisman pada umumnya. Untuk itu dia menyarankan pemerintah melakukan diversifikasi pangsa pasar wisman dan tidak lagi tergantung pada pasar China.

“Harusnya strategi mulai diubah dengan membidik pasar Eropa, Australia, dan Jepang karena mereka terkenal sangat loyal ketika berlibur ke Indonesia. Dari segi deregulasi, saya rasa sudah cukup memfasilitasi turis untuk masuk ke Indonesia,” tukasnya.

Padahal, setahun terakhir pemerintah cukup gencar membidik turis China untuk berkunjung ke Indonesia. Bahkan, penerbangan charter ke Indonesia mulai masuk hingga ke kota tier dua di China misalnya Hangzhou, Wuhan, Fuzhao, dan Guiyang.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisman sepanjang Januari-September 2017 mencapai 10,46 juta atau naik 25,05% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Untuk tahun ini, saya optimis jumlah kunjungan wisman hanya mencapai 13 juta dari target tahun ini yakni 15 juta. Tapi untuk 2018 dan 2019, Indonesia akan diuntungkan dari perbaikan ekonomi dunia sehingga target sebanyak 20 juta wisman bukanlah sebuah mimpi lagi,” katanya.

Selain menggenjot wisman, Faisal juga menyebutkan pemerintah seharusnya tidak mengabaikan potensi wisatawan nusantara (wisnus) dalam mendongkrak kontribusi pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi domestik.

Sepanjang Januari-Agustus 2017, Kementerian Pariwisata mencatat jumlah kunjungan wisnus sebanyak 199,8 juta atau sudah mencapai 75% dari target yang ditetapkan tahun ini yakni 265 juta wisnus.

“Dari data yang saya kompilasi, sudah ada 78 juta masyarakat Indonesia yang siap untuk berlibur. Angka itu adalah 30% dari total populasi Indonesia yang masuk ke kelas menengah. Pemerintah harus cepat mengambil kesempatan ini karena mereka juga menjadi pasar potensial bagi pasar outbound,” tuturnya.

Meski jumlah kunjungan wisman ke Indonesia secara nilai masih cukup besar, tapi dia mengungkapkan pertumbuhan masyarakat Indonesia yang bepergian ke luar negeri juga signifikan.

Bahkan, Bank Indonesia sempat merilis dalam laporannya bahwa jumlah dan belanja turis Indonesia ke luar negeri diproyeksikan meningkat sehingga penerimaan netto diperkirakan menembus US$56 miliar pada 2019.

 

Editor : Fajar Sidik
Sumber: http://bit.ly/2gWJeRe

Faisal Basri: Pariwisata sebagai Jalan Keluar Ekonomi Bangsa


viva.co.id, Kamis, 2 November 2017 | 11:16 WIB

Ririn Aprilia

VIVA – Setelah ditetapkan sebagai salah satu leading sector oleh Presiden Joko Widodo sektor pariwisata kian pesat. Pada tahun 2018 dan 2019 pertumbuhan dan perkembangan dunia pariwisata diprediksi semakin meroket bertambah baik dan menjadi kebangkitan pariwisata Indonesia.

Hal tersebut disampaikan pengamat ekonomi Faisal Basri dalam acara Indonesia Tourism Outlook 2018 yang diinisiasi Forum Wartawan Pariwisata (Forwapar) di Grand ballroom DoubleTree by Hilton Jakarta, Rabu 1 November 2017.

“Tidak hanya dari negara Amerika atau Eropa tetapi juga dari hampir semua wilayah dunia. Baik di negara maju atau negara berkembang. Termasuk Indonesia. Kondisi ini sangat baik, hampir sudah tidak terjadi di dunia selama 10 tahun terakhir,” ujar Faisal Basri saat menyampaikan paparannya di Indonesia Tourism Outlook, Rabu 1 November 2017.

Dirinya juga menyebut, pariwisata adalah jalan keluar atas ekonomi bangsa. Di saat banyak komoditas melemah, termasuk oil and gas, coal atau batubara, pariwisata makin melejit. “Jalan keluarnya ada di pariwisata dan kelautan yang potensinya semakin terbuka lebar,” katanya.

Lantas apa upayanya untuk bisa survive? Pemilik nama lengkap Faisal Batubara itu menjawab, harus ada upaya perubahan mindset, jangan lagi mengurus dan fokus hal-hal kecil. Misalnya perdebatan soal bebas visa. Karena dibanding kerugian akibat biaya visa yang hilang, keuntungan akan didapat dari mudahnya proses bagi calon wisatawan berkunjung.

“Yang harus dilakukan ialah melakukannya dengan tepat dan pengawasan baik. Tourism punya peran untuk menyebar pertumbuhan yang lebih merata di Indonesia yang kondisi geografisnya khas dan sangat luas. Semua bisa berubah total dengan wisata,” ujarnya.

Kata Faisal, tantangan pemerintah yang utama bagaimana mengajak warga negara Indonesia sendiri bisa berkunjung dan berwisata ke wilayah Indonesia sendiri. Buat orang Indonesia berwisata nyaman di negaranya sendiri. Karena sekitar 78 Juta WNI siap untuk berwisata. Kata Faisal, jangan kalah perkembangan dengan negara-negara lain yang berlomba meningkatkan layanan untuk wisatawan Indonesia.

”Contohnya saja di Jepang saat ini sudah banyak bangun Mushala dan fasilitas yang ramah Indonesia lainnya. Kita harus membenahi itu dan kesadaran lingkungan yang semakin dirasakan dan dijaga oleh masyarakat sekitar lokasi wisata harus terus dikampanyekan, sehingga pariwisata kita terus menjadi lebih baik,” tambahnya.

Menteri Pariwisata menjadi Keynote Speaker dalam acara Indonesia Tourism Outlook: Prospek dan Persoalan Pariwisata di Indonesia yang diselenggarakan oleh Forwapar (Forum Wartawan Pariwisata Indonesia) di Double Tree by Hilton, Jakarta (1 November 2017).

Nara sumber lain, Faisal Basri, Senior Vice President WTTC Helen Marano, dan Sarah Matthew dari TripAdvisor.. Menpar menjabarkan Kebijakan Pengembangan Pariwisata Indonesia yang mencakup Marketing Performance, Digital Tourism, and Investment Opportunity.

Menpar Arief Yahya memaparkan masalah dan solusi dalam pengembangan Pariwisata Indonesia. Pertama promosi yaitu mengintensifkan penggunaan digital tourism. “Kita harus berubah, karena saat ini terjadi 3 revolusi, 3T (Telecommunication, Transportation, Tourism). digital tourism revolution is a natural revolution, we must adapt or die!” katanya.

Kedua, lanjut Menpar Arief, destinasi, environmental sustainability, ranking Indonesia masih buruk. Dalam pertemuan dengan Helen Marano, Senior Vice President WTTC, Menpar berharap untuk mendapatkan masukan benchmarking dari negara lain melalui WTTC dalam mengatasi masalah-masalah environmental sustainability.

Ketiga, ungkap Menpar Arief, kelembagaan, de-regulasi. Di Indonesia terdapat 42.000 peraturan. Maka dari, deregulasi sangat penting. “Yang sudah dilakukan: ease of entering Indonesia; visa free, pencabutan Clearance Approval for Indonesia Territory (CAIT) Policy, pencabutan asas cabotage,” jelasnya.

Lalu, lanjut Arief Yahya, harus dibuat Ease of Doing Business (FDI) yaitu 10 Bali Baru, KEK. “Harus diakui, kalau kita ingin hasil yang luar biasa, harus mengguanakan cara yang tidak biasa!” ujarnya.

Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya juga memaparkan perkembangan pariwisata Indonesia terkini dimana jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sampai Indonesia pada Agustus 2017 mencapai 1,35 juta wisman.

Dengan capaian ini optimis target 15 juta wisman akhir tahun 2017 akan terlampaui. “Pertumbuhan pariwisata Indonesia sangat tinggi mencapai 25,6 persen dari Januari hingga Agustus 2017. Indonesia masuk daftar top 20 in the world,” kata Arief Yahya.(webtorial)

Sumber: http://www.viva.co.id/berita/nasional/973505-faisal-basri-pariwisata-sebagai-jalan-keluar-ekonomi-bangsa

Government Criticized for Tardiness in Revitalizing Old Sugar Factories


  • Stefani RibkaThe Jakarta Post

Jakarta | Thu, September 28, 2017 | 12:29 pm

Government criticized for tardiness in revitalizing old sugar factoriesUniversity of Indonesia economist Faisal Basri (from right), Indonesian Employers Association (Apindo) public policy chairman Danang Giriwardana, Refined Sugar Industry Users Forum coordinator Dwiatmoko Setiono and Apindo executive director Agung Pambudhi speak at a discussion titled ‘Sugar Auction: Solution or Distortion?’ in Jakarta on Sept. 27. (JP/Stefani Ribka)

The government is being criticized by some for its tardiness in revitalizing 53 state-owned sugar factories with low productivity.

The country’s lackluster sugar industry has led to a reliance on sugar imports.

“The slow revitalization is the root problem in the sugar industry today,” said University of Indonesia economist Faisal Basri in Jakarta recently.

“The government needs to solve the root of the problem. Our sugar factories aren’t efficient because they are very old,” he said during a discussion on sugar issues organized by the Indonesian Employers Association.

Most of the sugar factories in Indonesia were established during the Dutch colonial era in 1930s, when Indonesia was the world’s second largest sugar exporter.

Now, it is the world’s fifth largest sugar importer, Trademap data shows.

The old factories lead to high production costs that push up sugar prices, Faisal said, adding that the household sugar price in Indonesia was set at Rp 12,500 per kg, higher than the Rp 7,000 per kg and Rp 6,500 per kg in Malaysia and Thailand, respectively.

The State-Owned Enterprises Ministry claims the revitalization process is happening, with Rp 4.6 trillion set aside from the budget to renovate factories.

“[The government allocates] trillions of rupiah [to revitalize them every year] but we don’t know where all of the money goes,” Faisal said. Indonesia has 66 factories that produce household sugar, 53 of which are owned by the state. (bbn)

Source: http://www.thejakartapost.com/news/2017/09/28/government-criticized-for-tardiness-in-revitalizing-old-sugar-factories.html

 

Public consumption attitude changing: Statistics agency


antaranews.com, 13th August 2017 | 990 Views
Jakarta (ANTARA News) – The head of Indonesias Central Bureau of Statistics, Suhariyanto, stated that public consumption behavior has changed from common commodities to those connected with leisure activities.

“Consumption for leisure activities has risen, showing that the public has started thinking about lifestyle,” he said at a discussion at the ministry of communication and informatics here on Saturday.

He explained that commodities included in the leisure activities include hotels, restaurants, places of recreation, and cultural activities.

“Therefore, it has shifted from non-leisure to leisure consumption,” he noted.

People with fixed income tend to go for vacation and recreation, as shown by a lot of destinations offering cheap leisure commodities.

“Indeed, there has been a shift there. It is not clear if it is part of lifestyle or because they are bored and want to take a break,” Suharyanto remarked.

Economic observer Faisal Basri stated on the occasion that there has indeed been a shift in consumption pattern due to the change in the lifestyle of the upper-middle class of the society that covers 60 percent of the community.

The upper-middle class tends to develop fondness for tourism activities as seen from the added value of transportation sector, warehousing, and growth of hospitality.

“The number of domestic air passengers has grown by 10.22 percent (Jan to June 2017). That is also consumption. Railway passengers have also grown quite high at 8.53 percent (Jan to June 2017),” he revealed.

According to data, the number of foreign tourists to the country grew 22.42 percent in the first semester this year compared to the same period last year.(*)

Blog at WordPress.com.

Up ↑