Faisal Basri Anggap Keliru Revisi UU BI karena Fiskal yang Bermasalah


Katadata.co.id | | 3 September 2020 | 13:50

Penulis: Agatha Olivia Victoria | Editor: Agung Jatmiko

Ekonom Senior Indef menilai Indonesia tidak memiliki masalah di sisi moneter melainkan fiskal terutama soal perpajakan.

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah menggodok revisi Undang-undang (UU) Bank Indonesia (BI). Dalam revisi UU yang diinisiasi parlemen tersebut akan terdapat campur tangan pemerintah dalam kebijakan moneter.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri mengaku heran atas inisiasi revisi UU BI ini karena permasalahan saat ini bukan dari segi moneter.

“Masalah kita ini ada di fiskal dan kementerian teknis, bukan moneter. Jadi menurut saya justru keliru jika sisi moneter yang diutak-atik,” kata Faisal dalam sebuah forum diskusi virtual, Kamis (3/9).

Dari segi fiskal, ia menilai rasio pajak atau tax ratio Indonesia sejak dahulu bermasalah, bukan hanya saat pandemi virus corona atau Covid-19 melanda. Memang, saat pandemi corona tax ratio Indonesia turun dari 9,8% menjadi 8,2% pada semester I 2020, namun tren penurunan sebenarnya sudah terjadi sebelumnya.

Ia menjelaskan penurunan tax ratio tidak ada hubungannya dengan pandemi corona, sebab perhitungannya membandingkan antara penerimaan pajak dengan produk domestik bruto (PDB).

“Jadi jangan salahkan pandemi corona, karena memang ada masalah dengan perpajakan kita,” ujarnya.

Menurut Faisal salah satu masalah perpajakan di Indonesia adalah gagalnya pemerintah menarik pajak dari sektor ekonomi yang terus tumbuh. Salah satu contohnya adalah dari sektor pertambangan nikel, karena perusahaan tambang terlalu diberi banyak fasilitas seperti tax holiday hingga pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Dari sisi kementerian teknis, Faisal berpendapat masalah muncul karena tidak ada ada inovasi yang progresif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun ia nilai tidak berdaya dalam hal inovasi.

Oleh karena itu, ia pun menyayangkan jika revisi UU BI tetap dilakukan oleh DPR, meski dengan alasan menjaga sektor perbankan dan keuangan sekalipun. Faisal menyarankan untuk menjaga dua sektor tersebut, pemerintah harus fokus mengatasan pandemi corona dengan cepat.

Berdasarkan draf revisi UU BI yang diterima Katadata.co.id, nantinya akan dibentuk Dewan Moneter yang membantu pemerintah dan bank sentral menetapkan kebijakan moneter. Dewan moneter akan terdiri dari lima anggota yakni Menteri Keuangan, satu orang menteri yang membidangi perekonomian, Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior BI dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain pembentukan Dewan Moneter, draf revisi UU tersebut juga mengatur keterlibatan pemerintah dalam keputusan rapat dewan gubernur yang diadakan setiap bulan. Pemerintah dapat mengirimkan perwakilan yakni seorang atau lebih menteri bidang perekonomian yang memiliki hak bicara dan hak suara. Rapat dewan gubernur bulanan antara lain memutuskan arah suku bunga acuan Bank Indonesia.

Dengan adanya ikut campur pemerintah dalam menetapkan kebijakan moneter, pasal 9 dalam UU BI yang lama akan dihapus. Pasal tersebut mengatur independensi BI yantg berisi bahwa pihak lain tak dapat ikut campur dalam pelaksanaan tugas bank sentral.

Tujuan bank sentral juga turut ditambah dalam revisi UU ini, dari semula hanya menjaga inflasi dan kestabilan nilai rupiah diperluas menjadi mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Melalui draf revisi UU ini, DPR juga ingin mengembalikan tugas pengawasan bank dari OJK ke BI. Pengalihan tugas pengawasan bank ini dilaksanakan selambat-lambatnya pada 31 Desember 2020, sementara proses pengalihan akan dilakukan secara bertahap setelah memenuhi sejumlah syarat dan dilaporkan kepada DPR.

Diunduh dari: https://katadata.co.id/agungjatmiko/berita/5f50a221723e0/faisal-basri-anggap-keliru-revisi-uu-bi-karena-fiskal-yang-bermasalah

Faisal Basri: yang Gatal Tangannya, yang Diamputasi Kakinya


wartaekonomi.co.id | Jum’at, 4 September 2020 | 0844 WIB

Ekonom senior Indef Faisal Basri menilai pemerintah seharusnya membenahi wabah Covid-19 yang menjadi akar permasalahannya. Bukan malah membentuk Dewan Moneter. Langkah Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tengah menggodok revisi Undang-Undang (UU) Bank Indonesia (BI) dinilai tidak tepat.

Dalam revisi UU yang diinisiasi parlemen tersebut, akan terdapat campur tangan pemerintah dalam kebijakan moneter.

“Please, masalahnya di fiskal dan kementerian teknis, tapi ini moneter diobok-obok jadi solusinya. DPR sedang menggodok UU yang mengubah UU tentang BI. Akan dibentuk Dewan Moneter yang diketuai oleh Menteri Keuangan, sehingga BI menjadi subordinasi dari pemerintah,” ujar Faisal dalam diskusi online, di Jakarta, Kamis (3/9/2020).

Dia pun heran, langkah pemerintah dalam upaya penyelamatan ekonomi justru dilakukan dengan membongkar sisi moneternya.

“Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya kecuali hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang,” katanya.

Dia menambahkan, pembentukan Dewan Moneter tidak ada kaitannya dengan penyelamatan ekonomi.

“Jadi ini semua diselesaikan dengan moneter. Gatal tangan kita, kaki yang diamputasi kira-kira begitu. Apa salahnya moneter ini? Kita lihat enggak ada salah moneter kan,” tandasnya.

Diunduh dari: https://www.wartaekonomi.co.id/read302492/faisal-basri-yang-gatal-tangannya-yang-diamputasi-kakinya

Faisal Basri: Jebol Keuangan Negara Gara-gara Nikel Ini


Kompas.com | Kamis, 3 September 2020 |16:41 WIB

Penulis Rully R. Ramli | Editor Erlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah tengah fokus melakukan hilirasi hasil tambang nasional. Salah satunya melalui pembangunan pabrik pemurnian ( smelter) bijih nikel.

Namun ekonom senior Faisal Basri menilai, rencana tersebut justru akan merugikan kas keuangan negara. Mulai dari larangan ekspor bijih nikel hingga pemberian insentif fiskal berupa pembebasan pajak disebut hanya akan mengurangi pendapatan negara, dan di sisi lain hanya menguntungkan pengembang smelter.

Faisal menjelaskan, saat ini penambang tidak lagi bisa melakukan ekspor, sehingga harga bijih nikel nasional lebih murah ketimbang yang berada di pasar internasional. “Misalnya harga nikel di pasar internasional 40 dollar AS, di Indonesia cuma 20 dollar AS, karena dilarang ekpsor,” katanya, dalam diskusi virtual, Kamis (3/9/2020).

Dengan harga bijih nikel yang jauh lebih murah, Faisal menyebutkan, pengusaha smelter asal China memutuskan untuk membangun smelter di Indonesia.

“Karena nikmat sekali. 3 tahun dia di Indoneisa dia sudah break event point dan keuntungannya puluhan triliun,” ujarnya.

Bukan hanya itu, pengembang smelter juga diberikan insentif lain berupa pembebasan pajak atau tax holiday selama 25 tahun. Meskipun insentif tersebut hanya bisa dinikmati oleh investor degan modal di atas Rp 25 triliun, namun menurut Faisal, pengawasan pemerintah terhadap ketentuan itu tidak akan ketat.

“Tidak ada yang mengawasi sudah diberikan (tax holiday), karena back up penguasa kuat. Jadi PPh badan tidak bayar, nol besar,” katanya.

Terakhir, Faisal juga menyebutkan, pekerja yang didatangkan dari luar negeri tidak lah menggunakan visa pekerja, melainkan berstatus turis. Hal itu kembali menggerus penerimaan negara.

“Jadi jebol keuangan negara ini gara-gara nikel ini,” ucapnya.

Diunduh dari: https://money.kompas.com/read/2020/09/03/164100426/faisal-basri-jebol-keuangan-negara-gara-gara-nikel-ini

Bukan Cuma Resesi, RI Terancam Krisis Energi?


NEWS – Rahajeng Kusumo Hastuti, CNBC Indonesia 29 August 2020 14:34

Jakarta, CNBC Indonesia– Pertumbuhan konsumsi energi terus naik seiring pertumbuhan penduduk. Keinginan Indonesia untuk menjadi negara maju pun harus didukung dengan ketersediaan energi yang mencukupi.

Namun sayangnya cadangan migas RI hanya 2,5 miliar atau sekitar 8,7 tahun masih kalah dengan Vietnam yang 4,4 miliar barel. Ekonom Faisal Basri mengatakan cadangan energi Indonesia semakin menurun.

Bukan hanya minyak, gas dan batu bara juga mengalami penurunan. Saat ini cadangan batu bara di RI hanya 3,7% dari cadangan dunia, tapi seperempat dari ekspor batu bara dunia atau 26% berasal dari Indonesia.

“Konsumsi minyak mencapai 1,7 juta barel sehari, sementara produksi 781 ribu barel sehari, dan batu bara diekspor habis-habisan,” kata Faisal Basri, Sabtu (29/08/2020).

Indonesia mengalami ancaman defisit energi karena saat ini konsumsi sudah lebih besar dari produksi. Sehingga pada 2021 diperkirakan akan mengalami defisit energi. Bahkan pada 2040 defisit energi diperkirakan bisa menacapai US$ 80 miliar.

Untuk Bauran Energi pun masih belum maksimal, meskipun porsi migas mengecil tapi dari sisi volume sebenarnya naik. Pada 2016 kebutuhannya di 26,58 juta ton oil equivalent, 2025 jadi 103 juta ton, dan 2050 jadi 206.

“Artinya kita tidak boleh leha-leha meskipun punya unlimited renewable energy. Jangan lengah untuk migas, harus kerja keras untuk renewable maupun non renewable,” katanya.

Faisal mengatakan jika ingin menghindari 2040, tidak bisa dilakukan model bisnis seperti biasanya. Apalagi saat ini menurutnya pemerintah membuat kebijakan yang membingungkan, dengan upaya membangun kilang tetapi juga mengembangkan biofuel, dan juga kendaraan listrik.

“Ibaratnya kalau semua program itu dimasukan dalam komputer bisa hang karena tidak tahu prioritasnya yang mana,” ujarnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Plt Dirjen ESDM Migas Ego Syahrial mengatakan untuk bauran energi saat ini 34% migas dengan kebutuhan 1,45 juta barel sehari. Pada 2025 migas turun jadi 25% di bauran energi.

Tapi konsumsi naik jadi 1,9 juta barel sehari. Sementara itu pada 2050 konsumsi minyak bisa sampai 3 juta barel per hari.

Sedangkan cadangan minyak yang dimiliki RI hanya 2,5 miliar barel atau 8 tahun lagi atau hanya 0,2% dunia. Kemudian cadangan gas 1,53% dunia.

“Dulu kita berjaya dan masuk OPEC dengan produksi 1,5 juta barel sehari tapi dari wilayah kerja yang berada di Sumatra, Jawa, East Kalimantan. Sekarang produksi kita hanya sekitar 700 ribuan barel per hari,” kata dia.

Dia mengakui tantangannya sulit karena eksplorasi tidak mudah, selain itu dalam 10 tahun terakhir temuan cadangan kecil, di bawah 200 juta barel. Padahal yang dibutuhkan Indonesia adalah dengan skala miliaran barel untuk penuhi kebutuhan 2025 sampai 2050.

“Di masa transisi, kami juga membuka diri. Misalnya saja Mesir menemukan lapangan baru, Turki, Norwegia juga membuka sistem datanya. Yang kita butuhkan miliar barel bukan hanya 100 barel,” kata Ego.

“Kita butuh long term exploration, tapi itu high risk, capital besar, dan bisa dimonetisasi 10-15 tahun lagi,” tambahnya.

Diunduh dari: https://www.cnbcindonesia.com/news/20200829142616-4-182978/bukan-cuma-resesi-ri-terancam-krisis-energi

Faisal Basri Mengkritik Hilirisasi Industri Pertambangan


Faisal Basri mengkritik hilirisasi industri pertambangan
ILUSTRASI. Faisal Batubara atau lebih dikenal sebagai Faisal Basri adalah ekonom dan politikus asal Indonesia. Foto/KONTAN/Djumyati Partawidjaja

Kontan.co.id|Kamis, 30 Juli 2020 / 07:50 WIB

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ekonom senior Faisal Basri mengkritik kebijakan peningkatan nilai tambah pertambangan di Indonesia. Menurutnya, kebijakan ini masih dilakukan setengah hati. Dia menyoroti konsep hilirisasi pertambangan yang belum terintegrasi dengan pengembangan industri di dalam negeri. 

Jika memakai strategi industrialisasi, kata Faisal Basri, barang tambang yang diolah akan digunakan untuk pengembangan industri di Indonesia. Namun dengan konsep seperti sekarang, barang tambang yang belum diolah menjadi produk jadi pun sudah terhitung sebagai hilirisasi. 

Akibatnya, dia menyebut bahwa hilirisasi tambang di Indonesia malah menopang industri di negara lain. 

“Jadi hilirisasi itu untuk menopang industrialisasi di China. Sadar, nggak, sih, kita?” kata Faisal Basri dalam webinar yang digelar oleh Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Rabu (29/7). 

Faisal Basri memberikan gambaran tentang maraknya minat perusahaan China untuk mendirikan smelter di Indonesia, khususnya smelter nikel. Menurutnya, kebijakan hilirisasi saat ini lebih dominan menguntungkan para pengusaha smelter tersebut. 

Dia mencontohkan, perusahaan tambang lokal harus membayar bea ekspor dan juga royalti, tapi smelter tidak dikenakan. Perusahaan smelter pun bisa semakin banyak menumpuk laba karena tidak terbebani oleh pajak badan karena mendapatkan tax holiday.

Terlebih, smelter pun bisa mendapatkan bahan baku berupa bijih atau ore nikel dengan harga yang sangat murah. Dengan berbagai fasilitas tersebut, perusahaan asal China lebih banyak mengantongi keuntungan jika membangun smelter di Indonesia ketimbang di negaranya. 

“Kalau mereka bangun smelter di China, mereka beli nikel ore dengan harga jauh lebih mahal. Kalau Indonesia harganya murah sekali. Labanya jauh lebih besar memindahkan smelter ke Indonesia. Kalau di negeri asalnya dia bayar PPN, macam-macam, di sini nggak,” terang Faisal Basri. 

Lebih lanjut, Faisal Basri pun menyindir perlakuan terhadap pengusaha smelter, yang bahkan tetap bisa melenggang, membawa pekerja asing masuk ke Indonesia walaupun di tengah kondisi pandemi cobvid-19. “Katanya alih teknologi, traininglah,” ujarnya. 

Faisal Basri juga menilai, pelarangan ekspor bukan lah cara yang paling baik dalam kebijakan hilirisasi. Baginya, lebih baik ada perhitungan yang lebih jelas dan komprehensif tentang tarif ekspor yang optimal, untuk bisa mendistribusikan keuntungan bagi negara dan nilai tambah yang bisa dirasakan masyarakat. 

“Dalam konsep ekonomi, berapa sih nilai tambah yang diterima oleh warga Indonesia? Baik pekerja, penambang maupun pemerintah? 5%, 95% lari ke China,” lanjut Faisal Basri.

Dia pun lantas mengkritisi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang dinilainya memiliki porsi besar dalam menentukan kebijakan hilirisasi pertambangan di Indonesia, seolah melebihi Menteri ESDM Arifin Tasrif. 

“Pak Luhut ngomongnya hilirisasi, hilirisasi. Wajib, wajib, wajib. Nanti yang untung siapa? Indonesia nggak dapat apa-apa. Saya enggak tahu sekarang menteri pertambangannya (ESDM) Pak Luhut atau Pak Tasrif. Karena yang lebih sering saya dengar adalah Pak Luhut,” kata Faisal. 

Terkait dengan industrialisasi, dia pun berpandangan kebijakan hilirisasi tambang malah bertolak belakang dengan kondisi industri manufaktur di Indonesia yang terus terperosok. Menurutnya, Indonesia pun tidak menjadi bagian dari rantai supply global yang berbasis peningkatan nilai tambah. 

Faisal Basri pun menyoroti kepercayaan diri Luhut Binsar yang sangat yakin Indonesia bisa menjadi pabrik baterai terbesar di dunia, khususnya dalam industri mobil listrik. 

Pasalnya, industri baterai akan tumbuh di tempat yang sudah banyak menggunakan baterai atau mobil listrik. Faisal Basri tak yakin Indonesia benar-benar akan menjadi produsen baterai terbesar di Indonesia. 

“Mau bikin industri baterai terbesar di dunia, ya, hampir mustahil,” pungkas Faisal.

Sumber: diunduh dari https://industri.kontan.co.id/news/faisal-basri-jadi-produsen-baterai-terbesar-di-dunia-pak-luhut-mimpi

Pertumbuhan Minus 5,32 Persen, Faisal Basri: Jangan Paksakan Pemulihan Ekonomi


Faisal Basri. TEMPO/M. Taufan Rengganis
Faisal Basri. TEMPO/M. Taufan Rengganis

Tempo.co

Reporter: Tempo.co

Editor: Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

Rabu, 5 Agustus 2020 13:25 WIB

TEMPO.COJakarta – Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menyebutkan jebloknya pertumbuhan ekonomi nasional minus 5,32 persen di kuartal kedua tahun ini adalah kontraksi ekonomi pertama sejak krisis terparah tahun 1998 silam. 

“Karena pertumbuhan pada triwulan pertama hanya 2,97 persen, maka pertumbuhan kumulatif sampai semester pertama tahun ini pun terkontraksi sebesar 2,95 persen,” ujar Faisal Basri seperti dikutip dari blognya, http://www.faisalbasri.com, Rabu, 5 Agustus 2020. 

Pernyataan Faisal merespons pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) atas data produk domestik bruto (PDB) terbaru yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi pada kuartal II tahun 2020. Sementara pada kuartal sebelumnya, pertumbuhan ekonomi minus 2,97 persen.

BPS sebelumnya mengumumkan pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tahun ini terkontraksi atau minus 5,32 persen. Angka ini makin jatuh ketimbang pertumbuhan ekonomi di kuartal sebelumnya sebesar 2,97 persen.

Dengan demikian, kontraksi ekonomi ini menjadi kontraksi kuartalan terbesar sejak dua dekade lalu. “Sejak triwulan I 1999 mengalami kontraksi sebesar 6,13 persen,” ujar Kepala BPS Suhariyanto, Rabu, 5 Agustus 2020. 

Suhariyanto juga mengimbau agar semua pihak membangun optimisme. Pasalnya, dia melihat adanya geliat ekonomi sejak relaksasi PSBB pada awal Juni lalu. “Meskipun masih jauh dari total. Jadi triwulan ketiga, harus menggandeng tangan sehingga geliat ekonomi bergerak.”

Faisal Basri menyebutkan konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen terbesar dalam PDB dengan kontribusi 58 persen, akhirnya merosot atau mengalami kontraksi sebesar 5,51 persen.

Kejadian ini, menurut dia, hampir hampir sama parahnya dengan krisis 1998 ketika pertumbuhan konsumsi rumah tangga  minus 6,17 persen. “Di era Orde Lama sejak 1960, konsumsi rumah tangga hanya dua kali mengalami kontraksi, yaitu tahun 1963 sebesar 3,95 persen dan tahun 1966 sebesar 1,46 persen,” ucapnya.

Oleh karena itu, menurut Faisal Basri, suntikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN berupa bantuan sosial bagi penduduk miskin dan rentan serta terdampak pandemi Covid-19 sangat diperlukan untuk membantu menahan kemerosotan lebih dalam.

Meski begitu, kemerosotan PDB ini masih tertolong oleh ekspor neto barang dan jasa (ekspor barang dan jasa dikurangi impor barang dan jasa). “Ini terjadi karena impor merosot lebih tajam ketimbang penurunan ekspor, masing-masing 16,96 persen dan 11,66 persen,” ucap Faisal Basri.

Namun karena hingga sejauh ini pandemi Covid-19 belum kunjung mencapai puncak kurva, Faisal memperkirakan kontraksi ekonomi bakal berlanjut pada kuartal ketiga, meskipun tak sedalam pada kuartal sebelumnya. Jika demikian, berarti dua triwulan berturut-turut mengalami kontraksi, sehingga Indonesia bakal memasuki resesi.

Faisal juga mendorong agar pemerintah tidak memaksakan diri agar terhindar dari resesi ekonomi dengan mengutamakan agenda pemulihan ekonomi ketimbang pengendalian Covid-19. “Jika dipaksakan, resesi berpotensi lebih panjang sehingga menelan ongkos ekonomi dan sosial kian besar,” ucapnya.

Menurut Faisal, akan lebih realistis jika pemerintah berupaya maksimum mengendalikan Covid-19 agar perekonomian bisa tumbuh positif kembali pada triwulan terakhir tahun ini. “Sehingga tahun 2021 bisa melaju lebih kencang.”

RR ARIYANI

Diunduh dari: https://bisnis.tempo.co/read/1372740/pertumbuhan-minus-532-persen-faisal-basri-jangan-paksakan-pemulihan-ekonomi

‘Anggaran Menteri Prabowo dan Ember Bocor’


Ekonom senior, Faisal Basri saat menghadiri acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2019. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Foto: Ekonom senior, Faisal Basri saat menghadiri acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2019. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

NEWS – Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia 11 July 2020 10:35

Jakarta, CNBC Indonesia – Ekonom Senior Faisal Basri memandang sense of crisis di tengah pandemi sepenuhnya adalah tanggung jawab Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemotongan anggaran di sejumlah kementerian masih belum imbang.

Menurut Faisal, pemerintah semestinya bisa untuk memangkas anggaran Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto lebih signifikan lagi.

“Sense of crisis ini tanggung jawab Jokowi. Kenapa pemerintah memotong anggaran pertahanan tak signifikan. Hari gini [di tengah krisis pandemi covid-19], Kementerian Pertahanan satu-satunya yang memiliki anggaran di atas Rp 100 triliun,” jelas Faisal Basri dalam diskusi virtual, Jumat (10/7/2020) malam.

Untuk diketahui, untuk memenuhi kebutuhan strategisnya dalam menjaga keamanan NKRI, di dalam APBN 2020, Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran APBN terbesar di tahun 2020, yakni sebesar Rp 131 triliun, angka ini meningkat dari anggaran tahun lalu yang sebesar Rp 110 triliun.

Kemudian dalam kebijakan pemerintah refocusing anggaran, anggaran Menhan Prabowo, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020, Anggaran Kemenhan kini menjadi Rp 117 triliun.

“Jadi mau pakai kebijakan apapun, defisitnya dinaikkan itu seperti menaruh air di ember yang bolong, bocor terus,” jelas Fasial.

Adapun untuk tahun anggaran 2021, Prabowo untuk Kemenhan telah mengajukan alokasi anggaran sebesar Rp 129,3 triliun. Nilai pagu anggaran Menteri Prabowo tersebut terungkap dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) Tahun 2021 yang bertajuk Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi.

Tertulis di dalam dokumen tersebut, pagu indikatif Kementerian Pertahanan TA 2021 adalah sebesar Rp 129,3 triliun.

Secara rinci, dokumen tersebut menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut antara lain bersumber dari rupiah murni Rp113,1 triliun (87,5%), pagu penggunaan PNBP Rp2,1 triliun (1,6%), pagu penggunaan BLU Rp3,1 triliun (2,4%), dan SBSN Rp900 miliar (0,7%).

Kementerian Pertahanan beralasan anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional bidang pertahanan.

Adapun, program-program tersebut meliputi program penggunaan kekuatan, program modernisasi alutsista dan non-alutsista dan sarana dan prasarana pertahanan, program pembinaan sumber daya pertahanan dan program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit.

Sumber: Diunduh dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20200711103209-4-171881/anggaran-menteri-prabowo-dan-ember-bocor

Tambahan data dari penulis:

Lampu Kuning Impor Pangan


Berita Tempo berjudul Impor Sayur Capai Rp 11,55 T, Faisal Basri: Saya Kaget mendapat tanggapan dari Kementerian Pertanian.

Berita Tempo yang menjadi obyek tanggapan bersumber dari presentasi saya pada acara webinar yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (BEM IPB) yang digelar pada 22 Mei 2020.

Impor sayuran hanyalah salah satu yang saya ungkapkan. Sebagaimana isi berita Tempo, pembahasan saya mencakup pangan secara keseluruhan. Bahkan, saya mengatakan bahwa bukan pangan saja yang mengalami defisit, melainkan juga manufaktur dan migas. Jadi, secara keseluruhan, kinerja perdagangan luar negeri Indonesia menunjukkan perkembangan yang memburuk.

Sebagaimana terlihat pada peraga di bawah, nilai impor sayuran mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun 2010. Memang nilainya tidak seberapa dibandingkan berbagai jenis pangan lainnya, termasuk buha-buahan.

Nilai impor buah-buahan jauh lebih besar. Laju pertumbuhannya jauh lebih tinggi. Nilai impor buah-buahan mencapai rekor tertinggi tahun lalu, mencapai 1,5 miliar dollar AS dan meningkat lebih dua kali lipat dibandingkan tahun 2015.

Laju impor buah-buahan tidak diiringi oleh peningkatan ekspornya. Pada tahun 2019, ekspor buah-buahan hanya 324 juta dollar AS atau sekitar seperlima dari impornya. Nilai ekspor buah-buahan tahun 2019 lebih rendah dari tahun 2017.

Impor sayuran maupun buah-buahan sangat didominasi dari China.

Yang paling parah adalah gula. Sejak masa kolonial hingga tahun 1967, Indonesia adalah negara pengekspor gula, bahkan sempat menjadi negara pengekspor terpandang di dunia. Pergulaan di Indonesia kian memburuk dan mencapai puncaknya pada 2016 ketika Indonesia menjelma sebagai negara pengimpor gula terbesar di dunia, sampai sekarang.

Pangan terpenting kedua setelah beras adalah terigu. Sayangnya diversifikasi pangan kita sangat bias ke terigu yang seluruh gandumnya diimpor. Volume impor gandum dan meslin meningkat pesat. Tak tanggung-tanggung, dalam waktu hanya sembilan tahun, impor gandum dan meslin melonjak lebih dari lima kali lipat. Tak kurang sebanyak 2,8 miliar dollar AS devisa yang terkuras hanya untuk produk ini.

Trend peningkatan volume impor juga terjadi untuk kedelai. Sekitar satu miliar dollar kita belanjakan untuk impor bahan baku utama tempe dan tahu ini.

Berulang kali pencanangan swasembada daging selalu kandas. Bukannya turun, impor daging malahan melonjak 10 kali lipat sejak 2001. Pada tahun 2019, impor daging sejenis lembu terbesar adalah dari Australia (44 persen) dan India (37 persen). Kapal tol laut pengangkut khusus sapi dari Nusa Tenggara tidak pernah terdengar lagi.

Demikian juga dengan impor binatang hidup. Kita menghabiskan 1,3 miliar dollar untuk impor daging dan binatang (ternak) hidup.

Bersyukur impor beras tahun lalu bisa ditekan setelah pada tahun sebelumnya mengalami lonjakan.

Impor garam kembali melonjak dalam dua tahun terakhir. Kebanyakan garam impor digunakan oleh industri. Kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, sebetulnya produksi dalam negeri sudah mencukupi. Namun, dalam kenyataan sebagian garam impor merembes ke pasar bebas.

Secara keseluruhan, Indonesia mengalami defisit pangan sejak 2007. Sebagai negara dengan wilayah yang cukup luas, curah hujan relatif tinggi, sinar mentari sepanjang tahun, tanah yang relatif subur, rasanya untuk urusan pangan Indonesia tak sepatutnya mengalami defisit perdagangan. Ditambah lagi dengan potensi kekayaan laut kita.

Teringat ucapan ini:

Impor Sayur Capai Rp 11,55 T, Faisal Basri: Saya Kaget


Sumber: TEMPO/M. Taufan Rengganis

Reporter: Caesar Akbar

Editor: Kodrat Setiawan

Tempo.co/Sabtu, 23 Mei 2020 03:47 WIB

Salah satu komoditas pangan yang banyak diimpor adalah sayuran. “Impor sayur, saya kaget. Impor sayur itu sudah mencapai 770 juta dolar setahun pada 2019,” ujar Faisal menyitir data dari Badan Pusat Statistik dalam diskusi daring, Jumat, 22 Mei 2020.

TEMPO.CO, Jakarta – Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan adanya krisis akibat Covid-19 menunjukkan kurangnya ketahanan pangan di Tanah Air. Karena secara umum, menurut dia, impor pangan Indonesia selama ini tergolong tinggi.

Apabila dikonversi ke rupiah, nilai impor sayur itu mencapai sekitar Rp 11,55 triliun dengan asumsi nilai tukar Rp 15.000 per dolar Amerika Serikat. Faisal mengatakan impor sayuran tersebut paling banyak didatangkan dari Cina dan trennya terus menanjak.

Selain sayuran, Indonesia juga tercatat sebagai importir buah-buahan. Berdasarkan data 2019, dalam setahun Indonesia bisa mendatangkan buah dengan total US$ 1,5 miliar atau senilai Rp 22,5 triliun. “Raja impor buah juga Indonesia, ini grafiknya naik seperti roket,” kata Faisal.

Belum lagi kalau melihat komoditas pangan lainnya seperti gula. Sejak 2016, kata Faisal, Indonesia sudah menduduki sebagai importir gula terbesar di dunia dengan nilai sebesar US$ 2,1 miliar per tahun. Tren kenaikan impor itu sudah terlihat sejak tahun 2010.https://6da10f6173ab19dc75b4cca6fa84d778.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Kendati demikian, pada 2019 angka tersebut cenderung turun menjadi hanya US$ 1,4 miliar. “Karena harganya turun,” kata Faisal. Selain itu, turunnya impor gula Tanah Air pada tahun lalu juga disebabkan oleh stok yang masih melimpah pada tahun lalu.

Komoditas lain yang impornya cenderung tinggi adalah daging. Faisal mengatakan impor daging setara lembu Indonesia mencapai US$ 830 juta pada 2019. Apabila dijumlahkan dengan binatang hidup lain yang dapat dimakan, impornya menjadi US$ 1,3 miliar.

Diunduh dari: https://bisnis.tempo.co/read/1345351/impor-sayur-capai-rp-1155-t-faisal-basri-saya-kaget/full&view=ok

Faisal Basri: Omnibus Law Bukan Solusi…


Ekonom Senior Indef, Faisal Basri usai ditemui di Kongkow Bisnis Pas FM, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Kompas.com – 20/01/2020, 12:08 WIB
Penulis : Ade Miranti Karunia
Editor : Erlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com – Ekonom Senior dari Institute of Development Economics and Finance (Indef), Faisal Basri menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap mengeluhkan investasi sebagai biang keladi dari pertumbuhan yang tak beringsut dari 5 persen. Dengan alasan kebijakan selama ini belum ada yang “nendang”.

Oleh sebab itu, digagaslah RUU Omnibus Law yang diharapkan mampu mendorong investasi di Indonesia. Namun, di mata Faisal Basri, kinerja investasi Indonesia tidak terlalu jeblok. Di ASEAN, sumbangan investasi dalam PDB tak ada yang mengalahkan Indonesia, Singapura dan Vietnam sekalipun.

“Jika omnibus law bertujuan untuk menggenjot investasi agar pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, boleh jadi jauh api dari panggang. Jika investasi asing yang hendak disasar, justru belakangan ini investor asing banyak yang ‘diusir’,” ucap dia dikuitp dari blognya faisalbasri.com, Senin (20/1/2020).

“Malahan pemerintah mendorong pelaku dalam negeri untuk mengambil alih investasi asing. Seperti saham Freeport diambil alih BUMN (PT Inalum), Blok Mahakam dan Blok Rokan diambil alih PT Pertamina, Holcim juga diambil alih oleh BUMN (PT Semen Indonesia),” tambah dia.

Da menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia masuk dalam top-20 penerima investasi langsung asing (foreign direct investment). Bahkan, peringkat Indonesia naik dari posisi ke-18 pada 2017, menjadi ke-16 (2018). Pada 2018, posisi Indonesia dua peringkat di atas Vietnam.

Investasi dari China mengalir cukup deras. Data terbaru menunjukkan posisi Indonesia naik tajam dalam China Going Global Investment Index. Walaupun daya tarik Indonesia di mata perusahaan manufaktur Jepang yang beroperasi di luar negeri mengalami penurunan, namun peringkat Indonesia masih berada di jajaran lima besar, jauh untuk dikatakan buruk.

“Sejak Indonesia merdeka, investasi langsung asing tidak pernah menjadi andalan. Karena memang Indonesia cenderung menutup diri dengan membangun tembok tinggi, penuh kawat berduri. Jadi, solusinya bukan dengan omnibus law,” ujarnya.

Rendahnya investasi asing itulah yang membuat Indonesia tidak menjadi bagian menarik dari global supply chains dan membuat perekonomian Indonesia relatif semakin tertutup. Investasi di sektor migas cenderung merosot sehingga produksi terus menurun mengakibatkan impor minyak membengkak.

“Biang keladinya adalah karena pemerintahlah yang menghambat,” tegasnya.

Tantangan terbesar Indonesia adalah bagaimana meningkatkan kualitas investasi. Selama ini kebanyakan investasi dalam bentuk bangunan. Investasi dalam bentuk mesin dan peralatan hanya sekitar 10 persen. Investasi akan seret jika pemanfaatan kapasitas produksi masih rendah. Ketika pemanfaatan kapasitas terpasang di atas 90 persen, maka pelaku dunia usaha akan mendongkrak investasi.

Selain itu, investasi akan terbuka lebar jika pemerintah melakukan konsolidasi perbankan. Pertumbuhan kredit perbankan bisa dipulihkan dari kecenderungan yang terus menurun, setidaknya menembus dua digit. Perbankan dan lembaga keuangan lainnya berfungsi sebagai jantung bagi perekonomian.

“Jangan lagi terjadi dana puluhan triliun rupiah yang dihimpun dari darah dan keringat rakyat diinvestasikan di perusahaan-perusahaan yang tidak punya reputasi baik, yang digelayuti oleh para elit penguasa seperti terjadi pada kasus Jiwasraya dan Asabri. Benahi pula regulatornya, terutama OJK, yang kebobolan berulang kali,” ucap dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Faisal Basri: Omnibus Law Bukan Solusi…”, https://money.kompas.com/read/2020/01/20/120800626/faisal-basri–omnibus-law-bukan-solusi-
Penulis : Ade Miranti Karunia
Editor : Erlangga Djumena