Urusan Beras Jangan Ditambah Ruwet


Baru saja awal tahun ini Kementerian Pertanian mengklaim harga beras di Indonesia lebih murah ketimbang di India, Thailand, dan Vietnam. Kalau benar begitu, harga rerata beras di Indonesia tergolong sangat murah kalau tidak hendak dikatakan termurah di dunia.

Menjelang akhir pekan ini, heboh harga beras mahal bertaburan di media massa. Menurut ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), mahalnya harga beras di Indonesia disebabkan hanya segelintir pelaku usaha yang menguasai pusat-pusat distribusi atau rantai pasok (Kompas, 22 Juli 2017, hal. 1 dan 15).

Kesimpulan ketua KPPU disampaikan seusai penggerebekan oleh Satgas Pangan yang beranggotakan Polri, KPPU, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan di gudang PT Indo Beras Unggul (IBU), anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, yang memproduksi beras dengan merek Maknyuss dan Cap Ayam Jago.

Sangat berbahaya jika satu kasus perusahaan yang digeledah digeneralisasikan. Hampir bisa dipastikan pangsa pasar kedua merek beras yang dijual PT IBU tidak sampai satu persen dari pasar beras nasional. Volume beras dalam kemasan dan bermerek pun relatif sangat kecil.

Masih menurut pemberitaan Kompas, “Polisi memastikan perusahaan itu melakukan dua pelanggaran pidana terkait produksi beras medium, yaitu memanipulasi harga dan membohongi konsumen mengenai kandungan beras.”

Tuduhan memanipulasi harga karena perusahaan menjual beras premium dengan harga di atas harga acuan yang ditetapkan pemerintah. Harga acuan di tingkat konsumen adalah Rp 9.500 per kg, sedangkan harga jual dua jenis beras  PT IBU masing-masing Rp 13.700 dan Rp 20.400 per kg.

Kalau harga jual di atas harga acuan, apakah penjual otomatis dituduh memanipulasi harga? Bukankah harga jual hampir semua komoditas yang diatur pemerintah lebih tinggi dari harga acuan?

Permendag tentang harga acuan beberapa komoditas pangan yang terakhir dikeluarkan pada Mei 2017 tidak mencantumkan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar. Secara implisit Permendag No.27/2017 merupakan pedoman umum dalam melakukan stabilisasi harga bagi kalangan internal pemerintah sendiri.

Untuk kasus beras, jika harga di tingkat konsumen lebih tinggi dari harga acuan, Menteri Perdagangan dapat menugaskan BULOG untuk melakukan operasi pasar dengan menjual beras sesuai dengan harga acuan.

Sudah barang tentu urusan harga acuan tidak berlaku untuk produk premium bermerek seperti minyak goreng Bimoli dan Filma, gula kristal putih merek Gulaku, atau beras kemasan berbagai merek yang banyak dijajakan di pasar modern.

Dari pemberitaan, yang tampaknya sudah terang benderang adalah ketidaksesuaian antara informasi yang tercantum di kemasan dengan yang sebenarnya berdasarkan hasil pengujian. Dengan memanipulasi seolah-olah beras yang dijual PT IBU berkualitas tinggi, maka harga yang dibanderol pun ditinggikan.

Bagaimana menjelaskan paradoks bahwa di satu sisi klaim Kementan tentang harga beras di Indonesia lebih murah dari negara tetangga, di sisi lain pemerintah (termasuk Kementan) gencar melakukan berbagai upaya untuk menekan harga beras yang dinilai oleh ketua KPPU mahal karena praktek oligopoli yang dilakukan segelintir pelaku di pusat-usat distribusi?

Bagaimana peran BULOG yang secara eksplisit dalam Permendag No.27/2017 ditugaskan melakukan operasi pasar jika harga di tingkat konsumen di atas harga acuan?

Apakah tren kenaikan harga disebabkan oleh kekurangan pasokan?

Apakah data produksi dan konsumsi yang dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan perberasan cukup akurat? Uji coba BPS di dua lokasi menghasilkan luas lahan yang jauh lebih kecil dari yang digunakan Kementan.

Saatnya para pemangku kepentingan perberasan duduk bersama untuk menuntaskan masalah perberasan agar petani sejahtera dan konsumen ceria.

Jangan sampai berbagai masalah di atas belum tertangani, justru pemerintah mencari jalan pintas menerjunkan polisi dan tentara. Hasilnya boleh jadi harga terus merangkak naik karena pasokan tersendat akibat pengusaha ketakutan dituduh menimbun dan memanipulasi harga.

JIka ada mafia beras yang nyata-nyata melakukan tindakan kriminal, segera bongkar tuntas. Seret ke pengadilan. Hukum seberat-beratnya.

 

 

 

 

APBN dan Utang: Lebih Baik Tingkatkan Kewaspadaan dan Redam Ambisi Jangka Pendek


Setelah melalui penantian panjang hampir genap dua dasawarsa, akhirnya perusahaan pemeringkat Standard and Poor’s (S&P) kembali memberikan status investment grade dengan menaikkan long-term sovereign credit rating Indonesia. Selengkapnya lihat Penantian Panjang Meraih Status Investment Grade dari S&P. Pertimbangan utama S&P meningkatkan peringkat Indonesia adalah langkah-langkah efektif pemerintah dalam mengelola belanja dan penerimaan untuk menstabilkan keuangan negara.

Kita perlu waspada karena justru faktor anggaran atau APBN yang paling berpotensi menimbulkan instabilitas makroekonomi. Pertama, sejak 2012 APBN mengalami defisit primary balance. Berarti, pendapatan pemerintah pusat dikurangi pengeluaran pemerintah pusat di luar pembayaran bunga utang mengalami defisit. Primary balance yang tekor mengindikasikan pemerintah harus berutang untuk membayar bunga utang. Dengan kata lain pemerintah menghadapi tekanan likuiditas. Defisit primary balance meningkat tajam dari Rp 53 triliun pada 2012 menjadi 142 triliun pada 2015. Tahun lalu mengalami penurunan menjadi Rp 126 triliun. Pada APBN 2017, defisit primary balance  tercantum sebesar Rp 109 triliun.

Kedua, pembayaran bunga utang pemerintah kian merongrong APBN. Pada 2015 pembayaran bunga menyedot 8,6 persen dari pengeluaran total. (Sebagai perbandingan, Amerika Serikat yang nisbah utangnya jauh lebih tinggi dari Indonesia hanya menyisihkan 6 persen dari APBNnya untuk membayar bunga.) Beban bunga naik menjadi 9,8 persen pada 2016 dan naik lagi menjadi 10,9 persen pada APBN 2017.

Ketiga, pada tahun 2017, pembayaran bunga utang telah menyamai belanja modal, yaitu sebesar Rp 221 triliun, empat kali lipat ketimbang pengeluaran sosial (social expentiture) yang hanya Rp 56 triliun.

Beban bunga naik tajam karena pemerintah lebih gencar berutang. Memang Indonesia tidak mengalami masalah solvabilitas sebagaimana tercermin dari nisbah utang terhadap PDB yang relatif sangat rendah dan tergolong salah satu yang terendah di dunia.

tr-1

rasio_utang

 

Bunga utang Indonesia tergolong sangat tinggi jika dibandingkan negara-negara tetangga. Bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara dengan rating yang lebih rendah.

yield

Risiko paling nyata yang menghadang adalah jika penerimaan pajak meleset tidak mencapai target. Pemerintah telah mengakui bakal mengalami kekurangan pemerimaan pajak sebear Rp 50 triliun tahun ini. Versi Bank Dunia lebih tinggi, yaitu Rp 64 triliun.

Dengan menggunakan hitung-hitungan sederhana berdasarkan realisasi penerimaan pajak Januari-Mei 2017, shortfall penerimaan pajak bisa melonjak di atas Rp 100 triliun. Tampaknya pemerintah semakin gencar memotong anggaran, termasuk melakukan jurus “injak kaki.”

Amat disayangkan pemerintah justru hendak memasukkan tambahan pengeluaran pada APBN-P 2016 untuk mengamankan proyek strategis nasional, termasuk menyelipkan anggaran penyertaan modal negara (PMN).

Semoga pemerintah sadar stabilitas makroekonomi jauh lebih strategis ketimbang proyek LRT atau sejenisnya, yang jika ditunda setahun saja agaknya jauh lebih murah ketimbang mengorbankan stabilitas makroekonomi.

Kalau skenario shorfall penerimaan perpajakan mengarah ke Rp 100 triliun atau lebih, dan baru dilakukan penjadwalan ulang ketika sudah terdesak, maka ongkosnya bakal lebih mahal. Yang paling mahal adalah ongkos kemerosotan kredibilitas pemerintah. Apalagi pemerintah tampaknya tidak berani menjalankan kebijakan secara konsisten karena tidak populis.

Ketika segalanya telah terlambat, satu demi satu lembaga pemeringkat menurunkan rating Indonesia. Tak terbayangkan dampaknya bagi perekonomian.

Jangan sampai terjadi petaka itu.

 

 

Kinerja Perikanan di Era Presiden Jokowi


kapal_tenggelam
Penenggelaman kapal asing ilegal di perairan Batam, 20 Oktober 2015.

Sudah puluhan tahun, ribuan kapal ikan asing ilegal amat leluasa menguras kekayaan laut Indonesia. Armada kapal asing itu bahu membahu dengan mafia kelas kakap di dalam negeri yang juga melakukan praktek kotor mengeruk ikan di perairan Indonesia.

Tidak hanya mencuri ikan, mereka juga melakukan berbagai macam tindakan melawan hukum, seperti praktek perbudakan dan atau human trafficking, penyelundupan ke dalam negeri dan ke luar negeri, pemalsuan berbagai dokumen kapal, pelanggaran hukum laut, memasukkan narkoba dan minuman keras, serta menikmati solar bersubsidi dan menjualnya ke luar negeri.

Kerugian akibat praktek illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing) diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah. Sejak awal Presiden sangat lantang hendak menumpas perampok kekayaan laut kita.

Sebagai negara maritim, batapa ironis kalau peranan sektor perikanan di Indonesia sangat kecil. Namun dengan komitmen tinggi menjaga kedaulatan tumpah darah Indonesia dan penegakan hukum tanpa pandang bulu, peranan sektor perikanan lambat laun tapi pasti terus meningkat.

perikanan-share

Peningkatan sumbangan subsektor perikanan tentu saja terwujud karena kekayaan laut kita berhasil lebih banyak kita manfaatkan sendiri, sebaliknya perampokan ikan oleh kapal-kapal asing bisa kita tekan dengan signifikan. Hal ini terlihat dari peningkatan tajam stok ikan nasional dari 7,3 juta ton tahun 2013 menjadi 9,9 juta ton tahun 2015 dan naik lagi menjadi 12,5 juta ton tahun 2016.

Peningkatan kita terjadi karena laju pertumbuhan subsektor perikanan selalu lebih tinggi ketimbang pertumbuhan ekonomi nasional (produk domestik bruto) dan jika dibandingkan dengan semua sektor penghasil barang (tradable sectors). Pertumbuhan subsektor perikanan juga selalu jauh lebih tinggi ketimbang pertumbuhan sektor induknya (pertanian).

growth_perikanan

Rakyat pun menikmati sebagaimana terlihat dari kenaikan konsumsi ikan per kapita. Peningkatan itu terjadi merata di seantero negeri, dari Sumatera sampai Papua.

Selama belasan tahun saldo perdagangan (ekspor minus impor) ikan Indonesia lebih rendah dari Thailand dan Vietnam. Gencarnya tindakan peneggelaman kapal asing ilegal–yang tampaknya cukup efektif menimbulkan efek jera–memberikan hasil nyata. Pada tahun 2015, surplus perdagangan ikan Indonesia menjadi yang tertinggi di ASEAN. Padahal, pada tahun yang sama, Indonesia terus mengalami defisit pangan, dan defisit itu meningkat pada 2016.

food deficit

Untuk menjaga kesinambungan sumber daya laut kita, pemerintah melarang penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Nelayan-nelayan kecil lebih mudah menangkap ikan. Ikan yang mereka tangkap lebih dekat dari pantai dan ukurannya lebih besar.

Yang lebih penting lagi, kesejahteraan petani cenderung meningkat. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan nelayan perikanan tangkap adalah nilai tukarnya, yaitu perbandingan harga hasil tangkapan dengan harga berbagai kebutuhan yang dibeli oleh nelayan.

Di era pemerintahan Jokowi, nilai tukar nelayan perikanan tangkap menunjukkan tren peningkatan yang berkelanjutan, lebih cepat dibandingkan dengan nilai tukar nelayan secara keseluruhan. Kenyataan ini kontras dengan nasib petani pangan yang selama pemerintahan Jokowi nilai tukarnya mengalami kemerosotan dan berfluktuasi tajam.

ntnt

Jika visi maritim Presiden Jokowi dilaksanakan secara konsisten, sektor kelautan dan perikanan niscaya berpotensi memberikan sumbangan berarti bagi kemajuan bangsa. Lautan kita secara alamiah sudah merupakan jalan tol gratis tanpa hambatan, tidak perlu aspal, semen, dan besi untuk mewujudkanny. Laut juga mampu menjadi sumber protein utama mengimbangi peran daging sapi yang harganya tak kunjung turun secara berarti dari tingkat yang relatif tinggi dan daging ayam serta telur yang harganya kerap berfluktuasi.

Sudah barang tentu ada segelintir orang atau pengusaha perikanan yang terkulai akibat tindakan tegas pemerintah dan penegakan hukum tanpa pandang. Ada ratusan kapal besar yang terbiasa mengeruk kekayaan laut kita secara ugal-ugalan. Ratusan kapal besar itu dimiliki oleh hanya puluhan orang atau perusahaan. Mereke berteriak lantang menggunakan mulut dan kekuatan orang atau pihak lain. Di masa lalu mereka menikmati keuntungan luar biasa besar. Dengan kekuatan uang mereka bisa bermanuver untuk menyingkirkan penghalang-penghalang mereka. Mereka sekarang mulai unjuk kekuatan menyerang balik.

Waspada. Waspada. Waspada.

Berjayalah Indonesiaku. Jalesveva jayamahe.

 

 

 

 

 

Masalah Struktural Menghadang Perekonomian Indonesia


eu
thecorner.eu

Perekonomian Indonesia tampaknya anteng-anteng saja. Kestabilan makroekonomi cukup terjaga, internal maupun internal.

Namun, jika kita telaah lebih mendalam, tampak ada kecenderungan perekonomian Indonesia menuju keseimbangan ke aras yang lebih rendah.

Kita sempat menikmati pertumbuhan tinggi pada 1970-an dan paruh pertama dekade 1990-an. Setelah hampir pulih dari krisis, pertumbuhan rerata turun menjadi sekitar 6 persen. Lalu turun lagi menjadi 5 persen dalam empat tahun terakhir. Perekonomian seakan kekurangan tenaga dan daya untuk mengakselerasi.

5%

Masalah struktural kedua menyangkut penerimaan pajak. Walaupun ekonomi terus tumbuh, nisbah pajak (tax ratio) mengalami penurunan yang persisten selama lima tahun terakhir. Dalam keadaan normal, nisbah pajak setidaknya tetap atau meningkat.

tr-1

Padahal, nisbah pajak kita masih relatif sangat rendah. Penurunan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membuat nisbah pajak Indonesia terendah dibandingkan negara tetangga. Kebanyakan negara tetangga menikmati kenaikan nisbah pajak. Nisbah pajak Vietnam memang turun, namun tetap tertinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya.

compare

Ketiga, derajat keterbukaan (degree of openness) perekonomian Indonesia mengalami penurunan dalam 16 tahun terakhir. Dengan pengecualian Singapura, seluruh negara berdasarkan jumlah penduduk menunjukkan perekonomiannya semakin terbuka. Porsi barang dan jasa yang mereka hasilnya semakin banyak yang diekspor. Pada kurun waktu bersamaan, mereka pun lebih banyak mengimpor barang dan jasa. Jadi, hampir semua negara kian terlibat di pasar dunia di era globalisasi.

openness

Membandingkan dua titik waktu saja (1981 dan 2016) boleh jadi bisa bias, ada faktor kebetulan atau rekayasa pemilihan tahun observasi agar hasilnya sesuai dengan yang diinginkan penulis. Untuk mengurangi kemungkinan sakwasangka itu, berikut tertera derajat keterbukaan Indonesia dengan menggunakan rerata lima tahunan selama kurun waktu yang cukup panjang.

Ternyata hasilnya menunjukkan penurunan konsisten, tidak hanya dalam 16 tahun terakhir, melainkan dalam 20 tahun terakhir tanpa jeda.

openness-2

Tiga masalah struktural yang dihadapi Indonesia membutuhkan pemecahan yang bersifat struktural pula. Tidak ada resep cespleng untuk jangka pendek.

Ada beberapa masalah struktural lain yang juga patut memperoleh perhatian. Tiga masalah di atas bisa dipandang yang paling mendasar yang berdampak ke banyak arah, masalah ekonomi, sosial, dan politik.

Pindah Ibukota


Catatan: Pada 19 Juni 2009, pk. 16:50, saya menayangkan tulisan di Kompasiana berjudul “Pindahkan Ibukota ke Palangkaraya?” Jika membuka tulisan itu di Kompasiana, formatnya telah berubah dari yang asli, hanya satu paragraf. Saya tidak ingat lagi apakah tulisan itu masih utuh. Tulisan di sini telah diperbaiki tanpa mengubah isi.  Belakangan ini gagasan pindah ibukota kembali mengemuka. Pemerintahan Jokowi selangkah lebih maju dengan mempersiapkan kajian menyeluruh pada tahun 2018.

***

Bung Karno pernah melontarkan gagasan pemindahan ibukota ke Palangkaraya. Presiden pertama kita mengunjungi Palangkaraya pada tahun 1957. Pada kunjungannya itu, ia memancangkan tonggak dari kayu ulin, mungkin sebagai perlambang komitmen itu.

Gagasan Bung Karno baru terwujud sebatas Palangkaraya sebagai ibukota propinsi Kalimantan Tengah. Pemerintahan kota Palangkaraya baru lahir pada tahun 1965. Tahun ini usianya 44 tahun.

Dalam rangka ulang tahun itulah saya diundang oleh Walikota menghadiri seminar di Palangkaraya hari Jumat ini.

Daya dukung Jakarta khususnya dan Jawa umumnya sudah sangat terbatas. Pembangunan harus lebih merata. Apatah lagi mengingat sumber kekayaan alam kebanyakan berada di luar Jawa. Pembangunan pusat-pusat kegiatan baru harus pula memerhatikan banyak aspek: kesubuan tanah, distribusi penduduk, geopolitik dan geostrategis, serta keamanan.

Kalimantan merupakan pulau yang paling aman dari kemungkinan gempa bumi. Dilihat dari luas wilayah, tampaknya Palangkaraya cukup ideal sebagai ibukota negara. Lahan kosong masih banyak. Letaknya sangat strategis.

Pemikiran untuk memindahkan ibukota ke Palangkaraya sempat kami diskusikan dengan Walikota pada kesempatan makan siang. Saya lebih banyak mendengar. Ketika sampai di penginapan, saya menerima pesan pendek dari seorang rekan yang baru saja menghadiri diskusi tentang pembangunan infrastruktur.

Sudah muncul rencana untuk membangun highway Tran-Jawa dan merevitalisasi Jakarta dan Surabaya sebagai kota metropolitan bertaraf internasional. Rekan saya tidak setuju dengan proyek ini. Katanya, lebih baik meningkatkan infrastruktur perhubungan daerah luar Jawa dan dengan Jawa. Saya sangat setuju dengan gagasan rekan saya.

Mungkin dibutuhkan langkah awal. Misalnya, memindahkan Departemen Kehutanan ke Palangkaraya.

 

Indonesia Tetap di Urutan ke-8 PDB Dunia


topgdp
youtube.com

Minggu lalu Bank Dunia memutakhirkan data produk domestik bruto (PDB) dunia untuk tahun 2016. Posisi Indonesia 2016 tidak berubah dibandingkan dengan 2015, yakni di urutan ke-8 sebagai produsen barang dan jasa berdasarkan purchasing power parity (PPP).

Nilai PDB Indonesia berdasarkan PPP tahun 2016 telah menembus 3 triliun dollar AS. Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 sekitar 5 persen dan Brazil diperkirakan di bawah 1 persen, maka tahun ini (2017) Indonesia akan naik satu peringkat menggantikan posisi Brazil. Dalam waktu tidak sampai 5 tahun Indonesia diperkirakan bisa menyusul Rusia, karena pertumbuhan PDB Rusia diperkirakan paling banter hanya sekitar separuh pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Asia menempatkan 8 negara dalam 20 besar PDB berdasarkan PPP.

ppp

Berdasarkan PDB berdasarkan dollar AS yang berlaku (current US$), posisi Indonesia 2016 juga tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu di urutan ke-16 dengan nilai hampir satu triliun dollar AS. Indonesia merupakan satu-satunya anggota ASEAN yang terwakili dalam G-20.

gdp

 

 

Blog at WordPress.com.

Up ↑