GreenPeace, Jaringan Tambang (Jatam), Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Auriga meluncurkan buku berjudul Coalruption: Elit Politik dalam Pusaran Bisnis Batu Bara pada 17 Desember 2018. Ini tautannya.
Bisnis batu bara sungguh menggiurkan. Nilai ekspor pada tahun 2017 mencapai 17,9 miliar dollar AS dengan volume 319 juta ton. Belum lagi penjualan di dalam negeri. Dengan alasan demi mendongkrak ekspor untuk menjinakkan defisit perdagangan luar negeri, tahun lalu pemerintah menambah jatah ekspor sebesar 100 juta ton.
Cadangan batu bara kita hanya 2,2 persen dari cadangan batu bara dunia. Jika tingkat produksi seperti sekarang dan tidak ditemukan cadangan baru, cadangan batu bara kita akan habis dalam 49 tahun. Dengan asumsi yang sama, cadangan batu bara Amerika Serikat, Rusia, dan Australia yang merupakan top-3 dalam hal cadangan, akan habis dalam waktu 300 tahun lebih. Pemilik cadangan terbesar keempat, China, akan habis lebih cepat dari Indonesia.
Pengurasan cadangan paling tinggi adalah China. Negara Tirai Bambu ini Amat getol “menggaruk cadangan batu baranya, tercermin dari pangsa produksi di dunia yang 3,5 kali dari pangsa cadangan di dunia.
Indonesia berada di posisi kedua sebesar 3,3 kali. Namun, produksi batu bara China sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Oleh karena itu, pangas ekspor China hanya 1 persen dalam ekspor dunia. Sebaliknya dengan Indonesia yang sebagian besar produksi batu baranya diekspor. Tak ayal, pangsa ekspor batu bara Indonesia relatif besar, di urutan kedua Setelah Australia. Tapi ingat, cadangan Australia 6,5 kali lebih besar dari Indonesia dan dengan reserves to production (R/P) ratio 6,1 kali Indonesia.
Karena batu bara merupakan sumber daya alam tak terbarukan, alangkah elok kalau kita menegakkan keadilan antargenerasi. Sisihkanlah sebagian, setidaknya, untuk generasi mendatang.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo mengawali debutnya dengan memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM). Ratusan triliun rupiah dana subsidi BBM yang sebelumnya terbakar tak berbekas dialihkan untuk memacu pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia, terutama untuk pendidikan dan kesehatan. Peraga berikut diperkenalkan pemerintah untuk membuktikannya. Subsidi energi yang sebagian besar berupa subsidi BBM turun drastis dari Rp 342 triliun pada 2014 menjadi Rp 119 triliun pada 2015. Dengan reformasi struktural itu, pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup leluasa untuk menambah belanja infrastruktur sekitar Rp 100 triliun. Sebagian sisanya dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dan sedikit untuk kesehatan.
Cakupan infrastruktur di atas cukup luas, tidak sebatas infrastruktur fisik, melainkan juga meliputi infrastruktur sosial dan “dukungan infrastruktur” walaupun tidak sampai 5 persen.
Pembangunan infrastruktur ekonomi yang dilakukan melalui belanja K/L dan belanja non-K/L ternyata justru cenderung turun. Yang membuat belanja infrastruktur melonjak adalah yang melalui transfer ke daerah dan dana desa, jadi bukan pos belanja pemerintah pusat. Alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa untuk infrastruktur bersifat perkiraan sejalan dengan semangat otonomi daerah.
Tentu saja sosok infrastruktur yang mencolok seperti jalan tol, bandara, waduk, kereta api bandara, kereta cepat Jakarta-Bandung, MRT, dan LRT tidak termasuk yang dibiayai dari transfer ke daerah dan dana desa. Jadi dari mana pembiayaan proyek-proyek besar itu? Dari mana lagi sebagian besar pembiayaannya kalau bukan dari BUMN yang ditugaskan.
Mengingat penugasan yang massif di satu pihak dan keterbatasan kemampuan BUMN, maka BUMN terpaksa berutang. Selama kurun waktu 2014-2018, utang BUMN sektor nonkeuangan naik 60 persen, dari Rp 504 triliun menjadi Rp 805 triliun.
Sebetulnya peningkatan tajam utang BUMN nonfinansial di era Presiden Joko Widodo tak setinggi periode sebelumnya. Pada periode 2010-2014, utang BUMN nonfinansial melonjak jauh lebih tinggi, yaitu 188 persen, dari hanya Rp 175 triliun pada 2010 menjadi Rp 504 triliun pada 2014. Bagaimanapun peningkatan utang BUMN nonfinansial 4,6 kali lipat dalam waktu sewindu perlu diwaspadai.
Apalagi utang BUMN nonfinansial kebanyakan dalam mata uang asing. Kiranya pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan mengingat jika muncul masalah dengan utang BUMN, pemerintah wajib turun tangan. Sejumlah BUMN sudah mengalami kesulitan keuangan, terutama BUMN “karya”. Secara tidak langsung, dalam jangka pendek dan menengah pembayaran bunga juga turut membebani neraca pembayaran. Apalagi mengingat BUMN kebanyakan tidak menghasilkan pendapatan valuta asing.
Berikut adalah kumpulan video wawancara yang ditayangkan KONTAN TV dalam empat bagian dengan deskripsi singkat oleh KONTAN TV
Bagiaan 1: Tidak Proporsional Mengatakan Utang untuk Infrastruktur
Banyak perdebatan yang menyoroti masalah utang Indonesia sudah mengkhawatirkan karena sudah menembus angka Rp 4.000 triliun. Padahal pertumbuhan utang ini bermasalah menurut pengamat ekonomi Faisal Basri bukan karena jumlah maupun rasio utang terhadap GDP, tapi lebih karena peruntukannya. Faisal pun menilai tak tepat opini yang mengatakan negara harus berutang banyak untuk biaya pembangunan infrastruktur.
Bagian 2: Utang Indonesia Semakin Tinggi Ongkosnya
Banyak perdebatan yang menyoroti masalah utang Indonesia sudah mengkhawatirkan karena sudah menembus angka Rp 4.000 triliun. Padahal utang bukan sesuatu yang haram, tak ada masalah apa pun untuk setiap negara berutang asalkan dikelola dengan baik. Menurut pengamat ekonomi Faisal Basri, kita harus berhati-hati dengan utang karena porsi utang negara yang dipegang asing makin besar. Dalam kondisi dunia yang panas dengan perang dagang, volatilitas akan semakin tinggi. Ongkos utang pun terus naik, dari 9,8% di 2016 menjadi 10,9 di 2017.
Bagian 3: Pemerintah lebih senang berutang dengan menggunakan surat berharga. Tapi untuk tujuan pembangunan infrastruktur utang dengan bunga pasar ini mengandung risiko sendiri. Selain tanpa grace period, surat berharga negara pun harus bertanding dengan bank dan swasta untuk mencari pinjaman uang. Utang konvensional dinilai Pengamat Ekonomi Faisal Basri membuat perencanaan yang lebih berdisiplin.
Bagian 4: Jangan Paksa Ekonomi Maju Lebihi Kemampuan
Pada saat ini dibutuhkan banyak dana untuk pembangunan infrastruktur. Tapi pemerintah ternyata tak mampu mendapatkan pendapatan dari pajak dengan lebih baik. Dari tahun ke tahun tax ratio Indonesia terus turun. Tax ratio yang terus turun ini juga sebenarnya menjadi indikator pemerintah harus makin berhati-hati untuk berutang lebih banyak.
Di blog ini sudah lumayan kerap saya menulis tentang utang. Di masa kampanye, intensitas perdebatan soal utang meninggi.
Persoalan utang pemerintah menjadi sasaran tembak yang kerap digunakan pasangan Prabowo-Sandi. Puncaknya adalah ketika Capres Prabowo Subianto menyarankan agar penyebutan Menteri Keuangan diubah menjadi Menteri Pencetak Utang.
Memang utang pemerintah di era Presiden Jokowi meningkat relatif pesat. Selama kurun waktu 2014-2018 utang pemerintah pusat naik 69 persen, dari Rp 2.605 triliun menjadi Rp 4.416 triliun. Peningkatan itu lebih tinggi ketimbang periode 2010-2014 sebesar 55 persen. Apakah persoalan utang pemerintah sudah parah sebagaimana dikatakan oleh Prabowo Subianto: “Ini kalau ibarat penyakit saya katakan stadium sudah cukup lanjut sudah lumayan parah. Utang menumpuk terus.”
Apakah utang yang mencapai Rp 4.416 triliun yang jadi patokan? Bandingkan Si Badu berutang Rp 10 juta dan pendapatannya Rp 20 juta dengan saya yang berutang hanya Rp 2 juta dengan pendapatan Rp 1 juta. Sekalipun Si Badu berutang 5 kali lipat dari utang saya, beban utang Si Badu tentu saja jauh lebih ringan dari saya. Utang Si Badu hanya setengah dari pendapatannya, sedangkan saya boleh dikatakan “lebih besar pasak dari tiang” karena utang saya dua kali lipat dari pendapatan. Jadi yang jadi persoalan bukan besarnya utang.
Potensi kemampuan pemerintah dalam membayar utang lazimnya dikaitkan dengan kemampuan perekonomian menghasilkan pendapatan yang diukur dengan produk domestik bruto (PDB). Jika PDB meningkat, maka kemampuan pemerintah menarik pajak juga naik. Pajak itulah yang pada gilirannya digunakan untuk membayar bunga dan cicilan utang.
Nisbah utang terhadap PDB (debt to GDP ratio) Indonesia tergolong masih sangat rendah, tak sampai 30 persen. Bandingkan dengan Jepang yang nisbah utangnya 250 persen PDB, tertinggi di dunia. Bandingkan juga dengan Amerika Serikat yang nisbah utangnya 105 persen PDB.
Membandingkan utang Indonesia dengan negara lain–yang sangat kaya sekalipun–tentu saja tidak cukup hanya menggunakan indikator tunggal nisbah utang terhadap PDB.
Sekalipun nisbah utang pemerintah Jepang delapan kali lipat lebih tinggi dari Indonesia, harus diingat bahwa Jepang bukan sekedar berutang (debitur), tetapi juga memberikan utang kepada negara lain, termasuk kepada Amerika Serikat dalam bentuk surat utang Amerika Serikat yang dibeli Jepang dan kepada Indonesia dalam bentuk pinjaman (loan) maupun surat utang yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Tak tanggung-tanggung, Jepang merupakan pemegang surat utang pemerintah AS terbesar kedua setelah China. Indonesia bisa dikatakan debitur murni.
Perlu pula diingat, suku bunga surat utang yang dikeluarkan pemerintah Jepang sangat rendah. Yield surat utang pemerintah Jepang bertenor 10 tahun hanya nol koma nol sekian persen, salah satu yang terendah di dunia. Ditambah lagi, hampir seluruh surat utangnya (sekitar 90 persen) dibeli oleh rakyatnya sendiri, sehingga dana pembayaran bunga tetap beredar di dalam negeri. Dengan demikian beban utang tidak besar dampaknya terhadap stabilitas makroekonomi Jepang.
Sebaliknya, surat utang pemerintah Indonesia dalam rupiah (local currency bonds) yang dipegang oleh investor asing relatif sangat besar, bahkan terbesar di antara emerging markets, mengakibatkan perekonomian Indonesia sangat rentan terhadap gejolak eksternal. Yield surat utang Indonesia bertenor 10 tahun pun tergolong tinggi, yaitu 8,12 persen per 28 Januari 2019.
Sekalipun utang pemerintah Indonesia masih relatif rendah, namun beban pembayaran bunga utang terhadap APBN terus meningkat.
Pada tahun 2014, pembayaran bunga utang baru mencapai 7,5 persen dari belanja total dan 11,1 persen dari belanja pemerintah pusat. Lima tahun kemudian meningkat masing-masing menjadi 11,7 persen dan 17,9 persen.
Selama kurun waktu 2014-2018, belanja untuk pembayaran bunga utanglah yang tumbuh paling tinggi (94 persen), lebih dari tiga setengah kali pertumbuhan belanja modal yang hanya 25,9 persen.
Sebagai perbandingan, Amerika Serikat yang nisbah utangnya jauh lebih tinggi dari Indonesia hanya mengalokasikan 7 persen dari belanja total pada tahun anggaran 2018.
Harus diingat pula, APBN AS sebagian besar dialokasikan untuk belanja sosial yang langsung diterima oleh rakyatnya, antara lain dalam bentuk perlindungan sosial dan kesehatan (medicare dan medicaid).
Akibat beban pembayaran bunga yang terus meningkat di Indonesia, alokasi untuk belanja sosial tak kunjung naik, bahkan turun.
Terakhir, peningkatan utang pemerintah sejatinya bisa dikurangi jika kemampuan pemerintah menarik pajak bisa ditingkatkan. Sejauh ini nisbah pajak (tax ratio) cenderung melambat. Baru tahun 2018 sedikit naik setelah empat tahun berturut-turut sebelumnya selalu turun. Dibandingkan dengan negara tetangga, nisbah pajak kita sungguh sangat rendah.
[Dimutakhirkan dan ditambah berita-berita terkait di bawah pada 29 Januari 2019, pk.23:32]
***
Faisal Basri Komentari Utang Pemerintah yang Disebut Membahayakan
TEMPO.CO, Jakarta – Pembahasan mengenai kondisi utang pemerintah belakangan banyak menjadi sorotan masyarakat. Dalam beberapa kesempatan, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sempat menyatakan kondisi utang pemerintah Indonesia dalam kondisi yang membahayakan.
Dalam postingan terbaru melalui laman pribadinya, faisalbasri.com, Ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri.mengunggah tulisan mengenai utang pemerintah Indonesia.
“Memang utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo meningkat relatif pesat. Selama kurun waktu 2014-2018 utang pemerintah pusat naik 69 persen, dari Rp 2.605 triliun menjadi Rp 4.416 triliun,” kata Faisal dikutip dalam laman tersebut yang diunggah pada Ahad, 27 Januari 2019.
Faisal mencatat peningkatan utang itu lebih tinggi ketimbang periode 2010-2014 sebesar 55 persen. Namun, apakah persoalan utang tersebut sudah sangat parah seperti yang diungkapkan Prabowo? Menurut Faisal, jumlah utang yang mencapai Rp 4.416 triliun tersebut harus dilihat menyeluruh.
Pertama, jumlah utang harus dibandingkan dengan kemampuan perekonomian menghasilkan pendapatan yang diukur dengan produk domestik bruto (PDB). Jika PDB meningkat maka kemampuan pemerintah untuk menarik pajak juga meningkat, sehingga dapat digunakan membayar bunga dan cicilan utang.
Kendati demikian, Faisal mencatat nisbah utang terhadap PDB (debt to GDP ratio) Indonesia tergolong masih sangat rendah, tak sampai 30 persen. “Bandingkan dengan Jepang yang nisbah utangnya 250 persen PDB. Bandingkan juga dengan Amerika Serikat yang nisbah utangnya 105 persen PDB,” kata Faisal.
Faisal menyatakan, membandingkan utang dengan negara lain seperti Jepang dan Amerika tentu tidak cukup hanya dengan menggunakan indikator tungga nisbah utang terhadap PDB. Sebab, perlu juga diketahui bahwa meski nisbah utang Jepang delapan kali lipat lebih tinggi harus diingat negara itu bukan hanya berutang tetapi juga memberikan utang kepada negara lain.
Salah satunya, Jepang banyak memberikan pinjaman dalam bentuk membeli surat utang pemerintah Amerika Serikat. Tak tanggung-tanggung, Jepang merupakan pemegang surat utang pemerintah AS terbesar kedua setelah China. Indonesia bisa dikatakan debitur murni. Perlu juga diingat bahwa Jepang juga banyak memberikan utang kepada Indonesia dalam bentuk pinjaman (loan) maupun surat utang yang dikeluarkan pemerintah.
Faisal melanjutkan, perlu juga diketahui meski banyak menerbitkan surat utang, suku bunga surat utang yang dikeluarkan pemerintah Jepang sangat rendah. Yield surat utang pemerintah Jepang bertenor 10 tahun hanya nol koma nol sekian persen, salah satu yang terendah di dunia.
Belum lagi, sekitar 90 persen surat utangnya dibeli oleh rakyat sendiri. Sehingga dana pembayaran bunga tetap beredar di dalam negeri dan beban utang tidak besar dampaknya terhadap stabilitas makroekonomi Jepang. Sebaliknya, surat utang pemerintah Indonesia dalam rupiah lebih banyak dipegang oleh investor asing mencapai 37,8 persen, angka terbesar dari rata-rata negara berkembang yang mencapai 25 persen.
“Kondisi ini tentu mengakibatkan perekonomian Indonesia sangat rentan terhadap gejolak eksternal. Yield surat utang Indonesia bertenor 10 tahun pun tergolong tinggi, yaitu 8,1 persen per 25 Januari 2019,” tutur Faisal.
ADVERTISEMENT
Selain itu, Faisal juga mencatat bahwa meski utang pemerintah masih relatif rendah, tapi beban pembayaran bunga utang terhadap APBN terus meningkat. Ia mencatat, pada 2014, pembayaran bunga utang baru mencapai 7,5 persen dari belanja total dan 11,1 persen dari belanja pemerintah pusat.
Lima tahun kemudian meningkat masing-masing menjadi 11,7 persen dan 17,9 persen. Adapun total belanja pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2018 mencapai Rp 2.202 triliun sedangkan total belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.444 triliun.
“Selama kurun waktu 2014-2018, belanja untuk pembayaran bunga utanglah yang tumbuh paling tinggi sebesar 94 persen, lebih dari tiga setengah kali pertumbuhan belanja modal yang hanya 25,9 persen. Atau pada 2018 beban biaya bunga diperkirakan mencapai Rp 258 trilun,” kata Faisal.
Terakhir, menurut Faisal peningkatan utang pemerintah sejatinya bisa dikurangi jika tax ratio terhadap PDB bisa tingkatkan. Sayangnya, sejauh ini nisbah pajak atau tax ratio cenderung melambat. Baru pada 2018 angkanya sedikit naik menjadi 10,2 persen setelah sejak 2012 selalu turun.
Jawab Faisal Basri, Sri Mulyani Sebut Beban Bunga Utang Masih Logis
Penulis: Rizky Alika
Editor: Pingit Aria 29/1/2019, 13.01 WIB
Sri Mulyani menyebut kenaikan beban bunga utang terjadi karena suku bunga tinggi.
AJENG DINAR ULFIANA | KATADATA
Sejumlah pihak menyoroti tren kenaikan beban pembayaran bunga utang yang terjadi sejak 2014. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai hal itu merupakan hal yang wajar.
“Itu bukan sesuatu hal yang baru. Adalah sesuatu yang logis,” kata dia dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (29/1).
Menurutnya, peningkatan bunga utang terjadi seiring tren kenaikan bunga acuan global. Bank Indonesia (BI) pun telah merespons hal itu dengan mengerek BI 7-day Reverse Repo Rate sebanyak 6 kali sepanjang 2018.
Sebaliknya, ia menyebut beban bunga utang pada 2014 rendah lantaran saat itu ada tren pelonggaran moneter dunia. Bank Indonesia pun disebutnya turut menurunkan suku bunga.
Adapun, utang masih dilakukan apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mengalami defisit. Namun, ia meminta masyarakat untuk tidak melihat utang hanya dari nominalnya saja.
Seharusnya, utang dilihat dalam konteks yang lebih besar. “(Kalau) nominal lain tidak dilihat, itu kan jadi membingungkan atau cenderung dianggap untuk menakut-nakuti masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, utang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia, seperti ketika mengalami tekanan harga komoditas dan pertumbuhan ekspor masih negatif. Selain itu, utang juga digunakan untuk membangun infrastruktur, mengurangi kemiskinan, dan menjaga pertumbuhan ekonomi. “Itu semua kan tujuannya,” kata dia.
Sebelumnya, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengakui bahwa rasio utang pemerintah Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih relatif rendah bila dibandingkan dengan Jepang dan Amerika Serikat (AS). Namun, meminta pemerintah mewaspadai beban pembayaran bunga utang terhadap APBN yang terus meningkat.
“Selama kurun waktu 2014-2018, utang pemerintah pusat naik 69%, dari Rp 2.605 triliun menjadi Rp 4.416 triliun. Peningkatan itu lebih tinggi ketimbang periode 2010-2014 sebesar 55%,” tulis Faisal dalam situs resminya, Minggu (27/1).
Berdasarkan catatannya, pembayaran bunga utang pada 2014 baru mencapai 7,5% dari belanja total dan 11,1% dari belanja pemerintah pusat. Lima tahun kemudian (2018), pembayaran bunga utang meningkat, masing-masing menjadi 11,7% persen dari belanja total dan 17,9% dari belanja pemerintah pusat.
Selama kurun waktu 2014-2018, belanja untuk pembayaran bunga utang tumbuh paling tinggi, yaitu 94% atau lebih dari tiga setengah kali pertumbuhan belanja modal yang hanya 25,9%.
Sebagai perbandingan, rasio utang AS mencapai 105% dari PDB atau jauh lebih tinggi dari Indonesia, yaitu di bawah 30% dari PDB. Meski rasio utangnya lebih tinggi, AS hanya mengalokasikan 7% untuk pembayaran bunga utang dari total belanja total tahun anggaran 2018.
Sementara itu, APBN AS sebagian besar dialokasikan untuk belanja sosial, antara lain dalam bentuk perlindungan sosial dan kesehatan (medicare dan medicaid). Sementara Indonesia, alokasi untuk belanja sosial tak kunjung naik, bahkan turun lantaran beban pembayaran bunga yang terus meningkat.
Komentari soal Kritik Bunga Utang, Darmin: Tergantung Cara Hitungnya
Penulis: Michael Reily
Editor: Ekarina 29/1/2019, 18.51 WIB
Darmin menyatakan obligasi pemerintah pasti lebih tinggi daripada Malaysia dan Thailand.
ARIEF KAMALUDDIN | KATADATA
Sejumlah pihak tengah menyoroti tren kenaikan beban pembayaran utang yang terus terjadi sejak 2014. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pun menyatakan beban bunga utang Indonesia memang lebih besar dibandingkan negara lain, namun hal tergantung seperti apa penghitungannya.
Darmin menyatakan obligasi pemerintah pasti lebih tinggi daripada Malaysia dan Thailand. “Tidak sama setiap negara kalau hitungannya obligasi pemerintah,” kata dia di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/1).
Dia menjelaskan penghitungan bunga utang berdasarkan obligasi pemerintah pasti lebih tinggi daripada suku bunga. “Jika ukurannya berdasarkan utang langsung, bunga utang tidak akan banyak berbeda,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai kenaikan beban pembayaran bunga utang merupakan hal yang wajar. “Itu bukan sesuatu hal yang baru. Adalah sesuatu yang logis,” kata Sri Mulyani.
Menurutnya, peningkatan bunga utang terjadi seiring tren kenaikan bunga acuan global. Bank Indonesia (BI) pun telah merespons hal itu dengan mengerek BI 7-day Reverse Repo Rate sebanyak 6 kali sepanjang 2018.
Sebaliknya, ia menyebut beban bunga utang pada 2014 rendah karena pada saat itu sedang ada tren pelonggaran moneter dunia. Sehingga, Bank Indonesia saat itu turut menurunkan suku bunga.
div class=”embed-responsive embed-responsive-16by9″ style=”height:700px;” >
Adapun, utang masih dilakukan apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mengalami defisit. Namun, ia meminta masyarakat untuk tidak melihat utang hanya dari nominalnya saja.
Seharusnya, utang dilihat dalam konteks yang lebih besar. “(Kalau) nominal lain tidak dilihat, itu kan jadi membingungkan atau cenderung dianggap untuk menakut-nakuti masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, utang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia, seperti ketika mengalami tekanan harga komoditas dan pertumbuhan ekspor masih negatif. Selain itu, utang juga digunakan untuk membangun infrastruktur, mengurangi kemiskinan, dan menjaga pertumbuhan ekonomi. “Itu semua kan tujuannya,” kata dia.
Sementara itu, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengakui bahwa rasio utang pemerintah Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih relatif rendah bila dibandingkan dengan Jepang dan Amerika Serikat (AS). Namun, pemerintah diminta mewaspadai beban pembayaran bunga utang terhadap APBN yang terus meningkat.
“Selama kurun waktu 2014-2018, utang pemerintah pusat naik 69%, dari Rp 2.605 triliun menjadi Rp 4.416 triliun. Peningkatan itu lebih tinggi ketimbang periode 2010-2014 sebesar 55%,” tulis Faisal dalam situs resminya, Minggu (27/1).
Berdasarkan catatannya, pembayaran bunga utang pada 2014 baru mencapai 7,5% dari belanja total dan 11,1% dari belanja pemerintah pusat. Lima tahun kemudian (2018), pembayaran bunga utang meningkat, masing-masing menjadi 11,7% persen dari belanja total dan 17,9% dari belanja pemerintah pusat.
Selama kurun waktu 2014-2018, belanja untuk pembayaran bunga utang tumbuh paling tinggi, yaitu 94% atau lebih dari tiga setengah kali pertumbuhan belanja modal yang hanya 25,9%.
Sebagai perbandingan, rasio utang AS mencapai 105% dari PDB atau jauh lebih tinggi dari Indonesia, yaitu di bawah 30% dari PDB. Meski rasio utangnya lebih tinggi, AS hanya mengalokasikan 7% untuk pembayaran bunga utang dari total belanja total tahun anggaran 2018.
Sementara itu, APBN AS sebagian besar dialokasikan untuk belanja sosial, antara lain dalam bentuk perlindungan sosial dan kesehatan (medicare dan medicaid). Sementara Indonesia, alokasi untuk belanja sosial tak kunjung naik, bahkan turun lantaran beban pembayaran bunga yang terus meningkat.
Sungguh tiara niatan sama sekali untuk menyudutkan siapa pun –Faisal Basri seperti jutul berta di bawah ini.
Faisal Basri Sudutkan Sri Mulyani Soal Bengkaknya Bunga Utang
NEWS – Yanurisa Ananta, CNBC Indonesia 29 January 2019 14:32SHAR
Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani Memimpin Konferensi pers kinerja APBN 2018 di Kementerian Keuangan (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)Jakarta, CNBC Indonesia – Bukan soal nominal kali ini yang diperdebatkan terkait utang. Justru bunga utang yang makin membengkak terus dibayarkan dari APBN.
Adalah Faisal Basri, Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) yang menyoroti hal tersebut.
“Sekalipun utang pemerintah Indonesia masih relatif rendah, namun beban pembayaran bunga utang terhadap APBN terus meningkat,” kata Faisal, yang ditulis di situs resminya, Selasa (29/1/2019).
Pada tahun 2014, pembayaran bunga utang baru mencapai 7,5% dari belanja total dan 11,1% dari belanja pemerintah pusat. Lima tahun kemudian, angka tersebut meningkat masing-masing menjadi 11,7% dan 17,9%.
Data Kementerian Keuangan mencatat, pembayaran bunga utang pada 2014 secara nominal mencapai Rp 133,4 triliun. Angka tersebut semakin meningkat di 2018 hingga Rp 238 triliun-non audited.
Selama kurun waku 2014-2018, belanja untuk pembayaran bunga utang tumbuh paling tinggi hingga 94%, lebih dari tiga setengah kali pertumbuhan belanja modal yang hanya 25,9%.
“Sebagai perbandingan, AS yang nisbah utangnya jauh lebih tinggi dari Indonesia hanya mengalokasikan 7% dari belanja total pada tahun anggaran 2018,” kata Faisal.
Mari menengok data bunga utang yang dibayar pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Pada 2014 melalui APBN-P pembayaran bunga utang mencapai Rp 135,45 triliun. Kemudian, pada 2015 melalui APBN-P, pemerintah mengajukan pembayaran bunga utang hingga Rp 155,7 triliun atau 8% dari total belanja negara.
Sementara, APBN-P 2016 juga mencapai Rp 191,21 triliun atau 14,6% dari total belanja pemerintah pusat Rp 1.306,6 triliun.
Di tahun 2017, dalam APBN-P pembayaran bunga utang mencapai Rp 219,2 triliun atau 16% dari total belanja pemeirntah pusat yang sebesar Rp 1.367.
Pada 2018, pembaaran bunga utang mencapai Rp 238,60 triliun atau sebesar 16,4% dari total belanja pemerintah pusat.
Adapun di 2019, pemerintah mengalokasikan Rp 275,9 triliun atau 16,88% dari total belanja pemerintah pusat Rp 1.634 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan, soal beban bunga utang bukan sesuatu yang baru. Hal itu logis, namun dengan catatan perlu dilihat dalam konteks yang lebih besar terkait guna dari utang tersebut.
Dalam penilaian, menurut Sri Mulyani, utang harus dilihat apakah mampu menjaga stabilitas ekonomi waktu mengalami tekanan akibat harga komoditas jatuh. Apakah bisa membantu perekonomian saat ekspor mencatatkan performa negatif tahun 2014-2015. Juga apakah mampu membangun infrastruktur, memerangi kemiskinan, dan menjaga pertumbuhan ekonomi.
“Itu kan semua tujuannya. Jadi kalau cuma melihat dari utangnya saja jadi kehilangan konteksnya,” ucapnya.
Dalam berita CNBC Indonesia, Selasa (29/1/2019) disebutkan, dalam kurun waktu 2014-2018 utang pemerintah pusat naik hingga 69% dari Rp 2.605 triliun menjadi Rp 4.416 triliun, atau lebih tinggi dari periode 2010 – 2014 sebesar 55%.
“Yang dibandingkan itu tidak hanya nominal. Kalau nominal berat tapi tidak dilihat nominal yang lain itu kan jadi membingungkan atau bahkan cenderung dianggap untuk menakut-nakuti masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, pada tahun 2014 terjadi monetery policy easing di mana seluruh dunia juga turut terdampak. Saat itu, Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan sehingga dengan stock utang yang lebih kecil maka bunga pembayarannya turut rendah. Baru 5 tahun kemudian, lanjut Sri Mulyani, stok nominal tinggi.
“Nominalnya bertambah tapi juga suku bunga dunia meningkat ditambah Bank Indonesia juga menaikan suku bunga sudah 7 kali kan.” pungkasnya.
Perekonomian Indonesia seakan-akan kekurangan tenaga untuk melaju lebih kencang. Selama lima tahun terakhir pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tidak beringsut dari sekitar lima persen.
Seorang pelari tidak dapat memaksakan diri melesat cepat apabila jantungnya bermasalah. Jika memaksakan diri, boleh jadi sang atlet mudah terengah-engah, bahkan baru separuh jalan bisa terkapar.
Demikian pula dengan perekonomian. Sektor keuangan, khususnya perbankan, merupakan jantung bagi perekonomian. Fungsinya mirip dengan jantung dalam tubuh kita. Jantung kita berfungsi menyedot darah dan memompakannya kembali ke sekujur tubuh. Adapun perbankan bertugas menyedot uang dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito, lalu memompakan kembali dana pihak ketiga itu ke masyarakat—termasuk dunia usaha—dalam bentuk pinjaman atau kredit.
Kerja perbankan (jantung) akan optimal jika ketersediaan uang (darah) yang beredar di dalam sistem peredaran uang (darah) cukup memadai. Semakin tinggi financial inclusion index, kian besar pula volume uang yang diperedarkan di dalam sistem. Jika sebaliknya, perekonomian mengalami masalah seperti tubuh yang kekurangan butir darah merah (anemia).
Darah disalurkan oleh pembuluh-pembuluh darah yang bisa dianalogikan dengan kantor bank. Sejak tahun 2016 jumlah kantor bank terus menciut. Pada tahun 2015 ada 32.963 kantor bank, setahun kemudian turun menjadi 32.730, lantas turun lagi menjadi 32.285, dan pada November 2018 merosot lebih dalam menjadi 31.555. Penurunan jumlah kantor bank tidak lantas mengurangi jumlah pembuluh darah, karena kemajuan financial technology(fintech) mampu menciptakan pembuluh-pembuluh darah “segar”, menggantikan pembuluh-pembuluh darah yang sudah aus.
Namun, sejauh ini fintech masih belum mampu mendongkrak kemampuan perbankan memompakan darah ke dalam perekonomian berupa kredit. Nisbah kredit terhadap PDB masih saja sangat rendah, tidak sampai 50 persen. Bandingkan dengan China yang mencapai di atas 200 persen dan empat negara ASEAN (Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Singapura) dengan nisbah di atas 100 persen. Nisbah kredit terhadap PDB Indonesia juga lebih rendah dari Kamboja dan Filipina. Dibandingkan dengan mayoritas negara BRICS (Brazil, Rusia, India, China, South Africa) pun Indonesia kalah, juga dengan Bangladesh dan Pakistan.
Hingga kini fungsi jantung (perbankan) belum sepenuhnya pulih dari serangan jantung (krisis perbankan dan ekonomi tahun 1998). Setelah mencapai aras tertinggi pada 1999, yaitu sebesar 62,1 persen, nisbah kredit terhadap PDB mengalami penurunan hingga tahun 2010 yang mencapai aras terendah sebesar 24,2 persen. Setelah itu berangsur naik sampai aras 47 persen pada 2017.
Untuk mengoptimalkan fungsi perbankan, tidak ada pilihan kecuali melakukan konsolidasi perbankan. Jumlah bank tak kunjung susut secara berarti, sampai sekarang berjumlah 115. Memang sudah berkurang dibandingkan tahun 2000 yang berjumlah 151 bank. Di negara-negara tetangga jumlah bank nasional telah berkurang drastis. Singapura memangkas jumlah bank dari 13 menjadi hanya tiga bank saja dalam kurun waktu seperempat abad. Di Malaysia dipangkas dari 35 menjadi 8; sedangkan di Korea Selatan berkurang dari 32 menjadi 18.
Bank Indonesia pernah meluncurkan konsep Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Konsep ini mengelompokkan bank berdasarkan “kasta”. Kasta tertinggi adalah bank internasional dengan modal di atas Rp 50 triliun. Kasta kedua adalah bank nasional dengan modal di atas Rp 10 triliun sampai Rp 50 triliun. Di strata ketiga adalah bank dengan fokus (daerah, korporasi, ritel, dan lainnya) yang bermodalkan di atas Rp 100 juta hingga Rp 10 triliun. Sedangkan di kasta terbawah adalah BPR dan bank dengan kegiatan usaha terbatas dengan modal di bawah Rp 100 juta. Konsep ini tampaknya tidak lagi menjadi pijakan. Pengelompokan bank tidak lagi berdasarkan API melainkan diubah dengan sebutan Buku I sampai Buku IV. Pengelompokan bank berdasarkan API tidak memiliki pijakan yang kuat. Bank yang memilih spesialisasi justru “dihukum” dengan menempatkannya di kasta rendahan.
Dengan kondisi perbankan yang tak kunjung terkonsolidasi, tak heran jika bank terbesar berdasarkan aset di Indonesia hanya menduduki urutan ke-11 di ASEAN. Posisi tiga besar diborong oleh Singapura, keempat sampai keenam diisi seluruhnya oleh Malaysia, dan ketujuh sampai kesepuluh oleh Thailand.
Seandainya Bank Mandiri digabung dengan Bank BNI lewat proses merger/akuisisi, maka serta merta peringkat bank gabungan itu melonjak ke urutan ketujuh, melewati bank-bank Thailand. Jika berdasarkan equity, penggabungan Bank Mandiri dan Bank BNI akan menempatkan bank gabungan ini di posisi kelima di ASEAN.
Jika Bank Mandiri mengambil alih Bank BTN, terbuka lebar potensi penurunan suku bunga KPR, sehingga penetrasi KPR bisa lebih luas yang membuat akses lebih mudah memiliki tempat tinggal. Keunggulan penggabungan ini adalah karena Bank Mandiri memiliki dana murah yang sangat besar dibandingkan dengan Bank BTN. Agak ironis bagi Bank BTN yang berfokus pada kredit perumahan tetapi nilai KPR-nya lebih rendah dari Bank BCA. Dengan pengambilalihan Bank BTN oleh Bank Mandiri, boleh jadi pemerintah tidak perlu lagi memberikan subsidi suku bunga KPR.
Kementerian BUMN tampaknya lebih memilih konsep holding dengan mempertahankan keberadaan empat bank pelat merah. Yang sulit dipahami pula, induk holding bukan salah satu bank BUMN atau bank yang terbesar, melainkan PT Danareksa (persero) dengan alasan perusahaan sekuritas ini 100 persen sahamnya dimiliki pemerintah. Penunjukan induk holding BUMN di sektor-sektor lain yang sudah terwujud juga berdasarkan kriteria yang sama.
Konsolidasi perbankan Indonesia semakin mendesak di tengah kehadiran fintech berbasis digital.
Dengan produk domestik bruto telah menembus satu triliun dollar AS dan terbesar ke-16 di dunia, potensi perbankan Indonesia tak tertandingi oleh negara ASEAN mana pun. Berdasarkan PDB-PPP (purchasing power parity), posisi Indonesia sekarang di urutan kedelapan dan diperkirakan melonjak ke posisi lima besar pada tahun 2030.
Tingkat penetrasi pengguna internet berbasis smart phone dalam lima tahun ke depan diperkirakan bakal mendekati 50 persen, naik dari 33 persen tahun ini. Penggunaan teknologi informasi untuk berbisnis (menggunakan website sendiri dan berkomunikasi lewat internet dengan rekan bisnis/supplier) memang masih rendah dan terendah dibandingkan dengan China, India, Filipina, Thailand, dan bahkan Bangladesh. Kondisi ini justru melupakan peluang besar jika segera ditumbuhkembangkan.
Peluang yang terbuka lebar pula adalah kenyataan bahwa mayoritas (85 persen) transaksi masih menggunakan pembayaran tunai. Padahal di Malaysia hanya 42 persen dan Singapura 39 persen.
Berdasarkan data portal statistik “Statista” transaksi dengan pembayaran digital pada tahun 2018 mencapai 22,4 miliar dollar AS. Dalam empat tahun ke depan akan tumbuh sebesar 13,5 persen rata-rata setahun sehingga menjadi 37,2 miliar dollar AS pada tahun 2022.
Dari sisi jumlah pelaku usaha, potensi sangat besar berasal dari perusahaan skala mikro, kecil, dan menengah. Dengan membatasi hanya pada industri manufaktur saja, terdapat sekitar 3,5 juta unit usaha.
Dengan fintech dan merangkul usaha mikro, kecil, dan menengah, niscaya dunia perbankan Indonesia berpeluang maju pesat. Pangsanya dalam PDB yang dewasa ini hanya sekitar 2,5 persen bisa meningkat dua kali lipat dalam jangka menengah. Dengan lebih menatap UKM dan ditopang perbankan yang kokoh dan terkonsolidasi, niscaya pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengakselerasi ke aras sekitar 7 persen, sehingga terhindar dari middle income trap dan ketika merayakan seabad proklamasi kemerdekaan, Indonesia telah menjadi negara maju yang rakyatnya sejahtera berkeadilan.
Salah satu topik hangat kampanye Presiden adalah soal pajak. Pasangan Prabowo-Sandi mematok nisbah pajak (tax ratio) 16 persen.
Target 16 persen itu persis sama dengan target kampanye Jokowi-JK pada kampanye pemilihan Presiden sebelumnya. Janji kampanye Jokowi-JK dituangkan dalam perencanaan teknokratik (RPJM 2014-2019). Berdasarkan RPJM 2014-2019, nisbah pajak sebesar 16 persen ditargetkan tercapai pada Tahun 2019.
Untuk menakar target sampai lima tahun ke depan, agaknya kita perlu mengetahui perkembangan nisbah pajak sampai 2018. Menurut data yang disampaikan pada konferensi pers oleh Kementerian Keuangan pada 2 Januari 2019, realisasi sementara (karena menggunakan PDB perkiraan, PDB 2018 baru akan dirilis oleh BPS bulan Februari mendatang) nisbah pajak 2018 adalah 11,5 persen, meningkat dari 10,7 persen pada Tahun 2017.
Saya tidak bisa melacak dari mana angka nisbah pajak versi Kementerian Keuangan. Hasil hitungan saya dengan menggunakan data resmi (Kementerian Keuangan untuk data pajak dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk data produk domestik bruto) menghasilkan perbedaan yang cukup signifikan.
Ada baiknya kita menggunakan data realisasi penerimaan perpajakan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai acuan.
Berdasarkan LKPP, pada tahun 2017, penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.343.5 triliun, sedangkan PDB harga berlaku sebesar Rp 13.588,8 triliun. Dengan demikian, nisbah pajak (penerimaan perpajakan dibagi PDB harga berlaku) adalah 9,9 persen. Data Kementerian Keuangan lebih tinggi, yaitu 10,7 persen.
Data perpajakan yang saya hitung meliputi seluruh jenis pajak yang dipungut Oleh Direktorat Jenderal Pajak (PPh, PPN, PBB, dan pajak lainnya) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (cukai, bea masuk dan bea keluar atau pajak ekspor). Data penerimaan negara bukan pajak dan hibah tentu saja tidak dimasukkan. Penerimaan pajak daerah juga tidak dimasukkan.
Sejak 1972, nisbah pajak memang pernah mencapai lebih dari 16 persen. Bahkan pada Tahun 1981 mencapai rekor tertinggi sebesar 21,9 persen. Kita berharap nisbah pajak berangsur naik, mengingat betapa rendah nisbah pajak kita dibandingkan negara tetangga.
Agar kita bisa membandingkan janji kampanye kedua pasangan calon secara apple to apple, ada baiknya acuan data yang digunakan juga sama.
Defisit perdagangan (ekspor barang minus impor barang) sangat jarang terjadi. Sejak kemerdekaan tahun 1945, Indonesia hanya mengalami tujuh kali defisit perdagangan, yaitu tahun 1945, 1952, 1961, 2012, 2013, 2014, dan tahun 2018 baru lalu. Di tahun-tahun awal kemerdekaan sampai tahun 1950, nilai ekspor dan impor masih di bawah satu miliar dollar AS, sehingga walaupun defisit, nilai defisitnya sangat rendah untuk bilangan sekarang. Defisit perdagangan tahun 1945 senilai 103,6 juta dollar AS, tahun 1952 sebesar 13,5 juta dollar AS, dan tahun 1961 hanya 8,0 juta dollar AS.
Selama setengah abad kemudian, transaksi perdagangan luar negeri Indonesia selalu menikmati surplus. Defisit perdagangan kembali terjadi tiga tahun berturut-turut selama kurun waktu 2012-2014. Penyebab utamanya ialah kemerosotan harga komoditas ekspor dan melonjaknya impor bahan bakar minyak (BBM). Pada tahun 2013 defisit minyak (minyak mentah dan BBM) mencapai rekor tertinggi senilai 27,6 miliar dollar AS.
Namun, defisit perdagangan 2018 yang terparah sepanjang sejarah Indonesia merdeka tergolong ganjil. Penyebab utamanya bukanlah lonjakan impor BBM seperti tahun 2013. Betul bahwa defisit minyak (minyak mentah dan BBM) melonjak 37 persen dari 14,6 miliar dollar AS tahun 2017 menjadi 20,0 miliar dollar AS tahun 2018.
Jika meliputi gas, bahkan lonjakan defisit migas lebih tinggi lagi, yaitu sebesar 44,2 persen, dari 8,6 miliar dollar AS tahun 2017 menjadi 12,4 miliar dollar AS tahun 2018.
Tak kurang, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) pun mengatakan penyebab defisit perdagangan 2018 adalah defisit migas.
Jika kita telusuri lebih seksama, penyebab utama lonjakan defisit perdagangan ternyata adalah kemerosotan tajam transaksi perdagangan nonmigas. Tak tanggung-tanggung, surplus perdagangan nonmigas anjok sebesar 81,4 persen, dari 20,4 miliar dollar tahun 2017 menjadi hanya 3,8 miliar dollar AS tahun 2018.
Surplus perdagangan nonmigas yang terpangkas sangat dalam bukan disebabkan oleh penurunan ekspor superit terjadi tahun 2013. Pada tahun 2018, ekspor justru masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tak dinyana, impor meningkat jauh lebih pesat sebesar 20,2 persen atau tiga kali lipat dari pertumbuhan ekspor. Tidak hanya impor migas yang melonjak, melainkan juga impor nonmigas. Perbedaannya relatif tipis, masing-masing 22,6 persen untuk migas dan 19,7 persen untuk nonmigas.
“Jalan Tol” Membuat Impor Kian Deras
Kondisi Perekonomian tidak mengalami pemanasan (overheating) karena pertumbuhan ekonomi tidak beranjak dari sekitar 5 persen, sehingga tidak ada alasan kuat impor melonjak, karena lebih dari 90 persen impor berupa bahan baku dan barang modal. Tidak terjadi pula lonjakan impor barang konsumsi.
Oleh karena itu, niscaya ada penyebab khusus yang mengakibatkan lonjakan impor tahun lalu. Gencarnya pembangunan infrastruktur memang membutuhkan alat berat dan bahan baku tertentu yang diimpor. Namun, pembangunan infrastruktur yang masif telah berlangsung selama tiga sampai empat tahun, bukan baru terjadi tahun lalu. Jadi, sangat boleh jadi ada penyebab yang lebih khusus.
Pembangunan infrastruktur fisik berupa jalan tol, jembatan, LRT, MRT, bandara, kereta bandara, dan bendungan tentu saja membutuhkan banyak sekali besi/baja. Ada yang khusus terjadi tahun lalu terkait dengan impor besi/baja, yaitu terbitnya Permendag Nomor 22 Tahun 2018 tentang ketentuan impor baja yang menghapuskan syarat rekomendasi impor dari Kementerian Perindustrian dan memindahkan pengawasan beji/baja keluar kepabeanan. Ketentuan itu ibarat “jalan tol” bagi impor besi/baja, memuluskan arus masuk baja impor–termasuk yang berkualitas rendah–sehingga mengakibatkan masalah level of playing field bagi produsen baja domestik. Lihat https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20190105/281767040356732 dan https://industri.kontan.co.id/news/kras-maraknya-baja-impor-membuat-persaingan-tidak-sehat.
Aturan serupa juga diberlakukan untuk impor ban, sehingga pertumbuhan impor ban melonjak lebih dari 100 persen. Beberapa produk lainnya juga memperoleh fasilitas kemudahan impor sehingga banyak dikeluhkan produsen di dalam negeri.
Berburu Rente dan Free Rider
Saya tertegun mendapatkan data yang menunjukkan Indonesia telah menjadi negara pengimpor gula terbesar di dunia, mengalahkan China dan Amerika Serikat.
Berbekal data dari portal statistik Statista, saya menelusuri berbagai sumber. Ternyata sumber International Trade Center (ITC) yang berada di bawah World Trade Organization (WTO), USDA (United States Department of Agriculture) dan tentu saja Badan Pusat Statistik (BPS), ternyata data itu memang benar adanya. Data BPS menunjukkan impor gula (HS 1701) Indonesia melonjak sejak 2009 dan meroket pada 2016. Pada tahun 2018 sampai November, impor gula sudah mencapai 4,63 juta ton, sehingga untuk keseluruhan tahun 2018 sangat berpeluang memecahkan rekor tertinggi baru untuk impor gula.
Potensi rente yang diperoleh dari bisnis gula ini boleh jadi mirip dengan praktek mafia migas yang dikomandoi Riza Chalid–sungguh sangat menggiurkan. Memang produksi gula nasional yang berbasis tebu jauh dari mencukupi kebutuhan gula nasional. Namun, obral lisensi impor raw sugar yang menjadi bahan baku untuk menghasilkan gula rafinasi di dalam negeri melampaui kebutuhan industri makanan dan minuman. Padahal, ketentuan yang berlaku menyatakan bahwa gula rafinasi hanya boleh dijual ke produsen industri makanan dan minuman. Pemerintah pula yang pernah mengatakan bahwa gula rafinasi tidak baik untuk kesehatan dan oleh karena itu melarangnya untuk dijual sebagai gula konsumsi masyarakat.
Belakangan justru pemerintah menggunakan gula rafinasi untuk operasi pasar demi menjaga laju kenaikan harga gula enceran sebagai salah satu cara untuk menjaga laju inflasi.
Dengan harga eceran tertinggi Rp 12.500 per kilogram yang ditetapkan oleh pemerintah, tentu saja keuntungan yang diraup sangat menggiurkan, karena selisih harga enceran di dalam negeri dengan harga dunia rata-rata mencapai tiga kali lipat.
Katakanlah gula di pasar dunia itu masih berupa raw sugar. Jenis raw sugar yang lazim diperdagangkan dan dicatat pergerakan harganya di pasar London adalah yang berkode #11. Berikut adalah hitungannya sampai diolah di pabrik gula rafinasi.
Keuntungan terbesar tentu saja jika gula rafinasi dijual eceran sebagaimana dengan mudah kita dapatkan di toko-toko atau pasar modern.
Potensi rente yang dirau tercermin dari bidang C dan E’ + E” yang berwarna biru. Lezat, bukan?!!! Sedangkan bidang D dan F merupakan rugi beban-mati (deadweight loss) yang menguap di dalam perekonomian dalam bentuk inefisiensi dari sisi konsumen dan produsen.
Para pedagang tentu saja enggan menyerap gula petani yang memang harganya lebih mahal. Akibatnya gula milik petani menumpuk dan akhirnya merugi. Petani kian enggan menanam tebu, mengakibatkan produksi gula nasional berpotensi turun atau setidaknya stagnan di kisaran 2 juta ton setahun.
Upaya maraup rente pernah juga dilakukan dengan ketentuan yang dikeluarkan Menteri Perdagangan yang mewajibkan seluruh transaksi gula rafinasi melalui lelang. Perusahaan yang ditunjuk berkantor di Gedung Artha Graha. Setiap ton yang ditransaksikan dikenakan ongkos administrasi sebesar Rp 85.000. Banyak lagi kutipan lainnya yang dibebankan kepada peserta tender. Pengguna gula rafinasi mengajukan keberatan. Setelah Ketua KPK melayangkan surat “peringatan” akhirnya Menteri Perdagangan mencabut Permen wajib lelang.
Kasus Beras
Atas nama stabilisasi harga beras untuk meredam laju inflasi dan peningkatan penduduk miskin, pemerintah juga mengobral impor beras. Tak tanggung-tanggung, impor beras selama Januari-November 2018 meningkat lebih dari 600 persen, dari hanya 0,3 juta ton tahun 2017 menjadi 2,3 juta ton tahun 2018.
Padahal, menurut BPS yang baru saja memutakhirkan data perberasan dengan teknologi canggih, tahun 2018 kita menikmati surplus 2,8 juta ton. Kita sangat menyadari, sekalipun surplus, boleh jadi masih perlu impor karena panen beras tidak sepanjang tahun. Ada bulan-bulan yang produksinya sangat rendah jauh di bawah tingkat konsumsi bulanan. Namun, mengapa impor sedemikian banyak?
Ditambah lagi, waktu mengimpor dalam jumlah yang besar dilakukan justru ketika musim panen, tatkala produksi melebihi konsumsi. Sebaliknya, impor sangat rendah ketika sedang dalam kondisi defisit (produksi lebih rendah dari konsumsi), yaitu pada bulan Janua ri dan Oktober sampai Desember. Akibatnya, lagi-lagi petani dirugikan, demikian juga konsumen.
Kasus Garam
Inisiatif penggelembungan impor garam berawal dari Kementerian Perindustrian. Dengan alasan kelangkaan garam, terbit Peraturan Pemerintah (PP) yang tidak lagi mewajibkan rekomendasi impor dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rekomendasi impor cukup dari Menteri Perindustrian. Serta merta, Menteri Perindustrian mengeluarkan rekomendasi impor garam untuk setiap perusahaan lengkap dengan jumlah kuota volume impor masing-masing. Entah dari mana angka jumlah kuota impor sebesar 3,7 juta ton untuk tahun 2018. Belakangan dirjen yang mengurusi garam di Kemenperin mengakui angka itu tidak memperhitungkan produksi garam nasional.
Presiden memanggil menteri-menteri yang terkait dengan urusan garam. Sehari setelah pertemuan itu, Menperin mengumpulkan para pedagang yang memperoleh rekomendasi impor dan “perwakilan” petani garam. Dari pertemuan itu dihasilkan MoU berisi kesediaan para pedagang menyerap garam petani. Sudah bisa diduga nasib MoU itu. Karena kemarau yang cukup panjang tahun lalu, produksi garam nasional melonjak, dari di bawah 1 juta ton tahun 2017 menjadi 2,7 juta ton tahun 2018. Hingga akhir tahun lalu, garam petani yang belum terserap berkisar 800.000 ton (lihat https://kompas.id/baca/utama/2019/01/14/tata-ulang-kebijakan-impor-garam/)
“Musuh” Pak Jokowi Bukan Pak Prabowo, Melainkan Pembantu-pembantu Terdekatnya
Ketiga contoh kasus di atas nyata adanya. Puluhan juta petani menjadi korban. Mereka menaruh harapan besar Pak Jokowi dapat mengangkat kesejahteraan petani. Mungkin sebagian besar mereka memilih Pak Jokowi ketika Pemilihan Presiden 2014. Akibat ulah segelintir pembantu Presiden yang mengikis asa puluhan juta petani (dan mungkin tak sedikit pula konsumen yang mengeluh karena kenaikan harga gula dan beras), boleh jadi cukup banyak dari mereka yang mulai apatis menghadapi pemilu April nanti.
Tidak ada kata terlambat walaupun memang waktunya kian mepet. Bersihkanlah lingkungan dekat Presiden dari para penunggang percuma (free rider) dan para pemburu rente. Komitmen dan langkah tegas Presiden menghadapi mereka bisa memunculkan kembali asa.
Dan, yang tak kalah penting, defisit transaksi perdagangan bisa ditekan dan bahkan kembali surplus, sehingga bisa menjinakkan tekanan terhadap rupiah. Cara ini tokcer, berdampak “seketika”, tidak membutuhkan waktu selama serangkaian upaya pemerintah yang sudah dilakukan.
***
[Data dimutakhirkan pada 16 Januari 2019, pk. 13:03 dan penambahan data impor baja pada 18 Januari 2019, pk.02:10]
