Catatan: Tulisan ini adalah versi draft yang diserahkan kepada LP3ES yang menerbitkan kumpulan pemikiran berjudul Demokrasi Tanpa Demos yang baru saja terbit. *** DEMOKRASI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI Faisal Basri “… I wish to assert a much more fundamental role for institutions in societies; they are the underlying determinant of the long-run performance of economies.” (Douglass C.
Kategori: Institutions
Begitu banyak pencapaian bermakna yang telah dirasakan rakyat selama lima tahun pemerintahan Jokowi-JK. Lihat juga Berhasilkah Pemerintah Jokowi?. Di samping pencapaian itu, memang ada beberapa perkembangan yang belum sesuai harapan. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang anteng di sekitar 5 persen selama 2015-2019, jauh dari target 7 persen sebagaimana dicanangkan selama kampanye pilpres 2014 dan tercantum dalam RPJM
Calon Presiden Prabowo Subianto mensinyalir anggaran negara bocor sebesar Rp 500 triliun. Dengan mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 senilai Rp 2.007 triliun, maka kebocoran anggaran yang disinyalir Prabowo sekitar 25 persen. APBN 2018 naik menjadi Rp 2.217 triliun dan APBN 2019 naik lagi menjadi Rp 2.461 triliun. Beberapa pemberitaan menyebutkan
Kehidupan ibarat pendulum, kadang bergerak ke kiri, kadang ke kanan. Kecepatannya berubah-ubah, bergantung pada besar kekuatan yang menggerakkannya. Keteraturan hanya ditemukan pada benda mati seperti lonceng jam. Pergerakan ke kiri dan ke kanan amat jarang mencapai titik maksimum. Hanya dalam situasi ekstrem saja bisa terjadi, antara lain karena tumbangnya rezim otoriter atau monarki absolut yang
Acara bertajuk “Kebangkitan Populisme” yang digelar dalam rangka ulang tahun Indonesian Democracy Monitor (inDEMO) ke-17 dan peringatan 43 tahun peristiwa Malari berlangsung pada 15 Januari 2017 di Balai Kartini. Presentasi ringkas saya bisa dilihat di youtube: Indonesia di Tengah Arus Populisme Dunia. Tidak semua bahan yang saya siapkan sempat dipaparkan karena keterbatasan waktu. Insya Allah dalam
World Economic Forum baru saja menerbitkan laporan berjudul The Inclusive Growth and Development Report 2017. Ada tiga indikator kunci dalam mengukur kinerja pertumbuhan dan pembangunan yang inklusif sebagaiamana tertera pada peraga di bawah. Ada 30 negara/perekonomian maju (Advanced Economies) dan 79 negara/perekonomian berkembang (Developing Economies) yang dicakup dalam laporan ini. Skor indeks pembangunan inklusif (inclusive
KOMPAS.COM, Kamis, 15 September 2016 | 19:25 WIB JAKARTA, KOMPAS.com — Dari deretan bangku paling depan di auditorium Goethe-Institute Jakarta, seorang lelaki paruh baya meloncat ke atas panggung. Sekejap orang-orang yang duduk di auditorium terkesiap, membatin atas kesopanan yang dilakukan lelaki itu. “Apakah tindakan saya tadi elok?” tanya akademisi Universitas Indonesia itu. “Kan tidak. Itu
Belakangan ini muncul tudingan mafia daging sapi, mafia garam, dan mafia beras. Di masa Orde Baru ada julukan “7-samurai” untuk mafia gula, lalu berganti julukan menjadi “7-ninja” di masa reformasi. Selama kampanye pilpres tahun lalu, marak perbincangan tentang mafia migas. Tudingan mafia muncul ketika harga-harga melonjak. Mafia dituding melakukan kartel atau persekongkolan. Semua kasus yang
Zig Zag Hampir semua sistem ekonomi pernah diterapkan di Indonesia. Demikian juga dengan sistem politik. Perubahan kerap terjadi dari satu ekstrem ke ekstrem lain. Tidak seperti pendulum yang bergerak dinamis, perubahan berlangsung statis, dalam artian setelah pendulum terpaku pada satu titik ekstrem cukup lama, lalu serta merta berayun ke titik ekstrem lainnya dan berhenti seketika.
faisal basri 