Indonesia di Tengah Gelombang Populisme Dunia


populism
webassign.net

Kehidupan ibarat pendulum, kadang bergerak ke kiri, kadang ke kanan. Kecepatannya berubah-ubah, bergantung pada besar kekuatan yang menggerakkannya. Keteraturan hanya ditemukan pada benda mati seperti lonceng jam.

Pergerakan ke kiri dan ke kanan amat jarang mencapai titik maksimum. Hanya dalam situasi ekstrem saja bisa terjadi, antara lain karena tumbangnya rezim otoriter atau monarki absolut yang digantikan oleh rezim demokrasi. Bisa pula penggantinya adalah rezim nondemokratik dengan mengusung populisme.

Di masyarakat terbuka dan demokratik, selalu muncul kekuatan pengimbang yang membawa ke arah sebaliknya. Dalam jangka panjang posisinya berada di sekitar titik keseimbangan.

krugmanApakah janji-janji kampanye Donald Trump yang sangat populis itu bakal terwujud? Tidak semudah membalikkan telapak tangan.Apakah Donald Trump akan sesegera mungkin menghapus Obama care? Bagaimana nasib 20 juga rakyat AS yang terancam tidak dilindungi oleh asuransi kesehatan? Yang dirugikan juga warga kulit putih yang juga memilih Donald Trump pada pemilihan presiden November tahun lalu.

Industri AS “dipaksa” bangun pabrik di dalam negeri –tidak kompetitif dan kehadiran artificial intelligence.

Hendak membatalkan perjanjian Trans Pacific Partnership (TPP) pada hari pertama menjadi presiden sebagaimana dikatakan Trump? Ingat, Asia Pasifik merupakan mitra dagang Amerika Serikat yang lebih penting ketimbang Eropa.

tpppppeta

Pengertian populisme menurut Fareed Zakaria (Foreign Affairs, November/December Issue, 2016):

It means different things to different groups, but all versions share a suspicion of and hostility toward elites, mainstream politics, and established institutions. Populism sees itself as speaking for the forgotten “ordinary” person and often imagines itself as the voice of genuine patriotism. “The only antidote to decades of ruinous rule by a small handful of elites is a bold infusion of popular will.

Populisme sudah muncul sejak ratusan tahun silam, mulai dari gerakan petani, krisis representasi politik, perlawanan terhadap kelas menengah yang mapan, perlawanan berbasis agama hingga gerakan sosial yang menuntut tatanan baru.

books

Gerakan populisme kontemporer, terutama yang merebak di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa dipicu oleh beberapa faktor. Pertama, pergeseran kekuatan ekonomi dunia. Berdasarkan produk domestik bruto (PDB) yang disesuailan dengan paritas daya beli (gross domestic product based on purchasing power parity/PPP), empat dari sepuluh negara terbesar dunia adalah new emerging economic powers, yaitu China (peringkat pertama), India (ketiga), Brazil (ketujuh), dan Indonesia (kedelapan). Ditambah dengan Rusia (keenam), maka kekuatan baru dan kekuatan lama masing-masing lima negara. Jika PDB-PPP masing-masing kelompok digabung, kekuatan lima negara ekonomi baru pada tahun 2015 lebih besar ketimbang kekuatan lama, masing-masing 37,1 triliun dollar AS dan 31,9 triliun dollar AS.

top-10-pppSalah satu penyebab utama pergeseran itu adalah penduduk di negara-negara mapan sudah menua (aging population), sebaliknya penduduk usia produktif masih dominan di negara-negara emerging economic powers. Negara-negara maju bisa memperpanjang tahapan pertumbuhan lebih tinggi dengan mengandalkan masuknya tenaga kerja produktif (in-migration). Sistem jaminan sosial yang baik juga turut membantu.

Kedua, kemajuan teknologi di negara-negara maju ternyata tidak banyak meningkatkan produktivitas. Lihat misalnya The curious case of missing global productivity growth. Semakin banyak pekerja konvensional yang tersisih akibat kemajuan artificial intelligence. s

Ketiga, gelombang penolakan terhadap globalisasi. Perdagangan bebas yang sudah terbukti berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dunia dalam jumlah yang cukup signifikan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara berkembang juga menimbulkan dampak negatif di banyak negara. Di negara maju, relokasi pabrik dan kegiatan ekonomi lainnya ke negara berkembang menimbulkan pengangguran. Ditambah lagi dengan barang-barang impor dengan harga yang lebih murah yang mengalir deras.

Keempat, ketimpangan pendapatan dan kekayaan. Di tingkat dunia, kekayaan semakin terkonsentrasi pada segelintir orang. Hampir tiga perempat penduduk dunia berpendapatan di bawah 10 ribu dollar AS yang hanya menikmati 2,4 persen dari kekayaan total dunia. Sebaliknya, hanya 33 juta (0,7 persen) yang berpendapatan di atas 1 juta dollar AS dengan penguasaan 45,6 persen kekayaan dunia.

global-inequality

Di puncak piramid bertengger 140.900 penduduk dewasa dengan kekayaan di atas 50 juta dollar AS.

top_pyramid

Di puncak piramid itu bertengger 8 orang terkaya dunia dengan kekayan setara dengan kekayaan separuh penduduk dunia. Lihat The World’s 8 Richest Men Are Now as Wealthy as Half the World’s Population

8gambar

Bagaimana dengan Indonesia? Cukup banyak faktor yang membuat populisme di Indonesia pun marak. Penyebabnya telah saya kemukakan dalam tulisan berjudul Mendeteksi Akar Ekonomi dari Radikalisme dan Disharmoni Sosial.

Tugas sejarah kita untuk membuat pendulum tetap bergerak dinamis agar keseimbangan tetap terjaga dan proses koreksi berlangsung secara konstruktif.

Kedua, membuktikan kepada dunia bahwa demokrasi di Indonesia kompatibel dengan Islam.

Kita tidak bisa bergerak mundur. Tantangan ke depan harus dijawab dengan mentransformasikan institusi politik dan ekonomi.

institutions

Indonesia di Tengah Arus Populisme Dunia


Acara bertajuk “Kebangkitan Populisme” yang digelar dalam rangka ulang tahun Indonesian Democracy Monitor (inDEMO) ke-17 dan peringatan 43 tahun peristiwa Malari berlangsung pada 15 Januari 2017 di Balai Kartini. Presentasi ringkas saya bisa dilihat di  youtube: Indonesia di Tengah Arus Populisme Dunia.

Tidak semua bahan yang saya siapkan sempat dipaparkan karena keterbatasan waktu. Insya Allah dalam waktu dekat akan saya tuangkan versi yang lebih lengkap dalam bentuk tulisan di blog ini.

Seberapa Inklusif Pembangunan di Indonesia?


World Economic Forum baru saja menerbitkan laporan berjudul The Inclusive Growth and Development Report 2017. Ada tiga indikator kunci dalam mengukur kinerja pertumbuhan dan pembangunan yang inklusif sebagaiamana tertera pada peraga di bawah.

idi
Source: World Economic Forum, The Inclusive Growth and Development Report 2017, p.ix.

Ada 30 negara/perekonomian maju (Advanced Economies) dan 79 negara/perekonomian berkembang (Developing Economies) yang dicakup dalam laporan ini. Skor indeks pembangunan inklusif (inclusive development index = IDI) kedua kelompok negara itu tidak bisa diperbadingkan secara tegas karena perbedaan definisi tentang kemiskinan.

Skor IDI menggunakan skala 1 sampai 7: 1=terburuk dan 7=terbaik.

Norwegia menduduki peringkat teratas dengan skor 6,02. Dua negara Skandinavia lainnya juga menduduki posisi terhormat, yakni Denmark di urutan ke-5 dengan skor 5,31 dan Swedia di urutan ke-6 dengan skor 5,30.

Indonesia berada di posisi ke-22 dari 79 negara berkembang dengan skor 4,29. Indikator kunci terbaik adalah dalam kelompok “intergenerational equity”. Di kelompok ini hanya komponen lingkungan sebagaimana terlihat dari indikator “carbon intensity of GDP” yang relatif sangat buruk.

inter

Indikator-indikator dalam kelompok “growth and development” pada umumnya berada di sekitar median, dengan pengecualian indikator “healthy life expectancy” yang agak buruk.

pertum

Sangat disayangkan kinerja Indonesia untuk indikator-indikator di kelompok “iclusion” relatif sangat buruk. Yang terburuk adalah “wealth inequality,” menyusul kemudian “net income inequality” dan “poverty rate.”

inclusion

 

Jika pembangunan hendak semakin inklusif, maka prioritas utama harus menyasar ke indikator-indikator di kelompok ketiga yang bisa dikatakan sebagai inti dari IDI.

IDI memperlakukan ketiga kelompok indikator dengan bobot yang sama. Jika kita lebih menekankan pada komponen “inclusion” dengan memberikan bobot 50 persen dan dua komponen lainnya masing-masing 25 persen, maka IDI Indonesia turun dari 4,29 menjadi 4,11.

Temuan pada laporan WEF terbaru ini semakin memperkuat kenyataan bahwa masalah ketimpangan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat serius. Lihat Mendeteksi Akar Ekonomi dari Radikalisme dan Dishormoni Sosial.

policyUntuk itu, kebijakan dan ekosistem kelembagaan yang mendukung pertumbuhan inklusif harus menjadi perhatian utama. Unsur kebijakan strategis yang perlu menjadi prioritas adalah fiscal transfer, financial intermediation, asset building, dan employment. Rincian dari masing-masing unsur bisa dilihat di Laporan.

Pemerintah tampaknya mulai menyadari persoalan ketimpangan yang kian memburuk. Tahun ini pemerintah bertekad untuk melakukan reforma agraria “besar-besaran”. Sepatutnya bukan sekedar bagi-bagi tanah lalu dibuat sertifikatnya secara individu. Perlu ada inovasi dengan memperkenalkan sertifikat kolektif untuk menghindari penguasaan tanah yang semakin terkonsentrasi oleh kaum kapitalis kota dan kehadiran absentee landlord. Intinya, akumulasi modal juga di tangan rakyat.

[Diperbarui tanggal 17 Januari, pk.02:57]

Faisal Basri: Pak Boediono Mengajarkan Kita bahwa Tidak Ada Jalan Pintas…


goethe
Estu Suryowati/Kompas.com
Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri memberikan testimoni dalam peluncuran buku cetakan II Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah karya Boediono, di Goethe-Institute Jakarta, Kamis (15/9/2016)

KOMPAS.COM, Kamis, 15 September 2016 | 19:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Dari deretan bangku paling depan di auditorium Goethe-Institute Jakarta, seorang lelaki paruh baya meloncat ke atas panggung.

Sekejap orang-orang yang duduk di auditorium terkesiap, membatin atas kesopanan yang dilakukan lelaki itu.

“Apakah tindakan saya tadi elok?” tanya akademisi Universitas Indonesia itu. “Kan tidak. Itu menerobos namanya. Jalan pintas. Dan Pak Boed mengajarkan dalam buku ini tidak ada jalan pintas,” ucapnya lagi sembari menunjukkan buku Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah, karya Boediono.

Ya, sore itu, Kamis (15/9/2016), Faisal Basri, lelaki yang mencontohkan jalan pintas itu, didapuk sebagai komentator, pemberi testimoni dalam peluncuran buku cetakan II Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah, bersama ekonom Universitas Gadjah Mada, Tony Prasetiantono, dan ekonom Universitas Padjadjaran, Armida Alisjahbana.

Menarik sekali, kata Faisal mengawali testimoninya, ketika Pak Boed berbicara tentang reformasi birokrasi.

Faisal menceritakan, dalam bukunya, Boediono menuliskan catatan sejarah Van der Capellen, seorang Gubernur Jenderal Hindia Belanda, ketika melakukan pembaruan birokrasi.

“Van der Capellen tidak pakai tax amnesty, tetapi apa yang dia lakukan sangat luar biasa,” kata Faisal.

Untuk kali pertama, Capellen mengumpulkan informasi sistematis dan statistik mengenai kondisi ekonomi dan masyarakat Jawa, dengan tujuan utama meningkatkan pengumpulan pajak.

Dia, kata Faisal, berhasil meningkatkan penerimaan pajak. “Sekali lagi, ini tidak ada jalan pintas. Itu pembelajaran sangat penting dan seperti itu juga di tempat-tempat lain,” ucapnya.

Membaca-baca buku Boediono dan buku-buku lain, Faisal menemukan pemahaman bahwa tidak ada ideologi dalam perumusan kebijakan. Yang ada adalah pragmatisme.

Bahkan kata dia, kalaupun benar-benar tidak ada jalan lain, mau tidak mau, anggaran harus dipotong.

“Infrastruktur sekalipun harus dipotong. Tidak ada jalan pintas. Ini pembelajaran penting,” katanya lagi.

Faisal juga menyadari, banyak nasihat dari Boediono bahwa segala sesuatu ada tahapannya dan tidak bisa dikejar dengan terburu-buru.

Faisal menyampaikan, tidak akan ada satu negara yang bisa meraih pertumbuhan ekonomi 7 persen, apabila rasio kredit terhadap PDB-nya baru 40 persen, atau indeks inklusi keuangannya baru 36,1 persen.

Sistem keuangan ibarat jantung, harus diperkuat agar bisa berlari kencang. “Di sinilah Pak Boed menyampaikan kaitan ekonomi-politik. Bagaimana teknokrat menghadapi lingkungan politik yang inginnya lari sprint tanpa memperkuat jantung, membenahi sistem peredaran darah,” ujar Faisal.

Pada bagian lain, Faisal juga mengajak pengunjung auditorium untuk merenungi bahwa Indonesia merupakan bangsa yang terbuka sejak zaman dahulu.

Oleh karena itu, menurut dia, tidak elok apabila masih ada yang berpikir untuk tidak terbuka pada pakta-pakta perdagangan, seperti Trans-Pacific Partnership ataupun Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

“Ada gains from trade (manfaat perdagangan). Sememble-memblenya negara, kalau punya spesialisasi produk, Anda dapat comparative advantage,” imbuh Faisal.

Hanya, masalahnya, negara-negara lain malah jauh di depan Indonesia. Mereka mendapat additional gains from trade.

Untuk itu, Faisal menyarankan pemerintah agar menggalakkan industrialisasi dan memperbanyak insentif untuk industri dalam negeri.

Terakhir, Faisal menyoroti soal ketimpangan ekonomi yang juga disinggung dalam buku Boediono.

Sepakat dengan isi buku, sistem ekonomi ekstraktif akan selalu memunculkan ketimpangan.

Faisal bilang, adalah pekerjaan rumah pemerintah untuk mengubah sistem ekonomi ekstraktif menjadi sistem ekonomi inklusif, untuk mengatasi problem ketimpangan.

Penulis : Estu Suryowati
Editor : M Fajar Marta

Diunduh dari: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/09/15/192513126/faisal.basri.pak.boediono.mengajarkan.kita.bahwa.tidak.ada.jalan.pintas.

 

Mafia di mana-mana?


Belakangan ini muncul tudingan mafia daging sapi, mafia garam, dan mafia beras. Di masa Orde Baru ada julukan “7-samurai” untuk mafia gula, lalu berganti julukan menjadi “7-ninja” di masa reformasi. Selama kampanye pilpres tahun lalu, marak perbincangan tentang mafia migas.

Tudingan mafia muncul ketika harga-harga melonjak. Mafia dituding melakukan kartel atau persekongkolan.

Semua kasus yang ditengarai melibatkan mafia terjadi untuk komoditas yang kebutuhannya belum atau tidak tercukupi oleh produksi dalam negeri–jadi ada aliran impor. Harga komoditas yang diimpor lazimnya lebih murah atau jauh lebih murah dari harga di dalam negeri–jadi ada disparitas harga.

Pola yang mirip terjadi pada banyak komoditas menimbulkan tanda tanya besar: apa yang terjadi pada sisi produksi? Apakah ini semua bermuara pada faktor kemerosotan daya saing nasional? Apakah penyebabnya faktor logistics cost yang mencapai 23 persen dari produk domestik bruto? Atau karena praktek biaya tinggi akibat korupsi dari hulu hingga hilir?

Kalau yang menjadi penyebab adalah praktek kartel, mengapa Komisi  Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) amat sulit mengendus dan membuktikannya?

Di sisi lain, kebijakan pemerintah yang justru kerap menjadi pemicu praktek kartel. Pemerintahlah yang menghadirkan praktek kartel dan monopoli. Ketika penulis menjadi anggota KPPU, Sucofindo dan Surveyor Indonesia dengan leluasa membentuk joint operation dalam preshipment inspection untuk impor gula. Sekarang OJK menetapkan tarif asuransi kerugian umum yang mencapai sekitar tiga kali lipat dari tarif sebelumnya.

Kementerian Perhubungan menetapkan tarif batas bawah untuk penerbangan. Alasannya agar tidak terjadi praktek banting harga atau predatory pricing. Bukankan persoalan itu merupakan domain KPPU? Tugas utama kementerian perhubungan adalah menjamin keselamatan penerbangan dan menegur maskapai penerbangan yang lalai. Apakah kementerian perhubungan pernah memberikan sanksi kepada maskapai penerbangan yang nyata-nyata pernah merugikan ribuan penumpang. Kapan kementerian  perhubungan menjatuhkan sanksi tegas kepada Lion Air yang kerap merugikan konsumen? Kenapa Air Asia langsung kena sanksi?

Penetapan kuota impor sebetulnya merupakan bentuk lain dari kartel yang diciptakan sendiri oleh pemerintah. Mengapa pemerintah tidak mengenakan bea masuk sehingga siapa saja bisa memperoleh akses yang sama untuk mengimpor. Dengan begitu pemerintah menikmati penerimaan dari bea masuk yang bisa digunakan untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan membantu produsen atau petani? Kalau instrumen kuota, yang untung besar adalah pemilik lisensi yang tak lain adalah rent seekers. Dengan tarif bea masuk, mekanismenya lebih transparan.

Jangan-jangan, kebijakan yang buruklah yang menjadi penyebab utama mafia semakin gentayangan.

Pembenahan Kelembagaan sebagai Prasyarat Mengakselerasikan Kemajuan Ekonomi


Zig Zag

Hampir semua sistem ekonomi pernah diterapkan di Indonesia. Demikian juga dengan sistem politik. Perubahan kerap terjadi dari satu ekstrem ke ekstrem lain. Tidak seperti pendulum yang bergerak dinamis, perubahan berlangsung statis, dalam artian setelah pendulum terpaku pada satu titik ekstrem cukup lama, lalu serta merta berayun ke titik ekstrem lainnya dan berhenti seketika.

Tidak hanya dalam tataran sistem, subsistem dan pilihan kebijakan pun silih berganti dengan spektrum yang bertolak belakang. Reformasi melahirkan perubahan drastis dari sistem pemerintahan serba terpusat menjadi sistem pemerintahan yang memberikan otonomi luas bagi pemerintahan daerah, bahkan langsung kepada pemerintahan kota dan kabupaten, tidak melalui penguatan pemerintahan provinsi. Sistem multipartai di masa pemerintahan Orde Lama berubah menjadi hanya tiga partai, lalu berubah lagi menjadi sistem multipartai sejak kebangkrutan Orde Baru.

Yang paling mutakhir adalah kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang tiba-tiba dipangkas. Sekarang, hanya minyak tanah dan solar yang masih disubsidi. Pmerintah tidak lagi mengalokasikan dana subsidi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk BBM jenis premium Pemerintah tiba-tiba mengambil keputusan untuk menyerahkan harga premium pada mekanisme pasar. Sejumlah menteri dengan gagah berani sesumbar bahwa rakyat harus terbiasa dengan fluktuasi harga BBM.

Pada forum perayaan 60 tahun Konferensi Asia Afrika minggu keempat April 2015, Presiden Joko Widodo dengan lantang mengritik ketakberdayaan PBB serta kemandulan Bank Dunia, IMF, dan ADB. Rupanya, Indonesia berpaling ke Tiongkok sedemikian mencoloknya sebagaimana terlihat dari hampir seluruh proyek infrastruktur disapu oleh Tiongkok. Pendulum bergeser dari Barat ke Timur.[1]

Rezim perdagangan luar negeri Indonesia tergolong bebas, bahkan lebih terbuka dibandingkan negara-negara Asean di luar Singapura. Tarif bea masuk rerata Indonesia relatif sangat rendah. Perbankan asing leluasa beroperasi dan berekspansi di Indonesia. Rezim devisa pun bebas. Belakangan, pemerintah memperketat aturan tatkala menyadari penetrasi asing sudah sangat dalam dan negara-negara tetangga masih saja menerapkan aturan ketat bagi pelaku usaha Indonesia yang hendak membuka cabang danberekspansi di negara mereka. Pemerintah hendak melaksanakan asas resiprositas.

Di bidang pendidikan, kurikulum kerap berubah sehingga menimbulkan kekacauan dalam pelaksanaannya. Ujian nasional tidak lagi menjadi syarat kelulusan, tetapi perumusan kebijakan baru tidak dilandasi pemikiran matang sehingga menimbulkan banyak kritik.

Perubahan seketika juga semakin kerap sebagai konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan banyak undang-undang. Beberapa undang-undang tak berusia lama. Selain itu, penafsiran pasal oleh lembaga penegak hukum bisa berbeda, bahkan bertolak belakang.[2] Dalam beberapa kasus, pembatalan undang-undang menimbulkan ketidakpastian hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) ditanggulangi dengan pendirian Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Hanya berganti nama. Ketuanya saja yang diganti, selebihnya praktis tidak berubah. Idealnya, Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang kemudian dibahas di DPR untuk menghasilkan undang-undang pengganti atau amandemen atas undang-undang tersebut, sehingga bisa menghindari ketidakpastian hukum.

Kerap Hendak Melangkah ke Masa Lalu

Mikhail Gorbachev pernah mengatakan: “If what you have done yesterday still looks big to you, you have not done much today.” Jangan-jangan apa yang dikatakan Gorbachev masih relevan bagi kita.

Setelah berulang kali mencoba dan hasilnya tak kunjung memuaskan, lalu muncul keinginan kembali ke masa lalu. Muncul stiker dengan wajah Soeharto bertuliskan: Enak jamanku toh. Di industri migas juga begitu. Ada yang mengusulkan kembali ke masa sebelum Undang-undang No.22 Tahun 2001 yang menempatkan Pertamina sebagai operator sekaligus regulator. Apalagi Mahkamah Konstitusi telah membatalkan beberapa pasal dalam undang-undang itu, yang mengakibatkan BP Migas dibubarkan. Penggantinya adalah SKK Migas. Cuma ganti nama.

Padahal konteksnya sudah berubah total. Di masa Orde Baru, persaingan politik sangat rendah. Partai disederhanakan menjadi hanya tiga (Golkar, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan). Setiap pemilihan umum, belum selesai perhitungan suara sekalipun hasilnya sudah bisa ditebak: Golkar setidaknya dapat sekitar 70 persen suara. Kala itu di DPR ada Fraksi TNI/Polri. Tak pelak lagi, di DPR Soeharto berkuasa penuh dengan jumlah kursi mencapai sekitar 85 persen. Konsentrasi kekuasaan sangat tinggi atau dispersi kekuatan politik rendah.

Kapasitas institusional juga rendah sehingga menimbulkan potensi besar persoalan governance. Tidak heran jika korupsi mendarah daging di elit kekuasaan. Korupsinya terpusat, terorganisir, dan sistemik. Pemerintahan berjalan efektif, dalam artian apa saja yang telah digariskan penguasa tertinggi terlaksana dengan mulus. Tetapi, efektif belum tentu benar. Apalagi tidak ada mekanisme checks and balances yang memadai. Sekali salah langkah bisa kebablasan, yang muaranya menjelma menjadi krisis sebagaimana terjadi tahun 1998. Sementara itu, Pemerintah pusat sangat dominan. Segalanya serba sentralistik. Lihat Peraga 1.

111

[1] Walaupun kenyataannya Bank Dunia dan ADB masih deras mengucurkan pinjaman. Indonesia tidak diajak bergabung dalam BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa). Padahal dilihat dari kriteria ekonomi, Indonesia jauh lebih pantas masuk ketimbang Afrika Selatan).

[2] Kepolisian RI pada tahun 2012 menyatakan penetapan terdakwa tidak bisa dipraperadilankan (kasus Bibit-Chandra atau yang terkenal dengan cicak-buaya); sedangkan pada kasus Budi Gunawan, Mabes Polri lewat Kabareskrim menyatakan penetapan terdakwa bisa dipraperadilankan.

Di era reformasi pasca tumbangnya Soeharto, pendulum bergeser ke ekstrem lain, lalu berhenti. Persaingan politik tiba-tiba menjadi tinggi. Tidak pernah lagi satu partai menang mutlak dalam pemilihan umum. Pada pemilihan umum 2014, PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu, hanya meraih 19 persen suara sah. Jika, katakanlah, terjadi koalisi besar (grand coalition) yang mencakup tiga besar partai pemenang pemilu (PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra), keseluruhan kursi mereka di DPR hanya 48,7 persen. Jadi, koalisi besar sekalipun belum menghasilkan mayoritas sederhana (simple majority) di DPR. Betapa tingginya dispersi kekuatan politik dewasa ini.

Tidak pernah pula, kecuali selama Orde Baru, satu partai politik menang dua kali berturut-turut dalam pemilu. Setiap pemilu selalu menghasilkan pemenang baru.

Sementara itu, kapasitas institusional tidak mengalami perbaikan berarti. Yang berlangsung adalah mengubah undang-undang dan menambah undang-undang, tetapi dengan kualitas yang buruk, sehingga kerap tidak bertahan lama karena dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Korupsi kian tersebar, tidak lagi terbatas di pusat kekuasaan, karena governance problems tetap tinggi. Jadi, persoalan tata kelola (governance) senantiasa menggelayuti kehidupan berbangsa dan bernegara, nuansanya saja yang berbeda. Peraga 2a menunjukkan posisi Indonesia sebelum krisis tahun 1998 berada di kiri atas: dispersi kekuatan pengambilan keputusan rendah (terkonsentrasi) sehingga berpotensi mengalami persoalan governance tinggi. Posisi Indonesia lebih tinggi dari Malaysia. Tengok lompatan setelah krisis pada Peraga 2b. Posisi Indonesia berpindah ke ektrem lain: dispersi kekuatan pengambilan keputusan tinggi (terfragmentasi), lebih tinggi dari Filipina dan Thailand. Walhasil, potensi munculnya persoalan governance tetap tinggi.

112112a

Pemerintahan menjadi kurang efektif. Walaupun indeks keefektifan pemerintah (government effectiveness) menunjukkan sedikit perbaikan, namun tandanya masih negatif. Sebelum reformasi dan setelah reformasi, indeks untuk Indonesia tetap saja negatif. Indonesia hanya lebih baik dibandingkan dengan negara-negara Indochina (Vietnam, Laos, dan Kamboja). Negara-negara ASEAN lainnya berada di zona positif (Lihat Peraga 3). , Indeks keefektifan pemerintah untuk Indonesia selama kurun waktu 1996-2013 selalu negative (lihat Peraga 4).

Indeks keefektifan pemerintah merupakan salah satu unsur dari governance index.Unsur lainnya adalah: voice and accountability, political stability and absence of violence, regulatory quality, rule of law, dan control of corruption. Indeks untuk masing-masing unsur tertera pada Lampiran.

Era reformasi ditandai pula oleh pererapan otonomi daerah. Pemilihan gubernur, bupati dan walikota dilakukan secara langsung. Hampir semua kewenangan dilimpahkan kepada daerah.

113

114

Perubahan-perubahan mendasar terjadi tanpa diiringi oleh penataan kelembagaan yang memadai. Akibatnya muncul beragam ekses dan menjadi kontraproduktif. Muncul tarik-ulur, beberapa kewenangan kembali ditarik ke pusat. Bahkan muncul desakan agar gubernur, bupati, dan walikota dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Jika kita kembali ke Peraga 1, pilihannya hanya dua: ke kotak kiri-bawah (kuadran III) atau ke kotak kanan-bawah (kuadran IV). Agaknya tidak realistis kalau bergerak ke kuadran III. Mau kembali ke masa Orde Baru?

Karena itu, pilihan yang paling realistis adalah bergerak ke kuadran IV. Tentu saja tidak bisa serta merta, melainkan bakal berlangsung bertahap. Indonesia in making, harus bersabar, ketimbang cari jalan pintas tetapi menuju kemunduran.

Bertolak pada keyakinan bahwa persaingan politik akan tetap tinggi dan sulit membayangkan kembali ke era penciutan partai mengingat kebhinekaan Indonesia, maka tugas sejarah kita adalah mewujudkan Indonesia baru dengan memperkokoh kelembagaan dan kapasitas kelembagaan.

11l1

11l2

11l3

Blog at WordPress.com.

Up ↑