Membedah Utang sampai ke Bunganya


By Idekonomi

Bagaimana perkembangan utang Indonesia terkini?  Mengapa sebuah negara berutang?  Kedua pertanyaan tersebut serta serta seluk-beluk lainnya mengenai utang, bahkan hingga ke bunganya, akan dibahas tuntas dalam episode kali ini bersama dengan Pak Faisal Basri, ekonom dari Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) News Courtesy : CNBC Indonesia.

Silakan mendengarkan di sini atau klik simbol play di bawah.

Memperebutkan Pemilih Kelas Menengah-Bawah


Kompas

Pemilu tinggal 27 hari lagi. Elektabilitas Jokowi turun dalam dua survei terakhir yang diselenggarakan oleh Litbang Kompas. Pada April 2018, elektabilitas Jokowi—yang belum memiliki pasangan—mencapai puncaknya, yaitu 55,9 persen. Trend kenaikan elektabilitas Jokowi terjadi sejak April 2016. Pada survei Litbang Kompas Oktober 2018, elektabilitas Jokowi yang telah berpasangan dengan Ma’ruf turun menjadi 52,6 persen. Hasil survei Maret 2019 yang diberitakan Kompas hari Ini (20/3) kembali turun menjadi di bawah 50 persen, persisnya 49,2 persen.

Walaupun pasangan Jokowi-Ma’ruf masih menikmati selisih elektabilitas sebesar dua digit dari pasangan Prabowo-Sandi, namun rentangnya kian menipis. Elektabilitas Prabowo-Sandi pada Maret 2019 mencapai 37,4 persen, meningkat dari 32,7 persen pada Oktober 2018. Peningkatan sebesar 4,7 persen lebih tinggi dari penurunan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf yang hanya 3,2 persen. Sisanya didapat dari responden yang tadinya menjawab “rahasia” atau boleh jadi belum menentukan pilihan (undecided voters). Persentase responden yang menjawab “rahasia” turun dari 14,7 persen pada Oktober 2018 menjadi 13,4 persen pada Maret 2019.

Ada beberapa kemungkinan penyebab penurunan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf berdasarkan tinjauan beberapa indikator ekonomi. Pertama, jutaan petani kecewa akibat membanjirnya impor gula, garam, dan beras. Juga peningkatan impor jagung akibat kelangkaan pasokan yang sebagian besar digunakan sebagai bahan baku utama pakan ternak. Petani padi juga mengeluh karena impor beras dilakukan semasa panen. Pun karena HPP (harga pembelian pemerintah) beras tidak kunjung dinaikkan sejak 2015. Pemerintah hanya memberikan fleksibilitas kepada Bulog untuk membeli gabah dengan harga 10 persen di atas HPP, padahal harga pasar lebih tinggi dari HPP plus 10 persen itu. Tampaknya pemerintah gamang karena lebih mengutamakan stabilisasi harga beras di tingkat konsumen. Manajemen perberasan khususnya dan pangan umumnya yang buruk ditengarai menjadi salah satu penyebab elektabilitas Jokowi tergerus.

Petani tanaman pangan masih bisa menikmati kenaikan niai tukar (kenaikan harga produk yang dihasilkan petani lebih tinggi dari kenaikan harga barang dan jasa yang dibeli petani) lebih disebabkan oleh mekanisme pasar ketimbang kebijakan pemerintah terkait dengan HPP.

Namun, sejak 2015 petani secara keseluruhan praktis tidak menikmati kenaikan nilai tukar yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan mereka. Nilai tukar petani secara keseluruhan selama pemerintahan Jokowi praktis tidak mengalami perubahan, bahkan lebih kerap mengalami tekanan.

Kelompok yang paling tertekan adalah petani tanaman perkebunan rakyat. Sebaliknya nelayan tangkap menikmati peningkatan nilai tukar paling tinggi. Tanpa banyak gembar gembor dan di tengah tekanan dari sesama koleganya, Menteri KKP telah menunjukkan kerja nyata dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Kedua pasangan berpeluang meraup suara tambahan dari kalangan buruh tani. Belakangan ini upah riil buruh tani meningkat walaupun masih lebih rendah ketimbang pada awal pemerintahan Jokowi-JK. Yang agak berat adalah meyakinkan kalangan buruh informal di perkotaan, khususnya buruh bangunan. Upah riil mereka cenderung turun dalam empat tahun terakhir.

Kalangan pegawai negeri sipil, tentara, dan polisi tidak menikmati kenaikan gaji dalam tiga tahun terakhir. Pemerintah baru menaikkan gaji mereka tahun ini dan pencairannya akan dirapel pada April nanti. Apakah kenaikan pendapatan yang akan diperoleh dua minggu sebelum hari pencoblosan akan menguntungkan Jokowi-Ma’ruf? Boleh jadi ya, namun tampaknya tidak signifikan.

Tantangan yang dihadapi petahana adalah faktor psikologis. Pemilih cenderung memilih petahana jika kinerjanya sangat memuaskan dan berdampak langsung kepada pemilih. Sekedar sedikit lebih baik saja cenderung dianggap tidak mengubah nasib mereka.

Pembangunan Infrastruktur yang luar biasa cenderung lebih banyak menguntungkan kelas menengah ke atas, sehingga sulit mengompensasikan tekanan yang dialami kelompok pendapatan 40 persen terbawah yang tidak menikmati perbaikan berarti.

Pasangan yang bisa meraih kepercayaan dari ceruk pemilih yang belum menentukan pilihan, khususnya kelompok pendapatan 40 persen terbawah akan berpotensi memperoleh tambahan suara.

Jika Tim Jokowi-Ma’ruf tidak melakukan blunder atau kesalahan fatal, agaknya Prabowo-Sandi harus bekerja amat keras mengeksploitasi nasib kelompok 40 persen terbawah yang kurang diuntungkan selama empat setengah tahun terakhir dan menerapkan strategi spektakuker untuk menang.

Kita berharap proses pemilu lancar, aman, dan kohesi sosial semakin solid. Kita buktikan bahwa Indonesia pantas dibanggakan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

Indonesia Telah Menjelma sebagai Pekonomian Jasa


avangate.com

Tak dinyana, Indonesia kian kokoh menjelma sebagai perekonomian jasa. Sudah hampir satu dasawarsa peranan sektor jasa (non-tradables) dalam perekonomian melampaui sektor penghasil barang (tradables).

Peningkatan pesat sektor jasa terjadi sejak 2012. Pada tahun 2018 sektor jasa telah memberikan sumbangan sebesar 59 persen dalam produk domestik bruto (PDB). Padahal Indonesia masih tergolong sebagai negara berpendapatan menengah-bawah (lower-middle income) yang pada umumnya masih bertumpu pada sektor penghasil barang (pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; dan industri manufaktur).

Indonesia bukan lagi bersosok negara agraris, namun tak pernah pula beralih berstatus sebagai negara industri. Peranan sektor industri manufaktur mentok di aras tertinggi 29 persen, setelah itu susut hampir selalu setiap tahun hingga hanya di bawah 20 persen pada 2018. Negara-negara maju pada umumnya mengalami penurunan peran manufaktur dalam perekonomian ketika pangsa sektor manufaktur dalam PDB sudah mencapai sekitar 35 persen. Indonesia boleh jadi mengalami gejala dini deindustrialisasi (premature deindustrialization).

Sejak 2012, laju pertumbuhan semua sektor penghasil barang selalu lebih rendah dari pertumbuhan PDB. Sebaliknya, pada 2018, 11 dari 14 sektor jasa lebih bersinar dari pertumbuhan rerata perekonomian (PDB)

Sejalan dengan peningkatan peranan sektor jasa dalam perekonomian, penduduk yang bekerja di sektor jasa pun semakin meningkat dan telah melampaui penduduk yang bekerja di sektor penghasil barang, masing-masing 55 persen dan 45 persen.

Keperkasaan sektor jasa kian mencolok dalam penyerapan kredit perbankan. Pada tahun 2018, kredit perbankan konvensional ke sektor jasa mencapai 73 persen dari keseluruhan kredit perbankan kapada pihak ketiga.

Sektor jasa pun sudah dominan dalam hal nilai kapitalisasi saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu 57 persen.

Oleh karena itu pula wajar jika sektor jasa telah menjadi penyumbang penerimaan pajak yang lebih besar ketimbang sektor penghasil barang, masing-masing 62 persen dan 38 persen.

Sementara itu, di sisi konsumsi, pengeluaran rerata perkapita untuk barang masih relatif tinggi. Bahkan pengeluaran untuk makanan sekalipun mencapai lebih dari separuh pengeluaran total dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan berkelanjutan. Itu pertanda wajar dari negara yang pendapatan perkapitanya masih relatif rendah dan sebagian besar rakyatnya hidup jauh dari sejahtera atau berkecukupan.

Tak pelak lagi, defisit perdagangan pangan (ekspor minus impor pangan) tak kunjung menunjukkan penurunan yang konsisten, bahkan meningkat pada tahun 2018. Indonesia telah mengalami defisit pangan sejar 2007.

Selain pangan, kita pun mengalami defisit untuk produk manufaktur dan migas. Jadi kita mengalami triple deficits.Penopang ekspor sebatas komoditas primer yang harganya berfluktuasi. Tak ayal, kita kian kerap mengalami defisit perdagangan barang dan mencapai puncaknya tahun lalu kala defisit perdagangan mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Adakah strategi yang ditawarkan oleh kedua pasangan capres-cawapres untuk membuat pembangunan lebih harmonis? Rasanya belum ada.

Gentayangan


contravener.com

Gentayangan

Hidup tetapi sekedar jasad

Berotak tetapi kehilangan akal sehat

Berucap tetapi bertolak makna

Tersenyum tetapi untuk meluapkan dendam

*

Tidak menerangi

Apalagi mencerahkan

Kelam hatimu

Kusam parasmu

*

Gerombolan teriakkan jargon bagai buih

Gelorakan kebencian

Di tengah kerumunan pucat pasi

Yang kehilangan asa

*

Di seberang sana

Anak-anak bernyanyi

Menebar asa

Dengan percaya diri

*

Harimu bukan hariku

Ku tak mau menatap ke belakang

Karena itu adalah jejakmu

Ku ingin masa depan

*

Himpunan yang berserakan

Membentuk barisan

Siap menjelajah

Merenggut masa depan

*

Selangkah demi selangkah

Merajut harapan

Penuh kasabaran

Menjejakkan kaki di bumi

***

Safety First


Selasa malam lalu (5/3), saya menggunakan jembatan penyeberangan orang (JPO) dekat Pintu I Gelora Bung Karno di depan Graha CIMB menuju halte Transjakarta. Luar biasa—nyaman, indah, dan mewah penuh gemerlap lampu warna warni. Lantainya dari kayu berkilat. Saya tak tahu pasti apakah itu kayu parket atau kayu asli. Dilengkapi pula dengan pegangan tangan dari kayu bulat di ketua sisinya dan pagar jeruji besi sehingga dijamin aman jika terpeselet, tak akan jatuh ke jalan yang tak pernah sepi dari lalu lalang kendaraan.

rumah123.com

Saya transit di halte Dukuh Atas menuju Halte Dukuh Atas bawah di sisi gedung kembar Landmark untuk berganti bus Transjakarta jurusan Ragunan. Lantai besi sepanjang penyeberangan menuju halte “bawah” licin jika hujan. Sepanjang JPO itu di kiri-kanannya berpagar besi. Rongga paling bawah cukup lebar yang bisa membuât orang yang berperawakan kecil, khususnya anak-anak, bisa jatuh ke jalan jika terpeleset,

Keindahan dan kenyamanan penting, tetapi yang paling panting dan harus diutamakan adalah keamanan pengguna.

Cadangan Devisa Bertambah USD3,2 miliar


en.presidentpost.id

Hari Ini (8/3), Bank Indonesia mengumumkan posisi cadangan devisa per akhir Februari 2019 meningkat USD3,2 miliar menjadi USD123,3 miliar. Sentimen positif ini tidak membuat nilai tukar rupiah menguat, melainkan justru melemah. Kurs JISDOR tercatat Rp 14.223 per dollar AS, sedangkan pasar spot ditutup sore tadi pada aras Rp 14.314 per dollar AS. Kemerosotan juga menerpa pasar saham yang ditutup melemah 1,16 persen pada aras 6.383,068. Semua bursa saham utama Asia memerah, bursa saham Eropa pun di awal perdagangan mengalami tekanan, demikian pula bursa saham AS (DJIA) kemarin yang terpangkas 0,78 persen.

Sudah lima bulan cadangan devisa Indonesia menikmati kecenderungan meningkat. Dibandingkan dengan posisi September 2018, cadangan devisa telah bertambah cukup besar, yaitu USD8,4 miliar.

Sayangnya, peningkatan cadangan devisa belum ditopang oleh “darah dan keringat” kita sendiri. Sejak Oktober 2018 hingga Januari 2018 transaksi perdagangan luar negeri (ekspor dan impor barang) selalu tekor (defisit).

Penopang utama kenaikan cadangan devisa selama Oktober 2018 hingga Februari 2019 adalah penerbitan obligasi global pemerintah, SUKUK global pemerintah, penarikan utang luar negeri pemerintah, dan penerimaan devisa migas. Komponen terakhir merupakan bagian pemerintah dari bagi hasil migas yang disimpan di Bank Indonesia. Namun, pada waktu bersamaan, Petamina membutuhkan valuta asing lebih banyak untuk mengimpor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) karena kebutuhan dalam negeri sekitar dua kali lipat dari produksi minyak dalam negeri. Jadi boleh dikatakan cadangan devida naik karena penerbitan surat utang dan pinjaman luar negeri.

Pemerintah tak setiap bulan menerbitkan surat utang. Semoga cadangan devisa tyda merosot atau berfluktuasi lika pemerintah tak menerbitkan surat utang. Syaratnya penanaman modal asing langsung mengalir masuk lebih deras dan dana asing yang masuk ke pasar saham lebih berkualitas, berwawasan jangka panjang dan berasal dari investor institusional.

Rahasia Politik di Balik Pemikiran Ekonomi Brilian Faisal Basri


Author : Ramadhan

asumsi.co | February 01th, 2019

Isu-isu ekonomi sudah jadi makanan sehari-hari bagi seorang Faisal Basri. Masalah utang negara, APBN, ekspor impor, sampai analogi organ tubuh manusia dalam ekonomi, dikupas tuntas oleh ekonom lulusan Vanderbilt University tersebut dalam Program Pangeran Mingguan Asumsi terbaru, Kamis, 31 Januari 2019. Di luar briliannya pemikiran ekonomi seorang Faisal Basri, ternyata terselip sekelumit pergerakan menariknya di panggung politik.

Orang-orang mungkin lebih sering melihat sosok Faisal Basri sebagai seorang analis ekonomi andal. Ia dikenal secara luas sebagai sosok yang kritis terhadap berbagai situasi dan kebijakan ekonomi. Suara lantangnya menyampaikan kritik itulah yang membuatnya lebih sering menjaga jarak dengan kekuasaan.

Salah satu kritik menarik pernah dilontarkan Faisal Basri pada akhir Agustus 2018 lalu. Ekonom Senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai kebijakan ekonomi pemerintahan saat ini terlalu banyak menggunakan strategi pertahanan, tanpa serangan. Ia pun mengibaratkan kebijakan pemerintah layaknya strategi ‘parkir bus’ ala Jose Mourinho, pelatih asal Portugal yang pernah membesut Manchester United.

Lebih rinci, Faisal melihat strategi ini yang kini dipakai pemerintah untuk mempertahankan kondisi ekonomi nasional dari gempuran tekanan ekonomi global dan mengatasi permasalahan ekonomi di dalam negeri, khususnya defisit transaksi berjalan yang kian melebar. Namun, lanjut Faisal, strategi itu justru kurang tepat, apalagi strategi menyerang melalui upaya peningkatan ekspor tidak dipersiapkan dengan matang.

“Defense (pertahanan) yang jelek adalah seperti strategi Mourinho, parkir bus. Padahal, seharusnya defense harus dengan counter attack (serangan balik) yang bagus,” kata Faisal di sebuah forum diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Agustus 2018.

Orientasi Pembangunan di Laut ala Faisal Basri

Saat berbincang di Pangeran Mingguan yang tayang di YouTube Asumsi.co, Faisal sempat menuangkan pemikirannya soal gagasan pembangunan ekonomi dari sektor laut. Ia tak memuji dan tak juga memandang buruk kebijakan pemerintahan saat ini yang gencar membangun infrastruktur terutama jalan tol. Menurut Faisal, Indonesia yang terdiri dari puluhan ribu pulau ini harus tetap mempertahankan konsep Nusantara yang sudah bertahan jauh sebelum republik ini berdiri.

“Mungkin di infrastrukturnya ini orientasinya terlalu heavy ke jalan tol, padahal negara kita adalah negara yang terdiri dari 17.502 pulau. Berbeda dengan seluruh negara yang lain, di mana untuk mengintegrasikan Indonesia ini justru transportasi laut yang harus diutamakan, sehingga secara ekonomi kita bersatu. Dipersatukan pulau-pulau ini oleh laut,” kata Faisal saat berbincang dengan Pangeraan Siahaan, Kamis, 31 Januari 2019.

Faisal pun yakin APBN 2019 sudah terlihat memunculkan sedikit re-orientasi dengan mengarahkan penguatan pembangunan ke sektor laut. “Nah oleh karena itu kita ingin seperti yang anda lihat ya, Nusantara sebelum ada Indonesia pernah meraih kejayaan kan karena lautnya kuat.”

Kerjaan-kerajaan besar di Nusantara seperti Sriwijaya abad ke-9, Majapahit abad ke-14, pernah berjaya pada masanya. Bahkan, lanjut Faisal, pada abad ke-2 pun warga Nusantau, kalau sekarang itu namanya Nusantara dan kalau dulu itu namanya Nusantau, itu telah menjelajah dan menjejakkan kakinya di Afrika.B

“Jadi kalau kita lihat juga kultur laut atau kultur pesisir itu kan lebih terbuka, sedangkan kultur pegunungan lebih tertutup biasanya, jadi kita negara terbuka, kita tidak takut daya saing kalah, harusnya kita tidak kalah, tapi optimalkan potensi keunikan kita itu yang tidak dimiliki oleh negara lain.”

Cerita di 2012: Bergerak Independen Bukan dari Partai

Faisal Basri pernah merasakan langsung panasnya persaingan memperebutkan kursi DKI 1 di Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu. Sayangnya, modal maju sebagai cagub dari jalur independen ternyata tak cukup bagi Faisal untuk menjadi orang nomor satu di ibu kota. Ia kalah dari lima pasang cagub-cawagub lainnya, di mana saat itu Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama berhasil menjadi pemenang.

Menariknya, Faisal punya cerita lain pada hari-harinya sebelum memutuskan mencalonkan diri di Pilkada DKI 2012. Sosok kelahiran Bandung, Jawa Barat pada 6 November 1959 itu sempat membangun hubungan baik dengan Ahok, yang akhirnya ikut Pilkada DKI 2012 melawan Faisal dan menang. Saat itu, Faisal melihat Ahok adalah sosok yang baik.

“2012 itu, mas Ahok atau sekarang dipanggilnya BTP ya, datang ke kantor pergerakan saya, Pergerakan Indonesia namanya di Gandaria tengah. Beberapa kali datang bahkan dua-tiga kali. Lalu bertanya “Bang Faisal mau maju enggak Pilkada Jakarta?” “Enggak!” “Saya mau maju independen, bantu ya” “Wah saya bantu!”,” kata Faisal mengulangi percakapannya dengan Ahok kala itu.

Faisal mengatakan saat itu Ahok sudah menyiapkan buku-buku, membuat tawaran. Sehingga hal itu lah yang membuat dirinya memandang Ahok adalah orang baik. “Jarang nih orang seperti ini serius dan saya diyakinkan oleh banyak orang juga, dia orang yang baik, orang yang berhasil waktu memimpin Belitung Timur.”

Lalu, singkatnya lantaran Faisal maju lewat jalur independen, maka harus memenuhi syarat dukungan berupa pengumpulan KTP warga Jakarta yang mendukungnya. Ahok lah yang membantunya mengumpulkan KTP. Namun, meski Ahok dan tim Faisal sudah bergerak, tetap saja usaha mengumpulkan KTP tersebut tak berbuah maksimal.

“Jadi bahkan [Ahok] tidak sekedar membantu, tim saya juga yang bahkan ikut membantu BTP untuk mengumpulkan KTP karena independen. Dengan terus berjalan, karena BTP ini kan punya metode bagaimana mengumpulkan KTP yang cepat gitu.Nah metodenya gagal, jadi KTP-nya baru terkumpul 80ribu, sementara kebutuhannya 350-400ribu, nyerah dia.”

Setelah gagal mengumpulkan batas maksimal jumlah KTP, Ahok pun menyerah. Sampai akhirnya mantan Bupati Belitung Timur itu bergabung dengan partai politik. Meski begitu, Faisal dan timnya tak patah arang dan ingin melanjutkan langkah perjuangan mereka saat itu

“Nah setelah nyerah, baru dia masuk ke partai politik lagi, Gerindra ya kalau gak salah waktu itu, sebelumnya Golkar. Nah tim saya ini datang ke saya dan bilang “Bang ini eksperimen harus dilanjutkan, jadi Bang Faisal harus maju!”. Saya bilang “sialan kalian” saya sudah ingin menjauh dari yang begini-begini, tapi saya ingat saya yang ikut memperjuangkan sama Mas Fazrul, sama bupati dari Lombok yah, itu untuk independen. Saya bersaksi waktu di Mahkamah Konstitusi yang alhamdulillah kita berhasil.”

Calon Independen Jadi Bentuk ‘Perlawanan’ terhadap Partai

Bagi Faisal, maju sebagai calon kepala daerah lewat jalur independen memiliki keistimewaan sendiri. Ia mengatakan kalau tanpa adanya calon independen, maka partai politik berpotensi semena-mena menentukan tarif untuk mendapatkan pencalonan. Hadirnya calon independen tentu diharapkan bisa memberikan semangat baru yang berbeda dari calon-calon pemimpin yang berasal dari partai.

“Jadi independen adalah semangat untuk mengimbangi partai politik agar ada batasnya menetapkan harga. Engak boleh terlalu tinggi, karena kalo terlalu tinggi cukong yang jadi pemimpin kita, atau orang yang dibiayai oleh cukong.”

Di Pilkada 2012 sendiri, Faisal tak merasa dirinya gagal karena semangat itu tetap ada. Bahkan, dirinya bangga karena terbukti sanggup mengalahkan calon dari Partai Golkar, yang merupakan partai politik kedua terbesar. Saat itu, Alex Noerdin maju sebagai cagub dari Partai Golkar di Pilkada DKI 2012.

“Nah jadi saya ingin juga memberikan nilai-nilai kepada teman-teman yang muda, berpolitik itu tidak segalanya uang, seperti itu. Uang perlu tapi bukan segalanya. Kita bisa saweran, kita bisa melakukan manuver-manuver yang murah, dan di beberapa TPS kami menang.”

“Jadi harusnya kami bikin buku lah pengalaman-pengalaman itu, tapi teman-teman udah pada berkeliaran di mana-mana. Jadi calon yang berasal dari independen itu membuat kualitas Pilkada DKI 2012 saat itu jadi keren sekali”.

Alasan Faisal Basri Konsisten Bergerak di Luar Partai

Faisal Basri bukannya alergi dengan partai politik, bahkan tidak sama sekali. Malah, di awal-awal karier, ia pernah menjadi pentolan di Partai Amanat Nasional (PAN). Tapi, lagi-lagi, menurutnya bergerak di luar partai itu atau sebagai sosok politisi independen punya keistimewaan sendiri yakni leluasa menuangkan ide yang ada tanpa harus mengekor ke partai. 

“Saya salah satu pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), kemudian jadi Sekjen yang pertama. Tapi Januari 2001, saya mundur total, dan saya tidak masuk partai politik lain.”

Lalu, kenapa Faisal masih tetap ngotot tak ingin bergerak dari dalam partai politik saja? Apa alasannya masih setia memperjuangkan ide-idenya dari jalur independen di panggung politik? Faisal punya penjelasan yang sangat logis dan sebenarnya cukup mumpuni terhadap persoalan itu.

“Tidak juga mendirikan partai politik, bukan tidak tertarik atau tertarik. Tapi saya masih melakukan kegiatan politik, tapi di luar partai. Oleh karena itu kita dirikan namanya Pergerakan Indonesia, itu menghimpun teman-teman yang punya talenta politik, dengan nilai-nilai, dan macam-macam gitu, dan teman-teman ini sudah banyak yang berhasil.”

“Dulu ada Budiman Sudjatmiko, ada Martin Manurung, ada Ari Sudjito, ada Hanif Dhakiri, ada sekarang yang jadi anggota DPRD DKI. Mereka udah tersebar di mana-mana. Jadi prinsip kami masuk lah ke partai-partai mana pun dan berkontribusilah di masing-masing partai tanpa harus punya partai.”

Menariknya lagi, Faisal memandang dari sisi berbeda soal kiprah partai-partai politik di Indonesia saat ini yang mengaku punya ideologi, tapi seperti tak punya ideologi yang kuat. Bahkan dalam konteks Pilpres 2019, ia melihat tak ada perbedaan signifikan dari program-program yang ditawarkan kedua pihak.

“Tidak signifikan perbedaanya, makanya ada yang bilang, “udah deh gambreng aja deh untuk jadi presiden”. Jadi kalau anda lihat visi misinya itu misalnya menuntaskan kemiskinannya sama, lapangan pekerjaan juga sama, harga bahan pokok juga sama, bedanya apa? Kita itu tidak punya mekanisme seperti pendulum itu, pendulum itu kan ada kanan ada kiri. Nah seperti di Amerika kan jelas, kanan itu republik, kiri itu demokrat.”

Faisal pun mencontohkan misalnya Partai Republik ingin pajak diturunkan, maka Partai demokrat sebaliknya ingin pajak dinaikkan. Kemudian, lanjut Faisal, untuk kasus aborsi misalnya, jelas Partai Demokrat pro aborsi, sedangkan Partai Republik tidak pro, jadi jelas sikap kedua partai itu.

Dalam kasus partai-partai yang ada di Indonesia, Faisal melihat sekali lagi bahwa sederet partai yang ada memang tak ada satu partai pun yang punya ideologi. Kebanyakan partai di tanah air pasti akan menjawab ideologi yang nyaris serupa seputar sosialis-religius, nasionalis-religius, atau yang lainnya. Tengok saja Partai Demokrat yang mengaku nasionalis-religius, PAN nasionalis-religius, Golkar juga nasionalis-religius, PDI Perjuangan nasionalis aja.

“Semua hampir pasti ada religiusnya karena takut dianggap sekuler. Jadi tidak ada yang membedakan cara signifikan antar partai, jadi yang kita lihat ya udah lebih banyak pesonanya gitu. Tapi mudah-mudahan yang muda-muda dan milenial inilah yang jadi ujung tombak dan bisa mewarnai politik Indonesia berdasarkan belief. Belief-nya yang dikedepankan.”

[Diunduh dari: https://asumsi.co/post/rahasia-politik-di-balik-pemikiran-ekonomi-brilian-faisal-basri%5D

Blog di WordPress.com.

Atas ↑