Government Criticized for Tardiness in Revitalizing Old Sugar Factories


  • Stefani RibkaThe Jakarta Post

Jakarta | Thu, September 28, 2017 | 12:29 pm

Government criticized for tardiness in revitalizing old sugar factoriesUniversity of Indonesia economist Faisal Basri (from right), Indonesian Employers Association (Apindo) public policy chairman Danang Giriwardana, Refined Sugar Industry Users Forum coordinator Dwiatmoko Setiono and Apindo executive director Agung Pambudhi speak at a discussion titled ‘Sugar Auction: Solution or Distortion?’ in Jakarta on Sept. 27. (JP/Stefani Ribka)

The government is being criticized by some for its tardiness in revitalizing 53 state-owned sugar factories with low productivity.

The country’s lackluster sugar industry has led to a reliance on sugar imports.

“The slow revitalization is the root problem in the sugar industry today,” said University of Indonesia economist Faisal Basri in Jakarta recently.

“The government needs to solve the root of the problem. Our sugar factories aren’t efficient because they are very old,” he said during a discussion on sugar issues organized by the Indonesian Employers Association.

Most of the sugar factories in Indonesia were established during the Dutch colonial era in 1930s, when Indonesia was the world’s second largest sugar exporter.

Now, it is the world’s fifth largest sugar importer, Trademap data shows.

The old factories lead to high production costs that push up sugar prices, Faisal said, adding that the household sugar price in Indonesia was set at Rp 12,500 per kg, higher than the Rp 7,000 per kg and Rp 6,500 per kg in Malaysia and Thailand, respectively.

The State-Owned Enterprises Ministry claims the revitalization process is happening, with Rp 4.6 trillion set aside from the budget to renovate factories.

“[The government allocates] trillions of rupiah [to revitalize them every year] but we don’t know where all of the money goes,” Faisal said. Indonesia has 66 factories that produce household sugar, 53 of which are owned by the state. (bbn)

Source: http://www.thejakartapost.com/news/2017/09/28/government-criticized-for-tardiness-in-revitalizing-old-sugar-factories.html

 

Nasionalisme, Sosialisme, dan Pragmatisme: Pemikiran Ekonomi Politik Sumitro Djojohadikusumo


dawamCatatan: Pagi ini (18/9), saya diundang sebagai salah satu pembahas dalam acara bedah buku “Nasionalisme, Sosialisme, dan Pragmatisme: Pemikiran Ekonomi Politik Sumitro Djojohadikusumo,” karya M. Dawam Rahardjo. Acara digelar di Auditorium Widjojo Nisisastro, Gedung Dekanat FEB-UI. Berikut adalah catatan pendek yang saya persiapkan untuk acara itu.

***

Saya bersyukur bisa menikmati dua mata kuliah yang diasuh oleh Prof Sumitro Djojohadikusumo. Pertama, mata kuliah Perekonomian Indonesia. Prof Sumitro merupakan salah satu dosen yang mengasuh mata kuliah ini bersama dengan Prof Sadli dan Prof Arsjad Anwar. Kedua, mata kuliah Seminar Perekonomian Indonesia yang diasuhnya seorang diri.

Seingat saya, tidak sekalipun mereka berhalangan mengajar walaupun ketiganya tergolong sangat sibuk. Dedikasi mereka luar biasa.

Boleh jadi, saya adalah generasi terakhir yang sempat diajar oleh senior generasi pertama FEUI. Mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa yang memilih jurusan Studi Pembangunan (sekarang program studi ekonomi) sangat sarat dengan dimensi teori dan kebijakan pembangunan. Prof Emil Salim mengasuh mata kuliah Masalah dan Kebijakan dalam Pembangunan. Prof Sarbini Somawinata mengasuh mata kuliah Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa. Ada pula mata kuliah Faktor-faktor Non-ekonomi dalam Pembangunan yang diasuh Prof Selo Sumardjan dan Prof Kartomo. Mata kuliah Ekonomi Pembangunan diasuh oleh Prof. Dorodajtun Kuntjoro-Jakti. Tak terbilang dosen yang menduduki jabatan eselon I, seperti DR. Dono Iskandar (Keuangan Negara), Ibu Wanda Aswita Mulia (Ekonomi Internasional), Bapak Sri Hadi (Ekonomi Internasional Lanjutan dan Seminar Ekonomi Internasional), Ibu Kadariah (Evaluasi Proyek), Prof. Sri-Edi Swasono (Pengantar Mikroekonomi dan Pengantar Makroekonomi), DR. Hasudungan Tampubolon (Ekomometrika), Prof Suhadi Mangkusuwondo (Sistem Ekonomi).

Ciri khas Prof Sumitro sewaktu mengajar adalah mengenaka pakaian sipil lengkap (berjas dan berdasi), sangat necis. Secangkir kopi tubruk racikan Pak Cas dan asbak menemani di podium. Prof Sumitro merokok Dunhill ketika mengajar di runag 3. Begawan ekonomi Indonesia ini jarang menggunakan papan tulis (kala itu masih menggunakan kapur tulis).

***

Membaca buku ini membuka ingat-ingatan saya akan isi kuliah Prof Sumitro. Yang paling saya ingat adalah teori konjungtur. Sedari awal, Prof Sumitro sangat peduli kepada nasib rakyat kebanyakan yang mengandalkan hidupnya dari sektor pertanian. Kebanyakan negara berkembang kerap menderita akibat fluktuasi harga komoditas. Perhatian terhadap harga komoditas dan perdagangan internasional membuatnya diangkat sebagai anggota tim Top Five Experts yang diperbantukan pada Sekretaris Jenderal PBB Dag Hammersskjold (hal.171).

Industrialisasi merupakan keharusan agar terhindar dari petaka komoditas. Ketika menjabat Menteri Perdagangan dan Perindustrian dalam Kabinet Natsir, Prof Sumitro meluncurkan Program Urgensi Industrialisasi (hal. 197). Di mata Prof Sumitro, industrialisasi tidak sekedar tahapan transformasi dari ketergantungan pada sektor pertanian dan perdagangan komoditas, melainkan juga untuk menumbuhkan kelas menengah yang tangguh. Belakangan, Prof Sumitro mengakui bahwa pandangannya yang terkesan ingin melompat tidak bisa dipaksakan. Dalam polemiknya dengan Sjafruddin Prawiranegara,  Prof Sumitro mengakui bahwa pemikiran Sjafruddinlah yang betul. “Untuk membangun perekonomian Indonesia, kita tidak bisa langsung melompat, melainkan harus dimulai dari desa dan pertanian dulu.” (hal. xxxix)

“Prof Sumitro menyadari sepenuhnya bahwa perkembangan ekonomi hanyalah merupakan satu segi saja dari perkembangan masyarakat. Segi-segi lain di luar bidang ekonomi turut mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu perkembangan ekonomi.” Keyakinan itu tidak hanya diterapkan dalam merumuskan kebijakan pembangunan, melainkan juga tercermin dari kurikulum FEUI, khususnya jurusan Studi Pembangunan. Pengantar Sosiologi dan Pengantar Ilmu Politik merupakan mata kuliah wajib, bahkan untuk semua jurusan. Ditambah dengan bekal mata kuiah teori ekonomi dan ekonomi terapan seperti ekonomi moneter, ekonomi internasional, keuangan negara, administrasi negara, ekonomi kependudukan, mahasiswa telah memiliki dasar yang cukup kuat untuk menerima mata kuliah lanjutan di tingkat sarjana yang mengupas kebijakan pembangunan seperti Masalah & Kebijakan dalam Pembangunan, Perekonomian Indonesia, Seminar Perekonomian Indonesia, Faktor-faktor Non-ekonomi dalam Pembangunan, dan mata kuliah seminar sesuai dengan konsentrasi.

Apakah pandangan Prof Sumitro tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu? Saya sepakat bahwa Prof Sumitro menganut paham sosialis-nasionalis atau sosialisme-negara, yang berbeda dengan pendiri PSI, Sjahrir, yang menganut paham atau varian sosialisme-liberal, bersifat pragmatis sehingga terkesan Neo-Keynesian (hal. 172).

Perjalanan panjang sebagai pendidik, penulis produktif, dan Menteri Perdagangan & Perindustrian (Kabinet Natsir) dan Menteri Keuangan di Era Soekarno (Kabinet Wilopo dan Kabinet Burhanuddin Harahap), serta Menteri Perdagangan dan Menteri Riset di era Orde Baru, menjadikan Prof Sumitro sebagai sosok ekonom yang paling lengkap dalam sejarah Indonesia. Satu yang tidak dimiliki oleh ekonom mana pun adalah keterlibatannya yang mendalam di partai politik, bahkan sempat terpilih sebagai ketua PSI dalam kongres 1952, dengan selisih satu suara dengan Sjahrir yang tidak hadir dalam kongres itu (hal. 172).

Ketika kian bersinggungan dengan dunia nyata, langsung menghadapinya dan harus mengambil keputusan, maka pragmatisme bukanlah hal tercela. Pilihan kebijakan tidak bisa hanya berdasarkan teori yang abstrak dan tuntunan ideologi yang kaku. Pilihan-pilihan begitu terbatas dan pertimbangan politik menuntut kompromi, asalkan nilai-nilai intilah yang tidak berubah. Itulah pelajaran dari Prof Sumitro.

Sejauh ingatan saya, selama dua semester perkualiahan yang saya ikuti, pandangan Prof Sumitro sangat terbuka dan berwawasan jauh ke depan. Tidak ada kesan sedikit pun mendukung proteksionisme, anti-asing, apalagi anti-pasar.

Pelajaran

Banyak pemikiran Prof Sumitro yang masih relevan sampai sekarang. Pertama, tidak ada jalan pintas atau melompat dalam pembangunan. Rasanya kaidah ini dipegang oleh semua guru besar generasi pertama dan kedua FEUI, setidaknya yang pernah saya nikmati perkuliahannya.

Kedua, menjadi ekonom harus berwawasan luas dan memiliki landasan filosofi, menguasai teori dengan baik, dan keberpihakan. Prof Sumitro mengingatkan bahwa ekonomi pada dasarnya adalah political economy. 

Ketiga, ilmu baru bermakna jika bisa menjawab tantangan nyata yang dihadapi bangsa dan setiap langkah kebijakan didasarkan pada analisis yang kredibel, bukan coba-coba, bukan just do it.

Screen Shot 2017-09-19 at 08.45.28

[Foto ditambahkan pada 19 September 2017, pk.20:15]

 

Surat Terbuka kepada Presiden: Mohon Ditertibkan Praktek Pemburuan Rente


theguardian.com
theguardian.com

Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo

Sungguh banyak persoalan yang Bapak hadapi dan tangani. Sementara yang saya sampaikan hanya sejumput masalah yang mungkin tidak menjadi prioritas untuk ditangani. Namun, saya memiliki keyakinan kuat masalah kecil ini berpotensi mengganggu kinerja perekonomian dan juga kredibilitas pemerintah secara keseluruhan, yang ujung-ujungnya menambah beban Bapak Presiden.

***

Sekalipun sumbangan industri manufaktur dalam perekonomian mengalami penurunan yang cukup tajam dari 29,05 persen pada tahun 2001 menjadi hanya 20,26 persen pada triwulan II-2017, sektor ini masih merupakan penyumbang terbesar dalam produk domestik bruto (PDB).

Industri makanan & minuman adalah motor penggerak utama atau terbesar dalam penciptaan nilai tambah industri manufaktur. Pada triwulan II-2017, peranannya  mencapai lebih dari sepertiga –persisnya 34,4 persen– terhadap industri manufaktur non-migas.

Selama kurun waktu 2011-2016, industri makanan & minuman mencatat rekor pertumbuhan tertinggi sebesar 8,48 persen rata-rata setahun, hampir dua kali lipat dari pertumbuhan keseluruhan industri manufaktur yang hanya 4,92 persen. Pada triwulan I-2017, pertumbuhan industri makanan & minuman sedikit menurun tetapi masih di atas 8 persen atau tepatnya 8,24 persen, kedua tertinggi setelah industri kimia, farmasi, dan obat tradisional yang mencapai 8,85 persen. Penurunan laju pertumbuhan industri makanan & minuman berlanjut menjadi 7,19 persen pada triwulan II-2017. Kemerosotan ini perlu diwaspadai karena berimplikasi cukup luas.

Industri makanan & minuman juga merupakan penyerap tenaga kerja terbesar. Pada tahun 2015 (data terbaru publikasi Badan Pusat Statistik), industri makanan & minuman skala besar dan sedang menyerap 918.143 tenaga kerja atau 17,5 persen dari keseluruhan tenaga kerja di industri manufaktur besar dan sedang yang berjumlah 5,2 juta pekerja. Di industri manufaktur mikro dan kecil, industri makanan & minuman menyerap jauh lebih banyak pekerja, yaitu 3,75 juta atau 43 persen dari keseluruhan tenaga kerja di industri mikro dan kecil yang berjumlah 8,7 juta.

Hampir seluruh industri makanan & minuman menggunakan gula sebagai salah satu bahan baku atau penolong. Gula yang digunakan pada umumnya berupa gula rafinasi mengingat harganya relatif jauh lebih murah daripada gula tebu yang dihasilkan di dalam negeri.  Pada bulan Agustus 2017, harga gula di pasaran dunia (Bank Dunia, Commodity Price Data, The Pink Sheet) hanya 0,32 sen dollar AS per kilogram (Rp 4.320 per kilogram dengan kurs Rp 13.500 per dollar AS ), sedangkan harga eceran yang dikutip dari BPS sebesar Rp 13.160 per kilogram. Lagi pula, produksi gula berbasis tebu di dalam negeri hanya sekitar 2,5 juta ton per tahun, sedangkan kebutuhan gula nasional sekitar 5,5 juta ton per tahun. Kekurangannya diisi oleh gula rafinasi.

***

Gula rafinasi dihasilkan oleh pabrik gula rafinasi di dalam negeri yang mengimpor bahan bakunya berupa gula mentah (raw sugar).

Karut marut pergulaan di Indonesia dipicu oleh pembedaan gula kristal putihi (GKP)  yang dihasilkan dari pabrik gula berbasis tebu di dalam negeri dan gula rafinasi hasil dari pengolahan raw sugar yang seluruhnya diimpor.

Regulasi pemerintah hanya membolehkan gula rafinasi diserap oleh industri pengguna, tidak boleh dijual di pasar untuk kebutuhan konsumsi masyarakat. Belakangan, aturan itu dilanggar sendiri oleh pemerintah yang menggunakan gula rafinasi dalam melakukan operasi pasar untuk menekan harga jual gula di pasar. Penggelontoran gula rafinasi ke pasaran dalam bentuk operasi pasar oleh pemerintah memang cukup ampuh menurunkan harga eceran di pasar.

Sebelum kehadiran pabrik gula refinasi di Indonesia, industri makanan & minuman diperbolehkan mengimpor langsung gula rafinasi untuk kebutuhan sendiri. Dengan kehadiran pabrik gula rafinasi di dalam negeri, industri makanan & minuman wajib membeli dari industri rafinasi lokal.

Volume gula rafinasi yang diperdagangkan sekitar 3 juta ton per tahun.  Dengan harga rata-rata Rp 8.000 saja per kilogram menghasilkan omzet sekitar Rp 24 triliun setahun.

Rupanya ada yang hendak menikmati bisnis yang cukup menggiurkan ini. Pintu masuk terbuka dengan kemunculan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas yang diundangkan pada 17 Maret 2017.

Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan itu mewajibkan seluruh gula rafinasi diperdagangkan melalui pasar lelang.

Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelengara pasar lelang gula kristal rafinasi ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Tanpa kejelasan proses dan mekanismenya, tiba-tiba ditunjuklah PT Pasar Komoditas Jakarta sebagai penyelenggara pasar lelang melalui Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 684/M-DAG/KEP/5/2017 yang ditandatangani pada 12 Mei 2017.

Sedemikian besar kuasa penyelenggara pasar lelang yang telah ditunjuk itu terlihat dari keleluasaannya menentukan besaran biaya dan mekanisme pembayaran. Biaya yang akan dikenakan meliputi biaya transaksi lelang, biaya pendaftaran, biaya kepesertaan tahunan, dan biaya pelayanan lainnya.

***

PT Pasar Komoditas Jakarta ternyata adalah perusahaan yang baru memperoleh pengesahan pendirian pada 29 November 2016. Pemegang saham adalah PT Global Nusa Lestari yang beralamat di Gedung Artha Graha lantai 27, SCBD, Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta; dan PT Bursa Berjangka Jakarta yang informasinya bisa dilihat di sini. PT Global Nusa Lestari merupakan pemegang saham maroritas dengan penguasaan 90 persen. Susunan direksi PT Pasar Komoditas Jakarta terdiri dari Randy Suparman sebagai Direktur Utama, Jansen Tri Utama dan Haryanto sebagai direktur, serta Daniel Rusli sebagai Komisaris Utama dan Hansen Wibowo sebagai Komisaris.

Sempat beredar kabar PT Pasar Komoditas Jakarta mengenakan biaya transaksi sebesar Rp 200.000 per ton ton, Rp 50.000 ditanggung penjual dan Rp 150.000 ditanggung pembeli. Lihat Swara Senayan. Kabar terakhir yang diperoleh dari kalangan industri, biaya transaksi per ton Rp 85.000 ditanggung oleh pembeli.

Dengan volume perdagangan sekitar 3 juta ton setahun, maka pendapatan penyelenggara lelang hanya dari transaksi lelang gula rafinasi sekitar Rp 255 miliar. Penyelenggara lelang masih memperoleh pemasukan dari berbagai pungutan sebagaimana diutarakan di atas. Sewaktu-waktu penyelenggara lelang bisa menaikkan biaya lelang dan biaya lainnya.

Menteri Perdagangan berkilah kehadiran pasar lelang bertujuan untuk mencegah perembesan gula rafinasi pasar bebas dan menciptakan keadilan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

UMKM tentu saja dirugikan oleh kebijakan pemerintah sendiri, karena UMKM membeli gula rafinasi dalam skala kecil. Mengingat pula UMKM tersebar di seantero negeri dan pabrik gula rafinasi terkonsentrasi di Banten, amat sulit bagi UMKM bertransaksi langsung dengan pabrik. Beberapa kasus memilikan terjadi karena pembelian UMKM dari distributor dianggap tidak legal. Truk-truk yang mengangkut gula rafinasi ditangkap oleh polisi.

Apakah dengan mekanisme lelang UMKM bakal memperoleh keadilan? Tentu saja tidak. Karena penyelenggara lelang mensyaratkan transaksi minimum sebanyak satu ton. Dengan asumsi harga per ton Rp 8.000, UKM butuh dana Rp 8 juta hanya untuk gula. padahal kebutuhan gula rata-rata UKM tidak banyak. Kalau membeli satu ton, boleh jadi sebagian stok gula mereka bakal rusak.

Ternyata sudah ada yang siap membantu UMKM dengan dukungan dana besar untuk menyerap 500.000 ton gula kristal rafinasi melalui lelang. Yang menyatakan siap itu ialah Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) yang diketuai Ikhsan Ingratubun.

Jika Akumindo merupakan wadah tunggal UMKM, boleh jadi tidak banyak bedanya dengan peran distributor jika dibolehkan berfungsi sebagai penyalur ke UMKM.

Menteri Perdagangan peduli dengan praktek perembesan ke pasar atau konsumen langsung yang diklaim sekitar 200 ribu ton. Angka itu tidak sampai 10 persen dari keseluruhan pasokan gula rafinasi. Untuk mengatasi yang tidak sampai 10 persen itu, seluruh pengusaha pengguna gula rafinasi terkena getahnya. Kecil kemungkinan pelaku industri makanan & minuman besar ikut cawe-cawe terjun ke bisnis gula rafinasi rembesan yang melanggar hukum. Mengawasi mereka relatif mudah, karena produsen yang memasok gula rafinasi hanya belasan saja dan pembelian oleh industri besar dan sedang pada umumnya diikat dengan kontrak jangka panjang.  Beberapa pabrik telah ditindak karena dinyatakan melakukan perembesan.

Kebijakan Menteri Perdagangan yang mengatur transaksi lewat pasar lelang nyata-nyata merupakan praktek pemburuan rente yang mudaratnya jauh lebih besar ketimbang maslahatnya.

***

Bagi Menteri Perdagangan, kebijakan wajib lelang gula rafinasi adalah “harga mati.” Ancaman sangat nyata di depan mata. Hanya Bapak Presiden yang bisa membatalkannya.

Mari kita mencari pemecahan menyeluruh atas persoalan pergulaan nasional yang mampu menyejahterakan petani, memajukan industri gula nasional yang berdaya saing, dan menguntungkan konsumen. Kebijakan yang menghasilkan win win solution.

Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Presiden. Tindakan tegas sangat dinantikan mengingat mekanisme lelang akan segera diberlakukan, yakni per 1 Oktober 2017.

***

 

 

Mewaspadai APBN 2017


tutorialspoint.com
tutorialspoint.com

RAPBN 2018 masuk dalam tahap pembahasan antara pemerintah dan DPR. Sejauh mana perubahan yang bakal terjadi sangat bergantung pada perkiraan realisasi APBN-P 2017 yang disepakati di DPR pada 27 Juli 2017.

Ketika mengajukan RAPBN 2018 pada 16 Agustus 2017, pemerintah menyandingkannya dengan outlook APBN-P 2017. Jeda waktu antara keduanya hanya 20 hari. Dalam waktu yang singkat itu, tidak ada perbedaan sama sekali di sisi penerimaan total maupun penerimaan perpajakan (dalam artian luas) dan penerimaan pajak (dalam artian sempit). Dalam artian sempit, penerimaan pajak hanya  sebatas yang menjadi kewenangan Ditjen Pajak, tidak termasuk penerimaan cukai dan pajak perdagangan internasional berupa bea masuk dan bea keluar.

Pada APBN-P 2017, penerimaan perpajakan dipotong Rp 26 triliun dari APBN 2017. Pos yang dipotong antara lain adalah pajak penghasilan non-migas, pajak pertambahan nilai, dan cukai.

apbn-p

Sebaliknya, belanja dinaikkan dari Rp 2.080 triliun (APBN 2017) menjadi 2.133 triliun (APBN-P 2017). Namun, dalam outlook versi pemerintah yang dikeluarkan tak sampai tiga minggu setelah persetujuan APBN-P 2017 oleh DPR, pemerintah memangkas belanja senilai Rp 34 triliun menjadi Rp 2.099 triliun. Pemangkasan itu membuat defisit APBN terhadap PDB turun dari 2,92 persen menjadi 2,67 persen. Batas tertinggi defisit yang dimungkinkan oleh Undang-undang Keuangan Negara adalah 3 persen.

Berdasarkan perhitungan sementara Ditjen Pajak, realisasi penerimaan pajak dalam artian sempit sampai Agustus 2017 baru mencapai  Rp 686 triliun atau 53,5 persen dari target APBN-P 2017, meningkat sebesar 10,23 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu.

Tantangan terberat sangat boleh jadi pada bulan September dan Desember mengingat pada kedua bulan itu tahun lalu amnesti pajak tahap pertama selesai  dengan penerimaan denda kumulatif mencapai Rp 89,1 triliun. Tantangan selanjutnya adalah pada akhir tahun mengingat akhir masa amnesti pajak tahap kedua pada Desember 2016 yang mencacatkan denda kumulatif sebesar 103,3 triliun.

Realisasi penerimaan pajak (artian sempit) pada 2016 ialah Rp 1.106 triliun. Apabila pertumbuhan penerimaan pajak sepanjang tahun ini sama dengan pertumbuhan Januari-Agustus lalu sebesar 10,23 persen. maka penerimaan pajak 2017 hanya akan mencapai Rp 1.219 triliun atau 94,9 persen dari target APBN-P 2017. Berarti terjadi shortfall Rp 65 triliun.

Shortfall berpotensi meningkat karena tidak ada lagi peneriman dari amnesti pajak sampai akhir tahun ini. Tanpa denda yang diperoleh dari amnesti pajak tahun lalu, pertumbuhan yang harus dicapai untuk  memperoleh penerimaan pajak sebesar Rp 1.219 triliun tahun ini adalah  21,5 persen. Untuk mencapai pertumbuhan setinggi itu, sungguh membutuhkan kerja keras luar biasa.

Agar tidak memaksakan diri yang berpotensi menciptakan berbagai piuh (distorsi), langkah terbaik adalah dengan sesegera mungkin memotong belanja. Kalau mau langsing, obatnya hanya diet dan olahraga. Yang paling baik adalh menunda penyelesaian beberapa proyek infrastruktur barang setahun sampai dua tahun. Kalau penundaannya hanya setahun, masih ada waktu karena APBN 2018 sedang dalam tahapan pembahasan.

Sepenting-pentingnya proyek infrastruktur strategis, jauh lebih penting menjaga stabilitas makroekonomi yang sudah dengan susah payah terjaga dengan ongkos yang cukup mahal pula.

Terlalu riskan dan mahal ongkos politik yang harus dipikul Presiden seandainya demi mengamankan proyek infrastruktur, terjadi krisis kecil akibat stabilitas makroekonomi terganggu atau goyah.

 

Mewaspadai Ancaman Minyak dan BBM


gascomingfromgreenpump
wisegeek.org

Harga BBM bersubsidi anteng tidak pernah naik atau turun lagi. Karena harga minyak di pasar internasional merangkak naik, mustahil harga BBM turun. Pemerintah telah mengumumkan tidak akan ada kenaikan harga BBM bersubsidi sampai 2018.

Kebijakan baru yang muncul adalah satu harga BBM bersubsidi untuk seluruh Indonesia. Pemerintah tidak mau menanggung kerugian kebijakan satu harga itu. Semuanya dibebankan kepada Pertamina. Pemerintah pun sudah wanti-wanti akan membebankan ongkos akibat tidak menaikkan harga BBM.  Jadi, kebijakan-kebijakan harga BBM terbaru seolah-olah tidak menambah beban APBN. Kenyataannya tentu saja tidak demikian.

Akibat segala beban ditumpahkan kepada Pertamina, maka laba Pertamina terkikis. Akibatnya setoran keuntungan Pertamina kepada Pemerintah (APBN) berkurang. Jadi, secara tidak langsung ada dampak terhadap APBN.

Jika Pemerintah ngotot target setoran laba Pertamina ke APBN tidak turun, maka Pertamina akan mencari jalan lain. Misalnya, menaikkan harga Pertamax dan Pertalite yang tidak diatur pemerintah serta secara sengaja mengurangi pasokan bensin Premium dan solar ke pompa bensin. Sudah semakin banyak pompa bensin yang tidak menyediakan bensin Premium. Ujung-ujungnya yang dirugikan ya rakyat juga.

Praktek seperti itu tidak sehat. Beberapa pos APBN tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Disiplin fiskal dikorbankan atau akrobat fiskal kembali muncul.

Sementara itu, harga minyak mentah bergerak naik. Selama Januari-Juli 2017, menyebabkan nilai impor BBM melonjak 51 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Karena Indonesia sudah mengalami defisit minyak mentah juga, maka defisit minyak keseluruhan (minyak mentah dan BBM) juga naik tajam, dari 5,7 miliar dollar AS pada Januari-Juli 2016 menjadi 8,1 miliar dollar AS pada Januari-Juli 2017. Defisit minyak sepanjang tahun 2017 berpotensi lebih tinggi dari tahun lalu yang mencapai 14,4 miliar dollar AS.

Dampak dari tekanan impor minyak adalah penurunan surplus perdagangan luar negeri yang selanjutnya berpotensi meningkatkan defisit akun lancar atau akun semasa (current account).

Bakal muncul kembali praktek penyelundupan BBM, terutama solar, jika disparitas harga di dalam negeri dan di luar negeri melebar.

Laju inflasi memang terbantu turun. Tetapi, penurunan itu semu adanya. Ditambah lagi dengan praktek “injak kaki” pemerintah dengan cara menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk beberapa komoditas pangan.

Buat apa semua ini kalau yang dihasilkan hanya perbaikan semu belaka.

oil-deficit

Pak Presiden, BPS Jangan Diajak Koordinasi Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin


nusakini.com
nusakini.com

Boleh jadi Presiden tidak ada niatan sama sekali mengintervensi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam proses penghitungan jumlah penduduk miskin. Seluruh jajaran pemerintah yang bertanggung jawab terhadap persoalan kemiskinan sudah seharusnya mengetahui bahwa BPS melakukan survei penduduk miskin dua kali setahun, yakni pada bulan Maret dan September. Komponen-komponen pengeluaran yang masuk dalam penghitungan garis kemiskinan pun sepaptutnya dengan mudah diketahui oleh pemerintah. Yang diumumkan oleh BPS sudah cukup rinci. Pemerintah bisa dan boleh meminta data yang lebih rinci tentan kemiskinan makro dari BPS. Bahkan, pemerintah sendiri melakukan upaya lebih jauh dengan mendata penduduk miskin sehingga mengetahui alamat setiap rumahtangga miskin. Jadi, data yang dimiliki pemerintah cukup lengkap.

kemis
Sumber: BPS

Tidak perlu lagi koordinasi antara BPS dengan jajaran pemerintah atau kementerian sebagaimana ditekankan oleh Presiden. Istilah koordinasi bisa ditafsirkan macam-macam. Kemungkinan terburuk adalah penafsiran bahwa pemerintah melakukan campur tangan atau intervensi terhadap BPS, padahal undang-undang melarangnya. Benar sekali penegasan Kepala BPS bahwa indepensinsi BPS itu harga mati!!

Kesan lain, Presiden menggampangkan urusan kemiskinan dengan menjadikan faktor beras sebagai penentu jumlah orang miskin. Betul bahwa beras merupakan penyumbang terbesar: di kota 20 persen di desa 26 persen. Komoditas pangan lainnya cukup besar memengaruhi  garis kemiskinan. Di perkotaan, gabungan sumbangan telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe, bawah merah, tahu, dan cabe rawit hampir sama dengan beras.

Jangan pula karena ingin mengurangi jumlah penduduk miskin, pemerintah menekan harga beras seperti telah dilakukan dengan cara menetapkan harga eceran tertinggi (HET) yang berpotensi menekan harga di tingkat petani. Cara itu bisa menekan kemiskin di satu sisi tetapi menambah kemiskinan di sisi lain.

Jangan sampai penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan jalan pintas seperti pernah dilakukan pemerintahan sebelumnya, yakni dengan menggelontorkan beras sejahtera (dulu disebut beras miskin atau raskin) dua kali sebulan ketika survei dilakukan.

Kemiskinan bukan sekedar angka. Lebih azali adalah jika pemerintah berupaya keras mengatasi tekanan pada kelompok 40 persen termiskin. Banyak data menunjukkan kelompok ini mengalami tekanan berat. Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, nilai tukar petani –khususnya petani pangan– merosot. Upah riil buruh tani dan buruh bangunan turun, upah pekerja manufaktur pun cenderung turun. Gaji pegawai pemerintah sudah dua tahun tidak naik. Masih cukup banyak lagi data yang memperkuat kesimpulan bahwa kelompok 40 persen termiskin belum terangkat nasibnya.

Ada baiknya menyimak tulisan Jousairi Hasbullah yang mengingatkan kalau membaca data statistik jangan sekedar memelototi deretan angka. Angka-angka itu diturunkan dari konsep, definisi, metodologi, dan karakteristik yang melingkupingi. Data yang disajikan merupakan hasil dari suatu proses panjang yang melibatkan beragam faktor.

Kemiskinan bukan sekedar urusan beras.

[Dua alinea terakhir dtambahkan setelah tulisan ini beroleh tanggapan dan masukan dari E. Wahidiyantho. Terima kasih banyak atas masukannya. Ditambahkan pad 31 Agustus 2017, pk.13:48. Perbaikan dan penambahan kedua dilakukan 1 September 2017, pk.14:34.]]

Populisme dan Nasionalisme sebagai Kedok Pemburuan Rente


freeport
wsj.com

Sentimen populisme dan nasionalisme yang melanda dunia juga menerpa Indonesia. Bedanya, di Indonesia masih berkutat pada persoalan kepemilikan negara. Kedaulatan ekonomi seolah-olah terampas jika kepemilikan tidak sepenuhnya atau 100 persen di tangan badan usaha milik negara (BUMN).

Tengok saja konsep holding BUMN. Semua induk holding dipegang oleh BUMN yang kepemilikannya 100 persen oleh pemerintah. PT Pertamina (Persero) akan memimpin holding energi dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk sebagai anggotanya.

PT Danareksa (Persero) menjadi induk holding BUMN jasa keuangan dengan anggota empat bank BUMN PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, serta PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Perum Perumnas akan menjadi induk holding perumahan dengan anggota PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT PP (Persero) Tbk., PT Virama Karya (Persero), PT Amarta Karya (Persero) dan PT Indah Karya (Persero).

Untuk holding jalan tol dan konstruksi, PT Hutama Karya (Persero) akan menjadi induk dengan anggota PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT Indra Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Yodya Karya (Persero) dan Trans Sumatera Operating Co.

PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) akan menjadi induk holding pertambangan dengan anggota PT Bukit Asam (Persero) Tbk., PT Antam (Persero) Tbk., dan PT Timah (Persero) Tbk. Yang menarik, PT Freeport Indonesia yang saham pemerintahnya hanya 9,36% sahamnya dimiliki oleh pemerintah dimasukkan ke dalam holding. Boleh jadi ini terkait dengan rencana pemerintah mendivestasi PT Freeport Indonesia sehingga kepemilikan saham pemerintah menjadi mayoritas.

Perum Bulog akan dijadikan induk holding pangan dengan anggota PT Sang Hyang Seri (Persero), PT Pertani (Persero), PT Bhanda Ghara Reksa (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Perikanan Nusantara (Persero), PT Perikanan Indonesia (Persero) dan PT Berdikari (Persero).

Hanya satu kreteria dalam menentukan induk holding, yaitu BUMN yang kepemilikan sahamnya 100 persen oleh pemerintah. Tidak ada urusan dengan besarnya modal, aset, omzet, kesehatan perusahaan, maslahat sosial, keandalan manajemen, kapabilitas bersinergi, daya ungkit bagi perekonomian, dan sebagainya.

Yang lebih ekstrim lagi, konsep holding adalah satu-satunya pilihan untuk membenahi BUMN. Tidak ada evaluasi menyeluruh dan penyaringan apakah ada BUMN yang sudah tidak patut dipertahankan karena tidak ada eksternalitas positif atau maslahat sosialnya sama sekali. Padahal Presiden dan Menteri Keuangan telah mengingatkan jangan sampai BUMN yang kurang sehat membebani holding.

Setiap kelompok BUMN memiliki karakteristik usaha, sejarah, eksternalitas, serta permasalahan yang berbeda-beda, sehingga metode pembenahannya pun tentu saja berbeda-beda pula. Untuk memperkokoh dunia perbankan misalnya, pilihan yang paling lazim di mana pun adalah dengan penggabungan (merger).

China yang notabene negara komunis saja menghalalkan perusahaan miliki negara dimiliki oleh rakyatnya sendiri, bahkan oleh asing sekalipun. Keempat BUMN migas China semuanya sudah go public dan ada yang terdaftar di New York Stock Exchange. BUMN migas milik pemerintah kerajaan Saudi Arabia yang kaya raya itu sedang diambang go public. Jika terwujud, walaupun hanya menjual 5 persen sahamnya, ini bakal menjadi privatisasi terbesar di dunia, dan pemerintah Saudi Arabia bakal meraup puluhan miliar dollar dana segar yang rencananya digunakan untuk mendiversifikasikan perekonomian mereka.

Sebaliknya, di Indonesia terus saja berkutat di persoalan kepemilikan. Tak ayal, pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian hanya tumbuh 1,7 persen rata-rata setahun selama kurun waktu 2010-2016, bahkan sempat melorot 3,4 persen pada tahun 2015.

Seandainya pemerintah mengambil alih saham PT Freeport Indonesia, produksi tidak otomatis naik, karena dananya hanya sekedar berpindah ke Amerika Serikat, bukan untuk ekspansi usaha. Devisa akan tergerus, padahal pemerintah sedang gencar mengundang penanaman modal asing untuk menutupi kesenjangan pembiayaan demi untuk mendorong pertumbuhan.

Mengapa dana yang cukup besar itu tidak digunakan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di kawasan yang telah diambil alih oleh pemerintah dari konsesi PT Freeport Indonesia? Beberapa kawasan lebih besar potensi kandungan emasnya. Kalau dana yang dikumpulkan pemerintah belum cukup, pemerintah bisa mengundang mitra strategis sehingga sedari awal perusahaan nasional sudah terlibat dalam pengusahaan sumber daya lama dengan posisi yang sejajar dengan investor asing.

Tengok pengalaman Newmont Sumbawa yang atas nama divestasi sebagian sahamnya beralih ke kelompok Bakrie. Saham itu lalu diagunkan ke asing.

Senaif itukah pemerintah? Agaknya perlu pembahasan lebih lanjut.

Blog at WordPress.com.

Up ↑