Janji Tanpa Komitmen


Selama 12 hari sejak 10 Februari hingga 22 Februari 2014, Kompas memuat serial platform ekonomi 12 partai di halaman 17. Partai-partai ini yang akan berlaga dalam Pemilu Legislatif 9 April mendatang.

Hampir semua partai mengedepankan persoalan-persoalan mendasar, seperti kemiskinan, ketimpangan, serta keterpurukan sektor pertanian, industri, dan energi. Tawaran yang diajukan juga hampir sama, istilahnya saja yang berbeda. Ada yang lewat ekonomi rakyat, ekonomi koperasi, ekonomi egaliter, serta keseimbangan antara peran negara dan pasar. Tak satu pun yang menolak asing.

Kebanyakan partai hanya menawarkan target normatif. Beberapa partai mencantumkan target kuantitatif. Ada partai yang sesumbar menargetkan pertumbuhan ekonomi dua digit, tetapi tidak jelas bagaimana cara mencapainya.

Peran negara yang lebih besar banyak dikumandangkan. Ada yang menggelorakan ambisi membangun infrastruktur tanpa harus menunggu keterlibatan pihak swasta. Yang lain berambisi mengubah alokasi anggaran secara radikal untuk lebih memprioritaskan belanja modal ketimbang  belanja rutin birokrasi.

Tak satu partai pun yang menyadari betapa ruang fiskal (fiscal space) sangat terbatas. Selama satu dasawarsa terakhir, rata-rata belanja mengikat menyedot sekitar 85 persen. Jadi, hanya 15 persen dari belanja total yang bisa diutik-utik pemerintah pusat dengan persetujuan DPR. Anggaran yang tersisa untuk belanja tidak mengikat (diskresioner) ini tak sampai 10 persen dari pendapatan dalam negeri.

Partai apa pun yang memerintah dan siapa pun presiden yang terpilih nanti telah dikerangkeng untuk mengalokasikan minimum 20 persen APBN untuk anggaran pendidikan. Ditambah lagi dengan kewajiban menyisihkan anggaran untuk tunjangan guru berupa tunjangan fungsional, profesi, maslahat tambahan serta tunjangan khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Selain itu, pemerintah pusat juga wajib mengalokasikan minimum 26 persen dari penerimaan dalam negeri neto untuk Dana Alokasi Umum (DAU). Terkait dengan alokasi untuk daerah, APBN juga wajib mengalokasikan dana bagi hasil sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah serta dana otonomi khusus sebesar 2 persen dari DAU nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Aceh dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua.

Masih ada lagi kewajiban mengalokasikan setidaknya 5 persen dari APBN untuk anggaran kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Muncul pula kebijakan untuk mengalokasikan anggaran bagi alat utama sistem persenjataan bagi Kementerian Pertahanan sebesar 1,5 persen produk domestik bruto. Terakhir, telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan alokasi dana APBN untuk desa.

Janji-janji semua partai menyebabkan potensi penggelembungan belanja negara. Namun, di lain pihak, tak satu partai pun yang menawarkan bagaimana semua itu dibiayai. Kalaupun ada, hanya sebatas igauan. Ada partai yang sesumbar dengan mencantumkan target nisbah pajak terhadap produk domestik bruto (tax ratio) 40–55 persen.

Menurut partai ini, nisbah pajak Indonesia pada 2012 sudah mencapai 15,48 persen. Padahal, data resmi versi pemerintah maupun Bank Dunia hanya sekitar 12 persen. Nisbah pajak tertinggi di dunia yang disandang Makao hanya 37,5 persen. Di urutan kedua adalah Aljazair (37,4 persen) dan ketiga Denmark (33,8 persen). Negara-negara kesejahteraan di Skandinavia berada pada kisaran 20 persen.

Tidak ada pilihan lain untuk memperkokoh kemandirian pembangunan kecuali dengan meningkatkan penerimaan pajak.

Para calon anggota legislatif dan calon presiden dituntut untuk menunjukkan komitmennya menggalang potensi penerimaan pajak yang selama ini ditengarai banyak yang menguap. Penerimaan pajak perseorangan sejauh ini tak kunjung menyentuh 20 persen dari Pajak Penghasilan total. Padahal, banyak riset dan publikasi media yang menunjukkan Indonesia tergolong negara yang paling banyak menciptakan orang kaya baru.

Pertumbuhan strata pendapatan menengah sangat pesat, tetapi mengapa tidak tercermin dari peningkatan porsi penerimaan Pajak Penghasilan perseorangan dalam penerimaan Pajak Penghasilan total.

Suri teladan pemimpin menjadi salah satu kunci keberhasilan. Tahun lalu muncul pemberitaan tentang dugaan inkonsistensi data laporan pajak yang dibayar presiden. Pihak istana tidak kunjung mengklarifikasinya secara tuntas.

Sudah saatnya para calon pemimpin bangsa dan wakil rakyat mendeklarasikan secara terbuka pajak yang mereka bayar sehingga bisa disandingkan dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Tidak ada kerahasiaan untuk urusan pajak serta kekayaan bagi penyelenggara dan calon penyelenggara negara.

Supaya tuntas, perlu pula akses terbuka bagi aparat perpajakan terhadap akun pembayar pajak di perbankan. Kalau sudah demikian, patutlah mereka mewakili rakyat dan memimpin bangsa ini.

Jakarta telah memulai transparansi ini dan hasilnya menakjubkan. Saatnya gerakan nasional sadar pajak digelindingkan.

[Dimuat di harian Kompas, Senin, 24 Maret 2014, halaman 17]

Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Versi BI Agak Aneh


Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013 mencapai 5,8 persen. Untuk tahun 2014 BI menurunkan perkirakaan pertumbuhan dari kisaran 5,8 persen – 6,2 persen menjadi 5,5 persen – 5,9 persen. Jika diambil titik tengahnya, berarti prediksi pertumbuhan versi BI diturunkan dari 6,0 persen menjadi 5,7 persen. Berarti, prediksi pertumbuhan versi BI untuk tahun 2014 sebesar 5,7 persen lebih rendah ketimbang realisasi pertumbuhan tahun 2013 sebesar 5,8 persen. Dengan kata lain, BI menyakini pertumbuhan ekonomi 2014 bakal lebih lambat ketimbang tahun 2013.

BI: “Hasil evaluasi Bank Indonesia menunjukkan pemulihan ekonomi dunia masih berlanjut, namun dengan akselerasi yang tidak sekuat perkiraan sebelumnya.”

Muncul pertanyaan: pulih dari apa? Pulih dari resesi? Dari krisis 2008? Perkiraan IMF terbaru (Januari 2014) menunjukkan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2014 sebesar 3,7 persen, lebih tinggi ketimbang perkiraan Oktober 2013 sebesar 3,6 persen. Walaupun hanya 3,6 persen, berarti jauh lebih baik ketimbang pertumbuhan ekonomi 2013 sebesar 3,0 persen.

BI juga tampaknya tidak memperhitugkan dinamika regional yang berpotensi banyak menguntungkam Indonesia. Kemelut politik berkepanjangan di Thailand telah mendorong sejumlah industri pindah ke Indonesia. Toyota sudah memperbanyak jenis mobil yang diproduksi di Indonesia yang sebelumnya diproduksi di Thailand, seperti Vios, Limo, Fortuner, dan Yaris. Ditambah dengan peningkatan investasi di industri otomatif lainnya, termasuk industri komponen, membuat impor kendaraan bermotor dan komponennya turun cukup tajam, dari 9,8 miliar dollar AS tahun 2012 menjadi 7,9 miliar dollar AS tahun 2013. Kecenderungan ini diharapkan bakal berlanjut tahun 2014.

Baru kali ini impor kendaraan bermotor dan komponennya turun tatkala penjualan mobil terus naik. Di masa lalu, kenaikan penjualan mobil selalu membuat impor kendaraan bermotor dan komponennya juga naik secara proporsional. Demikian juga sebaliknya, impor kendaraan bermotor dan komponennya baru turun kalau penjualan mobil juga turun.

auto

Kisruh politik di Thailand juga telah berdampak pada peningkatan tajam jumlah turis asing ke Indonesia. Pada Januari 2014 jumlah turis asing ke Indonesia naik 23 persen dibandingkan Januari 2013, peningkatan paling tinggi selama ini. Pada tahun 2013 peningkatan juga cukup tinggi sebesar 9,4 persen, jauh lebih tinggi dari tahun 2012 yang hanya 5,2 persen.

tourist

Walaupun tahun pemilu, jumlah turis asing sangat boleh jadi tetap meningkat, bahkan berpeluang meningkat lebih lebh tinggi dibandingkan tahun 2013, bisa dua digit. Selama tiga pemilu pasca reformasi, jumlah turis pada tahun pemilu selalu lebih tinggi ketimbang tahun sebelumnya. Perkiraan konservatif saya, jumlah turis asing tahun ini sekitar 9,5 juta, naik dari 8,8 juta tahun 20133. Kalau menggunakan perkiraan optimistik, jumlah turis tahun ini bisa mencapai 9,8 juta. Angka itu sebetulnya sangat rendah dibandingkan jumlah turis ke Malaysia, Thailand, dan Singapura.

turispemilu

Dalam Tinjauan Kebijakan Moneter Maret 2014 yang dikeluarkan 13 Maret 2014(http://www.bi.go.id/id/publikasi/kebijakan-moneter/tinjauan/Documents/TKM%20Maret%202014%20FINAL.pdf), BI memaparkan hampir semua indikator makroekonomi utama menunjukkan perbaikan dengan prospek yang lebih baik.

Berikut pernyataan BI yang bernada optimistik:

1. BI menyatakan fundamental ekonomi semakin sehat yang kemudian mendorong kinerja sektor eksternal (hal. 2)

2. “Stabilitas sistem keuangan terjaga ditopang oleh ketahanan sistem perbankan dan perbaikan kinerja pasar keuangan.” (hal. 2)

3. “Perbaikan ekonomi global, khususnya di negara-negara maju, mendorong terjadinya peningkatan volume perdagangan internasional. …. Dengan perkembangan itu, Bank Indonesia memperkirakan harga komoditas ekspor Indonesia akan tetap membaik pada tahun 2014 meskipun tidak setinggi perkiraan semula.”

4. “Berbagai indikator dini dan indikator penuntun sampai Februari 2014 mengindikasikan akselerasi pertumbuhan ekonomi masih berlanjut pada triwulan I 2014, meskipun lebih rendah dari perkiraan Bank Indonesia sebelumnya.” (hal. 3)

5. “Akselerasi pertumbuhan ekonomi triwulan I 2014 didorong oleh konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah yang meningkat sejalan dengan peningkatan belanja Pemilu.” (hal. 4)

6. “Peningkatan konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2014 juga dipengaruhi oleh keyakinan konsumen yang tetap kuat. … Beberapa indikator terkini mendukung prakiraan meningkatnya konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2014.” (hal.4)

7. “Ekspor pada triwulan I 2014 diprakirakan tumbuh terbatas dipengaruhi penurunan beberapa ekspor komoditas nonmigas utama.” Ekspor mineral melambat, juga produk pertanian. Namun, produk manufaktur menunjukkan peningkatan. (hal. 4-5)

8. Di satu sisi, BI memperkirakan pertumbuhan investasi akan melambat, namun “aliran masuk dana asing dalam bentuk investasi langsung dan investasi portofolio masih berlanjut.” (hal. 7). Lalu, BI menguatkan: “Perbaikan persepsi risiko investor global terhadap Indonesia….” (hal. 9) Bisa jadi, oleh karena itu, pertumbuhan investasi bakal lebih tinggi tahun ini dibandingkan tahun lalu.

9. “Ke depan, Bank Indonesia memperkirakan neraca perdagangan kembali mencatat surplus.” (hal.7)

10. “Inflasi Februari 2014 berada dalam tren menurun sehingga semakin mendukung prospek pencapaian sasaran inflasi 2014 yakni 4,5±1%.” (hal. 9)

Dengan serangkaian indikator makroekonomi yang menurut BI cenderung membaik atau menguat, menjadi aneh justru BI menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi 2014 dari 6,0 persen menjadi 5,7 persen.

Ataukah BI hendak lebih proaktif untuk sengaja menekan pertumbuhan ekonomi agar defisit akun lancar (current account) bisa dikendalikan?

Janganlah pertumbuhan ekonomi dijadikan kambing hitam, sebagaimana dikatakan mantan Gubernur BI Darmin Nasution (http://shar.es/REzol).

Jika pemilu berlangsung lancar sebagaimana tiga pemilu sebelumnya dan menghasilkan pemimpin yang diidamkan rakyat, sangat boleh jadi perkiraan BI akan meleset.

Surat Tantangan Komunike Bersama Peduli Indonesia (KBPI)


kbpiKOMUNIKE BERSAMA PEDULI INDONESIA

Jakarta, 12 Februari 2014

Nomor : 17/KBPI/II/2014

Perihal : Tantangan Calon Pemimpin Nasional 2014

Kepada Yth.,

Faisal Basri

Ekonom/Akademisi

Dengan hormat,

Suksesi kepemimpinan nasional pada tahun 2014 diambang kebuntuan. Ada dua hal yang menyebabkannya. Pertama, oligarki elit dalam partai politik masih menjadi aktor utama. Sehingga proses penjaringan dan seleksi kepemimpinan nasional hanya ditentukan oleh negosiasi dan transaksi antara elit politik. Partai politik gagal menjalankan fungsi seleksi kepemimpinan tapi hanya menjadi kendaraan politik. Kedua, muncul satu nama calon pemimpin yang sangat populer. Namun kehadirannya justru dikhawatirkan menyebabkan kebuntuan demokrasi. Pengerucutan calon jadi orang-orang tertentu kurang memberikan ruang bagi munculnya nama-nama alternatif untuk memancing kompetisi.

Tantangan terbesar Indonesia adalah membangun budaya baru dalam seleksi kepemimpinan nasional. Selain melakukan kritisi terhadap prosedur konstitusi penggunaan presidential threshold. Perlu dibangun konstruksi prosedural bagi masyarakat sipil. Hal ini untuk merubah cara konservatif seleksi kepemimpinan nasional. Salah satunya dengan melakukan “civil action” atau gerakan publik untuk mendorong munculmya figur yang berkompeten sekaligus layak sebagai pemimpin. Kepemimpinan nasional adalah hal penting bagi masa depan bangsa dan negara. Sehingga seleksi kepemimpinan nasional harus berdasarkan pertimbangan kualitas, kapabilitas dan kompetensi serta visi masa depan. Dan tidak semata-mata popularitas semata.

Berdasarkan kesimpulan diatas, kami Prof. DR. Komaruddin Hidayat, Prof. DR. Ikrar Nusa Bhakti, DR. Yusuf Wanandi dan Prof. DR. Hamdi Muluk memutuskan untuk memulai gerakan sipil untuk mencari calon pimpinan nasional.

Berdasarkan hasil diskusi kami telah menyeleksi nama beberapa tokoh nasional dengan kriteria antara lain: integritas yang baik (tidak terlibat dalam kasus hukum khususnya korupsi, kolusi dan nepotisme); tidak pernah melakukan perbuatan tercela; mampu menginspirasi orang banyak, dan; mempunyai prestasi atau rekam jejak yang mengesankan.

Kami telah menilai saudara Faisal Basri telah memenuhi standar kompetensi, kapabilitas dan integritas untuk maju dalam ajang seleksi kepemimpinan nasional. Dan untuk itu kami menantang saudara untuk menyatakan kesediaan untuk berani maju ke jenjang kepemimpinan nasional sebagai calon Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia.

Kami menanti jawaban tertulis saudara atas tantangan ini sampai tanggal 28 Februari 2014 dialamatkan ke Prof. DR. Komarudin Hidayat, Rumah Kebangsaan Jl Pattimura No.9 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi Prof. Hamdi Muluk 0816716302. Demikian dan terimakasih atas perhatiannya.

Hormat kami

Komunike Bersama Peduli Indonesia 

Jakarta, 12 Februari 2014

 Penggagas,

 (TANDA TANGAN DAN CAP OGGANISASI)

Prof. DR. Komarudin Hidayat

DR. Yusuf Wanandi

Prof. DR. Ikrar Nusa Bhakti

Prof. DR. Hamdi Muluk

Surat Balasan Kepada KBPI


Jakarta, 5 Maret 2014

Kepada yang terhormat

Prof. DR. Komarudin Hidayat

Penggagas Komunike Bersama Peduli Indonesia (KBPI)

Rumah Kebangsaan

Jl. Pattimura 9

Jakarta Selatan

Pertama-tama, perkenankan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para penggagas KBPI yang telah memilih saya sebagai salah seorang yang ditantang mengajukan diri sebagai calon presiden/wakil presiden, sebagaimana tertera pada surat Nomor: 17/KBPI/II/2014.

Kepedulian KBPI atas kehidupan demokrasi dan suksesi kepemimpinan nasional juga merupakan kepedulian saya sejak lama. Inisiatif terakhir yang saya lakukan adalah memberanikan diri menjadi calon independen (tidak lewat jalur partai) dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada tahun 2012.  Sebelumnya, pada pilkada DKI Jakarta 2007, saya mengikuti “konvensi” calon gubernur lewat PDI-P. Pengalaman itu sangat berharga dan menumbuhkan kesadaran yang semakin kuat bahwa proses politik tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada partai politik. Sebagai bagian dari masyarakat sipil, saya dan teman-teman menyadari bahwa fungsi politik dalam suatu negara tidak bisa dibagi habis kepada partai politik. Oleh karena itu, kami terlibat aktif mengajukan yudicial review ke Mahkamah Konstitusi, dan alhamdulillah berhasil memperjuangkan calon independen bisa ikut pilkada.

Sekalipun calon independen belum dimungkinkan mengikuti pemilihan umum presiden/wakil presiden, upaya masyarakat untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan kepemimpinan nasional patut terus dilanjutkan dengan berbagai cara.

Dengan latar belakang pemikiran itu, saya menerima tantangan KBPI untuk memberanikan diri maju ke jenjang kepemimpinan nasional sebagai calon presiden/wakil presiden. Adalah harapan kita bersama, kehadiran calon-calon alternatif pemimpin nasional bisa meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional dan memperdalam demokrasi substansial, antara lain dengan mengajukan gagasan besar bagi kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan begitu, juga berdasarkan pengalaman politik saya yang terbatas, kita bisa mencapai keseimbangan politik yang lebih tinggi dan berkualitas.

Dengan sepenuh hati saya akan terus menyusun konsep bagi kejayaan Indonesia, yang menyejahterakan rakyatnya dengan mengedepankan asas keadilan. Sebagai langkah awal dan pengenalan terhadap percikan pemikiran saya, terlampir empat eksemplar buku berjudul “Menemukan Konsensus Kebangsaan Baru: Negara, Pasar, dan Cita-cita Keadilan,” yang mana saya menjadi penulis utamanya.

Saya menunggu langkah-langkah selanjutnya dari KBPI. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi langkah mulia KBPI sesuai dengan yang dicita-citakan.

Salam takzim

Faisal Basri

JK dan Faisal Basri Sambut Tantangan Nyapres


detik.com, Kamis, 13/03/2014 18:27 WIB

Indah Mutiara Kami,Ayunda W Savitri – detikNews

Jakarta – Masih ingat Komunike Bersama Peduli Indonesia (KBPI)? Gerakan masyarakat sipil yang menantang 19 tokoh untuk maju nyapres. Ternyata, dari 19 tokoh itu, hanya lima orang yang menyanggupi tantangan.

“Mereka yang terpilih ini kita kirimkan email berupa tantangan menjadi pemimpin Indonesia. Sampai batas waktu yang ditentukan, ada 14 tokoh yang mengirimkan balasan dan memberi jawaban. Sedangkan 5 nama tidak mengirimkan surat balasan, yaitu Ridwan Kamil, Tri Rismaharini, Rustriningsih, Suyoto dan Chairul Tanjung,” kata salah seorang penggagas KBPI Hamdi Muluk.

Hal itu disampaikannya dalam Konferensi Pers KBPI: “Mereka Bersedia Pimpin Indonesia” di Wisma Nusantara, Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2014). Selain Hamdi, KBPI digawangi oleh Komaruddin Hidayat, Ikrar Nusa Bhakti, dan Jusuf Wanandi.

Dari 14 orang itu, hanya tiga nama yang menyatakan bersedia menerima tantangan maju dalam ajang seleksi kepemimpinan nasional sebagai calon presiden atau wakil presiden RI. Mereka adalah Dr Tahir, Jusuf Kalla dan Faisal Basri.

Dalam konferensi pers itu, penyelenggara juga memutarkan video ketiga tokoh yang menyatakan ketersediannya tersebut.

“Saya menghargai usaha teman-teman dan pata cendekiawan. Saya siap menerima tantangan itu apabila memungkinkan. Suatu negara tidak mungkin bisa membangun bangsa tanpa ada pemimpin yang baik. Tantangan itu bukan hanya kepada saya sebenarnya, tapi ke partai yang mempunyai hak dan legalitas endorsement untuk itu,” kata JK, sapaan akrab Jusuf Kalla dalam video tersebut.

KBPI mengirim undangan ke 19 tokoh pada pertengahan Februari 2014 lalu. 19 Tokoh yang diundang berasal dari kalangan birokrat, pengusaha, dan pegiat sosial.

5 Orang dari kalangan birokrat yaitu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah, Bupati Bojonegoro Suyoto dan mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih.

Selanjutnya, 8 nama pengusaha antara lain CEO Mayapada Group Tahir, CEO Kompas Gramedia Agung Prsetyo, CEO Trans Corp Chairul Tanjung, mantan CEO IBM Asia Pasifik Beti Alisyahbana, CEO Garuda Indonesia Emirsyah Satar, CEO PT Kereta Api Indonesia Ignatius Johan, CEO Garuda Food Sudhamex dan Direksi World Bank Sri Mulyani.

Sementara dari kalangan pegiat sosial ada Ketua PMI Jusuf Kalla, wirausaha sosial Tri Mumpuni dan Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Prawansa. Terakhir, dari kalangan akademisi juga muncul tiga nama yang terdiri dari Imam Prasodjo, Faisal Basri dan Onno Purbo.

Profil Penerima Tantangan KBPI – Faisal Basri https://www.youtube.com/watch?v=6LK5aM4NO_8

Sumber:

http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/03/13/182745/2525097/1562/jk-dan-faisal-basri-sambut-tantangan-nyapres

http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/03/13/182745/2525097/1562/2/jk-dan-faisal-basri-sambut-tantangan-nyapres

Indonesia Kembali Bersinar


Per 12 Maret 2014 (year to date), kinerja indeks harga saham gabungan di Bursa Saham Indonesia (IDX) dalam $ terms menduduki urutan ketiga terbaik di dunia dengan peningkatan 16,7 persen. Di posisi puncak adalah Mesir dan kedua diduduki Yunani.

stockmarket

Indeks saham Emerging Markets (MSCI) masih tergopoh-gopoh dengan pertumbuhan negatif 5,8 persen. Demikian juga China (SSEA) yang kinerjanya minus 7,0 persen. Rusia mengalami kemerosotan paling parah, yaitu -23,8 persen.

Indeks saham Indonesia diperkirakan segera menembus 5.000. Pada penutupan transaksi bursa Jumat (14/3), indeks melesat 152,5 poin atau naik 3,23 persen. Tampaknya Jokowi effect sudah mulai berlangsung.

idx

Tampaknya terbuka peluang lebar indeks bakal memecahkan rekor tertinggi yang terjadi pada 20 Mei 2013 sebesar 5.214,976. Dalam hitungan bulan, tahun ini juga, sangat boleh jadi.


tribunnews.com, Kamis, 13 Maret 2014 18:03 WIB

20130513_faisal-basri_1801Warta Kota/Alex Suban

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ekonom yang juga mantan calon Gubernur DKI Jakarta dari jalur independen, Faisal Basri, menilai saat ini terjadi perlawanan pada sistem oligarki yang biasa terdapat dalam sebuah parpol.

Faisal menjelaskan perlawanan tersebut terlihat dari tak ada satu pun Ketua Umum parpol yang suaranya tinggi dalam setiap rilis lembaga survei jelang pemilu 2014.

“Tak ada satu pun Ketua Umum partai suaranya tinggi. Satu digit semua. Misalnya ARB (Aburizal Bakrie), itu kecil,” ujar Faisal di hotel Four Season, Kamis (13/3/2014).

Menurutnya saat ini partai tak bisa lagi dijadikan instrumen untuk mengukur kepemimpinan nasional. Faisal juga berpendapat parpol kurang bisa menghasilkan sosok pemimpin nasional sehingga menyelenggarakan konvensi.

“Demokrat lakukan konvensi, yang ikut lebih banyak yang bukan kader Demokrat. Ini kurang kemampuan menghasilkan pimpinan nasional,” jelasnya.

“Jadi perubahan itu luar biasa. Sudah built in di masyarakat. Itu harus diikuti oleh siapa pun yang memegang jabatan politik,” tukasnya.

Penulis: Danang Setiaji Prabowo
Editor: Johnson Simanjuntak

Sumber: http://www.tribunnews.com/nasional/2014/03/13/faisal-basri-ketua-umum-parpol-tak-lagi-raih-suara-tinggi

 

Faisal Basri: Kesalahan Boediono, Mau Jadi Wapres


TEMPO.CO, Sabtu, 08 Maret 2014 | 18:00 WIB

TEMPO.CO, Jakarta – Ekonom Faisal Basri menilai kesalahan Boediono yang paling jelas adalah kesediaannya menjadi Wakil Presiden untuk Susilo Bambang Yudhoyono. Karena itulah Boediono terus diserang para politikus dalam kasus penalangan dana Bank Century. “Mungkin salahnya dia bersedia jadi Wapres, sehingga partai politik tidak kebagian,” ujarnya dalam diskusi di kawasan Cikini, Sabtu, 8 Maret 2014.

Faisal mengatakan hal itu saat ditanya moderator diskusi apa kesalahan mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut dalam kasus Century. “Ini pertanyaan yang tendensius,” katanya, lalu tertawa.
Menurut dia, memang nama Boediono disebut dalam dakwaan bagi bekas Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya. Namun, belum tentu Boediono pun bersalah. “Ini harus dibuktikan dalam proses hukum,” ujar Faisal. (Baca: Timwas Century: Boediono Cuma Figuran)
Budi Mulya adalah terdakwa kasus penyaluran Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik pada 2008. Dalam penyaluran fasilitas itu, Budi Mulya didakwa menyalahgunakan wewenang dalam jabatannya secara bersama-sama dengan Boediono selaku Gubernur BI, Miranda S. Goeltom selaku Deputi Senior BI, Siti Fadjriah selaku Deputi Gubernur Bidang 6, almarhum Budi Rochadi selaku Deputi Gubernur Bidang 7, Robert Tantular, dan Harmanus H. Muslim. (Baca: Apa Kata Samad Soal Tersangka Baru Kasus Century?)
Sedangkan dalam penetapan status Bank Century sebagai bank berdampak sistemik, Budi disebut melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan empat orang lainnya. Mereka adalah tiga deputi Gubernur BI, yaitu Muliaman Hadad, Hartadi Agus Sarwono, Ardhayadi Mitroatmodjo, dan Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan Raden Pardede Budi. (Baca: Budi Mulya Pintu Masuk KPK Jerat Tersangka Lain)

BUNGA MANGGIASIH

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2014/03/08/063560590/Faisal-Basri-Kesalahan-Boediono-Mau-Jadi-Wapres

Dinamika Politik Regional & Kesempatan Indonesia


BERBAGAI KONFLIK REGIONAL MENDATANGKAN KEUNTUNGAN BAGI INDONESIA, TERUTAMA DI BIDANG EKONOMI.

esquire-maret_2014

Cukup banyak kalangan yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014 akan melambat. Bank Dunia memperkirakan hanya 5,3 persen, lebih rendah dari tahun 2013 sebesar 5,6 persen. International Monetary Fund (IMF) dan majalah Economist juga memperkirakan pertumbuhan tahun 2014 lebih rendah, yakni 5,5 persen. Demikian pula perkiraan beberapa bank asing.

Selain karena tekanan defisit akun semasa (current account), pesimisme dilatarbelakangi oleh saratnya agenda politik tahun ini. Pemilihan umum dipandang bakal membuat pelaku ekonomi wait and see dan pemerintah cenderung menghindari keputusan yang mumpuni karena berisiko tidak populer sehingga menggerus perolehan suara dalam pemilu.

Pengalaman tiga pemilu pasca-Reformasi menunjukkan perekonomian justru ekspansif pada tahun pemilu dibandingkan tahun sebelumnya, kecuali pemilu 2009. Namun, bisa dimaklumi karena tahun 2009 terjadi resesi dunia, seluruh negara mengalami pertumbuhan negatif kecuali  China, India, dan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2009 sebesar 4,6 persen tergolong istimewa.

Laju inflasi selalu lebih rendah pada tahun pemilu dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian juga dengan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran. Fenomena itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Pemerintah yang sedang berkuasa akan berupaya keras memoles perekonomian agar perolehan suara partai penguasa tidak tergerus.  Yang hampir mustahil dibenahi adalah ketimpangan yang memang dalam lima tahun terakhir memburuk, bahkan koefisien gini sudah menembus angka 0,4.

Dalam satu dasawarsa terakhir terjadi kecenderungan hubungan yang semakin renggang (decoupling) antara politik dan ekonomi. Salah satu indikasi yang fenomenal dari kecenderungan ini terihat pada May Day tahun lalu. Ketika jutaan buruh di seluruh Indonesia turun ke jalan, justru pada 1 Mei 2013 indeks harga saham mencetak rekor tertinggi baru sebesar 5.060, 919. Di mata asing sekalipun, pemilu selama ini tidak menyurutkan langkah mereka untuk berkunjung ke Indonesia dan berinvestasi di sini. Jumlah wisatawan mancanegara selalu meningkat pada tahun penyelenggaraan pemilu dibandingkan tahun sebelumnya.

Memang, pelaksanaan demokrasi prosedural di Indonesia masih jauh dari sempurna. Aturan kerap berubah. Yang terakhir adalah Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohohan review yudisial tentang pemilu serentak mulai tahun 2019. Kinerja anggota legislatif di semua tingkatan sangat memprihatinkan. Demikian juga dengan kinerja eksekutif. Kian banyak anggota legislatif dan eksekutif sampai tingkat menteri menjadi pesakitan karena kasus korupsi. Namun, jika dibandingkan dengan praktik demokrasi prosedural di negara-negara tetangga, kita relatif lebih baik. Thailand sudah bertahun-tahun mengalami gejolak politik. Dalam beberapa bulan terakhir kelompok oposisi tak henti merongrong pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, adik kandung mantan PM Thaksin Shinawatra yang digulingkan.

Situasi tak menentu yang berkepanjangan mulai membuat sejumlah perusahaan asing di Thailand berencana merelokasikan pabriknya dari Thailand. Ketidakpastian berpepanjangan membuat risiko investasi jangka panjang meningkat. Beberapa produsen otomotif Jepang sudah mengambil ancang-ancang memindahkan pabriknya ke Indonesia. Mereka semakin terpikat karena pemerintah Indonesia tahun lalu mengumbar insentif untuk mobil murah ramah lingkungan (low cost green car)  berupa pembebasan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar 30 persen.

Walaupun tidak berkepanjangan, gelombang protes terbesar di Malaysia atas tuduhan kecurangan pemilu di Malaysia tahun lalu menyisakan keraguan atas masa depan demokrasi di Malaysia. Sementara itu, gelombang besar demontrasi menolak hasil pemilu di Kamboja masih terus berlangsung. Dimotori oleh pemimpin oposisi, Sam Rainsy, dan didukung oleh kaum buruh yang menuntut kenaikan upah, prospek Kamboja tampaknya juga masih suram. Tak heran jika seluruh lembaga pemeringkat internasional memberikan predikat stabil untuk outlook Indonesia sekalipun tahun ini menggelar pemilu.

Ketegangan antara Jepang dan China kembali memanas setelah PM Jepang, Shinzo Abe, mengunjungi Kuil Yasukuni pada 26 Desember lalu. Kunjungan itu untuk menghormati korban perang, termasuk 14 pelaku kejahatan perang Kelas A pada Perang Dunia II. Kecaman datang tak hanya dari China, tetapi juga Korea Selatan dan sejumlah negara yang pernah diduduki Jepang. Amerika Serikat ikut mengingatkan Jepang agar segera memperbaiki hubungan dengan negara-negara tetangga untuk menjaga kestabilan kawasan.

Bukannya melunak, Abe di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, 22 Januari lalu, malahan menggambarkan hubungan Jepang dan China dewasa ini mirip perseteruan Inggris dan Jerman di tahun 1914 yang memicu Perang Dunia I. Jepang pantas khawatir dengan peningkatan kekuatan persenjataan China. Ditambah lagi dengan agresivitas China di sejumlah pulau yang menjadi sengketa dengan negara-negara tetangga. Sengketa atas kepulauan Senkaku (versi Jepang) atau Diaoyu (versi China) yang kaya minyak tak kunjung mereda.

Jepang secara aktif merangkul ASEAN. Abe telah mengunjungi semua negara ASEAN. Kunjungan resmi pertama Kaisar Jepang ke India pada November 2013 memperkuat sinyal bahwa Jepang kian menjaga jarak dengan China. Untuk pertama kali dalam sejarah pascaera China membuka diri di masa Deng Xiao Ping, China tidak lagi di posisi puncak sebagai negara paling menjanjikan di mata perusahaan manufaktur Jepang yang beroperasi di luar negeri. Survei terbaru oleh Japan Bank for International Cooperation (JBIC) menunjukkan posisi China melorot ke urutan keempat.

Kabar baik bagi Indonesia yang untuk pertama kali di posisi puncak pada tahun 2013, naik dua peringkat dari tahun sebelumnya. India menduduki posisi kedua dan Thailand di urutan ketiga. Pergeseran itu juga berpotensi mengurangi volume perdagangan Jepang dan China yang pada tahun 2012 bernilai 334 miliar dollar AS. Ini membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke Jepang. Peluang semakin terbuka dengan membaiknya prospek perekonomian Jepang. Rakyat Jepang mulai kembali bergairah belanja. Tahun ini inflasi ditargetkan 2 persen, setelah sekitar 10 tahun mengalami deflasi terus- menerus.

Sengketa perbatasan antara China dan beberapa negara ASEAN juga belum kunjung mereda, bahkan meningkat setelah China akan menempatkan kapal patroli sipil berbeban 5.000 ton di salah satu pulau utama di Laut China Selatan yang menjadi obyek sengketa. China juga mensyaratkan kapal-kapal nelayan harus memperoleh izin untuk memasuki perairan yang dikalim masuk dalam yurisdiksi Provinsi Hainan bagian selatan.

Indonesia tidak menghadapi sengketa perbatasan dengan China. Namun, tampaknya Indonesia tidak tinggal diam mengantisipasi dinamika di Laut China Selatan. Pemerintah Indonesia dan beberapa negara ASEAN dalam waktu bersamaan memperkuat armada lautnya dengan memesan kapal selam baru maupun bekas. Semoga momentum ini menumbuhkan kesadaran baru akan pentingnya Indonesia memperkokoh jati dirinya sebagai negara maritim sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi ke depan.

Jadi, lebih banyak faktor yang membuat optimisme tahun 2014 bakal lebih baik ketimbang tahun 2013. Gerak maju pelaku ekonomi tak tertahankan untuk memanfaatkan momentum percepatan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan membengkaknya strata menengah di Indonesia. Percepatan pertumbuhan bakal lebih menjanjikan seandainya pemerintah sedikit lebih sigap membaca dinamika lingkungan strategis seraya mampu menekan defisit akun semasa. Sedangkan perubahan lebih mendasar kita harapkan dari kehadiran pemimipin baru hasil pemilu nanti.

[Dimuat di majalah Esquire, Edisi 84 – Maret 2014 (7th Anniversary Issue), Hal. 100-102]

Blog at WordPress.com.

Up ↑