Apa Kabar Tol Laut?


Masih tertancap kuat dalam ingatan kita ketika Jokowi didampingi Jusuf Kalla menyampaikan pidato kemenangan di atas kapal pinisi di pelabuhan Sunda Kelapa pada 22 Juli 2014. Alasan pemilihan tempat itu ialah untuk mengobarkan kembali semangat Indonesia sebagai negara maritim. Beberapa bulan kemudian pemerintahan Jokowi-JK membatalkan proyek pembangunan jembatan Selat Sunda, sebagai cerminan konsistensi mengedepankan roh maritim.

Ketika menyampaikan pidato singkat setelah pelantikan pada 20 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan komitmennya:

Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk.

Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jalesveva Jayamahe, di Laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana.

Di akhir pidatonya, Presiden Joko Widodo memperteguh tekad itu seraya menggelorakan jiwa cakrawati samudra:

Mengakhiri pidato ini, saya mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk mengingat satu hal yang pernah disampaikan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia, Bung Karno, bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai, kita harus memiliki jiwa cakrawarti samudera; jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan hempasan ombak yang menggulung.

Kini, kumandang roh maritim tak terdengar lagi. Berganti dengan “roh investasi”. Yang dekat dengan Presiden tak ada lagi yang memahami secara mendalam potensi maritim kita yang luar biasa. Menteri Koordinator Maritim dijabat oleh jenderal angkatan darat. Pada masa jabatan yang kedua, Kementerian Koordinator Kemaritiman diperluas menjadi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Urusan kemaritiman terbenam di tengah hiruk-pikuk menggenjot investasi yang melahirkan gagasan Omnibus Law.

Ternyata selama pemerintahan Jokowi-JK realisasi pembangunan transportasi udara dan transportasi daratlah yang lebih pesat ketimbang transportasi laut. Peranan transportasi darat dalam perekonomian yang diukur dengan produk domestik bruto (PDB) menunjukkan peningkatan dari 2,14 persen tahun 2014 menjadi 2,47 persen pada 2019 (sampai September). Selama kurun waktu yang sama, peranan transportasi udara meningkat lebih pesat lagi, yakni dari 1,03 persen menjadi 1,62 persen.

Sebaliknya, peranan transportasi laut yang selama ini sudah sangat rendah karena tabiat “memunggungi laut” justru mengalami penurunan, dari 0,34 persen tahun 2014 menjadi 0,32 persen tahun 2019, bahkan sempat hanya 0,30 persen pada tahun 2018. Demikian pula dengan transportasi sungai, danau dan ferry yang turun dari 0,12 persen menjadi 0,11 persen.

Memang dalam segala hal kita kekurangan infrastruktur. Namun, perhatian terhadap angkutan laut dan angkutan berbasis air lainnya praktis tidak membuktikan pemerintah peduli dengan visi maritim yang didengung-dengungkan.

Ongkos logistik tetap mahal, pelayanan tol laut tidak menentu, sehingga integrasi perekonomian domestik tetap lemah.

Tak kurang dari 81 persen barang ekspor dan impor Indonesia diangkut oleh kapal asing. Pada tahun 2018, devisa Indonesia terkuras sebanyak 8,5 miliar dollar AS untuk membayar kapal asing itu. Ironis jika kita membandingkan dengan masa kejayaan Majapahit yang memiliki armada dagang lebih dari 400 kapal dan salah satu kapalnya lebih besar dari kapal terbesar milik Portugis kala itu.

Solusinya bukan dengan Omnibus Law.

[Diperbarui pada 27 Januari 2020, pk. 01:17]

Skandal Jiwasraya dan Asabri: Negara Abai Lindungi Rakyat


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pada 17 Oktober 2014, tiga hari sebelum masa jabatan keduanya berakhir. Dengan penandatanganan itu maka sah dan berlakulah Undang-undang No. 40/2014.

Undang-undang yang sangat penting ini mengamanatkan pembentukan program penjaminan polis sebagaimana tercantum dalam Bab XI, Pasal 53, Ayat (1) yang berbunyi:  “Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.” 

Ada pun penyelenggaran program penjaminan polis harus berdasarkan undang-undang, sebagaiman tercantum dalam Ayat (2): “Penyelenggaraan program penjaminan polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.”

Seharusnya undang-undang penjaminan polis sudah hadir, karena Undang-undang No. 40/2014 Pasal 4 menyatakan: “Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.” 

Nasabah bank sudah terlindungi jika bank tempat mereka menempatkan dananya ditutup atau bangkrut, karena sudah ada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Para investor di pasar modal memperoleh kepastian jika melakukan transaksi saham. Jika membeli saham, mereka dapat jaminan memperoleh kepemilikan atas saham itu. Sebaliknya, jika investor menjual sahamnya, mereka memperoleh jaminan akan menerima uang hasil penjualan itu. Skema penjaminan ini dimungkinkan dengan kehadiran PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) yang berdiri pada 5 Agustus 1996 dan diresmikan sebagai badan hukum sejak 24 September 1996 melalui pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Seandainya pemerintah tidak abai, para nasabah Jiwasraya pun sudah barang tentu masih menyisakan asa tinggi bahwa preminya akan dibayar dan investasinya akan kembali. Kini, mereka gundah gulana, tak ada kepastian bakal mendapatkan haknya.

OJK Tak Boleh Lepas Tangan

Kasus Jiwasraya dan Asabri sudah lama muncul. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) adalah lembaga yang diatur undang-undang untuk memberikan izin operasi perusahaan asuransi. Mereka pula yang mengeluarkan izin berbagai produk asuransi. OJK juga yang diberikan tugas mengawasi perusahaan asuransi. OJK membuat aturan. Jika terjadi pelanggaran, OJK-lah yang menyidik, menuntut, dan mengenakan sanksi.

Setiap perusahaan asuransi wajib menyerahkan laporan berkala setidaknya empat kali setahun. Beberapa perusahaan asuransi mengatakan hampir setiap bulan mereka menyerahkan laporan.

Sudah sepatutnya OJK bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa Jiwasraya dan Asabri. Bukan kali ini saja kejadian tragis menimpa perusahaan asuransi.

Persoalan likuiditas Asabri masih tertolong karena masih terus memperoleh dana iuran dari peserta. Kasus Jiwasraya semakin membesar karena praktis premi jatuh tempo terus bertambah sedangkan dana dari premi baru praktis terhenti karena masyarakat jera berinvestasi di produk-produk investasi Jiwasraya. Semakin lama ditangani, semakin membesar persoalan yang membelit Jiwasraya.

Wajar jika banyak kalangan mulai mempertanyakan keberadaan OJK. Bukan saja kewenangannya terhadap perusahaan asuransi, melainkan juga terhadap perbankan, lembaga keuangan bukan bank, pasar modal, dan fintek. Siapa yang mengawasi OJK? Kepada siapa OJK melapor? Penguatan institusi sangat mendesak, bahkan bisa dikatakan darurat. Ini persoalan genting karena menyangkut organ perekonomian yang vital, karena lembaga keuangan merupakan jantung perekonomian. Jika terjadi serangan jantung, seluruh organ tubuh perekonomian bakal terdampak.

Kementerian Keuangan pun harus menjelaskan mengapa sampai sekarang belum kunjung merealisasikan amanat Undang-undang No. 40/2014 yang seharusnya sudah hadir pada Oktober 2017. Bukankah Kementerian Keuangan sudah diingatkan oleh berbagai pihak tentang amanat undang-undang itu?

Tidak perlu menunggu kehadiran Omnibus Law untuk menyelesaikan masalah yang mendera Jiwasraya dan Asabri.

Keganjilan Perekonomian Indonesia


Hampir semua penjelasan tentang kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia dikaitkan dengan kondisi perekonomian dunia, tak terkecuali penjelasan pemerintah. Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia meleset dari target, faktor eksternal yang dijadikan kambing hitam: perang dagang AS-China, kebijakan The Fed, harga minyak dunia, ketegangan di Timur Tengah, pertumbuhan ekonomi China yang melemah, harga komoditi dunia, proses pemakzulan Presiden Donald Trump, dan masih banyak lagi. Terakhir, Menteri Keuangan mengatakan sedang menakar dampak virus Corona dari China terhadap perekonomian.

Sudah barang tentu faktor eksternal turut memengaruhi kita. Namun, jangan sampai kelemahan kita sendiri dikesampingkan. Ibarat pepatah: gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang samudera tampak.

Observasi sederhana menunjukkan pergerakan ekonomi Indonesia kian kerap berlawanan arah dengan pergerakan ekonomi dunia. Pada tahun 2013-2014 misalnya, pertumbuhan ekonomi dunia mengalami peningkatan, sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot. Sebaliknya, pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi dunia turun, sedangkan pertumbuhan ekonomi dunia naik. Hal yang sama terjadi lagi pada tahun 2018. Untuk tahun 2020, prediksi IMF untuk pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,3 persen, naik cukup signifikan dari 2,9 persen tahun 2019. Prediksi saya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini turun menjadi 4,9 persen dibandingkan tahun lalu 5,0 persen.

Perbedaan pola lainnya adalah, ketika pertumbuhan ekonomi dunia merosot tajam, pertumbuhan ekonomi Indonesia melemah lebih landai. Yang paling kentara terjadi tahun 2009 ketika terjadi krisis finansial global. Kala itu perekonomian dunia mengalami resesi dengan pertumbuhan -0,1 persen. Ada pun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa melenggang dengan pertumbuhan positif 4,6 persen. Hanya segelintir negara yang tahun itu pertumbuhan ekonominya positif, antara lain China dan India.

Sebaliknya, ketika perekonomian dunia memasuki fase pemulihan atau ekspansi, kecepatan ekspansi Indonesia lebih lambat. Jika pola itu berlanjut tahun ini dan tahun depan, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia baru akan meningkat tahun depan.

Faktor apa saja yang menyebabkan pola di atas? Pertama, faktor domestik jauh lebih menentukan ketimbang faktor eksternal. Kedua, interaksi perekonomian Indonesia dengan perekonomian global melemah. Hal ini tercermin dari degree of openness Indonesia yang turun sejak krisis 1998. Indonesia tampaknya semakin tersisih dalam kancah persaingan global.

Hampir semua negara semakin terbuka perekonomiannya, tak peduli negara itu kecil atau besar berdasarkan jumlah penduduknya, apakah negara itu kapitalis atau komunis, dan tak peduli di benua mana negara itu berada.

Degree of openness Indonesia mengalami penurunan konsisten sejak krisis 1998 hingga sekarang.

[Diperbarui pada 23 Januari 2020, pk. 03:37]

Modal Memadai Menuju Indonesia Emas


30796686_L.jpg
scalarprana.com

Salah satu faktor utama yang membuat Indonesia menjadi satu-satunya anggota ASEAN sebagai anggota G-20 dengan produk domestik bruto (PDB) di urutan ke-16 dunia dan PDB berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) di urutan ke-7 dunia adalah karena jumlah penduduknya yang tergolong besar.

Pada tahun 1950, penduduk Indonesia berjumlah 79,5 juta jiwa, terbesar keenam di dunia. Pada tahun 2020 posisi Indonesia di urutan keempat dengan sekitar 270 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk yang melambat akan membuat urutan Indonesia turun satu peringkat pada 2050. Posisi Indonesia digantikan oleh Pakistan.

pop

Jumlah penduduk yang besar bisa jadi beban sekaligus sumber kekuatan atau penggerak pembangunan. Indonesia cukup beruntung karena hingga perayaan 100 tahun kemerdekaan nanti, jumlah penduduk produktif (usia kerja) masih tetap sangat dominan, sekitar dua pertiga populasi total.

productive

Pada tahun 2017, jumlah penduduk usia produktif Indonesia mencapai 41 persen dari keseluruhan penduduk usia produktif ASEAN.

asean

Dengan kelas menengah yang terus tumbuh, Indonesia niscaya menjadi incaran investor dari berbagai belahan dunia. Tenaga kerja tersedia, pasar sangat potensil, dan sumber bahan baku cukup melimpah dan beragam.

Di ASEAN, Singapura dan Brunei Darussalam sudah menjadi negara berpendapatan tinggi. Jadi tidak terlalu menjadi persoalan ketika penduduknya menua (ageing). Sementara itu, Malaysia dan terutama Thailand masih berada di kelompok negara berpendapatan menengah-atas tetapi penduduknya mulai menua. Kedua negara ini perlu lebih waspada menghadapi ancaman middle-income trap.

Ada pun Myanmar, Kamboja, dan Laos masih bergelut di zona pendapatan rendah. Jika cermat mengelola sumber daya manusianya dan sukses melampaui transisi demokrasi, mereka berpotensi melesat. Tantangan Vietnam lebih berat. Pendapatan perkapita Vietnam masih lebih rendah dari Indonesia tetapi sudah mulai memasuki fase ageing.

Indonesia lebih beruntung. Dalam satu-dua tahun ke depan Indonesia bisa merangsek ke kelompok negara berpendapatan menengah-atas. Penduduknya pun masih tergolong muda.

Segenap potensi yang kita miliki harus didayagunakan sedini mungkin agar bisa terus melaju dan terhindar dari middle-income trap, sehingga pada 2045 nanti bisa menyandang sebagai negara maju berpendapatan tinggi, rakyatnya sejahtera dalam harmoni.

Indonesia Menuju Negara Corporatocracy?


Unknown
opinionfront.com

Demi investasi, apa saja sudah  dan akan diberikan oleh pemerintah.

Pertama, Tak cukup dengan tax holiday sampai selama 20 tahun dan super tax deductable, melainkan pemerintah juga akan menurunkan tarif PPh Badan secara bertahap dari 25 persen yang berlaku dewasa ini menjadi 22 persen pada tahun 2021 dan 2022, lalu menjadi 20 persen mulai tahun 2023. Untuk wajib pajak perusahaan terbuka (go public) akan menikmati potongan tarif PPh Badan sebesar tiga persen dari tarif umum (sebelumnya 5 persen).

Itulah salah satu unsur dari isi rancangan Omnibus Law. Masih banyak lagi keringanan perpajakan lainnya yang tertuang dalam rancangan Omnibus Law.

Screen Shot 2020-01-17 at 23.24.56

Rencana ini pernah disampaikan Presiden Jokowi pada 2016. Presiden menggunakan acuan Singapura yang memang mengenakan tarif PPh Badan sebesar 17 persen. Apakah pantas membandingkan tarif PPh Badan di Indonesia dengan di Singapura? Mengapa tidak menggunakan acuan China yang tarifnya juga 25 persen atau India (25,17 persen) atau Brazil (34 persen). Negara yang menerapkan tarif rendah pada umumnya adalah negara (perekonomian) kecil seperti Singapura, Taiwan (17 persen), Hongkong (16,5 persen), Macau (12 persen), dan Timor-Leste (10 persen). Karena pasarnya kecil dan tidak memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, maka tarif pajaklah yang mereka bisa andalkan untuk menarik investor.

Dengan penduduk pada tahun 2020 sebanyak juta jiwa dan terbesar keempat di dunia sehingga merupakan potensi pasar yang cukup menggiurkan— serta kekayaan alamnya yang cukup melimpah dan beraneka ragam, sejatinya Indonesia sangat tidak kalah menarik dibandingkan dengan Singapura yang mengenakan tarif relatif jauh lebih rendah. Tengoklah rerata berbagai kelompok negara yang tertera di bagian kanan peraga di atas: semua dengan tarif PPh Badan lebih tinggi dari Indonesia.

Kedua, rancangan omnibus law menggelar karpet merah untuk taipan tambang batu bara. Tidak akan ada lagi pembatasan luas lahan konsesi dalam omnibus law. Bisa dimaklumi, banyak petinggi negeri di lingkaran terdalam pusaran kekuasaan memiliki konsesi batu bara atau setidaknya dekat dengan pengusaha batu bara berskala besar. Perpanjangan kontrak tak perlu lagi lewat lelang. Ongkang-ongkang kaki saja otomatis akan diperpanjang jika masa konsesinya habis. Pendek kata omnibus law memberikan kepastian untuk keberlanjutan usaha tambang batu bara. Apalagi memingat konsesi sejumlah perusahaan pertambangan batu bara berskala besar dalam waktu dekat akan berakhir.

Bisnis batu bara memang sangat menggiurkan. Pada tahun 2018, produksi batu bara mencapai 549 juta ton. Setahun kemudian kembali lebih tinggi dan sekaligus melampaui target yang telah direvisi sekalipun, dari 489,73 juta ton pada awal tahun 2019 menjadi 530 juta ton pada pertengahan tahun 2019. Angka realisasi produksi 2019 sebesar 566 juta ton kemungkinan besar belih tinggi mengingat itu adalah angka sementara. Maklumlah, 2019 adalah tahun pemilu.

Pada tahun yang sama, nilai ekspor batu bara mencapai 20,6 miliar dollar AS. Tak ada komoditas lain yang bisa menyainginya, mendekati saja tak sanggup.

Ironisnya, obral buat pengusaha atau investor beriringan dengan rencana pemerintah mencabut subsidi untuk elpiji melon 3 kilogram dan menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Faktor-faktor penghambat usaha di daerah akan dibereskan dengan mencabut sejumlah kewenangan daerah. Nantinya kewenangan akan ditarik ke pusat.

Yang masih samar-samar adalah soal ketenagakerjaan. Selama ini perpepsi yang kuat di kalangan pengusaha dan sebagian kalangan pemerintah meyakini bahwa aturan tentang ketenagakerjaan menghambat investasi. Namun, karena sedemikian tertutupnya pembahasan tentang ini, kita tunda dulu pembahasannya supaya tidak menambah simpang siur.

Sedemikian tertutupnya pembahasan, sampai-sampai yang terlibat dalam penyiapan draf omnibus law haru menandatangani surat pernyataan di atas meterai untuk tidak membocorkan isi rancangan pembahasan kepada pihak ketiga.

[Diperbarui pada 22 Januari 2019, pk. 03:59]