Perubahan Paradigma Pengelolaan Migas


Catatan: Hari ini, Senin, 27 Februari 2017, saya diundang oleh Universitas Tanumanagara untuk membahas RUU Migas. Sudah cukup lama RUU Migas dipersiapkan. Bahan yang saya persiapkan sekedar sebagai masukan untuk memperkaya pembahasan materi RUU Migas. Semoga bermanfaat.

***

m-1

m2

m3

m4

m5

m6

m7

m8

m9

m10

m11

m12

m13renew

m14

m15

m16

m17

m18

m19

m20

m21

m22aramco

m23

m24

m25

m26

m27

m29

m30

m31

m32

[Dimutakhirkan pada 27 Februari 2017, pk. 06:30]

Target Penerimaan Pajak Masih Tergolong Sangat Ambisius?


peraga

APBN 2017 sangat konservatif bila dibandingkan dengan APBN-P 2016. Target penerimaan total dan penerimaan pajak maupun pengeluaran mengalami penurunan, sesuatu yang sangat jarang terjadi. Dalam keadaan normal, sepanjang pertumbuhan ekonomi masih positif dan  terjadi inflasi (asumsi APBN 2017 masing-masing adalah 5,1 persen dan 4 persen), penerimaan pajak secara alamiah nail 9,1 persen. Ditambah kerja keras bisa naik di atas 10 persen.

Mengapa target penerimaan pajak pada APBN 2017 lebih rendah ketimbang APBN-P 2016? Boleh jadi karena sedari awal disadari target penerimaan pajak pada APBN-P 2016 tidak realistis, sebagai imbas dari APBN-P 2015 yang lebih parah ketidakrealistisannya.

Bagaimana mungkin ketika perekonomian sedang mengalami pelemahan pertumbuhan justru target pajak dinaikkan sedemikian sangat tinggi. Pada APBN 2015–yang disahkan pada pemerintahan SBY–target penerimaan pajak sudah dipatok sangat tinggi, yaitu naik 20,3 persen dibandingkan dengan realisasi APBN 2014. Pemerintahan baru di bawah Presiden Jokowi bukannya mengoreksi turun target penerimaan pajak itu, malahan sebaliknya mengerek lebih tinggi lagi menjadi 29,8 persen.

Ternyata realisasi penerimaan pajak tahun 2015 hanya Rp 1.240 triliun, jauh lebih rendah dari target APBN-P 2015 sebesar Rp 1.489 triliun. Berarti hanya naik 8,1 persen dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak 2014. Angka itu bahkan lebih rendah ketimbang potensi kenaikan alamiah sebesar 8,23 persen–pertumbuhan ekonomi 2015 sebesar 4,88 persen ditambah inflasi tahun 2015 sebesar 3,35 persen.

apbn

Penetapan target penerimaan pajak yang terlalu ambisius terulang lagi pada APBN 2016. Pada APBN 2016 penerimaan pajak dinaikkan sebesar 24,8 persen. APBN-P 2016 hanya mengoreksi sedikit menjadi 24,1 persen.

Realisasinya (angka perkiraan sementara) jauh lebih parah ketimbang realisasi APBN 2015, yakni hanya naik 3,5 persen. Angka itu sudah termasuk hasil dari amnesti pajak–sampai 31 Desember 2016–berupa uang tebusan sebesar Rp 103,3 triliun. Jika uang tebusan dikeluarkan, penerimaan pajak tahun 2016 hanya Rp 1.181 triliun, turun dari Rp 1.240 triliun atau kemerosotan sebesar 4,8 persen. Sungguh sangat ironis, karena secara alamiah setidaknya bisa tumbuh 8,04 persen–pertumbuhan ekonomi 5,02 persen ditambah inflasi 3,02 persen.

ta-1

Penerimaan dari uang tebusan mencapai puncaknya di akhir tahun 2016. Setelah itu tidak mengalami peningkatan berarti. Sampai 23 Februari 2017 tambahan uang tebusan hanya Rp 15,2 triliun dibandingkan posisi akhir September 2016 dan hanya naik Rp 1 triliun dibandingkan posisi akhir tahun 2016. Penerimaan uang tebusan sampai akhir masa program pengampunan pajak untuk menambah pemasukan pajak pada tahun 2017 diperkirakan tidak signifikan.

Jika kita mengabaikan tambahan penerimaan pajak dari uang tebusan, maka pemerintah harus amat bekerja keras untuk memenuhi target penerimaan pajak yang naik 26,9 persen. Angka ini diperoleh dari target penerimaan pajak tahun 2017 sebesar Rp 1.499 triliun dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak 2016 tanpa uang tebusan sebesar Rp 1.181 triliun.

Kalau reformasi perpajakan belum kunjung bisa diimplementasikan tahun ini, mau tidak mau pemerintah harus kembali memotong pengeluaran. Jika tidak, utang harus ditambah cukup banyak dengan ongkos yang lumayan tinggi.

yield

 

Sekilas Info: Pertumbuhan Ekonomi Meningkat?


growthPertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat tipis dari 4,9 persen tahun 2015 menjadi 5,0 persen tahun 2016.

Kita berharap tahun 2016 merupakan turning point atau titik balik setelah sebelumnya selama lima tahun berturut-turut Indonesia  mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu energi yang berceceran harus dihimpun. Kita harus kerja keras.

Tantangan yang dihadapi tidak ringan. Belanja pemerintah belum bisa diharapkan menyumbang pertumbuhan ekonomi, karena tahun 2017 bisa dikatakan sebagai tahun koreksi setelah dua tahun berturut-turut sebelumnya terlalu ambisius.yearly

Kalau kita cermanti pergerakan triwulanan, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mengalami penurunan pada triwulan ketiga dan keempat tahun 2016.

quarterly

Hari ini Bank Indonesia mengoreksi ke bawah pertumbuhan ekonomi triwulan I-2016 yang sebelumnya diperkirakan 5,05 persen.

Sekilas Info: Indonesia Sudah 4 Tahun Mengalami Defisit Minyak Mentah


oil
Tak terasa sudah empat tahun kita mengalami defisit perdagangan minyak mentah (crude oil). Ada pun defisit bahan bakar minyak (BBM) atau oil products sudah berlangsung sejak tahun 1997.

Kemerosotan harga minyak tahun 2015 amat menolong perbaikan defisit minyak, dari 27 miliar dollar AS tahun 2014 menjadi 14,4 miliar dollar AS tahun 2015 dan turun lagi menjadi 11 miliar dollar AS tahun 2016.

 oil

Memasuki tahun 2017 harga minyak merangkak naik. Bank Dunia memerkirakan harga minyak rata-rata tahun ini naik 28,5 persen dibandingkan  tahun lalu. Akibatnya, defisit minyak Indonesia diperkirakan bakal naik pula. Dampak lainnya yang perlu diantisipasi adalah kenaikan harga BBM yang berdampak terhadap peningkatan laju inflasi.

oil-price

Ada baiknya pemerintah mendorong Pertamina lebih fokus meningkatkan usaha di hulu untuk menggenjot produksi minyak mentah, agar setidaknya penurunan produksi minyak nasional bisa ditekan.

Faisal Basri Pengamat Ekonomi Kacamata Kuda


Tulisan saya bertajuk Kementan, Hentikan Kebohongan Soal Harga Beras cukup banyak dikomentari dan disanggah.

twitter

Saya mengalami kesulitan untuk menanggapi kembali karena tautan artikel yang tercantum di atas tidak bisa dibuka. Jika membuka tautan itu, numcul:

waris

Komentar panjang muncul pula di blog. Sebagian sudah saya jawab. Kebanyakan tidak perlu dikomentari lagi karena substansinya sudah terjawab dalam tulisan saja.

Dengan kerendahan hati saya bersedia mendiskusikan secara terbuka dengan kapala dingin dengan pihak mana pun yang berminat–demi mencari kebenaran hakiki.

Sekilas Info: Impor Beras Malah Naik


Selama dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi, impor beras justru menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2016 impor beras hampir mencapai satu juta ton. Dua triwulan berikutnya turun sangat tajam, namun pada triwulan terakhir naik lagi menjadi 137 ribu ton.

Indonesia juga memang mengekspor beras, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Tahun 2016 ekspor beras Indonesia hanya 999 ton.

impor-beras

Demokrasi Kebablasan dan Ikhtiar Kita


Rabu kemarin, 22 Februari 2016, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa demokrasi kita sudah kebablasan. “Banyak yang bertanya pada saya, apa demokrasi kita keablasan? Saya jawab ya, demokrasi kita sudah kebablasan,” ujar Presiden. “Demokrasi yang kebablasan itu membuka peluang artikulasi politik yang ekstrim seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sekterianisme, terorisme, serta ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ideologi,” ujar Presiden lebih lanjut.

Kekhawatiran Presiden cukup beralasan. Kebebasan di era reformasi dimanfaatkan oleh kelompok ektrem kanan maupun kiri dalam mengartikulasikan kepentigannya, untuk keuntungan kelompoknya, dengan kurang mengindahkan akibat yang bakal terjadi dan cenderung melupakan nilai-nilai inti (core values) yang telah menjadi landasan berdirinya NKRI. Tak peduli kebebasan yang mereka praktekkan merampas kebebasan orang lain.

Pendulum bergerak sangat cepat ke kanan dan ke kiri, menciptakan keadaan seperti pesawat terbang yang mengalami turbulensi  di udara. Penumpang ada yang panik, ada yang mabuk, ada pula yang berusaha tenang seraya memanjatkan doa.

Untuk meredam siatuasi penuh guncangan ini, setidaknya ada dua hal yang perlu dilakukan. Pertama, penegakan hukum lebih tegas tanpa pandang bulu. Ada semacam konsensus nasional, dan sejauh ini terbukti efektif, bahwa segala perbedaan–setajam apa pun–diselesaikan lewat jalur hukum. Perangkat hukum sudah cukup tersedia. Salah satu persyaratan terpenting adalah kredibilitas penegak hukum hingga pemutus tingkat tertinggi (Mahkamah Konstitusi). Sebaiknya seluruh aparat yang menjaga agar hukum berwibawa dan imparsial jauh dari kepentingan partai. Sekarang kita memiliki Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan HAM dari partai politik. Sebagian hakim MK direkrut dari partai politik tanpa jeda. Hari ini mengundurkan diri dari partai bisa hari itu juga jadi hakim MK.

Politisi aktif bisa pula “serta merta” menjadi komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Posisi-posisi strategis lain yang idealnya steril dari pengaruh langsung partai politik juga dengan mudah diduduki oleh para politisi aktif, seperti BPK, Badan Supervisi Bank Indonesia, OJK, dan lain-lain. Mereka semakin mudah menduduki posisi strategis karena yang memilih adalah sejawatnya di DPR.

Di beberapa negara ada peraturan ketat untuk meminimalisasikan pengaruh partai atau intervensi politik. Di Jerman, misalnya, politisi yang hendak dicalonkan sebagai komisioner komisi yang mengawasi persaingan usaha (Bundeskartellamt) harus sudah meninggalkan panggung politik setidaknya selama empat tahun.

Kedua, pendulum harus bergerak dinamis dan terukur agar tidak menimbulkan potensi turbulensi. Salah satu syarat untuk mewujudkannya adalah dengan menjauhi kebijakan dan tawaran program berdasarkan suku, ras, dan agama. Ketimpangan  atau kesenjangan yang terjadi bukan diselesaikan berdasarkan SARA, melainkan karena kesenjangan kelompok pendapatan: kaya-miskin. Kita tentu saja menyadari ada unsur SARA dalam mengatasi ketimpangan atau dishormoni sosial. Namun, tawaran penyelesaian masalahnya dengan menggunakan pendekatan kelas (class). Silakan tengok wawancara Jeffrey Sachs dan buku terbarunya berjudul Building the New American Economy.

Adalah tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan common action agar pendulum bergerak dinamis dan terukur di seputar titik keseimbangan. Demokrasi yang sehat menjanjikan terwujudnya kondisi itu, sehingga kita terhindar dari pergerakan pendulum ke titik ekstrem kanan ataupun ke titik ekstrem kiri.

Mencari alternatif di luar demokrasi membuat kita lebih nestapa dan kian tidak menentu.

Ketimpangan: Lapisan Pendapatan Terbawah Tampaknya Masih Tertekan


Indeks Gini Indonesia menunjukkan perbaikan dalam dua tahun terakhir, bahkan telah berada di bawah 0,4 sehingga masuk kategori ketimpangan rendah. Antara 0,4 sampai 0,5 masuk kategori ketimpangan sedang dan di atas 0,5 tergolong ketimpangan tinggi.

gini-latest

Dilihat dari distribusi pengeluaran (sebagai proksi dari distribusi pendapatan), penguasaan 20 persen penduduk terkaya selama kurun waktu 1963-2009 tidak mengalami perubahan mencolok, hanya berubah di kisaran 40,20 persen hingga 44,77 persen. Sejak 2010 mengalami peningatan relatif tajam hingga mencapai tingkat tertinggi sebesar 49,04 persen pada tahun 2013. Setelah itu sampai 2016 menurun ke aras 47 persen.

top-1top-2

Penurunan pangsa 20 persen terkaya beriringan dengan peningkatan pangsa kelompok 40 persen menengah. Sementara itu, 40 persen kelompok termiskin praktis tidak mengalami perubahan berarti sejak 2014, bahkan cenderung sedikit menurun. Pangsa atau perolehan tertinggi kelompok 40 persen termiskin terjadi tahun 1999 yaitu sebesar 22 persen. Krisis parah tahun 1998 sudah barang tentu sangat memukul kelompok terkaya, sehingga pangsa kelompok termiskin otomatis naik walaupun kesejahteraan mereka juga turun.

Jadi, masalah paling berat untuk mengurangi ketimpangan adalah bagaimana mengangkat kelompok pendapatan 40 persen termiskin. Titik berat kebijakan harus menyasar ke kelompok termiskin ini, karena nasib mereka paling rentan. Kebanyakan mereka mengandalkan hidup dari sektor pertanian di pedesaan. Harga gabah yang belakangan ini anjlok hingga mencapai Rp 2.000 per kg merupakan contoh terkini. Harga produk-produk yang dihasilkan petani naik lebih lambat ketimbang harga barang dan jasa yang dibeli petani sehingga indeks nilai tukar petani menunjukkan kecenderungan menurun dalam dua tahun terakhir. Demikian pula dengan upah riil buruh tani.

totwages

Upah riil pekerja secara keseluruhan juga turun, yang menunjukkan kaum miskin di perkotaan juga kian sulit meningkatkan kesejahteraannya.

wage-total.png

Indikator terkini yang memperkuat konstatasi bahwa kelompok berpendapatan terendah semakin tertekan adalah kemerosotan cukup tajam penjualan sepeda motor dalam dua tahun terakhir. Kelompok miskin semakin sulit membeli sepeda motor baru, namun mereka tetap membutuhkannya. Mereka pindah membeli sepeda motor bekas. Informasi dari kalangan pelaku usaha memang menunjukkan peningkatan penjualan sepeda motor bekas.

motor

Sebaliknya, nasib kalangan menengah ke atas tampaknya mulai menunjukkan perbaikan, antara lain terlihat dari penjualan mobil pada tahun 2016 kembali meningkat (sebesar 4,8 persen). Dua tahun berturut-turut sebelumnya penjualan mobil mengalami penurunan.

mobil

Blog at WordPress.com.

Up ↑