Safety First

Selasa malam lalu (5/3), saya menggunakan jembatan penyeberangan orang (JPO) dekat Pintu I Gelora Bung Karno di depan Graha CIMB menuju halte Transjakarta. Luar biasa—nyaman, indah, dan mewah penuh gemerlap lampu warna warni. Lantainya dari kayu berkilat. Saya tak tahu pasti apakah itu kayu parket atau kayu asli. Dilengkapi pula dengan pegangan tangan dari kayu bulat di ketua sisinya dan pagar jeruji besi sehingga dijamin aman jika terpeselet, tak akan jatuh ke jalan yang tak pernah sepi dari lalu lalang kendaraan.

Saya transit di halte Dukuh Atas menuju Halte Dukuh Atas bawah di sisi gedung kembar Landmark untuk berganti bus Transjakarta jurusan Ragunan. Lantai besi sepanjang penyeberangan menuju halte “bawah” licin jika hujan. Sepanjang JPO itu di kiri-kanannya berpagar besi. Rongga paling bawah cukup lebar yang bisa membuât orang yang berperawakan kecil, khususnya anak-anak, bisa jatuh ke jalan jika terpeleset,

Keindahan dan kenyamanan penting, tetapi yang paling panting dan harus diutamakan adalah keamanan pengguna.

Maret 9, 2019 1

Senyuman di Pengujung Senja

Senja tadi, selepas menyantap mie rebus di Bentara Budaya, saya berjalan kaki menyeberangi rel kereta api menuju halte bus Transjakarta di depan stasiun kereta api Palmerah. Saya menyeberang setelah lampu lalulintas berubah merah dan semua kendaraan berhenti. Begitu rapat jarak antarkendaraan, membuat saya kesulitan mencari celah untuk melangkah. Tiba-tiba seorang lelaki memundurkan sepeda motornya, membuat saya leluasa untuk menyeberang. Saya tersenyum sebagai pengganti ucapan terima kasih. Sang pengendara sepeda motor membalas dengan senyuman pula. Sungguh senyuman yang sangat menyejukkan di tengah hiruk pikuk bunyi kendaraan dan kepulan asap.

Setelah membeli karcis di halte, saya naik ke bus Transjakarta dengan menggendong ransel. Ketika berjalan di dalam bus menuju tempat kursi yang masih kosong, ransel saya mengenai tubuh seorang lelaki separuh baya. Saya menyampaikan permohonan maaf. Penumpang separuh baya itu tersenyum. Saya pun membalas senyumannya.

Alhamdulillah, sepanjang perjalanan lancar, nyaman, dan aman. Saya tengok ke kiri dan ke kanan, sepanjang Jl. Jenderal Sudirman padat merayap.

Saya kian merasakan kenikmatan menggunakan transportasi umum.

Desember 6, 2017 3

Transportasi Umum Mengubah Perilaku

Sore tadi (4/12), saya menunggu bus Transjakarta jurusan Ragunan di halte Dukuh Atas di samping gedung Lanmark. Antrean ke jurusan Ragunan tidak panjang. Semua penumpang terangkut.

Berbeda dengan antrean ke jurusan Pulogadung di sebelahnya. Ratusan orang antre mengular dengan tertib, tak saling dorong. Tiba-tiba muncul dua remaja menyelak. Sadar keduanya salah, mereka tersipu-sipu malu, lalu berujar: “Kita keluar yuk.” Tidak ada yang meneriaki keduanya.

Sungguh, kehadiran Transjakarta telah mengubah perilaku masyarakat. Budaya antre kian melekat. Tidak seperti perilaku kendaraan pribadi yang saling salib, menggunakan bahu jalan, dan kerap melanggar marka jalan. Bunyi klakson bersahutan sangat lazim walaupun tidak pada tempatnya. Lengkingan suara dari mobil atau motor mengawal orang-orang yang merasa penting–walau lalulintas tidak macet sekalipun–memekakkan telinga.

Rakyat kebanyakan pengguna angkutan umum lebih berkeadaban. Perubahan perilaku terjadi karena fasilitas semakin memadai. Armada bus transjakarta bertambah signifikan, waktu tunggu semakin pendek, aman, nyaman, dan terjangkau. Pengguna memiliki kepastian dapat giliran terangkut dalam waktu tidak terlalu lama. Oleh karena itu mereka rela menunggu dengan tertib.

Perubahan nyata terjadi pulauntuk angkutan kereta api Jabodetabek maupun antarkota. Memesan tiket lebih mudah, tak ada lagi calo. Kepastian hadir, membuat calon penumpang rela antre dan tak saling dorong atau desak-desakan.

Pengembangan angkutan umum massal merupakan solusi jitu menghadirkan keadaban, mengurangi polusi, dan mengurangi kemacetan. Penambahan panjang jalan rasanya tidak akan pernah mampu mengimbangi pertambahan jumlah kendaraan. SUmber daya sepatutnya difokuskan untuk mengembangan angkutan umum massal.

Jakarta telah berupaya keras membangunan transportasi umum dan harus terus dilanjutkan dengan lebih massif. Kota-kota besar lainnya pun perlu sesegera mungkin membangun sistem transportasi umum massal. Jika terlambat, sungguh besar ongkos ekonomi dan ongkos sosial yang harus ditanggung kita semua.

Membangun kota sesungguhnya membangun keadaban.

Desember 4, 2017 6

Pindah Ibukota

Catatan: Pada 19 Juni 2009, pk. 16:50, saya menayangkan tulisan di Kompasiana berjudul “Pindahkan Ibukota ke Palangkaraya?” Jika membuka tulisan itu di Kompasiana, formatnya telah berubah dari yang asli, hanya satu paragraf. Saya tidak ingat lagi apakah tulisan itu masih utuh. Tulisan di sini telah diperbaiki tanpa mengubah isi. Belakangan ini gagasan pindah ibukota kembali mengemuka. Pemerintahan Jokowi selangkah lebih maju dengan mempersiapkan kajian menyeluruh pada tahun 2018.

***

Bung Karno pernah melontarkan gagasan pemindahan ibukota ke Palangkaraya. Presiden pertama kita mengunjungi Palangkaraya pada tahun 1957. Pada kunjungannya itu, ia memancangkan tonggak dari kayu ulin, mungkin sebagai perlambang komitmen itu.

Gagasan Bung Karno baru terwujud sebatas Palangkaraya sebagai ibukota propinsi Kalimantan Tengah. Pemerintahan kota Palangkaraya baru lahir pada tahun 1965. Tahun ini usianya 44 tahun.

Dalam rangka ulang tahun itulah saya diundang oleh Walikota menghadiri seminar di Palangkaraya hari Jumat ini.

Daya dukung Jakarta khususnya dan Jawa umumnya sudah sangat terbatas. Pembangunan harus lebih merata. Apatah lagi mengingat sumber kekayaan alam kebanyakan berada di luar Jawa. Pembangunan pusat-pusat kegiatan baru harus pula memerhatikan banyak aspek: kesubuan tanah, distribusi penduduk, geopolitik dan geostrategis, serta keamanan.

Kalimantan merupakan pulau yang paling aman dari kemungkinan gempa bumi. Dilihat dari luas wilayah, tampaknya Palangkaraya cukup ideal sebagai ibukota negara. Lahan kosong masih banyak. Letaknya sangat strategis.

Pemikiran untuk memindahkan ibukota ke Palangkaraya sempat kami diskusikan dengan Walikota pada kesempatan makan siang. Saya lebih banyak mendengar. Ketika sampai di penginapan, saya menerima pesan pendek dari seorang rekan yang baru saja menghadiri diskusi tentang pembangunan infrastruktur.

Sudah muncul rencana untuk membangun highway Tran-Jawa dan merevitalisasi Jakarta dan Surabaya sebagai kota metropolitan bertaraf internasional. Rekan saya tidak setuju dengan proyek ini. Katanya, lebih baik meningkatkan infrastruktur perhubungan daerah luar Jawa dan dengan Jawa. Saya sangat setuju dengan gagasan rekan saya.

Mungkin dibutuhkan langkah awal. Misalnya, memindahkan Departemen Kehutanan ke Palangkaraya.

Juli 5, 2017 0

Meningkatkan Kualitas Demokrasi

Jangan pernah lelah berikhtiar untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Jangan beringsut sejengkal pun. Modal utama yang harus terus dijaga adalah kebebasan. Tentu saja kebebasan yang tidak merampas free will orang lain. Kebebasan yang dibingkai oleh keadaban publik, yang mampu mewujudkan keadilan sosial dan harmoni sosial. Bukan kebebasan yang mengumbar kebencian dan permusuhan.

Kebebasanlah yang menjamin pendulum terus bergerak, membawanya ke tengah kala pendulum melaju kencang ke ekstrim kiri atau kanan. Kita harus menghimpun dan mengerahkan energi sosial agar pendulum bergerak dinamis berirama seperti lonceng jam, jangan sampai lonceng jam berhenti mengayun karena kehabisan batere atau ada komponen yang rusak.

Kekuatan yang memaksakan pendulum berayun ke titik ekstrim kiri atau kanan lantas berhenti di sana berkepanjangan hanya bisa terjadi kalau kita hanya berdiam diri, ketika energi kebajikan membeku.

Pemilu atau pilkada merupakan pembaruan kontrak politik, semacam pelumas untuk melancarkan gerak pendulum, ke kiri dan ke kanan tak jauh dari titik tengah keseimbangannya. Bukan statik persis di titik tengah dan berhenti bergerak dengan mematikan energi atau merusak komponen lonceng. Pemilu sejatinya membawa ke arah perbaikan dan keseimbangan politik yang lebih tinggi.

Setiap kita bebas memilih peran yang dipandang paling cocok untuk mengerek keseimbangan politik yang lebih tinggi dan lebih berkualitas. Ada yang menempuh pilihan bergabung dengan kubu salah satu calon. Ada pula yang merasa dirinya tak bakal bisa mengubah keadaan dengan cara tidak mendatangi bilik suara atau golput.

Pada pilkada Jakarta 2012, saya memilih ikut berlaga sebagai salah satu calon gubernur lewat jalur non-partai atau independen. Bukan karena saya anti partai politik, melainkan sebagai pengimbang kekuatan partai politik menuju keseimbangan politik yang lebih tinggi dan berkualitas: semacam peran checks and balances terhadap partai politik. Tim kami menempuh cara-cara baru dalam kampanye, antara lain dengan keterbukaan, crowd funding, dan menawarkan program yang terukur dan dapat diterapkan, terutama lewat media sosial. Kami mengutamakan tata sosial ketimbang tata ruang, mendengarkan langsung asa masyarakat yang orisinil dengan bermalam di rumah warga, mendengarkan masukan dari para ahli, dan metode-metode baru lainnya yang belum pernah ditempuh sebelumnya. Dua hari setelah pilkada, tim kami menyerahkan laporan keuangan dan alhamdulillah dinilai baik (bahkan kalau tak salah yang terbaik).

Semangat independen terus kami kumandangkan. Karena itu pula, pada pilkada serentak lalu, saya hanya sekali terlibat langsung dan ikut berkampanye untuk calon independen pada pilkada di Tapanuli Tengah.

Saya sama sekali tidak menjadi anggota tim pemenangan calon mana pun di tempat lain, termasuk di Jakarta. Namun, saya terbuka dan dengan suka cita berbagi pengalaman dan pandangan dengan tim pemenangan mana pun, mendorong mereka ikut aktif mewujudkan keseimbangan politik yang lebih tinggi dan berkualitas, bagi kemajuan negeri dan cita-cita keadilan sosial. Bahkan kritik pedas sekalipun saya sampaikan kepada mereka, dengan harapan mereka semua kembali ke jalur persaingan gagasan dengan cara-cara yang sehat.

Semoga yang terbaiklah yang bakal memimpin Jakarta dan melayani warganya.

April 17, 2017 9

Nasib Lapisan Terbawah Belum Kunjung Terangkat

Hampir dua pertiga penduduk miskin yang berjumlah 27,76 juta jiwa pada September 2016 berada di pedesaan. Mayoritas penduduk miskin di pedesaan bertumpu pada sektor pertanian. Sekalipun demikian, peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan di pedesaan jauh lebih besar daripada komoditas bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Harga bahan makanan yang lebih bergejolak sangat menekan penduduk miskin. Cukup banyak petani yang merupakan kon sumen neto pangan, termasuk beras. Artinya beras yang mereka produksi lebih kecil ketimbang yang mereka konsumsi.

Ketika musim panen, apalagi panen serentak atau panen raya, harga jautuh; sebaliknya ketika paceklik dan mereka harus membeli beras, harganya melambung. Meskipun pemerintah berkomintmen membeli berapa pun hasil produksi sejumlah komoditas pertanian, nasib petani tak banyak tertolong.

Kenaikan harga beras di tingkat eceran naik lebih cepat dibandingkan peningkatan harga gabah kering di tingkat petani. Sebaliknya, jika harga merosot, harga gabah kering di tingkat petani melorot lebih tajam ketimbang penurunan harga di tingkat konsumen.

Pembenahan mata rantai distribusi harus menjadi perhatian utama untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Penurunan kemiskinan di pedesaan kian sulit jika nilai tukar petani tidak kunjung membaik. Sejak Oktober 2014 nilai tukar petani menunjukkan kecenderungan menurun.

Kemerosotan lebih tajam untuk nilai tukar pangan, terutama sejak Maret-April 2016, lalu relatif stabil selama kurun waktu Mei 2016 sampai Januari 2017. Pada Februari 2017 kembali merosot tajam.

Nasib pekerja bebas di sektor pertanian juga tak membaik. Upah riil mereka sejak November 2014 justru turun sebesar 3,49 persen. Setiap tahun upah riil butuh tani mengalami penurunan.

Walaupun juga menurun, upah riil pekerja informal di perkotaan–yang diwakili oleh upah buruh bangunan–sempat naik tipis pada tahun pertama pemerintahan Jokowi. Namun setelah itu berbalik turun. Sejak pemerintahan Jokowi hingga Februari 2017, upah riil buruh bangunan turun 1,68 persen.

Tekanan lebihj berat di sektor pertanian bioleh jadi memperbesar urbanisasi. Namun, karena tingkat pendidikan yang rendah dan tidak memiliki keterampilan, mereka menyemut di sektor informal, antara lain sebagai buruh bangunan. Kondisi kelebihan pasokan tenaga kerja itulah yang mungkin membuat upah riil buruh bangunan juga ikut tertekan.

Pebenahan sektor pertanian juga sudah barang tentu sangat membantu untuk memperkecil ketimangan. Selain itu turut pula membantu mengurangi tekanan urbanisasi sehingga tidak memperparah daya serap perkotaan.

Untuk meningkatkan jam kerja efektif petani, industrialisasi di pedesaan merupakan keniscayaan. Industrialisasi dengan penerapan teknologi tepat guna.

Maret 15, 2017 4

Mengunjungi Proyek MRT Jakarta

Pagi tadi (16/2/2017) saya berkesempatan mengunjungi proyek MRT Jakarta. Masuk dari stasiun Bundaran Hotel Indonesia.

Dalam hitungan jengkal, terowongan akan tersambung dari kedua arah, bertemu di stasiun Setiabudi.

Jika tidak ada aral melintang, proyek MRT tahap pertama (Lebak Bulus – Bundaran HI) akan selesai dan mulai beroperasi pada Maret 2019.

MRT dapat mengangkut sekitar 400.000 penumpang setiap hari dengan frekuensi setiap 5 menit. Beroperasi dari pk.05:00 hingga pukul 24:00. Satu rangkaian terdiri dari enam kereta.

Bagi yang hendak berkunjung, silakan menghubungi PT MRT Jakarta, Wisma Nusantara, lt.21. Waktu kunjungan setiap hari Kamis.

Februari 16, 2017 1

Asing boleh Memiliki Properti, Mengapa Tidak?

Judul tulisan ini kerap menimbulkan reaksi serta merta: jual tanah air, propaganda neolib. Padahal selama ini sudah marak praktek menjual tanah dan air kepada asing. Kita mengekspor bebatuan, logam, mineral, dan pasir. Perusahaan asing mengomersialisasikan air dalam bentuk produk air kemasan. Produk-produk itu dijual ke luar negeri. Kekayaan alam kita itu terbang ke luar, bekasnya adalah bukit yang terpangkas, lubang-lubang besar menyerupai danau kering, dan ketimpangan pendapatan yang melebar.

Padahal, kalau asing boleh memiliki properti dalam bentuk apartemen, bukan landed house, tidak ada tanah yang hilang. Asing tidak bisa menerbangkan apartemennya yang tak mendarat di bumi itu ke luar negeri kalau terjadi gejolak di Indonesia. Tidak akan terjadi pelarian modal (capital flight).

Sebetulnya kita tak menjual tanah ke asing. Yang kita jual adalah ruang “udara”. Dalam satu komplek apartemen, jumlah yang dimiliki asing dibatasi, katakanlah 45 persen. Selebihnya hanya boleh dimiliki warganegara Indonesia.

Akan terjadi bubble properti?

Harga properti akan melambung, harga tanah menggila. Akibatnya rakyat makin sulit memenuhi kebutuhan tempat berteduh. Kota-kota besar hanya dihuni orang kaya.

Hujah itu dengan mudah terpatahkan. Bubble properti seperti di Amerika Serikat yang menjadi pemicu krisis finansial global tahun 2008 tidak akan terjadi di Indonesia. Di sini tidak ada produk financial derivatives sejenis subprime mortgage. Pembeli properti di Indonesia paling banter memanfaatkan kredit pemilikan rumah (KPR) dan bank pemberi pinjaman tidak menganakpinakkan KPR menjadi produk finansial turunan. Jadi, KPR sepenuhnya ditopang oleh aset nyata (berwujud). Transaksi kredit itu jelas ada underlying asset-nya.

Sangat boleh jadi harga properti akan naik, tetapi sebatas properti yang boleh dimiliki oleh asing. Lagi pula, asing hanya kita bolehkan memiliki apartemen yang tergolong mewah. Jadi ada dua pasar properti yang cukup terpisahkan. Harga tanah dan properti lainnya boleh jadi naik sedikit yang merupakan kenaikan alamiah. Pemerintah pusat dan daerah memiliki instrumen untuk mengendalikan harga.

Caranya, pajak untuk properti yang dibeli asing dikenakan pajak lebih tinggi. Dana pajak itu bisa digunakan untuk membeli tanah di sepanjang jalur transportasi public/massal, terutama kereta api, dan di sekitar kawasan industri. Di atas tanah itu dibangun apartemen atau rumah susun yang terjangkau oleh para pekerja. Dengan tinggal di kawasan itu, ongkos transportasi masyarakat turun. Populasi sepeda motor turun drastis dan penggunaan mobil pribadi berkurang.

Jadi, membuka pemilikan properti oleh asing sekaligus sebagai bagian terintegrasi dari penataan kota. membangun kota yang berkeadaban tanpa membebani APBN atau APBD. Tanpa harus berutang.

Kontradiksi

Sekarang asing boleh membeli saham perusahaan properti milik warganegara Indonesia yang menguasai ribuan apartemen. Pemilik saham bisa menjual sahamnya kapan saja sesuka mereka. Pagi hari beli, siangnya dijual kembali. Kalau terjadi sedikit gejolak internal atau eksternal, serta merta mereka bisa melepas saham perusahaan properti milik warganegara Indonesia. Maka dengan mudah tejadi capital flight yang membuat indeks harga saham melorot dan nilai tukar rupiah lunglai.

Kalau asing boleh beli properti, maka jika terjadi gejolak mereka tidak bisa menggendong properti itu untuk diamankan ke luar negeri menggunakan pesawat dari bandara Soekarno-Hatta. Properti itu akan langgeng di Indonesia.

Apa yang Bakal Terjadi?

Katakanlah dalam lima tahun asing membeli 500.000 unit properti seharga rata-rata Rp 5 miliar per unit. Maka akan masuk dana segar senilai 192 miliar dollar AS (kurs Rp 13.000 per dollar AS). Cadangan devisa kita per 30 Juni 2015 hanya 108 miliar dollar AS.

Tidak seperti Singapura yang segala kebutuhan membangun apartemennya diimpor, kita menggunakan batu bata, semen, pasir, batu, cat, dan banyak lagi produk dalam negeri. Segala kebutuhan interior bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri, mulai dari beragam barang elektronik hingga pengisi kamar mandi, dari furnitur hingga tanaman. Ratusan ribu pekerja tertampung, dari tukang bangunan sampai satpam. Sungguh sangat besar multiplier effect-nya.

Tidak berlebihan untuk menyimpulkan sektor properti bakal amat bergairah, berpotensi membangkitkan perekonomian nasional.

Ditambah dengan memajukan industrialisasi dan memperkokoh sektor pertanian, niscaya perekonomian kita bakal melesat.

Juli 16, 2015 5

Yang Tercecer dari Pasar Tanah Abang

Sebelum penataan pasar Tanah Abang, di Blok G ada rumah potong hewan (RPH). Tidak pantas memang ada RPH di situ. Oleh karena itu RPH direlokasi. Sayangnya lokasi baru masih di sekitar Tanah Abang yang merupakan pemukiman padat dan pusat bisnis. Lokasi baru itu di jalan Sabeni, Gang Kubur. Di situ ada pasar kambing. padahal Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2007 melarang RPH berada dekat pemukiman penduduk. Semoga lokasi ini bersifat sementara sebelum ditetapkan yang permanen.

Relokasi RPH sebaiknya merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya penataan Jakarta menuju Jakarta Baru. Jakarta tidak pantas mempertahankan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah rendah dan tidak ramah lingkungan. Momentum relokasi RPH patut dijadikan sebagai bagian dari transformasi ekonomi Jakarta dan meningkatkan taraf hidup para pengusaha dan pekerja yang berkecimpung di dalamnya.

Pemotongan hewan cukup bermodalkan pisau. Siapa pun bisa melakukannya, tak perlu sekolah dan kursus ketrampilan. Karena sifatnya demikian, sudah hampir pasti tukang jagal dan para pembantunya menerima upah rendah. Karena upah rendah, mereka tak sanggup memiliki rumah atau mengontrak rumah yang layak. Perkampungan mereka jadi kumuh.

Nasib mereka selayaknya ditingkatkan menjadi pekerja formal. Pengusaha yang bergelut dalam RPH bisa naik kelas, misalnya mengolah daging dan bagian-bagian lainnya dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Saya membayangkan RPH direlokasi ke luar kota. Lokasi baru tak sekedar RPH, melainkan kawasan pengolahan daging terintegrasi. Di situ ada pengolahan kulit untuk industri sepatu, tas, bahkan kerupuk kulit; pengolahan isi perut untuk pakan ternak; serta proses pemisahan daging untuk rendang, steak, bakso, dan sosis. Ada pula industri dendeng, kerajinan dari tanduk hewan ternak, industri jaket kulit, dan banyak lagi.

Di kawasan pengolahan terpadu ini ada industri besar dan kecil, berdampingan dan saling bersinergi.

Di sekitar kawasan akan berkembang pusat kegiatan ekonomi baru. Karena harga tanah masih relatif murah, pemerintah DKI Jakarta bekerja sama dengan perusahaan daerah yang mengelola RPH (PD Dharma Jaya) dan pemerintah daerah tempatan membantu pembangunan prasarana. PT Jamsostek dan Bank DKI bisa membantu penyediaan dana untuk pembangunan perumahan layak huni bagi para pekerja yang sebelumnya tinggal di pemukimam padat yang tak layak huni. Pemda tempatan dan pemerintah pusat membantu penyediaan sarana pendidikan dan transportasi umum. Para pekerja cukup naik sepeda atau berjalan kaki dari pemukiman ke tempat bekerja.

Rasanya kalau demikian tak ada masalah serius lagi bagi pengusaha dan pekerja yang direlokasi dari RPH di tengah kota. Insentif untuk pindah sangat menggiurkan. Jakarta lebih rapi dan bersih. Industri berkembang. Pengusaha naik kelas dan pekerja makin sejahtera. Pemda tempatan niscaya dengan senang hati menerima kehadiran kawasan terintegrasi ini. Semua senang.

Daging yang masuk Jakarta sudah bersih. Di pasar rakyat tersedia alat penyimpanan daging dengan pengatur suhu.

Bagi yang masih ingin membeli daging segar bugar dipersilakan mendatangi kawasan baru yang nyaman dikunjungi.

Inilah salah satu contoh kecil cara membangun Jakarta yang bermartabat lewat konsep berbagi kemakmuran dengan daerah sekitar.

September 19, 2013 1