Mafia Migas


Mafia Migas, sempat ramai dibicarakan di tahun 2014 lalu. Laporan dari Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Nasional yang diketuai Faisal Basri sempat mencengangkan khalayak ramai. Laporan ini menguak kerja para mafia migas yang bekerja di Petral, anak perusahaan Pertamina. Berkat laporan ini pula, Petral akhirnya dibubarkan. Empat tahun berlalu, KPK baru saja mengumumkan satu tersangka pada pertengahan September 2019. Apa yang sebenarnya dimuat dalam laporan itu hingga memakan waktu 4 tahun bagi KPK untuk menentukan tersangkanya? Apakah para mafia migas ini sudah merugikan negara? Simak penjelasan lengkap Faisal Basri terkait hal ini pada Rayestu! Selain itu, Asumsi Bersuara juga membahas kondisi perekonomian Indonesia dari kacamata sang ekonom senior.

Potensi Cadangan Migas Kita Cukup Besar: Perlu Perubahan Paradigma


wikipedia.org

Dengan luas wilayah 7,8 juta km2 yang terdiri dari 2,01 juta km2 daratan, 3,25 juta km2 lautan, dan 2,55 juta km2 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan untaian 17.499 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.

Indonesia tarletak di gugusan cincin api (ring of fire) Pasifik dengan 68 gunung api aktif. Konsekuensinya, kita rawan gempa bumi. Namun, Indonesia dikaruniai potensi sumber daya alam, termasuk energi, yang relatif melimpah, sehingga cukup beralasan mengatakan Indonesia berada di gugusan cincin energi (ring of energy).

Cadangan Terus Menipis

Sayangnya, cadangan sumber daya alam tak terbarukan kian hari semakin tergerus. Yang kita kuras dari perut bumi jauh melebihi cadangan baru yang kita temukan. Kita lupa bahwa kekayaan alam itu juga hak generasi mendatang.

Cadangan minyak terbukti kini tinggal 3,2 miliar barrel. Padahal pada tahun 1980 masih 11,6 miliar barrel.

Denga

Dengan tingkat daya keruk sekarang dan jika tidak ditemukan cadangan baru, maka dalam waktu 9,2 tahun ke depan, sumur-sumur minyak kita akan kering.

Tengoklah negara-negara tetangga yang cadangannya lebih besar dan lebih stabil. Sementara itu, cadangan minyak Indonesia terus turun.

Betapa besar dahaga mengonsumsi minyak. Emas hitam dinilai rendah, seolah kita berkemelimpahan minyak. Akibatnya, status sebagai pengekspor neto minyak berbalik menjadi negara pengimpor neto minyak, dengan kesenjangan kian melebar.

Minyak yang relatif mahal kita beli, sedangkan gas yang relatif murah sebagian besar kita jual. Demikian juga dengan batu bara.

Minyak, gas, dan batu bara lebih kita perlakukan sebagai komoditi, sumber penerimaan negara, sumber penerimaan devisa, dan obyek pemburuan rente.

Cadangan gas terbukti Indonesia tidak tergolong melimpah, hanya 102,9 TCF, hanya 1,4 persen dari cadangan dunia.

Memang R/P ratio gas yang 34,9 lebih tinggi dari R/P minyak. Namun jika pemanfaatannya di dalam negeri relatif sangat minim, berarti kita abai mengelola sumber gas dengan bijak.

Jika hanya business as usual, begini kira-kira gambaran migas kita pada 2050.

Untuk batu bara, penjelasannya bisa dilihat di sini.

Tak terbilang pula potensi panas bumi yang terkandung di gugusan ring of energy kita.

Mengingat Indonesia berada di gugusan ring of energy, maka tantangan ke depan adalah bagaimana menggalakkan eksplorasi dengan teknologi baru dan kerangka pikir dengan no box, bukan sekedar out of the box.

Kedua, mengubah paradigma dari energi sebagai komoditi, sumber penerimaan negara dan devisa, dan ajang pemburuan rente, menjadi energi sebagai tulang punggung perekonomian, pembangunan nasional dan daerah, pengakselerasi industrialisasi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kita tunggu apa tawaran kedua pasangan capres-cawapres pada debat kedua, 17 Februari mendatang.

[Dimutakhirkan pada 12 Februari, pk.15:23]

Mewaspadai Ancaman Minyak dan BBM


gascomingfromgreenpump
wisegeek.org

Harga BBM bersubsidi anteng tidak pernah naik atau turun lagi. Karena harga minyak di pasar internasional merangkak naik, mustahil harga BBM turun. Pemerintah telah mengumumkan tidak akan ada kenaikan harga BBM bersubsidi sampai 2018.

Kebijakan baru yang muncul adalah satu harga BBM bersubsidi untuk seluruh Indonesia. Pemerintah tidak mau menanggung kerugian kebijakan satu harga itu. Semuanya dibebankan kepada Pertamina. Pemerintah pun sudah wanti-wanti akan membebankan ongkos akibat tidak menaikkan harga BBM.  Jadi, kebijakan-kebijakan harga BBM terbaru seolah-olah tidak menambah beban APBN. Kenyataannya tentu saja tidak demikian.

Akibat segala beban ditumpahkan kepada Pertamina, maka laba Pertamina terkikis. Akibatnya setoran keuntungan Pertamina kepada Pemerintah (APBN) berkurang. Jadi, secara tidak langsung ada dampak terhadap APBN.

Jika Pemerintah ngotot target setoran laba Pertamina ke APBN tidak turun, maka Pertamina akan mencari jalan lain. Misalnya, menaikkan harga Pertamax dan Pertalite yang tidak diatur pemerintah serta secara sengaja mengurangi pasokan bensin Premium dan solar ke pompa bensin. Sudah semakin banyak pompa bensin yang tidak menyediakan bensin Premium. Ujung-ujungnya yang dirugikan ya rakyat juga.

Praktek seperti itu tidak sehat. Beberapa pos APBN tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Disiplin fiskal dikorbankan atau akrobat fiskal kembali muncul.

Sementara itu, harga minyak mentah bergerak naik. Selama Januari-Juli 2017, menyebabkan nilai impor BBM melonjak 51 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Karena Indonesia sudah mengalami defisit minyak mentah juga, maka defisit minyak keseluruhan (minyak mentah dan BBM) juga naik tajam, dari 5,7 miliar dollar AS pada Januari-Juli 2016 menjadi 8,1 miliar dollar AS pada Januari-Juli 2017. Defisit minyak sepanjang tahun 2017 berpotensi lebih tinggi dari tahun lalu yang mencapai 14,4 miliar dollar AS.

Dampak dari tekanan impor minyak adalah penurunan surplus perdagangan luar negeri yang selanjutnya berpotensi meningkatkan defisit akun lancar atau akun semasa (current account).

Bakal muncul kembali praktek penyelundupan BBM, terutama solar, jika disparitas harga di dalam negeri dan di luar negeri melebar.

Laju inflasi memang terbantu turun. Tetapi, penurunan itu semu adanya. Ditambah lagi dengan praktek “injak kaki” pemerintah dengan cara menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk beberapa komoditas pangan.

Buat apa semua ini kalau yang dihasilkan hanya perbaikan semu belaka.

oil-deficit

Perubahan Paradigma Pengelolaan Migas


Catatan: Hari ini, Senin, 27 Februari 2017, saya diundang oleh Universitas Tanumanagara untuk membahas RUU Migas. Sudah cukup lama RUU Migas dipersiapkan. Bahan yang saya persiapkan sekedar sebagai masukan untuk memperkaya pembahasan materi RUU Migas. Semoga bermanfaat.

***

m-1
m2
m3
m4
m5
m6
m7
m8
m9
m10
m11
m12
m13
renew
m14
m15
m16
m17
m18
m19
m20
m21
m22
aramco
m23
m24
m25
m26
m27
m29
m30
m31
m32

[Dimutakhirkan pada 27 Februari 2017, pk. 06:30]

Sekilas Info: Indonesia Sudah 4 Tahun Mengalami Defisit Minyak Mentah


oil


Tak terasa sudah empat tahun kita mengalami defisit perdagangan minyak mentah (crude oil). Ada pun defisit bahan bakar minyak (BBM) atau oil products sudah berlangsung sejak tahun 1997.

Kemerosotan harga minyak tahun 2015 amat menolong perbaikan defisit minyak, dari 27 miliar dollar AS tahun 2014 menjadi 14,4 miliar dollar AS tahun 2015 dan turun lagi menjadi 11 miliar dollar AS tahun 2016.

oil

Memasuki tahun 2017 harga minyak merangkak naik. Bank Dunia memerkirakan harga minyak rata-rata tahun ini naik 28,5 persen dibandingkan  tahun lalu. Akibatnya, defisit minyak Indonesia diperkirakan bakal naik pula. Dampak lainnya yang perlu diantisipasi adalah kenaikan harga BBM yang berdampak terhadap peningkatan laju inflasi.

oil-price

Ada baiknya pemerintah mendorong Pertamina lebih fokus meningkatkan usaha di hulu untuk menggenjot produksi minyak mentah, agar setidaknya penurunan produksi minyak nasional bisa ditekan.

Kisruh Pertamina Berakar di Kementerian BUMN


Menjelang akhir tahun lalu, saya makan malam dengan Dr. Dwi Soetjipto, Direktur Utama Pertamina yang hari ini diberhentikan,  ditemani oleh Prof. Mukhtasor, guru besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Pada kesempatan itu saya curhat kepada Pak Dwi tentang perasaan ketersendirian saya menyuarakan persoalan migas nasional, termasuk mafia migas dan konsep holding migas. Pak Dwi serta merta berujar: “Saya juga merasa lonely di Pertamina.”

Pak Dwi menunjukkan satu pesan singkat (SMS) di telepon genggamnya yang menunjukkan “arogansi” salah satu direksi. Pertemuan kami mlam itu terjadoi setelah perubahan struktur organisasi Pertamina yang menambahkan posisi wakil direktur utama.

Usulan perubahan struktur organisasi disampaikan oleh dewan komisaris kepada Menteri BUMN. Pak Dwi sempat bertanya perihal struktur baru kepada Komisaris Utama Pertamina, Dr. Tanri Abeng. Menurut Pa Dwi, Pak Tanri mengatakan bahwa konsep struktur oragnisasi yang baru disiapkan oleh Kantor Kementerian BUMN, Pak Tanri tinggal menandatangani. Ketika konsep itu disampaikan ke Kwmenterian BUMN, Pak Dwi sedang di luar negeri.

Pak Dwi juga menyampaikan salah satu keganjilan dalam AD/ART Pertamina yang baru, yaitu tentang kewenangan yang dimiliki Wakil Direktur Utama (bukan Direktur Utama) menunjuk pemegang komando tertinggi Pertamina tatkala Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama berhalangan.

Pemerintah telah menunjuk Plt. Direktur Utama Pertamina. Kita tunggu saja dalam waktu 30 hari apakah Pemerintah hanya akan menunjuk Direktur Utama baru atau sekaligus dengan Wakil Direktur Utama. Kalau opsi pertama yang ditempuh, cukup masuk akal  dugaan kalau penunjukan Wakil Direktur Utama dengan kewenangan istimewanya beberapa bulan lalu untuk membuka potensi konflik yang akhirnya menjadi alasan pencopotan Pak Dwi.

Jawaban atas Pemberitaan Detikcom tentang Bisnis Gas


Tulisan saya Lezatnya Berburu Rente Bisnis Gas antara lain ditanggapi oleh Sabrun Jamil, Ketua Indonesia Natural Gas Trader Associate (INGTA), asosiasi yang menaungi para trader. Lihat Dituding Jadi Penyebab Harga Gas di RI Mahal, Ini Jawaban Trader.

Alhamdulillah, pengakuannya membuat liku-liku bisnis gas semakin terang benderang. Memang, tidak semua trader sekedar calo yang semata-mata menjual gas tanpa membangun pipa, dan sebatas menjual kembali ke trader lain. Saya berharap semua pihak yang memiliki data terinci mau mengungkapkannya agar khalayak tahu mana trader profesional dan mana yang cuma sekedar calo. Mana trader yang hanya menikmati rente karena dekat dengan kekuasaan atau betul-betul ada di dalam lingkaran kekuasaan dan mana yang profesional, bermodal, dan menghadapi risiko bisnis.

Jangan seperti menteri BUMN yang asal bunyi dan justru memanfaatkan kerumitan bis nis gas sebagai pembenaran untuk membentuk holding BUMN migas. Lihat Industri ‘Menjerit’ Gas Mahal, Rini: Itu Pentingnya PGN Jadi Anak Usaha Pertamina

Sepak terjang calo dirasakan pula oleh kalangan industri tekstil. Lihat Harga Gas Mahal, Pengusaha Tekstil: Kami Beli dari Calo.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) pun mengakui bahwa mahalnya harga gas di Indonesia karena banyak yang main sehingga memperpanjang mata rantai. Lihat juga Harga Gas di Indonesia Mahal, Siapa Biang Keladinya?.

Permen ESDM N0.19/2009 menimbulkan beberapa persoalan seperti: (1) penerapan niaga tanpa fasilitas; (2) penerapan open access dan unbundling langsung sampai legal unbundling.

Dalam kondisi infrastruktur yang amat minim, kedua skema itu terbukti berdampak negatif seperti: (1) infrastruktur praktis tidak bertambah.Sekitar 80 trader hanya berkontribusi membangun pipa sekitar 400-an km. Bisa dipahami, buat apa buang uang membangun infrastruktur yang berisiko kalau menjadi trader lebih enak, risiko rendah, dan labanya lumayan besar. (2) Penjualan berjenjang menimbulkan mata-rantai pasokan yang panjang sehingga inefisien dan harga mahal.

Alokasi gas bukannya digunakan untuk pengembangan infrastruktur, melainkan ke trader yang menyasar ke pipa yang sudah ada. Jadi, infrastruktur pipa tidak mengalami peningkatan berarti, tidak merambah ke kawasan baru.

Regulasi model itu nyata-nyata bermasalah. Syukurlah pemerintah sudah menyadari dan semoga akan segera merevisinya.

Lezatnya Berburu Rente Bisnis Gas


Kementerian Perindustrian mengklaim harga gas di Indonesia sangat mahal dibandingkan dengan di negara-negara tetangga. Sebaliknya, SKK Migas memandang harga gas di dalam negeri tergolong murah. Setiap pihak punya pandangan masing-masing dan cenderung tidak memiliki pemahaman mendalam.

Bertahun-tahun pemerintah tidak berhasil menuntaskan persoalan harga gas “mahal”. Tak kunjung selesai juga walaupun sudah keluar Perpres No.40/2016 pada Mei 2016. Bukannya menyelesaikan masalah, malahan Perpres itu menimbulkan banyak masalah baru. Perpres menetapkan penurunan harga gas yang berlaku surut sejak Januari 2016. Bisa dibayangkan kerumitan penyesuaian harga yang berlaku surut itu.

Bertahun-tahun praktek bisnis gas tidak sehat tanpa penyelesaian yang menohok ke akar masalah. Salah satu akar masalah utama adalah bisnis gas dijadikan bancakan oleh para pemburu rente.

Di  Laporan Tahunan 2014 tertera Pertagas hanya menjual langsung gas kepada dua pengguna akhir, yaitu PT Pupuk Sriwijaya (Persero) dan pabrik keramik PT Arwana AK. Selebihnya dijual kepada 19 trader.

Contoh gamblang yang membuat harga gas sangat mahal adalah yang dialami oleh pengguna akhir PT Torabika. Gas yang dibeli oleh PT Torabika berasal dari sumber gas Bekasi. Trader pertama yang mendapatkannya adalah PT Odira. Pemasok pertama ini menjual kepada trader PT Mutiara Energi dengan harga USD9.00/MMBtu.

Selanjutnya, PT Mutiara Energi memindahtangankan gas ke PT Berkah Usaha Energi seharga USD11,75/MMBtu dengan menggunakan pipa open access 24″ milik Pertagas dengan toll fee sebesar USD0,22/MMBtu. Dengan demikian PT Mutiara Energi memperoleh margin USD2,53/MMBtu tanpa bersusah payah membangun infrastruktur pipa.

PT Berkah Usaha Energi membangun pipa 12″ sepanjang 950 meter untuk menyalurkan gas kepada trader berikutnya, yaitu PT Gazcom Energi dengan harga USD12,25/MMBtu. Berarti PT Berkah Usaha Energi memperoleh margin USD0,5/MMBtu dengan hanya membangun pipa tak sampai 1 (satu) km.

Dengan membangun pipa 6″ sepanjang hanya 182 meter, PT Gazcom menjual gas miliknya kepada pembeli akhir PT Torabika dengan harga USD14,50/MMBtu. Pipa sependek itu menghasilkan margin USD2,25/MMBtu.

Walhasil, harga dari trader pertama sampai ke pembeli akhir terkerek dari USD9,00/MMBtu menjadi USD 14,50 atau menggelembung sebesar USD5,5/MMBtu. Angka itu belum memperhitungkan harga beli yang harus dibayar oleh trader pertama.

trader
Sumber: BPH Migas

Selengkapnya, para trader yang menjadi mitra Pertagas sebagaimana tertera dalam Laporan Tahunan 2014 adalah:

  1. PT Bayu Buana Gemilang
  2. PT Java Gas Indonesia
  3. PT Sadikung Niagamas Raya
  4. PT Surya Cipta Internusa
  5. PT Walinusa Energi
  6. PT Alamigas Mega Energy
  7. PT Dharma Pratama Sejati
  8. PT IGAS
  9. PT Trigas (CNG)
  10. PT Ananta Virya (CNG)
  11. PT Sentra Prima Services (CNG)
  12. PT Patria Migas
  13. PT IEV Gas
  14. PT Raja Rafa Samudra
  15. PT Indonesia Pelita Pratama
  16. PT Berkah Mirza Insani
  17. PT Bayu Buana Gemilang
  18. PT Mutiara Energi
  19. PT Jabar Energi

Masih ada lebih dari 50 trader lainnya yang berburu rente di bisnis gas. Pada umumnya perusahaan dagang yang kebanyakan sekedar calo itu dimiliki oleh figur yang dekat dengan kekuasaan serta para pensiunan pejabat. Saya memiliki daftar komisaris dan direksi perusahaan trader itu.

Tulisan ini baru sekelumit dari bisnis gas yang penuh dengan pemburuan rente. Alangkah baiknya pemerintah menertibkan praktek bisnis gas yang amat tidak sehat sebelum mendirikan holding migas. Kalau dipaksakan, sangat boleh jadi praktek pemburuan rente bakal melebar dan membesar. Perusahaan yang betul-betul sehat akan terseret menjadi obyek bancakan baru.

Manuver Berbahaya Menteri BUMN


Presiden Joko Widodo telah menyetujui pembentukan enam holding (induk ) badan usaha milik negara (BUMN). Lihat Enam Perusahaan Induk Perkuat BUMN dan Tok! Jokowi Setujui Pembentukan 6 Holding BUMN.

Ada baiknya Presiden tidak segera menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang penggabungan itu. Banyak persoalan mendasar yang belum ditangani oleh Kementerian BUMN. Pembentukan induk BUMN jangan terkesan sebatas aksi korporasi untuk penambahan modal BUMN induk dan peningkatan kapasitas pendanaan atau bisa berutang lebih banyak.

Sebelum melakukan penggabungan atau penciutan jumlah BUMN, sepatutnya pemerintah melakukan pemetaan terlebih dahulu. Yang nyata-nyata sakit, apalagi sakit parah, dan tidak memberikan maslahat besar bagi masyarakat dan perekonomian atau yang eksternalitasnya rendah, langsung saja lakukan proses likuidasi.

Tertibkan pula anak, cucu, dan cicit BUMN yang banyak disalahgunakan sehingga menimbulkan penyelewengan, penggelapan, dan persaingan usaha tidak sehat.

Pertajam misi BUMN. Yang mulai melenceng segera diluruskan.

Agaknya tidak pantas di tengah pemerintah gencar membangun infrastruktur, beberapa BUMN konstruksi (“karya”) justru membangun hotel yang eksternalitasnya sangat rendah dan swasta sangat mampu melakukannya. Kalau pun hendak dipaksakan, bukankah pemerintah sudah memiliki Inna Hotel Group? Lebih ironis lagi, beberapa BUMN konstruksi itu menerima penyertaan modal negara (PMN) dengan tujuan lebih gencar mengembangkan infrastruktur. Masih banyak lagi BUMN yang perlu dibenahi.

bumn-matriks

Setelah itu, kita memiliki gambaran tentang apa yang harus dilakukan untuk setiap kelompok BUMN yang memiliki karakteristik berbeda. Tidak ada satu obat mujarab untuk semua BUMN. BUMN yang sudah sangat sehat dan nyata-nyata memiliki eksternalitas tinggi jangan diutik-utik atau malahan dicaplok oleh BUMN yang kurang sehat. Jangan sampai pula anak perusahaan BUMN yang berstatus swasta (bukan PT persero) mengambil  alih BUMN yang berstatus PT persero dan sudah masuk bursa (go public).

Para pembantu Presiden jangan lagi menyodorkan konsep yang belum matang. Preseden seperti itu bertambah banyak. Misalnya dalam kasus induk BUMN minyak dan gas (migas).

Berawal dari keprihatinan Presiden atas harga gas di dalam negeri yang relatif  mahal, terutama gas untuk industri. Lantas Presiden memerintahkan agar Pertagas, anak perusahaan Pertamina, diambil alih oleh  PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Berbulan-bulan belum menampakkan perkembangan berarti, Presiden mengingatkan pembantunya untuk mempercepat pengambilalihan. Selanjutnya kedua belah pihak (Peertamina dan PGN) melakukan perundingan. Sampai awal November 2015 skema ini masih hidup dan tercantum dalam Roadmap Sektor Energi Kementerian BUMN.

roadmap
Sumber: “Roadmap Sektor Energy,” bahan presentasi Edwin H. Abdullah, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kemeterian BUMN, 5 November 2015.

Tiba-tiba Kementerian BUMN memunculkan skema induk BUMN energi yang tak lama kemudian berubah menjadi induk BUMN migas. Lihat PGN-Pertagas Akan Dilebur Jadi Anak Usaha Pertamina dan Perusahaan Lebih Efisien. Setelah Deputi Menteri BUMN yang membawahi BUMN energi diangkat menjadi wakil komisaris utama Pertamina pada 29 Maret 2016, roadmap yang pernah ia presentasikan pun tidak lagi jadi acuan.

Di dalam rancangan Peraturan Pemerintah (PP) yang penulis peroleh, isinya tak lebih sekedar aksi korporasi. Rancangan PP berjudul PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTAMINA.

Inbreng atau investasi pemerintah dilakukan dengan mengalihkan saham pemerintah di PGN ke PT Pertamina. Cara inbreng dalam bentuk saham tidak lazim. Biasanya inbreng dalam bentuk aset, sumber daya manusia, dan uang tunai.

Dengan aksi korporasi itu, PGN tidak lagi berstatus BUMN, melainkan swasta murni yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Salah satu alasan yang diajukan Kementerian BUMN dalam pembentukan induk BUMN migas adalah agar terdapat sinergi usaha yang lebih baik antar perusahaan. Kalau yang dituju adalah Pertamina pada tahap selanjutnya menggabungkan atau melebur Pertagas (anak perusahaan Pertamina) dan PGN menjadi perusahaan baru berstatus swasta murni, mengapa tidak menempuh opsi awal saja, yaitu PGN mengambil alih Pertagas.

Mengelola BUMN tidak semestinya melulu dengan pendekatan korporasi. Ingat, kehadiran BUMN mengemban misi khusus. Pendiri Republik dengan jernih mengamanatkan pembentukan PGN sebagaimana termaktub dalam PP Nomor 19 Tahun 1965. Misi serupa termaktub pula dalam PP Nomor 37 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Alasan kehadiran BUMN induk agar kapasitas berutang lebih besar bukan merupakan insentif positif untuk mendorong manajemen secara sungguh-sungguh membenahi perusahaan. Doronglah BUMN mencari dana sendiri. Terbukti Pelindo III dan Pelindo II bisa meraup dana miliaran dollar AS. Lihat Pelindo II raup dana 1,6 miliar dollar AS. Bisa juga dengan menggandeng mitra strategis. Agar bisa meraup dana dan merangkul mitra strategis, mau tak mau BUMN harus berbenah agar sosoknya tampak sehat “lahir-batin” dan lebih transparan.

Indonesia menghadapi tantangan berat untuk memperkokoh ketahanan energi. Sudah lama kita mengalami defisit minyak. Produksi sudah di bawah 800.000 barrel per hari, sedangkan konsumsi minyak sekitar 1,6 juta barrel  per hari. Jadi ada kesenjangan sekitar 800.000 barrel per hari yang harus ditutupi dengan mengimpor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM).

Walaupun sampai sekarang kita masih menikmati surplus gas, ancaman defisit gas sudah di depan mata. Hampir bisa dipastikan tidak sampai 10 tahun lagi kita bakal mengalami defisit gas.

Bukankah lebih baik Pemerintah mendorong Pertamina lebih fokus di hulu dengan menggalakkan ekplorasi dan eksploitasi serta menggalakkan pemilikan ladang minyak di luar negeri yang cadangannya besar sehingga bisa memasok kebutuhan kilang di dalam negeri ang direncanakan bakal bertambah dan yang ada dimodernisasikan. Percepat migrasi dari Premium ke BBM dengan octane number paling tidak setara dengan Pertamax. Pertamina juga sangat diharapkan mempercepat migrasi dari euro 2 menjadi setidaknya euro 4. Dengan begitu Pertamina sangat besar sumbangsihnya mengurangi produksi CO2, sehingga menciptakan lingkungan lebih sehat, yang pada gilirannya mengurangi pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan dan jaring-jaring pengaman kesehatan (BPJS).

Sementara itu, PGN sebagai perusahaan utilitas bisa lebih kokoh di hilir sebagai perusahaan utilitas, memasok gas untuk rumah tangga, industri, dan bisnis. Apalagi kalau diperkokoh dengan mengakuisisi Pertagas dari Peertamina.

Dengan skenario itu agaknya bauran energi (energy mix) lebih progresif. Pengalaman selama ini mengindikasikan terjadinya conflict of interest pada diri Pertamina. Menggalakkan penggunaan gas berarti mengurangi bisnis minyak Pertamina. Pertamina tidak perlu khawatir volume bisnisnya berkurang. Teramat besar peluang yang bisa digarap Pertamina untuk menjadi perusahaan minyak nasional yang disegani, setidaknya di kawasan Asia Pasifik. Tantangan besar menunggu Peertamina untuk mengakselerasikan kembali industrialisasi dengan lebih serius menganangi industri petrokimia yang merupakan ibu dari industri manufaktur.

***

Pemberitaan tentang holding BUMN antara lain bisa dilihat di:

kompas.com: Faisal Basri Nilai Konsep “Superholding BUMN” Rini Soemarno Tidak Jelas

tribunenews.com: Faisal Basri: Konsep Holding BUMN Tidak Jelas, Rini Soemarno Banyak Ngaconya

cnnindonesia.com: Faisal Basri: Holding Bank BUMN Cermin Kegagalan Merger

kontan.co.id: Faisal Basri tolak PGN dicaplok Pertamina

okezone.com: Faisal Basri: Konsep Holding BUMN Sangat Tidak Jelas

wartaekonomi.co.id: Faisal Basri: Rencana Holding BUMN Sangat Tidak Jelas

merdeka.com: Faisal Basri: Dalam konsep holding, rencana BUMN banyak ngaconya

pikiran-rakyat.com: Konsep Holding BUMN Belum Jelas

infobanknews.com: Faisal Basri Sebut Akuisisi PGN oleh Pertamina Tak Jelas

jitunews.com: Faisal Basri: Konsep Holding BUMN Banyak Ngaconya!

news.xcoid.com: Faisal Basri: Konsep Holding BUMN Ngga Jelas, Rini Soemarno Banyak Ngaconya

katadata.co.id: Pemerintah Sepakat Bentuk Enam Holding BUMN

Blog di WordPress.com.

Atas ↑