Kembali ke Jati Diri


“Dari Barat sampai ke Timur

Berjajar pulau-pulau

Sambung-menyambung menjadi satu

Itulah Indonesia …..”

Wage Rudolf Supratman

Lautlah yang mempersatukan Indonesia, merajut gugusan 17.508 pulau membentuk untaian zamrud khatulistiwa. Dengan garis pantai 54.716 kilometer, terpanjang kedua di dunia menurut mapofworld.com, Tuhan mengaruniai bangsa Indonesia jalan bebas hambatan tak berbayar, tidak perlu diaspal atau dibeton, tidak perlu tiang pancang, dan tidak membutuhkan pembebasan tanah.

Kesadaran itu sudah lama kokoh di bumi Pertiwi. Kejayaan Sriwijaya pada abad IX dan Majapahit pada abad XIV karena menjadikan laut sebagai tulang punggung, bukan memunggungi laut. Bangsa kita menggunakan istilah tanah air untuk tumpah darahnya, bukan padanan dari motherland atau homeland.

Ketika membuka National Maritime Convention I (NMC) 1963, Presiden Soekarno dengan lantang mengatakan, “Untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai yang merupakan national building bagi negara Indonesia, maka negara dapat menjadi kuat jika dapat menguasai lautan. Untuk menguasai lautan kita harus menguasai armada yang seimbang.”

Sejak Orde Baru bias darat sangat kental. Distorsi di hampir segala aspek kehidupan. Negara kedodoran melindungi tumpah darah Indonesia dan memajukan rakyatnya.

Kekayaan laut tak tersentuh, bahkan pihak asing leluasa menggasaknya. Kekayaan alam mengalir ke luar secara ilegal. Industri dalam negeri kekurangan bahan baku (feed stock).

Orientasi darat juga membuat cara pandang kita cenderung inward looking. Padahal, sejarah membuktikan bangsa-bangsa di Nusantara sangat outward looking, berdagang menjelajah Samudra, lintas benua. Akibatnya, keterbukaan dan globalisasi lebih dipandang sebagai ancaman, bukan peluang.

Keberagaman sumber daya alam sejumlah daerah tidak bersinergi mewujudkan potensi keunggulan komparatif Indonesia. Laut diperlakukan sebagai pemisah pulau-pulau sehingga produksi rakyat menjadi barang non-tradables, tidak banyak yang bisa diperdagangkan ke luar pulau. Kalaupun mengalir ke luar pulau, disparitas harga antar pulau sangat lebar, bahkan sampai 10 kali lipat.

Disparitas harga juga terjadi antara barang serupa produksi dalam negeri dan barang impor. Buah lokal lebih mahal daripada buah impor karena buah lokal diangkut dari daerah produksi ke daerah konsumen dengan truk yang berkapasitas sekitar 10 ton. Sementara buah impor diangkut kapal berkapasitas puluhan ribu ton dengan fasilitas pengatur suhu.

Disparitas ketiga, ongkos angkut mengekspor dari Indonesia termahal ketiga di ASEAN, sedangkan ongkos angkut mengimpor termurah ketiga di ASEAN. Sudah barang tentu daya saing kita tergerus dan puncaknya sejak tahun 2012 Indonesia mengalami defisit perdagangan barang untuk pertama kali sejak masa Kerajaan Sriwijaya.

Salah satu tugas utama Menteri Koordinator Kemaritiman adalah mengikis ketiga disparitas itu. Bayangkan peningkatan kesejahteraan petani dan konsumen Indonesia jika ketiga disparitas mengecil.

Konvergensi harga di daerah produsen dan daerah konsumen membuat petani menikmati kenaikan harga berlipat ganda kala panen. Harga di tingkat konsumen pun turun sehingga bakal cenderung memilih produk lokal ketimbang produk impor.

Dengan memperlakukan laut sebagai pemersatu pulau-pulau, perekonomian Indonesia bakal reintegrasi. Tidak lagi tercerai-berai seperti sekarang. Ongkos angkut dari Jakarta ke Papua tidak lagi 2.000 dollar AS (sekitar Rp 24 juta) per peti kemas sehingga rakyat Papua tidak harus membeli semen dengan harga berlipat ganda lebih mahal ketimbang rakyat di Pulau Jawa.

Jika perekonomian Indonesia sudah terintegrasi, tidak ada lagi kekhawatiran kita bakal terancam memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean akhir tahun 2015, bahkan globalisasi sekalipun. Keterbukaan dan integrasi dengan negara sekawasan lebih dipandang sebagai peluang ketimbang ancaman.

Langkah pertama yang harus ditempuh adalah membatalkan proyek Jembatan Selat Sunda yang nyata-nyata bertolak belakang dengan visi maritim Presiden Joko Widodo. Proyek Jembatan Selat Sunda sungguh merupakan puncak sesat pikir pemerintahan sebelumnya yang memandang laut sebagai pemisah pulau-pulau sehingga harus disambungkan dengan jembatan.

Integrasi perekonomian nasional lewat pengutamaan transportasi laut bakal membuat industrialisasi semakin tersebar, tidak lagi terkonsentrasi di Jawa. Selain itu, pembangunan dan distribusi pendapatan bakal lebih merata.

Semoga perwujudan visi maritim akan membawa pembangunan Indonesia lebih inklusif dan berkeadilan.

[Dimuat di Harian Kompas, Senin, 3 November 2014, hal. 15.]

Postur Kabinet


Mirip dengan postur tubuh, postur kabinet tampaknya tak ada hubungannya dengan ideologi. Juga tidak berkorelasi kuat dengan besarnya negara atau jumlah penduduk. Tiongkok yang otoritarian dengan penduduk terbesar di dunia dan perekonomian terbesar kedua di dunia hanya memiliki 25 kementerian, tanpa pos menteri koordinator. India yang demokratis dengan penduduk terbesar kedua di dunia dan perekonomian terbesar ketiga di dunia hanya memiliki 23 kementerian, juga tanpa menteri koordinator.

Sebaliknya, Afrika Selatan yang demokratis dan bukan Kelompok-20, dengan penduduk hanya sekitar 40 juta jiwa, memiliki 35 kementerian. Kendati tergolong tambun, Afrika Selatan tidak memiliki menteri koordinator.

Tak juga terlihat kaitan erat antara postur kabinet dan bentuk negara. Tiongkok dan Afrika Selatan Widodo, menurut rencana, memiliki 34 menteri dengan tetap mempertahankan tiga menteri koordinator.

Pada awal reformasi, sebetulnya sudah terjadi perampingan kabinet. Namun, sejak pemerintahan Yudhoyono, kabinet kembali tambun. Pemerintahan Jokowi nanti tampaknya tak kuasa merampingkan kabinet. Alasan paling rasional Yudhoyono dan Jokowi memiliki banyak menteri adalah realitas politik. Struktur kekuasaan politik semakin divergen. Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014, partai terbesar hanya meraih 19 persen suara atau 19,5 persen kursi DPR. Kalaupun tiga partai terbesar bergabung, perolehan suara dan kursi DPR tidak mencapai 50 persen.

Meskipun bentuk pemerintahan kita presidensial, dengan presiden dipilih langsung oleh rakyat, tetap saja presiden gamang jika tidak memiliki “koalisi” mayoritas di DPR.

Dengan postur kabinet yang tetap tambun, apakah pemerintahan mendatang akan lebih efektif? Bagaimanapun, postur tambun bakal membuat gerakan tubuh kurang lincah dan lebih rentan terjangkit penyakit koordinasi dan proses pengambilan keputusan kian lama.

Presiden terpilih Jokowi bisa terhindar dari penyakit akut itu asalkan mengindahkan tiga hal. Pertama, jika ada perbedaan pandangan atau kebijakan antar-kementerian, presiden segera mengambil alih persoalan dan mengambil keputusan. Presiden memutuskan berdasarkan masukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang sepatutnya di bawah kantor kepresidenan. Seluruh staf kantor menteri koordinator dilebur ke Bappenas dan sebagian memperkuat kantor kementerian sektoral.

Kedua, merampingkan setiap kementerian. Bukankah seharusnya postur pemerintahan pusat, setidaknya di bawah kementerian, semakin ramping mengingat hampir seluruh kewenangan telah diserahkan kepada pemerintah daerah? Alih-alih semakin ramping, justru pada era otonomi daerah posisi eselon I kian bertambah. Besarnya anggaran perjalanan dinas dan rapat yang dikeluhkan Jokowi adalah wujud dari kewenangan pusat yang cenderung kian mencengkeram. Sebagai mantan kepala daerah, Jokowi sadar betul akan persoalan ini sehingga diharapkan justru lebih memberdayakan daerah ketimbang menambah kewenangan pusat.

Ketiga, membenahi proses perencanaan anggaran. Sejak era reformasi, tak sekalipun APBN tanpa perubahan di tengah jalan. Pada era Yudhoyono, pernah terjadi dua kali perubahan APBN (APBN-P) dalam setahun.

Selama era Yudhoyono, perubahan mendasar tidak terjadi di DPR. Hal ini terlihat dari relatif kecilnya perubahan dari rancangan APBN (RAPBN) dan APBN ataupun antara RAPBN-P dan APBN-P. Perubahan terbesar, bahkan kerap sangat drastis, terjadi antara APBN dan APBN-P dan antara APBN-P dengan realisasi. Contohnya, defisit dalam APBN 2008 sebesar 1,64 persen produk domestik bruto (PDB). Lalu berubah dalam APBN-P menjadi 2,11 persen PDB. Realisasinya hanya 0,08 persen PDB.

Katakanlah perubahan drastis tahun 2008 itu wajar karena sedang menghadapi ancaman krisis global. Namun, pola serupa kembali terjadi pada 2010 dan 2011, realisasi defisit APBN jauh lebih rendah ketimbang APBN.

Perubahan APBN sebagai cerminan buruknya proses perencanaan anggaran memorakporandakan postur anggaran karena memengaruhi langsung banyak pos pengeluaran. Hal ini terjadi karena banyak undang-undang yang mewajibkan alokasi anggaran berdasarkan persentase tertentu dari APBN atau PDB, misalnya pendidikan, kesehatan, dana otonomi khusus, alat utama sistem persenjataan, dan dana perimbangan untuk daerah.

Lebih parah lagi, dampak terhadap makroekonomi. Peningkatan tajam defisit anggaran di tengah jalan membuat pemerintah semakin agresif menerbitkan surat utang untuk mengantisipasi melonjaknya defisit anggaran. Pada waktu bersamaan, pemerintah juga agresif memotong belanja setiap kementerian/lembaga. Pemerintah lebih banyak mengisap darah perekonomian ketimbang memompakan darah ke dalam perekonomian atau dikenal sebagai crowding out effect. Hal ini membuat suku bunga tetap tinggi sehingga kian membebani dunia usaha dan menekan pertumbuhan ekonomi.

Semua itu biang keladinya adalah subsidi bahan bakar minyak. Jokowi-Jusuf Kalla tahu itu dan akan menyelesaikannya segera. Modal berharga untuk bergerak lebih lincah.

Postur kabinet merupakan realitas politik. Harapan tertumpu pada pemimpin yang mampu menggerakkan segala potensi bangsa, yang selama ini berserakan dan saling menegasikan. Pemimpin yang berani melakukan perubahan mendasar dalam pendekatan kebijakan ekonomi bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan berkeadilan.

[Dimuat di Harian Kompas, Senin, 22 September 2014, hal.15]

Era Baru Terbentang


Hiruk-pikuk politik sudah mencapai puncak. Rakyat telah menentukan pilihan pasangan presiden mereka pada 9 Juli lalu. Kita tinggal menunggu penetapan akhir soal hasil pemilihan presiden oleh Komisi Pemilihan Umum pada 22 Juli 2014 minggu depan. Setelah itu adalah kerja keras memenuhi janji kampanye, mewujudkan harapan rakyat yang menggelora bagi perubahan mendasar. Era baru terbentang.

Tidak ada kerusuhan. Tak setetes darah pun menitik di bumi pertiwi karena bentrok antar-pendukung. Media cetak, televisi, dan media sosial berjasa sebagai kanalisasi konflik, sumpah serapah, ancaman, dan saling klaim kemenangan. Semua pelaku bermanuver di arena terbuka.

Tidak ada kekuatan berarti yang melakukan gerakan bawah tanah. Sedikit kejanggalan, selalu ada yang berteriak. Dalam keterbukaan seperti itu, praktis tidak ada rongga, tidak ada ruang untuk melakukan kecurangan masif.

Itulah kemenangan rakyat yang telah dalam genggaman. Sepatutnya momentum ini terjaga hingga pemerintah baru nanti menjalankan mandat rakyat.

Proses pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden yang damai merupakan modal utama menjaga stabilitas makroekonomi di negeri ini.

Dalam hal memberikan kepastian usaha, proses politik di Indonesia jauh lebih menjanjikan ketimbang di negara tetangga ataupun di negara emerging markets. Bertolak dari keunggulan relatif itu, kita harus mampu memanfaatkan peluang emas yang mungkin tak akan berlangsung lama.

Penanaman modal asing langsung berpeluang naik menembus 20 miliar dollar AS tahun ini. Sementara itu, arus masuk modal portofolio neto diperkirakan bakal mencapai rekor baru mengingat selama triwulan pertama tahun ini saja sudah mencapai 9 miliar dollar AS. Rekor tahunan sebelumnya sebesar 13,2 miliar dollar AS terjadi pada tahun 2010.

Arus modal asing menjadi sangat penting karena penanaman modal dalam negeri tak bisa terlalu banyak diharapkan naik signifikan tahun ini, kecuali Bank Indonesia mulai melonggarkan kebijakan moneternya.

Bank Indonesia tidak perlu terlalu khawatir dengan perubahan kebijakan Bank Sentral AS yang sudah hampir pasti akan menghapuskan stimulus pada Oktober mendatang.

Sejauh ini, pasar Indonesia masih cukup menarik bagi investor. Sampai Rabu pekan lalu, pasar saham telah memberikan imbal hasil dalam dollar AS sebesar 23,1 persen, tertinggi keempat  dengan perbedaan tipis dibandingkan di atasnya yang ditempati India, Pakistan, dan Argentina.

Imbal hasil pasar saham Indonesia jauh lebih tinggi ketimbang indeks Dow Jones Industrial Average di New York Stock Exchange (Wall Streeat), Amerika Serikat, yang hanya 2,5 persen dan di kawasan euro 1,5 persen.

Arus masuk investasi asing diperkirakan dapat menutup defisit akun lancar (current account) sehingga tekanan terhadap rupiah mereda. Pemerintah dan Bank Indonesia jangan lagi cepat nyinyir kalau nilai tukar rupiah menguat. Jangan hanya mengandalkan kemerosotan nilai rupiah untuk mendongkrak ekspor.

Struktur industri dan perdagangan membuat pemelahan nilai rupiah terhadap dollar AS lebih banyak berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pemerintah baru nanti yang harus melakukan reformasi struktural untuk membenahi kerapuhan struktur perdagangan luar negeri di hampir segala lini, baik perdagangan barang maupun perdagangan jasa.

Agenda jangka menengah ini harus beriringan dengan akselerasi industrialisasi dan pengintegrasian pasar domestik Indonesia lewat perwujudan konsep Pendulum Nusantara.

Bank Indonesia bisa menambahkan energi kepada presiden baru untuk mengakselerasikan kembali pertumbuhan ekonomi. Tumbuh sekadar 6 persen akan membuat hari tua mayoritas rakyat jauh dari sejahtera.

Jika pertumbuhan rerata pada periode tahun 2013-2030 hanya 6 persen, pendapatan per kapita Indonesia tahun 2030—berdasarkan nilai dollar AS tahun 2012—hanya 8.532 dollar AS. Tiada kata lain kecuali harus bergegas.

Kontrak politik baru akan terasa hambar kalau keadilan tidak ditegakkan. Memberangus mafia yang telah banyak mendistorsi kebijakan ekonomi selama ini merupakan wujud nyata dari era politik baru Indonesia. Jangan pernah berkompromi dengan mereka, para mafia ini.

Pemerintah baru mendatang tidak boleh berkompromi dengan kekuatan yang nyata-nyata telah melemahkan sendi-sendi perekonomian.

Ketimpangan yang kian menganga selama dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus dihentikan. Saatnya kejujuran yang memimpin negeri ini.

[Dimuat di harian Kompas, 14 Juli 2014, hal. 15.]

Mewujudkan Indonesia Terang


Pada 2001, konsumsi listrik per kapita Indonesia masih di atas India dan Vietnam. Sepuluh tahun kemudian, kedua negara itu sudah menyusul Indonesia. Selama kurun waktu 2001-2011, pertumbuhan konsumsi listrik di Indonesia hanya naik 1,6 kali atau 63,5 persen, sedangkan di India naik 1,7 kali atau 74,5 persen dan di Vietnam naik 3,2 kali lipat atau 220 persen.

Dengan konsumsi listrik per kapita 680 kWh per tahun, pasti kita kekurangan tenaga penggerak perekonomian. Bandingkan dengan Thailand yang konsumsi listrik per kapitanya 3,4 kali lipat Indonesia, Tiongkok 4,8 kali lipat, dan Malaysia 6,2 kali lipat.

Konsumsi listrik yang rendah bukan karena masyarakat dan dunia usaha tidak butuh atau tidak mampu membeli, melainkan pasokannya yang tersendat. Cakupan rumah tangga berlistrik (electrification ratio) yang naik terus dan mencapai 80 persen bukan ukuran kecukupan listrik. Sekalipun sudah 100 persen, bisa saja kondisi kelistrikan kian parah, karena peningkatan permintaan dari seluruh kelompok pelanggan lebih cepat daripada tambahan kapasitas pembangkit.

Buktinya, pemakaian listrik beban puncak mendekati titik kritis. Di Jawa-Bali, misalnya, beban puncak listrik tertinggi pekan lalu mencapai 84 persen kapasitas. Kalau ada pemeliharaan pembangkit secara berkala, situasinya sudah amat kritis. Ditambah lagi kalau terjadi kerusakan, niscaya bakal kerap terjadi pemadaman bergilir.

Kondisi di luar Jawa-Bali sudah lama kritis. Tahun 2009, seluruh sistem kelistrikan luar Jawa-Bali defisit. Hanya dua dari 24 sistem berstatus normal, yaitu sistem Batam dan Bontang. Delapan  masuk kategori defisit, yang berarti beban puncak melebihi daya mampu atau cadangan operasi, dan  14 lainnya dalam status siaga (beban puncak lebih besar daripada cadangan operasi).

Selama lima tahun terakhir, kondisi kelistrikan nasional justru kian memburuk. Hampir semua proyek pembangkit tersendat, bahkan beberapa belum memulai pembangunan fisik, seperti pembangkit Asahan dan Batang. Hampir semua proyek pembangkit listrik geotermal tersendat. Demikian pula proyek pembangunan trasmisi.

Permohonan izin pembangkit Asahan diajukan 2004, tetapi baru keluar izin gubernur pada 2012. Sampai kini izin lokasi belum dikeluarkan Kementerian Kehutanan. Membangun transmisi di kawasan hutan diperlakukan sama dengan kegiatan eksploitasi di kawasan hutan, sama-sama butuh 504 hari. Lebih pelik lagi untuk pembangkit geotermal.

Tak kalah ironis adalah pembangkit Tambak Lorok. Pembangkit sudah selesai dan pasokan gas siap, tetapi tidak dioperasikan karena pembangunan pipa gas dari ladang Kepodang ke pembangkit tak kunjung dimulai. Berdasarkan audit BPK, potensi kerugian negara lebih dari Rp 2 triliun per tahun. Semoga proyek pipa bisa segera terwujud setelah beralih dari Kelompok Bakrie ke Perusahaan Gas Negara.

Jelas kiranya, tambahan pasokan listrik tersendat karena proyek kelistrikan sarat digelayuti kelompok kepentingan dan para pemburu rente. Titik terlemah adalah koordinasi karena ternyata kelistrikan berurusan dengan banyak instansi. Di tingkat pusat, penghambat utama adalah Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan.

Tanpa membereskan karut-marut kelistrikan yang sudah berlangsung cukup lama, jangan dulu bermimpi perekonomian tumbuh dua dijit. Pertumbuhan ekonomi 7 persen saja sudah membuat penyediaan listrik tergopoh-gopoh karena produksi listrik harus naik setidaknya sekitar 8,5 persen. Untuk memenuhinya, perlu tambahan pembangkit 5.000 megawatt setiap tahun dengan kebutuhan dana sekitar 12 miliar dollar AS. PLN hanya mampu menghimpun sekitar 5 miliar dollar AS. Itu pun sebagian besar dari utang.

Jika utang PLN bertambah, apalagi kalau rupiah terus melemah, ongkos memproduksi listrik naik. Akibatnya, tekanan kenaikan harga listrik tak henti-henti atau subsidi terus membesar. Jika swasta diberi porsi lebih besar, tentu PLN harus membeli lebih mahal.Bertambah pula tekanan kenaikan harga.

Langkah yang lebih realistis adalah dengan memaksimalkan peran PLN. Kalau selama enam tahun terakhir pemerintah mampu mengalokasikan dana subsidi listrik lebih dari Rp 500 triliun, mengapa pemerintah tidak mengalokasikan setidaknya separuh saja untuk mempercepat PLN membangun pembangkit baru. Dengan begitu, beban bunga tidak naik, tak ada risiko kenaikan nilai tukar, dan  menekan ongkos pengadaan listrik.

Tentu saja percepatan pembangunan pembangkit listrik geotermal sangat mendesak. Jangan sia-siakan cadangan panas bumi kita yang sekitar 60 persen dari cadangan panas bumi dunia. Apa pun rintangan yang sangat di luar akal sehat sepatutnya segera dienyahkan.

Kita berharap banyak pemerintahan baru segera menyingkirkan para pemburu rente. Presiden baru harus cepat memutuskan jika terjadi perbedaan pandangan di antara para pembantunya. Pemimpin yang tanpa beban dan tidak dikelilingi oleh para pemburu rente tentu bisa mewujudkan Indonesia terang.

[Dimuat di Harian Kompas, Senin, 23 Juni 2014, halaman 15]

Banyak Peluang, Jangan Disia-siakan!


Kisah-kisah yang termaktub di dalam kitab suci bukanlah dongeng. Tak sedikit yang telah dijadikan sebagai landasan pengembangan teori ekonomi. Salah satunya adalah kisah Nabi Yusuf yang menginspirasikan teori siklus bisnis. Dalam Al Kitab dan Al Quran dikisahkan Raja Mesir yang bermimpi melihat tujuh sapi kurus yang memangsa tujuh sapi gemuk serta tujuh bulir gandum yang hijau dan bernas serta tujuh bulir gandum yang kering dan kopong.

Hanya Nabi Yusuf yang mampu menakbirkan mimpi raja yang menggambarkan bakal terjadi tujuh tahun masa sulit (paceklik). Sebelum tiba masa itu, tatkala iklim sedang baik, Nabi Yusuf meminta rakyat Mesir bercocok tanam sebaik-baiknya dan tidak berfoya-foya menghabiskan hasil panen yang melimpah. Hasil panen ditabung kecuali sedikit yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ternyata benar terjadi masa paceklik. Namun, rakyat Mesir tidak mengalami kesulitan karena mampu hidup dari hasil tabungan mereka. Tabungan tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup selama masa paceklik, tetapi juga bisa memenuhi kebutuhan rakyat sejumlah negeri sekitar. Keuntungan berganda dinikmati rakyat Mesir.

Seharusnya kita malu karena tak kunjung mau belajar dari kisah ribuan tahun silam. Tatkala harga komoditas menjulang, negara memperoleh hasil pajak yang melonjak, semua dibelanjakan untuk hal yang bersifat konsumtif, bukannya untuk meningkatkan kapasitas produksi di masa mendatang.

Lebih parah lagi, peristiwa global kerap dijadikan biang kesalahan. Jika perekonomian dunia memburuk, dipersalahkan menjadi penyebab ekspor turun. Ketika perekonomian dunia membaik dan ekspor tetap turun, yang disalahkan harga batubara yang melorot, karena pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang turun walau hanya 0,2 persen.

Sebaliknya, jika perekonomian dunia membaik dan perekonomian Amerika Serikat pulih, perumus kebijakan pun mengeluh.

Tugas pemerintahadalah untuk menjinakkan fluktuasi perekonomian karena ada konjungtur sehingga rakyat tidak berjibaku tanpa jaring-jaring pengaman. Ketika di negaratetangga terjadi gejolak, kita harus mampu menangkap peluang.

Julukan perekonomian Thailand sebagai Teflon Economy karena bertahun-tahun bergeming menghadapi gejolak politik akhirnya pudar. Gejolak politik berkepanjangan sejak 2006 sangat terasa menekan perekonomian mereka. Sektor pariwisata yang menyumbang devisa sekitar 35 miliar dollar AS dan 10 persen produk domestik bruto pada triwulan I-2014 merosot 5 persen. Wisatawan asing turun 400.000 orang.Walau tidak separah Thailand, Malaysia juga mengalami tekanan di sektor pariwisata pasca hilangnya pesawat MH370 dan penculikan dua warganegara Tiongkok di Sabah.

Malaysia dan Thailand menyedot wisatawan asing masing-masing 25 juta dan 22,4 juta kedatangan pada tahun 2012. Pada tahun yang sama, Indonesia di posisi keempat dengan 8 juta kedatangan, di bawah Singapura di posisi ketiga dengan 11,1 juta kedatangan. Pada 2013, wisatawan asing yang masuk ke Indonesia naik menjadi 8,8 juta. Dalam tiga bulan pertama tahun 2014, kedatangan wisatawan asing sudah 2,2 juta atau naik 10 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jika kita bisa memanfaatkan peluang emas dinamika regional, wisatawan asing ke seluruh tujuan wisata Indonesia bisa mencapai sekitar 10 juta.

Dengan menggunakan data pengeluaran rerata wisatawan asing Januari-Maret 2014 sebesar $1.110  dollar AS, devisa yang diperoleh dari turis asing tahun 2014 bakal mencapai lebih dari 11 miliar dollar AS. Tensi politik yang meninggi antara Jepang dan Tiongkok serta ketegangan yang meningkat di Laut Tiongkok Selatan antara Tingkokdengan beberapa negara Asean, terutama Vietnam dan Filipina, menambah peluang Indonesia meraup penanaman modal asing langsung.

Sejak tahun 2013, Indonesia sudah menjadi negara paling menjanjikan bagi perusahaan manufaktur Jepang yang beroperasi di luar negeri. Sebelumnya, Tiongkok selalu di posisi puncak. Posisi Thailand juga selalu lebih tinggi selama 2003 hingga 2011.

Sekaranglah peluang Indonesia menerima lebih banyak investasi asing di sektor industri manufaktur. Di antara industri manufaktur yang paling menonjol adalah industri otomotif. Pertumbuhan produksi mobil di Indonesia sudah hampir dua kali lipat dari Thailand. Sementara itu, pertumbuhan produksi di Thaialand sejak 2009 sudah tiga kali negatif dan tahun lalu nyaris stagnan.

Ekspor mobil dalam bentuk utuh dan set completely knocked down (CKD) pada 2013 sudah mencapai 276.000 unit dan tiga bulan pertama tahun ini sebanyak 70.000 unit. Pada waktu bersamaan, impor mobil turun sehingga defisit perdagangan otomotif turun cukup signifikan.

Masih banyak lagi peluang yang terbentang di depan mata di tengah gejolak perekonomian dunia dan regional yang tak berkesudahan. Mengeluh saja hanya akan membuat kita terbawa arus tak menentu. Membuat kita semakin tak berdaulat.

[Dimuat di Harian Kompas, Senin, 2 Juni 2014, hal. 15]

Salah Diagnosis, Perekonomian Tercekik


Pertumbuhan ekonomi cenderungan melambat sejak 2012. Jika berdasarkan data triwulanan, tren perlambatan mulai terjadi pada triwulan I-2011 setelah mencapai titik tertinggi 6,8 persen pada triwulan sebelumnya. Namun, kemerosotan pertumbuhan pada triwulan I-2014 merupakan yang terdalam selama lima tahun terakhir.

Perkembangan itu jelas tidak dirancang pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Namun, setelah kecenderungan perlambatan berlangsung hampir tiga tahun, tiba-tiba BI mengklaim perlambatan merupakan hasil dari kebijakan yang direncanakan.

Ketika mengumumkan kenaikan BI Rate atau suku bunga acuan BI sebesar 25 basis poin menjadi 7,5 persen pada 12 November 2013, BI menilai perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2013 tidak terlepas dari pengaruh kebijakan stabilisasi yang dilakukan pemerintah dan BI guna membawa pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih sehat dan seimbang. Namun, ternyata pada triwulan berikutnya pertumbuhan ekonomi naik kembali dari 5,6 persen menjadi 5,7 persen.

Dua hari kemudian, pada acara pertemuan tahunan perbankan, Gubernur BI mempertegas sikapnya bahwa ekspansi perekonomian terlalu cepat. Padahal, ketika itu pertumbuhan ekonomi sudah menurun selama lima triwulan berturut-turut. Apakah menurut pandangan BI perununan pertumbuhan kurang tajam? Lantas, apakah penurunan tajam pada triwulan I-2014 sudah memuaskan, sesuai harapan BI?

Rasanya tidak juga. Karena BI pada awalnya memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2014 bakal lebih tinggi ketimbang tahun 2013. Dalam Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV-2013 yang dikeluarkan pada 18 Februari 2014, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2014 sebesar 6 persen, lebih tinggi dari tahun 2013 sebesar 5,8 persen.

Sebulan kemudian BI merevisi pertumbuhan ekonomi ke bawah menjadi 5,7 persen. Setelah Badan Pusat Statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi triwulan I-2014 hanya 5,2 persen, BI kembali merevisi pertumbuhan ekonomi 2014 menjadi 5,3 persen.

Apakah langgam kebijakan BI dan pemerintah hanya akan mengikuti pertumbuhan ekonomi yang memudar berkelanjutan, yang sebetulnya merupakan akibat dari tindakan BI dan pemerintah sebelumnya? Ketika pertumbuhan ekonomi sedang dan terus melambat dan pertumbuhan investasi turun terus-menerus selama enam triwulan berturut-turut hingga titik teredah sebesar 4,4 persen pada triwulan IV-2013, BI justru nyata-nyata bertekad menekan laju pertumbuhan kredit dari 21,6 persen tahun 2013 menjadi hanya 15 persen-17 persen saja pada tahun 2014.

Karena itukah BI Rate tidak kunjung diturunkan walaupun BI optimistis target inflasi 4,5 (±1) persen  tahun ini bakal tercapai? Atau, BI tetap mempertahankan BI Rate untuk tujuan memperbaiki defisit akun lancar/transaksi berjalan (current account) sebagaimana dinyatakan ketika terakhir menaikkan BI Rate pada bulan November tahun lalu?

 

Bukan cara jitu

Kebijakan bunga tinggi bukan cara jitu mengurangi defisit akun lancar. Kenaikan suku bunga riil justru dilakukan untuk merangsang aliran modal masuk agar dapat menutupi defisit akun lancar sehingga neraca pembayaran bisa tetap surplus. Kenyataannya, tanpa menaikkan suku bunga sakalipun, arus modal asing tetap mengalir cukup deras ke Indonesia, baik modal portofolio maupun modal asing langsung.

Dalam hal ini tampaknya BI dan pemerintah keliru mendiagnosis keadaan. Pemerintah dan BI terbelenggu oleh kebijakan The Fed. Pada acara Bankers Dinner 14 November 2013, Gubernur BI mengatakan, “…. Kami bergabung dengan Bank Indonesia pada 24 Mei 2013, tepat dua hari setelah Chairman dari Federal Reserve memberikan sinyalemen akan mengurangi stimulus moneter (tapering). Sinyalemen yang singkat, namun pengaruhnya mendunia. Sejak saat itu, hari demi hari hingga akhir Agustus lalu, ekonomi kita ditandai dengan derasnya aliran keluar modal portofolio asing, yang kemudian menekan nilai tukar rupiah dengan cukup tajam.”

Meteri Keuangan juga menyampaikan keprihatinan senada: “Indonesia’s rupiah and bond yields will return to levels seen in 2009 after the Federal Reserve cuts stimulus that has buoyed emerging-market assets, Finance Minister Chatib Basri said.” (Bloomberg.com, Indonesia’s Basri Sees Rupiah Back to 2009 Levels After QE Taper http://bloom.bg/1cHKkKO, 8 November 2013)

Data menunjukkan aliran modal portofolio asing neto selalu positif sejak tahun 2008, kecuali sekali pada triwulan III-2011. Sejarah panjang perekonomian Indonesia pun menunjukkan kemerosotan pertumbuhan ekonomi hampir selalu dipicu oleh faktor internal.

Kalaupun berasal dari guncangan eksternal, yang terhantam adalah sektor ekspor, bukan sektor finansial. Bukan karena perekonomian kita tahan guncangan eksternal, melainkan karena sektor keuangan kita masih cetek dan belum terintegrasi penuh dengan pasar keuangan global. Karena itulah kita selamat dari krisis finansial global tahun 2008. Selain, tentunya, karena BI dan pemerintah sigap menangani skandal Bank Century sehingga tidak sempat menimbulkan krisis perbankan.

Pemerintah dan Bank Indonesia telah menyia-nyiakan momentum pertumbuhan ekonomi. Berubahlah. Jangan pertumbuhan ekonomi yang dijadikan kambing hitam.

[Dimuat di Harian Kompas, Senin, 12 Mei 2014, halaman 15]

Blog at WordPress.com.

Up ↑