Sesat Pikir Kebijakan Mobil Nasional


Mungkin tidak ada kebijakan ekonomi yang bisa menandingi antusiasme pemerintah mendorong produksi dan penjualan mobil. Betapa tidak, Tanpa dorongan pemerintah saja, penjualan mobil naik 3,5 (tiga setengah) kali lipat hanya dalam enam tahun (2006-2012). Pada kurun waktu yang sama, produksi mobil naik lebih cepat lagi, yakni 4 (empat) kali lipat.

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi yang melambat, pertumbuhan penjualan dan produksi mobil tahun 2013 ini diperkirakan masih bisa naik sekitar 10 persen.

Image

Betapa pesat produksi mobil di Indonesia tampak dari pertumbuhan yang sangat jauh lebih tinggi dari seluruh negara Asean. Compound annual growth rate (CAGR) produksi mobil di Indonesia selama periode 2007-2011 mencapai 20 persen. Thailand sebagai produsen otomotif terbesar di Asean saja hanya tumbuh 3 persen, sedangkan Malaysia yang memiliki mobil kebanggaan nasionalnya, Proton, tumbuh cuma 5 persen. Sementara itu Vietnam yang sedang menggeliat hanya mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 8 persen. Pertumbuhan rata-rata Asean hanya 8 persen.

Image

Berbeda dengan Thailand yang produksi mobilnya jauh lebih tinggi dari penjualan, di Indonesia penjualan mobil lebih besar dari produksinya. Pada tahun 2012 produksi mobil Thailand sebesar 2,4 juta unit sedangkan penjualan mobil 1,4 juta unik. Selisihnya diekspor. Ada pun Indonesia, pada tahun yang sama memproduksi mobil sebanyak 1.065.557 unit dan penjualan sebanyak 1.116.224 unit. Dengan demikian bisa dikatakan kebijakan industri otomotif Thailand berhasil menggenjot produksi yang menghasilkan keseimbangan antara jumlah mobil yang diekspor dan dijual di dalam negeri, sedangkan Indonesia sejauh ini hanya jago kandang.

Jangan ditanya berapa mobil yang diekspor. Sangat jauh lebih kecil nilainya dibandingkan devisa yang disedot oleh industri ini. Pada tahun 2012 impor kendaraan bermotor dan komponennya mencapai 9,7 miliar dollar AS. Dengan kurs Rp 9.380 per dollar AS pada tahun 2012, berarti nilai impor mobil dan komponennya sebesar Rp 91 triliun.

Lonjakan penjualan mobil inilah yang menggelembungkan impor bahan bakar minyak (BBM) sehingga sejak tahun 2011 BBM menjadi komoditas impor terbesar. Tahun 2012 impor BBM sudah mencapai 28,7 miliar dollar AS atau Rp 269,2 triliun.

Pemerintah masih memandang perlu menggenjot lebih jauh Industri otomotif yang sudah tumbuh “gemilang”. Luar biasa. Padahal industri ini sangat boros devisa. Tak heran kalau industri ini dan produk impor terkait lainnya memberikan sumbangan sangat besar terhadap pemburukan neraca perdagangan, akun semasa, dan neraca pembayaran, serta pelemahan nilai rupiah.

Pemerintah sebetulnya bisa memajukan industri otomotif dengan cara yang lebih cerdas dan sekaligus tidak menciptakan penyakit di tempat lain. Caranya sederhana, tirulah kebijakan otomotif yang dibuat oleh pemerintah Thailand.

Jangan buat kebijakan yang memajukan industri tertentu tetapi mengorbankan banyak bidang yang lain dan menimbulkan beragam masalah baru yang semakin memberatkan perekonomian.

Sesat Pikir Subsidi


Subsidi bukan “barang haram”. Tujuan subsidi sejatinya untuk membantu kelompok masyarakat tak mampu atau lemah. Dengan memperoleh subsidi diharapkan penerima bisa hidup atau berusaha lebih layak. Dengan kata lain tujuannya adalah pemberdayaan.

Namun, sebagian besar jenis subsidi di Indonesia salah sasaran, karena bentuknya adalah “subsidi komoditas,” bukan subsidi orang. Karena yang disubsidi adalah komiditas, seluruh pembeli komoditas menikmatinya. Contoh paling ngawur adalah subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan subsidi listrik. Subsidi BBM sudah banyak dibahas. Subsidi listrik tak kalah ngawur. Contohnya berita “Perusahaan Kelas Kakap Nikmati Subsidi Triliunan Rupiah’ yang bisa diundur di http://kom.ps/AF4FyC.

Tahun 2013 subsidi listrik dianggarkan sebesar Rp 100 triliun. Pada tahun 2012 subsidi listrik yang dinikmati 61 perusahaan mencapai Rp 6,9 triliun. Belu lagi subsidi yang mengalir ke perusahaan-perusahaan terbuka (go public). Tak terkecuali pusat-pusat perbelanjaan besar yang menikmati subsidi listrik puluhan miliar rupiah sehari.

Sementara itu, hampir seluruh penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tak menikmati subsidi listrik sama sekali, karena rumah mereka pada umumnya tak berlistrik.

Subsidi komoditas atas nama rakyat miskin merupakan jargon populis yang menyesatkan. Jika dana subsidi ini dialihkan untuk membangun sarana kelistrikan sampai ke desa-desa, niscaya dalam waktu singkat seluruh penduduk Indonesia bakal menikmati aliran listrik.

Tak sulit untuk meluruskan bentuk subsidi listrik. Jangan tanggung-tanggung membantu rakyat kecil. Gratiskan saja listrik bagi pelanggan kecil di bawah 900 VA sampai jumlah penggunaan tertentu. Batas penggunaan yang tidak dikenakan biaya sama sekali bisa menggunakan rerata penggunaan. Jika penggunaan melebihi rerata, kelebihannya saja yang harus dibayar sesuai dengan tarif keekonomian. Cara ini sekaligus mendorong penghematan listrik, karena pelanggan akan berupaya keras menekan penggunaan listrik sampai batas rerata itu. “Subsidi orang” untuk kasus listrik lebih mudah karena menggunakan meteran dan pelanggan kecil juga teridentifikasi secara akurat..

Mulai tahun 2014 pemerintah akan melaksanakan BPJS kesehatan. Karena sistem jaminan kesehatan–yang merupakan salah satu komponen dari SJSN–ini berbasis iuran, maka seluruh penduduk harus membayar iuran. Bagi penduduk miskin dan nyaris miskin, iuran dibayar pemerintah. Dengan demikian subsidi ini tergolong “subsidi orang” sehingga tepat sasaran.

Sejalan dengan meningkatnya jenis “subsidi orang” maka sudah saatnya subsidi komoditi diturunkan bertahap. Pemerintah membuat target penurunan porsi subsidi komoditi secara bertahap hingga tingkat yang bisa ditoleransikan. Semoga dengan begitu jumlah penduduk miskin diharapkan turun jauh lebih cepat. Dan, tentu saja subsidi orang lebih adil.

Membentengi Pengelolaan Migas dari Korupsi


Baru saja menayangkan tulisan  tentang “Sesat Pikir Pengelolaan Migas (II), pada hari yang sama Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini ditangkap KPK di rumah dinasnya.

Usaha minyak di Indonesia sempat hampir membangkrutkan keuangan pemerintah di tahun 1970-an. Dana migas berceceran ke segala penjuru hingga ke pusat kekuasaan.

BBM paling banyak menyedot subsidi  di APBN, tahun ini dianggarkan Rp 199 triliun, sementara tahun lalu mencapai Rp 240 triliun. Impor BBM juga paling besar. Tahun 2012 nilai impor BBM 28,7 miliar dollar AS. Ditambah dengan impor minyak mentah senilai 10,8 miliar dollar AS dan impor gas senilai 1,4 miliar dollar AS, maka keseluruhan impor migas bernilai 40,9 miliar dollar AS.

Sementara itu, ekspor minyak mentah tahun 2012 berjumlah 12,3 miliar dollar AS dan ekspor BBM senilai 4,2 miliar dollar AS. Ditambah dengan ekspor gas senilai 20,5 miliar dollar AS, maka keseluruhan ekspor migas mencapai 37 miliar dollar AS.

Dengan demikian nilai ekspor dan impor migas pada tahun 2012 berjumlah 77,9 miliar dollar AS.

Sumbangan migas terhadap produk domestik bruto tahun 2012 sebanyak 7,7 persen atau senilai Rp 637 triliun.

Bisa dibayangkan betapa menggiurkan bisnis migas ini. Tak ada cara lain untuk membentengi dari praktik korupsi kecuali merombak total sistem pengelolaan migas.

Pertama, melakukan audit kinerja dan audit investigasi menyeluruh atas pengelolaan migas, dari hulu hingga hilir. Termasuk audit mata rantai bisnis BBM. Selama ini tak ada upaya serius untuk mereformasi tata niaga impor BBM. Menteri BUMN pernah sesumbar akan membubarkan Petral, anak perusahaan Pertamina yang berbasis di Singapura, yang ditengarai memperpanjang mata rantai impor minyak sehingga harga pokoknya lebih mahal. Tak ada iniisiatif dari pemerintah dan desakan dari DPR untuk mengaudit keterlibatan para calo minyak yang membuat harga pokok BBM lebih tinggi dari yang sepatutnya. Pemerintah dan DPR tak pula mempertanyakan mengapa kita membeli minyak mentah yang lebih mahal sebagaimana tercermin dari ICP yang selalu lebih tinggi ketimbang harga WTI crude oil. Sampai kapan pemerintah dan DPR membiarkan para calo minyak leluasa berburu rente sehingga menggerogoti keuangan negara dan daya beli rakyat? Pantas kalau sementara kalangan curiga ada oknum-oknum di dalam kekuasaan turut menikmati rente minyak yang dilakoni oleh para calo ini.[i]

Kedua, mengubah sistem bagi hasil migas. Pemerintah meminta bagi hasil tetap bersih, tak lagi mengurusi cost recovery. Jadi tak perlu repot-repot menguliti satu-satu pos biaya mana yang masuk cost recovery dan mana yang tidak.

Ketiga, kontrak pengelolaan ladang migas tidak perlu diperpanjang. Seluruh operator asing harus menyertakan perusahaan nasional dan ketika kontralk berakhir, pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan nasional. Jadi tak ada lagi negosiasi perpanjangan kontrak.

Keempat, mendisain ulang otoritas pengelolaan migas yang transparan dan akuntabel agar terbebas dari gerayangan penguasa dan pengusaha.


[i] Faisal Basri, “Berulang Kali Menyia-nyiakan Momentum,” Kompas, 24 Juni 2013, hal.15.

Sesat Pikir Pengelolaan Migas (II)


Produksi minyak dewasa ini tinggal sekitar separuh dari tingkat produksi puncak  tahun 1980. Sementara itu konsumsi BBM tak terbendung, naik terus dengan cepat. Pada tahun  1980 konsumsi BBM baru sekitar 400 ribu barrel per hari atau hanya seperempat dari tingkat produksi, sedangkan pada tahun 2012 konsumsi BBM naik hampir empat kali lipat dan telah mencapai 1,7 kali dari tingkat produksi.

Image

Walaupun meningkat pesat, konsumsi BBM per kapita khusus untuk kendaraan bermotor di Indonesia masih tergolong rendah. Pada tahun 2010 konsumsi BBM untuk sektor transportasi darat per kapita sebanyak 79 kg setara minyak (oil equivalent). Angka untuk Malaysia adalah 318, Singapura 175 dan Korea 164. Dengan kecepatan kenaikan rata-rata selama 30 tahun konsumsi BBM per kapita di Indonesia dalam waktu tak terlalu lama akan menembus 100 kg setara minyak. Jika kebijakan harga masih seperti sekarang, bisa dibayangkan betapa sangat besar alokasi dana APBN untuk subsidi BBM.

Image

APBN-P 2013 mengalokasikan subsidi BBM sebesar Rp 199 triliun, justru naik sebesar Rp 5,2 triliun dibandingkan APBN 2013 walaupun harga BBM bersubsidi sudah dinaikkan. Sejak tahun anggaran 2012, subsidi BBM sudah lebih besar dari penerimaan pemerintah dari bagi hasil minyak dan pajak atas laba perusahaan minyak. Berarti, seluruh penerimaan pemerintah dari minyak sekalipun–yang notabene sebagian merupakan hak generasi mendatang– tak bisa lagi menutup subsidi BBM yang seluruhnya dinikmati generasi sekarang. Dengan perkataan lain, generasi sekarang telah “merampok” sebagian hak generasi mendatang.

Image

Karena subsidi BBM terus melonjak, tentu saja mengakibatkan belanja APBN ikut melonjak, sedangkan penerimaan dari pajak justru menurun pada APBN-P 2013 dibandingkan dengan APBN2 2013. Akibarnya defisit APBN membengkak dari Rp 153 triliun pada APBN 2013 menjadi Rp 224 triliun pada APBN-P 2013. Mengingat defisit ditutup dengan utang, maka bertambahlah utang baru. Utang ini niscaya mnambah beban generasi mendatang yang harus melunasinya.

Jadi ada dua “kejahatan” yang dilakukan generasi sekarang terhadap generasi mendatang, yaitu: (1) menguras habis-habisan minyak bumi yang tak terbarukan yang sebagiannya merupakan hak generasi mendatang; dan (2) menambah beban utang generasi mendatang demi memuaskan syahwat konsumsi BBM yang terus naik.

Kita perlu belajar dari Timor Leste. Negeri tetangga kita yang masih amat muda ini tak menghabiskan hasil penjualan minyaknya, melainkan disimpan dalam bentuk petroleum fund di escrow account yang dikelola bank sentralnya. Hasil atau imbalan yang diperoleh dari pengelolaan dana inilah yang boleh dipakai oleh pemerintah. Dana yang sudah terkumpul berdasarkan data terbaru yang penulis dapatkan adalah sebesar 11 miliar dollar AS.

Ini landasan berpikir dari petroleum fund di Timor Leste:

“The intention of the law is that the Petroleum Fund shall contribute to the wise management of the petroleum resources for the benefit of both current and future generations. The Petroleum Fund is a tool that contributes to sound fiscal policy, where appropriate consideration and weight is given to the long-term interests of Timor-Leste’s citizens.”
 
Sekali lagi, di Indonesia boro-boro disisihkan sebagian untuk generasi mendatang, melainkan dihabiskan seluruhnya dan itu pun masih kurang, sehingga harus menambah utang.
Berikut adalah senarai negara yang memiliki sovereign wealth fund (SWF) dari migas.
swf

Berulang Kali Menyia-nyiakan Momentum


Nafsu politik menyongsong pemilihan umum 2009-lah yang membuat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menurunkan harga Premium sampai tiga kali dalam rentang waktu yang sangat singkat, dua kali pada Desember 2008 dan sekali pada Januari 2009. Tiga kali penurunan harga ini membuat harga Premium yang sudah sempat bertengger pada Rp 6.000 per liter kembali ke posisi harga pada Oktober 2005 sebesar Rp 4.500 per liter.

Padahal, subsidi bahan bakar minyak (BBM) melonjak dari Rp 84 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp 139 triliun pada tahun 2008. Subsidi BBM memang turun tajam pada 2009 karena tertolong kemerosotan harga minyak dunia dari sekitar 140 dollar AS per barrel pada tahun 2008 menjadi di bawah 70 dollar AS per barrel pada awal tahun 2009.

Namun, setelah itu harga minyak dunia berangsur naik kembali ke kisaran 90 dollar AS per barrel hingga 110 dollar AS per barrel. Karena harga Premium bersubsidi dipertahankan pada harga Rp 4.500 per liter, tak ayal subsidi serta-merta kembali melonjak, dari Rp 45 triliun tahun 2009 menjadi Rp 82 triliun pada tahun 2010. Setahun berikutnya, subsidi BBM menggelembung dua kali lipat menjadi Rp 166 triliun dan pada tahun 2012 telah menembus Rp 200 triliun.

Tanpa kenaikan harga BBM bersubsidi, anggaran untuk subsidi BBM bakal kian tak terkendali, mendekati Rp 300 triliun. Defisit APBN bakal terkerek mendekati 4 persen dari PDB, padahal Undang-Undang Keuangan Negara hanya membolehkan defisit  maksimum 3 pesen dari PDB.

Dari gambaran di atas, jelas perombakan total asumsi-asumsi APBN dipicu pembengkakan subsidi BBM dan akibat-akibat yang menyertainya. Pemerintah mengambil keputusan tatkala tidak lagi ada pilihan setelah bertahun-tahun membiarkan pemburukan makroekonomi mencapai titik yang sudah mengkhawatirkan.

Akibatnya sangat pahit. Postur APBN-P 2013 lebih buruk ketimbang APBN 2013. Meskipun harga BBM bersubsidi telah dinaikkan, subsidi BBM masih lebih besar pada APBN-P 2013 dibandingkan dengan APBN 2013, masing-masing Rp 200 triliun dan 194 triliun. Defisit APBN pun relatif jauh lebih besar dari 1,7 persen PDB di APBN 2013 menjadi 2,4 persen PDB di APBN-P 2013. Akibatnya, pemerintah harus berutang lebih banyak, yang notabene sebagian tambahan utang ini digunakan untuk menopang peningkatan konsumsi tak produktif. Generasi mendatanglah yang akan menanggung beban tambahan utang tersebut.

Kenaikan harga BBM subsidi dilakukan ketika nilai tukar rupiah telah menembus Rp 10.000 di pasar spot dan indeks harga saham terpuruk 11 persen dalam tiga minggu terakhir. Sementara itu, akun semasa (current account) berbalik dari surplus sebesar 1,7 miliar dollar AS pada 2011 menjadi defisit sebesar 24,2 miliar dollar AS pada tahun 2012. Defisit akun semasa diperkirakan masih tetap menganga hingga akhir tahun 2013.

Akibat tersandera BBM, target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kian jauh dari kenyataan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2013 pada APBN-P 2013 dipatok hanya 6,3 persen, jauh lebih rendah dari target RPJM sebesar 7,3 persen.

Kita pun tak melihat ada kesungguhan untuk meningkatkan  target penerimaan pajak. RPJM menargetkan nisbah pajak (tax ratio) tahun 2013 sebesar 16,1 persen. APBN 2013 hanya mencantumkan nisbah pajak sebesar 12,9 persen. Hampir bisa dipastikan realisasinya bakal lebih rendah.

Masyarakat juga pantas kecewa karena tak ada upaya untuk mereformasi tata niaga impor BBM. Menteri BUMN pernah sesumbar akan membubarkan Petral, anak perusahaan Pertamina yang berbasis di Singapura, yang ditengarai memperpanjang mata rantai impor minyak sehingga harga pokoknya lebih mahal.

Tak ada inisiatif dari pemerintah dan desakan dari DPR untuk mengaudit keterlibatan para calo minyak yang membuat harga pokok BBM lebih tinggi dari yang sepatutnya. Pemerintah dan DPR tak pula mempertanyakan mengapa kita membeli minyak mentah yang lebih mahal sebagaimana tercermin dari ICP yang selalu lebih tinggi ketimbang harga WTI crude oil.

Sampai kapan pemerintah dan DPR membiarkan para calo minyak leluasa berburu rente sehingga menggerogoti keuangan negara dan daya beli rakyat? Pantas sementara kalangan curiga ada oknum-oknum di dalam kekuasaan turut menikmati rente minyak yang dilakoni oleh para calo ini.

Rasa keadilan masyarakat kian terusik karena APBN-P 2013 masih saja mengalokasikan dana untuk lumpur Lapindo yang sejatinya ditanggung oleh siapa pun yang melakukan kejahatan korporasi. Sudah berapa banyak dana rakyat yang tersedot untuk penanganan bencana lumpur Lapindo? Sudahkah korporasi yang bertanggung jawab memenuhi kewajibannya? Jika pengadilan telah memutuskan peristiwa lumpur Lapindo sebagai bencana nasional, mengapa tak ada upaya banding?

Jika rasa keadilan masyarakat kian terusik, sebaik apapun langkah-langkah teknis pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian, niscaya penolakan bakal semakin keras.

Kesempatan kembali terlewati. Sudah puluhan tahun pemerintah secara konsisten terus melakukan kesalahan, sebagaimana pernah ditulis oleh Anne Booth dalam bukunya yang terbit pada tahun 1998 berjudul The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Century: A History of Missed Opportunities.

Saatnya kini untuk memutus rantai sejarah kelam pengelolaan ekonomi agar kita tak masuk ke middle-income trap.

***

Dimuat di harian Kompas, Senin, 24 Juni 2013, hal.15.

Blog di WordPress.com.

Atas ↑