Kencangkan Ikat Pinggang Hadapi Ancaman Resesi


19 Juli 2020

Pandemi Covid-19 terus berlanjut yang menghadapkan Indonesia kepada Resesi Ekonomi. Ancaman resesi ini menghantui berbagai neegara termasuk negara kita. Pelemahan ekonomi dalam dua kuartal berturut-turut semakin jelas didepan mata. Negara tetangga, Singapura sudah kena dampaknya. Hal ini harus diantisipasi oleh Pemerintah melalui berbagai strategi anggaran, kebijakan dan stimulus ekonomi. Indonesia harus berjuang untuk tidak masuk kedalam jurang resesi. Bagaimana kekuatan fundamental ekonomi dan seberapa kuat perekonomian Indonesia? CNN Indonesia Prime News membahasnya bersama Faisal Basri Ekonom Senior Universitas Indonesia, Yustinus Prastowo Staff Khusus Kementerian Keuangan dan Rosan Roeslani Ketua Umum Kadin.

Narasumber: Faisal Basri Ekonom Senior Universitas Indonesia Yustinus Prastowo Staff Khusus Kementerian Keuangan Rosan Roeslani Ketua Umum Kadin.

Selengkapnya bisa disaksikan di sini

Bantuan Tunai Lebih Baik Ketimbang Paket Sembako


Untuk membantu penduduk terdampak COVID-19 yang paling rentan, pemerintah menyalurkan paket sembako senilai Rp43,6 triliun. Ada lagi pos logistik/pangan/ sembako senilai Rp25 triliun. Jadi, setidaknya bantuan berupa nontunai senilai Rp68,6 triliun.

Dana hampir Rp70 triliun itu bisa lebih tepat sasaran jika dikonversi dalam bentuk uang tunai.

Pertama, kebutuhan setiap keluarga berbeda-beda. Beras dan gula tidak cocok untuk penderita diabetes. Keluarga yang memiliki bayi atau anak balita bisa membeli susu jika diberikan uang tunai. Penerima lainnya lebih leluasa memilih barang yang hendak dibelinya sesuai kebutuhan. Keleluasaan memilih sirna karena isi paket sembako sama untuk seluruh penerima bantuan. Menurut teori mikroekonomi, pilihan yang lebih banyak akan memberikan kepuasan lebih tinggi ketimpang bantuan barang.

Kedua, uang tunai bisa dibelanjakan di warung tetangga atau di pasar rakyat/ tradisional, sehingga perputaran uang di kalangan pengusaha kecil, mikro, dan ultra-mikro bertambah secara signifikan, menambah panjang nafas mereka yang sudah tersengal-sengal diterpa wabah pandemik COVID-19. Maslahat yang diterima mereka lebih merata ketimbang lewat pengadaan terpusat.

Ketiga, pengadaan sembako yang terpusat membutuhkan ongkos tambahan seperti untuk transportasi, pengemasan, petugas yang terlibat, serta beragam biaya administrasi dan pelaporan. Akibatnya penerima tidak memperoleh penuh haknya, tidak sebanyak dana yang dialokasikan.

Semoga pemerintah segera mengoreksi mekanisme pemberian bantuan.

Faisal Basri: Omnibus Law Bukan Solusi…


Ekonom Senior Indef, Faisal Basri usai ditemui di Kongkow Bisnis Pas FM, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Kompas.com – 20/01/2020, 12:08 WIB
Penulis : Ade Miranti Karunia
Editor : Erlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com – Ekonom Senior dari Institute of Development Economics and Finance (Indef), Faisal Basri menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap mengeluhkan investasi sebagai biang keladi dari pertumbuhan yang tak beringsut dari 5 persen. Dengan alasan kebijakan selama ini belum ada yang “nendang”.

Oleh sebab itu, digagaslah RUU Omnibus Law yang diharapkan mampu mendorong investasi di Indonesia. Namun, di mata Faisal Basri, kinerja investasi Indonesia tidak terlalu jeblok. Di ASEAN, sumbangan investasi dalam PDB tak ada yang mengalahkan Indonesia, Singapura dan Vietnam sekalipun.

“Jika omnibus law bertujuan untuk menggenjot investasi agar pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, boleh jadi jauh api dari panggang. Jika investasi asing yang hendak disasar, justru belakangan ini investor asing banyak yang ‘diusir’,” ucap dia dikuitp dari blognya faisalbasri.com, Senin (20/1/2020).

“Malahan pemerintah mendorong pelaku dalam negeri untuk mengambil alih investasi asing. Seperti saham Freeport diambil alih BUMN (PT Inalum), Blok Mahakam dan Blok Rokan diambil alih PT Pertamina, Holcim juga diambil alih oleh BUMN (PT Semen Indonesia),” tambah dia.

Da menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia masuk dalam top-20 penerima investasi langsung asing (foreign direct investment). Bahkan, peringkat Indonesia naik dari posisi ke-18 pada 2017, menjadi ke-16 (2018). Pada 2018, posisi Indonesia dua peringkat di atas Vietnam.

Investasi dari China mengalir cukup deras. Data terbaru menunjukkan posisi Indonesia naik tajam dalam China Going Global Investment Index. Walaupun daya tarik Indonesia di mata perusahaan manufaktur Jepang yang beroperasi di luar negeri mengalami penurunan, namun peringkat Indonesia masih berada di jajaran lima besar, jauh untuk dikatakan buruk.

“Sejak Indonesia merdeka, investasi langsung asing tidak pernah menjadi andalan. Karena memang Indonesia cenderung menutup diri dengan membangun tembok tinggi, penuh kawat berduri. Jadi, solusinya bukan dengan omnibus law,” ujarnya.

Rendahnya investasi asing itulah yang membuat Indonesia tidak menjadi bagian menarik dari global supply chains dan membuat perekonomian Indonesia relatif semakin tertutup. Investasi di sektor migas cenderung merosot sehingga produksi terus menurun mengakibatkan impor minyak membengkak.

“Biang keladinya adalah karena pemerintahlah yang menghambat,” tegasnya.

Tantangan terbesar Indonesia adalah bagaimana meningkatkan kualitas investasi. Selama ini kebanyakan investasi dalam bentuk bangunan. Investasi dalam bentuk mesin dan peralatan hanya sekitar 10 persen. Investasi akan seret jika pemanfaatan kapasitas produksi masih rendah. Ketika pemanfaatan kapasitas terpasang di atas 90 persen, maka pelaku dunia usaha akan mendongkrak investasi.

Selain itu, investasi akan terbuka lebar jika pemerintah melakukan konsolidasi perbankan. Pertumbuhan kredit perbankan bisa dipulihkan dari kecenderungan yang terus menurun, setidaknya menembus dua digit. Perbankan dan lembaga keuangan lainnya berfungsi sebagai jantung bagi perekonomian.

“Jangan lagi terjadi dana puluhan triliun rupiah yang dihimpun dari darah dan keringat rakyat diinvestasikan di perusahaan-perusahaan yang tidak punya reputasi baik, yang digelayuti oleh para elit penguasa seperti terjadi pada kasus Jiwasraya dan Asabri. Benahi pula regulatornya, terutama OJK, yang kebobolan berulang kali,” ucap dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Faisal Basri: Omnibus Law Bukan Solusi…”, https://money.kompas.com/read/2020/01/20/120800626/faisal-basri–omnibus-law-bukan-solusi-
Penulis : Ade Miranti Karunia
Editor : Erlangga Djumena