SINOPSIS

Seperempat abad lagi Indonesia akan merayakan 100 tahun kemerdekaan. Tiga perempat perjalanan berliku-liku telah kita lalui, diwarnai oleh beberapa kali kemunduran dan sempat pula terjerembab ke dalam jurang krisis kecil, medium maupun besar. Indonesia butuh waktu 58 tahun untuk keluar dari kelompok negara berpendapatan rendah (low income country). Baru pada tahun 2003 Indonesia naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income). Negara-negara tetangga yang memulai pembangunannya setelah meraih kemerdekaan yang hampir bersamaan dengan Indonesia banyak yang lebih dulu melesat. Korea Selatan dan Singapura sudah meraih status negara berpendapatan tinggi (high income). Sementara itu, Malaysia telah masuk ke kelompok negara berpendapatan menengah atas (upper middle income), sedangkan Thailand dan Filipina mendahului Indonesia keluar dari kelompok negara berpendapatan rendah.

Berulang kali kita menyia-nyiakan momentum emas. Sejarah selalu saja berulang. Kemelut dan krisis politik membuat gerak pembangunan sempat terhenti atau mundur. Cita-cita kemerdekaan untuk lepas dari belenggu kolonialisme dan penindasan agar demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat tertegakkan bermuara pada kehadiran rezim otoritarianisme atau kediktatoran.

Kini kita telah memiliki demokrasi yang jauh lebih sehat. Pemerintahan tidak lagi jatuh-bangun seperti di era demokrasi parlementer. Tidak pula muncul diktator baru, karena jabatan presiden dibatasi paling banyak dua periode disertai dengan mekanisme checks and balances dengan segala kekurangannya. Pergantian pemerintahan berlangsung dengan teratur lewat pemilihan umum lima tahunan. Telah hadir juga Mahkamah yang mengawal konstitusi. 

Tantangan kita seperempat abad ke hadapan adalah memperkokoh institusi politik dan institusi ekonomi agar tidak lagi zig zag atau terhindar dari krisis parah, sehingga dalam perjalanan menuju 2045 terhindar dari perangkap pendapatan menengah (middle income trap) apalagi negara rentan (fragile state) atau negara gagal (failed state).

Buku ini membahas sejarah perjalanan ekonomi Indonesia sejak merdeka hingga sekarang sebagai bahan pembelajaran berharga untuk meniti perjalanan ke depan. Dari sini kami mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menghadang gerak maju dan bagaimana mengatasinya. Yang tak kalah penting ialah bagaimana mendayagunakan potensi bangsa yang tergolong “luar biasa” sebagai negara maritim dengan lapisan tebal penduduk usia produktif serta karunia kekayaan alam yang relatif sangat memadai dan beragam. Tulang punggung untuk menghimpun potensi yang masih berserakan ini adalah Generasi Emas yang niscaya mumpuni mengahadapi segala tantangan di era Revolusi Industri IV dan V nantinya sekalipun.

Buku insya Allah akan diluncurkan pada hari Senin, 21 Oktober 2019, pk.12:00-16:00 di Auditorium Museum Nasional.

Daron Acemoglu dan James Robinson, pengarang buku Why Nations Fail yang sangat berpengaruh itu, baru saja menerbitkan buku The Narrow Corridor.

Buku ini bisa membantu kita untuk memahami betapa penting kehadiran Perpu KPK oleh Presiden Jokowi untuk memelihara demokrasi yang sehat dan kehadiran pembangunan inklusif di Tanah Air tercinta.

Partai pemenang Pemilu 2019 hanya memperoleh 19 persen kursi DPR. Sekalipun tiga partai terbesar bergabung membentuk grand coalition, jumlah kursi mereka (PDI-P, Golkar, dan Gerindra) hanya 42 persen—masih jauh untuk menguasai parlemen.

Sekalipun lanskap kekuatan politik di Indonesia semakin terdispersi, ada kecenderungan oligarki politik menguat. Budaya oposisi belum tumbuh. Kedua kubu dalam Pilpres 2019 cepat mencair dan kerap seia-sekata dalam menyikapi berbagai persoalan. Semua partai di DPR memperoleh kursi pimpinan MPR. Mereka juga sepakat untuk “memperlemah” KPK yang merupakan musuh bersama mereka. Jika Gerindra diakomodasi dalam kabinet mendatang, kekuatan oposisi semakin tak bertaji.

Tak ada kubu penguasa dan oposisi dalam berbagi kekuasaan. Empat dari lima pimpinan BPK yang baru diisi oleh mantan anggota DPR yang gagal berlaga dalam pemilu, dari kedua kubu. Berbeda dengan lima tahun sebelumnya yang mana kubu Prabowo menyapu bersih pimpinan DPR, kali ini mereka sepakat berbagi, juga dalam mengisi posisi pimpinan alat kelengkapan DPR. Semua partai yang terwakili di DPR memperoleh kursi pimpinan MPR.

Pimpinan KPK mendatang telah mereka pilih, yang prosesnya sarat kontroversi. Mereka juga tampaknya sepakat mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang boleh jadi bertujuan untuk memperkokoh oligarki.

Tak pelak lagi, pendulum pada peraga di atas berayun ke kiri yang bias ke pengokohan cengkeraman power of the state, sebaliknya power of society cenderung melemah. Garis melengkung atas akan bergeser ke kiri mendekat ke sumbu vertikal. Dengan demikian koridor antara dua garis lengkung melebar, membuat kemampuan bermanuver power of the state kian leluasa.

Akibatnya, check and balances meredup. Suara civil society kian sayup-sayup. Abuse of power sulit diredam. Kalau memburuk, tak terbayangkan bakal seperti apa. “Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely” bisa-bisa mendekati kenyataan. Menuju Indonesia Emas pada 2045 dibayangi oleh kabut yang kian pekat.

Koridor di antara dua garis lengkung harus dipelihara harus tidak melemah, apalagi jika mengarah ke kanan. Upaya itu semoga akan berhasil jika kita mampu lambat laun mengubah extractive political institutions menjadi inclusive political institutions dan extractive economic institutions menjadi inclusive economic institution. Setiap rintangan untuk mewujudkannya harus kita enyahkan.

[Diperbarui pada 13 Oktober 2019, pk. 20:10]