Faisal Basri: Tak Perlu Bom Atom Omnibus Law, Kemudahan Berbisnis Bisa Membaik


Tempo.co | Sabtu, 24 Oktober 2020 09:46 WIB

Reporter: Tempo.co

Editor:  Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

TEMPO.COJakarta – Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk tak memaksakan pelaksanaan Omnibus Laws Undang-undang Cipta Kerja hanya untuk menggenjot investasi masuk ke Tanah Air. 

Pasalnya, dari kacamata Faisal Basri, pemerintah sebelumnya sudah berada di jalur yang tepat dalam melakukan sejumlah pembenahan perbaikan birokrasi untuk mengundang para investor datang dan berbisnis di Indonesia. Hal ini terbukti dari perbaikan peringkat Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business atau EODB) Indonesia yang dirilis oleh Bank Dunia dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintah, kata Faisal, hanya perlu memperbaiki sejumlah hal dalam penerapan paket kebijakan-paket kebijakan yang sudah dikeluarkan sebelumnya. “Tanpa perlu adanya bom atom yang namanya Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja, kemudahan berbisnis di Indonesia akan mengalami perbaikan luar biasa,” ujarnya seperti dikutip dari siaran video di YouTube CokroTV, Jumat, 23 Oktober 2020.

Dalam video berjudul “Ayo Jokowi, Kembali ke Jalur yang Benar!” dan berdurasi 14 menit 38 detik ini, Faisal Basri yakin bahwa dengan pembenahan kebijakan yang ada, revolusi berbisnis akan membuat Indonesia masuk ke dalam peringkat 30 besar EODB tersebut.

Hanya dengan melakukan serangkaian upaya terukur, pemerintah harus kembali menetapkan sejumlah langkah dengan jelas berikut prioritas apa saja yang wajib didahulukan. “Saya ingatkan, kita sudah punya cukup senjata tanpa harus bom atom. Ayo pak Jokowi, kembali ke jalur yang dibangun. Tujuan sudah dekat, jangan pindah jalur yang belum tentu lebih cepat dan lebih aman,” kata Faisal Basri.

Faisal menjelaskan, di periode pertama pemerintahannya, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika diangkat pada 2014, peringkat EODB Indonesia ada di urutan 120. “Jelek sekali posisinya, jauh tercecer, dibanding Singapura nomor 1, Malaysia keenam, Thailand ke-18, Brunei ke-59, dan Vietnam di 99,” ujarnya.

Namun selama periode pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sudah banyak hal dilakukan. Ada 16 paket kebijakan dalam 2 tahun, terhitung dari 9 September 2015 hingga 31 Agustus 2017. Hingga akhir periode jabatan pertama, hampir semua program dan target terlaksana dan hasilnya nyata.

“EODB naik tajam 48 peringkat menjadi 72. Tahun 2019 dan 2020 turun 1 peringkat. Sehingga sekarang di peringkat 73,” ucap Faisal. “Entah kenapa tak ada lagi paket susulan hingga 2019.”

Faisal menyebutkan belasan paket kebijakan itu telah mencanangkan langkah2-langkah sistematis dan tinggal dilanjutkan. Namun kenapa pemerintah dan DPR mendorong Omnibus Law UU Cipta Kerja ini?

Soal ini, Faisal menduga, bisa jadi Presiden Jokowi tidak puas karena target awal pemerintah bahwa EODB harusnya naik ke peringkat 40. Walaupun sebetulnya, bukti menunjukkan perbaikan telah membuahkan hasil.

“Itu sudah lebih dari separuh jalan terlampaui. Ketertinggalan dengan Vietnam sebanyak 21 peringkat berhasil dipangkas menjadi hanya 3 peringkat. Indonesia 73, Vietnam 70. Selisih dengan Brunei juga menyempit dari 61 jd 7 peringkat. Ini luar biasa, ini patut disyukuri. Artinya sudah di jalur yang benar,” ucap Faisal.

Jika ingin memperbaiki, kata Faisal Basri, pemerintah bisa fokus di sejumlah elemen yang jadi perhatian di EODB tersebut. Dari 10 elemen, empat di antaranya sudah bagus kinerjanya yakni: resolvin insolvencgy, getting electricity, getting credit dan protecting minority investor. “Bahkan untuk elemen pertama dan terakhir telah menembus 40 besar,  elemen getting credit sudah mendekati 40 besar.”

Namun pemerintah disebut kecolongan karena ada satu elemen mengalami pemburukan luar biasa yakni trading across borders. “Bayangkan pada 2014, RI sudah di peringkat ke-54, tahun ini melorot ke urutan 116. Jika elemen ini saja dikembalikan ke posisi semula, niscaya peringkat kita menyusul V,” ujarnyaietnam.

Ditambah lagi dengan perbaikan sejumlah elemen seperti registering property dan dealing with construction permits, menurut Faisal Basri, peringkat EOB Indonesia bisa mencapai target 40 besar seperti yang dicanangkan Persiden Jokowi. “Bahkan terbuka peluang menembus 30 besar dalam waktu tidak terlalu lama.” 

RR ARIYANI

Diunduh dari: https://bisnis.tempo.co/read/1398944/faisal-basri-tak-perlu-bom-atom-omnibus-law-kemudahan-berbisnis-bisa-membaik/full&view=ok

Versi videonya bisa disaksikan di sini.

Salah Kaprah Omnibus Law Cipta Kerja: Kemudahan Berusaha


Ketika berdialog dengan sejumlah menteri dan petinggi pemerintahan lainnya serta anggota DPR yang telah meloloskan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, tujuan yang kerap terlontar dari mereka adalah untuk kemudahan berusaha. Mereka menyodorkan sejumlah praktik yang menyulitkan berusaha, antara lain: sangat banyak jenis perizinan, peraturan berbelit-belit dan tumpang tindih, dan daerah mempersulit pengurusan izin.

Masalah klasik di atas sudah berlangsung puluhan tahun. Namun, mengapa baru sekarang diklaim sebagai penyebab kemerosotan investasi dan pertumbuhan ekonomi? Dengan iklim usaha yang serupa, mengapa pertumbuhan di masa lalu bisa 8 persen, 7 persen, dan 6 persen. Mengapa baru lima tahun terakhir (sebelum terjadi wabah COVID-19) pertumbuhan mentok di aras 5 persen?

***

Sejak dilantik pada Oktober 2014, Presiden Jokowi berulang kali menyampaikan tekatnya untuk menyederhanakan perizinan usaha. Ia meminta seluruh jajaran pembantunya untuk bekerja keras meningkatkan peringkat kemudahan berbinis (Ease od Doing Business/IoDB) yang setiap tahun diterbitkan oleh Bank Dunia. Ketika dilantik, Indonesia berada di peringkat ke-120, tercecer jauh dari Singapura di peringkat pertama, Malaysia (keenam), Thailand (ke-18), dan Vietnam yang berada di urutan ke-99. Presiden menargetkan Indonesia masuk peringkat ke-40.

Selama 2015-2018 pemerintah mengeluarkan 16 paket kebijakan ekonomi untuk membakar lemak-lemak yang menyelimuti perekonomian agar bisa bergerak lebih lincah dan tumbuh lebih tinggi.

Kerja keras yang berkelanjutan membuahkan hasil sangat menggembirakan. Separuh jalan sudah terlalui ketika pada tahun 2018 peringkat IoDB Indonesia naik tajam menjadi ke-72. Pada tahun 2019 dan 2020 turut satu peringkat menjadi ke-73. Indonesia kian mendekati Vietnam dan Brunei Darussalam.

Target 40 besar memang belum tercapai. Namun, sebenarnya dengan sedikit tambahan kerja keras, untuk mencapai peringkat ke-40 sangat mungkin terwujud dalam waktu yang tak terlalu lama lagi.

Kuncinya, fokus saja memperbaiki lima komponen IoDB. Pertama adalah membenahi hambatan perdagangan lintas batas (“Trading across borders”). Komponen ini justru mengalami pemburukan sangat parah, dari urutan ke-54 pada 2014 menjadi ke-116 pada 2019 dan 2020. Kembalikan saja ke posisi tahun 2014, ceteris paribus, niscaya peringkat Indonesia bakal naik lumayan.

Kedua dan ketiga, perbaiki komponen “Dealing with construction permit” dan “Registering property” dengan penyederhanaan persyaratan dan memperpendek waktu pengurusan. Agaknya tak terlalu sulit untuk melakukan hal itu karena hanya menyangkut beberapa instansi. Kedua komponen ini juga mengalami pemburukan.

Keempat dan kelima, percepat proses perbaikan yang sudah terjadi untuk komponen “Starting business” dan “Enforcing contracts” agar keduanya menembus peringkat di bawah 100.

Jadi, segala upaya yang harus dilakukan sangat jelas dan terukur. Separuh jalan tersisa sudah mulai ditapaki. Hasilnya sudah di depan mata.

Mengapa tak mau bersabar untuk menggapai sesuatu yang hampir dalam genggaman. Mengapa berjudi dengan Omnibus Law Cipta Kerja yang melebar ke mana-mana sehingga berisiko memorakporandakan kemajuan yang sudah di jalur yang benar. Mengapa harus pindah jalur? Mengapa harus memecah-belah masyarakat? Mengapa pemerintah menempuh langkah zero sum game dengan semua keuntungan diberikan kepada pengusaha (terutama pengusaha besar) dengan merugikan pekerja, masyarakat, dan pemerintah daerah?

Jangan biarkan nafsu serakah mencabik-cabik kesatuan bangsa.

Kesadaran adalah matahari

Kesabaran adalah bumi

Keberanian menjadi ackrawala

Dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata

(WS Rendra)

*****

Podcast Tolak Miskin: Kejar Tayang Cipta Kerja Buat Siapa? (Bersama Faisal Basri)


Podcast Tolak Miskin: Kejar Tayang Cipta Kerja Buat Siapa? (Bersama Faisal BasrI)
Foto: Tim Infografis/Denny Putra

Eduardo Simorangkir | detikFinance | Jumat, 09 Okt 2020 09:15 WIB

Jakarta – Pembahasan RUU Cipta Kerja memicu kontroversi. Meski dirundung penolakan dan demo besar-besaran serikat buruh di berbagai daerah, pemerintah dan DPR bergeming dan terus melanjutkan upaya pengesahan RUU Cipta Kerja.

Kini, Undang-undang (UU) tersebut telah disetujui oleh DPR. Aksi mogok hingga demonstrasi tak terelakkan yang dilakukan oleh para buruh hingga mahasiswa.

Kecurigaan semakin tinggi ketika penyusunan RUU Cipta Kerja terkesan diburu-buru dan mengabaikan penanganan pandemi yang saat ini masih terus berlangsung. DPR bahkan mengebut penyelesaian UU ini di hari-hari terakhirnya sebelum masuk ke masa reses atau istirahat.

Sepenting apa UU ini? Benarkah UU ini mampu mengeskalasi ekonomi Indonesia? Apakah formulasi yang ada di dalam UU Cipta Kerja ini membawa keadilan buat masyarakat dan para pelaku usaha?

Simak pembahasan selengkapnya bersama akademisi, pengamat, dan ekonom senior Faisal Basri di podcast Tolak Miskin episode 31: Kejar Tayang Cipta Kerja Buat Siapa?

Dengarkan melalui widget di bawah ini atau klik untuk mendengarkannya di Spotify.

Sumber: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5206221/podcast-tolak-miskin-kejar-tayang-cipta-kerja-buat-siapa-bersama-faisal-basri?tag_from=wp_beritautama&_ga=2.126560329.534161657.1601869667-1488564666.1594950919

Salah Kaprah Omnibus Law Cipta Kerja: Memacu Investasi


Salah satu alasan utama pemerintah menghadirkan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja adalah untuk memacu investasi agar tercipta lebih banyak lapangan kerja.

Investasi dalam tulisan ini mengacu pada pembentukan modal tetap bruto yang berwujud (investasi fisik), tidak termasuk investasi finansial seperti saham dan obligasi. Pembentukan modal tetap bruto merupakan salah satu komponen dalam produk domestik bruto (PDB).

Kenyataannya investasi di Indonesia terus tumbuh lumayan tinggi, lebih tinggi dari China, Malaysia, Thailand, Afrika Selatan, dan Brazil serta hampir sama dengan India. Pada peraga di bawah, hanya Vietnam yang pertumbuhan investasinya lebih tinggi dari Indonesia.

Karena pertumbuhan investasi lumayan tinggi itulah membuat porsi investasi dalam PDB terus meningkat, bahkan lebih tinggi ketimbang rerata negara berpendapatan menengah-bawah maupun kelompok negara berpendapatan menengah-atas.

Di ASEAN, Indonesia juaranya. Tak ada yang lebih tinggi dari Indonesia.

Hanya China yang lebih tinggi dari Indonesia. Namun, China menyadari aras investasi mereka sudah terlalu tinggi. Banyak pabrik kelebihan kapasitas. Akhirnya China banting stir. Mereka menyalurkan investasinya ke luar negeri. Di dalam negeri, mereka memacu konsumsi masyarakat agar lebih banyak menyerap produksi dalam negeri sehingga ketergantungan pada ekspor bisa dikurangi. Pemerintah China tak mau lagi menekan buruh dengan upah murah. Buat apa menyenangkan konsumen dunia dengan menawarkan barang-barang murah tetapi menekan peningkatan kesejahteraan rakyatnya sendiri. Hasilnya terlihat pada peraga di atas. Porsi investasi dalam PDB di China menunjukkan penurunan cukup signifikan dalam sewindu terakhir.

***

Porsi investasi dalam PDB mencapai rekor tetinggi justru tercapai pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Mengapa justru Presiden Jokowi menafikan keberhasilannya yang cukup fenomenal itu?

Jadi, nyata sekali Presiden keliru mengatakan investasi terhambat dan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan “tidak nendang”. Alasan keliru inilah yang membuat Presiden mencari jalan pintas atau terobosan dengan mengajukan jurus sapu jagat Omnibus Law Cipta Kerja. Kalau landasannya keliru, maka Omnibus Law tak memiliki pijakan kuat.

Kekeliruan yang terus dibiarkan melahirkaan banyak kekeliruan baru. Yang paling fatal adalah pandangan yang mengatakan bahwa salah satu penghambat investasi adalah keberadaan dan sepak terjang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh karena itu KPK harus dilemahkan. Maka Undang-undang KPK harus direvisi. Pembisik menang. Sekarang KPK tak lagi bertaji untuk menjaring korupsi di pusaran kekuasaan, terutama dalam bentuk korupsi kebijakan. Oligarki leluasa semakin mencengkeram dengan menguasai kekayaan sumber daya alam lewat praktik pemburuan rente berskala besar.

Padahal, yang paling membuat pening kepala para investor adalah korupsi dan birokrasi pemerintahan yang tidak efisien. Sedangkan urusan ketenagakerjaan berada urutan kesebelas. Alih-alih memperkuat posisi KPK, malahan KPK dilemahkan.

Masih banyak indikator yang menunjukkan investasi di Indonesia jauh dari “memble”. Di mata perusahaan manufaktur Jepang yang beroperasi di luar negeri, Indonesia berada di posisi kelima sebagai negara yang paling menjanjikan. Walaupun turun dari posisi teratas pada tahun2013, posisi kelima di dunia cukup menjanjikan.

Survei yang dilakukan majalah terpandang The Economist yang berpusat di London menunjukkan hampir separuh responden berencana meningkatkan investasinya di Indonesia. Indonesia berada di posisi ketiga di Asia setelah China dan India.

Di mata China, Indonesia kian menarik. Jika pada tahun 2013 dan 2015 Indonesia di urutan ke-44 dalam China Going Global Investment Index, dalam survei terakhir tahun 2017 posisi Indonesia melonjak tajam menjadi ke-26.

Publikasi tahunan UNCTAD terbaru, World Investment Report 2020, kian membuktikan reputasi Indonesia cukup menonjol. Indonesia bertengger di kelompok top-20 di dunia untuk urusan foreign direct investment (FDI). Di ASEAN, hanya Indonesia dan Singapura yang masuk kelompok top-20 dunia.

Padahal, Indonesia bisa dikatakan jual mahal terhadap investor asing. Dan, yang luar biasa, selama ini Indonesia tak pernah sangat bergantung pada investasi asing.

Secara sadar Indonesia memasang kawat berduri tertinggi ketiga di dunia setelah Filipina dan Saudi Arabia.

Kalau Indonesia ingin dibanjiri investor asing, tebas saja pagar tinggi itu dan enyahkan kawat berduri yang menyelimuti pagar. Tak perlu bom atom Omnibus Law, cukup dengan melongggarkan restriksi utamanya, yaitu berupa equity restriction.

***

Pak Jokowi sebetulnya mengeluhkan pertumbuhan ekonomi yang tak kunjung beringsut dari 5 persen. Target Pak Jokowi 7 persen. Padahal, kurang apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Slogannya saja: kerja, kerja, kerja. Presiden rajin menjelajah ke seantero negeri. Pembangunan infrastruktur sangat masif. Inflasi terendah sepanjang sejarah. Angka kemiskinan berhasil ditekan sampai hanya satu digit yang tak pernah terjadi sejak merdeka. Ketimpangan sebagaimana diukur dengan nisbah Gini (Gini ratio) juga turun ke aras di bawah 0,4, yang berarti ketimbangan di Indonesia rendah. Di masa Presiden SBY sempat di atas 0,4 (tekimpangan sedang).

Investasi yang merupakan ujung tombak utama pertumbuhan mencapai aras tertinggi, juga terjadi di era Jokowi.

Mengapa dengan segala keberhasilan yang fenomenal itu pertumbuhan justru melemah dibandingkan dengan periode pemerintahan sebelumnya?

Masalah paling mendasar adalah investasi besar tetapi hasilnya kecil. Inilah yang harus dijawab dan dicarikan obat mujarabnya.

Ibarat anak di usia pertumbuhan yang dapat asupan bergizi tetapi mengapa berat badannya tidak naik. Boleh jadi banyak cacing di perut anak itu.

Cacing di dalam tubuh perekonomian bisa berupa korupsi yang menyedot darah dan energi perekonomian. Uang hasil korupsi dilarikan ke luar negeri dan atau digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif. Korupsi merampas hak rakyat sehingga rakyat tetap loyo.

Cacing bisa juga berupa praktik antipersaingan. Proyek-proyek besar diberikan ke BUMN, tak ada tender sehingga tidak terbentuk harga yang kompetitif. Proyek-proyek tanpa dibekali perencanaan yang memadai.

Cacing yang lebih berbahaya adalah para investor kelas kakap yang dapat fasilitas istimewa dari penguasa. Investasi mereka sangat besar, tetapi hampir segala kebutuhannya diimpor, puluhan ribu tenaga kerja dibawa dari negara asal dan tidak menggunakan visa kerja. Lalu disediakan bahan baku sangat murah karena diterapkan larangan ekspor sehingga pengusaha dalam negeri yang memasok investor asing itu menderita luar biasa.

Karena kedekatan dengan penguasa, investor asing memperoleh keistimewaan. Proyek-proyek mereka dimasukkan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Dengan status itu mereka bisa mengimpor apa saja tanpa bea masuk, tak perlu menggunakan komponen dalam negeri. Mereka bebas mengekspor seluruh produksinya tanpa dipungut pajak ekspor. Dan, yang luar biasa menggiurkan adalah bebas pajak keuntungan sampai 25 tahun. Pajak pertambahan nilai (PPN) pun dibebaskan.

Kasus kasat mata adalah puluhan proyek smelter dari China yang bisa dibaca dalam tulisan di blog ini dengan judul Presiden Dibohongi Mentah-mentah.

Praktik-praktik tak terpuji itulah yang bermuara pada ICOR (incremental capital-output ratio) yang sangat tinggi. Di era Jokowi ICOR mencapai 6,5, sedangkan sepanjang kurun waktu Orde Baru sampai era SBY reratanya hanya 4,3. Artinya, selama pemerintahan Jokowi-JK, untuk menghasilkan tambahan satu unit output, diperlukan tambahan modal 50 persen lebih banyak. Tambahan modal itu tak lain dan tak bukan adalah investasi. Tak hanya lebih parah dari periode-periode sebelumnya, ICOR Indonesia pun tertinggi di ASEAN.

Jika Pak Jokowi mau mencapai pertumbuhan 7 persen sehingga bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja, tak perlu Omnibus Law yang banyak cacatnya itu. Perangi saja terus korupsi, terutama di pusaran kekuasaan, dan segala bentuk pemborosan dengan menurunkan ICOR menjadi 4,7. Maka pertumbuhan 7 persen otomatis akan tercapai.

*****

COVID-19 dan Millennials


IDN Times

INDONESIA MILENNIAL REPORT 2021 – EKONOM FAISAL BASRI BICARA SOAL DAMPAK COVID-19

Ekonom Faisal Basri menilai program Kartu Prakerja tak berdampak signifikan dalam mendukung ketahanan ekonomi pekerja. Menurut dia, sasaran peserta program Kartu Prakerja tak sesuai dengan kondisi saat ini. “Angka pengangguran naik akibat COVID-19, dari 4,99 persen saya perkirakan (sekarang) di atas 7 persen. Jadi pastikan orang yang menganggur itu tidak kelaparan. Itu yang paling penting dulu, sehingga dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang cenderung kekerasan. Kan sekarang kekerasan meningkat, ya. Penjambretan, bahkan di Jalan Sudirman (Jakarta) ada yang sudah berani jambret (karena lapar),” kata Faisal dalam wawancara khusus bersama IDN Times, Selasa (15/9/2020).

—Redaksi IDN Times

Selengkapnya bisa diunduh di sini.

Jokowi Butuh Panglima Perang Lawan COVID-19 (Video)


Cokro TV | Ekonomi Politik Faisal Basri | Episode 21

Menghadapi wabah COVID-19 bisa dianalogikan dengan perang. Dalam peperangan, niscaya ada panglima perang yang mendedikasikan segenap jiwa dan raganya melawan musuh tanpa dibebani pekerjaan lain. Dalam perang butuh mobilisasi prajurit dan logistik a la perang, bukan dengan cara-cara biasa dalam keadaan normal. Sebab itu, Jokowi butuh panglima perang untuk lawan Covid-19. —Redaksi Cokro TV

Selengkapnya bisa diunduh di sini.

Versi tulisan telah hadir sebelumnya di blog ini dengan judul Saatnya Ada Panglima Perang Purnawaktu Taklukkan Wabah COVID-19

Ekonomi Politik Kebijakan Perekonomian Indonesia (Audio)


Pengantar: Book Dialogue feat. Faisal Basri: Terobosan Baru atas Perlambatan Ekonomi

Sejarah perekonomian Indonesia memang dinamis dan menarik. Meski sudah merdeka sejak 1945, kita baru membangun di era kabinet Djuanda pada tahun 1957. Kemudian, momentum pembangunan berpuntir sampai tahun 1998. Namun, kelembagaan politik tidak diperkuat dan kita jatuh di tahun 1998. Indonesia sudah bangkit, namun masih banyak masalah ekonomi yang terjadi. Buku “Terobosan Baru atas Perlambatan Ekonomi: Rujukan untuk Sebuah Kebijakan Perekonomian” ditulis untuk merayakan HUT ke-80 Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti dan menjawab masalah-masalah tersebut.

Pada Book Dialogue kali ini, kami berbincang dengan Faisal Basri, seorang ekonom senior dan kontributor pada buku tersebut.

— Redaksi KANOPI FEBUI

Perbincangan selengkapnya bisa didengarkan di sini

Saatnya Ada Panglima Perang Purnawaktu Taklukkan Wabah COVID-19


Menghadapi wabah COVID-19 bisa dianalogikan dengan perang. Dalam peperangan, niscaya ada panglima perang yang mendedikasikan segenap jiwa dan raganya melawan musuh tanpa dibebani pekerjaan lain. Dalam perang butuh mobilisasi prajurit dan logistik a la perang, bukan dengan cara-cara biasa dalam keadaan normal.

Untuk kebutuhan perang, segala sumber daya yang ada didedikasikan untuk perang. Kapasitas pabrik bisa didayagunakan untuk menghasilkan barang-barang untuk kebutuhan perang. Kapal-kapal niaga bisa dimodifikasi untuk mengangkut prajurit, persenjataan, dan kebutuhan penunjang lainnya.

Jalur komando harus jelas, siapa bertanggung jawab untuk apa. Informasi harus jelas dan akurat sampai ke komandan pertempuran dan segenap prajuritnya.

Untuk itu semua, aturan yang ada tidak cukup. Harus ada payung hukum yang jelas dalam menghadapi darurat perang. Namanya juga darurat. Pengadaan barang dan jasa tak bisa menunggu lelang. Alokasi anggaran tak bisa mengikuti alur pembahasan baku yang memerlukan berbagai tahapan. Jadi butuh undang-undang darurat perang. Karena mendesak, buat segera Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang)

***

Perkembangan COVID-19 di Indonesia

COVID-19 sudah menjamah semua provinsi dan 494 (96,1 persen) kabupaten/kota. Jadi, COVID-19 telah merambak sampai ke pelosok, tak hanya di kawasan perkotaan, melainkan telah merasuk ke kawasan pedesaan.

Kasus terkonfirmasi COVID-19 harian sudah menembus 4.000. Pertambahan kasus semakin cepat. Sejak pengumuman kasus pertama 2 Maret 2020 hingga mencapai 50.000 kasus butuh waktu 115 hari. Tambahan 50.000 berikutnya hanya 32 hari, lalu turun lagi menjadi 26 hari untuk mencapai 150.000 kasus, 17 hari untuk mencapai 200.000 kasus, dan 14 hari untuk menembus 250.000 kasus.

Pasien meninggal dunia per hari selalu di atas 100 dalam delapan hari terakhir dan kematian kumulatif hampir mencapai 10.000. Jumlah kematian itu hanya yang meninggal dunia setelah dites PCR dengan hasil positif. Yang meninggal dunia belum dites usap (PCR) tetapi memiliki gejala yang sama dengan pengidap COVID-19 dan dimakamkan dengan protokol COVID-19 tidak dicatat sebagai kematian karena COVID-19. Lebih ironis lagi, untuk menurunkan angka kematian, ada rencana dari Kemenkes untuk mempersempit definisi kematian menjadi yang semata-mata (murni) karena COVID-19 dan mencoret akibat penyakit penyerta.

Dengan definisi kematian yang tidak menggunakan standar WHO saja, angka kematian (case fatality rate/CFR) Indonesia tertinggi di ASEAN dan tertinggi kedua di Asia, juga lebih tinggi dari rerata dunia.

Karena sosok COVID-19 tak kasat mata, maka untuk mengenalinya hanya ada satu cara, yaitu dengan testing. Bagaimana hendak menjinakkan wabaah kalau kita tak tahu sosok musuh kita.

Sudah hampir tujuh bulan coronavirus leluasa menyebar karena jumlah testing di Indonesia sangat rendah, baru sekitar 10.000 per satu juta penduduk.

Nyaris tak ada alasan mengapa sedemikian buruk kinerja testing Indonesia. Anggaran untuk penanganan COVID-19 cukup besar. Kesulitan mendapatkan peralatan dan reagen pun tak bisa diterima akal sehat. Negara-negara yang lebih miskin dari Indonesia seperti Bangladesh, Pakistan, dan Filipina bisa melakukan tes lebih banyak. Di antara negara-negara dengan kasus di atas 10.000, jumlah tes di Indonesia hanya lebih tinggi ketimbang 10 negara berpendapatan rendah dan berpendapatan menengah-bawah di Afrika dan satu negara berpendapatan rendah di Asia (Afganistan). Status Indonesia yang baru naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah-atas tak tercermin dari jumlah tes.

Sudah jumlah tes sedikit, tidak efektif pula. Jumlah tes yang sudah lumayan naik walaupun secara nasional lebih rendah ketimbang standar WHO, tidak disertai dengan strategi penelusuran/pelacakan kontak. Nisbah pelacakan kontak secara nasional sangat rendah, sekitar 3. Bahkan di DKI Jakarta—yang merupakan episentrum wabah COVID-19—berdasarkan data dari kawalcovid19.id, rasio lacak isolasi (RLI) justru turun dari sekitar 4 pada bulan Juni menjadi kurang dari 2 pada bulan September. Ini ibarat tawanan perang yang bebas berkeliaran sesuka hati, bahkan sampai ke jantung pertahanan kita sendiri. WHO menganjurkan pelacakan antara 10-30 per satu kasus terkonfirmasi (kawalcovid19.id).

Bagaimana mau menang perang kalau tanpa melalui berbagai medan pertempuran.

Perlu Organisasi Perang yang Mumpuni dan Panglima Perang

Perang menghadapi wabah COVID-19 lebih pelik. Musuhnya tak kelihatan kasat mata. Tak tahu jumlahnya berapa dan lokasinya dimana. Untuk menggempur musuh tak bisa pakai senjata pemusnah yang paling canggih sekalipun. Tak bisa pula menggunakan intelejen tentara untuk memata-matai posisi dan pergerakan musuh. Strategi menyerangnya pun berbeda. Tak bisa sekali menyerang meskipun dengan bom atom lantas musuh serta-merta takluk, dan perang usai.

Mengapa sejauh ini kita belum berhasil menjinakkan COVID-19 dan bahkan mengalami kemunduran? Salah satu faktor terpenting adalah tidak ada rencana darurat “perang”, organisasi yang dibentuk tidak efektif, dan tidak ada panglima perang.

Yang sudah ada adalah rencana darurat menghadapi dampak dari perang, bukannya perang itu sendiri. Lihat saja judul Perppu No.1/2020 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang No.2/2020:

Karena hukum daruratnya seperti itu, maka tak heran kalau struktur organisasinya pun tidak mencerminkan kedaruratan kesehatan. Posisi/jabatan berwarna merah tidak tertera di dalam Perpres No.82./2020, hanya diumumkan oleh Ketua Pelaksana.

Kita menghadapi perang semesta, namun tanpa perencanaan komprehensif dan menggigit. Presiden sebagai panglima tertinggi belum kunjung mengangkat panglima perang. Yang ada adalah sejumlah panglima pertempuran atau panglima ad hoc: ada Menko Perekonomian, Menteri BUMN, Menteri Kesehatan, Menko Maritim dan Investasi. Mereka semua tidak purnawaktu mengurus wabah. Pekerjaan mereka sudah sangat banyak. Masalah yang mereka hadapi sangat banyak dan rumit.

Idealnya ada panglima perang purnawaktu yang diberikan otoritas penuh oleh panglima tertinggi untuk menundukkan musuh. Panglima perang dibantu oleh staf-staf profesional yang juga purnawaktu sesuai dengan keahlian masing-masing, bukan jabatan ex-officio. Pejabat-pejabat itu bertugas sebagai pendukung operasi dengan memobilisasi sumber daya yang mereka miliki. Misalnya, panglima tertinggi butuh ratusan ribu tenaga untuk pelacakan kontak kepada polisi dan petugas sensus yang diurus oleh BPS. Kalau masih kurang, dibuka pesempatan untuk relawan dari mahasiswa dan oraganisasi kemasyarakatan. Dananya diminta ke Menteri Keuangan. Pengadaan logistik tak perlu tender. Mobilisasi pabrik untuk menghasilkan kebutuhan perang dimintakan ke Menteri Perindustrian. Harus ada undang-undang darurat yang menaunginya.

Panglima tertinggi memiliki pusat data sendiri dan menggunakan standar WHO. Tidak boleh lagi suka-suka Menteri Kesehatan menentukan definisi kematian. Seluruh data yang dikumpulkan Kemenkes wajib diserahkan ke pusat data di kantor komandan perang. Kantor komandolah yang mengolah data.

Pendek kata perencanaan dan operasi harus terpusat. Bukan seperti sekarang yang terlalu banyak satgas: satgas percepatan vaksin, satgas percepatan penurunan kasus di delapan daerah dengan kasus tertinggi, dan sejenis satgas lainnya. Orangnya itu-itu saja. Hanya ada satu juru bicara perang.

Sosok panglima perang harus yang memiliki pengalaman panjang dan berprestasi luar biasa di berbagai medan pertempuran.

Ada dua sosok ideal sebagai panglima perang: Pak JK dan Pak Kuntoro.