Bung Arie Putra, pengasuh podcast “Total Politik” di Channel YouTube, mengundang saya untuk membahas topik “Reformasi Pendikan Tinggi” pada 22 Juli 2021. Namun, pembicaraan merembet ke berbagai hal, mulai tuduhan terhadap Prof. Sulfikar Amir hingga urusan pajak. Perbincangan kami bisa disaksikan di sini.
Kategori: Uncategorized
TEMPO.CO, Jakarta – Ekonom senior Indef Faisal Basri mengatakan kesalahan utama Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah lantaran pendekatannya yang mengedepankan ekonomi. Padahal, menurut dia, seharusnya pemerintah berfokus kepada penanganan kesehatan. “Kesalahan ini sejak awal. Yang membuat pandemi berlama-lama dan semakin buruk karena kita menuhankan ekonomi dan memberhalakan investasi,” ujar Faisal dalam webinar, Jumat, 16 Juli 2021.
Bincang-bincang tentang vaksin berbayar alias vaksin rente bisa disaksikan di YouTube ini. Direkam pada 13 Juli 2021.
Beberapa hari terakhir bertaburan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah meluncurkan program vaksin berbayar untuk perseorangan yang rencananya akan dilaksanakan oleh BUMN farmasi PT Kimia Farma, Tbk mulai 12 Juli 2021. Sebelumnya, penentangan dari berbagai kalangan telah pula disampaikan atas komersialisasi vaksin lewat program vaksin berbayar untuk korporasi yang dikelola oleh Kadin Indonesia. Menteri Kesehatan mengetahui
Indonesia baru saja naik kelas tahun 2019 dari negara berpendapatan menengah-bawah menjadi negara berpendapatan menengah-atas. Karena baru naik kelas, tentu saja posisi Indonesia masih dekat ke batas bawah, hanya selisih 5 dollar AS. Indikator yang dipakai adalah gross national income (GNI) per capita. Tiba-tiba pandemi menerjang, sehingga tahun 2020 mendadak sontak turun kelas, kembali dengan
19 Juli 2020 Pandemi Covid-19 terus berlanjut yang menghadapkan Indonesia kepada Resesi Ekonomi. Ancaman resesi ini menghantui berbagai neegara termasuk negara kita. Pelemahan ekonomi dalam dua kuartal berturut-turut semakin jelas didepan mata. Negara tetangga, Singapura sudah kena dampaknya. Hal ini harus diantisipasi oleh Pemerintah melalui berbagai strategi anggaran, kebijakan dan stimulus ekonomi. Indonesia harus berjuang
Untuk membantu penduduk terdampak COVID-19 yang paling rentan, pemerintah menyalurkan paket sembako senilai Rp43,6 triliun. Ada lagi pos logistik/pangan/ sembako senilai Rp25 triliun. Jadi, setidaknya bantuan berupa nontunai senilai Rp68,6 triliun. Dana hampir Rp70 triliun itu bisa lebih tepat sasaran jika dikonversi dalam bentuk uang tunai. Pertama, kebutuhan setiap keluarga berbeda-beda. Beras dan gula tidak
Kompas.com – 20/01/2020, 12:08 WIBPenulis : Ade Miranti KaruniaEditor : Erlangga Djumena JAKARTA, KOMPAS.com – Ekonom Senior dari Institute of Development Economics and Finance (Indef), Faisal Basri menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap mengeluhkan investasi sebagai biang keladi dari pertumbuhan yang tak beringsut dari 5 persen. Dengan alasan kebijakan selama ini belum ada yang “nendang”.
