Indonesia Kini dan Kesiapan Menuju 2030


Catatan: Citibank menggelar roadshow di enam kota (Jakarta, Bandung, Denpasar, Surabaya, Semarang, dan Medan) pada akhir Januari hingga awal Februari 2018. Ikut berkolaborasi dalam kegiatan ini adalah Manulife, AIA, dan Fidelity. Tajuk yang dipilih adalah “Indonesia 2030: Its Position in the Emerging and World Market.”

Berikut adalah bahan yang saya persiapkan untuk acara Citigold Investment Series itu. Bahan ini merupakan versi terakhir yang telah dimutakhirkan.

20180213-Ina_2030

Perekonomian Indonesia: Layu Sebelum Merekah karena Fondasinya Lemah


kompas.com deh
kompas.com

Ada yang ganjil dalam perjalanan panjang perekonomian Indonesia, yakni cukup kerap terantuk-antuk, bahkan pernah terjerembab ke dalam jurang yang sangat dalam dan terdalam pada tahun 1998. Setelah itu berangsur menuju pemulihan dan sempat sedikit mengakselerasi, tetapi kembali melemah hingga sekarang.

 

Perlahan tapi pasti keseimbangan perekonomian turun terus dari 8 persen menjadi 7 persen, lalu 6 persen, dan terakhir 5 persen dalam lima tahun terakhir. Perekonomian Indonesia tidak pernah lagi tumbuh dua digit atau sekedar mendekati dua digit sekalipun.

satudua

 

 

 

 

 

 

Padahal, Indonesia masih berada di aras pendapatan per kapita rendah. Kita sangat lama berkubang di kelompok negara berpendapatan rendah dan sekarang baru masuk ke kelompok negara berpendapatan menengah-bawah. Perekonomian kita belum kunjung mengalami take off dan belum sempat menjadi negara industri tetapi peranan sektor industri sudah menurun atau mengalami premature deindustrialization.

Pada tahun 2016, produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia baru mencapai 3.570 dollar AS, sedangkan pendapatan nasional kotor per kapita 3.400 dollar AS. Tingkat kesejahteraan rerata penduduk Indonesia semakin tertinggal dengan negara-negara tetangga, padahal pada titik awal perjalanan pembangunan arasnya hampir sama.

dua ah

dua ah

 

 

 

 

 

 

Pola normal yang lazim dialami oleh negara-negara yang berhasil dalam menapaki tahapan pembangunannya menyerupai huruf S besar terputus sebagaimana terlihat pada garis berwarna hijau. Indonesia tidak mengalami pola seperti itu, melainkan seperti tiga kurva S yang terputus-putus. Belum cukup lama mengakselerasi sudah terantuk, seolah menghadapi tembok tebal yang tak bisa ditembus. Lalu menghimpun tenaga lagi dan menerapkan kiat baru sehingga bisa beralih ke kurva S di atasnya. Demikian seterusnya, sehingga kita tertinggal dengan negara-negara yang tidak mengalami kendala berarti.

Pernah kita hendak menempuh cara melompat seperti pola garis patah-patah berwarna merah. Kita tak sabar membangun satu batu bata demi satu batu bata untuk menghasilkan fondasi yang kokoh. Kita hendak melompat ke fase lebih tinggi seperti lompatan katak, tetapi tidak berhasil. Menempuh cara melompat memang berisiko tinggi, rentan terpeleset dan patah tulang kaki dan badan bisa remuk.

pattern

Jika berjalan mulus tanpa rintangan berarti, seharusnya kita sudah mencapai tingkat kesejahteraan lebih tinggi di jalur kurva S berwarna merah pada peraga di bawah. Selisih antara pencapaian di garis merah dan garis hijau mengindikasikan lack of institutions, ibarat tumpukan batu bata dalam suatu bangunan tanpa semen sebagai perekatnya.

dis

Kalau tidak berubah, hanya business as usual, ketika memasuki masa tua kita masih akan tetap relatif miskin atau terperangkap pada pendapatan menengah, tak kunjung menjadi negara maju.

Belum terlambat untuk berinovasi, menghimpun segenap kekuatan berserakan yang lebih dari cukup sebagai bekal untuk lepas landas.

RI di Masa Menentukan


Kebijakan Industrial Penting untuk Memperbaiki Struktur Ekonomi

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus, Kepala Ekonom dan Riset UOB Indonesia Enrico Tanuwidjaja, pengajar ekonomi dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Halim Alamsyah (kiri ke kanan) menjadi pembicara dalam diskusi panel ekonomi Kompas di Jakarta, Rabu (6/12). Diskusi bertema ”Meningkatkan Pertumbuhan Berkualitas 2018”.
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus, Kepala Ekonom dan Riset UOB Indonesia Enrico Tanuwidjaja, pengajar ekonomi dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Halim Alamsyah (kiri ke kanan) menjadi pembicara dalam diskusi panel ekonomi Kompas di Jakarta, Rabu (6/12). Diskusi bertema ”Meningkatkan Pertumbuhan Berkualitas 2018”.

JAKARTA, KOMPAS — Tanpa strategi inovatif, Indonesia akan selalu tumbuh di bawah potensinya. Padahal, untuk sejahtera dan menjawab tantangan pada masa depan, Indonesia perlu tumbuh di atas 6 persen. Kebijakan pada masa-masa ini menjadi krusial sebab akan menentukan masa depan bangsa.

”Cara-cara lama tidak bisa digunakan untuk menjawab tantangan sekarang dan masa depan. Perumusan kebijakan publik dewasa ini perlu semakin inovatif. Tantangan semakin tidak mudah. Ada revolusi digital pula,” kata Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Halim Alamsyah dalam diskusi panel ekonomi Kompas di Jakarta, Rabu (12/6).

Hadir pula sebagai panelis dalam diskusi tersebut Wakil Presiden Senior Strategi Komunikasi dan ekonom UOB Indonesia, Enrico Tanuwidjaja; pengajar Ekonomi Universitas Indonesia, Faisal Basri; dan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami tren pelambatan dalam beberapa dasawarsa. Pada era 1970-an, pertumbuhan ekonomi rata-rata 8 persen per tahun. Tahun 1990-an, pertumbuhannya rata-rata 7 persen per tahun. Selanjutnya, pada era 2000-an, lajunya melambat menjadi rata-rata 6 persen per tahun. Sejak 2012 sampai sekarang, rata-rata 5 persen per tahun.

Dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 persen per tahun, Indonesia akan menghadapi sejumlah persoalan pelik dan saling terkait pada masa mendatang. Persoalan itu di antaranya masuk dalam perangkap negara berpendapatan menengah.

Indonesia juga akan memasuki negara dengan populasi berusia tua sebelum penduduknya kaya, yakni tahun 2030-an. Penciptaan lapangan kerja juga tidak akan mampu menyerap tambahan tenaga kerja baru di pasar tenaga kerja, yakni 2 juta-3 juta orang per tahun.

Persoalannya, kata Halim, struktur perekonomian nasional menjerat Indonesia sehingga tak mungkin tumbuh 6 persen atau lebih. Padahal, potensinya besar.

Setiap kali pertumbuhan ekonomi mengarah ke 6 persen atau lebih, secara otomatis Indonesia menciptakan kerentanannya sendiri. Kerentanan yang dimaksud adalah melebarnya defisit transaksi berjalan hingga lebih kurang 3,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Konsekuensinya, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS tertekan, inflasi merangkak naik, dan suku bunga terdorong ke atas. Dalam kondisi ini, pertumbuhan ekonomi mau tak mau harus turun, kemudian memasuki masa stabilisasi, lantas menuju pemulihan pertumbuhan ekonomi.

”Demikian seterusnya. Saya rasa siklus ini tidak akan putus tanpa strategi baru,” ujar Halim.

Defisit transaksi berjalan merupakan persoalan struktural di Indonesia. Penyebabnya antara lain impor migas besar dan ekspor yang masih berorientasi pada komoditas sumber daya alam. Neraca jasa juga menjadi titik lemah karena konsisten defisit.

Selain itu, industri barang modal dan bahan penolong belum berkembang. Dengan demikian, setiap kali pertumbuhan ekonomi meningkat, impor barang modal dan bahan penolong juga membengkak.

Kebijakan industrial yang fokus dan tepat, menurut Halim, merupakan salah satu kunci untuk memperbaiki struktur tersebut. Dalam konteks keluaran jangka menengah-panjang, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prasyarat utama. Untuk itu, eksekusinya harus dilakukan mulai dari sekarang. Adapun untuk meningkatkan devisa, peningkatan pariwisata dan pengembangan kualitas tenaga kerja Indonesia (TKI) sangat bisa dikerjakan.

Halim menggambarkan, selama 10 tahun terakhir, total arus modal dalam bentuk portofolio lebih kurang 10 miliar dollar AS per tahun. Adapun investasi langsung bersih berkisar 11 miliar dollar AS-12 miliar dollar AS per tahun.

Jika pariwisata dan remitansi TKI ditingkatkan, Indonesia bisa memperoleh devisa 35 miliar dollar AS. Jika PDB Indonesia sekitar 1 triliun dollar AS, defisit transaksi berjalan 3,5 persen terhadap PDB masih bisa dibiayai oleh devisa tersebut.

”Kalau kita mampu mendorong arus modal masuk, baik jangka pendek maupun panjang, pariwisata, dan remitansi TKI, kita masih bisa tumbuh ke arah 7 persen meskipun defisit transaksi berjalan mencapai 3,5 persen,” ujar Halim.

Kerjakan agenda

Enrico mengatakan, untuk memperbaiki struktur perekonomian nasional, pemerintah sebaiknya mengerjakan agenda jangka pendek. Agenda itu, misalnya, meningkatkan remitansi TKI dan mendorong pariwisata.

Filipina, dengan 95 juta penduduk, mendapat remitansi dari tenaga kerjanya di luar negeri sekitar 20 miliar dollar AS. Sementara Indonesia dengan penduduk 260 juta jiwa, remitansi TKI-nya pada 2016 sebesar 8,85 miliar dollar AS.

Dalam konteks itu, bank sentral di Filipina berperan memastikan nilai tukar peso Filipina secara bertahap terdepresiasi, tetapi stabil. Dengan demikian, dinamikanya terprediksi.

Pembangunan infrastruktur sebagaimana prioritas pemerintah, menurut Enrico, menjadi kunci perbaikan struktur perekonomian nasional. ”Ini sudah pada jalur yang benar,” katanya.

Ditanya soal pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih rendah dari sebelumnya, Enrico berpendapat, hal itu adalah normal yang baru. Namun, dalam hal Indonesia, pelambatan pertumbuhan ekonomi bukan normal baru. ”Sebab, dengan potensi yang dimiliki, Indonesia bisa tumbuh lebih tinggi lagi,” ujar Enrico.

Heri menekankan, pemerintah mesti fokus meningkatkan pertumbuhan industri manufaktur sebab sektor ini penyumbang terbesar PDB, yakni sekitar 20 persen. Namun, pertumbuhan industri manufaktur konsisten melambat dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, pertumbuhannya di bawah pertumbuhan ekonomi. ”Ini yang potensial ditingkatkan,” kata Heri.

Dalam rangka mengembangkan industri dalam negeri, ucap Heri, belanja barang pemerintah sebaiknya didesain untuk membeli produk domestik. Strateginya bisa melalui penerapan nontariff measures untuk menghindari tudingan hambatan nontarif. ”Ini akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan investasi,” ujarnya.

Sementara Faisal berpendapat, perbaikan sektor industri dalam agenda perbaikan struktural perekonomian nasional merupakan keharusan. Kebijakan industrial saat ini tidak jelas.

Ia menyarankan pemerintah agar fokus pada empat prioritas, yakni industri makanan dan minuman, kimia dan farmasi, optik- komputer-elektronika, dan alat angkut yang harus mulai disiapkan untuk berbasis listrik. (LAS)

Sumber: https://kompas.id/baca/utama/2017/12/07/ri-di-masa-menentukan/

Presiden: “New Normal!!!” Apa Iya?


rebecaschiller.com
rebecaschiller.com

Harian Kompas hari ini (29/11) mewartakan pidato Presiden pada acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia kemarin. “Presiden menyampaikan, situasi saat ini adalah situasi normal baru. Banyak perbedaan dan pergeseran yang mengubah perekonomian dunia dan nasional. Pada periode harga komoditas yang tinggi, pertumbuhan konsumsi rumah tangga bisa mencapai 17 persen. Namun, saat ini konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,93 persen.”

 

Perekonomian dunia dan Indonesia memang telah banyak berubah.

Dalam tataran makroekonomi misalnya, sejumlah ekonom meyakini Phillips curve yang menjelaskan hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran tak lagi hadir atau setidaknya meredup di Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Tidak semua ekonom mengamini, antara lain Olivier Blanchard dan Janet Yellen. Muncul pula fenomena secular stagnation  sebagaimana dikemukakan Lawrence Summers yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi rendah beriringan dengan inflasi rendah dan suku bunga rendah di negara-negara maju. Yang tidak sepakat pun cukup banyak. Jika beberapa fenomena baru belum beroleh konsensus, apatah lagi cara menanganinya.

phillips_curve

Telah hadir pula Revolusi Industri IV dan era ekonomi digital. Jika fenomena makroekonomi baru sebatas terjadi di negara-negara maju, era ekonomi digital telah merasuk ke seluruh penjuru dunia. Inilah pesan penting Presiden Joko Widodo. Kita sudah memasuki era baru: pola pikir harus berubah dan pendekatan pembangunan pun harus berubah.

Betapa penting memahami perubahan dalam konteks. Kita potret dulu persoalan mendasar yang menghadang dan akar masalahnya. Apakah kita sudah berada di jalur yang benar sehingga yang dibutuhkan adalah penguatan dan percepatan atau kita berada di rel yang salah.

Kembali ke ucapan Presiden. Data menunjukkan sepanjang sejarah Indonesia merdeka, pertumbuhan konsumsi rumahtangga hampir mencapai 17 persen hanya sekali, yakni pada 1981. Sejak 1979 sampai 1981 konsumsi rumah tangga tumbuh dua digit. Tetapi setelah itu anjlok menjadi 3,4 persen. Pertumbuhan dua digit hanya terjadi sekali  sebelumnya pada 1974 dan setelahnya pada 1995. Boom komoditas memang menjadi pemicunya. Namun, boom komoditas terakhir hanya mampu mendongkrak pertumbuhan konsumsi rumahtangga ke aras tertinggi 5,5 persen pada 2012-2013.

cp
Sumber: Bank Dunia

Setelah krisis ekonomi 1998 pertumbuhan konsumsi rumahtangga tak pernah menembus 6 persen. Pada periode yang sama, pertumbuhan konsumsi rumahtangga di China dan India relatif jauh lebih tinggi dari Indonesia. Bahkan, China menikmati pertumbuhan rerata 11,1 persen selama 1991-2016 (data yang tersedia hanya sejak 1991). Sementara itu, India menunjukkan akselerasi pertumbuhan konsumsi rumahtangga.

Dibandingkan dengan Filipina dan Malaysia pun, pertumbuhan konsumsi rumahtangga Indonesia kerap lebih rendah. Tampak jelas pola di Indonesia mendatar, seolah kekurangan tenaga untuk mengakselerasi.

c

Jangan-jangan pola Indonesia menunjukkan ketidaknormalan sudah sejak lama, sebelum fenomena baru dunia sekalipun.

Banyak faktor di balik fenomena ganjil yang dialami Indonesia. Antara lain adalah transformasi struktural yang tidak mulus atau tidak mengikuti pola normal. Industrialisasi meredup ketika kita belum mencapai tingkat matang berindustri. Pekerja informal lebih banyak ketimbang pekerja formal. Pekerja di sektor pertanian masih dominan sedangkan peranannya di dalam produk domestik bruto turu lebih cepat. Akibat dari semua itu, nisbah pajak rendah dan bahkan terus turun.

Perlu cetak biru baru bagi Indonesia agar terhindar dari middle income trap.

Presiden berjanji menawarkan strategi baru setelah melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur.

 

 

Pertumbuhan di Kawasan Timur Indonesia Melambat


Pemerintah sangat gencar membangun kawasan timur Indonesia. Namun, justru laju pertumbuhan di kawasan itu mengalami perlambatan. Di semua pulau/kelompok pulau (Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua) pertumbuhan ekonomi menunjukkan kecenderungan menurun dalam dua tahun terakhir. Yang paling melorot adalah Bali dan Nusa Tenggara. Sementara itu, meskipun mengalami penurunan, Sulawesi masih tumbuh di atas rata-rata nasional dan sekaligus tertinggi.

kti

Sumatera dan Jawa sangat mendominasi dalam pembentukan PDB nasional. Sejak 2010, dominasinya nyaris tidak berubah, sekitar 80 persen. Kaimantan mengalami penurunan, demikian pula dengan Maluku dan Papua. Sebaliknya, Bali dan Nusa Tenggara menunjukkan peningkatan.

pulau

 

 

Mayoritas Penduduk Indonesia Kehidupannya Masih Insecure


insecure

Jumlah penduduk sangat miskin (extreme poor) dan miskin sedang (moderate poor) turun signifikan dalam satu dasawarsa terakhir, namun penurunannya kian melambat.

Persentase penduduk yang telah keluar dari kemiskinan tetapi kehidupannya masih rentan, sehingga bisa kembali ke kubangan kemiskinan, mengalami peningkatan.

Penduduk yang betul-betul hidup dengan aman atau berkecukupan tidak lebih dari 30 persen.

Pada hakekatnya pembangunan adalah untuk memanusiakan manusia.  Richard H. Thaler, pemenang Hadiah Nobel Ilmu Ekonimi tahun 2017, mengingatkan:

“In order to do good economics you have to keep in mind that people are human.”

Manusialah yang menjadi titik perhatian pembangunan. Lainnya menjadi penopang. Pembangunan infrastruktur yang masif ada baiknya lebih menitikberatkan pada upaya percepatan mengurangi jumlah penduduk yang kehidupannya masih rentan ini.

 

Mengapa Pembangunan Infrastruktur Bakal Bermasalah?


infra-lead

Presiden Joko Widodo benar bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat terlambat, sehingga tidak bisa ditunda. Bukan hanya infrastruktur, melainkan hampir dalam segala bidang kita tertinggal dibandingkan negara tetangga.

Indeks pembangunan manusia (human development index) Indonesia di urutan ke-113, tertinggal dibandingkan China (90), Thailand (87), dan Malaysia (59). Indonesia sedikit lebih baik ketimbang Vietnam (115) dan Filipina (116).

Kemampuan murid sekolah menengah dalam penguasan matematika, science, dan membaca (reading) berdasarkan survei PISA oleh OECD sangat mengkhawatirkan, berada di kelompok 10 terbawah dari 72 negara partisipan..

pisa

Kesiapan Indonesia memasuki era digital masih jauh dari memadai. Kemacetan di “udara” semakin parah.

Bonus demografi berbalik menjadi beban demografi. Nisbah ketergantungan (berapa banyak penduduk usia kerja menanggung penduduk bukan usia kerja) yang terus menurun merupakan kesempatan emas untuk memacu produktivitas perekonomian dan peningkatan kesejahteraan penduduk, sehingga berpotensi menjadikan Indonesia sebagai negara maju ketika merayakan seabad kemerdekaan pada 2045.

Sayangnya, ketika merayakan seabad kemerdekaan nanti, bangsa ini bakal diwarisi jutaan pendudu usia muda tidak produktif yang sekarang berusia di bawah lima tahun (balita). Kekurangan gizi pada balita sangat serius. Salah satu akibatnya adalah 37,2 persen balita memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya atau pendek atau stunting. Indikasi lain tercermin dari 19,6 persen balita memiliki berat badan yang tidak sesuai dengan usianya. Sebanyak 10,2 persen bayi lahir dengan berat badan rendah, di bawah 2.500 gram.

Kementerian Kesehatan memiliki data lengkap balita, by name by address, yang berpotensi menghambat derap maju Indonesia. Namun boom waktu ini tidak menjadi perhatian utama, kalah “gemerlap” dengan pembangunan infrastruktur. Apa artinya kita memiliki kelengkapan infrastruktur jika kita gagal menyelamatkan nasib jutaan balita dari ancaman kemanusiaan. Bukankah yang kita bangun adalah manusianya. Selamatkan dulu tunas-tunas bangsa, baru kita lengkapi dengan fasilitas penunjangnya.

***

Betul bahwa di era pemerintahan Presiden Joko Widodo belanja pemerintah lebih berkualitas. Presiden Joko Widodo patut mendapat acungan jempol karena berani memangkas subsidi energi, terutama subsidi BBM, secara radikal sebesar 66,2 persen, sehingga rutusan triliun rupiah uang rakyat dialihkan untuk tujuan yang lebih produktif. Pada tahun 2015 mendadak sontak anggaran untuk infrastruktur naik tajam sebesar 123,4 persen. Anggaran untuk menguatan sumber daya manusia juga naik tajam, masing-masing untuk kesehatan naik 83,2 persen dan untuk pendidikan naik 27,4 persen.

Kenaikan tajam alokasi belanja untuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan bisa naik tajam karena pemangkasan tajam subsidi energi.

belanja

Setelah itu, pembangunan infrastruktur tetap gencar, ditopang oleh kenaikan alokasi anggaran yang tetap tinggi. Sementara itu alokasi dana untuk kesehatan dan pendidikan naik ala kadarnya, bahkan pada tahun 2017 tertahan sebagaimana terlihat dari garis berwarna merah dan hitam yang datar.

Dari mana datangnya dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang masif itu? Padahal penerimaan negara dari pajak seret. Pertumbuhan penerimaan pajak yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak justru menunjukkan kecenderungan menurun. Puncaknya adalah pada Januari-September 2017 yang mengalami penurunan atau pertumbuhan negatif dibandingkan dengan kurun waktu yang sama tahun lalu.

tax-growth

Nisbah pajak pun turun dari waktu ke waktu. Padahal nisbah pajak Indonesia masih tergolong rendah, tapi sudah kehabisan tenaga.

nisbah-pajaklow

Sektor industri yang merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak justru mengalami penurunan pertumbuhan sehingga memperlemah basis pajak.

indusmfg

Hendak mengandalkan pembiayaan dari perbankan dalam negeri? Kemampuan perbankan kita amat terbatas.

kredit

Hendak menambah utang pemerintah dengan mengeluarkan obligasi atau Surat Utang Negara (SUN)? Undang-undang Keuangan Negara membatasi defisit maksimum hanya 3 persen.

Jadi, agar tidak merusak stabilitas makroekonomi, satu-satunya jalan adalah dengan diet, yakni memangkas belanja infrastruktur. Jika tidak, ini akibatnya.

implikasi

Semoga ada di lingkaran dalam Istana yang bisa meyakinkan Presiden agar segera bertindak.

 

 

 

Peta Perekonomian Indonesia Memasuki Era Digital


ikfCatatan: Hari ini hingga besok (3-4 Oktober 2017) Yayasan Bakti BCA Learning Serivice menggelar Conference & Expo Indonesia Knowledge Forum VI-2017 dengan tema “Elevating Creativity & Innovation through Digital Collaboration.”

Saya diundang untuk mengisi sesi pleno dengan tema “Peta Perekonomian Indonesia di Era Digital.” Berikut adalah bahan presentasi yang saya persiapkan untuk acara ini dalam format pdf.

20171003-BCA_IKF-peta_perekonomian_di_era_digital

Blog at WordPress.com.

Up ↑