Memaknai “Tim Pemberantasan Mafia Migas”


Minggu (16/11/2014) saya diberi amanah oleh Menteri ESDM untuk memimpin Tim Reformasi Tata Kelola Sektor Migas. Di media sosial muncul sebutan Tim Pemberantasan Mafia Migas.

Apa pun sebutannya, tim ini mengemban empat tugas pokok. Pertama, mengkaji seluruh kebijakan dan aturan main tata kelola migas dari hulu hingga hilir yang memberi peluang mafia migas beroperasi secara leluasa. Kedua, menata ulang kelembagaan, termasuk di dalamnya memotong mata rantai birokrasi yang tidak efisien. Ketiga, mempercepat revisi UU Migas dan memastikan seluruh substansinya sesuai dengan Konstitusi dan berpihak pada kepentingan rakyat. Keempat, mendorong lahirnya iklim industri migas di Indonesia yang bebas dari para pemburu rente di setiap rantai nilai aktivitasnya.

Setelah membaca tugas pokok yang diemban, serta merta saya teringat ucapan Alexis de Tocqueville: “A democratic power is never likely to perish for lack of strength or of its resources, but it may very well fall because of the misdirection of its strength and the abuse of its resources.”

Ada cukup banyak pertanda kita mengalami fenomena resources curse. Tak dinyana, sekarang Indonesia menjadi pengimpor bensin dan solar terbesar di dunia. Produksi minyak mentah rerata Januari-September 2014 tinggal 792.000 barrel sehari, mengalami penurunan secara persisten dari tingkat tertingginya sekitar 1,6 juta barel per hari tahun 1981. Sebaliknya, konsumsi minyak meroket dari hanya 396.000 barrel sehari tahun 1980 menjadi lebih dari 1,6 juta barel tahun 2013.

Sudah 20 tahun Indonesia tidak membangun kilang baru. Kilang yang ada sudah uzur, bahkan masih ada yang merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Akibatnya impor bahan bakar minyak (BBM) kian menggerogoti devisa negara. Tahun 2013 impor BBM mencapai 28,6 miliar dollar AS. Padahal tahun 2001 baru 2,6 miliar dollar AS. Berarti hanya dalam waktu 12 tahun impor BBM naik sebelas kali lipat. Tekanan semakin berat karena sejak tahun 2013 Indonesia sudah mengalami defisit minyak mentah.

Ketahanan energi kita terkikis. Sepuluh tahun lalu kapasitas tangki penyimpanan BBM bisa untuk memenuhi kebutuhan 30 hari, sedangkan sekarang hanya 18 hari. Kita sama sekali tidak memiliki cadangan strategis.

Kita memang tidak sekaya negara-negara Timur Tengah, Russia, dan Amerika Serikat. Namun, di antara negara ASEAN, Indonesia terbilang paling kaya walaupun cadangan terbukti hanya sekitar 3,6 miliar barrel. Dengan tingkat produksi sekarang, cadangan itu bakal habis dalam 13 tahun. Jika tidak ada eksplorasi, cadangan potensial sebanyak 3,7 miliar barrel tidak akan menjelma sebagai cadangan terbukti (proven reserves).

Migas bukan sekedar sumber energi, melainkan juga sebagai pundi-pundi penerimaan negara atau penopang APBN. Ironisnya, subsidi BBM sudah jauh melampaui penerimaan negara dari bagi hasil minyak dan pajak keuntungan perusahaan minyak.

Subsidi BBMlah yang membuat primary balance dalam APBN sudah mengalami defisit sejak 2012. Lebih ironis lagi, dalam sepuluh tahun terakhir, sembilan tahun terjadi subsidi BBM lebih besar dari defisit APBN. Secara tak langsung bisa dikatakan sebagian subsidi BBM sudah dibiayai dengan utang pemerintah.

Salah urus pengelolaan migas berimbas pula terhadap kemampuan industri. Karena tidak membangun kilang selama puluhan tahun, Indonesia kehilangan kesempatan menghasilkan produk ikutan dari BBM, yakni konsensat yang merupakan bahan baku utama industri petrokimia. Industri ini merupakan salah satu pilar utama industrialisasi. Tak heran kalau selama satu dasawarsa terakhir pertumbuhan industri manufaktur hampir selalu lebih rendah dari pertumbuhan PDB. Akibat lainnya, impor plastik dan barang dari plastik dan produk kimia organik relatif besar, masing-masing terbesar keempat dan kelima.

Sudah saatnya kita menata ulang sektor migas. Kondisi yang kian memburuk berkelamaan terutama disebabkan oleh menyemutnya berbagai kelompok kepentingan (vested interest) yang melakukan praktisi pemburuan rente (rent seeking).

Hanya dengan penguatan institusi agar para elit tidak leluasa merampok kekayaan negara kita bisa mewujudkan cita-cita sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tugas sejarah kita mentransformasikan dari exclusive conomic and political institutions menjadi inclusive political and economic institutions.

Semoga kekayaan alam kita menjadi berkah, bukan kutukan, bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itulah barangkali makna dari penugasan Tim Pemberantasan Mafia Migas. Kesempatan emas untuk menata sektor migas secara total.

Mohon dukungan kita semua.

Faisal Basri: MEA Bukan Untuk Meningkatkan Perdagangan


Rabu, 08 Oktober 2014 | 21:47

1412772764

Jakarta – Ekonom Faisal Basri mengatakan, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan berlaku per akhir tahun 2015 tidak ditujukan untuk meningkatkan perdagangan. Terbukti, perdagangan intra Asean justru lebih mengintegrasikan ekonomi Asean.

Faisal menyatakan, Indonesia harus bisa memanfaatkan peluang yang ditawarkan MEA. Dengan demikian, lanjut dia, Indonesia dipilih menjadi basis produksi global oleh investor.

“Untuk itu, pemerintah seharusnya menekan biaya-biaya tinggi yang dibebankan ke industri,” kata Faisal saat membuka Seminar Federasi Gabel tentang “Manfaat MEA bagi Industrti Elektronika” di Jakarta, Rabu (8/10).

Lebih lanjut dia mengatakan, Pph impor produk elektronik merupakan salah satu bentuk kebijakan yang salah, sehingga sudah saatnya pemerintah menghapuskan PPh tersebut. Dengan penghapusan tersebut, kata dia, bisa memacu pertumbuhan industri elektronik di dalam negeri.

Selain itu, kata Faisal, pemerintah seharusnya tidak lagi menganggap insentif fiskal sebagai peluang berkurang atau hilangnya sebagian pendapatan negara. Sebab, lanjut Faisal, dengan insentif fiskal bagi industri, justru akan mampu menghasilkan pendapatan yang lebiih besar.

“MEA juga tidak ditujukan untuk meningkatkan perdagangan. Tapi, untuk menarik investasi masuk ke Asean. Pada saat MEA diimplementasikan, produsen global tidak lagi harus membangun pabrik di masing-masing negara di Asean. Mudah-mudahan, Indonesia dipilih investor menjadi basis produksi. Tidak hanya memasok Asean, tapi global. MEA juga bukan menjadi ajang persaingan antara industri di Asean, melainkan antar negara. Dengan MEA, konsumen bisa memilih akan membeli barang yang lebih murah. Terserah produksi dari negara mana. Karena itu, pada dasarnya, MEA ditujukan untuk meningkatkan daya saing Asean,” kata Faisal.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemdag, Partogi Pangaribuan menambahkan, MEA bukan sebagai ajang pertarungan menang kalah. Sebagai negara dengan populasi pasar terbesar, kata dia, Indonesia tidak sepatutnya kalah. Apalagi, ujar dia, implementasi perdagangan bebas sudah dimulai sejak lama.

“Sekarang, hampir 90 persen bea masuk sudah nol persen. Ini bukan masalah baru. Indonesia adalah bangsa yang kuat. Terbukti, pada masa krisis 1999, kita mampu bangun. Begitu juga tahun 2008, dan awal tahun 2013. Kita bisa bangun lagi. Struktur bangsa kita kuat. Tidak perlu takut menghadapi MEA. Seperti kata pepatah, kalau mau jalan cepat ya berjalanlah sendiri. Kalau mau jalan jauh, berjalanlah bersama,” kata Partogi.

Penulis: EME/FER

Sumber: Investor Daily

Diunduh dari: http://www.beritasatu.com/industri-perdagangan/215934-faisal-basri-mea-bukan-untuk-meningkatkan-perdagangan.html

Kembali ke Jati Diri


“Dari Barat sampai ke Timur

Berjajar pulau-pulau

Sambung-menyambung menjadi satu

Itulah Indonesia …..”

Wage Rudolf Supratman

Lautlah yang mempersatukan Indonesia, merajut gugusan 17.508 pulau membentuk untaian zamrud khatulistiwa. Dengan garis pantai 54.716 kilometer, terpanjang kedua di dunia menurut mapofworld.com, Tuhan mengaruniai bangsa Indonesia jalan bebas hambatan tak berbayar, tidak perlu diaspal atau dibeton, tidak perlu tiang pancang, dan tidak membutuhkan pembebasan tanah.

Kesadaran itu sudah lama kokoh di bumi Pertiwi. Kejayaan Sriwijaya pada abad IX dan Majapahit pada abad XIV karena menjadikan laut sebagai tulang punggung, bukan memunggungi laut. Bangsa kita menggunakan istilah tanah air untuk tumpah darahnya, bukan padanan dari motherland atau homeland.

Ketika membuka National Maritime Convention I (NMC) 1963, Presiden Soekarno dengan lantang mengatakan, “Untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai yang merupakan national building bagi negara Indonesia, maka negara dapat menjadi kuat jika dapat menguasai lautan. Untuk menguasai lautan kita harus menguasai armada yang seimbang.”

Sejak Orde Baru bias darat sangat kental. Distorsi di hampir segala aspek kehidupan. Negara kedodoran melindungi tumpah darah Indonesia dan memajukan rakyatnya.

Kekayaan laut tak tersentuh, bahkan pihak asing leluasa menggasaknya. Kekayaan alam mengalir ke luar secara ilegal. Industri dalam negeri kekurangan bahan baku (feed stock).

Orientasi darat juga membuat cara pandang kita cenderung inward looking. Padahal, sejarah membuktikan bangsa-bangsa di Nusantara sangat outward looking, berdagang menjelajah Samudra, lintas benua. Akibatnya, keterbukaan dan globalisasi lebih dipandang sebagai ancaman, bukan peluang.

Keberagaman sumber daya alam sejumlah daerah tidak bersinergi mewujudkan potensi keunggulan komparatif Indonesia. Laut diperlakukan sebagai pemisah pulau-pulau sehingga produksi rakyat menjadi barang non-tradables, tidak banyak yang bisa diperdagangkan ke luar pulau. Kalaupun mengalir ke luar pulau, disparitas harga antar pulau sangat lebar, bahkan sampai 10 kali lipat.

Disparitas harga juga terjadi antara barang serupa produksi dalam negeri dan barang impor. Buah lokal lebih mahal daripada buah impor karena buah lokal diangkut dari daerah produksi ke daerah konsumen dengan truk yang berkapasitas sekitar 10 ton. Sementara buah impor diangkut kapal berkapasitas puluhan ribu ton dengan fasilitas pengatur suhu.

Disparitas ketiga, ongkos angkut mengekspor dari Indonesia termahal ketiga di ASEAN, sedangkan ongkos angkut mengimpor termurah ketiga di ASEAN. Sudah barang tentu daya saing kita tergerus dan puncaknya sejak tahun 2012 Indonesia mengalami defisit perdagangan barang untuk pertama kali sejak masa Kerajaan Sriwijaya.

Salah satu tugas utama Menteri Koordinator Kemaritiman adalah mengikis ketiga disparitas itu. Bayangkan peningkatan kesejahteraan petani dan konsumen Indonesia jika ketiga disparitas mengecil.

Konvergensi harga di daerah produsen dan daerah konsumen membuat petani menikmati kenaikan harga berlipat ganda kala panen. Harga di tingkat konsumen pun turun sehingga bakal cenderung memilih produk lokal ketimbang produk impor.

Dengan memperlakukan laut sebagai pemersatu pulau-pulau, perekonomian Indonesia bakal reintegrasi. Tidak lagi tercerai-berai seperti sekarang. Ongkos angkut dari Jakarta ke Papua tidak lagi 2.000 dollar AS (sekitar Rp 24 juta) per peti kemas sehingga rakyat Papua tidak harus membeli semen dengan harga berlipat ganda lebih mahal ketimbang rakyat di Pulau Jawa.

Jika perekonomian Indonesia sudah terintegrasi, tidak ada lagi kekhawatiran kita bakal terancam memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean akhir tahun 2015, bahkan globalisasi sekalipun. Keterbukaan dan integrasi dengan negara sekawasan lebih dipandang sebagai peluang ketimbang ancaman.

Langkah pertama yang harus ditempuh adalah membatalkan proyek Jembatan Selat Sunda yang nyata-nyata bertolak belakang dengan visi maritim Presiden Joko Widodo. Proyek Jembatan Selat Sunda sungguh merupakan puncak sesat pikir pemerintahan sebelumnya yang memandang laut sebagai pemisah pulau-pulau sehingga harus disambungkan dengan jembatan.

Integrasi perekonomian nasional lewat pengutamaan transportasi laut bakal membuat industrialisasi semakin tersebar, tidak lagi terkonsentrasi di Jawa. Selain itu, pembangunan dan distribusi pendapatan bakal lebih merata.

Semoga perwujudan visi maritim akan membawa pembangunan Indonesia lebih inklusif dan berkeadilan.

[Dimuat di Harian Kompas, Senin, 3 November 2014, hal. 15.]

Blog at WordPress.com.

Up ↑