Pembangunan Infrastruktur untuk Negara Maritim


stream.org

Batas-batas negara kian pudar. Globalisasi bukan sekedar proses interaksi, melainkan juga integrasi antarwarga, perusahaan, dan pemerintah berbagai negara yang digerakkan oleh pertukaran barang dan jasa, pergerakan modal fisik dan finansial, mobilitas manusia, dan ditopang oleh teknologi informasi dan komunikasi. Proses globalisasi berdampak terhadap segala aspek kehidupan, seperti lingkungan, budaya, sistem politik, pembangunan dan kemakmuran, sert kesejahteraan fisik manusia (diadaptasi dari www.globalization101.org).

Sebelum mengarungi kancah globalisasi—berintegrasi dengan dunia—suatu negara dituntut untuk mengintegrasikan dirinya terlebih dahulu. Dalam konteks globalisasi ekonomi, negara itu harus mengintegrasikan perekonomian domestiknya. Jika syarat mutlak itu tidak terpenuhi, suatu negara hanya menjadi hamba dari globalisasi,: mudarat globalisasi lebih banyak dari maslahatnya.

Contoh sehari-hari yang menunjukkan tingkat integrasi perekonomian domestik ialah disparitas harga. Misalnya, harga durian Sumatera atau durian Kalimantan di Jakarta berlipat-lipat dibandingkan dengan di kota atau daerah produsen. Harga duku, salak, manga, dan Jeruk pun demikian.

Buah mana yang harganya lebih murah pada gambar berikut? Di kiri jeruk lokal dan di kanan jeruk impor.

Ternyata buat impor yang sosoknya lebih molek dan eksotik lebih murah. Pada umumnya buah sejenis yang berasal dari impor lebih murah dari buah lokal. Bertahun-tahun seperti itu. Gambar berikut diambil pada 2004.

Pada 2018, di toko buah di Malang, Jeruk impor hanya Rp 27.950 per kh, sedangkan Jeruk lokal Rp 32.950 per kg.

This image has an empty alt attribute; its file name is screen-shot-2019-02-12-at-18.20.36.png

Pedagang pinggir jalan di Bogor pun menawarkan jeruk impor lebih murah dari jeruk lokal, masing-masing Rp 25.000 per kg dan Rp 30.000 per kg.

Salah satu toko buah di Palembang menjajakan mangga impor dengan harga lebih murah dari mangga lokal (harum manis). Mangga asal Brazil dijual dengan harga Rp 29.900 per kg dan harga mangga harum manis Rp 39.500 per kg.

Jangankan mendunia seperti buah Thailand dan Brazil itu, di negeri sendiri saja sulit bagi buah lokal dijual ke seantero negeri. Kalaupun ada, harganya mahal. Ironisnya, petani tetap saja menerima harga yang sangat murah. Disparitas harga yang sangat lebar di daerah produsen dan konsumen merupakan salah satu pertanda bahwa derajat integrasi perekonomian masih rendah.

Mengapa kondisi seperti itu terjadi? Jawabannya ada di dua gambar berikut.

Pada tahun 2018, sekitar 85 persen barang ekspor dan impor lewat laut diangkut oleh kapal asing. Kita menghabiskan USD8,5 miliar untuk jasa kapal asing itu.

Padahal, Bung Karno jauh-jauh hari telah mengingatkan: “Untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai yang merupakan National Building bagi negara Indonesia, maka negara dapat menjadi kuat jika dapat menguasai lautan. Untuk menguasai lautan kita harus menguasai armada yang seimbang. (Ir. Soekarno dalam National Maritime Convention I (NMC), 1963). 

***

Saya bergembira membaca berita pelabuhan Sibolga sudah selesai dipermak dan siap diresmikan oleh Presiden. Dari penampakan gambar, terminal yang molek kelihatannya untuk penumpang.

finance.detik.com

Pembengkakan Defisit Perdagangan, Infrastruktur, dan Pilpres


Catatan: Judul asli yang muncul di Kontan.co.id adalah “Faisal Basri, Ekonom UI: Infrastruktur muluskan penetrasi barang impor.”

FOKUS /

Kamis, 31 Januari 2019 / 08:00 WIB 

KONTAN.CO.ID – Produk impor terus membanjiri pasar kita. Sementara manufaktur dan produksi dalam negeri melempem. Orang kini lebih senang impor barang ketimbang memproduksi dan mengekspor barang. Akibatnya, neraca perdagangan kita kian tekor.

Upaya pemerintahan Joko Widodo menggenjot pembangunan infrastruktur secara masif, sejauh ini belum berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi. Padahal, infrastruktur diharapkan memperlancar arus barang, menekan biaya logistik, dan memacu produksi. Nyatanya, ekonomi hanya mampu tumbuh di kisaran 5% dalam beberapa tahun terakhir.

Apa yang salah? Apa akar soal dan bagaimana solusinya? Seberapa besar peran seorang presiden membenahinya? Untuk mengurainya, Wartawan KONTAN Mesti Sinaga berdiskusi dengan Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri, Senin (14/1). 

KONTAN:  Tahun lalu, Indonesia mengalami defisit kembar, yakni defisit  transaksi berjalan dan defisit perdagangan. Bahkan defisit perdagangan 2018 mencapai yang terburuk dalam sejarah. Apa sebenarnya yang terjadi?

FAISAL: Ini disebabkan karena transformasi ekonomi yang tidak lazim. Kalau kita liat pertumbuhan ekonomi kita rata rata 5%. Ini tidak buruk dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang hanya 3%.

Namun kalau dilihat dari strukturnya, kan ada 17 sektor dalam pertumbuhan ekonomi, yakni 14 sektor jasa, dan 3 sektor penghasil barang, yakni pertanian, pertambangan dan manufaktur.

Nah, yang tiga sektor ini kan yang mengekspor, kalau kita lihat dari transaksi dagang. Sementara jasa kita defisit terus. Pertumbuhan sektor jasa, yang tidak memberikan kontribusi positif kepada ekspor bahkan defisit itu, pertumbuhannya hampir dua kali lipat dari barang.

Jadi  barang tumbuh 3%, sementara jasa yang 14 sektor itu tumbuh 6%-an. Artinya, sektor yang tumbuh cepat adalah sektor yang tidak menghasilkan ekspor pada umumnya.

Kecuali dua sektor jasa saja yang berdampak pada ekspor, yakni pariwisata dan remiten tenaga kerja Indonesia (TKI). Selebihnya, secara umum minus.

Jadi itu yang pertama, struktur pertumbuhan kita tidak mengarah ke ekspor.

Yang kedua. Kalau kita lihat sektor penghasil barang, dulu kita surplus. Nah, mulai dari tahun 2008, produk pertanian lebih banyak impor daripada ekspor. Sudah defisit.

Lalu tambang migas dan nonmigas digabung, ya, defisit. Manufaktur sejak 2009 kita defisit.

Yang surplus tinggal pertambangan nonmigas. Kita ekspor batubara, timah, nikel, bauksit, dan lain-lain yang harganya fluktuatif.

Manufaktur dulu surplus. (Dulu) Penanaman modal asing (PMA)  masuk ke Indonesia dengan orientasi ekspor.

Belakangan ini, PMA berorientasi ke pasar dalam negeri, jadi tidak berdampak ke ekspor. Bahkan PMA malah mengimpor cukup banyak bahan bakunya yang secara proporsional 3/4 impor itu dari bahan baku.

Faktor ketiga, masalah investasi atau lebih tepatnya pembentukan modal tetap bruto. 

(Simak juga video wawancara:  Faisal Basri (1): Struktur pertumbuhan kita tidak menguntungkan pengusaha manufaktur di KONTAN TV) 

Investasi kan terbagi dua jenis: ada investasi dalam bentuk fisik yang kelihatan, ada juga yang di pasar modal. Yang saya maksud tadi adalah investasi fisik yang wujudnya kelihatan.

Mari kita lihat data. Pada tahun 2017,  pembentukan modal tetap bruto terdiri dari konstruksi bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan, peralatan lainnya, cultivated biological resourcesintelectual property product.

Dari total investasi fisik itu, sebesar 75,12% dalam bentuk bangunan. Sedangkan mesin dan peralatan sebesar 9,3%. Nah, mesin inilah yang menghasilkan barang untuk kita ekspor.

Bangunan bisa bentuknya mall. Mall makin banyak menjual produk impor. Bangunan itu tidak bisa diekspor. Sedangkan jika maksimal mengekspor, porsi dari mesin cuma 9,3%.

Nah, tiga faktor ini yang membawa kesimpulan kita bahwa pola pertumbuhan ekonomi kita tidak mengarahkan pada peningkatan kapasitas mengekspor, malah meningkatkan kapasitas kita mengimpor.

Bayangkan, Indonesia sudah merdeka 74 tahun, itu kita baru defisit 7 kali, dan terparah tahun lalu.

Data Januari-November 2018, kita defisit perdagangan US$ 7,5 miliar naik dibanding periode sebelumnya yang hanya US$ 4 miliar. Ini karena struktur pertumbuhan kita lebih ke arah impor.

KONTAN: Apa sebetulnya masalah yang membuat ekspor produk kita, seperti produk pertanian, menurun bahkan defisit?

FAISAL: Struktur insentif yang ada di pasar membuat orang makin enggan menghasilkan barang dan membuat orang lebih suka berdagang.

Contohnya, generasi awal industriawan tekstil di Jawa Barat kan besar-besar. Generasi keduanya tidak membesarkan kapasitas produksi malah menutup pabrik dan pindah ke properti. Pindah ke dagang.

Tadinya mereka punya pabrik tekstil, sekarang impor tekstil dan garmen serta jualan saja. Karena sedemikian banyak kendala untuk menghasilkan barang. Banyak izin yang harus ditempuh, kenaikan upah, biaya logistik mahal.

Sementara kalau dagang, saya tinggal impor saja. Buat satu toko, kalau enggak laku, tinggal ditutup. Kalau pabrik high cost.

Sehingga, harusnya insentif yang tinggi itu diberikan kepada industri yang mengarah pada penghasilan barang dan orientasi ekspor.

Karena ingat, kalau kita tidak mampu meningkatkan kapasitas menghasilkan devisa lewat ekspor,  ada kewajiban-kewajiban kita yang meningkat untuk membayar utang luar negeri. Dan itu tidak bisa pakai rupiah kan? Supaya cocok antara sektor riil dengan moneter.

Rupiah yang melemah, belakangan menguat itu kan sifatnya sementara saja. Kok kemampuan kita menghasilkan devisa turun, tapi rupiah menguat? Bisa saja terjadi. Rupiah menguat karena fenomena moneter, sedangkan devisa itu fenomena sektor riil.

Rupiah menguat karena belakangan pemerintah banyak berutang. Namun, kan tidak tiap bulan pemerintah berutang.

Dan utangnya juga 37,6% dipegang asing. Kalau pemerintah bayar utangmereka akan konversi ke dollar. Jadi, upaya peningkatan kapasitas dari ekspor barang harus lebih serius.

KONTAN: Adakah faktor khusus pada 2018 yang membuat defisit perdagangan menjadi yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia? 

FAISAL:  Salah satu penyebab utamanya adalah impor minyak melonjak karena harga minyak melonjak sampai US$ 80 per barel.

Tapi bukan hanya minyak, ada juga nonmigas. Jadi intinya, lonjakan impor migas dan nonmigas berbarengan.

Pada Januari-November 2017, neraca nonmigas surplus US$ 19,6 miliar. Tapi tahun 2018 surplusnya terpangkas hanya US$ 4,6 miliar. Itu tajam sekali turunnya.

Sementara neraca migas defisitnya membesar dari US$ 7,5 miliar menjadi US$ 12 miliar. Kalau minyak saja, defisitnya meningkat dari US$ 13,5 miliar menjadi US$ 18 miliar.

Kita pindah ke nonmigas. Kenapa nonmigas, surplusnya menciut? Ada sesuatu yang luar biasa?

Tidak juga. Ekspor kita tahun 2018 naik dari US$ 154 miliar menjadi US$ 165 miliar. Jadi penyebab defisit nonmigas karena impor yang melonjak.

Impor yang melonjak ini tumbuh 3 kali lipat pertumbuhan ekspor. Mari kita lihat, apa saja yang sih yang kita impor?

Kita lihat permintaan sepatu, beras, dll tidak ada yang naik signifikan. Namun yang menarik,  impor beras melonjak dari 300.000 ton menjadi 2,2 juta ton. Padahal tidak ada permintaan beras yang meningkat.

Impor ban meningkat 100%. Impor baja, gula juga tajam. Ada apa ini? Tidak bisa dijelaskan secara ekonomi yang kita lihat sehari-hari.

Berarti ada faktor lain, antara lain selain pemerintah membangun jalan tol memperlancar jalan, pemerintah juga memuluskan impor.

Contohnya, tahun lalu produksi garam naik karena kemarau panjang. Produksi garam (tahun 2018) sebanyak 2,7 juta ton. Sehingga, kita hanya butuh impor garam 2 juta ton. Tapi izin impornya 3,7 juta ton.

Begitu pula dengan gula. Produksi landai 2 juta ton.  Sementara kebutuhan 6 jutaan ton, kata pemerintah, sehingga dibutuhkan impor 4 jutaan.

Padahal, kebutuhan industri makanan dan minuman tidak melonjak, hanya butuh 3,2 juta ton plus kebutuhan masyarakat 2 juta, jadi total kebutuhan 5,2 juta ton.

Namun kenyataannya, impor lebih dari 6 juta ton. Jadi sekarang stok gula dalam negeri sampai 1 juta ton. Ini stok gula terbanyak dalam sejarah Indonesia.

Salah satu faktornya adalah, harga gula luar negeri lebih murah. Dijual di dalam negeri dengan keuntungan yang lezat. Jadi yang muncul adalah praktik pemburuan rente, yang polanya mirip untuk gula, garam, dan beras.

BPS baru mengumumkan bahwa surplus 2,8 juta ton pada 2018. Tapi mengapa impornya melonjak dari 300.000 menjadi 2,2 juta ton?

Oleh karena itu, Pak Buwas bilang gudang saya udah penuh. Kenapa masih impor??

Kenapa kita titik fokus pada beras, gula, dan garam? Karena di belakangnya ada nasib puluhan juta petani.

Kalau kedelai mungkin tidak terlalu banyak. Ini mengakibatkan serapan punya petani pasti terganggu, bisa hanya 60%.

KONTAN: Bagaimana dengan argumentasi bahwa impor dilakukan untuk mengendalikan harga?  Dan memang, inflasi kita kan cukup terjaga?

FAISAL: Harus diingat, mengamankan harga itu pada level berapa. Misalnya, harga di negara antah berantah 100, tahun lalu. Tahun ini 150. Jadi inflasinya 50%.

Di Indonesia, harga 1000 terus naik menjadi 1.100. Inflasinya 10%. Lebih rendah dibanding negara antah berantah, tapi levelnya tinggi.

Rente itu terkait dengan level. Inflasi rendah tapi pada harga yang tinggi. Sehingga, konsumen harus merogoh kocek lebih dalam sehingga daya beli terpukul.

Ingat, harga beras kita juga lebih mahal daripada harga dunia. Syukur kalau petani yang menikmati, masalahnya pemburu rente yang menikmati.

Jadi jangan berhenti pada inflasi. Inflasi rendah bisa jadi pada level harga yang sangat tinggi. Stabil tinggi. Jadi tuntutannya masyarakat minta kenaikan upah.

KONTAN:  Soal perburuan rente, sinyalemennya dilihat dari apa?

FAISAL:  Selisih harga gula di Indonesia dan selisih harga gula di dunia. Intinya harga kita lebih mahal.

Pada awal Jokowi menjabat, harga gula di pasar Indonesia dibandingkan  dengan harga internasional 2,6 kali lipat. Tapi sekarang selalu di atas 3 kali lipat. Khususnya pasca pak Enggar menjabat. Semakin lebar harganya, maka potensi rentenya pun makin tinggi.

Harga dunia turun tajam, tapi harga Indonesia turun landai. Kalau  harga dunia naik, harga di Indonesia ikut naik cepat.

Dari perbedaan harga ini, kita masuk ke supply dan demand gula.

Kalau Indonesia membolehkan ekspor dan impor bebas, maka apa yang terjadi? Harga dunia akan sama dengan di Indonesia.

Pada harga rendah konsumen untung. Oleh karena itu lah pemerintah membatasi impor.

Ringkas kata, ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Yang rugi? Konsumen pastinya. Produsen? Ada untung, namun belum puas agar bisa dinaikkan keuntungannya.

Kalau menghambat impor dengan bea masuk, maka uang akan masuk ke pemerintah.

Kalau dengan kuota, tidak bayar secara resmi. Tapi secara tidak resminya, enggak ada yang gratis. Itulah yang namanya rente.

Nilainya, hitungan saya, triliunan. Tidak hanya di Indonesia, hal seperti ini juga terjadi di negara lain seperti Amerika Serikat

Pertanyaannya, mengapa korupsi ratusan juta, misal anggota DPRD dipenjara beberapa tahun,  sementara korupsi triliunan ini lancar seperti jalan tol?  Korupsi kebijakan ini yang harus ditangani juga. Mengapa? Inilah tugas media.

Kalau harga beras tinggi, semua menjerit. Kalau harga pesawat naik semua menjerit.

Nah,  mengapa kalau harga gula tinggi tidak ada yang menjerit? Karena sebanyak-banyaknya kita konsumsi gula, nilainya per orang per tahun tak begitu besar. Ongkos demo ke istana saja bisa lebih besar daripada nilai penurunan harga gula. Namun jangan salah, triliunan tadi dibagi hanya ke 11 pengusaha gula rafinasi.

Jadi, pengusaha punya insentif untuk tetap berburu rente berapapun selama masih masuk hitungan mereka. Itulah yang bisa menjelaskan apa yang terjadi.

KONTAN: Lantas, apa solusinya agar harga tak membuat konsumen menjerit, namun di sisi lain petani juga tidak mati ?

FAISAL: Gula itu dibeli oleh masyarakat untuk rumah tangga dan ada juga yang oleh industri. Ada perkiraan hitungan berapa kebutuhan individu mengkonsumsi gula, sehingga bisa dihitung kebutuhan nasionalnya. Industri juga sama.

Jadi, kalau perencanaan teknokratiknya baik tanpa campur tangan politik saya rasa akan baik-baik saja.

Faktanya adalah, kemarin saya dari Palembang. Di situ saya beli gula di supermarket, ternyata itu gula rafinasi. Harusnya ini untuk industri, namun kenyataannya saya dengan mudah dapat untuk konsumsi. Harganya Rp 12.500 per kilogram.

Jadi, demikian mudahnya mengendalikan 11 perusahaan dibandingkan petani yang jutaan. Bisa dicek, ada alamatnya.

Namun kalau pemerintah mau menekan kuota, tapi bertanya kepada mereka, maka mereka akan mengatakan stok di gudang pedagang sedikit, supaya menjustifikasi impor. Padahal di gudang mereka stok banyak.

Jadi pengawasan dan pengendalian masalahnya.

Kita tidak anti impor. Namun hitungannya harus benar. Karena kalau gula rafinasi dijual bebas ke pasar, niscaya gula petani tidak dibeli pedagang. Karena harganya mahal. Kita harus melindungi petani.

Namun kalau pemerintah memberikan lisensi impor sangat besar, melebihi kebutuhan, maka pedagang ini dengan cara apapun akan menjualnya di dalam negeri.

Bahkan pemerintah tutup mata membolehkan gula rafinasi dijual di pasar agar harga gula terkendali.

Ini perencanaan tidak beres. Ini sama saja mengorbankan petani agar menjaga inflasi rendah. Tetapi caranya sangat mahal, dan dampaknya buruk.

Kan ada juga cara yang lebih murah, yakni dengan perencanaan yang baik. Itu yang elok.

KONTAN: Perburuan rente ada kaitannya dengan pengumpulan dana politik?

FAISAL: Teori politiknya mengatakan begitu. Jadi political economy of trade policies pakai pendekatan logic of collective action.   Ini kan tidak logis, kok rakyat diam aja. Padahal triliunan. Jadi

KONTAN: Program Presiden Joko Widodo ini kan, katanya bertahap, infrastruktur dulu, baru sektor lain akan bergerak kencang. Bagaimana pandangan Anda? 

FAISAL: Infrastruktur akan memuluskan penetrasi barang-barang sampai ke desa. Lihat saja buah impor merajalela. Jadi yang subur malah impor.

Di Palembang, saya temukan mangga Brasil lebih murah daripada mangga arumanis. Di Medan ada pabrik obat yang botol obat batuk ukuran tertentu, 100% impor dari China. Karena ongkos angkut dari Guangzhou ke Belawan lebih murah daripada dari Jawa ke Medan.

Jadi, kalau membangun infrastrukturnya dengan orientasi sekarang, itu tidak akan meningkatkan daya saing kita.

Kenapa? Dari Brasil dan China diangkut dengan kapal laut, biaya lebih murah. Sementara yang kita kembangkan malah transportasi darat yang ongkosnya lebih mahal. Maka industri kita tak berkembang.

Kita tidak anti pembangunan infrastruktur. Ingat, Tol Sumatra merupakan pelengkap dari jembatan Selat Sunda, program SBY. Kini, jembatannya dibatalkan, malah tolnya jalan terus.

KONTAN: Bukankah ada program tol laut?

FAISAL: Dari nama juga sudah menyesatkan: “tol laut”, otak orang darat. Konsep darat ditaro di laut.

Sadarilah ini: di dunia ini yang karakteristik logistik berbeda beda, 60-70% barang diangkut via laut. Di Indonesia cuma 10% yang diangkut pakai laut.  Ajaib.

Sebenarnya yang terabaikan tidak hanya laut. Udara juga macet. Laut dan udara terkendala.

Kalau laut ongkosnya lebih murah pembangunannya. Tinggal pelabuhannya diperdalam agar kapal besar bisa menggunakan. Ada hitungan teman, Rp 22 triliun selesai semuanya.

Indonesia akan kembali berjaya nanti seperti Majapahit dan Sriwijaya, kalau kita bisa mengarahkan kembali ke sektor laut.

Oleh karena itu, ujung tombak kita ada di kawasan timur. Jadi tidak ada masalah letak geografis yang jauh selama ongkosnya murah.

Jadi, yang belum terjadi sekarang adalah integrasi perekonomian nasional. Ini tecermin dari disparitas yang sangat tinggi.

Caranya malah simbolik dengan BBM dibikin satu harga supaya mengesankan tidak ada perbedaan harga, beberapa juga mau dibikin satu harga. Semen.  Ini mengerikan.

KONTAN: Soal manufaktur yang lemah, apakah itu karena lemahnya industri dasar kita? 

FAISAL: Benar. Pilar industri itu ada dua, yakni  logam dasar dan kimia dasar. Kalau kita lihat, di luar negeri, petrokimia dan kilang terintegrasi. Malaysia dan Singapura terintegrasi. Kita, Chandra Asri tidak punya kilang. Akhirnya, terjadi missing industries.

Logikanya, kita harus punya visi mengintegrasikan. Kilang dibangun pipa ke industri hilir, sehingga tidak ada kebocoran lagi. Makanya harus dibikin mekanisme agar praktik rente dipersulit.

Misal, zaman Reza Chalid dulu fee minyak US$ 0,5–US$ 1 per barel. Atas upaya teman-teman, berhasil dibuat mekanismenya sehingga sekarang tidak lebih dari 20 sen saja.

KONTAN: Terkait Pilpres 2019, dari kedua paslon, mana yang program ekonominya paling menjawab persoalan?

FAISAL: Sementara ini tidak ada perbedaan signifikan antara keduanya. Masih bicara kedaulatan pangan, kemiskinan, dan sebagainya. Kita kehilangan perspektif ideologis.

Kalau di Malaysia  dan AS, misalnya, jelas perbedaan ideologi antara paslonnya. Kalau di kita, yang penting menang dulu.

Misal, Pak Jokowi dulu bilang, masa cabai saja kita impor. Setelah menang, justru impor. Prabowo juga janji mengurangi asing yang sangat sulit diwujudkan.

KONTAN: Apa usulan Anda untuk siapapun yang kelak terpilih jadi presiden, terkait perbaikan struktural ekonomi Indonesia?

FAISAL: Bahan baku produk kita harus murah, sehingga banyak produk bisa dibikin oleh UKM.

Kalau kita mulai dari potensi yang ada, kita bisa terbang tinggi. Bahan baku kita lengkap. Pasar kita ada 265 juta. Penduduk usia kerja di ASEAN 41%-nya di Indonesia. Ini yang tidak dipunyai Thailand, Filipina, Vietnam, Malaysia.

Tinggal kita butuh pemimpin yang mampu merajut potensi-potensi ini, yang tidak cenderung melakukan sesuatu yang hasilnya harus bisa dilihat saat ia berkuasa, secara jangka pendek.  

Jadi, mari kita manfaatkan peluang dan potensi untuk maju. Apapun targetnya, kalau kita tidak membenahi sektor produksi, maka apapun kebijakan kita hanya akan meningkatkan angka impor.

◆ Biodata 

Riwayat pendidikan:
■    Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), Jakarta
■    Master of Arts (MA) bidang Ekonomi, Vanderbilt University, USA

Riwayat pekerjaan:
■    Dosen, Fakultas Ekonomi UI (1981-sekarang), dan kini mengajar di Program Pascasarjana UI, Program Magister Manajemen      Universitas Tanjungpura, dan Pascasarjana Universitas Paramadina.
■     Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas (2014)
■     Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (2000-2006)
■     Anggota Tim Asistensi Ekonomi Presiden RI (2000)
■     Rektor STIE Perbanas (1999-2003)
■     Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan FEUI (1995-98)
■     Ketua LP3E Kadin Indonesia (2009-2010).
■     Direktur LPEM FEUI (1993-1995)
■     Pendiri Partai Amanat Nasional
■     Penggagas dan Ketua Presidium Nasional Pergerakan Indonesia (PI)
■     Pendiri Institute for Development of Economics & Finance (Indef) 

* Wawancara dengan Faisal Basri ini juga kami sajikan dalam rubrik Dialog di Tabloid KONTAN edisi 21-27 Januari 2019. Untuk mengaksesnya silakan klik link ini: Infrastruktur Muluskan Penetrasi Barang Impor

Sumberhttps://fokus.kontan.co.id/news/faisal-basri-ekonom-ui-infrastruktur-muluskan-penetrasi-barang-impor?page=5

Infrastruktur, Utang, dan BUMN


Bisnis.com

Pemerintahan Presiden Joko Widodo mengawali debutnya dengan memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM). Ratusan triliun rupiah dana subsidi BBM yang sebelumnya terbakar tak berbekas dialihkan untuk memacu pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia, terutama untuk pendidikan dan kesehatan. Peraga berikut diperkenalkan pemerintah untuk membuktikannya. Subsidi energi yang sebagian besar berupa subsidi BBM turun drastis dari Rp 342 triliun pada 2014 menjadi Rp 119 triliun pada 2015. Dengan reformasi struktural itu, pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup leluasa untuk menambah belanja infrastruktur sekitar Rp 100 triliun. Sebagian sisanya dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dan sedikit untuk kesehatan.

Cakupan infrastruktur di atas cukup luas, tidak sebatas infrastruktur fisik, melainkan juga meliputi infrastruktur sosial dan “dukungan infrastruktur” walaupun tidak sampai 5 persen.

Pembangunan infrastruktur ekonomi yang dilakukan melalui belanja K/L dan belanja non-K/L ternyata justru cenderung turun. Yang membuat belanja infrastruktur melonjak adalah yang melalui transfer ke daerah dan dana desa, jadi bukan pos belanja pemerintah pusat. Alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa untuk infrastruktur bersifat perkiraan sejalan dengan semangat otonomi daerah.

Tentu saja sosok infrastruktur yang mencolok seperti jalan tol, bandara, waduk, kereta api bandara, kereta cepat Jakarta-Bandung, MRT, dan LRT tidak termasuk yang dibiayai dari transfer ke daerah dan dana desa. Jadi dari mana pembiayaan proyek-proyek besar itu? Dari mana lagi sebagian besar pembiayaannya kalau bukan dari BUMN yang ditugaskan.

Mengingat penugasan yang massif di satu pihak dan keterbatasan kemampuan BUMN, maka BUMN terpaksa berutang. Selama kurun waktu 2014-2018, utang BUMN sektor nonkeuangan naik 60 persen, dari Rp 504 triliun menjadi Rp 805 triliun.

Sebetulnya peningkatan tajam utang BUMN nonfinansial di era Presiden Joko Widodo tak setinggi periode sebelumnya. Pada periode 2010-2014, utang BUMN nonfinansial melonjak jauh lebih tinggi, yaitu 188 persen, dari hanya Rp 175 triliun pada 2010 menjadi Rp 504 triliun pada 2014. Bagaimanapun peningkatan utang BUMN nonfinansial 4,6 kali lipat dalam waktu sewindu perlu diwaspadai.

Apalagi utang BUMN nonfinansial kebanyakan dalam mata uang asing. Kiranya pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan mengingat jika muncul masalah dengan utang BUMN, pemerintah wajib turun tangan. Sejumlah BUMN sudah mengalami kesulitan keuangan, terutama BUMN “karya”. Secara tidak langsung, dalam jangka pendek dan menengah pembayaran bunga juga turut membebani neraca pembayaran. Apalagi mengingat BUMN kebanyakan tidak menghasilkan pendapatan valuta asing.

Tol Udara Tak Kalah Mendesak Ketimbang Jalan Tol


bandwidth
huntleigh.com

Sejak pengoperasian jalan tol pertama (tol Jagorawi) pada 9 Maret 1978 tahun di era Presiden Soeharto hingga akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2014), panjang jalan tol yang sudah beroperasi mencapai sekitar 725 km. Selama 36 tahun rentang waktu itu, setiap tahun rata-rata terbangun 20 km.

Selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dicanangkan target pembangunan jalan tol sepanjang 1.850 km atau rata-rata setiap tahun sepanjang 370 km. Hingga akhir tahun ini saja diharapkan sudah beroperasi 568 km. Tak jarang Presiden memonitor sendiri perkembangan pembangunan jalan tol. Untuk jalan tol Trans-Sumatera saja, setidaknya Presiden sudah meninjau setidaknya enam kali.

Sudah barang tentu pembangunan jalan tol yang cukup massif mampu mengurangi kemacetan, membuat arus mudik lebaran lebih lancar, juga memperlancar angkutan barang.

***

Namun, kemacetan tidak hanya terjadi di lalulintas angkutan darat. Kemacetan semakin parah kian terasa di lalulintas dunia maya.

Sore tadi (11/10) saya menghadiri acara di ballroom Hotel Ritz Carlton. Saya tengok kekuatan sinyal HP saya hanya tiga garis (operatornya Telkomsel, yang saya pandang terbaik dan paling luas jangkauannya). Padahal lokasinya di jantung ekonomi Indonesia.

Jumat minggu lalu saya terjebak macet parah di jalan tol menuju Bandara Soekarno-Hatta. Di sepanjang jalan tol Sedyadmo itu, kekuatan sinyal tidak stabil, terkadang tiga garis, tetapi seketika bisa anjok menjadi hanya satu garis.

Sesampai di bandara Soekarno-Hatta, saya mencoba wifi gratis Angkasa Pura II. Tak pernah berhasil. Sejak Garuda pindah ke Terminal III, puluhan kali saya tidak bisa memanfaatkan wifi gratis.

Minggu lalu saya ke Pontianak, menginap di hotel di Jl. Gajahmada. Tidak ada TV dan internet karena rusak tersambar petir. Petugas hotel menawarkan voucher wifi.id seharga Rp 10.000. Hasilnya mengecewakan, sungguh sangat lambat, sehingga pekerjaan yang harus saya selesaikan tak kesampaian. Jangan coba-coba mengunduh video, bakal sia-sia.

Bagaimana di Jakarta? Di rumah, kami berlangganan paket TV kabel dan internet dari First Media. Baru-baru ini saya memutakhirkan sistem operasi di laptop. Butuh waktu dua jam lebih. Tak jarang jaringan mengalami gangguan. Ketika mengadu, pihak First Media menawarkan upgrade paket, tentu dengan tarif berlangganan lebih mahal.

Kemacetan di udara sudah sangat akut. Pengguna internet bertambah pesat, bahkan terbanyak kelima di dunia. Jumlah telepon genggam lebih banyak dari jumlah penduduk. Era digital membutuhkan penggunaan big data, tetapi jalan untuk menyalurkannya sudah sangat padat.

pengguna-internet

Kecepatan internet di Indonesia pada triwulan I-2017 hanya 7,2 Mbps, di urutan 77 di dunia. Di Asia Pasifik, Indonesia tercecer, kalah dengan Sri Lanka, Vietnam, Malaysia, China, dan Thailand. Jangan bandingkan dengan Korea, Hongkong, Singapura, dan Jepang. Keempat negara itu berada di kelompok top-10 dunia.

speed

Indeks daya saing digital Indonesia berada di urutan ke-59 dari 63 negara, dengan skor 44. Singapura di urutan teratas dengan skor sempurna: 100.

1-IMD

Peringkat Indonesia praktis jalan di tempat. Komponen paling buruk justru adalah future readiness, khususnya untuk subkomponen adaptive attitude dan IT integration. Yang menggembirakan adalah business agility cukup baik, menandakan pelaku bisnis memiliki kemampuan beradaptasi dengan dunia digital. Regulasi dan upaya pemerintah tampaknya masih belum memadai.

2.imd

Keterbatasan infrastruktur membuat connecting capabilities rendah, bahkan terendah di Asia Pacifik yang menjadi sampel kajian oleh EIU.

3-capa

ICT development index Indonesia yang berada di urutan ke-115 dari 175 negara dengan skor hanya 3,86 mengindikasikan memang kita harus mengejar ketertinggalan. Membangun tol di udara maya tak kalah mendesaknya ketimbang jalan tol di darat. Membangun tol maya sangat mendesak.

4-ict

Dengan kemajuan teknologi digital, kita berharap produktivitas naik lebih cepat, sehingga pertumbuhan mengakselerasi, tidak terkerangkeng di pertumbuhan 5 persen.

productivity

Apakah perlu amandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya perubahan Pasal 33 ayat (3): “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Rumusan baru yang saya tawarkan:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dan di atasnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Mewaspadai APBN 2017


tutorialspoint.com
tutorialspoint.com

RAPBN 2018 masuk dalam tahap pembahasan antara pemerintah dan DPR. Sejauh mana perubahan yang bakal terjadi sangat bergantung pada perkiraan realisasi APBN-P 2017 yang disepakati di DPR pada 27 Juli 2017.

Ketika mengajukan RAPBN 2018 pada 16 Agustus 2017, pemerintah menyandingkannya dengan outlook APBN-P 2017. Jeda waktu antara keduanya hanya 20 hari. Dalam waktu yang singkat itu, tidak ada perbedaan sama sekali di sisi penerimaan total maupun penerimaan perpajakan (dalam artian luas) dan penerimaan pajak (dalam artian sempit). Dalam artian sempit, penerimaan pajak hanya  sebatas yang menjadi kewenangan Ditjen Pajak, tidak termasuk penerimaan cukai dan pajak perdagangan internasional berupa bea masuk dan bea keluar.

Pada APBN-P 2017, penerimaan perpajakan dipotong Rp 26 triliun dari APBN 2017. Pos yang dipotong antara lain adalah pajak penghasilan non-migas, pajak pertambahan nilai, dan cukai.

apbn-p

Sebaliknya, belanja dinaikkan dari Rp 2.080 triliun (APBN 2017) menjadi 2.133 triliun (APBN-P 2017). Namun, dalam outlook versi pemerintah yang dikeluarkan tak sampai tiga minggu setelah persetujuan APBN-P 2017 oleh DPR, pemerintah memangkas belanja senilai Rp 34 triliun menjadi Rp 2.099 triliun. Pemangkasan itu membuat defisit APBN terhadap PDB turun dari 2,92 persen menjadi 2,67 persen. Batas tertinggi defisit yang dimungkinkan oleh Undang-undang Keuangan Negara adalah 3 persen.

Berdasarkan perhitungan sementara Ditjen Pajak, realisasi penerimaan pajak dalam artian sempit sampai Agustus 2017 baru mencapai  Rp 686 triliun atau 53,5 persen dari target APBN-P 2017, meningkat sebesar 10,23 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu.

Tantangan terberat sangat boleh jadi pada bulan September dan Desember mengingat pada kedua bulan itu tahun lalu amnesti pajak tahap pertama selesai  dengan penerimaan denda kumulatif mencapai Rp 89,1 triliun. Tantangan selanjutnya adalah pada akhir tahun mengingat akhir masa amnesti pajak tahap kedua pada Desember 2016 yang mencacatkan denda kumulatif sebesar 103,3 triliun.

Realisasi penerimaan pajak (artian sempit) pada 2016 ialah Rp 1.106 triliun. Apabila pertumbuhan penerimaan pajak sepanjang tahun ini sama dengan pertumbuhan Januari-Agustus lalu sebesar 10,23 persen. maka penerimaan pajak 2017 hanya akan mencapai Rp 1.219 triliun atau 94,9 persen dari target APBN-P 2017. Berarti terjadi shortfall Rp 65 triliun.

Shortfall berpotensi meningkat karena tidak ada lagi peneriman dari amnesti pajak sampai akhir tahun ini. Tanpa denda yang diperoleh dari amnesti pajak tahun lalu, pertumbuhan yang harus dicapai untuk  memperoleh penerimaan pajak sebesar Rp 1.219 triliun tahun ini adalah  21,5 persen. Untuk mencapai pertumbuhan setinggi itu, sungguh membutuhkan kerja keras luar biasa.

Agar tidak memaksakan diri yang berpotensi menciptakan berbagai piuh (distorsi), langkah terbaik adalah dengan sesegera mungkin memotong belanja. Kalau mau langsing, obatnya hanya diet dan olahraga. Yang paling baik adalh menunda penyelesaian beberapa proyek infrastruktur barang setahun sampai dua tahun. Kalau penundaannya hanya setahun, masih ada waktu karena APBN 2018 sedang dalam tahapan pembahasan.

Sepenting-pentingnya proyek infrastruktur strategis, jauh lebih penting menjaga stabilitas makroekonomi yang sudah dengan susah payah terjaga dengan ongkos yang cukup mahal pula.

Terlalu riskan dan mahal ongkos politik yang harus dipikul Presiden seandainya demi mengamankan proyek infrastruktur, terjadi krisis kecil akibat stabilitas makroekonomi terganggu atau goyah.

Pemerintah Tidak Boleh “Ugal-ugalan” Lagi


Akhir bulan lalu saya menulis Target Penerimaan Pajak Masih Tergolong Sangat Ambisius. Ada yang perlu lebih didalami dari tulisan itu agar kita lebih seksama mengarungi tahun 2017 dan setelahnya. Kita berharap pemerintah lebih waspada sejak dini dengan mempersiapkan langkah-langkah antisipatif menghadapi kemungkinan terburuk. Optimisme tetap diusung dengan lebih terukur agar kita tetap berada di jalur yang benar.

Selama lima tahun terahir (2012-2016), pertumbuhan penerimaan pajak hampir selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2012, penerimaan pajak tumbuh 12,2 persen. Dua tahun berturut-turut setelah itu turun menjadi 9,9 persen dan 6,5 persen. Pada tahun 2015 sempat naik sebesar 8,1 persen. Kenaikan ini semu karena pemerintah melakukan rekayasa (ijon) pajak dan menahan pembayaran restitusi pajak.

Kenaikan penerimaan pajak mencapai titik terendah tahun 2016, yakni hanya 3,5 persen. Itu pun terbantu oleh penerimaan uang tebusan dari program amnesti pajak. Tanpa uang tebusan “murni” sebesar 103.3 triliun, penerimaan pajak tahun 2016 hanya Rp 1.181 triliun, yang berarti turun 4,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

apbn

Perlambatan kenaikan penerimaan pajak beriringan dengan penurunan nisbah pajak (tax ratio)–persentase penerimaan pajak terhadap PDB– yang terjadi sejak 2013 dan mencapai titik terendah pada 2016. Bahkan, jika penerimaan dari uang tebusan dikeluarkan, nisbah pajak terpangkas menjadi hanya satu digit, persisnya 9,5 persen.

Pelemahann pemerimaan pajak sudah menjelma menjadi masalah struktural yang sudah barang tentu tidak bisa diselesaikan dalam setahun.

tax_ratio

Oleh karena itu, kita tidak bisa berharap banyak terjadi peningkatan penerimaan pajak secara drastis pada tahun 2017. Jika kita mengasumsikan penerimaan pajak tahun ini naik 15 persen–hampir dua kali lipat dari rerata kenaikan lima tahun terakhir sebesar 8,04 persen–dari tahun lalu tanpa uang tebusan, maka penerimaan pajak tahun ini adalah Rp 1.358 triliun. Berarti lebih rendah Rp 141 triliun dari yang dipatok dalam APBN 2017. “Shortfall” sebanyak itu cukup besar, setara 1 persen dari produk domestik bruto (PDB). Jika pemerintah bersikukuh tidak memangkas pengeluaran, ceteris paribus, defisit akan mencapai 3,4 persen PDB sehingga melampaui batas maksimum 3 persen PDB sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Keuangan Negara. APBN 2017 mematok defisit hanya 2,41 persen.

Saatnya sekarang juga melalukan konsolidasi APBN, bukan sebaliknya berakrobat dengan memasukkan tambahan pengeluaran yang belum dianggarkan. Inisiatif pemerintah menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 5,6 triliun untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang akan diselipkan dalam APBN Perubahan 2017 menjadi preseden tidak sehat. Lihat Titik Terang Proyek LRT. Lazimnya pembangunan infrastruktur perkeretaapian didanai oleh APBN. Jangan sampai terjadi karena ruang gerak APBN terbatas, lalu ditempuh cara zig zag yang ujung-ujungnya memberatkan APBN juga. Alokasi untuk PMN dalam APBN 2017 hanya Rp 4 triliun dengan rincian masing-masing Rp 1 triliun untuk PT PII dan PT SMF serta Rp 2 triliun untuk PT SMI.

PT KAI akan menjadi salah satu investor dan operator dalam proyek kereta api ringan atau light rail transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi. Sebelumnya BUMN PT Adhi Karya Tbk sudah memperoleh suntikan PMN sebesar Rp 1,4 triliun pada 2015 sebagai modal awal memulai pembangunan proyek LRT di tepian jalan tol.

Dari mana sisa anggaran proyek LRT sebesar Rp 20 triliun bakal diperoleh? Modal kedua BUMN itu cekak. Laba PT Adhi Karya anjlok 32,4 persen, dari Rp 463,68 miliar tahun 2015 menjadi Rp 313,45 miliar tahun 2016. Kapasitas berutang PT Adhi Karya yang tersisa tidak sampai Rp 20 triliun. Kalau semua terserap untuk membiayai proyek LRT, sangat boleh jadi proyek-proyek lain yang ditangani BUMN karya itu bakal terganggu.

Bank mana yang berani meminjamkan? Sudah barang tentu hanya bank-bank BUMN yang “bersedia.” Karena tidak berani menanggung risiko sendirian, bank-bank BUMN itu akan membentuk konsorsium. OJK, pengawas bank, akan tutup mata. Malahan kalau perlu menekan bank agar memberikan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah.

Masih ada sejumlah proyek infrastruktur lain yang haus pembiayaan, misalnya jalan tol trans-Sumatera yang tidak ada peminatnya kala ditender sehingga pemerintah menugaskan PT Hutama Karya untuk membangunnya. BUMN karya yang satu ini juga tak bakal sanggup menyelesaikan proyek jalan tol trans-Sumatera tanpa suntikan dana pemerintah. Ada lagi proyek kereta api trans-Sulawesi. Proyek-proyek untuk menopang penyelenggaraan Asian Games 2018 pun masih butuh suntikan dana APBN 2017.

Karena pembangunan sejumlah proyek infrastruktur dimulai tanpa kesejelasan pendanaan, nasibnya bisa tak menentu di tengah jalan. Kalau dihentikan, uang yang sudah terbenam jadi sia-sia. Kalau dilanjutkan niscaya menimbulkan komplikasi yang pada gilirannya mengganggu stabilitas makroekonomi. Kalau pemerintah “gelap mata” boleh jadi menggeser anggaran untuk kebutuhan yang lebih strategis sehingga bisa mengabaikan Nawa Cita, semisal memangkas dana untuk “membangun dari pinggiran” dan tol laut demi menyelamatkan pembangunan “dari pinggir jalan tol” di perkotaan untuk memanjakan kelas menengah yang sudah kadung diluncurkan.

Hampir tidak ada lagi pos yang bisa dipotong. Kalau memotong subsidi lebih banyak, harga-harga bakal lebih sering naik. Belanja rutin sudah diperas habis. Mau tak mau pemotongan akhirnya harus menyasar ke proyek-proyek infrastruktur. Pemotongan ini sebatas menunda penyelesaian proyek satu-dua tahun.

Hitung-hitungan politik menjadi kunci. Akibat penundaan satu-dua tahun, penyelesaian proyek molor sehingga tidak bisa dijadikan modal politik untuk kampanye pada pemilihan umum serentak tahun 2019. Sadarilah bahwa ongkos ekonomi yang melampaui batas juga bakal berdampak negatif secara politik.

Masih banyak pilihan tersedia–walau tak mudah dan harus memperhitungkan konsekuensinuya–untuk menyeimbangkan ongkos ekonomi dan ongkos politik. Tidak bisa dengan prinsip “pokoknya” semata.

Pertama, defisit APBN bisa dinaikkan dari 2,4 persen PDB menjadi 2,8 persen PDB. Dari sini ada tambahan dana sekitar Rp 55 triliun. OJK telah memuluskan jalan dengan menaikkan batas minimum pembelian surat utang negara dari 20 persen menjadi 30 persen oleh yayasan dana pensiun dan perusahaan asuransi. Konsekuensinya perbankan semakin tersaingi dalam menarik dana masyarakat, sehingga memicu kenaikan suku bunga, dan pada gilirannya menurunkan pertumbuhan investasi swasta. Berpotensi pula menambah beban pembayaran bunga.

Kedua, mempercepat lelang frekuensi untuk operator telepon seluler, menyelesaikan tunggakan pembayaran sejumlah operator, dan mereformasi tarif frekuensi. Pemerintah India berhasil meraup puluhan miliar dollar AS ketika melakukan lelang frekuensi pada tahun 2o16.

Ketiga, menertibkan dana yang bertaburan di sektor pertanian yang terbukti hasilnya jauh dari harapan.

Keempat, mendorong BUMN memperoleh dana segar dari pasar modal, baik dengan cara go public maupun menerbitkan surat utang, terutama global bonds seperti yang telah sangat berhasil dilakukan oleh PT Pelindo II sehingga mampu melakukan ekspansi dan modernisasi pelabuhan tanpa satu sen pun kucuran dana dari APBN.

[Ditambahkan dan diperbarui pada 13 Maret 2017, pk. 17:41]

Faisal Basri: Kebijakan Ekonomi Pemerintah “Ugal-ugalan”


lrt
Hilda B Alexander/KOMPAS.com. Kondisi teraktual pembangunan LRT Jabodebek, foto diambil Kamis (9/2/2017)

KOMPAS.COM, Rabu, 8 Maret 2017 | 07:33 WIB

Faisal mengatakan, pada tahun 2015, pemerintah mematok target penerimaan pajak APBN-P sebesar Rp 1.489 triliun atau 29,8 persen dari realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1.147 triliun.

Target yang hampir mencapai 30 persen itu, menurut Faisal, mustahil direalisasikan mengingat perekonomian masih melambat.

Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2014 hanya 5,02 persen, melambat dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 5,58 persen.

Bahkan, kalaupun dilakukan extra effort, dia memperkirakan penerimaan pajak hanya tumbuh sekitar 11 persen.

Pada tahun 2016, pemerintah kembali mematok target penerimaan pajak APBN-P sebesar Rp 1.539 triliun atau 24,11 persen dari realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1.240 triliun.

Target pertumbuhan 24,11 persen ini cukup ambisius melihat realisasi pertumbuhan ekonomi 2015 kembali melambat, hanya mencapai 4,79 persen dan menjadi pertumbuhan ekonomi terendah sejak 2009.

“Keugal-ugalan” yang diulang ini pun menyebabkan realisasi penerimaan pajak 2016 hanya mencapai Rp 1.284 triliun. Itu pun, kata Faisal, sudah memasukkan penerimaan dari pengampunan pajak yang sebesar Rp 103,3 triliun.

“Jadi, kalau tanpa tax amnesty, penerimaan pajak 2016 hanya Rp 1.180,7 triliun, turun 4,78 persen dibandingkan realisasi 2015,” kata Faisal.

Tahun 2017, tax amnesty sudah berakhir. Pemerintah pun mencoba mengoreksi target penerimaan pajak dalam APBN 2017.

“Seolah-olah konservatif, penerimaan dan belanja sama-sama turun. Tetapi, ternyata, masih agak ugal-ugalan,” kata Faisal.

Hal itu ia lihat dari sisi belanja yang tidak mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Misalnya, untuk proyek kereta cepat ringan atau light rapid transit (LRT), perusahaan pelat merah disuruh membangun terlebih dahulu, baru memikirkan pendanaannya kemudian.

Dia pun menyarankan agar PT Kereta Api Indonesia, yang menjadi salah satu konsorsium, tidak terlalu berharap pada penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 4 triliun sebab sejauh ini belum dianggarkan dalam APBN 2017.

Entah akan dianggarkan dalam APBN perubahan atau tidak. Memang, kata Faisal, utang Indonesia dibandingkan negara-negara lain di dunia relatif rendah.

Akan tetapi, jika waktunya mepet, pasar akan memberikan bunga tinggi dan bisa-bisa bunga utangnya lebih besar dibandingkan dengan belanja modal yang dibutuhkan.

“Lama-lama saya rasa Bu Sri Mulyani pening kepalanya karena rumusnya Pak Jokowi, ‘pokoknya’,” kata Faisal.

Penulis : Estu Suryowati
Editor : Bambang Priyo Jatmiko

Diunduh dari: http://kom.ps/AFwB6j

Baca juga komentar Dirut BEI: Bos Bursa Tak Sepakat Kebijakan Ekonomi Pemerintah Disebut Ugal-ugalan

[Ditambahkan pada 13 Maret 2017, pk. 14:09]

Mengunjungi Proyek MRT Jakarta


img_3641

Pagi tadi (16/2/2017) saya berkesempatan mengunjungi proyek MRT Jakarta. Masuk dari stasiun Bundaran Hotel Indonesia.

Dalam hitungan jengkal, terowongan akan tersambung dari kedua arah, bertemu di stasiun Setiabudi.

Jika tidak ada aral melintang, proyek MRT tahap pertama (Lebak Bulus – Bundaran HI) akan selesai dan mulai beroperasi pada Maret 2019.

MRT dapat mengangkut sekitar 400.000 penumpang setiap hari dengan frekuensi setiap 5 menit. Beroperasi dari pk.05:00 hingga pukul 24:00. Satu rangkaian terdiri dari enam kereta.

Bagi yang hendak berkunjung, silakan menghubungi PT MRT Jakarta, Wisma Nusantara, lt.21. Waktu kunjungan setiap hari Kamis.

Kereta Cepat, Proyek Properti, dan Pembangunan yang Tergopoh-gopoh


KOMPAS.COM, Sabtu, 6 Agustus 2016 | 17:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menilai beberapa proyek pembangunan infrastruktur tidak dipikirkan secara matang oleh pemerintah Jokowi-JK. Ia mencontohkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Dalam sebuah diskusi on air di Jakarta, Sabtu (6/8/2016) Faisal mengatakan, Jokowi terlihat sebagai sosok yang ingin mewujudkan pembangunan fisik yang bisa terlihat secara kasat mata dalam waktu cepat.

“Karena tidak dipikirkan secara matang, malah jalannya menjadi tergopoh-gopoh,” ujar Faisal.

“Misalnya kereta cepat Jakarta-Bandung. Ndak ada progress-nya sejak diresmikan. Kan tidak dipikirkan secara matang, dan rentan terhadap intervensi,” imbuh akademisi Universitas Indonesia (UI) itu.

Catatan Kompas.com yang terangkum dalam liputan khusus “kereta cepat Jakarta-Bandung”, proyek yang digarap perusahaan patungan China dan konsorsium badan usaha milik negara (BUMN) ini menuai banyak kontroversi.

Mulai dari tender proyek hingga akhirnya dimenangkan oleh China, dan kemudian dibentuk PT kereta cepat Indonesia-China (KCIC), serta pemancangan tiang pertama (ground breaking), hingga kini pembangunannya seret.

Menteri Perhubungan kala itu, Ignasius Jonan enggan menghadiri seremonial ground breaking yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Di sisi lain, Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno selalu setia mengawal berjalannya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Banyak pihak juga telah melempar kritik terhadap mega proyek senilai 5,1 miliar dollar AS atau setara Rp 67,83 triliun tersebut (kurs 13.300). Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menilai Jokowi terburu-buru mengambil keputusan penting tersebut.

Dikhawatirkan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hanya akan menjadi mainan baru Jokowi dan bernasib serupa Esemka.

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung juga mendapat kritikan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Direktur WALHI Zaenal Muttaqien mengatakan, pemaksaan kehendak Jokowi atas pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung bisa menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan.

“Mengenai keselarasan lingkungan, kereta cepat telah melanggar prosedur pembuatan amdal, kemudian dalam hal pembebasan lahan negara, aturan pelepasan aset masih menyisakan masalah, begitu pun dalam aturan hukum lainnya,” kata Zaenal.

(Baca: WALHI: Lewat Kereta Cepat, Jokowi Langgar Nawacita)

Bahkan, megaproyek ini pun mendapat sorotan dari Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyusul belum dikeluarkannya izin pembangunan oleh Menteri Perhubungan kalau itu, Ignasius Jonan, padahal sudah dilakukan ground breaking pada 21 Januari 2016.

“Ada kalanya Presiden juga harus bicara sendiri. Rakyat ingin dengar, setelah menterinya bicara, Presidennya bicara untuk betul-betul menegaskan tidak ada hal yang tak sesuai aturan. Ini penting. Kalau tidak klop sana sini, bikin klop, dan sangat bisa bikin klop semuanya itu,” kata SBY.

(Baca: SBY: Malu Sama Rakyat Kalau Antar Menteri Tidak Klop)

Proyek properti

Akan tetapi, di samping menuai kritikan, proyek kereta-cepat Jakarta-Bandung memperoleh dukungan. Lembaga donor Asian Development Bank (ADB) misalnya yang menilai, terlepas dari nilai investasinya yang tinggi, Indonesia perlu membangun infrastruktur koridor ekonomi.

“Kereta api cepat ini untuk mobilitas, bukan hanya sekedar ‘Indonesia punya kereta cepat’. Tujuannya, memperbaiki mobilitas,” kata Wakil Presiden ADB Bambang Susantono.

(Baca: ADB: Ini Bukan Sekadar “Indonesia Punya Kereta Cepat”)

Meski begitu, Faisal melihat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bukanlah proyek untuk meningkatkan konektivitas perkeretaapian.

“Bagi saya, kereta cepat itu bukan proyek kereta api. Tetapi proyek properti, untuk memajukan properti satu-dua perusahaan besar,” ucap Faisal, tanpa menyebut nama perusahaan yang dimaksud.

Jonan terdepak, izin keluar

Dalam perombakan kabinet jilid-II, pada Rabu (27/7/2016) Ignasius Jonan menjadi salah satu yang terdepak. Jabatan Menteri Perhubungan lantas diisi oleh Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero), Budi Karya Sumadi.

Sepekan menjabat, Budi memutuskan untuk mengeluarkan izin pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri BUMN Rini, usai rapat dengan Budi pada Kamis (4/8/2016).

“Pada dasarnya pembangunan sudah bisa dilakukan secara full minggu depan,” kata Rini.

(Baca: Menteri Rini: Izin Pembangunan Kereta Cepat Keluar Minggu Depan)

Dalam sebuah diskusi awal pekan ini, Faisal melihat perombakan kabinet yang dilakukan Jokowi bukan semata-mata urusan kinerja. Dia menilai Jokowi menyingkirkan orang-orang yang dianggap mengganggu jalannya berbagai proyek.

(Baca: Faisal Basri: “Reshuffle” Bukan Soal Kinerja, tetapi Jokowi Singkirkan Para Pengganggu..)

Penulis : Estu Suryowati
Editor : Fidel Ali

Diunduh dari: http://kom.ps/AFv5T9

Blog di WordPress.com.

Atas ↑