wartaekonomi.co.id | Jum’at, 4 September 2020 | 0844 WIB
Ekonom senior Indef Faisal Basri menilai pemerintah seharusnya membenahi wabah Covid-19 yang menjadi akar permasalahannya. Bukan malah membentuk Dewan Moneter. Langkah Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tengah menggodok revisi Undang-Undang (UU) Bank Indonesia (BI) dinilai tidak tepat.
Dalam revisi UU yang diinisiasi parlemen tersebut, akan terdapat campur tangan pemerintah dalam kebijakan moneter.
“Please, masalahnya di fiskal dan kementerian teknis, tapi ini moneter diobok-obok jadi solusinya. DPR sedang menggodok UU yang mengubah UU tentang BI. Akan dibentuk Dewan Moneter yang diketuai oleh Menteri Keuangan, sehingga BI menjadi subordinasi dari pemerintah,” ujar Faisal dalam diskusi online, di Jakarta, Kamis (3/9/2020).
Dia pun heran, langkah pemerintah dalam upaya penyelamatan ekonomi justru dilakukan dengan membongkar sisi moneternya.
“Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya kecuali hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang,” katanya.
Dia menambahkan, pembentukan Dewan Moneter tidak ada kaitannya dengan penyelamatan ekonomi.
“Jadi ini semua diselesaikan dengan moneter. Gatal tangan kita, kaki yang diamputasi kira-kira begitu. Apa salahnya moneter ini? Kita lihat enggak ada salah moneter kan,” tandasnya.
Catatan: Rabu, 26 Agustus 2020, sore hari, saya mengunjungi kediaman Bang Helmi Yahya di bilangan Cipete, memenuhi undangan untuk rekaman “Helmi Yahya Bicara.” Sudah lama tak jumpa, kami cukup lama ngobrol sebelum ke ruangan rekaman. Seusai rekaman, kami menyantap mpekmpek yang telah tersaji di meja makan. Lemak nian. Faisal Basri
Video kali ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang tokoh luar biasa, Faisal Basri. Seperti apa analisa beliau soal Indonesia yang diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi nomer 5 dunia pada tahun 2025. Langsung simak aja ya. Semoga menginspirasi. –Hemi Yahya
Cokro TV | Ekonomi Politik Faisal Basri | Episode 20
Sejak kemerdekaan Indonesia, tingkat produktivitas Indonesia belumlah mengalami peningkatan yang optimal. Salah satunya disebabkan karena kurangnya sentuhan teknologi dan pengembangan riset. Mengapa itu penting? Simak penjelasan lengkap Faisal Basri di Ekonomi Politik Faisal Basri hanya di Cokro TV. —Redaksi Cokro TV
Menteri BUMN dan sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Tohir, sesumbar Ekonomi Indonesia lebih baik dari Singapura, Malaysia, dan Filipina. Alasannya sangat sederhana dan naif, yaitu kontraksi ekonomi di ketiga negara itu jauh lebih parah karena menerapkan lockdown. Erick Thohir mengklaim keputusan Presiden Joko Widodo tidak memilih kebijakan lockdown atau karantina total sebagai keputusan yang sangat tepat.
Negara-negara yang menerapkan pembatasan sosial ketat berskala nasional tentu saja mengakibatkan aktivitas perekonomian sangat merosot, karena cara itu yang paling ampuh untuk menjinakkan pandemik COVID-19 sebelum tersedia vaksin.
Erick Tohir membandingkan kontraksi ekonomi Indonesia yang hanya 5,3 persen dengan kontraksi Singapura (13 persen), Filipina (16 persen) dan Malaysia (17 persen).
Karena hanya menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) lokal —tidak nasional— dan itu pun tidak dijalankan secara konsisten dan sudah diperlonggar ketika kasus terus naik, tentu saja masih banyak aktivitas ekonomi yang dengan leluasa terus berjalan di Indonesia. Akibatnya sangat fatal. Virus kian leluasa menjalan ke seantero negeri. Sudah 482 kapubapten/kota yang terjangkit atau 94 persen dari 514 kabupaten/kota yang ada. Semua provinsi sudah terjangkit COVID-19.
Karena penanganan COVID-19 di Indonesia tergolong buruk dan kapasitas sistem palayanan kesehatan kita sangat tertinggal dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, dan Filipina, maka angka kematian resmi di Indonesia akibat COVID-19 jauh lebih tinggi, yaitu 6.071 sampai hari ini. Jumlah kematian di Singapura hanya 27, Malaysia 125, dan Filipina 2.600. Case fatality rate (CFR) —jumlah orang yang meninggal dibagi jumlah kasus— Indonesia pun jauh lebih tinggi yaitu 4,42 persen dibandingkan dengan Singapura yang hanya 0,05 persen, Malaysia 1,36 persen, dan Filipina 1,65 persen.
Singapura dan Malaysia telah berhasil mengendalikan pandemik. Kasus harian di Singapura sudah cukup lama turun drastis dan sekarang hanya di bawah 100 kasus. Jumlah yang masih terjangkit (active cases) tinggal 4.585. Sementara itu, Malaysia hanya mencatat kasus kumulatif sangat rendah (9.175 kasus) dan sebagaian besar sudah sembuh. Yang masih dalam perawatan hanya 219 kasus. Tambahan kasus harian hanya puluhan.
Kasus di Filipina memang lebih besar dari Indonesia. Namun, Filipina lebih agresif dalam mengendalikan virus dengan melakukan testing yang jauh lebih banyak dari Indonesia. Jumlah tes per satu juta penduduk di Filipina sebanyak 18.258, sedangkan Indonesia hanya 6.802. Diperkirakan Filipina akan lebih cepat menjinakkan COVID-19 ketimbang Indonesia.
Ketiga negara itu amat mengutamakan kesehatan publik dan nyawa manusia. Mereka benar-benar menjalankan prinsip saving lives is saving the economy. Sedangkan Indonesia menggunakan jargon “gas-rem” sebagaimana dikatakan Presiden. Itu ceminan kita tidak punya strategi yang terukur alias trial and error.
Kini, Singapura dan Malaysia telah memetik hasil dari kerja keras mengendalikan pandemik. Aktivitas ekonomi secara bertahap telah dibuka dengan indikator yang sangat terukur. Pada triwulan IV-2020 pertumbuhan ekonomi Malaysia dan Singapura berpeluang lebih baik dari Indonesia. Tahun 2021 mereka bisa pulih dengan pola V-shaped recovery dan lebih pasti.
Sampai kini kasus baru di Indonesia masih menunjukkan peningkatan dan telah memasuki fase baru (bukan gelombang kedua, karena gelombang pertama pun belum jelas kapan mencapai puncaknya) dengan kasus harian di atas 2.000.
Tunjukkanlah sense of crisis yang tinggi. Pandemik tidak bisa dijinakkan dengan mengumbar pernyataan-pernyataan peripur lara. Jika perilaku pembuat kebijakan cuma sebatas membusungkan dana dengan menjustifikasi langkah-langkah yang telah mereka lakukan dan memaksakan ekonomi menjadi komandan, maka akhirnya ongkos ekonomi yang harus ditanggung bakal jauh lebih mahal. Pemulihan semakin tak pasti, karena ekonomi tak akan maju berkelanjutan di tengah pandemik yang belum terjinakkan.
TEMPO.CO, Jakarta – Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menyebutkan jebloknya pertumbuhan ekonomi nasional minus 5,32 persen di kuartal kedua tahun ini adalah kontraksi ekonomi pertama sejak krisis terparah tahun 1998 silam.
“Karena pertumbuhan pada triwulan pertama hanya 2,97 persen, maka pertumbuhan kumulatif sampai semester pertama tahun ini pun terkontraksi sebesar 2,95 persen,” ujar Faisal Basri seperti dikutip dari blognya, http://www.faisalbasri.com, Rabu, 5 Agustus 2020.
Pernyataan Faisal merespons pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) atas data produk domestik bruto (PDB) terbaru yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi pada kuartal II tahun 2020. Sementara pada kuartal sebelumnya, pertumbuhan ekonomi minus 2,97 persen.
BPS sebelumnya mengumumkan pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tahun ini terkontraksi atau minus 5,32 persen. Angka ini makin jatuh ketimbang pertumbuhan ekonomi di kuartal sebelumnya sebesar 2,97 persen.
Dengan demikian, kontraksi ekonomi ini menjadi kontraksi kuartalan terbesar sejak dua dekade lalu. “Sejak triwulan I 1999 mengalami kontraksi sebesar 6,13 persen,” ujar Kepala BPS Suhariyanto, Rabu, 5 Agustus 2020.
Suhariyanto juga mengimbau agar semua pihak membangun optimisme. Pasalnya, dia melihat adanya geliat ekonomi sejak relaksasi PSBB pada awal Juni lalu. “Meskipun masih jauh dari total. Jadi triwulan ketiga, harus menggandeng tangan sehingga geliat ekonomi bergerak.”
Faisal Basri menyebutkan konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen terbesar dalam PDB dengan kontribusi 58 persen, akhirnya merosot atau mengalami kontraksi sebesar 5,51 persen.
Kejadian ini, menurut dia, hampir hampir sama parahnya dengan krisis 1998 ketika pertumbuhan konsumsi rumah tangga minus 6,17 persen. “Di era Orde Lama sejak 1960, konsumsi rumah tangga hanya dua kali mengalami kontraksi, yaitu tahun 1963 sebesar 3,95 persen dan tahun 1966 sebesar 1,46 persen,” ucapnya.
Oleh karena itu, menurut Faisal Basri, suntikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN berupa bantuan sosial bagi penduduk miskin dan rentan serta terdampak pandemi Covid-19 sangat diperlukan untuk membantu menahan kemerosotan lebih dalam.
Meski begitu, kemerosotan PDB ini masih tertolong oleh ekspor neto barang dan jasa (ekspor barang dan jasa dikurangi impor barang dan jasa). “Ini terjadi karena impor merosot lebih tajam ketimbang penurunan ekspor, masing-masing 16,96 persen dan 11,66 persen,” ucap Faisal Basri.
Namun karena hingga sejauh ini pandemi Covid-19 belum kunjung mencapai puncak kurva, Faisal memperkirakan kontraksi ekonomi bakal berlanjut pada kuartal ketiga, meskipun tak sedalam pada kuartal sebelumnya. Jika demikian, berarti dua triwulan berturut-turut mengalami kontraksi, sehingga Indonesia bakal memasuki resesi.
Faisal juga mendorong agar pemerintah tidak memaksakan diri agar terhindar dari resesi ekonomi dengan mengutamakan agenda pemulihan ekonomi ketimbang pengendalian Covid-19. “Jika dipaksakan, resesi berpotensi lebih panjang sehingga menelan ongkos ekonomi dan sosial kian besar,” ucapnya.
Menurut Faisal, akan lebih realistis jika pemerintah berupaya maksimum mengendalikan Covid-19 agar perekonomian bisa tumbuh positif kembali pada triwulan terakhir tahun ini. “Sehingga tahun 2021 bisa melaju lebih kencang.”
“Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan PDB Indonesia periode April-Juni 2020 terkontraksi -5,32% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/YoY). Ini lebih buruk dari konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia sebesar -4,53%.”
“Artinya, perekonomian Indonesia secara teknikal terkategori memasuki masa resesi, di mana ekonomi menurun dua kuartal berturut-turut, mengekor Singapura, menjadi catatan terburuk sejak 2009.”
Definisi CNBC Indonesia di atas tak lazim digunakan. Lihat saja peraga berikut. Dengan definisi itu, sejak 2015 Indonesia sudah mengalami resesi karena pertumbuhan triwulan keempat dan triwulan pertama tahun berikutnya selalu negatif. Dengan definisi yang sama, Indonesia sudah mengalami resesi sejak triwulan pertama 2020.
Sejak tahun 2010, pola musiman perekonomian Indonesia ditandai oleh pertumbuhan paling tinggi setiap triwulan kedua, turun sedikit pada triwulan ketiga, dan selalu terjadi kontraksi pada triwulan keempat. Mulai tahun 2015 kontraksi juga selalu terjadi pada triwulan pertama.
Pola seperti itu lazim di banyak negara, terutama yang perekonomiannya masih bergantung pada faktor alam atau komoditas primer, terutama sektor pertanian. Juga dipengaruhi oleh masa liburan.
Resesi teknikal yang lebih lazim dipakai adalah pertumbuhan negatif selama dua triwulan berturut-turun dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya.
Mengapa disebut teknikal? Karena secara konseptual tidak ada batasan bakunya. Secara konseptual resesi terjadi ketika perekonomian berada dalam periode dari peak sampai trough yang ditandai oleh penurunan tingkat output riil selama bulan tertentu atau triwulan tertentu atau beberapa taun tertentu.
Jadi sejauh ini Indonesia belum mengalami resesi teknikal. Jika triwulan III-2020 kembali mengalami kontraksi seperti triwulan II-2020, barulah resmi kita mengalami resesi teknikal.
Sesuai dengan prediksi banyak kalangan, perekonomian Indonesia menciut pada triwulan II-2020. Hari ini, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data produk domestik bruto (PDB) terbaru yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan II-2020 mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif sebesar 5,32 persen dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun lalu. Karena pertumbuhan pada triwulan pertama hanya 2,97 persen, maka pertumbuhan kumulatif sampai semester pertama tahun ini pun terkontraksi sebesar 1,26 persen. Ini adalah kontraksi ekonomi pertama sejak krisis terparah tahun 1998.
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)
Dua sektor yang terimbas paling berat akibat pandemik COVID-19 melorot paling dalam, yaitu Transportasi dan Akomodasi & makan minum, masing-masing mengalami kontraksi sebesar 30,8 persen dan 22 persen pada triwulan II-2020 dibandingkan triwulan yang sama tahun 2019. Namun, karena sumbangan kedua sektor ini bagi perekonomian relatif kecil (5,85 persen), pengaruhnya terhadap pertumbuhan PDB tidak dominan. PSBB dan kemerosotan turis mancanegara sangat memukul kedua sektor ini.
Industri manufaktur—yang merupakan penyumbang terbesar (19,8 persen) PDB—juga mengalami kontraksi cukup dalam, yaitu 6,2 persen. Dari 15 kelompok industri, hanya empat yang masih tumbuh, sedangkan 11 sisanya mengalami kontraksi. Industri alat angkutan menderita kontraksi terparah sebesar 34,3 persen. Gelagatnya sudah terlihat dari data penjualan sepeda motor dan otomotif.
Tujuh sektor ekonomi lainnya pun mengalami kontraksi pada triwulan II-2020. Dua sektor menikmati peningkatan laju pertumbuhan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sektor informasi & komunikasi meraih pertumbuhan tertinggi (10,9 persen). Ada pun sektor pertanian tumbuh positif sebesar 2,19 persen akibat pergeseran musim panen. Empat sektor mengalami penurunan Pertumbuhan namun masih positif dan satu sektor lainnya tumbuh sama dengan triwulan sebelumnya.
Dari sisi pengeluaran, investasi fisik (pembentukan modal tetap bruto) mengalami pukulan paling berat (-8,6 persen). Komponen penyumbang terbesar kedua bagi PDB ini tak pernah mengalami kontraksi sejak krisis 1998. Sejak 1960, kontraksi investasi fisik baru terjadi enam kali, yaitu tahun 1962, 1963, 1967, 1984, 1998, dan 1999. Indikasi kontraksi investasi sudah terlihat dalam beberapa bulan terakhir. Pertama, berdasarkan data BKPM, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) pada triwulan kedua 2020 merosot sebesar 4,3 persen (year-on-year). Sementara itu pertumbuhan kredit perbankan terus melanjutkan pelemahan dan sudah 13 bulan berturut-turut hanya tumbuh satu digit.
Konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen terbesar dalam PDB dengan kontribusi 58 persen, akhirnya merosot atau mengalami kontraksi sebesar 5,51 persen. Kejadian ini hampir hampir sama parahnya dengan krisis 1998 ketika pertumbuhan konsumsi rumah tangga minus 6,17 persen. Di era Orde Lama sejak 1960, konsumsi rumah tangga hanya dua kali mengalami kontraksi, yaitutahun 1963 sebesar 3,95 persen dan tahun 1966 sebesar 1,46 persen.
Suntikan APBN berupa bantuan sosial bagi penduduk miskin dan rentan serta terdampak pandemik COVID-19 sangat membantu untuk menahan kemerosotan lebih dalam.
Kemerosotan PDB tertolong oleh ekspor neto barang dan jasa (ekspor barang dan jasa dikurangi impor barang dan jasa). Ini terjadi karena impor merosot lebih tajam ketimbang penurunan ekspor, masing-masing 16,96 persen dan 11,66 persen.
Karena konsumsi pemerintah juga turun, maka semua komponen pengeluaran telah mengalami kontraksi.
Mengingat sampai sejauh ini pandemik COVID-19 belum kunjung mencapai puncak kurva, besar kemungkinan kontraksi ekonomi bakal berlanjut pada triwulan mendatang walaupun tak sedalam triwulan kedua. Jika demikian, berarti dua triwulan berturut-turut mengalami kontraksi, sehingga Indonesia bakal memasuk resesi.
Pemerintah sepatutnya tidak memaksakan diri agar terhindar dari resesi dengan mengutamakan agenda pemulihan ekonomi ketimbang pengendalian COVID-19. Jika dipaksakan, resesi berpotensi lebih panjang sehingga menelan ongkos ekonomi dan sosial kian besar. Lebih realistis jika pemerintah berupaya maksimum mengendalikan COVID-19 agar perekonomian bisa tumbuh positif kembali pada triwulan terakhir tahun ini sehingga tahun 2021 bisa melaju lebih kencang.
Beberapa waktu lalu, World Economic Forum (WEF), lembaga ternama yang setiap tahun menggelar pertemuan kepala negara dan pemimpin bisnis di Davos, berkicau bahwa China akan menjelma sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2024, mengambil alih posisi Amerika Serikat yang sudah didudukinya selama lebih satu abad.
Ternyata, WEF menggunakan data dan peraga yang berasal dari portal Statista yang juga sangat ternama dan menjadi rujukan berbagai lembaga riset dan lembaga pemerintah.
Ikhwal China akan mengambil alih posisi puncak dari Amerika Serikat, agaknya tinggal menunggu waktu yang tak lama lagi. Pandemik COVID-19 akan mempercepatnya.
Namun, bukan soal China menyusul Amerika Serikat yag menarik. Statista mencantumkan bahwa produk domestik bruto (PDB) Indonesia bakal meroket dari peringkat ke-16 pada tahun 2019 menjadi urutan kelima (proyeksi) pada 2024. Jelas-jelas Statista menggunakan indikator GDP (gross domestic product) alias PDB—tanpa embel-embel. Berarti hanya dalam wartu lima tahun PDB Indonesia melompat sebelas peringkat. Agar terwujud, PDB Indonesia harus naik tiga kali lipat lebih dan PDB Jerman merosot.
Ketika Indonesia mulai memasuki era pembangunan terencana tahun 1967, PDB Indonesia berada di peringkat ke-35. Butuh satu dasawarsa untuk merangkak ke urutan ke-30. Era pertumbuhan tinggi pada dekade 1970-an memungkinkan Indonesia melompat ke peringkat ke-23 pada tahun 1980.
Memasuki dasawarsa 1980-an, perekonomian Indonesia tersandung dua kali kemerosotan harga minyak (1982 dan 1985) ketika produksi minyak mentah mencapai rata-rata di atas 1,5 juta barrel per hari. Perekonomian Indonesia kala itu masih sangat bergantung pada penerimaan minyak di APBN dan pundi-pundi devisa dari ekspor minyak. Tak pelak lagi, gerak maju terhambat, sehingga pada tahun 1990 peringkat Indonesia turun dan kembali ke posisi tahun 1970.
Setelah meningkat empat peringkat pada tahun 2000, era commodity boom memberikan kontribusi bagi peningkatan tajam peringkat PDB Indonesia. Pada tahun 2010, peringkat Indonesia melonjak ke posisi ke-18 dan mencapai posisi tertinggi (ke-16) pada tahun 2019.
Lain cerita jika menggunakan indikator PDB yang telah disesuaikan dengan daya beli. Berdasarkan PDB paritas daya beli (purchasing power parity), posisi Indonesia sudah di urutan ketujuh pada 2019. Ada peluang kita bisa menembus lima besar dunia jika pertumbuhan ekonomi rerata lima tahun ke depan di atas lima persen dan nilai tukar rupiah cenderung menguat.
Tapi, apalah artinya sekedar kue kian besar jika harus dibagi jumlah penduduk yang besar dan terus meningkat. Mari kita lihat peringkat pendapatan nasional Indonesia per kepala. Pada tahun 2019, pendapatan nasional kotor (gross national income) per kapita kita masih tercecer di urutan ke-118. Dengan GNI per capita sebesar 4.050 dollar AS pada tahun 2019, kita telah naik kelas dari kelompok negara berpendapatan menengah-bawah ke kelompok negara berpendapatan menengah-atas. Untuk GNI berbasarkan PPP, posisi kita sedikit lebih baik meskipun masih di urutan di atas seratus.
Lebih bermakna lagi jika pembagian kue lebih merata dan kualitas sumber daya manusianya membaik secara signifikan. Kunci untuk mencapai cita-cita mulia itu adalah pembangunan yang inklusif, dimulai dengan meningkatkan mobilitas sosial yang bertumpu pada perluasan akses pendidikan dan kesehatan serta penciptaan lapangan kerja yang bermutu.
Oligarki yang kian mencengkeram menjadi musuh utama bagi tegaknya keadilan sosial dan demokrasi sosial, bukan demokrasi liberal yang lebih bersifat formal dan prosedural.
Pada Bagian I telah dipaparkan serangkaian keberhasilan pembangunan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berikut ini satu lagi keberhasilan sangat mencolok yang tak boleh dilupakan.
Kinerja Investasi “Spektakuler“
Selama 2015-2018, investasi fisik—atau istilah teknisnya pembentukan modal tetap domestik bruto—meningkat lebih tinggi dari pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Dua komponen permintaan domestik lainnya, yaitu konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah tumbuh di bawah pertumbuhan PDB.
Memang pertumbuhan investasi sempat turun di bawah pertumbuhan PDB pada tahun 2019. Kebetulan pula angkanya sama dengan tahun 2014. Keduanya adalah tahun pemilu.
Boleh jadi pengusaha cenderung menahan diri dan wait and see sampai pemilu usai dan pemerintahan baru terbentuk. Karena bukan pada tahun 2014 dan 2019 saja pertumbuhan investasi menurun, melainkan juga terjadi pada hampir semua tahun pemilu pascareformasi.
Sejak 2015 pertumbuhan investasi Indonesia menunjukkan trend meningkat dan hampir selalu lebih tinggi ketimbang Brazil, Afrika Selatan, dan Malaysia. Bahkan sejak 2017 lebih tinggi dari China yang konsisten menurun sejak 2014. Dalam delapan tahun terakhir pertumbuhan investasi Indonesia selalu lebih tinggi dari kelompok negara berpendapatan menengah-bawah maupun kelompok negara berpendatan menengah-atas sekalipun.
Sementara itu, sumbangan investasi dalam PDB Indonesia jauh melampaui rerata negara berpendapatan menengah-bawah maupun negara berpendapatan menengah-atas.
Di ASEAN, Indonesia adalah “raja”-nya, juga lebih tinggi dari India. Hanya China yang mengalahkan Indonesia. Peraga di atas dan di bawah secara kasat mata menunjukkan justru pemerintahan Jokowilah yang membawa investasi Indonesia ke aras tertinggi sepanjang sejarah dalam hal sumbangannya terhadap PDB.
Selain itu, kinerja investasi selama lima tahun terakhir jauh melampaui pencapaian pemerintahan-pemerintahan sebelumnya maupun jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga dan negara-negara Emerging Markets. Di antara negara Emerging Markets, Indonesia berada di posisi atas, walau bukan yang teratas. Pendek kata, kinerja investasi Indonesia jauh dari terpuruk.
Bukan cuma data kinerja, persepsi investor asing pun sangat positif terhadap Indonesia. Survei oleh majalah terkemuka, The Economist, menunjukkan hampir separuh responden menyatakan akan meningkatkan investasinya di Indonesia. Hanya China dan India yang mengungguli Indonesia.
Di mata perusahaan manufaktur Jepang yang beroperasi di luar negeri, Indonesia berada di urutan kelima sebagai negara yang menjanjikan (promising). Walaupun turun dalam enam tahun terakhir dari posisi puncak tahun 2013, peringkat kelima di dunia masihlah sangat menonjol.
Investasi China meningkat pesat dan kasat mata, bahkan sebagian kalangan memandang Indonesia harus lebih waspada atas maraknya kehadiran investasi China. Pada tahun 2013 dan 2015, Indonesia berada di urutan ke-44 dalam senarai China Going Global Investment Index. Pada survei terakhir tahun 2017 posisi Indonesia melonjak ke urutan 26.
Publikasi World Investment Report edisi terbaru yang diluncurkan bulan Juni lalu kian memperteguh keyakinan bahwa Indonesia cukup terpandang. Dalam publikasi itu Indonesia masuk di jajaran top-20. Walaupun Indonesia turun satu peringkat, realisasi investasi langsung asing (foreign direct investment) tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018. Di luar Singapura, yang memang selalu masuk jajaran elite dunia, hanya Indonesia yang mewakili ASEAN. Tidak ada Vietnam, Malaysia, dan Thailand.
Tetapi Mengapa Pertumbuhan Bergeming di aras 5 Persen?
Kurang apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo. Kerja kerasnya tak mengenal waktu, menjelajah ke seantero Negeri hingga ke pelosok dan ke front terdepan Kepulauan Nusantara. Semua daerah perbatasan pun telah ia datangi. Tak sekedar menyapa rakyat dan aparat/petugas, tetapi dengan nyata membangun dan mempercantik halaman muka Republik sehingga tak lagi jomplang dengan wilayah negara tetangga yang terang-benderang dan lebih necis.
Infrastruktur apa yang tidak dibangun oleh Jokowi. Kedaulatan negara ia tegakkan. Kapal-kapal ikan asing ia usir dan yang nekat masih mencuri ikan di perairan Indonesia ditangkap dan ditenggelamkan.
Presiden Jokowi kerap melakukan muhibah ke berbagai negara. Ia langsung bicara dengan kalangan pengusaha di sana. Sesekali Presiden sendiri yang mempresentasikan kondisi dan daya tarik investasi di Indonesia di hadapan ribuan pengusaha dengan PowerPoint.
Dengan segala upaya dan kerja keras itu, mengapa pertumbuhan justru melemah dibandingkan periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Pertumbuhan ekonomi selama 2015-2019 hanya lima persen, jauh dari target yang ia canangkan sebesar 7 persen.
Di akhir tahun masa jabatan pertamanya pertumbuhan triwulanan juga terus turun nyaris selama enam triwulan berturut-turut.
Mengapa Jadi Berbelok Arah?
Entah dapat masukan dari mana, Presiden Joko Widodo menuding investasilah yang jadi biang keladi pertumbuhan rendah. Padahal, sebagaimana telah diuraikan panjang lebar di atas, kinerja investasi Indonesia sangat tidak mengecewakan.
Lebih celaka lagi, kalangan dalam Istana dan anasir pengusaha membenarkan, lalu “membisiki” Presiden bahwa KPK merupakan biang keroknya. Maka keluarlah Undang-undang KPK yang baru yang nyata-nyata melemahkan KPK.
Jauh panggang dari api. Bagi pengusaha “sejati”, yang paling membuat mereka pening berusaha di Indonesia justru adalah korupsi. Di urutan kedua adalah birokrasi pemerintahan yang tidak efisien. Alih-alih memperkuat KPK, malahan fondasi KPK dikubur.
Berulang kali tanpa tedeng aling-aling Presiden melampiaskan kegeramannya terhadap kinerja investasi yang ia pandang belum menunjukkan perbaikan berarti. Dalam beberapa kesempatan Presiden menilai belum ada kebijakan investasi yang “nendang”.
Oleh karena itu, apa pun yang dipandang sebagai penghambat investasi akan dilibas. Apa pun yang diminta pengusaha dikabulkan. Keluarlah jurus sapu jagat: OMNIBUS LAW.
Dalam pidato kemenangan di Sentul dan pidato pelantikan sebagai Presiden di hadapan MPR, Presiden tak mengungkapkan seonggok keberhasilannya selama periode pertama, lalu berjanji akan memperbaiki yang masih kurang serta menawarkan penguatan landasan untuk mempercepat kesejahteraan rakyat di atas jalur yang telah ia bangun selama lima tahun terakhir. Sebaliknya, banyak keluhan yang disampaikan, seolah-olah ia baru akan menjadi presiden. Seolah-olah ia tidak percaya lagi dan tidak lagi akan menggunakan jalur yang telah ia tapaki karena tak membawanya berlari cukup kencang. Presiden Jokowi membangun narasi baru dan akan membangun lintasan baru agar betul-betul bisa berlari lebih kencang.
Lintasan baru yang hendak dibangun dan motor penghena terobosan itu adalah OMNIBUS LAW.
Isi rancangan Undang-undang OL Cipta Kerja maupun Naskah Akademik yang melandasinya sangat sarat dengan upaya untuk menggenjot investasi. Ada 351 kata investasi dalam naskah akademik setebal 2.276 halaman yang masih berjudul “Naskah Akademik RUU Cipta Lapangan Kerja.” Investasi harus digenjot untuk mencapai pertumbuhan lebih tinggi agar Indonesia terhindar dari middle income trap.
Menu Omnibus Law (OL) meliputi: OL Cipta Kerja, OL Perpajakan, dan OL Ibu Kota Negara. OL Cipta Kerja menggelar karpet emas untuk pengusaha —teristimewa pengusaha minerba— serta melucuti hak normatif pekerja, menumpulkan ketentuan perlindungan terhadap lingkungan dan persyaratan amdal dilonggarkan, mengurangi kewenangan daerah, menghilangkan atau setidaknya meminimumkan sanksi pidana bagi pengusaha pelanggar/perusak lingkungan.
Sementara itu, menu utama OL Perpajakan adalah penurunan tarif pajak badan dari yang berlaku sebesar 25 persen menjadi 22 persen untuk tahun 2021 dan 2022, lalu menjadi 20 persen mulai tahun 2023. Untuk perusahaan go public, tarif pajaknya dikurangi lagi tiga persen sehingga menjadi 17 persen, persis sama dengan tarif pajak di Singapura yang memang sudah sejak awal menjadi referensi Presiden yang disampaikan dalam berbagai kesempatan. Video ucapan Presiden dapat dilihat di sini.
Tak sabar menunggu pembahasan tuntas OL, krisis pandemik COVID-19 justru dimanfaatkan untuk mempercepat realisasi sebagian isi OL. Lewat pembahasan kilat dan sangat tertutup, Undang-undang Minerba yang baru disetujui oleh DPR dan telah sah berlaku.
Satu lagi agenda dalam OL disisipkan dalam Perppu No.1/2020 dan telah ditetapkan sebagai Undang-undang No.2/2020, yaitu penurunan tarif pajak badan. Dengan Perppu itu, penurunan tarif pajak badan menjadi 22 persen diperpecat menjadi tahun ini juga dan penurunan menjadi 20 persen dipercepat dari tahun 2023 menjadi 2022.
Ketentuan penurunan tarif pajak tercantum dalam Pasal 5 ayat (1): Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi: a. sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2O2O dan Tahun Pajak 2O2l; dan b. sebesar 2O% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.
Akar Masalah
Boros. Investasi tidak turun, tidak jeblok. Masalahnya adalah investasi cukup besar tetapi hasilnya sedikit alias investasi kita boros. Hal ini secara kasat mata terlihat dari angka ICOR (incremental capital-outpur ratio) yang tinggi selama lima tahun terakhir. Sejak era Orde Baru hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, rerata ICOR Indonesia adalah 4,3 sedangkan di era Jokowi mencapai 6,5. Berarti, untuk menghasilkan tambahan 1 unit output yang sama, di era Jokowi butuh tambahan modal 1,5 kali lipat dari pemerintahan sebelumnya. Selain tertinggi sepanjang sejarah, ICOR Indonesia juga tertinggi di ASEAN-5.
Kurang berkualitas. Investasi di Indonesia didominasi dalam bentuk bangunan, sedangkan dalam bentuk mesin dan peralatan hanya sekitar 10 persen. Bangunan berupa mal banyak menjual barang impor. Sebaliknya, mesin dan peralatan menghasilkan beragam barang yang bisa diekspor. Tak heran kalau porsi ekspor terhadap PDB cenderung turun.
Di negara-negara tetangga, porsi mesin dan peralatan mencapai dua sampai tiga kali lipat dari Indonesia.
Kapasitas terpakai masih rendah. Pemanfaatan kapasitas terpasang di sejumlah industri masih rendah. Sudah barang tentu perusahaan tidak akan menambah investasi jika pabriknya belum berproduksi penuh. Jika pemanfaatan kapasitas sudah mendekari 90 persen, barulah pengusaha mengambil ancang-ancang untuk melakukan investasi baru agar kapasitas produksi meningkat. Tanpa diberikan insentif sekalipun mereka akan menambah investasi.
Yang Sudah Dalam Genggaman Dicampakkan
Keberhasilan Indonesia dalam menegakkan kedaulatan di laut diakui internasional dan dipuji oleh banyak tokoh dunia. Menjaga kekayaan laut agar berkelanjutan juga berhasil, antara lain terlihat dari cadangan ikan yang meningkat. Pemberlakuan larangan ekspor benih lobtrer juga bertujuan untuk itu. Larangan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan kapal asing menangkap ikan di perairan Indonesia nyata-nyata telah meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dengan kedua pilar itu, kesejahteraan nelayan meningkat.
Bukannya melanjutnya kebijakan yang sudah sangat on the right track, justru pemerintahahan kedua Jokowi menafikan apa yang sudah berhasil: ekspor benih lobster dibuka, penggunaan cantrang dibebaskan, dan muncul lagi wacana kapal asing diizinkan menangkap ikan di perairan Indonesia.
Penutup
Belum genap setahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Sadarilah bahwa Omnibus semakin tidak relevan dengan kondisi sebelum kehadiran pandemik COVID-19. Konteks proyek strategis nasional (PNS) sebelum dan setelah pandemik tentu sangat berbeda. Krisis kesehatan dan krisis ekonomi dewasa ini menyadarkan kita betapa pentingnya memperkokoh sistem jaminan sosial, termasuk untuk pekerja. Jumlah penduduk miskin memang terus berkurang, namun mayoritas yang tidak miskin masih berada di sekitar garis kemiskinan. Mereka sangat rentan terhadap gejolak dan krisis. Kita pun kian menyadari betapa sangat kurang fasilitas, tenaga, dan alat kesehatan yang kita miliki. Krisis membuka mata kita betapa selama ini kita kikir untuk membangun sistem kesehatan yang tangguh.
Salah langkah pada masa awal pemerintahan Jokowi kedua harus segera dikoreksi. Masih ada waktu empat tahun lebih untuk memulai era yang benar-benar baru, dengan paradigma baru, dengan diagnosis yang tepat, dengan para pembantu presiden yang berdedikasi, bukan yang mengutamakan ambisi pribadi dan kelompoknya.
Kita tak memiliki kemewahan dan sumber daya melimpah untuk menghadapi krisis berat lagi. Kita harus berubah.
Sudah banyak tulisan saya di blog ini tentang Omnibus Law (OL), khususnya OL Cipta Kerja. Telah puluhan forum diskusi yang saya hadiri dan berbagi pandangan. Media televisi kerap mengundang talk show mengangkat topik ini. Berbagai kalangan telah saya jumpai dan dengar pandangannya: organisasi buruh, kementerian dan lembaga pemerintah, organisasi mahasiswa, partai politik, pemerintah daerah, organisasi nonpemerintah, dan organisasi keagamaan.
Dalam seluruh forum saya tak jemu menyampaikan pandangan berbasis data bahwa kehadiran OL dilandasi oleh diagnosis yang keliru—jauh api dari panggang. Diagnosis yang salah niscaya menghasilkan formulasi kebijakan yang keliru sehingga berpotensi mengakibatkan berbagai komplikasi yang sangat membahayakan masa depan perekonomian dan kehidupan berbangsa.
Tulisan ini bertujuan untuk membuktikan kesalahan diagnosis di balik kehadiran rancangan OL, khususnya OL Cipta Kerja. Krisis kesehatan akibat pandemik COVOD-19 membuat kehadiran OL Cipta Kerja kian tidak relevan.
Mayoritas politisi dan birokrat yang pernah saya dengar pandangannya juga sepakat dengan pandangan saya, bahkan memperkuat kesimpulan bahwa OL tidak memiliki pijakan kuat. Namun, mereka tidak bisa lagi menyampaikan sikapnya secara terbuka kepada publik karena pemimpin partainya dan sikap partainya sudah bulat mendukung kehadiran OL.
Mari kita mulai dengan memaparkan serangkaian keberhasilan Presiden Joko Widodo yang beberapa di antaranya bahkan mencetak rekor-rekor baru dalam sejarah Indonesia
Kinerja Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla Sudah di Jalur yang Benar
Masa awal pemerintahan Jokowi-JK sangat menjanjikan. Duet “maut” langsung menggebrak dan menohok bola panas yang tak berani disentuh oleh pemerintahan sebelumnya, yakni memangkas subsidi energi, terutama subsidi bahan bakar minyak (BBM). Tak tanggung-tanggung, subsidi energi yang pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp342 triliun dipangkas 65 persen (Rp223 triliun) menjadi Rp119 triliun pada tahun anggaran 2015. Pemotongan dana subsidi yang tidak produktif ini dialihkan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur dari Rp155 triliun menjadi Rp256 triliun. Tak pernah terjadi lonjakan lebih dari Rp100 triliun dalam satu tahun anggaran untuk pos pengeluaran mana pun. Anggaran pendidikan dan kesehatan juga ditambah. Tak ada penolakan berarti atas kenaikan harga BBM karena pemerintah nyata-nyata memanfaatkan tambahan dana yang tersedia untuk kemaslahatan rakyat banyak.
Tertolong oleh penurunan harga minyak dunia, ikhtiar pemerintah lebih ringan dalam menekan laju kenaikan harga walaupun harga BBM dinaikkan. Fluktuasi harga bulanan berhasil ditekan, tidak lagi seperti gerak mendebarkan roller coaster. Selama pemerintahan Joko Widodo laju inflasi stabil pada tingkat terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia.
Lebih kentara lagi terlihat dari laju inflasi tahunan. Selama 2015 hingga Juni 2020, laju inflasi konsisten rendah dengan rerata di bawah tiga persen, tepatnya 2,97 persen. Ini suatu pencapaian yang luar biasa, terlepas dari beberapa cara pengendaliannya yang kontroversial.
Jumlah dan persentase penduduk miskin lambat-laun turun dan akhirnya mencapai satu digit sejak tahun 2018, pertama kali dalam sejarah Indonesia. Sudah barang tentu relatif lebih mudah menurunkan tingkat kemiskinan tatkala jumlah orang miskin masih amat banyak ketimbang penduduk miskin semakin sedikit.
Tingkat ketimpangan pengeluaran berhasil diturunkan sehingga nisbah Gini (Gini ratio) masuk dalam kategori “rendah” dari sebelumnya kategori “sedang”. [Nisbah Gini berkisar antara nol sampai satu. Di bawah 0,4: ketimbangan rendah, antara 0,4-0,5: ketimpangan sedang, dan di atas 0,5: ketimpangan tinggi.]
Tingkat pengangguran terbuka konsisten turun hingga menyentuh aras terendah dalam dua dasawarsa sebelum wabah COVID-19 merebak.
Pemberantasan Korupsi Menunjukkan Kemajuan Berarti
Komitmen pemberantasan korupsi pada awal pemerintahan Jokowi-JK ditunjukkan oleh pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam seleksi calon anggota kabinet. Presiden memenuhi rekomendasi KPK dengan tidak mengangkat beberapa calon menteri yang terindikasi kasus korupsi berdasarkan masukan KPK.
Kemajuan dalam upaya pemberantasan korupsi juga terlihat dari kenaikan peringkat dan indeks persepsi korupsi yang dipublikasikan oleh Transparency International. Pada tahun 1995, Indonesia adalah negara paling korup di dunia, dengan skor hanya 19,4 dari skor tertinggi 100, terendah di antara 41 negara yang disurvei waktu itu.
Garis hitam pada peraga di bawah menunjukkan posisi Indonesia di dunia dalam peringkat korupsi. Angka maksimum adalah 1 (satu), menandakan paling korup di dunia seperti yang disandang Indonesia pada tahun 1995. Kala itu Indonesia di urutan ke-41 dari 41 negara, sehingga nilainya adalah 1 (satu), diperoleh dari peringkat negara dibagi dengan jumlah negara yang disurvei. Di akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, “nilai peringkat” Indonesia membaik dari 0,68 tahun 2012 menjadi 0,65 tahun 2013 dan akhirnya mencapai 0,61 (di urutan 107 dari 174 negara). Sempat memburuk pada 2017, namun pemerintahan Jokowi-JK menutupnya dengan rekor baru 0,47 (di peringkat ke-85 dari 180 negara). Dengan nilai peringkat di bawah 0,5 sejak 2018 menempatkan Indonesia di kelompok 50 persen terbaik.
Benar adanya bahwa korupsi masih menjadi masalah akut yang menggelayuti lingkaran kekuasaan dan korporasi di Indonesia. Oleh karena itu korupsi harus terus diperangi. Buktinya, sekalipun indikator control of corruption yang diterbitkan oleh Bank Dunia menunjukkan perbaikan yang konsisten, namun posisi Indonesia masih berada di zona merah (negatif), sehingga pengendalian korupsi di Indonesia tergolong masih lemah. Tantangan berat tetap menghadang sehingga kita tidak boleh lengah apalagi surut dalam upaya pemberantasan korupsi.
Kita belum patut berpuas diri karena di antara negara Asia Pasifik, posisi Indonesia masih nyaris di dasar jurang, hanya lebih baik dari Vietnam dan Kamboja. Sekali lagi, korupsi masih menjadi musuh utama di Indonesia dan oleh karena itu wajib untuk terus diperangi.
Tentu masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tantangan ke hadapan kian berat. Namun, perkenankan saya untuk menambah satu lagi keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK yang tergolong “spektakuler” dan sekaligus memperpanjang deretan rekor baru dalam sejarah perjalanan perekonomian Indonesia.
Serangkaian prestasi di atas tidak ujug-ujug turun dari langit, melainkan hasil dari berbagai pembenahan. Berikut beberapa yang mencolok.
Berusaha Semakin Mudahdan Promosi Menjadi Investment Grade
Tidak kurang dari 16 paket kebijakan ekonomi diluncurkan selama pemerintahan Jokowi-JK. Salah satu tujuan dari berbagai paket itu adalah membakar lemak-lemak yang menyelubungi tubuh perekonomian agar gerak maju lebih lancar dan lebih cepat.
Buahnya telah berhasil kita petik. Salah satu yang menonjol adalah dalam hal kemudahan berbsnis. Hanya dalam waktu dua tahun, posisi Indonesia melonjak 42 tingkat, dari peringkat ke-114 pada tahun 2015 menjadi peringkat ke-72 pada tahun 2018. Sekalipun turun satu tingkat pada tahun 2019 dn 2020, skor kemudahan berbisnis Indonesia membaik dari 68,0 poin tahun 2019 menjadi 69,6 poin pada 2020. Berarti kemudahan berbisnis di Indonesia menunjukkan perbaikan terus-menerus, walaupun dalam dua tahun terakhir perbaikannya sedikit melambat. Apa saja yang harus diperbaiki sedemikian terang-benderang, yaitu enforcing conracts, starting a business, registering property, dan trading across borders. Jika keempat unsur kemudahan berbisnis ini diprioritasnya, rasanya meraih peringkat ke-40 sebagaimana ditargetkan Presiden bukanlah sesuatu yang teramat sulit. Apalagi diiringi oleh perbaikan dalam unsur dealing with construction permits dan paying taxes.
Jika upaya difokuskan pada komponen-komponen-komponen yang berwarna merah, rasanya tak berlebihan untuk optimis bahwa kemudahan berbisnis di Indonesia akan jauh lebih baik dan bisa mencapai peringkat ke-40 sebagaimana yang ditargetkan oleh Presiden Jokowi sehingga tidak lagi jauh tertinggal dengan Malaysia dan Thailand serta bisa lebih baik ketimbang Vietnam.
Promosi ke Zona Invesment Grade
Sudah puluhan tahun kita menanti “suara bulat” lembaga pemeringkat internasional untuk memberikan status investment grade bagi Indonesia. Empat dari lima lembaga pemeringkat telah lebih dulu meluluskan Indonesia, namun baru di era Jokowilah S&P Global menobatkan Indonesia dengan status investment grade. Pengakuan bulat merupakan pengakuan internasional terhadap kinerja dan pengelolaam makroekonomi serta penurunan risiko surat utang yang diterbitkan pemerintah Indonesia.
Kemajuan dalam Kinerja Logstik
Logistics performance index (LPI) membaik dengan signifikan. Peringkat Indonesia naik dari posisi ke-63 pada tahun 2016 menjadi ke-46 pada tahun 2018. Lima dari enam unsur perhitungan LPI mengalami peningkatan skor.
Pencapaian ini tidak boleh membuat kita terlena, karena banyak negara lain pun sibuk berbenah. Vietnam yang telah menyusul Indonesia merupakan pertanda bahwa kita harus lebih sigap dalam berbenah.
Pembangunan Infrastruktur Sangat Masif
Prestasi Presiden Jokowi tak tertandingi oleh presiden-presiden sebelumnya ikhwal pembangunan infrastruktur. Kegiatan ini lebih merupakan investasi untuk masa depan ketimbang sekarang. Ketersediaan infrastruktur jalan akan membuat kawasan menjadi lebih menarik sebagai lokasi kegiatan produksi dan distribusi, yang pada gilirannya akan menarik investasi dalam dan luar negeri. Infrastruktur juga menentukan ketahanan pangan. Adanya bendungan, embung dan saluran irigasi mulai dari primer hingga tersier melipatgandakan potensi wilayah bersangkutan sebagai pusat produksi pertanian.
Pada periode 2015-2018 telah dibangun 58 bendungan, dan 10 lainnya menanti penyelesaian di tahun 2019. Pada periode yang sama telah terbangun jaringan irigasi yang sanggup mengairi 865.389 hektar lahan pertanian, dan di tahun 2019 diharapkan rampung pengerjaan saluran irigasi untuk 142.700 hektar. Masih dalam periode itu, sudah terbangunan 942 embung, dan 120 lainnya diharapkan selesai di tahun 2019.
Secara nasional telah terbangun jalan raya (nontol) baru sepanjang 3.432 km. Angka ini belum termasuk perbaikan jalan-jalan lama yang sudah terhitung dalam anggaran pemeliharaan rutin. Terkait itu dengan telah terbangun pula sejumlah jembatan baru dalam berbagai ukuran sepanjang 39,8 km serta jembatan gantung sebanyak 134 unit.
Sektor perkeretaapian juga menggeliat. Sektor yang mulai tertata rapi dan relatif awal melangkah maju sejak Ignasius Jonan menjadi pengelolanya, terus berbenah dan memperoleh momentum pendukung ketika pemerintahan Jokowi-JK juga memberikan prioritas bagi pengembangan sarana dan fasilitas perkereta-apian. Selama lima tahun terakhir, pembangunan jalur baru kereta api, termasuk jalur ganda, dan reaktivasi jalur rel kereta api lama, telah diselesaikan sepanjang 754.59 km. Peningkatan kualitas dan rehabilitasi jalur kereta api yang sudah ada mencapai 413,6 km.. Ini tidak termasuk Light Rail Transit (LRT) di Sumatera Selatan yang selesai dibangun di tahun 2018 yang merupakan LRT pertama di Indonesia. Light Rail Transit di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi telah rampung pada 2019, demikian pula Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta yang juga rampung di tahun yang sama. Sedangkan jalur khusus KA super cepat Jakarta-Bandung masih dalam proses pembangunan.
Di era pemerintahan Jokowi-JK telah diselesaikan pula 10 bandar udara baru (Miangas, Letung, Tebeliang, Maratua, Morowali, Namniwel, Weru dan Koroway Batu). Telah selesai pula revitalisasi dan pengembangan 408 bandara di daerah rawan bencana, terisolasi dan di wilayah-wilayah perbatasan demi mendukung target pemerintahan Jokowi-JK menurunkan disparitas harga lima bahan kebutuhan pokok sebesar 57,21 persen untuk masyarakat daerah terpencil dan daerah tertinggal yang belum terlayani moda transportasi lain.
Selanjutnya telah dibangun 19 pelabuhan baru dan delapan pelabuhan yang masih dalam tahap pembangunan dan direncanakan rampung pada tahun 2019 demi menggapai target peningkatan kapasitas pengangkutan barang dari 16,7 juta TEUs per tahun pada 2014 menjadi 19,7 juta TEUs per tahun pada 2017. Telah ditambahkan pula 5 unit kapal penyeberangan penumpang; 3 unit kapal motor penyeberangan dan 10 pelabuhan penyeberangan.
Pembangunan infrastruktur telekomunikasi berfokus pada pada Palapa Ring, jaringan tulang punggung serat optik nasional guna menghubungkan seluruh ibu kota kabupaten/kota di Indonesia menggunakan jaringan broadband (internet berkecepatan tinggi). Untuk jaringan Indonesia bagian barat, dari total 2.275 kilometer jaringan, telah dibangun 74 persen jaringan. Untuk Indonesia bagian tengah, dari total 2.995 kilometer jaringan, 35 persen telah terbangun. Bagi Indonesia bagian Timur, dari total 6.878 kilometer jaringan, telah dibangun 18 persen jaringan. Secara keseluruhan, dari total 514 kota/kabupaten di Indonesia, sudah ada 457 kota kabupaten yang telah terjangkau dengan jaringan broadband. 57 kota/kabupaten sisanya ada di daerah terpencil yang secara bisnis kurang menarik sehingga jaringan diupayakan melalui pola Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Sejauh ini pemerintah baru berhasil mendirikan jaringan broadband sehingga meningkatkan akses data di 137 daerah terpencil, khususnya perbatasan.
Masih cukup banyak yang belum diutarakan. Yang sudah diungkapkan pun baru sebatas pencapaian sampai awal 2019. Selengkapnya busa dilihat di Buku “Menuju Indonesia Emas: Menggapai Negara Maju Berkeadilan,” yang saya tulis bersama Haris Munandar dan terbit tahun lalu
Penegakan Kedaulatan di Laut
Sudah puluhan tahun ribuan kapal ikan asing ilegal amat leluasa menguras kekayaan laut Indonesia. Armada kapal asing itu bahu membahu dengan mafia kelas kakap di dalam negeri mengeruk ikan di perairan Indonesia. Tidak hanya mencuri ikan, mereka juga melakukan berbagai macam tindakan melawan hukum, seperti perbudakan dan atau human trafficking, penyelundupan ke dalam negeri dan ke luar negeri, pemalsuan berbagai dokumen kapal, pelanggaran hukum laut, memasukkan narkoba dan minuman keras, serta menikmati solar bersubsidi dan menjualnya di tengah perairan Indonesia dan ke luar negeri.
Kerugian akibat praktik illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing) diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah. Sejak awal Presiden Jokowi sangat lantang hendak menumpas perampok kekayaan laut kita. Dengan menegakkan kedaulatan di laut serta menjaga keberlanjutan sumber daya di dalamnya, stok ikan nasional meningkat tajam dari 7,3 juta ton tahun 2013 menjadi 9,9 juta ton tahun 2015 dan naik lagi menjadi 12,5 juta ton tahun 2016.
Sebagai negara maritim, betapa ironis bahwa peranan sektor perikanan di Indonesia sangat kecil. Namun dengan komitmen tinggi menjaga kedaulatan tumpah darah Indonesia dan penegakan hukum tanpa pandang bulu, peranan sektor perikanan lambat laun tapi pasti selalu meningkat. Peningkatan sumbangan subsektor perikanan tentu saja terwujud kalau kita sendiri yang lebih banyak menjaga dan memanfaatkan kekayaan laut; dan hal itu akan dapat kita lakukan kalau perampokan ikan oleh kapal-kapal asing bisa kita tekan dengan signifikan.
Peningkatan terjadi karena laju pertumbuhan subsektor perikanan selalu lebih tinggi ketimbang pertumbuhan ekonomi nasional (produk domestik bruto) dan jika dibandingkan dengan semua sektor penghasil barang (tradable sector). Pertumbuhan subsektor perikanan juga selalu jauh lebih tinggi ketimbang pertumbuhan sektor induknya (pertanian) dan subsektor pertanian lainnya (subsektor pertanian yang meliputi tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan; serta subsektor kehutanan).
Rakyat pun menikmati sebagaimana terlihat dari kenaikan konsumsi ikan per kapita. Peningkatan itu terjadi merata di seantero negeri, dari Sumatera sampai Papua. Sudah sepatutnya kita lebih mengandalkan pemenuhan konsumsi protein masyarakat dari ikan ketimbang daging yang selama ini banyak diimpor.
Sudah barang tentu ada segelintir orang atau pengusaha perikanan yang terkulai akibat tindakan tegas pemerintah dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Ada ratusan kapal besar yang terbiasa mengeruk kekayaan laut kita secara ugal-ugalan. Ratusan kapal besar itu dimiliki oleh hanya puluhan orang atau perusahaan. Mereka berteriak lantang menggunakan mulut dan kekuatan orang atau pihak lain. Di masa lalu mereka menikmati keuntungan luar biasa besar bekerja sama dengan pemilik kapa lasing. Dengan kekuatan uang mereka bisa bermanuver untuk menyingkirkan penghalang-penghalang mereka. Mereka sekarang mulai unjuk kekuatan menyerang balik.
Penegakan kedaulatan laut sudah mengalami kemajuan luar biasa. Pilihan tepat Jokowi atas Susi Pudjiastuti sebagai Menteri KKP telah mengubah kondisi perikanan dan kelautan secara drastis. Penegakan hukum secara tegas, termasuk penenggelamkan ratusan kapal maling ikan asing, ternyata menciutkan nyali para bos besar penyandang modal armada pencuri ikan. Menurut Menteri Susi, yang ditenggelamkan memang cuma ratusan, namun ketegasan itu menggertak belasan ribu kapal pencuri ikan dalam berbagai ukuran.
Penegakan hukum di laut ternyata juga membuahkan prestasi-prestasi ikutan lainnya. Ternyata sebagian besar kapal asing pencuri ikan menggunakan minyak curian dari Indonesia pula. Mereka membelinya dari kapal yang lebih besar yang dipasok oleh para cukong yang berkolaborasi dengan aparat korup di Indonesia. Jelas ini merupakan prestasi tersendiri bagi pemerintahan Jokowi-JK yang mampu melaksanakan penegakan hukum di laut secara sungguh-sungguh. Apresiasi pun tak hanya datang dalam negeri namun juga manca negara. Tidak kurang dari mantan Menlu AS John Kerry dan aktor Leonardo di Caprio melontarkan pujian terbuka yang membuat pipi Menteri Susi merona campur bahagia.
