Senator John McCain wafat Sabtu (25/8) dalam usia 81 tahun. Saya teringat ketika kampanye pemilihan presiden 2008, McCain menjawab pertanyaan seorang lelaki dan seorang perempuan. Sang lelaki menyampaikan ketakutannya jika Obama menjadi presiden. Sedangkan seorang ibu menyatakan bahwa ia tidak percaya Obama. Obama itu orang Arab, ujarnya.
Sebagai pesaing Obama, McCain menyanggah keduanya. Jangan takut jika Obama menjadi presiden. Obama adalah “decent family man,” kata McCain. “Saya berbeda pandangan tengan Obama dalam berbagai persoalan fundamental. Dan kampanye adalah tentang itu semua.”
McCain tidak memanfaatkan isu negatif tak berdasar yang bertebaran kala itu. Ia tak menebar kebencian, apalagi fitnah. Ia ingin kampanye sebagai ajang adu gagasan dengan menjaga nilai-nilai dasar demokrasi.
Catatan: Pagi ini (18/9), saya diundang sebagai salah satu pembahas dalam acara bedah buku “Nasionalisme, Sosialisme, dan Pragmatisme: Pemikiran Ekonomi Politik Sumitro Djojohadikusumo,” karya M. Dawam Rahardjo. Acara digelar di Auditorium Widjojo Nisisastro, Gedung Dekanat FEB-UI. Berikut adalah catatan pendek yang saya persiapkan untuk acara itu.
***
Saya bersyukur bisa menikmati dua mata kuliah yang diasuh oleh Prof Sumitro Djojohadikusumo. Pertama, mata kuliah Perekonomian Indonesia. Prof Sumitro merupakan salah satu dosen yang mengasuh mata kuliah ini bersama dengan Prof Sadli dan Prof Arsjad Anwar. Kedua, mata kuliah Seminar Perekonomian Indonesia yang diasuhnya seorang diri.
Seingat saya, tidak sekalipun mereka berhalangan mengajar walaupun ketiganya tergolong sangat sibuk. Dedikasi mereka luar biasa.
Boleh jadi, saya adalah generasi terakhir yang sempat diajar oleh senior generasi pertama FEUI. Mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa yang memilih jurusan Studi Pembangunan (sekarang program studi ekonomi) sangat sarat dengan dimensi teori dan kebijakan pembangunan. Prof Emil Salim mengasuh mata kuliah Masalah dan Kebijakan dalam Pembangunan. Prof Sarbini Somawinata mengasuh mata kuliah Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa. Ada pula mata kuliah Faktor-faktor Non-ekonomi dalam Pembangunan yang diasuh Prof Selo Sumardjan dan Prof Kartomo. Mata kuliah Ekonomi Pembangunan diasuh oleh Prof. Dorodajtun Kuntjoro-Jakti. Tak terbilang dosen yang menduduki jabatan eselon I, seperti DR. Dono Iskandar (Keuangan Negara), Ibu Wanda Aswita Mulia (Ekonomi Internasional), Bapak Sri Hadi (Ekonomi Internasional Lanjutan dan Seminar Ekonomi Internasional), Ibu Kadariah (Evaluasi Proyek), Prof. Sri-Edi Swasono (Pengantar Mikroekonomi dan Pengantar Makroekonomi), DR. Hasudungan Tampubolon (Ekomometrika), Prof Suhadi Mangkusuwondo (Sistem Ekonomi).
Ciri khas Prof Sumitro sewaktu mengajar adalah mengenaka pakaian sipil lengkap (berjas dan berdasi), sangat necis. Secangkir kopi tubruk racikan Pak Cas dan asbak menemani di podium. Prof Sumitro merokok Dunhill ketika mengajar di runag 3. Begawan ekonomi Indonesia ini jarang menggunakan papan tulis (kala itu masih menggunakan kapur tulis).
***
Membaca buku ini membuka ingat-ingatan saya akan isi kuliah Prof Sumitro. Yang paling saya ingat adalah teori konjungtur. Sedari awal, Prof Sumitro sangat peduli kepada nasib rakyat kebanyakan yang mengandalkan hidupnya dari sektor pertanian. Kebanyakan negara berkembang kerap menderita akibat fluktuasi harga komoditas. Perhatian terhadap harga komoditas dan perdagangan internasional membuatnya diangkat sebagai anggota tim Top Five Experts yang diperbantukan pada Sekretaris Jenderal PBB Dag Hammersskjold (hal.171).
Industrialisasi merupakan keharusan agar terhindar dari petaka komoditas. Ketika menjabat Menteri Perdagangan dan Perindustrian dalam Kabinet Natsir, Prof Sumitro meluncurkan Program Urgensi Industrialisasi (hal. 197). Di mata Prof Sumitro, industrialisasi tidak sekedar tahapan transformasi dari ketergantungan pada sektor pertanian dan perdagangan komoditas, melainkan juga untuk menumbuhkan kelas menengah yang tangguh. Belakangan, Prof Sumitro mengakui bahwa pandangannya yang terkesan ingin melompat tidak bisa dipaksakan. Dalam polemiknya dengan Sjafruddin Prawiranegara, Prof Sumitro mengakui bahwa pemikiran Sjafruddinlah yang betul. “Untuk membangun perekonomian Indonesia, kita tidak bisa langsung melompat, melainkan harus dimulai dari desa dan pertanian dulu.” (hal. xxxix)
“Prof Sumitro menyadari sepenuhnya bahwa perkembangan ekonomi hanyalah merupakan satu segi saja dari perkembangan masyarakat. Segi-segi lain di luar bidang ekonomi turut mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu perkembangan ekonomi.” Keyakinan itu tidak hanya diterapkan dalam merumuskan kebijakan pembangunan, melainkan juga tercermin dari kurikulum FEUI, khususnya jurusan Studi Pembangunan. Pengantar Sosiologi dan Pengantar Ilmu Politik merupakan mata kuliah wajib, bahkan untuk semua jurusan. Ditambah dengan bekal mata kuiah teori ekonomi dan ekonomi terapan seperti ekonomi moneter, ekonomi internasional, keuangan negara, administrasi negara, ekonomi kependudukan, mahasiswa telah memiliki dasar yang cukup kuat untuk menerima mata kuliah lanjutan di tingkat sarjana yang mengupas kebijakan pembangunan seperti Masalah & Kebijakan dalam Pembangunan, Perekonomian Indonesia, Seminar Perekonomian Indonesia, Faktor-faktor Non-ekonomi dalam Pembangunan, dan mata kuliah seminar sesuai dengan konsentrasi.
Apakah pandangan Prof Sumitro tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu? Saya sepakat bahwa Prof Sumitro menganut paham sosialis-nasionalis atau sosialisme-negara, yang berbeda dengan pendiri PSI, Sjahrir, yang menganut paham atau varian sosialisme-liberal, bersifat pragmatis sehingga terkesan Neo-Keynesian (hal. 172).
Perjalanan panjang sebagai pendidik, penulis produktif, dan Menteri Perdagangan & Perindustrian (Kabinet Natsir) dan Menteri Keuangan di Era Soekarno (Kabinet Wilopo dan Kabinet Burhanuddin Harahap), serta Menteri Perdagangan dan Menteri Riset di era Orde Baru, menjadikan Prof Sumitro sebagai sosok ekonom yang paling lengkap dalam sejarah Indonesia. Satu yang tidak dimiliki oleh ekonom mana pun adalah keterlibatannya yang mendalam di partai politik, bahkan sempat terpilih sebagai ketua PSI dalam kongres 1952, dengan selisih satu suara dengan Sjahrir yang tidak hadir dalam kongres itu (hal. 172).
Ketika kian bersinggungan dengan dunia nyata, langsung menghadapinya dan harus mengambil keputusan, maka pragmatisme bukanlah hal tercela. Pilihan kebijakan tidak bisa hanya berdasarkan teori yang abstrak dan tuntunan ideologi yang kaku. Pilihan-pilihan begitu terbatas dan pertimbangan politik menuntut kompromi, asalkan nilai-nilai intilah yang tidak berubah. Itulah pelajaran dari Prof Sumitro.
Sejauh ingatan saya, selama dua semester perkualiahan yang saya ikuti, pandangan Prof Sumitro sangat terbuka dan berwawasan jauh ke depan. Tidak ada kesan sedikit pun mendukung proteksionisme, anti-asing, apalagi anti-pasar.
Pelajaran
Banyak pemikiran Prof Sumitro yang masih relevan sampai sekarang. Pertama, tidak ada jalan pintas atau melompat dalam pembangunan. Rasanya kaidah ini dipegang oleh semua guru besar generasi pertama dan kedua FEUI, setidaknya yang pernah saya nikmati perkuliahannya.
Kedua, menjadi ekonom harus berwawasan luas dan memiliki landasan filosofi, menguasai teori dengan baik, dan keberpihakan. Prof Sumitro mengingatkan bahwa ekonomi pada dasarnya adalah political economy.
Ketiga, ilmu baru bermakna jika bisa menjawab tantangan nyata yang dihadapi bangsa dan setiap langkah kebijakan didasarkan pada analisis yang kredibel, bukan coba-coba, bukan just do it.
[Foto ditambahkan pada 19 September 2017, pk.20:15]
Rabu minggu lalu (31/8), saya diundang United Industrial Development Organization (UNIDO) menjadi pembahas laporan terbaru mereka berjudul Industrial Development Report 2016 yang bertema “The Role of Technology and Innovation in Inclusive and Sustainable Industrial Development.” Laporan dipresentasikan oleh utusan kantor pusat UNIDO di Vienna. Kepala perwakilan UNIDO di Jakarta mempresentasikan kaitan antara industrialisasi dan target Sustainable Development Goals (SDGs).
Laporan terdiri dari 8 bab: (1) Moving towards inclusive and sustainable industrial development; (2) Technological change, structural transformation and economic growth; (3) Sustaining economic growth; (4) Promoting social inclusiveness; (5) Moving towards greener structural transformation; (6) Designing and implementing inclusive and sustainable industrial development policies; (7) Indusrial trends: manufacturing valued added, exports, employment and energy and resource efficiency; dan (8) The Competitive Industrial Performance index. Laporan lengkap bisa diunduh di sini.
Industrial competitiveness index mencakup 141 negara. Pada tahun 2013 (data terkini yang digunakan dalam Laporan) Indonesia berada di urutan ke-42, turun satu peringkat dibandingkan tahun 2010. Di kelompok 10 tertinggi adalah: (1) Germany, (2) Japan, (3) Republic of Korea; (4) United States; (5) China; (6) Switzerland; (7) Singapore; (8) Netherlands; (9) Belgium; dan (10) Italy. Satu-satunya di kelompok 10 besar yang masih berstatus emerging industrial country adalah China. Posisi China melesat dari urutan ke-8. Selebihnya adalah industrialized countries.
Presentasi oleh utusan kantor pusat UNIDO, Nicola Cantore mengetengahkan posisi Indonesia yang tidak tertera dalam Laporan. Ia membandingkan kinerja industri manufaktur Indonesia dengan negara-negara tetangga.
Kapasitas manufaktur Indonesia memang mengalami peningkatan, bahkan masuk dalam kelompok 10 besar manufaktur dunia. Namun, berdasarkan manufacturing value added (MVA) per kapita, Indonesia kalah jauh dari Malaysia dan Thailand. Indonesia hanya lebih baik dari Vietnam, Cambodia, dan Mongolia. Jika perkembangan manufaktur di Indonesia seperti sekarang, boleh jadi dalam beberapa tahun ke depan bisa disusul oleh Vietnam karena perkembangan di negeri itu lebih cepat dari Indonesia.
Kinerja ekspor manufaktur per kapita Indonesia paling buruk, kalah dengan Mongolia, Cambodia, dan Vietnam. Kondisi ini sejalan dengan kemerosotan indeks daya saing manufaktur Indonesia.
Mengingat peranan teknologi dan inovasi sangat penting dalam industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi, bisa dipahami mengapa pertumbuhan kita mengalami pelemahan dan industrialisasi mengalami kemunduran relatif. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan total factor productivity (TFP) yang selalu lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi lebih banyak disumbang oleh pertambahan pekerja dan modal.
Tak heran jika Indonesia lebih mengandalkan pada komoditas primer untuk meraup devisa dan menjadi negara yang paling mengandalkan komoditas primer dibandingkan negara-negara tetangga. Sebaliknya, produk manufaktur Indonesia terendah.
Temuan di atas sejalan dengan tulisan-tulisan saya sebelumnya. Salah satunya terlihat di peraga berikut. Posisi Indonesia paling rendah, mendekati titik nol, yang menunjukkan jumlah scientists dan engineers sebagai ujung tombak inovasi serta belanja untuk riset dan pengembangan (R&D) sangat teramat kecil.
Jika hendak mengakselerasi pembangunan dan terhindar dari middle-income trap, mau tak mau Indonesia harus memperkokoh industrialisasi dengan segala sarana dan prasarana pendukungnya.
Innalillah wainna ilaihi rooji’un. Telah berpulang ekonom putra terbaik bangsa, Prof. Ali Wardhana, Senin, 14 September 2015. Pak Ali adalah Menteri Keuangan terlama (1968-83).
Hingga kini masih terngiang-ngiang kuliah perdana yang disampaikan Pak Ali sebagai Dekan Fakultas Ekonomi UI kepada mahasiswa baru tahun 1978. Pak Ali membumikan saripati ilmu ekonomi dalam bahasa keseharian sehingga mudah dipahami oleh mahasiswa baru yang belum tahu apa-apa tentang ekonomi sekalipun. Satu istilah yang disampaikannya yang tidak pernah saya lupa adalah: fallacy of composition.
Karena kuliah perdana itulah yang kian membulatkan pilihan saya untuk memilih jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan (ESP) yang sekarang berganti nama menjadi program studi ekonomi. Fakultas pun sudah berganti nama menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB). Berbeda dengan sekarang yang sejak masuk sudah memilih jurusan atau program studi, di masa Pak Ali sebagai dekan, pemilihan jurusan baru dilakukan pada tahun ketiga.
Angkatan 1978 masih beruntung memperoleh bekal dari ekonom generasi pertama. Selain Pak Ali, saya memperoleh bekal dari Prof. Sumitro Djojohadikusumo selama dua semester (mata kuliah Perekonomian Indonesia dan Seminar Perekonomian Indonesia), Prof. M. Sadli (Perekonomian Indonesia). Seharusnya saya pun diajar oleh Prof. Subroto selama dua semester untuk mata kuliah Ekonomi Internasional Lanjutan dan Seminar Ekonomi Internasional. Sayangnya sekalipun Prof. Subroto tak pernah hadir di perkuliahan. Yang selalu masuk kelas adalah Pak Sri Hadi. Prof. Emil Salim merupakan dosen yang paling rajin, tak pernah bolos. Kalau berhalangan dicari waktu penggantinya. Sesibuk apa pun, Prof Emil Salim menyempatkan waktu mengajar. Jika sidang kabinet atau acara lain molor, kami setia menunggu berjam-jam. Mata kuliah yang diasuh oleh Prof. Emil Salim adalah Masalah dan Kebijakan dalam Pembangunan.
Semasa menjadi asisten dosen, setidaknya saya bertemu dengan senior-senior yang menjadi menteri pada forum tahunan bertajuk prospek perekonomian Indonesia. Biasanya pembahasan dilakukan di kawasan puncak. Kami yang berkiprah sepenuhnya di kampus memperoleh informasi dari tangan pertama tentang latar belakang kebijakan-kebijakan pemerintah dan persoalan-persoalan yang dihadapi beserta dengan data pendukungnya, sehingga lebih mudah memahami dinamika perekonomian. Prof. Ali Wardhana hampir selalu hadir dalam forum itu.
Kenangan yang juga tak terlupakan adalah ketika Dr. Sri Mulyani dan saya diundang makan siang oleh Prof. Ali Wardhana dan Prof. Widjojo Nitisastro di ruangan privat restoran Italia “Ambiente” di Hotel Aryaduta Tugu Tani. Kalau tak salah ingat kejadiannya sekitar tahun 1999. Ambiente merupakan restoran favorit Pak Widjojo.
Dalam pertemuan itu Prof. Ali lebih banyak bicara. Ia menceritakan proses penanganan krisis 1998. “Di ruangan inilah Pak Widjojo memberikan masukan atau briefing kepada Tim IMF yang dipimpin oleh Hubert Neiss,” kata Prof. Ali. Masukan itulah yang akhirnya tertera dalam Letter of Intent (LoI) berupa matriks rencana aksi yang bersifat mengikat. Misalnya menghapuskan program mobil nasional dan melumatkan monopoli cengkeh.
Sebagian isi rencana aksi itu sebetulnya merupakan penyakit lama yang menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung tersesaikan karena terkait dengan kepentingan keluarga Soeharto. Momentum krisis dimanfaatkan untuk membakar lemak-lemak yang kian menyelubungi perekonomian dengan menggunakan “tangan” IMF.
Pak Ali juga menceritakan pengalaman Indonesia terpaksa meminta bantuan IMF di masa awal Orde Baru. Kala itu LoI ditandatangani oleh Frans Seda. Betapa sakitnya kita waktu itu harus menelan pil pahit resep IMF. Prof. Ali wanti-wanti jangan sampai kita meneken LoI lagi. Kala itu, Hubert Neiss sudah menjadi tim IMF ke Indonesia, mungkin baru sebagai asisten. Ternyata sejarah berulang. Kita minta bantuan darurat dari IMF untuk mengatasi krisis 1998 sehingga harus menelan pil yang amat pahit.
Bekal dari pertemuan itu betul-betul berguna ketika saya ditunjuk oleh Presiden Gusdur menjadi anggota Tim Asistensi Ekonomi Presiden bersama dengan Prof. Widjojo, DR. Sri Mulyani, dan Alim Markus (pemilik Maspion Group).
Prof. Ali adalah sosok teknokrat handal, arif, dan berwibawa. Ia tidak mengumbar pernyataan. Sangat jarang melayani wawancara door stop. Ucapan-ucapannya sangat terukur dan tentu saja menjadi terpercaya dan kredibel sehingga menjadi acuan dunia usaha dan masyarakat luas.
Suatu ketika saya bertemu Prof. Ali Wardhana di kampus. Ia menyapa saya dan berujar: “Saya selalu mendengarkan acara anda di Delta FM setiap hari Senin pagi.” [Saya sempat menjadi host acara dialog ekonomi di Delta FM selama sekitar dua tahun.] Begitulah sosok yang selalu hangat kepada murid-muridnya, mendorong yang muda untuk maju dan berkarya.
Selamat jalan Prof. Ali Wardhana. Suri tauladan dan ilmu yang Bapak alirkan kepada kami sungguh sangat berharga. Insya Allah menjadi amal ibadah, bakal menemui Sang Pencipta.
Entah apa yang menjadi motif Pak JK meyampaikan berbagai pernyataan yang tidak dilandasi oleh fakta dan bahkan bertentangan dengan pengalaman nyatanya sendiri. Terlepas apa motifnya, masyarakat perlu mengetahui kenyataan yang sebenarnya.
Pertama: SMS
Wakil Presiden RI periode 2, 004-2008 Jusuf Kalla mengaku tidak pernah menerima pesan singkat atau short message service (SMS) dari Menteri Keuangan saat itu Sri Mulyani soal penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Pernyataan JK pun berbeda dari Sri Mulyani yang merasa telah melaporkan melalui pesan singkat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diteruskan ke JK. (KOMPAS.COM, Kamis, 8 Mei 2014 | 12:11 WIB: http://kom.ps/AFgHPF)
Ketika bersaksi di pengadilan Tipikor dengan terdakwa Budi Mulia, Pak JK mengaku tidak menerima sms dari Sri Mulyani. “Saya sama sekali tidak pernah menerima itu (SMS). Katanya cc (carbon copy) kepada saya. Saya tidak menerima cc itu,” kata JK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (8/5/2014). Kutipan ini dari KOMPAS.COM, 14 Mei 2014, 19:15 yang dapat diunduh di http://kom.ps/AFiEdV.
Apa gerangan isi SMS Sri Mulyani yang dikirimkan tak lama setelah selasai rapat pada dinihari 21 November 2008, yaitu pk. 6:31 WIB? Ini salinan lengkapnya:
“Bpk. Presiden yth, ijin melapor sbb: kamis malam (20/11) hingga jumat pagi ini (21/11), kami atas permintaan Gub BI dan jajaran deputi gubernur mengadakan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk membahas Bank Century. Gub BI menyatakan secara tertulis dan dengan presentasi bahwa Bank Century telah mengalami masalah solvency dan masuk dalam kategori Bank Gagal. Gub BI menyatakan bahwa saat ini situasi perbankan nasional dalam tekanan krisis keuangan global – sehingga masalah Bank Century sbg Bank Gagal dapat berdampak sistemik. Oleh karena itu Bank Century sesuai Perpu Jaring Pengaman Sektor Keuangan – diambil-alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan – untuk ditangani/diselamatkan dengan Penyertaan Modal Sementara dan setelah disehatkan akan dijual kepada Publik. Dg demikian mulai jumat ini management Bank Century diambil-alih LPS dengan bantuan tenaga profesional dari Bank Mandiri. LPS dan Bank Indonesia akan memonitor dan menangani masalah para deposan dll dalam masa transisi ini – agar tetap menjaga kepercayaan secara keseluruhan thd sistem perbankan. BI akan memonitor situasi dan resiko kesulitan likuiditas yang berpotensi menjadi insolvent mirip dengan Bank Century. Suasana yg kepercayaan msh rapuh dan perlu penangan yang hati2 dan komprehensif serta antisipatif thd perkembangan sektor perbankan secara menyeluruh. Kami bersama BI akan bekerja sama menjaga situasi tsb. Demikian laporan perkembangan. Salam hormat, SMI. Cc Bpk. Wapres, Gub BI.” (http://m.katadata.co.id/mDetail.aspx?CAT=1&SUBCAT=1&SN=news&TITLE=bukti-sms-sri-mulyani-untuk-sby-dan-jk&AID=1679)
Setelah SMS di atas beredar, dalam wawancara dengan Majalah Tempo, edisi 12-18 Mei, hal. 42, Pak JK mengakui menerima SMS dari Sri Mulyani. Atas pertanyaan Tempo: “Bukankah Anda mendapat pesan pendek dari Sri Mulyani soal Bank Century?” Pak JK menjawab: “Itu hanya pesan pemberitahuan. Bukan minta izin. Sudah diputuskan, baru SMS ke Presiden, tembusan ke saya…..” Padahal, sebelumnya, Pak JK mengatakan tidak menerima SMS yang di-cc-kan kepadanya.
Dalam wawancara dengan Tempo, yang dipermasalahkan oleh Pak JK bukan lagi menerima atau tidak menerima SMS, melainkan melebar ke mana-mana. Menjawab pertanyaan Tempo “Bukankah Anda mendapat pesan pendek dari Sri Mulyani soal Bank Century,” Pak JK menjawab: “Itu hanya pesan pemberitahuan.Bukan minta izin. Sudah diputuskan, baru SMS ke Presiden, tembusan ke saya. Tapi apa pantas? Ini Rp 2,7 triliun dikeluarkan tanpa dasar, masak tidak dating? Itu uang negara. Masak dilaporkan hanya dengan SMS?”
Jelas, pernyataan Pak JK kerap berubah. Ingat, kesaksian Pak JK di pengadilan Tipikor di bawah sumpah!
Kedua: Kliring
Menurut Pak JK, tidak benar pada tanggal 13 November Bank Century kalah kliring. Dalam wawancara dengan Majalah Tempo edisi 12-18 Mei 2014, Pak JK mengatakan: “Kalah kliring itu isu.Saya mengatakan yang bikin isu harus ditangkap. Tidak ada, Tidak disampaikan ke saya.Itu cuma isu.” (hal. 42)
Nyata-nyata Bank Century pada tanggal 13 November 2008 gagal kliring.
“Pada tanggal 13 Nopember 2008, Bank Century mengalami gagal kliring. Dalam kerangka besar menjaga stabilitas sistem perbankan, kondisi Bank Century ini dapat mengancam stabilitas perbankan secara keseluruhan sehingga perlu diselamatkan. Berdasarkan poisisi CAR terakhir tanggal 30 September 2008, CAR BC ada pada angka 2,35%.” (Bank Indonesia, Krisis Global dan Penyelamatan Sistem Perbankan Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 57).
Ketiga: Dana bailout dibayar Sabtu-Minggu.
Dalam tulisannya di Kompasiana ( (http://kom.ps/AFboQb), Pak JK mengemukakan: “Saya bingung juga, mengapa uang dikeluarkan hari Sabtu-Minggu? Mau kemana uang dikeluarkan hari Sabtu? Bukannya bank-bank tidak ada yang buka? Lari kemana uang itu?”
Padahal, kenyataannya dana yang dikucurkan ke Bank Century ditransfer pada hari Senin, 24 November 2008, pk. 7:42 sebagaimana terlihat pada bukti transfer berikut.
Bukti transfer itu sekaligus menghapuskan spekulasi bahwa uang yang dikucurkan ke bank Century berupa kas/tunai berbentuk fisik uang sebagaimana terkesankan pada tulisan Pak JK yang saya kutip di atas.
Untuk lebih jelas, silakan tengok tulisan utuh saya, juga di Kompasiana (“Sesat Pikir Bank Century,” http://kom.ps/AFeyWE).
Mas Amien Rais dan saya berasal dari dunia yang berbeda. Latar belakang pendidikan Mas Amien adalah ilmu politik sedangkan saya ilmu ekonomi. Selain mengajar, Mas Amien adalah tokoh Muhammadiyah, sedangkan saya tak berafiliasi dengan organisasi kemasyarakatan mana pun walau kerap terlibat dalam beragam kegiatan lembaga swadaya masyarakat. Mungkin karena itu kami nyaris tak pernah bertemu di dalam suatu forum. Seingat saya, kami bertemu pertama kali di suatu forum diskusi yang membahas persoalan perburuhan di suatu hotel di Jakarta. Posisi duduk kami berjauhan sehingga menyapa pun tidak. Dan kami tak saling kenal secara pribadi.
Pertemuan kedua terjadi di kampus UI Depok ketika digelar demontrasi besar kedua di dalam kampus UI. Mas Amien dan saya berorasi di atas panggung. Seingat saya hanya kami berdua yang berorasi. Kala itu Mas Amien sangat dielu-elukan dan sudah menjadi tokoh sentral gerakan reformasi. Demontrasi pertama berlangsung beberapa minggu sebelumnya di lapangan parkir seberang FISIP-UI. Kala itu orasi dilakukan di atas atas mobil. Perlawanan terhadap Soeharto secara terbuka berawal dari sini, yang diorganisasikan oleh keluarga Besar (KB) UI. Setelah demonstrasi pertama itu, KB-UI mendirikan posko 24 jam. Majalah Ummat mencantumkan foto demontrsi pertama ini. Pada pertemuan kedua kami hanya sempat bersalaman. Sesuai acara Mas Amien dikerubungi para mahasiswa dan aktivis pergerakan dan langsung meninggalkan kampus.
Pertemuan ketiga terjadi di Bonn pada acara konferensi yang digelar oleh Infid (Indonesia NGO for Indonesia Development). Puluhan aktivis dari Indonesia dan berbagai negara yang peduli tentang Indonesia hadir dengan Mas Amien sebagai pembicara kunci. Walau banyak yang masih memandang Mas Amien sektarian, pada umumnya para peserta menerima Mas Amien sebagai tokoh dan calon pemimpin alternatif. Di mata mereka, Mas Amienlah yang paling berani dan berada di jajaran terdepan untuk menumbangkan Soeharto. Kami sempat berbincang walau tak lama, karena seusai bicara di depan sidang pleno, Mas Amien sudah ditunggu oleh mahasiswa yang belajar di Jerman untuk diajak diskusi di tempat lain. Dari Jerman Mas Amien masih akan mengunjungi beberapa negara, sedangkan saya langsung balik ke Jakarta.
Forum di Bonn sudah makin meyakini bahwa usia rezim Soeharto tinggal hitungan waktu. Kala berpidato, Mas Amien pun menyatakan hal yang sama. Namun, kebanyakan aktivis masih hati-hati bicara lantang. Bahkan ketika menginjakkan kaki kembali di Tanah Air, terasa suasana mencekam di kalangan beberapa aktivis. Maklum, intel masih berkeliaran dan Soeharto masih di tampuk kekuasaan.
Sepulang dari Jerman, suasana makin panas. Pertemuan aktivis dari berbagai latar belakang kian kerap digelar dan mulai terbuka, tanpa rasa takut. Bahkan pertemuan rutin yang dimonori alumni ITB dan UI selalu dihadiri oleh perwira TNI aktif seperti Kiki Syahnarki.
Sementara itu pertemuan-pertemuan kecil pun terjadi di mana-mana. Antara lain di Kedai Tempo Utan Kayu yang dimotori Mas Goenawan Mohamad. Setelah Soeharto diangkat kembali jadi Presiden, kami membentuk Tim kecil yang kami sebut Cabinet Watch. MAs Amien, kalau tak salah ingat, didaulat menjadi ketuanya sedangkan saya ditugaskan mengurusi bidang ekonomi, Syamsudin Haris bidang politik, dan ada beberapa lagi yang saya sudah tak ingat. Sandra Hamid dan Santoso termasuk di tim ini. Adalah Sandra Hamid yang menjadi penghubung kami dengan Mas Amien. Sejak itulah pertemuan dengan Mas Amien semakin intensif.
Selama di PAN
Saya tak lama aktif di PAN. Selama kurun waktu yang relatif singkat, saya mengenang beberapa kejadian yang membekas dalam ingatan.
Pertama, ketika kongres PAN pertama di Yogyakarta. Ada gelagat yang tak sehat di kalangan internal PAN yang cenderung mengultuskan Mas Amien, yang tidak baik buat iklim demokrasi di PAN. Tampak kasat mata upaya untuk menggiring opini agar Mas Amien menjadi calon tunggal dan dikukuhkan sebagai ketua umum secara aklamasi.
Praktik-praktik politik tak sehat tampaknya tercium oleh Buya Syafii Maarif. Ketika menyampaikan khutbah Jumat di hadapan peserta Kongres, Buya mengingatkan sedari awal agar PAN menjaga praktik demokrasi yang sehat dan selalu ingat amanat reformasi.
Tak ada kesan pada diri Mas Amien, apalagi bermanuver, untuk menjadi calon tunggal. Lagi pula, siapa yang bakal mampu bersaing dengan Mas Amien untuk meraih posisi pimpinan tertinggi di PAN. Semua tahu itu.
Tetapi, apakah kita rela menjadikan Mas Amien sosok yang dielu-elukan seperti perangai Orde Baru memperlakukan Soeharto. Bukankah PAN didirikan untuk menghadirkan budaya politik baru yang sehat?
Dengan semangat demikian, dan didorong oleh sejumlah sahabat, saya mengajukan diri menjadi calon ketua umum. Bukan untuk mengalahkan Mas Amien, melainkan untuk membuat arena kongres lebih sehat dan konstruktif.
Pada suatu malam, di penginapan tempat kongres diadakan, saya mendatangi kamar Mas Amien ditemani oleh beberapa sahabat, di antaranya Pak Abdillah Toha dan Mbak Mia (Miranti Abidin). Pada kesempatan itu saya mengutarakan motif di balik inisiatif untuk maju sebagai calon ketua umum PAN. Saya mengatakan kepada Mas Amien kira-kira begini: “Mas, saya maju bukan untuk gagah-gagahan dan mbalelo kepada Mas Amien. Dengan majunya saya, kita bisa mengukur aspirasi yang belum terjaring dalam kepemimpinan sekarang. Mas Amien perlu menangkap aspirasi itu yang wujudnya tercermin dari suara yang saya peroleh nanti. Aspirasi merekalah yang perlu Mas Amien perhatikan agar kepemimpinan Mas Amien bisa mengayomi kami semua.”
Pertemuan malam itu sangat cair, tanpa suasana tegang. Mas Amien menerima penjelasan saya. Tak ada sama sekali rivalitas di antara kami.
Seusai pertemuan di kamar Mas Amien, kami mendatangi kamar Pak A. M. Fatwa. Hari itu Pak Fatwa ulang tahun. Kami menyampaikan ucapan selamat ulang tahun dan sempat ngobrol sebentar. Tak lain, kunjungan ini untuk lebih mencairkan suasana kongres yang lumayan tegang karena issue ketua umum dan perubahan asas partai menjadi iman dan takwa.
Sejumlah teman dan saya berupaya keras untuk membuat PAN cair, mengurangi pengkotak-kotakan Muhammadiyah versus non-Muhammadiyah, religius versus sekuler/sosdem, dan berbasis massa versus LSM.
Kedua, ketika berlangsung sidang umum MPR. Sebagai ketua MPR, Mas Amien tentu saja sangat sibuk mengawal sidang umum MPR. Apalagi mengingat suhu politik memanas di tengah menajamnya kubu nasionalis versus kubu Islam yang dikenal dengan Poros Tengah. Saya praktis tak terlibat dalam perumusan sikap partai karena saya berbeda pandangan dengan sikap “resmi” PAN. Sedari awal, sikap saya tegas: Habibie merupakan bagian tak terpisahkan dari rezim Orde Baru dan oleh karena itu tak sepatutnya dicalonkan lagi sebagai presiden. Juga mengingat laporan pertanggungjawabannya di hadapan sidang MPR diwarnai oleh “manipulasi”. Anggito Abimayu, Sri Mulyani dan saya membedah laporan pertanggungjawaban ini di acara salah satu stasiun televise swasta di hotel dekat gedung DPR/MPR. Sedangkan sebagian elit PAN, termasuk Mas Amien, memandang Habibie tidak usah dipermalukan lagi. Selain itu saya pun tak sejalan dengan gagasan poros tengah. Saya berpandangan bahwa PAN harus mengikuti platform yang menyatakan bahwa kalau PAN kalah dalam pemilu, maka PAN akan mengambil posisi sebagai oposisi.
Kenyataannya, PAN terlibat aktif menggalang poros tengah yang akhirnya mengusung Gus Dur sebagai calon presiden. Alasannya sederhana saja. Gus Dur memiliki kendala fisik. Dalam pandangan saya, berilah kesempatan kepada partai yang menang pemilu untuk mengusung calon presiden untuk melawan sisa-sisa rezim Orde Baru. Kita, partai-partai reformis harus bersatu padu melawan Orde Baru yang direpresentasikan oleh Golkar. Saya sangat menyadari sikap Mas Amien karena faktor Ibu Megawati yang merasa dialah yang secara otomatis bakal jadi presiden karena partainya menang. Saya mendengar beberapa kali pertemuan antara Mas Amien dengan Ibu Megawati tidak mulus. Sikap Ibu Megawati sangat kaku, menutup ruang untuk negosiasi politik.
Mengapa kita tidak mengusung calon alternatif, yaitu Cak Nur. Secara pribadi saya mendorong Cak Nur untuk maju jadi capres. Untuk menjelaskan sikap itu saya berupaya bertemu dengan Mas Amien. Namun, teramat sulit bertemu karena tampaknya akses saya untuk bertemu dengannya sangat dibatasi. Akhirnya, atas kebaikan salah seorang lingkaran dalam Mas Amien, saya berhasil bertemu. Saya datang ke hotel tempat Mas Amien menginap selama Sdiang Umum MPR. Untuk memuluskan pertemuan, Mas Amien memutuskan pertemuan tidak berlangsung di kamarnya, melainkan Mas Amien turun menjumpai saya di coffee shop lantai dasar. Mas Amien menjelaskan konstelasi politik terkini, sementara saya menjelaskan sikap politik yang saya ambil. Kami saling menghargai sikap masing-masing. Sekali lagi, di sini Mas Amien menunjukkan sikap seorang demokrat yang santun.
Ketiga, di awal-awal masa kampanye pemilu 1998, saya merasakan kami saling mengisi. Pada berbagai kesempatan satu panggung, Mas Amien memaparkan visi-misi politik sedangkan saya visi-misi ekonomi. Salah satu forum yang saya ingat adalah ketika kami kampanye di Batam. Kami pun sempat kampanye bersama di Mandailing Natal, Pekanbaru, Bukittinggi, Pariaman, dan Padang. Sungguh masa yang sangat melelahkan. Dari Mandailing Natal kami naik helikopter yang dipinjamkan oleh TNI AU. Kami mendarat di pangkalan TNI AU, bukan di bandara komersial. Hari sudah menjelang gelap kala kampanye di lapangan terbuka di Pekanbaru. Setelah itu kami istirahat sejenak. Lalu tengah malam melanjutkan perjalanan darat ke Bukittinggi. Setiba di Bukittinggi Mas Amien sudah kelelahan, padahal harus mengisi ceramah setelah shalat subuh di masjid Muhammadiyah Bukittinggi. Mas Amien meminta saya menggantikannya. Walaupun tentu saja jamaah kecewa, namun saya diterima sebagai pengganti Mas Amien tanpa kegaduhan.
Keempat, perjalanan umroh bersama. Menjelang pemilu 1999, kami menunaikan ibadah umroh dengan puluhan pengurus PAN. Mas Amien selalu memimpin doa bersama. Pada kesempatan itu kami diundang oleh masyarakat Indonesia di Makkah. Juga sempat bertemu dengan Presiden Islamic Development Bank (IDB) di Jeddah.
Pada malam sebelum hari pertemuan di IDB, Mas Amien meminta saya membuat coret-coretan tentang topik-topik yang hendak disampaikan pada pertemuan itu. Malam itu saya buat tulisan tangan dua halaman dan saya serahkan kepada Mas Amien. Decak kagum saya karena Mas Amien mengembangkan butir-butir bahasan dengan runtun dan lebih mendalam. Memang, Mas Amien makin terbukti sebagai sosok yang cepat memahami persoalan.
Kelima, pada suatu kesempatan saya terbang ke Solo, menjenguk Ibunda Mas Amien yang sedang dirawat di rumah sakit. Setiba di rumah sakit, saya menjumpai Mas Amien di samping Ibunda. Kehangatan seorang anak dengan Ibundanya sangat nyata terlihat. Kadang satu-satu gurauan Mas Amien terlontar. Takzim kepada Ibunda adalah salah satu karakter pemimpin besar. Jika pemimpin cinta dan takzim kepada Ibundanya, niscaya pemimpin itu sangat menghormati dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
Setelah Tak Aktif Lagi di PAN
Walaupun saya sudah menyatakan diri keluar dari PAN, saya masih kerap diundang pada acara-acara besar PAN. Misalnya, acara rakernas di Batam. Pada kesempatan itu saya diminta menjadi salah seorang panelis di acara diskusi evaluasi PAN. Pada kongres PAN di Semarang saya juga diundang dan hadir pada acara pembukaan.
Saya ingin mengenang yang baik-baik saja selama keterlibatan langsung saya di PAN. Tak ada penyesalan, tak ada dendam pribadi. Bagi saya, PAN adalah partai yang masih memiliki roh reformasi.
Mas Amien telah meletakkan fondasi PAN. Generasi muda PAN sepatutnya menjaga roh PAN sebagai partai reformis yang kaya gagasan. Partai yang tak berjarak dengan rakyat, dan selalu di jajaran terdepan dalam memperjuangkan gagasan-gagasan baru dan segar bagi kemajuan bangsa.
Peran Mas Amien akan selalu mewarnai PAN sampai kapan pun. Mas Amien bakal lebih leluasa berperan untuk menjadi bapak bangsa, mendidik kader-kader muda agar menjadi politisi yang teguh dengan prinsipnya, bermoral dan beretika. Semoga, dengan ketulusannya yang tak diragukan lagi, Mas Amien segera bisa menyaksikan tunas-tunas baru yang bakal menjadi ujung tombak membawa Indonesia menjadi bangsa yang disegani, menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan, dan mengantarkan anak-cucu kita menjadi bangsa yang besar. ***
