Penentuan Harga Premium Makin Ngawur


Dirjen Migas Kementerian ESDM mengatakan harga bensin premium bulan Agustus harusnya Rp 8.600 per liter (http://detik.id/64xdZX). Dirjen mengklaim itu harga keekonomian. Tak jelas apa definisi harga keekonomian itu.

Tak sampai seminggu lalu Pertamina mengaku begini: “Kalau dihitung dengan harga minyak dan kurs sekarang, harga aslinya Pertalite Rp 8.700/liter, tapi karena ini harga promo kita jual Rp 8.400/liter,” kata Direktur Pemasaran Pertamina, Ahmad Bambang, ditemui di SPBU Abdul Muis, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (24/7/2015) [Sumber: http://detik.id/64xdZX]. Apakah harga asli yang diklaim Direktur Pertamina adalah harga keekonomian sebagaimana diklaim Dirjen Migas? Entahlah. Setiap pihak dengan mudahnya mengklaim harga keekonomian yang berbeda-beda.

Beda harga antara ucapan Dirjen Migas dan Direktur Pemasaran Pertamina hanya Rp 1.00. Padahal Rp. 8.600 itu harga premium (RON 88), sedangkan Rp 8.700 itu harga Pertalite (RON 90).

Pada 25 Juli lalu saya menulis di blog ini “Pertalite dan Nasib Harga BBM Bersubsidi Ketika Harga Minyak Melorot” (http://wp.me/p1CsPE-19R). Pernyataan Dirjen Migas di atas semakin memperkuat konstatasi bahwa Pemerintah tidak akan menurunkan harga premium pada bulan Agustus walaupun harga minyak mentah rerata bulanan sudah dua bulan turun.

Harga keekonomian versi pemerintah diperoleh dari harga pokok (HP) ditambah PPN (10%) ditambah PBBKB (5%)

  • HP RON 88 = 0.9842 * MOPS Mogas 92 + Alpha

Ada tiga masalah mendasar dengan rumus ini. Pertama, koefisien 0,9842 diperoleh dari data dan asumsi masa lalu yang sudah tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Kedua, MOPS Mogas 92 adalah harga pasar, bukan harga perolehan sebenarnya. Pertamina mengklaim telah banyak menghemat pengadaan minyak dan BBM setalah tidak lagi ditangani PES, anak perusahaan Petral yang beroperasi di Singapura. Penghematan lebih 1 dollar AS sepatutnya dialirkan ke publik. Jadi, yang seharusnya jadi acuan adalah harga transaksi oleh Pertamina, bukan harga MOPS.

Ketiga, komponen Alpha selalu berubah setiap pemerintah menentukan harga baru untuk BBM bersubsidi. Jadi, harga “keekonomian” versi pemerintah tidak didasarkan pada formula yang stabil. Setiap perubahan tidak dilandasi oleh hujah yang kuat. Lobby sangat berperan.

Amat disayangkan kalau kebijakan pemerintah terkesan coba-coba dan semakin tidak transparan.

Baru-baru ini pemerintah kembali coba-coba. Evaluasi harga BBM bersubsidi untuk kesekian kali diubah, dari setiap bulan menjadi setiap dua mingu, lalu balik lagi setiap bulan, kemudian setiap 3 bulan, dan terakhir bakal setiap 6 bulan. Mengapa pemerintah membuat sulit diri sendiri, membuat dirinya semakin tidak luwes, dan menutup kemungkinan memanfaatkan momentum perubahan. Toh bisa saja melakukan evaluasi bulanan dengan menetapkan tidak ada perubahan harga sama sekali. Kalau perekonomian sedang tertekan dan harga-harga kebutuhan pokok sedang melonjak, bukankah penurunan harga BBM jika harga minyak sedang anjlok bisa menjadi darah segar buat perekonomian untuk menjaga kestabilan.

Kalau penetapan harga per 1 Agustus 2015 dilakukan berdasarkan evaluasi per enam bulan, berarti mengacu pada harga rerata selama enam bulan sebelumnya (Februari-Juli). Menurut Dirjen Migas, per enam bulan itulah yang menghasilkan harga terendah (Rp 8.200 per liter untuk premium). Anehnya mengapa tidak ada opsi evaluasi per satu atau dua bulan sehingga kemungkinan besar bisa memperoleh harga lebih rendah. Evaluasi enam bulanan yang menghasilkan harga terendah toh hanya berlaku untuk tahun ini. Bukankah harga berfluktuasi dari tahun ke tahun? Sekedar informasi, evaluasi 6 bulanan juga menggunakan kurs rerata selama enam bulan terakhir. Lihat http://www.migas.esdm.go.id/post/read/penetapan-harga-bbm–opsi-periode-6-bulan-paling-stabil.

Janganlah belum apa-apa sudah memberikan sinyal tidak akan menurunkan harga BBM bersubsidi. Berikanlah sedikit keleluasaan bagi dunia usaha dan masyarakat agar bisa bernafas lebih panjang di tengah berbagai tekanan dari segala arah yang kian berat. Bukankah kewajiban pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian dan memberikan asupan bergizi ketika perekonomian sedang mengalami banyak tekanan?

Dasep Ahmadi: Inovator jadi Tersangka


Saya mengenal Dasep sudah cukup lama. Ia sosok nasionalis sejati. Ingin melihat negerinya maju lewat akselerasi industrialisasi. Beragam komponen otomotif sudah dia hasilkan. Dengan darah dan keringat, nyaris tanpa bantuan pemerintah.

Malahan, pemerintah kerap “menggangu” derap langkahnya. Dengan keterbatasan industri penunjang, Dasep berjibaku bersaing dengan komponen otomotif impor yang bebas bea masuk. Padahal, komponen yang dihasilkan Dasep butuh bahan baku impor yang dikenakan bea masuk sekitar 5 persen sampai 15 persen. Ia pun harus membayar PPN impor dan PPh bayar di muka. Berarti, Dasep harus menyediakan modal kerja lebih banyak ketimbang importir. Modal kerja yang Dasep pinjam dari bank bunganya belasan persen.

Kalau Dasep hendak melindungi produknya agar tidak gampang dijiplak, ia harus mendaftarkan produknya agar dapat hak paten. Belum lagi kalau hendak mendapatkan SNI. Semua pakai ongkos yang tidak murah. Butuh waktu yang lama pula.

Kebijakan pemerintah sungguh sangat menyulitkan industriawan sejati seperti Dasep. Kebijakan pemerintah lebih mendorong perkembangan pedagang atau importir.

Dasep maju terus. Ia melangkah hendak menghasilkan mobil buatan dalam negeri, mobil listrik. Impiannya bersambut. Dahlan Iskan, yang waktu itu Menteri BUMN, mendukung gagasannya. Pembiayaan didukung oleh beberapa BUMN.

Hasilnya tentu jauh dari sempurna, masih jauh dari produksi komersial. Baru sebatas uji coba.

Ketika penyidik Kejaksaan Agung mencoba sejauh 30 km, mobil itu tidak kuat menanjak dan cepat panas (lihat “Tersangka Kasus Mobil Listrik Ditahan,” Kompas, 29 Juli 2015, hal. 4 dan tempo.co bit.ly/1IHdnhz). Ia kemarin ditahan oleh Kejaksaan Agung. Apa aparat kejaksaan Agung tidak pernah nonton laga F1 yang pembalap-pembalapnya sering mengalami berbagai macam masalah mesin sampai ban sehingga harus keluar dari sirkuit. Padahal mobil-mobil itu dibuat oleh pabrik mesin atau pabrik mobil terkemuka di dunia. Miliaran dollar dihabiskan untuk menghasilkan mesin-mesin atau mobil-mobil terunggul lewat riset bertahun-tahun tanpa henti. demikian juga mobil pada umumnya, apalagi mobil listrik yang mash tergolong langka.

Dasep hanya menghabiskan Rp 2 miliar per mobil. Sekali mencoba harus jadi sempurna. Dasep bukan malaikat. Nasionalisme yang menggebu membuat ia menerima tantangan menghasilkan mobil listrik. Ia tidak mencari untung dari proyek mobil listrik yang menjeratnya.

Dan, sekarang Dasep mendekam di penjara. Mejadi tersangka.

Dasep bukan public figure. Tapi bukan karena itu kita diam saja.

Pertalite dan Nasib Harga BBM Bersubsidi Ketika Harga Minyak Melorot


Jumat (24/7), harga minyak mentah WTI (West Texas Intermediate) mencapai titik terendah 47,97 dollar AS per barrel. Sementara itu minyak mentah Brent nyaris mencapai titik terendah baru sejak Januari 2015.

oil

Harga rerata bulanan kedua jenis minyak mentah itu pada Juni turun dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan berlanjut pada Juli ini. Demikian juga untuk OPEC basket price yang month-to-date (sampai 23 Juli) bertengger di aras 55,3 dollar AS per barrel.

opec

Apakah kecenderungan harga minyak mentah yang menurun dalam dua bulan terakhir akan mendorong pemerintah untuk menurunkan harga bensin Premium dan minyak solar? Tampaknya kecil peluang pemerintah menurunkan harga BBM. Kita tengok perkembangan harga BBM bersubsidi sejak 1980.

bbm

Pemerintah terakhir kali menaikkan harga BBM “bersubsidi” pada 27 Maret 2015 yang mulai berlaku sehari kemudian. Sejak itu harga minyak mentah merangkak naik hingga Mei tetapi pemerintah tidak melakukan penyesuaian terhadap harga BBM bersubsidi hingga sekarang. Pemerintah tidak lagi meninjau harga BBM setiap bulan–yang lalu diubah menjadi setiap dua minggu, lalu kembali setiap bulan–melainkan setiap tiga bulan.

Perlu diketahui, menurut keputusan pemerintah, bensin Premium tidak lagi disubsidi. Oleh karena itu kata bersubsidi dalam tanda petik. Tidak ada alokasi anggaran untuk subsidi bensin Premium. Yang disubsidi hanya minyak solar dan minyak tanah. Untuk minyak solar, alokasi subsidi maksimum Rp 1.000 per liter.

Berdasarkan rumus penetapan harga yang juga ditetapkan pemerintah–yang selalu berubah itu–harga bensin Premium dan minyak solar pada bulan Mei seharusnya di atas Rp 8.000, karena harga rerata minyak mentah bulan April naik dibandingkan bulan sebelumnya. Untuk bulan Juni, harga BBM seharusnya naik lagi karena harga minyak mentah bulan Mei naik hingga tingkat tertinggi. Peningakatan harga minyak mentah sudah barang tentu membuat harga referensi MOPS (Means of Platts Singapore) yang menjadi acuan harga untuk RON 92 dan Gasoil.

Di masa lalu, jika harga yang ditetapkan pemerintah lebih rendah dari harga pasar (harga indeks pasar atau harga patokan), selisihnya ditutup oleh subsidi yang dibebankan pada APBN. Karena tidak ada lagi alokasi subsidi untuk bensin premium di APBN 2015, maka selisihnya (kerugian) ditanggung Pertamina.

Untuk minyak solar, karena pemerintah hanya mengalokasikan subsidi maksimum Rp 1.000 per liter, Pertamina juga harus menanggung kerugian jika selisih harga yang ditetapkan pemerintah dan harga indeks pasar/harga patokan lebih dari Rp 1.000.

Bisa dibayangkan berapa kerugian Pertamina setiap hari. Praktek seperti ini sangat tidak sehat. Besaran subsidi yang tercantum dalam APBN jadi semu, tidak mencerminkan yang sebenarnya. Besaran subsidi yang tadinya di APBN sekarang dialihkan menjadi kerugian Pertamina. Kebijakan fiscal jadi tidak kredibel, ibaratnya pemerintah membohongi diri sendiri. Sangat tidak sehat.

Sangat boleh jadi, karena itulah pemerintah merestui Pertamina mengeluarkan jenis BBM baru: PERTALITE. Jenis BBM ini, seperti juga Premium, tidak ada referensi harganya di MOPS karena negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur sudah mengharamkan penggunaannya. Thailand dan Malaysia, bahkan, telah bermigrasi ke RON 95 sebagai BBM kualitas terendah.

Pemerintah memberikan kompensasi kepada Pertamina untuk mengurangi kerugian menjual RON 88 dan solar dengan menjual Pertalite yang harganya tidak diatur pemerintah. Bahkan, tampaknya pemerintah merestui pula kehadiran Pertalite untuk menghapuskan Premium secara bertahap. INGAT: pertalite bukan produk kilang, melainkan cuma sekedar produk campuran. Dari mana asal barang itu, Pertamina masih merahasiakannya. Entah mengapa.

Karena Pertalite tidak bisa serta merta menutup kerugian Premium, agaknya pemerintah akan  memanfaatkan kemerosotan harga minyak untuk menambah nafas Pertamina (baca: bayar utang ke Pertamina), yakni dengan tidak mengutik-utik harga premium dan solar yang berlaku sekarang.

Bagi perekonomian, langkah itu sungguh tidak produktif. Masyarakat dan dunia usaha kehilangan kesempatan untuk dapat “energi” tambahan dalam menghadapi berbagai cabaran dari segala penjuru.

Insiden Tolikara: Mudahnya Pejabat Buat Pernyataan


Sejauh ini agaknya pernyataan Menteri Agama dan Menteri Sosial yang “lempeng”. Menteri Sosial lebih banyak berbuat nyata dan cepat. Sedangkan lainnya: begitulah???? seperti terbaca di bawah ini.

1. Kapolri: Ada yang “Setting” Kerusuhan di Tolikara http://regional.kompas.com/read/2015/07/20/08071781/Kapolri.Ada.yang.Setting.Kerusuhan.di.Tolikara?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kpopwp

2. Kapolri Nyatakan Insiden Tolikara Berawal dari Kesalahpahaman http://nasional.kompas.com/read/2015/07/20/20263581/Kapolri.Nyatakan.Insiden.Tolikara.Berawal.dari.Kesalahpahaman?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp

3. Menteri Tedjo Nyatakan Tak Ada Surat dari GIDI yang Melarang Shalat Id http://nasional.kompas.com/read/2015/07/20/16381941/Menteri.Tedjo.Nyatakan.Tak.Ada.Surat.dari.GIDI.yang.Melarang.Shalat.Id

4. Kepala Kantor Kemenag Tolikara Benarkan Surat Edaran GIDI http://regional.kompas.com/read/2015/07/19/04543041/Kepala.Kantor.Kemenag.Tolikara.Benarkan.Surat.Edaran.GIDI

5. Menteri Tedjo Anggap Polri dan TNI Sudah Antisipasi Insiden Tolikara http://nasional.kompas.com/read/2015/07/20/17361971/Menteri.Tedjo.Anggap.Polri.dan.TNI.Sudah.Antisipasi.Insiden.Tolikara

6. Datang ke Tolikara, Mendagri: Ini Bukan SARA, Tapi Masyarakat yang Emosi http://news.detik.com/berita/2971924/datang-ke-tolikara-mendagri-ini-bukan-sara-tapi-masyarakat-yang-emosi

7. Mendagri Klaim Insiden Tolikara tak Terkait SARA http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/20/nrs920-mendagri-klaim-insiden-tolikara-tak-terkait-sara

8.http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/25/ns1uxc361-ini-alasan-mengapa-jk-sebut-speaker-picu-insiden-tolikara

9. http://www.lensaberita.net/2015/07/tetap-kekeuh-berikut-penjelasan-jusuf.html

10. http://news.detik.com/berita/2971471/ini-penjelasan-lengkap-wapres-jk-soal-insiden-tolikara-yang-dipicu-speaker

Asing boleh Memiliki Properti, Mengapa Tidak?


Judul tulisan ini kerap menimbulkan reaksi serta merta: jual tanah air, propaganda neolib. Padahal selama ini sudah marak praktek menjual tanah dan air kepada asing. Kita mengekspor bebatuan, logam, mineral, dan pasir. Perusahaan asing mengomersialisasikan air dalam bentuk produk air kemasan. Produk-produk itu dijual ke luar negeri. Kekayaan alam kita itu terbang ke luar, bekasnya adalah bukit yang terpangkas, lubang-lubang besar menyerupai danau kering, dan ketimpangan pendapatan yang melebar.

Padahal, kalau asing boleh memiliki properti dalam bentuk apartemen, bukan landed house, tidak ada tanah yang hilang. Asing tidak bisa menerbangkan apartemennya yang tak mendarat di bumi itu ke luar negeri kalau terjadi gejolak di Indonesia. Tidak akan terjadi pelarian modal (capital flight).

Sebetulnya kita tak menjual tanah ke asing. Yang kita jual adalah ruang “udara”. Dalam satu komplek apartemen, jumlah yang dimiliki asing dibatasi, katakanlah 45 persen. Selebihnya hanya boleh dimiliki warganegara Indonesia.

Akan terjadi bubble properti?

Harga properti akan melambung, harga tanah menggila. Akibatnya rakyat makin sulit memenuhi kebutuhan tempat berteduh. Kota-kota besar hanya dihuni orang kaya.

Hujah itu dengan mudah terpatahkan. Bubble properti seperti di Amerika Serikat yang menjadi pemicu krisis finansial global tahun 2008 tidak akan terjadi di Indonesia. Di sini tidak ada produk financial derivatives sejenis subprime mortgage. Pembeli properti di Indonesia paling banter memanfaatkan kredit pemilikan rumah (KPR) dan bank pemberi pinjaman tidak menganakpinakkan KPR menjadi produk finansial turunan. Jadi, KPR sepenuhnya ditopang oleh aset nyata (berwujud). Transaksi kredit itu jelas ada underlying asset-nya.

Sangat boleh jadi harga properti akan naik, tetapi sebatas properti yang boleh dimiliki oleh asing. Lagi pula, asing hanya kita bolehkan memiliki apartemen yang tergolong mewah. Jadi ada dua pasar properti yang cukup terpisahkan. Harga tanah dan properti lainnya boleh jadi naik sedikit yang merupakan kenaikan alamiah. Pemerintah pusat dan daerah memiliki instrumen untuk mengendalikan harga.

Caranya, pajak untuk properti yang dibeli asing dikenakan pajak lebih tinggi. Dana pajak itu bisa digunakan untuk membeli tanah di sepanjang jalur transportasi public/massal, terutama kereta api, dan di sekitar kawasan industri. Di atas tanah itu dibangun apartemen atau rumah susun yang terjangkau oleh para pekerja. Dengan tinggal di kawasan itu, ongkos transportasi masyarakat turun. Populasi sepeda motor turun drastis dan penggunaan mobil pribadi berkurang.

Jadi, membuka pemilikan properti oleh asing sekaligus sebagai bagian terintegrasi dari penataan kota. membangun kota yang berkeadaban tanpa membebani APBN atau APBD. Tanpa harus berutang.

Kontradiksi

Sekarang asing boleh membeli saham perusahaan properti milik warganegara Indonesia yang menguasai ribuan apartemen. Pemilik saham bisa menjual sahamnya kapan saja sesuka mereka. Pagi hari beli, siangnya dijual kembali. Kalau terjadi sedikit gejolak internal atau eksternal, serta merta mereka bisa melepas saham perusahaan properti milik warganegara Indonesia. Maka dengan mudah tejadi capital flight yang membuat indeks harga saham melorot dan nilai tukar rupiah lunglai.

Kalau asing boleh beli properti, maka jika terjadi gejolak mereka tidak bisa menggendong properti itu untuk diamankan ke luar negeri menggunakan pesawat dari bandara Soekarno-Hatta. Properti itu akan langgeng di Indonesia.

Apa yang Bakal Terjadi?

Katakanlah dalam lima tahun asing membeli 500.000 unit properti seharga rata-rata Rp 5 miliar per unit. Maka akan masuk dana segar senilai 192 miliar dollar AS (kurs Rp 13.000 per dollar AS). Cadangan devisa kita per 30 Juni 2015 hanya 108 miliar dollar AS.

Tidak seperti Singapura yang segala kebutuhan membangun apartemennya diimpor, kita menggunakan batu bata, semen, pasir, batu, cat, dan banyak lagi produk dalam negeri. Segala kebutuhan interior bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri, mulai dari beragam barang elektronik hingga pengisi kamar mandi, dari furnitur hingga tanaman. Ratusan ribu pekerja tertampung, dari tukang bangunan sampai satpam. Sungguh sangat besar multiplier effect-nya.

Tidak berlebihan untuk menyimpulkan sektor properti bakal amat bergairah, berpotensi membangkitkan perekonomian nasional.

Ditambah dengan memajukan industrialisasi dan memperkokoh sektor pertanian, niscaya perekonomian kita bakal melesat.

Selepas Berpuasa


Lapar dan dahaga sebulan penuh

Mengingatkan derita kaum papa

Memperkokoh kesadaran dan solidaritas

Bagi sesama yang kekurangan

Lahirkan kebahagiaan hakiki

Ketika bisa membahagiakan orang banyak

Dituding Faisal Basri Tak Mau Diajak Rapat oleh Menko, Ini Jawaban Jonan


Rabu, 15 Juli 2015 | 04:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perhubungan Ignasisus Jonan mengklarifikasi tudingan pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Faisal Basri, soal ketidakpatuhannya dalam melaksanakan tugas. Jonan membantah pernyataan Faisal yang mengatakan dirinya selalu menolak ajakan rapat oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, apalagi membantahnya secara ketus.

“Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tidak pernah ditelepon Menko Perekonomian tentang undangan rapat, lalu menjawab ‘Bapak tidak tahu saya sibuk’,” demikian pernyataan Staf Khusus Menhub, Hadi M Djuraid, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (14/7/2015) malam.

Hadi menjelaskan, jika Jonan tidak menghadiri beberapa undangan rapat Menko Perekonomian, itu semata-mata karena sedang mengadakan perjalan dinas di luar Jakarta atau pada saat yang sama sudah ada agenda penting yang telah dijadwalkan sebelumnya.

“Undangan dari Menko Perekonomian kerap kali datang relatif mendadak, sehingga menyulitkan Menhub untuk menyesuaikan jadwal dan agenda yang sudah ada,” tutur Hadi.

Selain itu, Hadi menjelaskan bahwa Jonan tidak pernah membedakan mengenai rapat diadakan oleh Menko yang mengkoordinasikan Kementerian Perhubungan atau tidak.

“Dalam hal Menhub tidak bisa menghadiri undangan Menko Perekonomian atau Menko Maritim, Menhub selalu mengirim wakil pejabat Eselon I yang relevan. Keputusan rapat yang terkait dengan Kemenhub selalu ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada,” tutur Hadi.

Karena itu Kemenhub menyayangkan pernyataan Faisal Basri. “Sangat disesalkan seorang pengamat sekelas Faisal Basri melansir pernyataan sepihak dan tendensius yang tidak diverifikasi akurasi dan kebenarannya. Semoga saja Faisal Basri tidak sedang memainkan peran tertentu untuk kepentingan politik jangka pendek,” ujarnya.

Berikut penuturan lengkap Hadi M Djuraid dalam menanggapi berita di Kompas.com yang berjudul “Faisal Basri: Menteri Diajak Rapat Malah Bilang “Bapak Tidak Tahu Saya Sibuk”:

Berita di Kompas.com berjudul Faisal Basri: Menteri Diajak Rapat Malah Bilang “Bapak Tidak Tahu Saya Sibuk” secara jelas mengutip pernyataan pengamat Faisal Basri yang menyebut Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sebagai salah satu menteri yang tidak patuh dan tidak pernah menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh Menteri Perekonomian Sofyan Djalil.

Terkait dengan berita tersebut, perlu kami sampaikan klarifikasi agar hak publik memperoleh informasi yang akurat terpenuhi.

1. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tidak pernah ditelepon Menko Perekonomian tentang undangan rapat, lalu menjawab “Bapak tidak tahu saya sibuk”.

2. Bahwa Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tidak menghadiri beberapa undangan rapat Menko Perekonomian semata-mata karena sedang mengadakan perjalanan dinas di luar Jakarta, atau pada saat yang sama sudah ada agenda penting yang telah dijadwalkan sebelumnya. Undangan dari Menko Perekonomian kerap kali datang relatif mendadak, sehingga menyulitkan Menhub untuk menyesuaikan jadwal dan agenda yang sudah ada.

Sebagai contoh, sejak operasi angkutan lebaran diresmikan pada 2 Juli 2015, praktis Menhub lebih banyak berada di luar kota. Saat terjadi permasalahan angkutan udara akibat abu vulkanik Gunung Raung, misalnya, selama dua hari Menhub berada di Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk memimpin dan mensupervisi penanggulangan masalah yang ada.

3. Menhub tidak pernah membedakan apakah undangan rapat berasal dari Menko yang langsung mengkoordinasikan Kementerian Perhubungan atau tidak. Undangan rapat dari Menko Maritim relatif tidak ada masalah karena umumnya telah dijadwalkan aebelumnya dan tidak ada agenda lain yang lebih mendesak.

4. Dalam hal Menhub tidak bisa menghadiri undangan Menko Perekonomian atau Menko Maritim, Menhub selalu mengirim wakil pejabat Eselon I yang relevan. Keputusan rapat yang terkait dengan Kemenhub selalu ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

5. Atas dasar itu, pernyataan Faisal Basri yang menyebut Menhub sebagai salah satu menteri yang tidak patuh dan tidak mau diajak rapat adalah sama sekali tidak berdasar. Secara pribadi maupun dalam kapasitas sebagai menteri, koordinasi antara Menko Perekonomian dan Menteri Perhubungan terjalin dengan baik sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

6. Sangat disesalkan seorang pengamat sekelas Faisal Basri melansir pernyataan sepihak dan tendensius yang tidak diverifikasi akurasi dan kebenarannya. Semoga saja Faisal Basri tidak sedang memainkan peran tertentu untuk kepentingan politik jangka pendek.

Demikian klarifikasi kami sebagai hak jawab atas berita Kompas.com tersebut di atas. Mohon dapat dipublikasikan dalam kesempatan pertama.

Terima kasih

Jakarta, 14 Juli 2015
Hadi M Djuraid
Staf Khusus Menteri Perhubungan

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2015/07/15/04010461/Dituding.Faisal.Basri.Tak.Mau.Diajak.Rapat.oleh.Menko.Ini.Jawaban.Jonan?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp

Faisal Basri: Menteri Diajak Rapat Malah Bilang, “Bapak Tidak Tahu Saya Sibuk?”


Selasa, 14 Juli 2015 | 19:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri, menilai, ada sejumlah menteri Kabinet Kerja yang tidak patuh dalam melakukan tugasnya. Menurut Faisal, informasi itu ia peroleh langsung dari dalam lingkaran Istana.

Faisal mengungkapkan, menteri yang tidak patuh adalah Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Kedua menteri ini disebut Faisal selalu menolak saat diminta rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil.

“Misalnya, (Ignasius) Jonan, ditelepon oleh Menko, dia malah bilang, ‘Bapak tidak tahu saya sibuk?’ Kalau mau rapat, katanya harus janjian seminggu sebelumnya,” kata Faisal dalam sebuah diskusi soal perombakan kabinet di Jakarta Pusat, Selasa (14/7/2015).

Semua menteri, menurut dia, seharusnya memberi respons positif saat ada panggilan rapat bersama menteri koordinator. Ia berharap Jonan menyadari hal itu meski posisi Menko Perekonomian tidak langsung berada di atasnya.

“Amran sama Jonan sama-sama enggak pernah rapat koordinasi dengan Menko Perekonomian, satu kali pun enggak pernah. Jadi, memang menterinya sengak-sengak, perlu diganti,” ujarnya.

Selain itu, Faisal menilai, Menko Perekonomian Sofyan Djalil sebagai menteri yang kurang beruntung. Menurut Faisal, kinerja Sofyan dianggap rendah karena kewenangannya tergerus oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri BUMN, dan kehadiran Kepala Staf Kepresidenan.

“Menko Perekonomian ini sial. Ekonomi jeblok dia yang kena. Padahal, Menko ini kewenangannya makin dipereteli oleh Andrinof, Luhut, dan Rini,” katanya.

Oleh karena itu, ia menilai wajar jika Presiden Joko Widodo berencana melakukan reshuffle. Ia yakin, Jokowi telah mengantongi nama menteri yang akan diganti dan hanya menunggu momentum yang tepat untuk merealisasikannya.

Bahkan, Faisal berani mengungkapkan ada beberapa menteri yang tidak pernah berbicara empat mata dengan Presiden Jokowi. Faisal menilai hal itu sebagai sinyal kuat perlunya dilakukan reshuffle terhadap menteri yang kinerjanya rendah dan tidak memiliki kesepahaman dengan Presiden.

“Saya kasih tahu supaya ada gambaran soal kondisi sebenarnya. Saya tidak bisa sebut siapa sumbernya karena nanti dia bisa marah dan orangnya pasti akan dicecar,” kata Faisal.

http://nasional.kompas.com/read/2015/07/14/19010751/Faisal.Basri.Menteri.Diajak.Rapat.Malah.Bilang.Bapak.Tidak.Tahu.Saya.Sibuk.?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp

Blog at WordPress.com.

Up ↑