Perekonomian Indonesia: Layu Sebelum Merekah karena Fondasinya Lemah


kompas.com deh
kompas.com

Ada yang ganjil dalam perjalanan panjang perekonomian Indonesia, yakni cukup kerap terantuk-antuk, bahkan pernah terjerembab ke dalam jurang yang sangat dalam dan terdalam pada tahun 1998. Setelah itu berangsur menuju pemulihan dan sempat sedikit mengakselerasi, tetapi kembali melemah hingga sekarang.

 

Perlahan tapi pasti keseimbangan perekonomian turun terus dari 8 persen menjadi 7 persen, lalu 6 persen, dan terakhir 5 persen dalam lima tahun terakhir. Perekonomian Indonesia tidak pernah lagi tumbuh dua digit atau sekedar mendekati dua digit sekalipun.

satudua

 

 

 

 

 

 

Padahal, Indonesia masih berada di aras pendapatan per kapita rendah. Kita sangat lama berkubang di kelompok negara berpendapatan rendah dan sekarang baru masuk ke kelompok negara berpendapatan menengah-bawah. Perekonomian kita belum kunjung mengalami take off dan belum sempat menjadi negara industri tetapi peranan sektor industri sudah menurun atau mengalami premature deindustrialization.

Pada tahun 2016, produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia baru mencapai 3.570 dollar AS, sedangkan pendapatan nasional kotor per kapita 3.400 dollar AS. Tingkat kesejahteraan rerata penduduk Indonesia semakin tertinggal dengan negara-negara tetangga, padahal pada titik awal perjalanan pembangunan arasnya hampir sama.

dua ah

dua ah

 

 

 

 

 

 

Pola normal yang lazim dialami oleh negara-negara yang berhasil dalam menapaki tahapan pembangunannya menyerupai huruf S besar terputus sebagaimana terlihat pada garis berwarna hijau. Indonesia tidak mengalami pola seperti itu, melainkan seperti tiga kurva S yang terputus-putus. Belum cukup lama mengakselerasi sudah terantuk, seolah menghadapi tembok tebal yang tak bisa ditembus. Lalu menghimpun tenaga lagi dan menerapkan kiat baru sehingga bisa beralih ke kurva S di atasnya. Demikian seterusnya, sehingga kita tertinggal dengan negara-negara yang tidak mengalami kendala berarti.

Pernah kita hendak menempuh cara melompat seperti pola garis patah-patah berwarna merah. Kita tak sabar membangun satu batu bata demi satu batu bata untuk menghasilkan fondasi yang kokoh. Kita hendak melompat ke fase lebih tinggi seperti lompatan katak, tetapi tidak berhasil. Menempuh cara melompat memang berisiko tinggi, rentan terpeleset dan patah tulang kaki dan badan bisa remuk.

pattern

Jika berjalan mulus tanpa rintangan berarti, seharusnya kita sudah mencapai tingkat kesejahteraan lebih tinggi di jalur kurva S berwarna merah pada peraga di bawah. Selisih antara pencapaian di garis merah dan garis hijau mengindikasikan lack of institutions, ibarat tumpukan batu bata dalam suatu bangunan tanpa semen sebagai perekatnya.

dis

Kalau tidak berubah, hanya business as usual, ketika memasuki masa tua kita masih akan tetap relatif miskin atau terperangkap pada pendapatan menengah, tak kunjung menjadi negara maju.

Belum terlambat untuk berinovasi, menghimpun segenap kekuatan berserakan yang lebih dari cukup sebagai bekal untuk lepas landas.

Mengapa Pembangunan Infrastruktur Bakal Bermasalah?


infra-lead

Presiden Joko Widodo benar bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat terlambat, sehingga tidak bisa ditunda. Bukan hanya infrastruktur, melainkan hampir dalam segala bidang kita tertinggal dibandingkan negara tetangga.

Indeks pembangunan manusia (human development index) Indonesia di urutan ke-113, tertinggal dibandingkan China (90), Thailand (87), dan Malaysia (59). Indonesia sedikit lebih baik ketimbang Vietnam (115) dan Filipina (116).

Kemampuan murid sekolah menengah dalam penguasan matematika, science, dan membaca (reading) berdasarkan survei PISA oleh OECD sangat mengkhawatirkan, berada di kelompok 10 terbawah dari 72 negara partisipan..

pisa

Kesiapan Indonesia memasuki era digital masih jauh dari memadai. Kemacetan di “udara” semakin parah.

Bonus demografi berbalik menjadi beban demografi. Nisbah ketergantungan (berapa banyak penduduk usia kerja menanggung penduduk bukan usia kerja) yang terus menurun merupakan kesempatan emas untuk memacu produktivitas perekonomian dan peningkatan kesejahteraan penduduk, sehingga berpotensi menjadikan Indonesia sebagai negara maju ketika merayakan seabad kemerdekaan pada 2045.

Sayangnya, ketika merayakan seabad kemerdekaan nanti, bangsa ini bakal diwarisi jutaan pendudu usia muda tidak produktif yang sekarang berusia di bawah lima tahun (balita). Kekurangan gizi pada balita sangat serius. Salah satu akibatnya adalah 37,2 persen balita memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya atau pendek atau stunting. Indikasi lain tercermin dari 19,6 persen balita memiliki berat badan yang tidak sesuai dengan usianya. Sebanyak 10,2 persen bayi lahir dengan berat badan rendah, di bawah 2.500 gram.

Kementerian Kesehatan memiliki data lengkap balita, by name by address, yang berpotensi menghambat derap maju Indonesia. Namun boom waktu ini tidak menjadi perhatian utama, kalah “gemerlap” dengan pembangunan infrastruktur. Apa artinya kita memiliki kelengkapan infrastruktur jika kita gagal menyelamatkan nasib jutaan balita dari ancaman kemanusiaan. Bukankah yang kita bangun adalah manusianya. Selamatkan dulu tunas-tunas bangsa, baru kita lengkapi dengan fasilitas penunjangnya.

***

Betul bahwa di era pemerintahan Presiden Joko Widodo belanja pemerintah lebih berkualitas. Presiden Joko Widodo patut mendapat acungan jempol karena berani memangkas subsidi energi, terutama subsidi BBM, secara radikal sebesar 66,2 persen, sehingga rutusan triliun rupiah uang rakyat dialihkan untuk tujuan yang lebih produktif. Pada tahun 2015 mendadak sontak anggaran untuk infrastruktur naik tajam sebesar 123,4 persen. Anggaran untuk menguatan sumber daya manusia juga naik tajam, masing-masing untuk kesehatan naik 83,2 persen dan untuk pendidikan naik 27,4 persen.

Kenaikan tajam alokasi belanja untuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan bisa naik tajam karena pemangkasan tajam subsidi energi.

belanja

Setelah itu, pembangunan infrastruktur tetap gencar, ditopang oleh kenaikan alokasi anggaran yang tetap tinggi. Sementara itu alokasi dana untuk kesehatan dan pendidikan naik ala kadarnya, bahkan pada tahun 2017 tertahan sebagaimana terlihat dari garis berwarna merah dan hitam yang datar.

Dari mana datangnya dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang masif itu? Padahal penerimaan negara dari pajak seret. Pertumbuhan penerimaan pajak yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak justru menunjukkan kecenderungan menurun. Puncaknya adalah pada Januari-September 2017 yang mengalami penurunan atau pertumbuhan negatif dibandingkan dengan kurun waktu yang sama tahun lalu.

tax-growth

Nisbah pajak pun turun dari waktu ke waktu. Padahal nisbah pajak Indonesia masih tergolong rendah, tapi sudah kehabisan tenaga.

nisbah-pajaklow

Sektor industri yang merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak justru mengalami penurunan pertumbuhan sehingga memperlemah basis pajak.

indusmfg

Hendak mengandalkan pembiayaan dari perbankan dalam negeri? Kemampuan perbankan kita amat terbatas.

kredit

Hendak menambah utang pemerintah dengan mengeluarkan obligasi atau Surat Utang Negara (SUN)? Undang-undang Keuangan Negara membatasi defisit maksimum hanya 3 persen.

Jadi, agar tidak merusak stabilitas makroekonomi, satu-satunya jalan adalah dengan diet, yakni memangkas belanja infrastruktur. Jika tidak, ini akibatnya.

implikasi

Semoga ada di lingkaran dalam Istana yang bisa meyakinkan Presiden agar segera bertindak.

 

 

 

Government Criticized for Tardiness in Revitalizing Old Sugar Factories


  • Stefani RibkaThe Jakarta Post

Jakarta | Thu, September 28, 2017 | 12:29 pm

Government criticized for tardiness in revitalizing old sugar factoriesUniversity of Indonesia economist Faisal Basri (from right), Indonesian Employers Association (Apindo) public policy chairman Danang Giriwardana, Refined Sugar Industry Users Forum coordinator Dwiatmoko Setiono and Apindo executive director Agung Pambudhi speak at a discussion titled ‘Sugar Auction: Solution or Distortion?’ in Jakarta on Sept. 27. (JP/Stefani Ribka)

The government is being criticized by some for its tardiness in revitalizing 53 state-owned sugar factories with low productivity.

The country’s lackluster sugar industry has led to a reliance on sugar imports.

“The slow revitalization is the root problem in the sugar industry today,” said University of Indonesia economist Faisal Basri in Jakarta recently.

“The government needs to solve the root of the problem. Our sugar factories aren’t efficient because they are very old,” he said during a discussion on sugar issues organized by the Indonesian Employers Association.

Most of the sugar factories in Indonesia were established during the Dutch colonial era in 1930s, when Indonesia was the world’s second largest sugar exporter.

Now, it is the world’s fifth largest sugar importer, Trademap data shows.

The old factories lead to high production costs that push up sugar prices, Faisal said, adding that the household sugar price in Indonesia was set at Rp 12,500 per kg, higher than the Rp 7,000 per kg and Rp 6,500 per kg in Malaysia and Thailand, respectively.

The State-Owned Enterprises Ministry claims the revitalization process is happening, with Rp 4.6 trillion set aside from the budget to renovate factories.

“[The government allocates] trillions of rupiah [to revitalize them every year] but we don’t know where all of the money goes,” Faisal said. Indonesia has 66 factories that produce household sugar, 53 of which are owned by the state. (bbn)

Source: http://www.thejakartapost.com/news/2017/09/28/government-criticized-for-tardiness-in-revitalizing-old-sugar-factories.html

 

Surat Terbuka kepada Presiden: Mohon Ditertibkan Praktek Pemburuan Rente


theguardian.com
theguardian.com

Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo

Sungguh banyak persoalan yang Bapak hadapi dan tangani. Sementara yang saya sampaikan hanya sejumput masalah yang mungkin tidak menjadi prioritas untuk ditangani. Namun, saya memiliki keyakinan kuat masalah kecil ini berpotensi mengganggu kinerja perekonomian dan juga kredibilitas pemerintah secara keseluruhan, yang ujung-ujungnya menambah beban Bapak Presiden.

***

Sekalipun sumbangan industri manufaktur dalam perekonomian mengalami penurunan yang cukup tajam dari 29,05 persen pada tahun 2001 menjadi hanya 20,26 persen pada triwulan II-2017, sektor ini masih merupakan penyumbang terbesar dalam produk domestik bruto (PDB).

Industri makanan & minuman adalah motor penggerak utama atau terbesar dalam penciptaan nilai tambah industri manufaktur. Pada triwulan II-2017, peranannya  mencapai lebih dari sepertiga –persisnya 34,4 persen– terhadap industri manufaktur non-migas.

Selama kurun waktu 2011-2016, industri makanan & minuman mencatat rekor pertumbuhan tertinggi sebesar 8,48 persen rata-rata setahun, hampir dua kali lipat dari pertumbuhan keseluruhan industri manufaktur yang hanya 4,92 persen. Pada triwulan I-2017, pertumbuhan industri makanan & minuman sedikit menurun tetapi masih di atas 8 persen atau tepatnya 8,24 persen, kedua tertinggi setelah industri kimia, farmasi, dan obat tradisional yang mencapai 8,85 persen. Penurunan laju pertumbuhan industri makanan & minuman berlanjut menjadi 7,19 persen pada triwulan II-2017. Kemerosotan ini perlu diwaspadai karena berimplikasi cukup luas.

Industri makanan & minuman juga merupakan penyerap tenaga kerja terbesar. Pada tahun 2015 (data terbaru publikasi Badan Pusat Statistik), industri makanan & minuman skala besar dan sedang menyerap 918.143 tenaga kerja atau 17,5 persen dari keseluruhan tenaga kerja di industri manufaktur besar dan sedang yang berjumlah 5,2 juta pekerja. Di industri manufaktur mikro dan kecil, industri makanan & minuman menyerap jauh lebih banyak pekerja, yaitu 3,75 juta atau 43 persen dari keseluruhan tenaga kerja di industri mikro dan kecil yang berjumlah 8,7 juta.

Hampir seluruh industri makanan & minuman menggunakan gula sebagai salah satu bahan baku atau penolong. Gula yang digunakan pada umumnya berupa gula rafinasi mengingat harganya relatif jauh lebih murah daripada gula tebu yang dihasilkan di dalam negeri.  Pada bulan Agustus 2017, harga gula di pasaran dunia (Bank Dunia, Commodity Price Data, The Pink Sheet) hanya 0,32 sen dollar AS per kilogram (Rp 4.320 per kilogram dengan kurs Rp 13.500 per dollar AS ), sedangkan harga eceran yang dikutip dari BPS sebesar Rp 13.160 per kilogram. Lagi pula, produksi gula berbasis tebu di dalam negeri hanya sekitar 2,5 juta ton per tahun, sedangkan kebutuhan gula nasional sekitar 5,5 juta ton per tahun. Kekurangannya diisi oleh gula rafinasi.

***

Gula rafinasi dihasilkan oleh pabrik gula rafinasi di dalam negeri yang mengimpor bahan bakunya berupa gula mentah (raw sugar).

Karut marut pergulaan di Indonesia dipicu oleh pembedaan gula kristal putihi (GKP)  yang dihasilkan dari pabrik gula berbasis tebu di dalam negeri dan gula rafinasi hasil dari pengolahan raw sugar yang seluruhnya diimpor.

Regulasi pemerintah hanya membolehkan gula rafinasi diserap oleh industri pengguna, tidak boleh dijual di pasar untuk kebutuhan konsumsi masyarakat. Belakangan, aturan itu dilanggar sendiri oleh pemerintah yang menggunakan gula rafinasi dalam melakukan operasi pasar untuk menekan harga jual gula di pasar. Penggelontoran gula rafinasi ke pasaran dalam bentuk operasi pasar oleh pemerintah memang cukup ampuh menurunkan harga eceran di pasar.

Sebelum kehadiran pabrik gula refinasi di Indonesia, industri makanan & minuman diperbolehkan mengimpor langsung gula rafinasi untuk kebutuhan sendiri. Dengan kehadiran pabrik gula rafinasi di dalam negeri, industri makanan & minuman wajib membeli dari industri rafinasi lokal.

Volume gula rafinasi yang diperdagangkan sekitar 3 juta ton per tahun.  Dengan harga rata-rata Rp 8.000 saja per kilogram menghasilkan omzet sekitar Rp 24 triliun setahun.

Rupanya ada yang hendak menikmati bisnis yang cukup menggiurkan ini. Pintu masuk terbuka dengan kemunculan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas yang diundangkan pada 17 Maret 2017.

Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan itu mewajibkan seluruh gula rafinasi diperdagangkan melalui pasar lelang.

Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelengara pasar lelang gula kristal rafinasi ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Tanpa kejelasan proses dan mekanismenya, tiba-tiba ditunjuklah PT Pasar Komoditas Jakarta sebagai penyelenggara pasar lelang melalui Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 684/M-DAG/KEP/5/2017 yang ditandatangani pada 12 Mei 2017.

Sedemikian besar kuasa penyelenggara pasar lelang yang telah ditunjuk itu terlihat dari keleluasaannya menentukan besaran biaya dan mekanisme pembayaran. Biaya yang akan dikenakan meliputi biaya transaksi lelang, biaya pendaftaran, biaya kepesertaan tahunan, dan biaya pelayanan lainnya.

***

PT Pasar Komoditas Jakarta ternyata adalah perusahaan yang baru memperoleh pengesahan pendirian pada 29 November 2016. Pemegang saham adalah PT Global Nusa Lestari yang beralamat di Gedung Artha Graha lantai 27, SCBD, Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta; dan PT Bursa Berjangka Jakarta yang informasinya bisa dilihat di sini. PT Global Nusa Lestari merupakan pemegang saham maroritas dengan penguasaan 90 persen. Susunan direksi PT Pasar Komoditas Jakarta terdiri dari Randy Suparman sebagai Direktur Utama, Jansen Tri Utama dan Haryanto sebagai direktur, serta Daniel Rusli sebagai Komisaris Utama dan Hansen Wibowo sebagai Komisaris.

Sempat beredar kabar PT Pasar Komoditas Jakarta mengenakan biaya transaksi sebesar Rp 200.000 per ton ton, Rp 50.000 ditanggung penjual dan Rp 150.000 ditanggung pembeli. Lihat Swara Senayan. Kabar terakhir yang diperoleh dari kalangan industri, biaya transaksi per ton Rp 85.000 ditanggung oleh pembeli.

Dengan volume perdagangan sekitar 3 juta ton setahun, maka pendapatan penyelenggara lelang hanya dari transaksi lelang gula rafinasi sekitar Rp 255 miliar. Penyelenggara lelang masih memperoleh pemasukan dari berbagai pungutan sebagaimana diutarakan di atas. Sewaktu-waktu penyelenggara lelang bisa menaikkan biaya lelang dan biaya lainnya.

Menteri Perdagangan berkilah kehadiran pasar lelang bertujuan untuk mencegah perembesan gula rafinasi pasar bebas dan menciptakan keadilan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

UMKM tentu saja dirugikan oleh kebijakan pemerintah sendiri, karena UMKM membeli gula rafinasi dalam skala kecil. Mengingat pula UMKM tersebar di seantero negeri dan pabrik gula rafinasi terkonsentrasi di Banten, amat sulit bagi UMKM bertransaksi langsung dengan pabrik. Beberapa kasus memilikan terjadi karena pembelian UMKM dari distributor dianggap tidak legal. Truk-truk yang mengangkut gula rafinasi ditangkap oleh polisi.

Apakah dengan mekanisme lelang UMKM bakal memperoleh keadilan? Tentu saja tidak. Karena penyelenggara lelang mensyaratkan transaksi minimum sebanyak satu ton. Dengan asumsi harga per ton Rp 8.000, UKM butuh dana Rp 8 juta hanya untuk gula. padahal kebutuhan gula rata-rata UKM tidak banyak. Kalau membeli satu ton, boleh jadi sebagian stok gula mereka bakal rusak.

Ternyata sudah ada yang siap membantu UMKM dengan dukungan dana besar untuk menyerap 500.000 ton gula kristal rafinasi melalui lelang. Yang menyatakan siap itu ialah Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) yang diketuai Ikhsan Ingratubun.

Jika Akumindo merupakan wadah tunggal UMKM, boleh jadi tidak banyak bedanya dengan peran distributor jika dibolehkan berfungsi sebagai penyalur ke UMKM.

Menteri Perdagangan peduli dengan praktek perembesan ke pasar atau konsumen langsung yang diklaim sekitar 200 ribu ton. Angka itu tidak sampai 10 persen dari keseluruhan pasokan gula rafinasi. Untuk mengatasi yang tidak sampai 10 persen itu, seluruh pengusaha pengguna gula rafinasi terkena getahnya. Kecil kemungkinan pelaku industri makanan & minuman besar ikut cawe-cawe terjun ke bisnis gula rafinasi rembesan yang melanggar hukum. Mengawasi mereka relatif mudah, karena produsen yang memasok gula rafinasi hanya belasan saja dan pembelian oleh industri besar dan sedang pada umumnya diikat dengan kontrak jangka panjang.  Beberapa pabrik telah ditindak karena dinyatakan melakukan perembesan.

Kebijakan Menteri Perdagangan yang mengatur transaksi lewat pasar lelang nyata-nyata merupakan praktek pemburuan rente yang mudaratnya jauh lebih besar ketimbang maslahatnya.

***

Bagi Menteri Perdagangan, kebijakan wajib lelang gula rafinasi adalah “harga mati.” Ancaman sangat nyata di depan mata. Hanya Bapak Presiden yang bisa membatalkannya.

Mari kita mencari pemecahan menyeluruh atas persoalan pergulaan nasional yang mampu menyejahterakan petani, memajukan industri gula nasional yang berdaya saing, dan menguntungkan konsumen. Kebijakan yang menghasilkan win win solution.

Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Presiden. Tindakan tegas sangat dinantikan mengingat mekanisme lelang akan segera diberlakukan, yakni per 1 Oktober 2017.

***

 

 

APBN dan Utang: Lebih Baik Tingkatkan Kewaspadaan dan Redam Ambisi Jangka Pendek


Setelah melalui penantian panjang hampir genap dua dasawarsa, akhirnya perusahaan pemeringkat Standard and Poor’s (S&P) kembali memberikan status investment grade dengan menaikkan long-term sovereign credit rating Indonesia. Selengkapnya lihat Penantian Panjang Meraih Status Investment Grade dari S&P. Pertimbangan utama S&P meningkatkan peringkat Indonesia adalah langkah-langkah efektif pemerintah dalam mengelola belanja dan penerimaan untuk menstabilkan keuangan negara.

Kita perlu waspada karena justru faktor anggaran atau APBN yang paling berpotensi menimbulkan instabilitas makroekonomi. Pertama, sejak 2012 APBN mengalami defisit primary balance. Berarti, pendapatan pemerintah pusat dikurangi pengeluaran pemerintah pusat di luar pembayaran bunga utang mengalami defisit. Primary balance yang tekor mengindikasikan pemerintah harus berutang untuk membayar bunga utang. Dengan kata lain pemerintah menghadapi tekanan likuiditas. Defisit primary balance meningkat tajam dari Rp 53 triliun pada 2012 menjadi 142 triliun pada 2015. Tahun lalu mengalami penurunan menjadi Rp 126 triliun. Pada APBN 2017, defisit primary balance  tercantum sebesar Rp 109 triliun.

Kedua, pembayaran bunga utang pemerintah kian merongrong APBN. Pada 2015 pembayaran bunga menyedot 8,6 persen dari pengeluaran total. (Sebagai perbandingan, Amerika Serikat yang nisbah utangnya jauh lebih tinggi dari Indonesia hanya menyisihkan 6 persen dari APBNnya untuk membayar bunga.) Beban bunga naik menjadi 9,8 persen pada 2016 dan naik lagi menjadi 10,9 persen pada APBN 2017.

Ketiga, pada tahun 2017, pembayaran bunga utang telah menyamai belanja modal, yaitu sebesar Rp 221 triliun, empat kali lipat ketimbang pengeluaran sosial (social expentiture) yang hanya Rp 56 triliun.

Beban bunga naik tajam karena pemerintah lebih gencar berutang. Memang Indonesia tidak mengalami masalah solvabilitas sebagaimana tercermin dari nisbah utang terhadap PDB yang relatif sangat rendah dan tergolong salah satu yang terendah di dunia.

tr-1

rasio_utang

 

Bunga utang Indonesia tergolong sangat tinggi jika dibandingkan negara-negara tetangga. Bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara dengan rating yang lebih rendah.

yield

Risiko paling nyata yang menghadang adalah jika penerimaan pajak meleset tidak mencapai target. Pemerintah telah mengakui bakal mengalami kekurangan pemerimaan pajak sebear Rp 50 triliun tahun ini. Versi Bank Dunia lebih tinggi, yaitu Rp 64 triliun.

Dengan menggunakan hitung-hitungan sederhana berdasarkan realisasi penerimaan pajak Januari-Mei 2017, shortfall penerimaan pajak bisa melonjak di atas Rp 100 triliun. Tampaknya pemerintah semakin gencar memotong anggaran, termasuk melakukan jurus “injak kaki.”

Amat disayangkan pemerintah justru hendak memasukkan tambahan pengeluaran pada APBN-P 2016 untuk mengamankan proyek strategis nasional, termasuk menyelipkan anggaran penyertaan modal negara (PMN).

Semoga pemerintah sadar stabilitas makroekonomi jauh lebih strategis ketimbang proyek LRT atau sejenisnya, yang jika ditunda setahun saja agaknya jauh lebih murah ketimbang mengorbankan stabilitas makroekonomi.

Kalau skenario shorfall penerimaan perpajakan mengarah ke Rp 100 triliun atau lebih, dan baru dilakukan penjadwalan ulang ketika sudah terdesak, maka ongkosnya bakal lebih mahal. Yang paling mahal adalah ongkos kemerosotan kredibilitas pemerintah. Apalagi pemerintah tampaknya tidak berani menjalankan kebijakan secara konsisten karena tidak populis.

Ketika segalanya telah terlambat, satu demi satu lembaga pemeringkat menurunkan rating Indonesia. Tak terbayangkan dampaknya bagi perekonomian.

Jangan sampai terjadi petaka itu.

 

 

Menghindari Kutukan Siklus Krisis “20-Tahunan”


dewaruci
deburanombak.com

Dua puluh tahun setelah merdeka, Indonesia mengalami krisis politik besar dan berdarah yang membawa keruntuhan rezim Orde Lama. Perekonomian morat marit. Laju inflasi meroket ke aras 650 persen. Kelangkaan barang sangat masif.

Dua dekade berikutnya kembali terjadi krisis besar. Krisis ekonomi terparah dalam sejarah Indonesia merdeka yang membawa perekonomian ke jurang amat dalam. Perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar 13,1 persen, jauh lebih dalam ketimbang tahun 1963 yang hanya 2,3 persen. Krisis tahun 1998 juga ditandai oleh kejatuhan rezim.

jatuh_bangun

Kini kita telah memiliki institusi politik yang lebih kokoh, walaupun masih sebatas demokrasi prosedural. Defisit demokrasi substansial syukurnya bisa ditambal dengan peran kekuatan civil society yang ditunjang oleh dahsyatnya pengaruh media sosial. Setidaknya kehidupan politik tidak terbagi habis di antara partai politik.

Krisis 1960-an dan 1998 lebih dipicu oleh persoalan internal. Perekonomian Indonesia relatif lebih tahan banting menghadapi krisis global. Bahkan, beberapa kali krisis global berdampak positif bagi Indonesia, setidaknya tidak membuat perekonomin terpuruk atau mengalami kontraksi. Krisis finansial global tahun 2008, misalnya, membuat perekonomian dunia mengalami kontraksi, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan positif cukup tinggi, yaitu 4,6 persen.

Dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia yang serba tak pasti dan tekanan proteksionisme serta perekembangan politik global yang ditandai oleh maraknya populisme, cara terbaik bagi Indonesia untuk mengantisipasinya adalah dengan memperkokoh fondasi perekonomian atau meningkatkan daya tahan domestik. Itulah makna dari tekad kita untuk berdiri di atas kaki sendiri.

Kita menghadapi tantangan besar untuk melumatkan kemiskinan. Bung Karno berujar: “Tidak boleh ada kemiskinan di bumi Indonesia merdeka.” Segenap tenaga kita himpun untuk berjihad memerangi kemiskinan. Beriringan dengan itu, kita dituntut untuk mewujudkan keadilan sosial.

Amat banyak yang harus kita kejar untuk merealisasikan tujuan kemerdekaan. Namun, kita perlu realistik mengukur kekuatan diri sendiri agar tidak kembali terperosok ke jurang atau masuk ke dalam cengkeraman kekuatan luar.

Pembangunan membutuhkan harmoni atau keseimbangan agar kita tidak terlalu bergantung kepada pihak luar. Kita perlu menjaga agar tidak mengalami triple deficits yang parah. Kita masih mengalami defisit anggaran dan saving-investment gap. Semakin besar kedua defisit itu akan membuat defisit eksternal  (current account deficit) membengkak. Akibatnya kita semakin bergantung pada “budi baik” kekuatan luar.

Cara paling ampuh untuk mengelola defisit anggaran pada tingkat yang favourable adalah dengan meningkatkan penerimaan pajak dan tax ratio. Dalam jangka pendek dan menengah, rancangan undang-undang tentang perpajakan perlu segera dituntaskan untuk memaksimumkan momentum program amnesti pajak.

Jantung perekonomian kita perkuat. Darah yang mengalir ke sekujur tumbuh perekonomian harus cukup dan lancar.

Dalam jangka menengah dan panjang, struktur perekonomian harus disehatkan. Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Tekad ini baru bisa terwujud jika dalam waktu bersamaan memacu industrialisasi.

Akselerasi pembangunan infrastruktur memang mutlak karena kita relatif serba tertinggal dalam banyak hal. Namun, perlu diingat, pembangunan infrastruktur perlu menitikberatkan pada unsur-unsur yang memperkokoh jatidiri kita sebagai negara maritim. Pembangunan infrastruktur bertujuan utama untuk mengintegrasikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang hasilnya nanti terlihat dari penurunan ongkos logistik. Sejauh ini  hasilnya belum terlihat. Logistics performance index (LPI) Indonesia justru mengalami kemerosotan. Dengan perbaikan logistik konvergensi harga-harga akan lebih cepat.

lpi

Untuk menghadapi revolusi industri IV yang ditandai oleh pentingnya peranan informasi dan komunikasi, infrastruktur dan teknologi ICT (information and communication technology) dipercepat sebagaimana pemerintah mempercepat pembagunan jalan tol. Sungguh kita sangat tertinggal dalam pembangunan ICT.

 

ictconnecting

Dua puluh tahun lalu pada bulan Juli, krisis keuangan melanda Asia Tenggara yang diawali oleh kemerosotan mata uang baht Thailand, lalu merembet ke Korea, Malaysia, dan Indonesia. Betapa pedih derita kala itu. Kita tidak memiliki kemewahan mengalami hal serupa.

Niscaya kita bisa keluar dari kutukan siklus krisis 20 tahunan. Semua berpulang pada diri kita sendiri.

 

Tambang untuk Negeri


Cover-Buku-Tambang-Untuk-Negeri-copy-400x600Buku “Tambang untuk Negeri” mencerminkan kegelisahan dan keprihatinan penulis terhadap pengelolaan kekayaan tambang di Tanah Air. Kegelisahan dan keprihatinan Penulis juga turut kita raskan. Kekayaan alam Indonesia yang sudah puluhan tahun diekploitasi seakan tak berbekas dalam wujud peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Jutaan hektar hutan menjadi gundul dilahap segelintir orang. Deforestrasi hingga sekarang terus terjadi. Rakyat di sekitar hutan tetap miskin, pendapatan negara dari berbagai iuran dan pungutan jauh dari memadai untuk merehabilitasi hutan tandus. Bahkan, sangat boleh jadi, mudarat yang ditimbulkan oleh eksploitasi hutan lebih besar ketimbang maslahat nasionalnya.

Eksploitasi massif berikutnya adalah terhadap kekayaan minyak dan gas bumi. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, cadangan minyak kita tergerus. Penemuan cadangan baru semakin sedikit sedangkan konsumsi bahan bakar minyak melambung. Kekayaan alam yang relatif langka dan tak terbarukan dikuras habis karena dihargai amat murah. Pengelolaan migas yang “ugal-ugalan” membuat reserves-to-production ratio untuk minyak sudah mencapai titik kritis, sekitar 12. Berarti, jika tingkat produksi minyak terus seperti sekarang dan tidak ada temuan cadangan baru, dalam waktu 12 tahun ke depan kita sudah kehabisan minyak. Produksi turun terus, dari titik tertinggi sekitar 1,6 juta barrel per hari tahun 1977 menjadi hanya sekitar 800 ribu barrel tahun 2016. Tak ayal, impor minyak mentah dan BBM melonjak. Subsidi BBM bahkan beberapa tahun melebihi pendapatan pemerintah dari sektor minyak. Adalah pengelolaan minyak yang “ugal-ugalan” pula yang sempat hampir membangkrutkan keuangan negara pada awal 1980-an.

Penulis buku ini agaknya gundah menyaksikan kejadian serupa telah menimpa kekayaan tambang kita. Ia menawarkan konsep inovatif untuk membuat kekayaan tambang yang masih tersisa dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Populisme yang menyesatkan harus dihentikan. Bisnis tambang harus dijauhkan dari praktek kroniisme. Pembangunan sektor tambang yang inklusif jangan diterjemahkan dalam bentuk bagi-bagi konsesi kepada perseorangan dan kepada para calo yang memperjualbelikan kertas konsesi semata. Bukan pula dengan konsep divestasi atas nama “pemilikan nasional palsu” tanpa keringat dan selanjutnya kembali ke tangan asing. Mereka memanfaatkan sentimen xenophobia.

Peran negara harus dikembalikan pada fungsi azalinya, mewakili rakyat sebagai pemilik dan menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan untuk memastikan manfaat maksimum bagi rakyat.

Tidah boleh lagi rakyat menjadi kedok dari para pemburu rente dan kapitalis kroni. Apalagi bisnis tambang dijadikan sumber logistik dalam bentuk pemburuan rente bagi para politisi untuk meraih kekuasaan dengan politik uang yang merusak tatanan demokrasi.

Salah satu konsep yang ditawarkan oleh Punulis adalah monetisasi dan sekuritisasi kekayaan tambang yang dikaitkan dengan “holdingisasi” yang tidak sama dengan konsep holding induk yang digulirkan pemerintah baru-baru ini. Jika swasta pemegang kontrak karya atau kontraktor bagi hasil yang notabene tidak memiliki kekayaan migas dan tambang bisa memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan internasional, sang pemilik kekayaan seharusnya mampu meraup dana puluhan kali lipat. Konsep ini sejalan dengan memanfaatkan potensi future income dalam praktek bisnis yang lazim. Dengan monetisasi dan sekuritisasi, dana yang diperoleh bisa dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat dan daerah penghasil, memajukan sumber daya manusia, serta menggerakkan kegiatan-kegiatan produktif di sektor nonpertambangan sehingga tatkala kekayaan tambang habis, daerah penghasil telah menjelma sebagai perekonomian yang maju dan modern. Dengan begitu tidak terjadi net resource outflow di daerah penghasil. Lebih jauh, konsep baru bisa dikembangkan, antara lain, sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan antar-generasi lewat sejenis sovereign wealth fund.

Semoga buku ini menjadi wake-up call bagi para pemangku kepentingan tambang agar kita terhindar dari kutukan sumber daya alam (resource curse).

Demokrasi Kebablasan dan Ikhtiar Kita


Rabu kemarin, 22 Februari 2016, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa demokrasi kita sudah kebablasan. “Banyak yang bertanya pada saya, apa demokrasi kita keablasan? Saya jawab ya, demokrasi kita sudah kebablasan,” ujar Presiden. “Demokrasi yang kebablasan itu membuka peluang artikulasi politik yang ekstrim seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sekterianisme, terorisme, serta ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ideologi,” ujar Presiden lebih lanjut.

Kekhawatiran Presiden cukup beralasan. Kebebasan di era reformasi dimanfaatkan oleh kelompok ektrem kanan maupun kiri dalam mengartikulasikan kepentigannya, untuk keuntungan kelompoknya, dengan kurang mengindahkan akibat yang bakal terjadi dan cenderung melupakan nilai-nilai inti (core values) yang telah menjadi landasan berdirinya NKRI. Tak peduli kebebasan yang mereka praktekkan merampas kebebasan orang lain.

Pendulum bergerak sangat cepat ke kanan dan ke kiri, menciptakan keadaan seperti pesawat terbang yang mengalami turbulensi  di udara. Penumpang ada yang panik, ada yang mabuk, ada pula yang berusaha tenang seraya memanjatkan doa.

Untuk meredam siatuasi penuh guncangan ini, setidaknya ada dua hal yang perlu dilakukan. Pertama, penegakan hukum lebih tegas tanpa pandang bulu. Ada semacam konsensus nasional, dan sejauh ini terbukti efektif, bahwa segala perbedaan–setajam apa pun–diselesaikan lewat jalur hukum. Perangkat hukum sudah cukup tersedia. Salah satu persyaratan terpenting adalah kredibilitas penegak hukum hingga pemutus tingkat tertinggi (Mahkamah Konstitusi). Sebaiknya seluruh aparat yang menjaga agar hukum berwibawa dan imparsial jauh dari kepentingan partai. Sekarang kita memiliki Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan HAM dari partai politik. Sebagian hakim MK direkrut dari partai politik tanpa jeda. Hari ini mengundurkan diri dari partai bisa hari itu juga jadi hakim MK.

Politisi aktif bisa pula “serta merta” menjadi komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Posisi-posisi strategis lain yang idealnya steril dari pengaruh langsung partai politik juga dengan mudah diduduki oleh para politisi aktif, seperti BPK, Badan Supervisi Bank Indonesia, OJK, dan lain-lain. Mereka semakin mudah menduduki posisi strategis karena yang memilih adalah sejawatnya di DPR.

Di beberapa negara ada peraturan ketat untuk meminimalisasikan pengaruh partai atau intervensi politik. Di Jerman, misalnya, politisi yang hendak dicalonkan sebagai komisioner komisi yang mengawasi persaingan usaha (Bundeskartellamt) harus sudah meninggalkan panggung politik setidaknya selama empat tahun.

Kedua, pendulum harus bergerak dinamis dan terukur agar tidak menimbulkan potensi turbulensi. Salah satu syarat untuk mewujudkannya adalah dengan menjauhi kebijakan dan tawaran program berdasarkan suku, ras, dan agama. Ketimpangan  atau kesenjangan yang terjadi bukan diselesaikan berdasarkan SARA, melainkan karena kesenjangan kelompok pendapatan: kaya-miskin. Kita tentu saja menyadari ada unsur SARA dalam mengatasi ketimpangan atau dishormoni sosial. Namun, tawaran penyelesaian masalahnya dengan menggunakan pendekatan kelas (class). Silakan tengok wawancara Jeffrey Sachs dan buku terbarunya berjudul Building the New American Economy.

Adalah tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan common action agar pendulum bergerak dinamis dan terukur di seputar titik keseimbangan. Demokrasi yang sehat menjanjikan terwujudnya kondisi itu, sehingga kita terhindar dari pergerakan pendulum ke titik ekstrem kanan ataupun ke titik ekstrem kiri.

Mencari alternatif di luar demokrasi membuat kita lebih nestapa dan kian tidak menentu.

Bapak Presiden, Mohon Tolak RUU Pertembakauan


Bapak Presiden, banyak pihak mengatakan “rokok adalah jembatan emas menuju narkoba”. Betapa jahat narkoba membunuh potensi sumber daya generasi muda kita, yang tentunya mengancam masa depan Bangsa Indonesia. Pengidap narkoba sudah nyaris merata di seluruh Indonesia. Indonesia merupakan target pasar empuk bagi jaringan narkoba internasional.

Bibit narkoba adalah rokok. Tanpa RUU Pertembakauan yang sudah dikirimkan oleh DPR kepada Bapak Presiden, pertumbuhan perokok di Indonesia sudh sangat pesat, tertinggi kedua di dunia setelah Jordania.

Di kebanyakan negara, smoking rate—jumlah perokok terhadap jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas—mengalami penurunan, tetapi tidak di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu dari 27 negara yang mengalami kenaikan smoking rate, yaitu dari 31 persen tahun 2000 menjadi 40 persen tahun 2015. Jumlah perokok di Indonesia tahun 2015 mencapai lebih dari 70 juta orang, naik sebesar 28 persen dibandingkan tahun 2000.

Peningkatan tajam terjadi pada perokok lelaki, dari 56 persen tahun 2000 menjadi 76 persen tahun 2015. Smoking rate untuk lelaki di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia selama satu dasawarsa terakhir. Perokok perempuan relatif sedikit dan persentasenya turun dari 6 persen tahun 2000 menjadi 4 persen tahun 2015. Lihat http://blogs.worldbank.org/opendata/global-state-smoking-5-charts. Lihat Darurat Rokok.

Nasib RUU Pertembakauan di tangan Bapak Presiden. Jika Bapak Presiden menolak RUU Pertembakauan, maka tamatlah perjalanan RUU itu, setidaknya selama masa pemerintahan Bapak.  Jika Bapak menyetujuinya untuk dibahas bersama DPR, Bapak tak bisa lagi menghentikan rencana “jahat” ini, karena tanpa tanda tangan Bapak Presiden, RUU yang sudah disetujui sidang pleno DPR otomatis akan menjadi undang-undang. Presiden tidak memiliki hak veto.

RUU Peertembakauan merupakan preseden buruk. Betapa istimewanya komoditas tembakau sehingga harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Bahkan semangat yang terkandung di dalam isi RUU Pertembakauan menabrak sejumlah undang-undang yang ada. Kita sudah memiliki undang-undang sektoral, seperti Undang-Undang Pertanian, Undang-Undang Perindustrian, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Narkoba, Undang-Undang Psikotropika, dan sebagainya.

Mengapa ada RUU tunanan yang mengatur komoditas spesifik? Bakal repor negeri ini kalau di kemudian hari muncul RUU jagung, kedelai, mangga, sepatu, dan banyak lagi. Bukankah kaidah-kaidah dasarnya sudah diatur di undang-undang induk atau undang-undang sektoral?

Betapa mengerikan ketika membawa konsideran “Menimbang”  di RUU Pertembakauan. Tembakau menjadi komoditas strategis. Luar biasa.

menimbang

Sedemikian strategisnya tembakau, sehingga semua undang-undang yang bertentangan dengannya wajib mengalah sebagaimana tercantum di Pasal 70.

pasal70

RUU Pertembakauan mengamanatkan peningkatan produksi rokok yang tentunya bertentangan dengan semangat Nawa Cita yang menjadi roh pemerintahan di bawah Bapak Presiden.

Saya yakin Bapak Presiden mendengarkan jeritan kami. Sungguh sangat ironis pemerintah menjadi garda terdepan melakukan promosi rokok yang berpotensi besar memperlemah potensi generasi muda. Dunia sudah sepakat bahwa mudarat rokok lebih besar daripada maslahatnya. Sebaliknyta, Pemerintah justru harus berperan aktif mengekang konsumsi rokok, menaikkan harganya dan mempersulit akses warganegaranya mendapatkan rokok.

Sampai sekarang negeri kita seperti surga bagi industri rokok dan perokok. Harga rokok relatif sangat murah, sehingga prevalensi rokok (smoking prevalence) sedemikian tinggi dan tertinggi di ASEAN.

untitled

Membeli rokok tidak membutuhkan KTP. Kedai-kedai yang menjual rokok bersebelahan dengan sekolah. Televisi leluasa menayangkan iklan yang mengumbar kejantanan, bahkan tak kenal waktu dengan segala muslihatnya.

Lebih menyedihkan lagi, rokok telah menjadi penyebab penting kemiskinan, karena pengeluaran terbesar kedua penduduk miskin adalah untuk rokok kretek filter.

Negara juga telah mengeluarkan triliunan rupiah untuk pengidap penyakit yang disebabkan oleh rokok. Sekitar 30 persen pengeluaran BPJS Kesehatan adalah untuk pengidap penyakit yang bersumber dari rokok.

Kami percaya Bapak Presiden akan mengambil langkah bijak dengan menolak pembahasan RUU Pertembakauan.

Masalah-masalah yang muncul akibat pengendalian tembakau, seperti pengangguran dan penurunan penerimaan negara, tentu bisa dicarikan pemecahannya.

Blog at WordPress.com.

Up ↑