Presiden Dibohongi Mentah-mentah


“Biji nikel telah bisa diolah menjadi ferro nikel, stainless steel slab, lembaran baja, dan dikembangkan menjadi bahan utama untuk baterai lithium. Hal ini  akan memperbaiki defisit transaksi berjalan kita, meningkatkan peluang kerja, dan mulai mengurangi dominasi energi fosil. Hal ini akan membuat posisi Indonesia menjadi sangat strategis dalam pengembangan baterai lithium, mobil listrik dunia,  dan produsen teknologi di masa depan.”

Kutipan di atas adalah salah satu alinea dari naskah pidato Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-75 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 14 Agustus 2020.

***

Indonesia memiliki cadangan bijih nikel terbesar di dunia. Hampir seperempat cadangan nikel dunia berada di dalam perut bumi Indonesia.

Produksi bijih nikel Indonesia mengalami peningkatan sangat tajam pada tahun 2012 dan 2013 akibat rencana pemerintah akan melarang ekspor bijih mineral mulai 2014. Oleh karena itulah produksi 2014-2016 anjlok karena fasilitas pengolahnya belum siap.

Ekspor betul-betul nihil selama tahun 2015-2016. Pemerintah melonggarkan ketentuan larangan ekspor sehingga ada realisasi ekspor bijih dan konsentrat nikel (HS 2604) sebanyak 4,9 juta ton tahun 2017, 19,8 juta ton tahun 2018, dan 32,4 juta ton tahun 2019.

Larangan ekspor bijih nikel kembali diberlakukan mulai 1 Januari 2020, dipercepat dari yang tadinya ditetapkan mulai 2022. Tarik ulur kebijakan larangan ekspor ini tentu saja sangat memukul perusahaan penambang nasional yang sudah mulai bersiap diri membangun fasilitas smelter. Tak ayal, perusahaan-perusahaan smelter dari China yang paling siap memanfaatkan peluang emas karena harga bijih nikel domestik anjlok akibat larangan ekspor. Perusahaan smelter leluasa membeli bijih nikel dengan harga hanya sekitar separuh dari harga internasional.

***

Perusahaan smelter dari China kian berbondong-bondong datang ke Indonesia karena menikmati fasilitas luar biasa dari pemerintah, mulai dari tax holiday, nihil pajak ekspor, tak bayar pajak pertambahan nilai, boleh membawa pekerja kasar sekalipun tanpa pungutan 100 dollar AS per bulan bagi pekerja asing. Mereka bebas mengimpor apa saja yang dibutuhkan. Tak pula harus membayar royalti tambang. Mereka bebas menentukan surveyor dan trader yang bertindak sebagai oligopsoni menghadapi pemasok bijih nikel. Semua fasilitas itu tidak mereka nikmati di negara asalnya.

Tentu saja Indonesia sangat diuntungkan jika terjadi peningkatan proses nlai tambah di dalam negeri. Industri berbasis bijih nikel bisa berkembang pesat hingga menghasilkan produk akhir atau semi-akhir berupa baterai, plating, dan logam campuran berbasis nikel (nickel based alloy), pipa las tahan karat, dan batang baja tahan kerat. Produk-produk itu digunakan oleh banyak sektor usaha, antara lain konstruksi kapal, otomotif, pertahanan, rel kereta api, peralatan rumah tangga, alat kesehatan, migas, bangunan, dan banyak lagi.

Pidato Presiden benar adanya bahwa kita telah berhasil mengolah bijih nikel menjadi ferro nikel, stainless steel slab, dan lembaran baja. Namun, beberapa produk itu sudah cukup lama telah dihasilkan di dalam negeri, antara lain oleh PT Antam (Persero) di Pomalaa, PT Valle di Sorowako, dan PT Indoferro di Cilegon.

Namun, sampai sekarang tidak ada fasilitas produksi untuk mengolah bijih nikel menjadi hidroksida nikel (kadar nikel (Ni) 35 persen sampai 60 persen) dan nikel murni berkadar 99,9 persen yang menjadi bahan utama menghasilkan beterai.

Perusahaan-perusahaan smelter yang menjamur belakangan ini baru mencapai sekitar 25 persen menuju produk akhir, jadi tidak bisa dikatakan telah menjalankan industrialisasi atau menjadi ujung tombak industrialisasi di Indonesia. Kalau menggunakan istilah hilirisasi, perjalanan menuju hilir masih amat panjang.

Perusahaan-perusahaan smelter itu pada umumnya mengekspor produk seperempat jadi ke negara asalnya. Di sana diolah lebih lanjut, kemudian diekspor ke Indonesia, misalnya untuk kebutuhan sektor migas dan otomotif.

Bapak Presiden, jadi sebenarnya yang terjadi adalah praktik pemburuan rente besar-besaran. Belum ada sama sekali pijakan untuk mengembangkan bijih nikel menjadi bahan utama untuk baterai lithium. Belum ada rute menuju ke sana. Indonesia sejauh ini hanya dimanfaatkan sebagai penopang industrialisasi di China dengan ongkos sangat murah dibangdingkan kalau kegiatan serupa dilakukan di China.

Nilai tambah yang kita nikmati tak sampai 10 persen dari keseluruhan nilai tambah yang tercipta dari model hilirisasi sekarang ini. Itu pun kebanyakan dinikmati oleh para pemburu rente di dalam negeri.

Model yang “aneh” seperti ini sangat kecil kemungkinannya bisa memperbaiki defisit transaksi berjalan sebagaimana Bapak Presiden dan kita semua harapkan.

*****

Ekonom Faisal Basri soal Korupsi setelah 75 tahun RI Merdeka: Masih Buruk (Video)


Pengantar Redaksi IDN Times

Mengutip survei WEF 2017, bagi kalangan dunia usaha korupsi masih duduki peringkat 1 dalam melakukan bisnis. Tetapi menurut Faisal Basri yang dilakukan bukan memperkuat KPK, malah membuat RUU Omnibus Law dan lain-lain yang kian memperkuat nuansa potensi kolusi penguasa dan pengusaha.

Salah satu petikan diskusi yang diselenggarakan online oleh IDN Times pada 14 Agustus 2020 bisa dilihat di atas, dengan tautan berikut: Soal Korupsi Setelah 75 Tahun Merdeka.

Dijajah Utang Sampai Mati (Video)


CNN Indonesia, 14 Agustus 2020.

Pengantar Redaksi CNN Indonesia

Indonesia memilih utang menjadi salah satu pembiayaan untuk menangani pandemi Covid-19. Presiden Jokowi memutuskan hal ini ketika menerbitkan Perppu Corona pada akhir Maret lalu.

Utang memang menjadi masalah dilematis.

Satu sisi, pemerintah belum maksimal mengumpulkan pendapatan negara melalui pajak, namun pengeluaran negara untuk pembangunan kian melonjak. Akhirnya, utang pun menjadi pilihan cepat.

Kini utang di era Pemerintahan Jokowi mencapai Rp5.796 triliun. Walaupun terjadi pergeseran utang dari negara dan lembaga kreditur untuk Indonesia menjadi Surat Berharga Negara, utang tetap menjadi masalah tersendiri.

Persoalan lainnya pun mengiringi: Penyaluran yang tepat dan beban utang.

Sejumlah kritik mengatakan apakah utang yang dikeluarkan pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat paling bawah atau tidak. Lantas bagaimana dengan beban pembayaran utang di masa mendatang? Benarkah utang ribuan triliun itu akan menjadi beban sejarah sekaligus masa depan bagi generasi berikutnya?

Diskusi seutuhnya bisa disaksikan di sini.

Faisal Basri Mengkritik Hilirisasi Industri Pertambangan


Faisal Basri mengkritik hilirisasi industri pertambangan
ILUSTRASI. Faisal Batubara atau lebih dikenal sebagai Faisal Basri adalah ekonom dan politikus asal Indonesia. Foto/KONTAN/Djumyati Partawidjaja

Kontan.co.id|Kamis, 30 Juli 2020 / 07:50 WIB

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ekonom senior Faisal Basri mengkritik kebijakan peningkatan nilai tambah pertambangan di Indonesia. Menurutnya, kebijakan ini masih dilakukan setengah hati. Dia menyoroti konsep hilirisasi pertambangan yang belum terintegrasi dengan pengembangan industri di dalam negeri. 

Jika memakai strategi industrialisasi, kata Faisal Basri, barang tambang yang diolah akan digunakan untuk pengembangan industri di Indonesia. Namun dengan konsep seperti sekarang, barang tambang yang belum diolah menjadi produk jadi pun sudah terhitung sebagai hilirisasi. 

Akibatnya, dia menyebut bahwa hilirisasi tambang di Indonesia malah menopang industri di negara lain. 

“Jadi hilirisasi itu untuk menopang industrialisasi di China. Sadar, nggak, sih, kita?” kata Faisal Basri dalam webinar yang digelar oleh Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Rabu (29/7). 

Faisal Basri memberikan gambaran tentang maraknya minat perusahaan China untuk mendirikan smelter di Indonesia, khususnya smelter nikel. Menurutnya, kebijakan hilirisasi saat ini lebih dominan menguntungkan para pengusaha smelter tersebut. 

Dia mencontohkan, perusahaan tambang lokal harus membayar bea ekspor dan juga royalti, tapi smelter tidak dikenakan. Perusahaan smelter pun bisa semakin banyak menumpuk laba karena tidak terbebani oleh pajak badan karena mendapatkan tax holiday.

Terlebih, smelter pun bisa mendapatkan bahan baku berupa bijih atau ore nikel dengan harga yang sangat murah. Dengan berbagai fasilitas tersebut, perusahaan asal China lebih banyak mengantongi keuntungan jika membangun smelter di Indonesia ketimbang di negaranya. 

“Kalau mereka bangun smelter di China, mereka beli nikel ore dengan harga jauh lebih mahal. Kalau Indonesia harganya murah sekali. Labanya jauh lebih besar memindahkan smelter ke Indonesia. Kalau di negeri asalnya dia bayar PPN, macam-macam, di sini nggak,” terang Faisal Basri. 

Lebih lanjut, Faisal Basri pun menyindir perlakuan terhadap pengusaha smelter, yang bahkan tetap bisa melenggang, membawa pekerja asing masuk ke Indonesia walaupun di tengah kondisi pandemi cobvid-19. “Katanya alih teknologi, traininglah,” ujarnya. 

Faisal Basri juga menilai, pelarangan ekspor bukan lah cara yang paling baik dalam kebijakan hilirisasi. Baginya, lebih baik ada perhitungan yang lebih jelas dan komprehensif tentang tarif ekspor yang optimal, untuk bisa mendistribusikan keuntungan bagi negara dan nilai tambah yang bisa dirasakan masyarakat. 

“Dalam konsep ekonomi, berapa sih nilai tambah yang diterima oleh warga Indonesia? Baik pekerja, penambang maupun pemerintah? 5%, 95% lari ke China,” lanjut Faisal Basri.

Dia pun lantas mengkritisi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang dinilainya memiliki porsi besar dalam menentukan kebijakan hilirisasi pertambangan di Indonesia, seolah melebihi Menteri ESDM Arifin Tasrif. 

“Pak Luhut ngomongnya hilirisasi, hilirisasi. Wajib, wajib, wajib. Nanti yang untung siapa? Indonesia nggak dapat apa-apa. Saya enggak tahu sekarang menteri pertambangannya (ESDM) Pak Luhut atau Pak Tasrif. Karena yang lebih sering saya dengar adalah Pak Luhut,” kata Faisal. 

Terkait dengan industrialisasi, dia pun berpandangan kebijakan hilirisasi tambang malah bertolak belakang dengan kondisi industri manufaktur di Indonesia yang terus terperosok. Menurutnya, Indonesia pun tidak menjadi bagian dari rantai supply global yang berbasis peningkatan nilai tambah. 

Faisal Basri pun menyoroti kepercayaan diri Luhut Binsar yang sangat yakin Indonesia bisa menjadi pabrik baterai terbesar di dunia, khususnya dalam industri mobil listrik. 

Pasalnya, industri baterai akan tumbuh di tempat yang sudah banyak menggunakan baterai atau mobil listrik. Faisal Basri tak yakin Indonesia benar-benar akan menjadi produsen baterai terbesar di Indonesia. 

“Mau bikin industri baterai terbesar di dunia, ya, hampir mustahil,” pungkas Faisal.

Sumber: diunduh dari https://industri.kontan.co.id/news/faisal-basri-jadi-produsen-baterai-terbesar-di-dunia-pak-luhut-mimpi

Antiklimaks Keberhasilan Ekonomi Presiden Jokowi (II)


Pada Bagian I telah dipaparkan serangkaian keberhasilan pembangunan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berikut ini satu lagi keberhasilan sangat mencolok yang tak boleh dilupakan.

Kinerja Investasi “Spektakuler

Selama 2015-2018, investasi fisik—atau istilah teknisnya pembentukan modal tetap domestik bruto—meningkat lebih tinggi dari pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Dua komponen permintaan domestik lainnya, yaitu konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah tumbuh di bawah pertumbuhan PDB.

Memang pertumbuhan investasi sempat turun di bawah pertumbuhan PDB pada tahun 2019. Kebetulan pula angkanya sama dengan tahun 2014. Keduanya adalah tahun pemilu.

Gambar ini memiliki atribut alt kosong; nama filenya adalah image-39.png

Boleh jadi pengusaha cenderung menahan diri dan wait and see sampai pemilu usai dan pemerintahan baru terbentuk. Karena bukan pada tahun 2014 dan 2019 saja pertumbuhan investasi menurun, melainkan juga terjadi pada hampir semua tahun pemilu pascareformasi.

Gambar ini memiliki atribut alt kosong; nama filenya adalah image-40.png

Sejak 2015 pertumbuhan investasi Indonesia menunjukkan trend meningkat dan hampir selalu lebih tinggi ketimbang Brazil, Afrika Selatan, dan Malaysia. Bahkan sejak 2017 lebih tinggi dari China yang konsisten menurun sejak 2014. Dalam delapan tahun terakhir pertumbuhan investasi Indonesia selalu lebih tinggi dari kelompok negara berpendapatan menengah-bawah maupun kelompok negara berpendatan menengah-atas sekalipun.

Gambar ini memiliki atribut alt kosong; nama filenya adalah image-41.png

Sementara itu, sumbangan investasi dalam PDB Indonesia jauh melampaui rerata negara berpendapatan menengah-bawah maupun negara berpendapatan menengah-atas.

Gambar ini memiliki atribut alt kosong; nama filenya adalah image-42.png

Di ASEAN, Indonesia adalah “raja”-nya, juga lebih tinggi dari India. Hanya China yang mengalahkan Indonesia. Peraga di atas dan di bawah secara kasat mata menunjukkan justru pemerintahan Jokowilah yang membawa investasi Indonesia ke aras tertinggi sepanjang sejarah dalam hal sumbangannya terhadap PDB.

Gambar ini memiliki atribut alt kosong; nama filenya adalah image-43.png

Selain itu, kinerja investasi selama lima tahun terakhir jauh melampaui pencapaian pemerintahan-pemerintahan sebelumnya maupun jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga dan negara-negara Emerging Markets. Di antara negara Emerging Markets, Indonesia berada di posisi atas, walau bukan yang teratas. Pendek kata, kinerja investasi Indonesia jauh dari terpuruk.

Gambar ini memiliki atribut alt kosong; nama filenya adalah image-44.png

Bukan cuma data kinerja, persepsi investor asing pun sangat positif terhadap Indonesia. Survei oleh majalah terkemuka, The Economist, menunjukkan hampir separuh responden menyatakan akan meningkatkan investasinya di Indonesia. Hanya China dan India yang mengungguli Indonesia.

Gambar ini memiliki atribut alt kosong; nama filenya adalah image-45.png

Di mata perusahaan manufaktur Jepang yang beroperasi di luar negeri, Indonesia berada di urutan kelima sebagai negara yang menjanjikan (promising). Walaupun turun dalam enam tahun terakhir dari posisi puncak tahun 2013, peringkat kelima di dunia masihlah sangat menonjol.

Gambar ini memiliki atribut alt kosong; nama filenya adalah image-46.png

Investasi China meningkat pesat dan kasat mata, bahkan sebagian kalangan memandang Indonesia harus lebih waspada atas maraknya kehadiran investasi China. Pada tahun 2013 dan 2015, Indonesia berada di urutan ke-44 dalam senarai China Going Global Investment Index. Pada survei terakhir tahun 2017 posisi Indonesia melonjak ke urutan 26.

Gambar ini memiliki atribut alt kosong; nama filenya adalah image-48.png

Publikasi World Investment Report edisi terbaru yang diluncurkan bulan Juni lalu kian memperteguh keyakinan bahwa Indonesia cukup terpandang. Dalam publikasi itu Indonesia masuk di jajaran top-20. Walaupun Indonesia turun satu peringkat, realisasi investasi langsung asing (foreign direct investment) tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018. Di luar Singapura, yang memang selalu masuk jajaran elite dunia, hanya Indonesia yang mewakili ASEAN. Tidak ada Vietnam, Malaysia, dan Thailand.

Gambar ini memiliki atribut alt kosong; nama filenya adalah image-49.png

Tetapi Mengapa Pertumbuhan Bergeming di aras 5 Persen?

Kurang apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo. Kerja kerasnya tak mengenal waktu, menjelajah ke seantero Negeri hingga ke pelosok dan ke front terdepan Kepulauan Nusantara. Semua daerah perbatasan pun telah ia datangi. Tak sekedar menyapa rakyat dan aparat/petugas, tetapi dengan nyata membangun dan mempercantik halaman muka Republik sehingga tak lagi jomplang dengan wilayah negara tetangga yang terang-benderang dan lebih necis.

Infrastruktur apa yang tidak dibangun oleh Jokowi. Kedaulatan negara ia tegakkan. Kapal-kapal ikan asing ia usir dan yang nekat masih mencuri ikan di perairan Indonesia ditangkap dan ditenggelamkan.

Presiden Jokowi kerap melakukan muhibah ke berbagai negara. Ia langsung bicara dengan kalangan pengusaha di sana. Sesekali Presiden sendiri yang mempresentasikan kondisi dan daya tarik investasi di Indonesia di hadapan ribuan pengusaha dengan PowerPoint.

Dengan segala upaya dan kerja keras itu, mengapa pertumbuhan justru melemah dibandingkan periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Pertumbuhan ekonomi selama 2015-2019 hanya lima persen, jauh dari target yang ia canangkan sebesar 7 persen.

Di akhir tahun masa jabatan pertamanya pertumbuhan triwulanan juga terus turun nyaris selama enam triwulan berturut-turut.

Mengapa Jadi Berbelok Arah?

Entah dapat masukan dari mana, Presiden Joko Widodo menuding investasilah yang jadi biang keladi pertumbuhan rendah. Padahal, sebagaimana telah diuraikan panjang lebar di atas, kinerja investasi Indonesia sangat tidak mengecewakan.

Lebih celaka lagi, kalangan dalam Istana dan anasir pengusaha membenarkan, lalu “membisiki” Presiden bahwa KPK merupakan biang keroknya. Maka keluarlah Undang-undang KPK yang baru yang nyata-nyata melemahkan KPK.

Jauh panggang dari api. Bagi pengusaha “sejati”, yang paling membuat mereka pening berusaha di Indonesia justru adalah korupsi. Di urutan kedua adalah birokrasi pemerintahan yang tidak efisien. Alih-alih memperkuat KPK, malahan fondasi KPK dikubur.

Berulang kali tanpa tedeng aling-aling Presiden melampiaskan kegeramannya terhadap kinerja investasi yang ia pandang belum menunjukkan perbaikan berarti. Dalam beberapa kesempatan Presiden menilai belum ada kebijakan investasi yang “nendang”.

Oleh karena itu, apa pun yang dipandang sebagai penghambat investasi akan dilibas. Apa pun yang diminta pengusaha dikabulkan. Keluarlah jurus sapu jagat: OMNIBUS LAW.

Dalam pidato kemenangan di Sentul dan pidato pelantikan sebagai Presiden di hadapan MPR, Presiden tak mengungkapkan seonggok keberhasilannya selama periode pertama, lalu berjanji akan memperbaiki yang masih kurang serta menawarkan penguatan landasan untuk mempercepat kesejahteraan rakyat di atas jalur yang telah ia bangun selama lima tahun terakhir. Sebaliknya, banyak keluhan yang disampaikan, seolah-olah ia baru akan menjadi presiden. Seolah-olah ia tidak percaya lagi dan tidak lagi akan menggunakan jalur yang telah ia tapaki karena tak membawanya berlari cukup kencang. Presiden Jokowi membangun narasi baru dan akan membangun lintasan baru agar betul-betul bisa berlari lebih kencang.

Lintasan baru yang hendak dibangun dan motor penghena terobosan itu adalah OMNIBUS LAW.

Isi rancangan Undang-undang OL Cipta Kerja maupun Naskah Akademik yang melandasinya sangat sarat dengan upaya untuk menggenjot investasi. Ada 351 kata investasi dalam naskah akademik setebal 2.276 halaman yang masih berjudul “Naskah Akademik RUU Cipta Lapangan Kerja.” Investasi harus digenjot untuk mencapai pertumbuhan lebih tinggi agar Indonesia terhindar dari middle income trap.

Menu Omnibus Law (OL) meliputi: OL Cipta Kerja, OL Perpajakan, dan OL Ibu Kota Negara. OL Cipta Kerja menggelar karpet emas untuk pengusaha —teristimewa pengusaha minerba— serta melucuti hak normatif pekerja, menumpulkan ketentuan perlindungan terhadap lingkungan dan persyaratan amdal dilonggarkan, mengurangi kewenangan daerah, menghilangkan atau setidaknya meminimumkan sanksi pidana bagi pengusaha pelanggar/perusak lingkungan.

Sementara itu, menu utama OL Perpajakan adalah penurunan tarif pajak badan dari yang berlaku sebesar 25 persen menjadi 22 persen untuk tahun 2021 dan 2022, lalu menjadi 20 persen mulai tahun 2023. Untuk perusahaan go public, tarif pajaknya dikurangi lagi tiga persen sehingga menjadi 17 persen, persis sama dengan tarif pajak di Singapura yang memang sudah sejak awal menjadi referensi Presiden yang disampaikan dalam berbagai kesempatan. Video ucapan Presiden dapat dilihat di sini.

Tak sabar menunggu pembahasan tuntas OL, krisis pandemik COVID-19 justru dimanfaatkan untuk mempercepat realisasi sebagian isi OL. Lewat pembahasan kilat dan sangat tertutup, Undang-undang Minerba yang baru disetujui oleh DPR dan telah sah berlaku.

Satu lagi agenda dalam OL disisipkan dalam Perppu No.1/2020 dan telah ditetapkan sebagai Undang-undang No.2/2020, yaitu penurunan tarif pajak badan. Dengan Perppu itu, penurunan tarif pajak badan menjadi 22 persen diperpecat menjadi tahun ini juga dan penurunan menjadi 20 persen dipercepat dari tahun 2023 menjadi 2022.

Ketentuan penurunan tarif pajak tercantum dalam Pasal 5 ayat (1): Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi: a. sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2O2O dan Tahun Pajak 2O2l; dan b. sebesar 2O% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022. 

Akar Masalah

Boros. Investasi tidak turun, tidak jeblok. Masalahnya adalah investasi cukup besar tetapi hasilnya sedikit alias investasi kita boros. Hal ini secara kasat mata terlihat dari angka ICOR (incremental capital-outpur ratio) yang tinggi selama lima tahun terakhir. Sejak era Orde Baru hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, rerata ICOR Indonesia adalah 4,3 sedangkan di era Jokowi mencapai 6,5. Berarti, untuk menghasilkan tambahan 1 unit output yang sama, di era Jokowi butuh tambahan modal 1,5 kali lipat dari pemerintahan sebelumnya. Selain tertinggi sepanjang sejarah, ICOR Indonesia juga tertinggi di ASEAN-5.

Kurang berkualitas. Investasi di Indonesia didominasi dalam bentuk bangunan, sedangkan dalam bentuk mesin dan peralatan hanya sekitar 10 persen. Bangunan berupa mal banyak menjual barang impor. Sebaliknya, mesin dan peralatan menghasilkan beragam barang yang bisa diekspor. Tak heran kalau porsi ekspor terhadap PDB cenderung turun.

Di negara-negara tetangga, porsi mesin dan peralatan mencapai dua sampai tiga kali lipat dari Indonesia.

Kapasitas terpakai masih rendah. Pemanfaatan kapasitas terpasang di sejumlah industri masih rendah. Sudah barang tentu perusahaan tidak akan menambah investasi jika pabriknya belum berproduksi penuh. Jika pemanfaatan kapasitas sudah mendekari 90 persen, barulah pengusaha mengambil ancang-ancang untuk melakukan investasi baru agar kapasitas produksi meningkat. Tanpa diberikan insentif sekalipun mereka akan menambah investasi.

Yang Sudah Dalam Genggaman Dicampakkan

Keberhasilan Indonesia dalam menegakkan kedaulatan di laut diakui internasional dan dipuji oleh banyak tokoh dunia. Menjaga kekayaan laut agar berkelanjutan juga berhasil, antara lain terlihat dari cadangan ikan yang meningkat. Pemberlakuan larangan ekspor benih lobtrer juga bertujuan untuk itu. Larangan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan kapal asing menangkap ikan di perairan Indonesia nyata-nyata telah meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dengan kedua pilar itu, kesejahteraan nelayan meningkat.

Bukannya melanjutnya kebijakan yang sudah sangat on the right track, justru pemerintahahan kedua Jokowi menafikan apa yang sudah berhasil: ekspor benih lobster dibuka, penggunaan cantrang dibebaskan, dan muncul lagi wacana kapal asing diizinkan menangkap ikan di perairan Indonesia.

Penutup

Belum genap setahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Sadarilah bahwa Omnibus semakin tidak relevan dengan kondisi sebelum kehadiran pandemik COVID-19. Konteks proyek strategis nasional (PNS) sebelum dan setelah pandemik tentu sangat berbeda. Krisis kesehatan dan krisis ekonomi dewasa ini menyadarkan kita betapa pentingnya memperkokoh sistem jaminan sosial, termasuk untuk pekerja. Jumlah penduduk miskin memang terus berkurang, namun mayoritas yang tidak miskin masih berada di sekitar garis kemiskinan. Mereka sangat rentan terhadap gejolak dan krisis. Kita pun kian menyadari betapa sangat kurang fasilitas, tenaga, dan alat kesehatan yang kita miliki. Krisis membuka mata kita betapa selama ini kita kikir untuk membangun sistem kesehatan yang tangguh.

Salah langkah pada masa awal pemerintahan Jokowi kedua harus segera dikoreksi. Masih ada waktu empat tahun lebih untuk memulai era yang benar-benar baru, dengan paradigma baru, dengan diagnosis yang tepat, dengan para pembantu presiden yang berdedikasi, bukan yang mengutamakan ambisi pribadi dan kelompoknya.

Kita tak memiliki kemewahan dan sumber daya melimpah untuk menghadapi krisis berat lagi. Kita harus berubah.

Antiklimaks Keberhasilan Ekonomi Presiden Jokowi (I)


Sudah banyak tulisan saya di blog ini tentang Omnibus Law (OL), khususnya OL Cipta Kerja. Telah puluhan forum diskusi yang saya hadiri dan berbagi pandangan. Media televisi kerap mengundang talk show mengangkat topik ini. Berbagai kalangan telah saya jumpai dan dengar pandangannya: organisasi buruh, kementerian dan lembaga pemerintah, organisasi mahasiswa, partai politik, pemerintah daerah, organisasi nonpemerintah, dan organisasi keagamaan.

Dalam seluruh forum saya tak jemu menyampaikan pandangan berbasis data bahwa kehadiran OL dilandasi oleh diagnosis yang keliru—jauh api dari panggang. Diagnosis yang salah niscaya menghasilkan formulasi kebijakan yang keliru sehingga berpotensi mengakibatkan berbagai komplikasi yang sangat membahayakan masa depan perekonomian dan kehidupan berbangsa.

Tulisan ini bertujuan untuk membuktikan kesalahan diagnosis di balik kehadiran rancangan OL, khususnya OL Cipta Kerja. Krisis kesehatan akibat pandemik COVOD-19 membuat kehadiran OL Cipta Kerja kian tidak relevan.

Mayoritas politisi dan birokrat yang pernah saya dengar pandangannya juga sepakat dengan pandangan saya, bahkan memperkuat kesimpulan bahwa OL tidak memiliki pijakan kuat. Namun, mereka tidak bisa lagi menyampaikan sikapnya secara terbuka kepada publik karena pemimpin partainya dan sikap partainya sudah bulat mendukung kehadiran OL.

Mari kita mulai dengan memaparkan serangkaian keberhasilan Presiden Joko Widodo yang beberapa di antaranya bahkan mencetak rekor-rekor baru dalam sejarah Indonesia

Kinerja Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla Sudah di Jalur yang Benar

Masa awal pemerintahan Jokowi-JK sangat menjanjikan. Duet “maut” langsung menggebrak dan menohok bola panas yang tak berani disentuh oleh pemerintahan sebelumnya, yakni memangkas subsidi energi, terutama subsidi bahan bakar minyak (BBM). Tak tanggung-tanggung, subsidi energi yang pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp342 triliun dipangkas 65 persen (Rp223 triliun) menjadi Rp119 triliun pada tahun anggaran 2015. Pemotongan dana subsidi yang tidak produktif ini dialihkan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur dari Rp155 triliun menjadi Rp256 triliun. Tak pernah terjadi lonjakan lebih dari Rp100 triliun dalam satu tahun anggaran untuk pos pengeluaran mana pun. Anggaran pendidikan dan kesehatan juga ditambah. Tak ada penolakan berarti atas kenaikan harga BBM karena pemerintah nyata-nyata memanfaatkan tambahan dana yang tersedia untuk kemaslahatan rakyat banyak.

Tertolong oleh penurunan harga minyak dunia, ikhtiar pemerintah lebih ringan dalam menekan laju kenaikan harga walaupun harga BBM dinaikkan. Fluktuasi harga bulanan berhasil ditekan, tidak lagi seperti gerak mendebarkan roller coaster. Selama pemerintahan Joko Widodo laju inflasi stabil pada tingkat terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia.

Lebih kentara lagi terlihat dari laju inflasi tahunan. Selama 2015 hingga Juni 2020, laju inflasi konsisten rendah dengan rerata di bawah tiga persen, tepatnya 2,97 persen. Ini suatu pencapaian yang luar biasa, terlepas dari beberapa cara pengendaliannya yang kontroversial.

Jumlah dan persentase penduduk miskin lambat-laun turun dan akhirnya mencapai satu digit sejak tahun 2018, pertama kali dalam sejarah Indonesia. Sudah barang tentu relatif lebih mudah menurunkan tingkat kemiskinan tatkala jumlah orang miskin masih amat banyak ketimbang penduduk miskin semakin sedikit.

Tingkat ketimpangan pengeluaran berhasil diturunkan sehingga nisbah Gini (Gini ratio) masuk dalam kategori “rendah” dari sebelumnya kategori “sedang”. [Nisbah Gini berkisar antara nol sampai satu. Di bawah 0,4: ketimbangan rendah, antara 0,4-0,5: ketimpangan sedang, dan di atas 0,5: ketimpangan tinggi.]

Tingkat pengangguran terbuka konsisten turun hingga menyentuh aras terendah dalam dua dasawarsa sebelum wabah COVID-19 merebak.

Pemberantasan Korupsi Menunjukkan Kemajuan Berarti

Komitmen pemberantasan korupsi pada awal pemerintahan Jokowi-JK ditunjukkan oleh pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam seleksi calon anggota kabinet. Presiden memenuhi rekomendasi KPK dengan tidak mengangkat beberapa calon menteri yang terindikasi kasus korupsi berdasarkan masukan KPK.

Kemajuan dalam upaya pemberantasan korupsi juga terlihat dari kenaikan peringkat dan indeks persepsi korupsi yang dipublikasikan oleh Transparency International. Pada tahun 1995, Indonesia adalah negara paling korup di dunia, dengan skor hanya 19,4 dari skor tertinggi 100, terendah di antara 41 negara yang disurvei waktu itu.

Garis hitam pada peraga di bawah menunjukkan posisi Indonesia di dunia dalam peringkat korupsi. Angka maksimum adalah 1 (satu), menandakan paling korup di dunia seperti yang disandang Indonesia pada tahun 1995. Kala itu Indonesia di urutan ke-41 dari 41 negara, sehingga nilainya adalah 1 (satu), diperoleh dari peringkat negara dibagi dengan jumlah negara yang disurvei. Di akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, “nilai peringkat” Indonesia membaik dari 0,68 tahun 2012 menjadi 0,65 tahun 2013 dan akhirnya mencapai 0,61 (di urutan 107 dari 174 negara). Sempat memburuk pada 2017, namun pemerintahan Jokowi-JK menutupnya dengan rekor baru 0,47 (di peringkat ke-85 dari 180 negara). Dengan nilai peringkat di bawah 0,5 sejak 2018 menempatkan Indonesia di kelompok 50 persen terbaik.

Benar adanya bahwa korupsi masih menjadi masalah akut yang menggelayuti lingkaran kekuasaan dan korporasi di Indonesia. Oleh karena itu korupsi harus terus diperangi. Buktinya, sekalipun indikator control of corruption yang diterbitkan oleh Bank Dunia menunjukkan perbaikan yang konsisten, namun posisi Indonesia masih berada di zona merah (negatif), sehingga pengendalian korupsi di Indonesia tergolong masih lemah. Tantangan berat tetap menghadang sehingga kita tidak boleh lengah apalagi surut dalam upaya pemberantasan korupsi.

Kita belum patut berpuas diri karena di antara negara Asia Pasifik, posisi Indonesia masih nyaris di dasar jurang, hanya lebih baik dari Vietnam dan Kamboja. Sekali lagi, korupsi masih menjadi musuh utama di Indonesia dan oleh karena itu wajib untuk terus diperangi.

Tentu masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tantangan ke hadapan kian berat. Namun, perkenankan saya untuk menambah satu lagi keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK yang tergolong “spektakuler” dan sekaligus memperpanjang deretan rekor baru dalam sejarah perjalanan perekonomian Indonesia.

Serangkaian prestasi di atas tidak ujug-ujug turun dari langit, melainkan hasil dari berbagai pembenahan. Berikut beberapa yang mencolok.

Berusaha Semakin Mudah dan Promosi Menjadi Investment Grade

Tidak kurang dari 16 paket kebijakan ekonomi diluncurkan selama pemerintahan Jokowi-JK. Salah satu tujuan dari berbagai paket itu adalah membakar lemak-lemak yang menyelubungi tubuh perekonomian agar gerak maju lebih lancar dan lebih cepat.

Buahnya telah berhasil kita petik. Salah satu yang menonjol adalah dalam hal kemudahan berbsnis. Hanya dalam waktu dua tahun, posisi Indonesia melonjak 42 tingkat, dari peringkat ke-114 pada tahun 2015 menjadi peringkat ke-72 pada tahun 2018. Sekalipun turun satu tingkat pada tahun 2019 dn 2020, skor kemudahan berbisnis Indonesia membaik dari 68,0 poin tahun 2019 menjadi 69,6 poin pada 2020. Berarti kemudahan berbisnis di Indonesia menunjukkan perbaikan terus-menerus, walaupun dalam dua tahun terakhir perbaikannya sedikit melambat. Apa saja yang harus diperbaiki sedemikian terang-benderang, yaitu enforcing conracts, starting a business, registering property, dan trading across borders. Jika keempat unsur kemudahan berbisnis ini diprioritasnya, rasanya meraih peringkat ke-40 sebagaimana ditargetkan Presiden bukanlah sesuatu yang teramat sulit. Apalagi diiringi oleh perbaikan dalam unsur dealing with construction permits dan paying taxes.

Jika upaya difokuskan pada komponen-komponen-komponen yang berwarna merah, rasanya tak berlebihan untuk optimis bahwa kemudahan berbisnis di Indonesia akan jauh lebih baik dan bisa mencapai peringkat ke-40 sebagaimana yang ditargetkan oleh Presiden Jokowi sehingga tidak lagi jauh tertinggal dengan Malaysia dan Thailand serta bisa lebih baik ketimbang Vietnam.

Promosi ke Zona Invesment Grade

Sudah puluhan tahun kita menanti “suara bulat” lembaga pemeringkat internasional untuk memberikan status investment grade bagi Indonesia. Empat dari lima lembaga pemeringkat telah lebih dulu meluluskan Indonesia, namun baru di era Jokowilah S&P Global menobatkan Indonesia dengan status investment grade. Pengakuan bulat merupakan pengakuan internasional terhadap kinerja dan pengelolaam makroekonomi serta penurunan risiko surat utang yang diterbitkan pemerintah Indonesia.

Kemajuan dalam Kinerja Logstik

Logistics performance index (LPI) membaik dengan signifikan. Peringkat Indonesia naik dari posisi ke-63 pada tahun 2016 menjadi ke-46 pada tahun 2018. Lima dari enam unsur perhitungan LPI mengalami peningkatan skor.

Pencapaian ini tidak boleh membuat kita terlena, karena banyak negara lain pun sibuk berbenah. Vietnam yang telah menyusul Indonesia merupakan pertanda bahwa kita harus lebih sigap dalam berbenah.

Pembangunan Infrastruktur Sangat Masif

Prestasi Presiden Jokowi tak tertandingi oleh presiden-presiden sebelumnya ikhwal pembangunan infrastruktur. Kegiatan ini lebih merupakan investasi untuk masa depan ketimbang sekarang. Ketersediaan infrastruktur jalan akan membuat kawasan menjadi lebih menarik sebagai lokasi kegiatan produksi dan distribusi, yang pada gilirannya akan menarik investasi dalam dan luar negeri.  Infrastruktur juga menentukan ketahanan pangan. Adanya bendungan, embung dan saluran irigasi mulai dari primer hingga tersier melipatgandakan potensi wilayah bersangkutan sebagai pusat produksi pertanian.

Pada periode 2015-2018 telah dibangun 58 bendungan, dan 10 lainnya menanti penyelesaian di tahun 2019. Pada periode yang sama telah terbangun jaringan irigasi yang sanggup mengairi 865.389 hektar lahan pertanian, dan di tahun 2019 diharapkan rampung pengerjaan saluran irigasi untuk 142.700 hektar. Masih dalam periode itu, sudah terbangunan 942 embung, dan 120 lainnya diharapkan selesai di tahun 2019. 

Secara nasional telah terbangun jalan raya (nontol) baru sepanjang 3.432 km. Angka ini belum termasuk perbaikan jalan-jalan lama yang sudah terhitung dalam anggaran pemeliharaan rutin. Terkait itu dengan telah terbangun pula sejumlah jembatan baru dalam berbagai ukuran sepanjang 39,8 km serta jembatan gantung sebanyak 134 unit.  

Sektor perkeretaapian juga menggeliat. Sektor yang mulai tertata rapi dan relatif awal melangkah maju sejak Ignasius Jonan menjadi pengelolanya, terus berbenah dan memperoleh momentum pendukung ketika pemerintahan Jokowi-JK juga memberikan prioritas bagi pengembangan sarana dan fasilitas perkereta-apian. Selama lima tahun terakhir, pembangunan jalur baru kereta api, termasuk jalur ganda, dan reaktivasi jalur rel kereta api lama, telah diselesaikan sepanjang 754.59 km.  Peningkatan kualitas dan rehabilitasi jalur kereta api yang sudah ada mencapai 413,6 km.. Ini tidak termasuk Light Rail Transit (LRT) di Sumatera Selatan yang selesai dibangun di tahun 2018 yang merupakan LRT pertama di Indonesia. Light Rail Transit di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi telah rampung pada 2019, demikian pula Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta yang juga rampung di tahun yang sama.  Sedangkan jalur khusus KA super cepat Jakarta-Bandung masih dalam proses pembangunan.

Di era pemerintahan Jokowi-JK telah diselesaikan pula 10 bandar udara baru (Miangas, Letung, Tebeliang, Maratua, Morowali, Namniwel, Weru dan Koroway Batu). Telah selesai pula revitalisasi dan pengembangan 408 bandara di daerah rawan bencana, terisolasi dan di wilayah-wilayah perbatasan demi mendukung target pemerintahan Jokowi-JK menurunkan disparitas harga lima bahan kebutuhan pokok sebesar 57,21 persen untuk masyarakat daerah terpencil dan daerah tertinggal yang belum terlayani moda transportasi lain. 

Selanjutnya telah dibangun 19 pelabuhan baru dan delapan pelabuhan yang masih dalam tahap pembangunan dan direncanakan rampung pada tahun 2019 demi menggapai target peningkatan kapasitas pengangkutan barang dari 16,7 juta TEUs per tahun pada 2014 menjadi 19,7 juta TEUs per tahun pada 2017. Telah ditambahkan pula 5 unit kapal penyeberangan penumpang; 3 unit kapal motor penyeberangan dan 10 pelabuhan penyeberangan.

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi berfokus pada pada Palapa Ring, jaringan tulang punggung serat optik nasional guna menghubungkan seluruh ibu kota kabupaten/kota di Indonesia menggunakan jaringan broadband (internet berkecepatan tinggi). Untuk jaringan Indonesia bagian barat, dari total 2.275 kilometer jaringan, telah dibangun 74 persen jaringan. Untuk Indonesia bagian tengah, dari total 2.995 kilometer jaringan, 35 persen telah terbangun. Bagi Indonesia bagian Timur, dari total 6.878 kilometer jaringan, telah dibangun 18 persen jaringan. Secara keseluruhan, dari total 514 kota/kabupaten di Indonesia, sudah ada 457 kota kabupaten yang telah terjangkau dengan jaringan broadband. 57 kota/kabupaten sisanya ada di daerah terpencil yang secara bisnis kurang menarik sehingga jaringan diupayakan melalui pola Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Sejauh ini pemerintah baru berhasil mendirikan jaringan broadband sehingga meningkatkan akses data di 137 daerah terpencil, khususnya perbatasan.

Masih cukup banyak yang belum diutarakan. Yang sudah diungkapkan pun baru sebatas pencapaian sampai awal 2019. Selengkapnya busa dilihat di Buku “Menuju Indonesia Emas: Menggapai Negara Maju Berkeadilan,” yang saya tulis bersama Haris Munandar dan terbit tahun lalu

Penegakan Kedaulatan di Laut

Sudah puluhan tahun ribuan kapal ikan asing ilegal amat leluasa menguras kekayaan laut Indonesia. Armada kapal asing itu bahu membahu dengan mafia kelas kakap di dalam negeri  mengeruk ikan di perairan Indonesia. Tidak hanya mencuri ikan, mereka juga melakukan berbagai macam tindakan melawan hukum, seperti perbudakan dan atau human trafficking, penyelundupan ke dalam negeri dan ke luar negeri, pemalsuan berbagai dokumen kapal, pelanggaran hukum laut, memasukkan narkoba dan minuman keras, serta menikmati solar bersubsidi dan menjualnya di tengah perairan Indonesia dan ke luar negeri.

Kerugian akibat praktik illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing) diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah. Sejak awal Presiden Jokowi sangat lantang hendak menumpas perampok kekayaan laut kita. Dengan menegakkan kedaulatan di laut serta menjaga keberlanjutan sumber daya di dalamnya, stok ikan nasional meningkat tajam dari 7,3 juta ton tahun 2013 menjadi 9,9 juta ton tahun 2015 dan naik lagi menjadi 12,5 juta ton tahun 2016.

Sebagai negara maritim, betapa ironis bahwa peranan sektor perikanan di Indonesia sangat kecil. Namun dengan komitmen tinggi menjaga kedaulatan tumpah darah Indonesia dan penegakan hukum tanpa pandang bulu, peranan sektor perikanan lambat laun tapi pasti selalu meningkat. Peningkatan sumbangan subsektor perikanan tentu saja terwujud kalau kita sendiri yang lebih banyak menjaga dan memanfaatkan kekayaan laut; dan hal itu akan dapat kita lakukan kalau perampokan ikan oleh kapal-kapal asing bisa kita tekan dengan signifikan.

Peningkatan terjadi karena laju pertumbuhan subsektor perikanan selalu lebih tinggi ketimbang pertumbuhan ekonomi nasional (produk domestik bruto) dan jika dibandingkan dengan semua sektor penghasil barang (tradable sector). Pertumbuhan subsektor perikanan juga selalu jauh lebih tinggi ketimbang pertumbuhan sektor induknya (pertanian) dan subsektor pertanian lainnya (subsektor pertanian yang meliputi tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan; serta subsektor kehutanan). 

Rakyat pun menikmati sebagaimana terlihat dari kenaikan konsumsi ikan per kapita. Peningkatan itu terjadi merata di seantero negeri, dari Sumatera sampai Papua. Sudah sepatutnya kita lebih mengandalkan pemenuhan konsumsi protein masyarakat dari ikan ketimbang daging yang selama ini banyak diimpor.

Sudah barang tentu ada segelintir orang atau pengusaha perikanan yang terkulai akibat tindakan tegas pemerintah dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Ada ratusan kapal besar yang terbiasa mengeruk kekayaan laut kita secara ugal-ugalan. Ratusan kapal besar itu dimiliki oleh hanya puluhan orang atau perusahaan. Mereka berteriak lantang menggunakan mulut dan kekuatan orang atau pihak lain. Di masa lalu mereka menikmati keuntungan luar biasa besar bekerja sama dengan pemilik kapa lasing. Dengan kekuatan uang mereka bisa bermanuver untuk menyingkirkan penghalang-penghalang mereka. Mereka sekarang mulai unjuk kekuatan menyerang balik.

Penegakan kedaulatan laut sudah mengalami kemajuan luar biasa. Pilihan tepat Jokowi atas Susi Pudjiastuti sebagai Menteri KKP telah mengubah kondisi perikanan dan kelautan secara drastis. Penegakan hukum secara tegas, termasuk penenggelamkan ratusan kapal maling ikan asing, ternyata menciutkan nyali para bos besar penyandang modal armada  pencuri ikan. Menurut Menteri Susi, yang ditenggelamkan memang cuma ratusan, namun ketegasan itu menggertak belasan ribu kapal pencuri ikan dalam berbagai ukuran.

Penegakan hukum di laut ternyata juga membuahkan prestasi-prestasi ikutan lainnya. Ternyata sebagian besar kapal asing pencuri ikan menggunakan minyak curian dari Indonesia pula. Mereka membelinya dari kapal yang lebih besar yang dipasok oleh para cukong yang berkolaborasi dengan aparat korup di Indonesia. Jelas ini merupakan prestasi tersendiri bagi pemerintahan Jokowi-JK yang mampu melaksanakan penegakan hukum di laut secara sungguh-sungguh. Apresiasi pun tak hanya datang dalam negeri namun juga manca negara. Tidak kurang dari mantan Menlu AS John Kerry dan aktor Leonardo di Caprio melontarkan pujian terbuka yang membuat pipi Menteri Susi merona campur bahagia.

[Bersambung]

‘Anggaran Menteri Prabowo dan Ember Bocor’


Ekonom senior, Faisal Basri saat menghadiri acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2019. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Foto: Ekonom senior, Faisal Basri saat menghadiri acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2019. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

NEWS – Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia 11 July 2020 10:35

Jakarta, CNBC Indonesia – Ekonom Senior Faisal Basri memandang sense of crisis di tengah pandemi sepenuhnya adalah tanggung jawab Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemotongan anggaran di sejumlah kementerian masih belum imbang.

Menurut Faisal, pemerintah semestinya bisa untuk memangkas anggaran Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto lebih signifikan lagi.

“Sense of crisis ini tanggung jawab Jokowi. Kenapa pemerintah memotong anggaran pertahanan tak signifikan. Hari gini [di tengah krisis pandemi covid-19], Kementerian Pertahanan satu-satunya yang memiliki anggaran di atas Rp 100 triliun,” jelas Faisal Basri dalam diskusi virtual, Jumat (10/7/2020) malam.

Untuk diketahui, untuk memenuhi kebutuhan strategisnya dalam menjaga keamanan NKRI, di dalam APBN 2020, Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran APBN terbesar di tahun 2020, yakni sebesar Rp 131 triliun, angka ini meningkat dari anggaran tahun lalu yang sebesar Rp 110 triliun.

Kemudian dalam kebijakan pemerintah refocusing anggaran, anggaran Menhan Prabowo, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020, Anggaran Kemenhan kini menjadi Rp 117 triliun.

“Jadi mau pakai kebijakan apapun, defisitnya dinaikkan itu seperti menaruh air di ember yang bolong, bocor terus,” jelas Fasial.

Adapun untuk tahun anggaran 2021, Prabowo untuk Kemenhan telah mengajukan alokasi anggaran sebesar Rp 129,3 triliun. Nilai pagu anggaran Menteri Prabowo tersebut terungkap dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) Tahun 2021 yang bertajuk Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi.

Tertulis di dalam dokumen tersebut, pagu indikatif Kementerian Pertahanan TA 2021 adalah sebesar Rp 129,3 triliun.

Secara rinci, dokumen tersebut menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut antara lain bersumber dari rupiah murni Rp113,1 triliun (87,5%), pagu penggunaan PNBP Rp2,1 triliun (1,6%), pagu penggunaan BLU Rp3,1 triliun (2,4%), dan SBSN Rp900 miliar (0,7%).

Kementerian Pertahanan beralasan anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional bidang pertahanan.

Adapun, program-program tersebut meliputi program penggunaan kekuatan, program modernisasi alutsista dan non-alutsista dan sarana dan prasarana pertahanan, program pembinaan sumber daya pertahanan dan program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit.

Sumber: Diunduh dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20200711103209-4-171881/anggaran-menteri-prabowo-dan-ember-bocor

Tambahan data dari penulis:

Oligarki dan Korupsi


Gambar

Pada 9 Juni 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar webinar bertajuk ” Memahami Oligarki, Aspek Ketatanegaraan, Ekonomi, dan Politik Pemberantasan Korupsi.”

Terus terang saya tertegun menerima undangan dari KPK, antara percaya dan tak percaya. Terbersit keraguan, jangan-jangan menjelang hari penyelenggaraan bakal dibatalkan mengingat isu yang diangkat tergolong “provokatif” di tengah persepsi publik terhadap KPK yang merosot pasca pelemahan KPK dengan kehadiran Undang-undang KPK yang baru.

Keraguan saya ternyata luluh dan sirna. Acara berlangsung dengan lancar. Semua pembicara, termasuk Prof. Jeffrey Winters, pengarang buku Oligarki yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, leluasa menyampaikan pandangannya tanpa pembatasan sama sekali, bahkan mengkriitik KPK sekalipun.

Semoga KPK bisa terus menjalankan tugasnya yang kian berat dalam memberantas korupsi.

Isi lengkap acara ini bisa disaksikan di sini.

Bahan presentasi tersedia di laman KPK.