Mendeteksi Akar Ekonomi dari Radikalisme dan Disharmoni Sosial


Pemerintah mengklaim selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK berhasil mengurangi tingkat ketimpangan sebagaimana tercermin dari penurunan nisbah Gini (Gini ratio). Bahkan pada Maret 2016, nisbah gini sudah turun di bawah 0,4, yang berarti tingkat ketimpangan tergolong baik. Nisbah gini antara 0,4 sampai 0,5 masuk kategori ketimpangan sedang; dan di atas 0,5 tergolong ketimpangan buruk.

gini
Sumber: Badan Pusat Statistik

ŸKecenderungan ketimpangan jangka panjang (garis hitam) masih menunjukkan pemburukan.

gini_bps

Namun perlu diingat, nisbah Gini yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tidak mengukur tingkat ketimpangan pendapatan (income inequality) maupun ketimpangan kekayaan (wealth inequality). BPS menghitung nisbah Gini berdasarkan data pengeluaran yang diperoleh dari Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional). Ketimpangan pengeluaran sudah barang tentu lebih rendah ketimbang ketimpangan pendapatan maupun ketimpangan kekayaan, karena perbedaan konsumsi orang terkaya dibandingkan konsumsi orang termiskin cenderung jauh lebih kecil dibandingkan perbedaan pendapatan dan kekayaannya.

Perbedaan sangat mencolok antara data pengeluaran dan kekayaan bisa dilihat pada dua peraga berikut. Berdasarkan data pengeluaran yang dipublikasikan oleh BPS, kelompok 20 persen terkaya menyumbang 47 persen pengeluaran, sedangkan kelompok 40 persen termiskin hanya 17 persen dengan kecenderungan menurun dan stagnan dalam enam tahun terakhir.

top20

Bandingkan dengan data kekayaan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan Swiss, Credit Suisse. Hanya satu persen saja orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. Konsentrasi kekayaan pada 1 persen terkaya di Indonesia terburuk keempat di dunia setelah Rusia, India, dan Thailand. Jika dinaikkan menjadi 10 persen terkaya, penguasaannya mencapai 75,7 persen.

credit_suisse

Kelompok milyarder di Indonesia merapup dua pertiga kekayaannya dari praktek bisnis di sektor kroni (crony sectors), yang dimungkinkan karena kedekatan dengan kekuasaan.  Oleh karena itu tidak mengejutkan jika crony-capitalism index Indonesia bertengger di peringkat ketujuh dunia. Posisi Indonesia pada tahun 2016 itu memburuk dibandingkan  tahun 2007 dan 2014.

crony_index

Ibnu Khaldun mengingatkan bahwa pembangunan tak dapat dicapai kecuali melalui keadilan; Ÿkeadilan merupakan standar penilaian keberhasilan penguasa; danŸ penguasa dibebankan dengan adanya tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan. Jika rasa keadilan semakin terusik, maka harmoni sosial terganggu, yang berpotensi meningkatkan ketegangan sosial dan politik.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kerap didengungkan tertinggi ketiga di antara negara G-20 tampaknya lebih banyak dinikmati oleh top-1% atau setidaknya kelas mengengah ke atas. Indikasi nyata tercermin dari pertumbuhan sektor jasa–terutama sektor jasa modern yang relatif sedikit menyerap tenaga kerja dan kebanyakan tenaga kerja berpendidikan tinggi– yang sekitar dua kali lipat dari sektor penghasil barang.

tradable

growth_by_sector

Pembangunan tidak mampu mengangkat mayoritas rakyat miskin dan yang hidup pas-pasan. Petani yang merupakan porsi terbesar rakyat Indonesia justru mengalami penurunan kesejahteraan. Kenaikan harga produk yang dihasilkan petani kalah cepat dibandingkan dengan harga barang yang dibeli petani. Walhasil, nilai barang dan jasa yang mereka beli dari pendapatannya semakin berkurang.

farmers_tot

Nasib buruh tani pun tidak membaik. Upah riil mereka justru turun dalam dua tahun terakhir. Mereka tergolong sebagai pekerja informal di pedesaan. Nasib pekerja informal di perkotaan juga serupa, walaupun penurunan upah riilnya lebih kecil. Sekitar 58 persen pekerja di Indonesia adalah pekerja informal dengan status pekerjaan utama meliputi berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian, dan pekerja keluarga/tak dibayar.

informal

Secara umum sekalipun, upah riil cenderung mengalami penurunan. Penurunan upah riil paling tajam terjadi tahun 2015.

ari-1ari-2

Kenaikan upah minimum setiap tahun, selain tidak mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja, juga ternyata  direspon oleh pengusaha dengan menurunkan jam kerja. Faktor lain yang menyebabkan penurunan jam kerja adalah kapasitas terpakai yang turun. Pengusaha berupaya tidak melakukan pemutusan hubungan kerja karena ongkosnya relatif lebih mahal.

ari-3

Bagaimana kaum pekerja menyiasati hidup dalam tekanan yang semakin berat? Pertama, lebih banyak anggota keluarga yang masuk pasar kerja. Sangat boleh jadi itu termasuk anak-anak yang terpaksa drop out dari sekolahnya untuk menopang kehidupan keluarga. Maka tak heran tingkat partisipasi angkatan kerja naik cukup tajam sejak 2014.

ari-4

Kedua, pekerja harus mencari pekerjaan tambahan atau menambah jam kerja. Lebih dari seperempat pekerja Indonesia bekerja lebih dari 49 jam seminggu. Jumlah pekerja keras Indonesia hanya kalah dengan Korea Selatan dan Hongkong.

nikkei

Terlalu miskin bagi mereka untuk menganggur-too poor to be unemployed. Ditambah lagi mencari pekerjaan semakin sulit. Jika sebelum tahun 2010 mencari pekerjaan tidak sampai enam bulan, sejak tahun 2010 bertambah menjadi satu tahun atau lebih.

ari-5

Data mikro dia atas membuat kita harus lebih hati-hati menginterpretasikan data pengangguran dan kemiskinan yang justru menunjukkan perbaikan. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung melemah sejak 2012 justru beriringan dengan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Perlu kajian lebih mendalam di tingkat mikro untuk menyibakkan dinamika di kalangan masyarakat berpendapatan rendah.

unemployment_and_growtg

Yang juga perlu diwaspadai adalah relatif tingginya penganggur di kalangan usia muda. Negara-negara di Timur Tengah yang mengalami gejolak politik pada umumnya ditandai oleh tingginya penganggur belia.

youth

Tak pelak lagi, tantangan ke depan adalah menggelar pembangunan yang lebih inklusif. Tak ada pilihan lain kecuali mentransformasikan pembangunan dari exclusive political and economic institutions menjadi inclusive political and economic institutions.

 

Mau Pacu Produktivitas? Benahi Ketenagakerjaan


Perubahan struktur perekonomian yang tidak mengikuti pola normal akan membawa konsekuensi pada struktur ketenagakerjaan. Penurunan peranan sektor pertanian dalam produk domestik bruto (PDB) yang tidak diiringi oleh akselerasi industrialisasi membuat pilihan pekerja semakin sangat terbatas, nyaris kecil pindah dari pekerja informal menjadi pekerja formal mengigat tingkat pendidikan mereka sangat rendah.

Sektor pertanian lambat laun bertransformasi menuju pertanian modern. makin banyak pengusaha besar melakukan mekanisasi, terutama di sektor perkebunan dan peternakan. Mulai juga muncul konsep rice estate. Akibatnya, kebutuhan pekerja per hektar turun.

Pilihan yang paling mungkin bagi pekerja pertanian adalah menyemut sebagai pekerja informal di perkotaan. Beban pemerintah untuk membayar sistem jaminan sosial, khususnya BPJS kesehatan jadi tinggi. Daya dukung kota semakinn terbatas, sehingga menimbulkan potensi gesekan sosial.

Mereka bekerja di sektor konstruksi sebagai pekerja kasar dan menjajakan apa saja termasuk produk-produk impor dari Tiongkok di kakilima, pelataran masjid, dan di persimpangan jalan ketika pengemudi menunggu lampu hijau.

employment-sector

Pembangunan infrastruktur mutlak digalakkan, tetapi jangan lupa membenahi kualitas sumber daya manusia. Bukankah pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat kebanyakan?

Petani dan Buruh Tani Menciut, Pindah Kemana?


Jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian terus menurun, dari 39,22 juta pada tahun 2013 menjadi 38,97 juta pada tahun 2014 dan turun lagi menjadi 37,75 juta pada tahun 2015. Usia rerata petani semakin tua. Generasi muda merosot minatnya menjadi petani. Lembaga pendidikan tinggi pertanian memperluas bidang studi ke nonpertanian. Sarjana sekolah pertanian semakin banyak yang bekerja di sektor nonpertanian.

Berdasarkan status pekerjaan utama, pekerja formal mengalami peningkatan cukup tajam. Hampir bisa dipastikan kebanyakan mereka memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dan bekerja di sektor jasa modern seperti keuangan, perdagangan, business services, komunikasi, dan sebagainya.

informal

Pekerja informal kebanyakan berkutat di sektor pertanian. Penurunan penduduk yang bekerja di sektor pertanian tercermin dari penurunan di tiga teratas subkategori Informal.  Diperkirakan sebagian mereka pindah dari desa ke kota menjadi pekerja bebas di sektor nonpertanian, terutama di sektor perdagangan. Hal ini terkonformasi dengan kenaikan penduduk yang bekerja di sektor perdagangan yang naik dari 24,10 juta pada tahun 2013 menjadi 24,83 juta pada tahun 2014 dan naik lagi menjadi 25,68 juta pada tahun 2015. Mereka berjibaku di kota antara lain menjadi pedagang kakilima.

Entah kemana lagi mereka harus mencari nafkah kalau pemerintah kota tidak ramah terhadap pedagang kakilima.

Pemerintah kota agaknya perlu belajar dari pemerintah kota Seoul, Korea, yang amat peduli terhadap pedagang kecil. Hampir seluruh mal di ibukota Korea diisi oleh pedagang kecil.

 

 

Fenomena Too Poor to be Unemployed dan Memacu Produktivitas Mereka


Pada tulisan sebelumnya (Profil Pendidikan Penganggur yang “Aneh”) terlihat angka pengangguran paling rendah adalah pada kelompok pendidikan SD ke bawah, menyusul kemudian kelompok tamatan sekolah menengah pertama. Sebaliknya, kedua kelompok terbawah inilah yang merupakan mayoritas pekerja walaupun porsinya terus menurun. Pada tahun 2013, porsi pekerja tamatan sekolah menengah pertama ke bawah sebesar 66 persen. Pada tahun 2014 turun menjadi 65 persen dan pada tahun 2015 turun cukup tajam  menjadi 62 persen.

Rendahnya tingkat pengangguran pada kelompok berpendidikan SD ke bawah bukanlah berita baik. Bagi mereka, tidak ada pilihan kecuali bekerja. Terlalu miskin bagi mereka untuk tidak bekerja (too poor to be unemployed).

employment-edu

Secara absolut, penduduk berusia 15 tahun ke atas yang hanya berpendidikan SD ke bawah  turun dari 53,81 juta pada 2013 menjadi 50,83 juta. Muncul pertanyaan kemana sekitar 3 juta pekerja itu? Jika tersingkir dari pasar kerja, bagaimana nasib mereka? Kemungkinan besar sebagian mereka tersungkur hidup di bawah garis kemiskinan. Kenyataannya memang angka kemiskinan meningkat pada bulan September 2016 dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah orang miskin pada kurun waktu itu sebanyak 780.000 jiwa, dari 27,73 juta (10,96 persen) menjadi 28,51 juta (11.13 persen).

Salah satu penyebab mereka tergerus dari pasar kerja adalah kenaikan upah minimum yang naik hampir selalu dua digit dalam beberapa tahun terakhir. Modernisasi industri dan otomatisasi menambah ancaman bagi mereka. Indonesia merupakan negara yang paling rentan terhadap otomatisasi dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Karena mayoristas pekerja kita masih berpendidikan rendah, kunci memacu pertumbuhan adalah dengan meningkatkan produktivitas mereka lewat serangkaian upaya meningkatkan ketrampilan dan memperkenalkan teknologi tepat guna.

 

 

 

Profil Pendidikan Penganggur yang “Aneh”


Pada Agustus 2015 angka pengangguran mencapai 6,18 persen, naik dibandingkan Agustus 2014 sebesar 5,94 persen. Dibandingkan dengan Februari 2015 pun naik, demikian pula jika dibandingkan Februari 2015 dengan Februari 2014, masing-masing 5,81 persen dan 5,70 persen.

Untuk mengurangi bias karena faktor musiman, perbandingan sebaiknya dilakukan dengan bulan yang sama.

Angka pengangguran tertinggi berdasarkan tingkat pendidikan terjadi pada tamatan sekolah menengah kejuruan dengan kecenderungan yang meningkat pula. Dalam tiga tahun terakhir, angka pengangguran tamatan sekolah menengah kejuruan selalu dua digit, 11,21 persen pada Agustus 2013, lalu naik tipis menjadi 11,24 persen pada Agustus 2014, dan naik cukup tajam pada Agustus 2015 menjadi 12,65 persen.

Peningkatan tajam juga dialami oleh tamatan Diploma I/II/III yang notabene merupakan pendidikan kejuruan.

Apa yang terjadi dengan pendidikan kejuruan kita? Apakah disebabkan oleh pertumbuhan sektor industri manufaktur yang memang melambat? Apakah karena tingkat keahlian yang disandang tamatan sekolah kejuruan belum memadai dengan tuntutan kerja?

Sulit menjawabnya dengan informasi yang terbatas. Lebih sulit lagi mengingat angka pengangguran untuk tamatan sekolah menengah atas (umum) dan sarjana pun menunjukkan kecenderungan serupa.

Jadi, kecenderungan umumnya adalah semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi angka pengangguran.

Unemployment-edu

Konstatasi di atas semakin memperoleh pembenaran dengan fakta angka pengangguran untuk tamatan SD ke bawah (termasuk tidak tamat SD dan tidak pernah sekolah sama sekali) paling rendah dengan kecenderungan menurun. Angkanya jauh di bawah tingkat pengangguran nasional.

Blog at WordPress.com.

Up ↑