Sunyi dan Sepi


Ramai tapi sepi diri

Terang tapi tak menerangi

Bersama tapi saling diam

Bermata tapi tak melihat

Berilmu tapi tak beramal

Berkaki tapi tak melangkah

Bertangan tapi tak berbuat

Bermulut tapi tak berkata benar

Bertelinga tapi tak mau mendengar

Berhidung tapi tak mendengus

The Sound of Silence


Lirik lagu “The Sound of Silence” sangat menyentuh. Paul Simon menuliskannya beberapa bulan antara tahun 1963-1964 ketika berusia 22 tahun.

Penulis lagu dan penyanyi dengan tinggi 1,55 meter yang lahir 13 Oktober 1941 di Newark, New Jersey, boleh jadi menulis lagu yang sangat populer itu terpengaruh oleh peristiwa penembakan John F Kennedy dan masa perang Vietnam.

Tak seperti Bob Dylan yang melantunkan lagu-lagu protes sosial dan anti perang dengan lantang, Paul Simon dan Art Garfunkel berdendang dengan kelembutan dan agak melankoli. Paul Simon bertekad tidak akan mengikuti karakter dan gaya penyanyi yang dia kagumi itu.

Martin Luther King pernah berujar: “In the end, we will remember not the words of our enemies,but the silence of our friends.” Apakah Paul Simon membawa kegundahan Martin Luther King The Sound of Silence? Entahlah.

Versi asli The Sound of Silence yang tercantum dalam album perdana Simon & Garfunkel “Wednesday Morning 3AM” (dirilis Oktober 1964) bisa diunduh di https://www.youtube.com/watch?v=4zLfCnGVeL4

Lirik the Sound of Silence seolah-olah hadir di malam yang hening ini. Ketika setiap hari mendengar dan membaca pernyataan para politisi.

Bicara tetapi tidak mencerahkan

Mendengar tetapi tidak mendengarkan

Bertindak tetapi tidak memperjuangkan

Melangkah tetapi tidak jelas arah

Berjani tetapi beda pelaksanaan

Terima kasih kepada Attar yang telah menguakkan ingat-ingatan ayah kembali atas lagu-lagu Simon & Garfunkel malam tadi, yang menghadirkan cermin untuk memahami kondisi negeri dengan lebih baik.

“The Sound Of Silence”

Hello darkness, my old friend,
I’ve come to talk with you again,
Because a vision softly creeping,
Left its seeds while I was sleeping,
And the vision that was planted in my brain
Still remains
Within the sound of silence.

In restless dreams I walked alone
Narrow streets of cobblestone,
‘Neath the halo of a street lamp,
I turned my collar to the cold and damp
When my eyes were stabbed by the flash of a neon light
That split the night
And touched the sound of silence.

And in the naked light I saw
Ten thousand people, maybe more.
People talking without speaking,
People hearing without listening,
People writing songs that voices never share
And no one dared
Disturb the sound of silence.

“Fools,” said I, “You do not know –
Silence like a cancer grows.
Hear my words that I might teach you.
Take my arms that I might reach you.”
But my words like silent raindrops fell
And echoed in the wells of silence

And the people bowed and prayed
To the neon god they made.
And the sign flashed out its warning
In the words that it was forming.
And the sign said, The words of the prophets are written on the subway walls
And tenement halls
And whispered in the sound of silence.

Ancaman Ketahanan Pangan


Sejak tahun 2007 Indonesia memasuki era baru, era defisit produk pertanian. Impor produk pertanian lebih besar ketimbang ekspor produk pertanian.

deficitfood

Pemburukan sektor pangan kita tercermin dari kemerosotan peringkat global food security index, dari urutan ke-64 (2012) menjadi ke-66 (2013) dan ke-72 (2014).

foodsecurity

Salah satu penyebab penurunan food security adalah ancaman penciutan lahan pertanian. Dua gambar di bawah bercerita banyak tentang itu.

atol3

atol1

Sesat Pikir Pembebasan PPnBM


Rasanya tak ada seorang pun pergi ke Singapura hanya untuk membeli tas Louis Vuitton atau sadel kuda, atau arloji mewah atau minyak wangi ternama yang harganya tergolong mahal itu.

Hendak mengerdilkan Singapura dengan mengajak warga Indonesia membeli barang-barang mewah itu di negerinya sendiri?

Ya jauh api dari panggang.

Pertama, Kalau khusus ke Singapura untuk membeli barang mewah itu, ongkos pesawat dan bayar hotelnya kemahalan. Katakan ongkos pesawat dan penginapan gratis, tetap saja barang mewah itu lebih mahal di Indonesia sekalipun bebas PPnBM. Karena, kalau beli di Singapura bisa megklaim tax refund (GST) sebesar 10 persen minus ongkos juru kutip (ongkos administrasi). Kalau orang Indonesia beli Louis Vuitton di negerinya sendiri, mereka harus bayar PPN 10 persen. Juga konsumen bakal dibebankan PPh bayar di muka yang dinaikkan dari 7,5 persen menjadi 10 persen. Jadi selisihnya bisa mencapai 10 persen (PPN) + 10 persen (PPh bayar di muka) + 7 persen (perkiraan GTS refund netto).

Kalau mau dorong orang Indonesia beli barang mewah untuk meningkatkan “daya belanja” mereka, pemerintah jangan tanggung-tanggung: bebaskan PPN dan PPh bayar di muka. Kalau masih kurang, beri subsidi seperti subsidi BBM untuk mengimbangi komponen tax refund. Jangan pedulikan rakyat kecil yang harus beli beras kian mahal.

Kalaupun harga barang mewah seperti Louis Vuitton sama persis, belum tentu konsumen Indonesia berhenti beli di Singapura. Mereka ke Singapura untuk berlibur, main judi, berobat, transit, urusan bisnis. Mereka ke sana menghirup udara minim polusi, bebas macet, nyaman, aman (tak ada copet). Di sela-sela kunjungan itu mereka belanja, antara lain beli Louis Vuitton atau sadel kuda atau alat menyelam atau arloji mahal.  Ringkasnya, mereka ke Singapura dengan pertimbangan totalitas, ingin meraup segalanya yang tidak terhadirkan di sini.

Jadi berapa yang dihemat dengan pembebasan PPnBM? Menurut otoritas turisme Singapura, orang Indonesia paling besar belanjanya, sekitar Rp 27 triliun. Dengan kurs Rp 13.000 per US$, nilainya sekitar 2,1 miliar dollar AS.

Memang, itu nilai yang besar.

Ada lagi yang jauh lebih besar, yaitu uang warga negara Indonesia yang diparkir di Singapura. Ada yang mengatakan sekitar 150 miliar dollar AS.

Singapura juga telah merambah pasar Indonesia. Sekitar sepertiga saham Telkomsel dimiliki Singapura. Mayoritas pemilikan Bank Danamon juga di tangan Singapura. Bank-bank di sini yang dimiliki Singapura punya cabang ratusan, jauh lebih banyak dari jumlah kantor cabang mereka di negerinya sendiri.

Belum lagi arus barang ekspor dan impor yang lewat Singapura.

Tengok pula Singapore Airlines yang datang ke berbagai kota di Indonesia dengan pesawat berbadan besar. Sedangkan pesawat kita ke sana cuma sejenis Boeing 737.

Di bidang olahraga kita bahkan semakin terseok-seok. Berapa kali lipat emas yang diraih Singapura ketimbang Indonesia pada Sea Games baru lalu?

Ketertinggalan kita dengan Singapura adalah ketertinggalan totalitas.

Jadi, jika hendak “melawan” Singapura, malulah kalau cuma dengan senjata PPnBM.

Untuk membuat kita lebih mandiri dan kuat, senjatanya bukan “ketepel’ melainkan harus dengan “roket”.  Dengan kesadaran penuh, bukan dengan cara “ecek-ecek” apalagi dengan nasionalisme sempit berbalut syahwat belanja.

Bangkitlah Indonesiaku.

Sisi Positif Pembebasan PPnBM


Ketentuan pembebasan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) atas sejumlah barang seperti parfum, sadel kuda, peralatan golf, dan tas Louis Vuitton menimbulkan reaksi pedas. Kebijakan itu dipandang sangat memanjakan kelas atas. Semakin miris kalau bertujuan mendongkrak daya beli kelas atas karena jauh api dari panggang. Lihat posting di blog ini yang berjudul “Benarkah Daya Beli Masyarakat Merosot?” Bisa diunduh di http://wp.me/p1CsPE-179.

Namun ada sisi positif dari kebijakan itu, yakni berlaku juga untuk barang elektronik seperti lemari pendingin, pemanas air, mesin cuci baju, monitor televisi, AC, AC mobil, alat perekam video, alat fotografi, kompor, proyektor, mesin cuci piring, mesin pengering, dan microwave oven.

Penghapusan PPnBM untuk produk elektronik sangat berpotensi meningkatkan investasi industri elektronik di Indonesia, baik dalam bentuk investasi baru maupun perluasan kapasitas pabrik.

Perjuangan menghapuskan PPnBM untuk berbagai produk elektronik sudah lama dilakukan. Penulis sendiri pernah menyampaikan langsung dampak positif dari penghapusan PPnBM untuk produk elektronik kepada Menteri Koordinator Perekonomian semasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode pertama. Namun, usulan itu tidak digubris.

Tidak terlalu sulit menghitung dampak positif pembebasan PPnBM untuk produk elektronik. Pertama, sejumlah produk elektronik seperti kompor, alat fotografi, microwave oven, mesin pompa, televisi dan AC sudah merupakan kebutuhan yang melekat pada kelas menengah.

Kedua, akibat pengenaan PPnBM, produk elektronik buatan dalam negeri menjadi relatif jauh lebih mahal dibandingkan dengan produk serupa di negara tetangga. Disparitas harga yang relatif lebar membuat insentif untuk menyelundupkan produk elektronik dari luar negeri menjadi besar. Kenyataan memang menunjukkan cukup banyak produk elektronik illegal di pasar dalam negeri.

Ketiga, penghapusan PPnBM membuat produk elektronik di dalam negeri lebih kompetitif dibandingkan dengan produk serupa yang diimpor, sehingga menambah insentif bagi produsen di dalam negeri untuk meningkatkan produksi. Ongkos produksi (average production cost) sangat bertopensi turun karena skala produksi semakin besar atau memperoleh benefit dari keekonomian skala (economies of scale).

Keempat, dengan tercapainya keekonomian skala, Indonesia semakin menarik untuk dijadikan sebagai basis produksi (production base), tidak hanya untuk pasar domestik melainkan juga untuk kawasan regional maupun global.

Kelima, impor produk elektronik turun dan ekspornya berpotensi naik tajam, sehingga memperkokoh keseimbangan sektor eksternal, khususnya transaksi perdagangan luar negeri Indonesia.

Keenam, dengan perkembangan industri elektronik yang pesat pemerintah pada gilirannya menikmati kenaikan pendapatan dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak keuntungan perseroan. Sehingga secara netto, penerimaan pemerintah justru bertambah karena penurunan penerimaan pemerintah akibat penghapusan  PPnBM lebih kecil daripada peningkatan pendapatan pemerintah dari PPN dan pajak keuntungan perusahaan.

Selain itu, jumlah pekerja yang diserap oleh subsektor elektronik akan meningkat signifikan sehingga mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pajak pendapatan karyawan.

Gagasan yang disampaikan sekitar 10 tahun lalu akhirnya terwujud. Namun, dalam 10 tahun itu telah terjadi banyak perubahan di lingkungan regional. Negara-negara tetangga lebih agresif menangkap peluang untuk memacu industri elektronik mereka.

Yang paling banyak mengambil peluang adalah Vietnam. Negeri yang tergolong baru dalam percaturan investasi asing langsung ini tiba-tiba menyembul sebagai negara pengekspor produk elektronik yang disegani. Ekspor produk elektronik Vietnam sudah jauh meningggalkan Indonesia. Pada tahun 2013, ekspor produk elektronik Vietnam sudah hampir empat kali lipat Indonesia. Sebaliknya, dalam 10 tahun terakhir ekspor elektronik Indonesia praktis jalan di tempat.

Samsung memilih Vietnam sebagai basis produksi regional. Sementara itu Blackberry memilih Malaysia, padahal Indonesia merupakan pasar terbesar kedua di dunia bagi blackberry.

Dengan Filipina saja Indonesia sudah kalah.

Semoga belum terlambat bagi Indonesia untuk memajukan industri elektronik. Pembebasan PPnBM merupakan momentum untuk bangkit.

aelec

Secara Teknis, Rupiah Harusnya Tak Separah Sekarang


Nilai tukar rupiah kembali terperosok ke tingkat terendah pada hari Rabu (17/6) lalu, yaitu Rp 13.367 per dollar AS. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menganggap pelemahan rupiah akibat kondisi penguatan dolar AS atau yang sering disebut dengan ‘super dollar’. Karena banyak mata uang di negara lain juga mengalami hal serupa. “Malaysia ringgit (depresiasi/melemah) 1,1%; won Korea 1,07%; dan peso Filipina juga 0,7%,” ungkap Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/6/2015). Lihat http://detik.id/68oT0g.

Sadarkah Menteri Keuangan bahwa rupiah sudah sangat lama melemah, persisnya sejak awal Agustus 2011.

arp
Sejak Desember 2014 cukup banyak faktor yang berpotensi mengurangi tekanan terhadap rupiah. Yang terpenting adalah kemerosotan harga minyak. Impor minyak menjadi biang keladi kemerosotan rupiah sejak tahun 2011. Namun selama Januar-Mei 2015 impor minyak turun tajam, sebesar 51 persen.

aoil

Tidak hanya dalam nilai, dalam volume pun impor minyak turun.

avol

Sedemikian tajamnya perurunan impor BBM sehingga tidak lagi menjadi komoditas impor terbesar sebagaimana terjadi selama 2011-2014. Kini impor BBM hanya menduduki urutan ketiga terbesar.

12Kemerosotan harga BBM pulalah yang membuat transaksi perdagangan luar negeri kembali surplus setelah selama tiga tahun sebelumnya selalu defisit. Walaupun ekspor selama Januari-Mei turun sebesar 11,8 persen, transaksi perdagagan tetap surplus karena impor turun lebih tajam, yaitu sebesar 17,9 persen. Penurunan impor sangat tajam dialami oleh migas, yaitu 42,8 persen.

atrade

Penurunan nilai impor juga dialami oleh berbagai komoditi yang tergolong sebagai kebutuhan pokok karena kemerosotan harga, misalnya gandum, kedelai, jagung dan gula.

acom

Untuk perdagangn jasa juga mengalami perbaikan. Defisit perdagangan jasa yang biasanya per triwulan sekitar 2,5 miliar dollar AS sampai 3,5 miliar dollar AS, pada triwulan I-2015 hanya 1,8 miliar dollar AS. Karena akun primary income dan secondary income tidak mengalami perubahan berarti, maka defisit akun semasa (current account) pada triwulan I-2015 membaik menjadi hanya 1,8 persen PDB dibandingkan 2,9 persen PDB pada tahun 2014.

Defisit current account ditutupi oleh surplus lalu lintas modal dalam bentuk penanaman modal asing langsung (FDI) maupun portofolio.

ca

aka Dengan demikian, neraca pembayaran terus mencatatkan surplus, sehingga cadangan devisa juga masih menikmati surplus. Karena itu seharusnya secara teknis, rupiah tidak mengalami pelemahan berkelanjutan.

abop

areserves

Jadi mengapa rupiah terus melemah padahal pasokan dollar AS lebih besar ketimbang permintaannya?

Penyebabnya diduga pemilik dollar AS tidak menukarkan dollarnya ke rupiah karena motif berjaga-jaga. Pemilik dollar khawatir merugi kalau nanti mereka butuh dollar harus membeli dengan kurs yang lebih tinggi lagi. Masyarakat maupun pebisnis tak berhasil diyakinkan oleh pemerintah dan BI. Ada semacam krisis kepercayaan dan tergerusnya trust terhadap pemerintah dan BI.

Hal itu mengakibatkan pasokan dollar AS di pasar valuta asing tidak meningkat. Apalagi mengingat volume transaksi di pasar valuta asing sangat tipis, sekitar 2 miliar dollar AS saja dalam sehari.

Benarkah Daya Beli Masyarakat Merosot?


Sedemikian khawatirnya pemerintah terhadap sinyalemen kemerosotan daya beli masyarakat (private consumption) sampai-sampai menghapuskan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) sebesar 40 persen atas barang-barang bermerek, dari parfum, sadel kuda, peralatan golf, hingga tas Louis Vuitton.

Daya beli dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat dan tingkat harga. Pendapatan nominal masyarakat umum naik. Gaji pegawai negeri selalu naik setiap tahun lebih tinggi ketimbang laju inflasi. Upah minimum juga selalu naik di atas laju inflasi.

Di pihak lain, laju inflasi censerung turun setelah mencapai titik tertinggi pada bulan Desember 2014 akibat kenaikan tajam harga bahan bakar minyak (BBM) pada pertengahan November 2014.

inflasi

Yang mengalami tekanan adalah masyarakat berpendapatan rendah. Upah riil buruh tani pada bulan Mei 2015 turun sebesar 0,42 persen. Petani juga mengalami tekanan. Nilai tukar petani (NTP) nasional bulan Mei turun,12 persen dibandingkan NTB bulan sebelumnya.

Petani dan buruh tani tidak pernah tahu tas Louis Vuitton dan parfum mahal, apalagi sadel kuda dan peralatan golf. Pertanyaan: mengapa pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan untuk mendongkrak daya beli kelompok pendapatan rendah? Mengapa kelas atas terus yang diopeni?

Berdasarkan data produk domestik bruto (PDB) triwulan I-2015, konsumsi masyarakat masih tumbuh di atas 5 persen. Pada triwulan II-2015 pertumbuhan konsumsi masyarakat diperkirakan masih di kisaran 5 persen. Besar kemungkinan peningkatan konsumsi yang masih di atas 5 persen itu dimotori oleh kelas menengah.

gdp

Tidak ada tanda-tanda yang cukup meyakinkan kalau pendapatan kelas mengengah ke atas turun.

Tengok saja pertumbuhan dana masyarakat (dana pihak ketiga/DPK) di perbankan pada triwulan I-2015 yang masih naik cukup tajam sebesar 16 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 12,3 persen. Pada April 2015 pertumbuhan DPK sedikit turun menjadi 14,2 persen.

Data Bank Indonesia sebagaimana tertera pada peraga di bawah menunjukkan tren kenaikan DPK. Penurunan hanya terjadi untuk tabungan yang memang kecenderungannya turun terus sejak Agustus 2012.

dpk

Memang penjualan mobil dan sepeda motor turun. Penjualan semen juga turun. Bisnis ritel juga dikabarkan melemah. Tapi itu semua tidak otomatis menggambarkan pendapatan drakyat keseluruhan turun. Pendapatan terbukti naik. Namun, porsi pendaatan yang dibelanjakan turun. Mereka lebih banyak menabung, terutama dalam bentuk deposito karena pasar modal bergejolak dan nilai tukar rupiah terus merosot.

Sehingga, boleh jadi pemerintah salah membaca dinamika perekekonomian dan masyarakat.

Yang pasti, belanja pemerintahlah yang pertumbuhannya merosot tajam. Dan itu sudah terjadi sejak 2014 yang mana pertumbuhan konsumsi pemerintah hanya 1,98 persen. Pada triwulan I-2015 masih tetap rendah sebesar 2,21 persen. Jadi, yang bikin lesu adalah pemerintah sendiri.

Bagaimana dengan investasi? Sejelek-jeleknya investasi (domestic dan asing), pertumbuhannya pada triwulan I-2015 masih lebih tinggi ketimbang tahun 2014, masing-masing 4,36 persen dan 4,12 persen.

Akibat belanja pemerintah seret, honor jutaan pegawai negeri tertahan. Honor sertifikasi guru dan dosen sampai Mei belum dibayar. Juga honor lainnya. Terang saja konsumsi turun atau setidaknya tertunda.

Ketimbang membebaskan PPnBM barang konsumsi mewah, lebih baik pemerintah mempercepat pembayaran yang menjadi hak pegawai negeri dan pegawai honorer.

Yang diduga jadi sumber masalah adalah pemerintah sendiri. Selain lambat belanja, kepercayaan terhadap pemerintah merosot. Trust jadi masalah, sehingga masyrakat mencari selamat sendiri, berjaga-jaga dengan mengurangi belanja dan meningkatkan tabungan, juga menyimpan dollar lebih banyak. Yang membuat tamba parah, para pejabat sendiri juga ikut beternak dollar.

 

 

 

Heboh Jokowi Lebih Neolib Ketimbang SBY


Pada hari Senin, 15 Juni 2015, The Habibie Center menggelar acara bertajuk “Mekanisme Penetapan Harga Baru BBM Bersubsidi dan Dampaknya terhadap Masyarakat.” Ada tiga nara sumber: Zamroni Salim (peneliti senior The Habibie Center dan peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI), Tulus Abadi (Ketua Pengurus Harian YLKI), dan saya.

Beritanya bisa dilihat di Kompas.com (http://kom.ps/AFsgau).

Konteks heboh soal Jokowi lebih neolib dari SBY adalah ketika saya menjelaskan slide kedua terakhir. Di slide itu terpampang ucapan dua menteri tentang mekanisme baru penetapan harga BBM.

Isi keseluruhan presentasi saya tertera di bawah ini.

h1h2

h3

h4

h5

h6

h7

h8

h9

h10

h11

h12

h13

h14

h15

h16

h17

Pembenahan Kelembagaan sebagai Prasyarat Mengakselerasikan Kemajuan Ekonomi


Zig Zag

Hampir semua sistem ekonomi pernah diterapkan di Indonesia. Demikian juga dengan sistem politik. Perubahan kerap terjadi dari satu ekstrem ke ekstrem lain. Tidak seperti pendulum yang bergerak dinamis, perubahan berlangsung statis, dalam artian setelah pendulum terpaku pada satu titik ekstrem cukup lama, lalu serta merta berayun ke titik ekstrem lainnya dan berhenti seketika.

Tidak hanya dalam tataran sistem, subsistem dan pilihan kebijakan pun silih berganti dengan spektrum yang bertolak belakang. Reformasi melahirkan perubahan drastis dari sistem pemerintahan serba terpusat menjadi sistem pemerintahan yang memberikan otonomi luas bagi pemerintahan daerah, bahkan langsung kepada pemerintahan kota dan kabupaten, tidak melalui penguatan pemerintahan provinsi. Sistem multipartai di masa pemerintahan Orde Lama berubah menjadi hanya tiga partai, lalu berubah lagi menjadi sistem multipartai sejak kebangkrutan Orde Baru.

Yang paling mutakhir adalah kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang tiba-tiba dipangkas. Sekarang, hanya minyak tanah dan solar yang masih disubsidi. Pmerintah tidak lagi mengalokasikan dana subsidi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk BBM jenis premium Pemerintah tiba-tiba mengambil keputusan untuk menyerahkan harga premium pada mekanisme pasar. Sejumlah menteri dengan gagah berani sesumbar bahwa rakyat harus terbiasa dengan fluktuasi harga BBM.

Pada forum perayaan 60 tahun Konferensi Asia Afrika minggu keempat April 2015, Presiden Joko Widodo dengan lantang mengritik ketakberdayaan PBB serta kemandulan Bank Dunia, IMF, dan ADB. Rupanya, Indonesia berpaling ke Tiongkok sedemikian mencoloknya sebagaimana terlihat dari hampir seluruh proyek infrastruktur disapu oleh Tiongkok. Pendulum bergeser dari Barat ke Timur.[1]

Rezim perdagangan luar negeri Indonesia tergolong bebas, bahkan lebih terbuka dibandingkan negara-negara Asean di luar Singapura. Tarif bea masuk rerata Indonesia relatif sangat rendah. Perbankan asing leluasa beroperasi dan berekspansi di Indonesia. Rezim devisa pun bebas. Belakangan, pemerintah memperketat aturan tatkala menyadari penetrasi asing sudah sangat dalam dan negara-negara tetangga masih saja menerapkan aturan ketat bagi pelaku usaha Indonesia yang hendak membuka cabang danberekspansi di negara mereka. Pemerintah hendak melaksanakan asas resiprositas.

Di bidang pendidikan, kurikulum kerap berubah sehingga menimbulkan kekacauan dalam pelaksanaannya. Ujian nasional tidak lagi menjadi syarat kelulusan, tetapi perumusan kebijakan baru tidak dilandasi pemikiran matang sehingga menimbulkan banyak kritik.

Perubahan seketika juga semakin kerap sebagai konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan banyak undang-undang. Beberapa undang-undang tak berusia lama. Selain itu, penafsiran pasal oleh lembaga penegak hukum bisa berbeda, bahkan bertolak belakang.[2] Dalam beberapa kasus, pembatalan undang-undang menimbulkan ketidakpastian hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) ditanggulangi dengan pendirian Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Hanya berganti nama. Ketuanya saja yang diganti, selebihnya praktis tidak berubah. Idealnya, Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang kemudian dibahas di DPR untuk menghasilkan undang-undang pengganti atau amandemen atas undang-undang tersebut, sehingga bisa menghindari ketidakpastian hukum.

Kerap Hendak Melangkah ke Masa Lalu

Mikhail Gorbachev pernah mengatakan: “If what you have done yesterday still looks big to you, you have not done much today.” Jangan-jangan apa yang dikatakan Gorbachev masih relevan bagi kita.

Setelah berulang kali mencoba dan hasilnya tak kunjung memuaskan, lalu muncul keinginan kembali ke masa lalu. Muncul stiker dengan wajah Soeharto bertuliskan: Enak jamanku toh. Di industri migas juga begitu. Ada yang mengusulkan kembali ke masa sebelum Undang-undang No.22 Tahun 2001 yang menempatkan Pertamina sebagai operator sekaligus regulator. Apalagi Mahkamah Konstitusi telah membatalkan beberapa pasal dalam undang-undang itu, yang mengakibatkan BP Migas dibubarkan. Penggantinya adalah SKK Migas. Cuma ganti nama.

Padahal konteksnya sudah berubah total. Di masa Orde Baru, persaingan politik sangat rendah. Partai disederhanakan menjadi hanya tiga (Golkar, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan). Setiap pemilihan umum, belum selesai perhitungan suara sekalipun hasilnya sudah bisa ditebak: Golkar setidaknya dapat sekitar 70 persen suara. Kala itu di DPR ada Fraksi TNI/Polri. Tak pelak lagi, di DPR Soeharto berkuasa penuh dengan jumlah kursi mencapai sekitar 85 persen. Konsentrasi kekuasaan sangat tinggi atau dispersi kekuatan politik rendah.

Kapasitas institusional juga rendah sehingga menimbulkan potensi besar persoalan governance. Tidak heran jika korupsi mendarah daging di elit kekuasaan. Korupsinya terpusat, terorganisir, dan sistemik. Pemerintahan berjalan efektif, dalam artian apa saja yang telah digariskan penguasa tertinggi terlaksana dengan mulus. Tetapi, efektif belum tentu benar. Apalagi tidak ada mekanisme checks and balances yang memadai. Sekali salah langkah bisa kebablasan, yang muaranya menjelma menjadi krisis sebagaimana terjadi tahun 1998. Sementara itu, Pemerintah pusat sangat dominan. Segalanya serba sentralistik. Lihat Peraga 1.

111

[1] Walaupun kenyataannya Bank Dunia dan ADB masih deras mengucurkan pinjaman. Indonesia tidak diajak bergabung dalam BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa). Padahal dilihat dari kriteria ekonomi, Indonesia jauh lebih pantas masuk ketimbang Afrika Selatan).

[2] Kepolisian RI pada tahun 2012 menyatakan penetapan terdakwa tidak bisa dipraperadilankan (kasus Bibit-Chandra atau yang terkenal dengan cicak-buaya); sedangkan pada kasus Budi Gunawan, Mabes Polri lewat Kabareskrim menyatakan penetapan terdakwa bisa dipraperadilankan.

Di era reformasi pasca tumbangnya Soeharto, pendulum bergeser ke ekstrem lain, lalu berhenti. Persaingan politik tiba-tiba menjadi tinggi. Tidak pernah lagi satu partai menang mutlak dalam pemilihan umum. Pada pemilihan umum 2014, PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu, hanya meraih 19 persen suara sah. Jika, katakanlah, terjadi koalisi besar (grand coalition) yang mencakup tiga besar partai pemenang pemilu (PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra), keseluruhan kursi mereka di DPR hanya 48,7 persen. Jadi, koalisi besar sekalipun belum menghasilkan mayoritas sederhana (simple majority) di DPR. Betapa tingginya dispersi kekuatan politik dewasa ini.

Tidak pernah pula, kecuali selama Orde Baru, satu partai politik menang dua kali berturut-turut dalam pemilu. Setiap pemilu selalu menghasilkan pemenang baru.

Sementara itu, kapasitas institusional tidak mengalami perbaikan berarti. Yang berlangsung adalah mengubah undang-undang dan menambah undang-undang, tetapi dengan kualitas yang buruk, sehingga kerap tidak bertahan lama karena dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Korupsi kian tersebar, tidak lagi terbatas di pusat kekuasaan, karena governance problems tetap tinggi. Jadi, persoalan tata kelola (governance) senantiasa menggelayuti kehidupan berbangsa dan bernegara, nuansanya saja yang berbeda. Peraga 2a menunjukkan posisi Indonesia sebelum krisis tahun 1998 berada di kiri atas: dispersi kekuatan pengambilan keputusan rendah (terkonsentrasi) sehingga berpotensi mengalami persoalan governance tinggi. Posisi Indonesia lebih tinggi dari Malaysia. Tengok lompatan setelah krisis pada Peraga 2b. Posisi Indonesia berpindah ke ektrem lain: dispersi kekuatan pengambilan keputusan tinggi (terfragmentasi), lebih tinggi dari Filipina dan Thailand. Walhasil, potensi munculnya persoalan governance tetap tinggi.

112112a

Pemerintahan menjadi kurang efektif. Walaupun indeks keefektifan pemerintah (government effectiveness) menunjukkan sedikit perbaikan, namun tandanya masih negatif. Sebelum reformasi dan setelah reformasi, indeks untuk Indonesia tetap saja negatif. Indonesia hanya lebih baik dibandingkan dengan negara-negara Indochina (Vietnam, Laos, dan Kamboja). Negara-negara ASEAN lainnya berada di zona positif (Lihat Peraga 3). , Indeks keefektifan pemerintah untuk Indonesia selama kurun waktu 1996-2013 selalu negative (lihat Peraga 4).

Indeks keefektifan pemerintah merupakan salah satu unsur dari governance index.Unsur lainnya adalah: voice and accountability, political stability and absence of violence, regulatory quality, rule of law, dan control of corruption. Indeks untuk masing-masing unsur tertera pada Lampiran.

Era reformasi ditandai pula oleh pererapan otonomi daerah. Pemilihan gubernur, bupati dan walikota dilakukan secara langsung. Hampir semua kewenangan dilimpahkan kepada daerah.

113

114

Perubahan-perubahan mendasar terjadi tanpa diiringi oleh penataan kelembagaan yang memadai. Akibatnya muncul beragam ekses dan menjadi kontraproduktif. Muncul tarik-ulur, beberapa kewenangan kembali ditarik ke pusat. Bahkan muncul desakan agar gubernur, bupati, dan walikota dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Jika kita kembali ke Peraga 1, pilihannya hanya dua: ke kotak kiri-bawah (kuadran III) atau ke kotak kanan-bawah (kuadran IV). Agaknya tidak realistis kalau bergerak ke kuadran III. Mau kembali ke masa Orde Baru?

Karena itu, pilihan yang paling realistis adalah bergerak ke kuadran IV. Tentu saja tidak bisa serta merta, melainkan bakal berlangsung bertahap. Indonesia in making, harus bersabar, ketimbang cari jalan pintas tetapi menuju kemunduran.

Bertolak pada keyakinan bahwa persaingan politik akan tetap tinggi dan sulit membayangkan kembali ke era penciutan partai mengingat kebhinekaan Indonesia, maka tugas sejarah kita adalah mewujudkan Indonesia baru dengan memperkokoh kelembagaan dan kapasitas kelembagaan.

11l1

11l2

11l3

Blog at WordPress.com.

Up ↑