Faisal Basri Anggap Keliru Revisi UU BI karena Fiskal yang Bermasalah


Katadata.co.id | | 3 September 2020 | 13:50

Penulis: Agatha Olivia Victoria | Editor: Agung Jatmiko

Ekonom Senior Indef menilai Indonesia tidak memiliki masalah di sisi moneter melainkan fiskal terutama soal perpajakan.

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah menggodok revisi Undang-undang (UU) Bank Indonesia (BI). Dalam revisi UU yang diinisiasi parlemen tersebut akan terdapat campur tangan pemerintah dalam kebijakan moneter.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri mengaku heran atas inisiasi revisi UU BI ini karena permasalahan saat ini bukan dari segi moneter.

“Masalah kita ini ada di fiskal dan kementerian teknis, bukan moneter. Jadi menurut saya justru keliru jika sisi moneter yang diutak-atik,” kata Faisal dalam sebuah forum diskusi virtual, Kamis (3/9).

Dari segi fiskal, ia menilai rasio pajak atau tax ratio Indonesia sejak dahulu bermasalah, bukan hanya saat pandemi virus corona atau Covid-19 melanda. Memang, saat pandemi corona tax ratio Indonesia turun dari 9,8% menjadi 8,2% pada semester I 2020, namun tren penurunan sebenarnya sudah terjadi sebelumnya.

Ia menjelaskan penurunan tax ratio tidak ada hubungannya dengan pandemi corona, sebab perhitungannya membandingkan antara penerimaan pajak dengan produk domestik bruto (PDB).

“Jadi jangan salahkan pandemi corona, karena memang ada masalah dengan perpajakan kita,” ujarnya.

Menurut Faisal salah satu masalah perpajakan di Indonesia adalah gagalnya pemerintah menarik pajak dari sektor ekonomi yang terus tumbuh. Salah satu contohnya adalah dari sektor pertambangan nikel, karena perusahaan tambang terlalu diberi banyak fasilitas seperti tax holiday hingga pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Dari sisi kementerian teknis, Faisal berpendapat masalah muncul karena tidak ada ada inovasi yang progresif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun ia nilai tidak berdaya dalam hal inovasi.

Oleh karena itu, ia pun menyayangkan jika revisi UU BI tetap dilakukan oleh DPR, meski dengan alasan menjaga sektor perbankan dan keuangan sekalipun. Faisal menyarankan untuk menjaga dua sektor tersebut, pemerintah harus fokus mengatasan pandemi corona dengan cepat.

Berdasarkan draf revisi UU BI yang diterima Katadata.co.id, nantinya akan dibentuk Dewan Moneter yang membantu pemerintah dan bank sentral menetapkan kebijakan moneter. Dewan moneter akan terdiri dari lima anggota yakni Menteri Keuangan, satu orang menteri yang membidangi perekonomian, Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior BI dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain pembentukan Dewan Moneter, draf revisi UU tersebut juga mengatur keterlibatan pemerintah dalam keputusan rapat dewan gubernur yang diadakan setiap bulan. Pemerintah dapat mengirimkan perwakilan yakni seorang atau lebih menteri bidang perekonomian yang memiliki hak bicara dan hak suara. Rapat dewan gubernur bulanan antara lain memutuskan arah suku bunga acuan Bank Indonesia.

Dengan adanya ikut campur pemerintah dalam menetapkan kebijakan moneter, pasal 9 dalam UU BI yang lama akan dihapus. Pasal tersebut mengatur independensi BI yantg berisi bahwa pihak lain tak dapat ikut campur dalam pelaksanaan tugas bank sentral.

Tujuan bank sentral juga turut ditambah dalam revisi UU ini, dari semula hanya menjaga inflasi dan kestabilan nilai rupiah diperluas menjadi mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Melalui draf revisi UU ini, DPR juga ingin mengembalikan tugas pengawasan bank dari OJK ke BI. Pengalihan tugas pengawasan bank ini dilaksanakan selambat-lambatnya pada 31 Desember 2020, sementara proses pengalihan akan dilakukan secara bertahap setelah memenuhi sejumlah syarat dan dilaporkan kepada DPR.

Diunduh dari: https://katadata.co.id/agungjatmiko/berita/5f50a221723e0/faisal-basri-anggap-keliru-revisi-uu-bi-karena-fiskal-yang-bermasalah

Sekali Lagi, Tidak Ada Jalan Pintas


Indonesia sudah cukup lama tak kunjung menjadi juara sepakbola sekedar di kawasan Asia Tenggara. Semangat juang dan gelora pendukung yang haus kemenangan semata tidak cukup. Untuk menghasilkan tim sepakbola nasional yang berkualitas, semua pemain harus cukup stamina untuk berlaga 90 menit plus 30 menit. Asupan bergizi harus dijaga sejak balita. Kompetisi berjenjang harus digelar secara teratur. Organisasi sepakbola harus solid, tidak ada konflik internal, korupsi, atau kepengurusan ganda. Mafia judi pengatur skor harus diberangus. Klub harus memiliki kemampuan finansial memadai untuk membayar gaji pemain dan pelatih secara patut agar bisa hidup layak, sehingga tidak mudah tergiur iming-iming bandar judi.

Begitu juga dengan perekonomian. Jika begini-begini saja (business as usual), kemungkinan Indonesia terhindar dari middle-income trap ketika merayakan seabad merdeka hanya 18 persen (Putra & Basri, 2016). Pendapatan per kapita Indonesia dalam dollar AS semakin tertinggal oleh negara-negara tetangga seperti Korea, Malaysia, dan Thailand. Padahal, pada awal kemerdekaan, tingkat kesejahteraan ketiga negara hampir sama. China sudah menyusul Indonesia pada tahun 1998 dan Filipina menyusul Indonesia tahun 2015.

Kita ibarat kekurangan tenaga, daya, dan “darah” untuk berlari lebih kencang. Tidak ada jalan pintas untuk memacu diri lebih cepat. Doping hanya mewujudkan impian semu. Sampai finish dengan menyabet juara, namun di kemudian hari medali emas harus dikembalikan karena kebusukan tidak bisa ditutup-tutupi. Tubuh bakal rusak oleh zat-zat berbahaya.

Kalau memaksakan diri tumbuh lebih cepat—misalnya dengan memacu pembangunan infrastruktur dan menggelontorkan subsidi—tanpa meningkatkan kemampuan pembiayaannya, niscaya di tengah jalan bakal terengah-engah. Pemerintah bisa saja berutang lebih banyak, namun suku bunga bakal naik sehingga mengakibatkan investasi swasta melemah. Selain melemah, investasi pun kurang berkualitas, tercermin dari porsi terbesar (74 persen) pembentukan modal tetap bruto berupa bangunan sedangkan berupa mesin dan peralatan hanya 11 persen.

gfcf_structure

Kalau tidak mau terjadi efek crowding out, defisit anggaran harus ditutupi oleh utang luar negeri, menjual obligasi negara dalam denominasi mata uang asing (global bonds) dan meminjam dari negara donor dan lembaga keuangam internasional.

Akibatnya, gonjang-ganjing perekonomian global bakal serta merta mengancam stabilitas makroekonomi. Gangguan di dalam negeri, termasuk faktor sosial dan politik, turut menambah rentan stabilitas makroekonomi.

Dengan kasat mata kita menyaksikan beraneka kiat jalan pintas untuk meraih ambisi. Untuk meredam kenaikan harga pangan, pemerintah menerapkan jurus intervensi harga dengan  menetapkan harga acuan di tingkat konsumen dan di tingkat produsen untuk beras, jagung, bawang merah, cabe merah keriting, kedelai (kedelai lokal dan kedelai impor). Lain lagi dengan anak ayam (day old chick/DOC). Begini “titah” Menteri Pertanian: “Tolong dicatat, harga DOC Rp 4.800 per ekor. Kita buat Peraturan Menteri-nya (Permentan). Nanti kami ketemu hari Senin,” ujar Amran (http://kom.ps/AfvnWB). Tidak hanya harga DOC. Harga ayam di kandang pun dipatok sebesar Rp 18.000 per ekor dan harga ayam di pasar sebesar Rp 32.000 per kilogram (http://kom.ps/AFvpYt). Titik berat pembenahan pangan sepatutnya dimulai dari sisi produksi dan mata-rantai penjualan serta sisi permintaan. Bagaimanapun, faktor utama penentu harga adalah interaksi antara penawaran dan permintaan.

Tekad pemerintah menurunkan harga gas di bawah 6 dollar AS per MMBTU tak kalah kontroversial. Bahkan sudah keluar Perpres tentang itu pada Mei lalu yang berlaku surut sejak 1 Januari 2016. Entah dari mana datangnya angka 6 dollar AS itu.

Sebelumnya pemerintah bertitah menurunkan harga semen sebesar Rp 2.000 per sak, menurunkan tarif tol selama liburan lebaran 2015. Belakangan campur tangan langsung merembet ke penetapan suku bunga perbankan dan margin suku bunga.

Pemerintah hendak memajukan e-commerce. Tak kepalang, pendiri Alibaba, Jack Ma, diangkat sebagai penasehat Presiden. Bukankah keberhasilan e-commerce membutuhkan prasyarat pembenahan sektor produksi terlebih dahulu dan pengorganisasian petani dan usaha kecil dan menengah? Tanpa itu, yang diuntungkan adalah pedagang perantara atau pengumpul. Prasyarat yang tidak kalah penting adalah penguatan infrastruktur. Bagaimana mungkin e-commerce akan maju kalau ICT Development Index kita tercecer di urutan ke-115 dari 175 negara dengan skor hanya 3,86 (tertinggi di dunia adalah Korea Selatan dengan skor 8,84). Di antara ASEAN-6, kita yang terendah. Indonesia di urutan terendah dari 11 negara yang disurvei oleh The Economist Intelligence Unit untuk The Asian Digital Transformation Index. Skor Indonesia hanya 16,0 (tertinggi Singapura dengan skor 75,6), jauh dari skor rerata sebesar 45,8.

ict
digital_transformation

Kalau hendak berlari lebih kencang, benahi dulu jantung perekonomian (perbankan sebagai jantung utama dan postur APBN sebagai jantung penopang) dan cukupkan darah yang mengalir dalam perekonomian dan perlancar sirkulasinya. Bagaimana mungkin investasi swasta nasional bisa memadai secara berkelanjutan jika nisbah kredit domestik yang disalurkan oleh sektor keuangan terhadap PDB di Indonesia hanya 46 persen, sedangkan di Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura di atas 100 persen PDB. Bagaimana sirkulasi darah (uang) bakal lancar kalau hanya 36,1 persen orang dewasa yang memiliki akun di bank, itu pun sudah termasuk yang berwujud mobile accounts. Penyebab itu semua adalah tidak terjadi konsolidasi perbankan di Indonesia. Bank Mandiri sebagai bank terbesar di Indonesia yang penduduknya lebih dari 250 juta jiwa hanya menduduki urutan ke-11 di ASEAN dari besarnya asset pada tahun 2015.

Postur APBN akan lebih sehat jika nisbah pajak (tax ratio) bisa dinaikkan dari hanya sekitar 12 persen PDB dengan kecenderungan yang menurun. Agar basis pajak menguat, struktur ekonomi harus disehatkan. Sumbangan industri manufaktur sangat penting. Industri manufaktur harus dipacu untuk menyerap jauh lebih banyak pekerja formal, meningkatkan produktivitas perekonomian, dan memperkokoh struktur ekspor. Sudah barang tentu disertai dengan pembenahan di segi kepatuhan.

Sampai kini jumlah pekerja informal masih lebih banyak ketimbang pekerja formal. Data terakhir (Agustus 2016) yang dikeluarkan oleh BPS menunjukkan porsi pekerja informal sebanyak 57 persen dan pekerja informal 42 persen. Sudah barang tentu mereka hampir semua bisa dipastikan tidak memiliki NPWP.

Ekspor sudah lima tahun berturut-turut turun. Sudah merdeka lebih dari 70 tahun tetapi ketergantungan terhadap ekspor komoditas primer dan manufaktur padat sumber daya alam masih sangat tinggi, lebih dari dua pertiga keseluruhan ekspor.

Dengan pengecualian Singapura yang merupakan negara transhipment, Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang perekonomiannya mengalami penurunan degree of openness dalam 15 tahun terakhir.

Pertumbuhan sekitar 5 persen memang tergolong tinggi dibandingkan pertumbuhan dunia dan rata-rata negara berkembang. Namun, harus disadari bahwa sampai sekarang perekonomian Indonesia masih dalam kecenderungan yang melemah dan tingkat kesejahteraannya semakin tertinggal dengan negara tetangga dan berpotensi disusul oleh negara-negara tetangga lain yang sekarang lebih rendah seperti Vietnam, Myanmar, dan kamboja.

Pertumbuhan yang kurang berkualitas tanpa diiringi oleh transformasi struktural yang siginifikan diiringi pula oleh ketimpangan yang sangat buruk. Koefisien Gini memang sedikit membaik dan sudah kembali di bawah 0,4. Tetapi bukankah perhitungan koefisien gini di Indonesia mencerminkan kondisi ketimpangan pengeluaran, bukan ketimpangan pendapatan atau kekayaan. Laporan Bank Dunia (2015) menunjukkan satu persen penduduk terkaya menguasai 50,3 persen kekayaan nasional sedangkan 10 persen terkaya menguasai 77 persen kekayaan nasional (Bank Dunia, 2015). Lebih miris lagi, orang-orang terkaya itu dua pertiga kekayaannya diperoleh dari praktek kroniisme. Angka crony-capitalism index untuk Indonesia memburuk dalam dua tahun terakhir dan menduduki posisi terburuk ke-7 dari 22 negara yang disurvei oleh The Economist (2016).

Mayoritas penduduk mengalami tekanan cukup berat. Nilai tukar petani memburuk dalam dua tahun terakhir. Upah riil buruh tani turun 4,12 persen dan upah riil buruh bangunan turun 1,74 persen pada kurun waktu yang sama. Nasib serupa dialami pekerja industri manufaktur dan sejumlah sektor lainnya. Anggota keluarga yang sebelumnya tidak bekerja dipaksa masuk pasar kerja karena pendapatan kepala keluarga tidak lagi bisa menutupi kebutuhan keluarga. Karena itulah tingkat partisipasi angkatan kerja naik tajam dalam dua tahun terakhir. Untuk memperoleh tambahan pendapatan, pekerja harus menambah jam kerja lewat lembur maupun kerja rangkap. Ada 26,3 persen pekerja Indonesia yang bekerja lebih dari 49 jam seminggu. Angka itu hanya lebih rendah dibandingkan dengan Korea dan Hongkong (Nikkei Asian Review, 2016).

Saatnya mengubah arah pembangunan Indonesia, menjadikannya inklusif, berkeadilan. Jika tidak, harmoni sosial dan kerapuhan berbangsa jadi taruhannya.

Janji Tanpa Komitmen


Selama 12 hari sejak 10 Februari hingga 22 Februari 2014, Kompas memuat serial platform ekonomi 12 partai di halaman 17. Partai-partai ini yang akan berlaga dalam Pemilu Legislatif 9 April mendatang.

Hampir semua partai mengedepankan persoalan-persoalan mendasar, seperti kemiskinan, ketimpangan, serta keterpurukan sektor pertanian, industri, dan energi. Tawaran yang diajukan juga hampir sama, istilahnya saja yang berbeda. Ada yang lewat ekonomi rakyat, ekonomi koperasi, ekonomi egaliter, serta keseimbangan antara peran negara dan pasar. Tak satu pun yang menolak asing.

Kebanyakan partai hanya menawarkan target normatif. Beberapa partai mencantumkan target kuantitatif. Ada partai yang sesumbar menargetkan pertumbuhan ekonomi dua digit, tetapi tidak jelas bagaimana cara mencapainya.

Peran negara yang lebih besar banyak dikumandangkan. Ada yang menggelorakan ambisi membangun infrastruktur tanpa harus menunggu keterlibatan pihak swasta. Yang lain berambisi mengubah alokasi anggaran secara radikal untuk lebih memprioritaskan belanja modal ketimbang  belanja rutin birokrasi.

Tak satu partai pun yang menyadari betapa ruang fiskal (fiscal space) sangat terbatas. Selama satu dasawarsa terakhir, rata-rata belanja mengikat menyedot sekitar 85 persen. Jadi, hanya 15 persen dari belanja total yang bisa diutik-utik pemerintah pusat dengan persetujuan DPR. Anggaran yang tersisa untuk belanja tidak mengikat (diskresioner) ini tak sampai 10 persen dari pendapatan dalam negeri.

Partai apa pun yang memerintah dan siapa pun presiden yang terpilih nanti telah dikerangkeng untuk mengalokasikan minimum 20 persen APBN untuk anggaran pendidikan. Ditambah lagi dengan kewajiban menyisihkan anggaran untuk tunjangan guru berupa tunjangan fungsional, profesi, maslahat tambahan serta tunjangan khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Selain itu, pemerintah pusat juga wajib mengalokasikan minimum 26 persen dari penerimaan dalam negeri neto untuk Dana Alokasi Umum (DAU). Terkait dengan alokasi untuk daerah, APBN juga wajib mengalokasikan dana bagi hasil sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah serta dana otonomi khusus sebesar 2 persen dari DAU nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Aceh dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua.

Masih ada lagi kewajiban mengalokasikan setidaknya 5 persen dari APBN untuk anggaran kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Muncul pula kebijakan untuk mengalokasikan anggaran bagi alat utama sistem persenjataan bagi Kementerian Pertahanan sebesar 1,5 persen produk domestik bruto. Terakhir, telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan alokasi dana APBN untuk desa.

Janji-janji semua partai menyebabkan potensi penggelembungan belanja negara. Namun, di lain pihak, tak satu partai pun yang menawarkan bagaimana semua itu dibiayai. Kalaupun ada, hanya sebatas igauan. Ada partai yang sesumbar dengan mencantumkan target nisbah pajak terhadap produk domestik bruto (tax ratio) 40–55 persen.

Menurut partai ini, nisbah pajak Indonesia pada 2012 sudah mencapai 15,48 persen. Padahal, data resmi versi pemerintah maupun Bank Dunia hanya sekitar 12 persen. Nisbah pajak tertinggi di dunia yang disandang Makao hanya 37,5 persen. Di urutan kedua adalah Aljazair (37,4 persen) dan ketiga Denmark (33,8 persen). Negara-negara kesejahteraan di Skandinavia berada pada kisaran 20 persen.

Tidak ada pilihan lain untuk memperkokoh kemandirian pembangunan kecuali dengan meningkatkan penerimaan pajak.

Para calon anggota legislatif dan calon presiden dituntut untuk menunjukkan komitmennya menggalang potensi penerimaan pajak yang selama ini ditengarai banyak yang menguap. Penerimaan pajak perseorangan sejauh ini tak kunjung menyentuh 20 persen dari Pajak Penghasilan total. Padahal, banyak riset dan publikasi media yang menunjukkan Indonesia tergolong negara yang paling banyak menciptakan orang kaya baru.

Pertumbuhan strata pendapatan menengah sangat pesat, tetapi mengapa tidak tercermin dari peningkatan porsi penerimaan Pajak Penghasilan perseorangan dalam penerimaan Pajak Penghasilan total.

Suri teladan pemimpin menjadi salah satu kunci keberhasilan. Tahun lalu muncul pemberitaan tentang dugaan inkonsistensi data laporan pajak yang dibayar presiden. Pihak istana tidak kunjung mengklarifikasinya secara tuntas.

Sudah saatnya para calon pemimpin bangsa dan wakil rakyat mendeklarasikan secara terbuka pajak yang mereka bayar sehingga bisa disandingkan dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Tidak ada kerahasiaan untuk urusan pajak serta kekayaan bagi penyelenggara dan calon penyelenggara negara.

Supaya tuntas, perlu pula akses terbuka bagi aparat perpajakan terhadap akun pembayar pajak di perbankan. Kalau sudah demikian, patutlah mereka mewakili rakyat dan memimpin bangsa ini.

Jakarta telah memulai transparansi ini dan hasilnya menakjubkan. Saatnya gerakan nasional sadar pajak digelindingkan.

[Dimuat di harian Kompas, Senin, 24 Maret 2014, halaman 17]

SBYnomics: “Keep Buying Strategy”


Karena pengetahuan dan bacaan saya yang sangat terbatas, saya tak pernah mendengar istilah “keep buying strategy”. Saya mencoba untuk mencari tahu di google search, namun tak menemukan satu pun artikel tentang istilah ini, kecuali dari berita-berita terkait dengan pidato Presiden SBY sewaktu mengantarkan RAPBN 2014 pada 16 Agustus lalu.

Ini kutipan lengkap satu alinea yang mencantumkan istilah “keep buying strategy”:

“Untuk mempertahankan daya beli dan penguatan pasar domestik, pemerintah juga melakukan langkah “Keep BuyingcStrategy”. Artinya, ekonomi akan tetap tumbuh dan sektor riil akan tetap bergerak, jika rakyat tetap bisa membeli barang dan jasa yang diperlukan. Jika ada krisis dan tekanan terhadap daya beli, pemerintah wajib mengembangkan kebijakan dan tindakan yang diperlukan, termasuk bekerja sama dengan dunia usaha. Strategi ini hakikat dan tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada rakyat, terutama di kala krisis. Strategi inilah, salah satu yang membantu menyelamatkan kita dalam krisis keuangan global tahun 2008. Saat ini pemerintah sedang merumuskan Keep Buying Strategy dengan penyiapan paket stimulus, untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Selain itu upaya ekstra juga dilakukan untuk mengendalikan inflasi, agar daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga.”

Upaya mengendalikan inflasi sudah terlihat gagal. Inflasi tahun ini tampaknya akan melampaui target pemerintah yang dicanangkan setelah kenaikan harga BBM, yaitu sebesar 7,2 persen sebagaimana tercantum di APBN-P 2013. Laju inflasi tahun kalender (Januari-Juli) sudah 6,75 persen. Amat sulit membayangkan inflasi kumulatif selama lima bulan ke depan (Agustus-Desember) bisa ditekan hanya 0,45 persen. Akibatnya daya beli masyarakat terkikis dan pertumbuhan konsumsi rumahtangga melemah. Sebelum kenaikan harga BBM saja konsumsi rumahtangga sudah menurun selama tiga triwulan berturut-turut, dari 5,7 persen pada triwulan III-2012 menjadi 5,5 persen pada triwulan IV-2012, lalu turun lagi menjadi 5,2 persen pada triwulan I-2013 dan 5,1 persen pada triwulan II-2013. Jika pertumbuhan konsumsi rumhatangga turun sedikit saja, katakanlah menjadi di bawah 5 persen, dampaknya akan amat terasa terhadap pertumbuhan ekonomi karena peranan konsumsi rumhatangga sekitar 54 persen dalam produk domestik bruto (PDB).

Menurut Presiden, strategi ini hakikat dan tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada rakyat, terutama di kala krisis. Kalau memang itu yang menjadi komitmen, mengapa bantuan sosial tak sampai seperempat dari subsidi energi. Bukankah subsidi untuk orang jauh lebih efektif ketimbang subsidi untuk komoditi? Lebih ironis lagi, bantuan sosial pada tahun 2013 lebih kecil dari tahun sebelumnya.

Tersirat dalam pidato presiden bahwa perekonomian Indonesia menghadapi ancaman atau risiko “krisis”. Kalau demikian halnya, mengapa justru pajak dinaikkan. Pada RAPBN 2014 pemerintah menargetkan penerimaan pajak Rp 1.310,2 triliun, kenaikan sebesar 14,1 persen dibandingkan dengan tahun 2013. Dengan asumsi laju pertumbuhan 6,4 persen dan laju inflasi 4,5 persen, berarti ada “upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang diharapkan menyumbang 3,2 persen kenaikan penerimaan pajak. Angka ini didapat dari 14,1 persen – 6,4 persen – 4,5 persen. Ekspansi pajak juga terlihat dari target pemerintah menaikkan nisbah pajak (tax ratio) dari 12,2 persen tahun 2013 menjadi 12,6 persen tahun 2014. Lihat tulisan “Inkonsistensi RAPBN 2014” yang bisa diunduh di wp.me/p1CsPE-fT.

Dengan kenaikan pajak yang tergolong progresif, maka pertumbuhan konsumsi masyarakat akan lebih tertekan lagi, karena:

Cp = Y – T,

yang mana Cp adalah konsumsi rumah tangga, Y adalah pendapatan masyarakat, dan T adalah pajak.

Ada alternatif lain untuk menjaga daya beli masyarakat seandainya yang sedang kita hadapi adalah tanda-tanda awal menjelang kehadiran krisis. Karena masih pada fase sangat dini, sebaiknya pemerintah cepat mengantisipasinya dengan paket stimulus seperti yang telah dilakukan pemerintah pada tahun 2009. Stimulus ini berbentuk peningkatan belanja pemerintah untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja. Misalnya insentif pajak bagi perusahaan dan investasi baru serta peningkatan belanja untuk infrastruktur. Sayangnya, RAPN 2014 tak menunjukkan secara terang pemerintah hendak menuju ke sana. Belanja untuk infrastruktur tahun 2014 hanya naik sebesar Rp 4,4 triliun atau 2,4 persen, dari Rp 184,3 triliun menjadi Rp 188,7 triliun. Berarti, secara riil, dengan telah memperhitungkan laju inflasi, belanja infrastruktur justru turun atau minus 2,1 persen.

Ruang fiskal sebetulnya masih ada untuk lebih menggenjot investasi infrastruktur dan kegiatan-kegiatan produktif untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru, yakni dengan memperbesar utang pemerintah. Namun, lagi-lagi kita melihat sinyal yang bertolak belakang. Presiden kelihatannya terobsesi untuk terus menerus menurunkan nisbah utang terhadap PDB (debt to GDP ratio). Pidato presiden menyatakan nisbah utang akan diturunkan menjadi 22-23 persen PDB. Ini terjadi karena target defisit APBN pun diturunkan dari 2,4 persen PDB tahun 2013 menjadi 1,5 persen. Jadi, bisa dikatakan kebijakan fiskal SBYnomics justru berwujud antisiklikal. Lihat tulisan “Sesat Pikir Utang Pemerintah” yang bisa diunduh di wp.me/p1CsPE-j5.

Sebaiknya dalam menghadapi kondisi yang amat tertekan dewasa ini presiden tidak bereksperimen. Turuti saja resep Keynesian yang standar.

Ada memang yang telah dilakukan pemerintah untuk menggenjot konsumsi masyarakat, yakni dengan menghapuskan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk “mobil murah dan hemat energi” sehingga harganya yang di bawah Rp 100 juta bakal lebih terjangkau masyarakat kelas menengah.

Resep ini cukup mujarab untuk memperburuk transaksi perdagangan luar negeri kita. Kelas menengah atas memang lebih dimanjakan oleh pemerintahan SBY.