Oil Security dan BBM Kita


Bayangkan apa yang bakal terjadi seandainya dua kilang minyak di dalam negeri tiba-tiba mengalami kerusakan sehingga berhenti berproduksi pada waktu yang bersamaan. Walaupun kemungkinan seperti itu sangat kecil, namun kita harus mengantisipasinya.

Australia pernah mengalaminya. Pernah juga terjadi kecelakaan lalulintas di Australia yang menimpa truk tangki BBM. Setelah diselidiki ternyata ada kerusakan pada truk tangki yang membuat otoritas memeriksa seluruh truk tangki yang beroperasi di salah satu negara bagian. Tak ayal, pasokan BBM di negara bagian itu terganggu beberapa hari.

Di tengah ketegangan yang meningkat di berbagai kawasan, kita harus lebih siap menghadapi kemungkinan terburuk. Ketegangan di Korea, Laut China Selatan, dan Timur Tengah berpotensi mengganggu pasokan minyak ke Indonesia. Sekitar separuh kebutuhan minyak kita berasal dari impor. Kapasitas produksi kilang kita hanya bisa memenuhi sekitar separuh kebutuhan dalam negeri, dalam hitungan hari.

Cadangan operasional (operational reserves) bahan bakar minyak (BBM) hanya mampu memenuhi kebutuhan untuk 20 hari. Kita tidak memiliki cadangan strategis (strategic reserves) sama sekali untuk menghadapi kejadian luar biasa seperti perang atau bencana alam.

Jika kilang mengalami kerusakan., berapa pun produksi dan cadangan minyak mentah yang kita miliki tidak akan membantu pemulihan pasokan BBM. Berapa pun kilang baru dibangun akan menjadi sia-sia kalau tidak ada pasokan minyak mentah impor.

Konsep ketahanan energi atau keamanan energi (energy security) perlu dirumuskan kembali, tidak sebatas penggunaan variabel tunggal (berapa banyak cadangan untuk memenuhi berapa hari kebutuhan).

Selain menambah kapasitas tangki penyimpanan (storage) untuk cadangan operasional—agar kita bisa menikmati keuntungan dengan membeli lebih banyak ketika harga rendah dan menunda pembelian ketika harga tinggi—kita pun perlu mulai mempersiapkan pilihan tambahan agar terhindar dari kemungkinan goncangan energi di masa depan.

Salah satu pilihan adalah menjalin kerja sama dengan negara tetangga. Jaringan kerja sama meliputi negara di berbagai kawasan untuk memperluas asal pasokan. Misalnya dengan ASEAN dan dengan APEC. Di dalam APEC ada Australia yang lokasinya relatif dekat.

Indonesia perlu aktif meyakinkan konsep kerja sama energi yang niscaya bakal saling menguntungkan.

Lebih baik sedia payung sebelum hujan.

 

 

Faisal Basri: MEA Bukan Untuk Meningkatkan Perdagangan


Beritasatu.com

Rabu, 08 Oktober 2014 | 21:47

1412772764

Jakarta – Ekonom Faisal Basri mengatakan, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan berlaku per akhir tahun 2015 tidak ditujukan untuk meningkatkan perdagangan. Terbukti, perdagangan intra Asean justru lebih mengintegrasikan ekonomi Asean.

Faisal menyatakan, Indonesia harus bisa memanfaatkan peluang yang ditawarkan MEA. Dengan demikian, lanjut dia, Indonesia dipilih menjadi basis produksi global oleh investor.

“Untuk itu, pemerintah seharusnya menekan biaya-biaya tinggi yang dibebankan ke industri,” kata Faisal saat membuka Seminar Federasi Gabel tentang “Manfaat MEA bagi Industrti Elektronika” di Jakarta, Rabu (8/10).

Lebih lanjut dia mengatakan, Pph impor produk elektronik merupakan salah satu bentuk kebijakan yang salah, sehingga sudah saatnya pemerintah menghapuskan PPh tersebut. Dengan penghapusan tersebut, kata dia, bisa memacu pertumbuhan industri elektronik di dalam negeri.

Selain itu, kata Faisal, pemerintah seharusnya tidak lagi menganggap insentif fiskal sebagai peluang berkurang atau hilangnya sebagian pendapatan negara. Sebab, lanjut Faisal, dengan insentif fiskal bagi industri, justru akan mampu menghasilkan pendapatan yang lebiih besar.

“MEA juga tidak ditujukan untuk meningkatkan perdagangan. Tapi, untuk menarik investasi masuk ke Asean. Pada saat MEA diimplementasikan, produsen global tidak lagi harus membangun pabrik di masing-masing negara di Asean. Mudah-mudahan, Indonesia dipilih investor menjadi basis produksi. Tidak hanya memasok Asean, tapi global. MEA juga bukan menjadi ajang persaingan antara industri di Asean, melainkan antar negara. Dengan MEA, konsumen bisa memilih akan membeli barang yang lebih murah. Terserah produksi dari negara mana. Karena itu, pada dasarnya, MEA ditujukan untuk meningkatkan daya saing Asean,” kata Faisal.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemdag, Partogi Pangaribuan menambahkan, MEA bukan sebagai ajang pertarungan menang kalah. Sebagai negara dengan populasi pasar terbesar, kata dia, Indonesia tidak sepatutnya kalah. Apalagi, ujar dia, implementasi perdagangan bebas sudah dimulai sejak lama.

“Sekarang, hampir 90 persen bea masuk sudah nol persen. Ini bukan masalah baru. Indonesia adalah bangsa yang kuat. Terbukti, pada masa krisis 1999, kita mampu bangun. Begitu juga tahun 2008, dan awal tahun 2013. Kita bisa bangun lagi. Struktur bangsa kita kuat. Tidak perlu takut menghadapi MEA. Seperti kata pepatah, kalau mau jalan cepat ya berjalanlah sendiri. Kalau mau jalan jauh, berjalanlah bersama,” kata Partogi.

Penulis: EME/FER

Sumber: Investor Daily

Diunduh dari: http://www.beritasatu.com/industri-perdagangan/215934-faisal-basri-mea-bukan-untuk-meningkatkan-perdagangan.html

Menghimpun Kekuatan, Menyongsong Era Baru, Menggapai Cita-cita[1]


Pada awal Mei 2014, Bank Dunia mengumumkan hasil perhitungan Gross Domestic Product (Produk Domestik Bruto) dengan menggunakan metode yang telah diperbarui.[2] Berdasarkan metode baru ini, PDB Indonesia pada tahun 2012 sebesar 2,2 triliun dollar AS, di urutan ke-10 terbesar di dunia. Indonesia merupakan satu dari empat negara berkembang—yang dijuluki sebagai Emerging Markets—yang masuk dalam jajaran 10 besar. Tiga negara lainnya ialah China (di posisi kedua), India (ketiga), dan Brazil (ketujuh). Selebihnya adalah negara maju dengan Amerika Serikat di posisi puncak.

Di Asean, PDB Indonesia merupakan yang terbesar dan satu-satunya yang menembus satu triliun dollar AS, jauh di atas negara Asean lainnya. Lima negara (Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, Singapura) dengan PDB di bawah ratusan miliar dollar AS. Tiga negara  (Kamboja, Brunei Darussalam, dan Laos) dengan PDB hanya puluhan miliar dollar AS. Satu negara lainnya, Myanmar, tidak tersedia data PDB-nya.

PDB berdasarkan PPP lebih mencerminkan kemampuan daya beli atau expenditure size atau market size dari suatu negara. Karena itu, wajar kalau banyak negara dan perusahaan transnasional memandang Indonesia sebagai pasar yang sangat menggiurkan bagi berbagai macam produk barang dan jasa mereka. Ditambah lagi dengan semakin tebalnya kelompok strata menengah yang merupakan motor utama dari consuming class.

Kita tidak boleh cepat puas diri. Kebesaran Indonesia baru sebatas ukuran pasar karena penduduknya banyak—terbesar keempat di dunia—dan relatif baru naik kelas dari kelompok negara berpendapatan rendah ke kelompok negara berpendapatan menengah. Sampai sekarang Indonesia masih bertengger di kelompok negara berpendapatan menengah-bawah.

Pendatapan per kapita Indonesia tahun 2012 berdasarkan data Bank Dunia masih relatif rendah, di urutan ke-100 dari 182 negara. Di Asean, pendapatan per kapita Indonesia di urutan kelima, jauh di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Di bawah Indonesia adalah Filipina, Burma, dan tiga negara Indochina (Vietnam, Laos, dan kamboja).

Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih cukup besar, hampir 30 juta jiwa.[3] Sekalipun mengalami penurunan terus menerus selama tujuh tahun terakhir, namun kecepatan penurunannya kian melambat, padahal dana yang digelontorkan untuk berbagai macam program pengentasan orang miskin semakin meningkat.

Yang harus kian diwaspadai adalah jurang kaya-miskin semakin melebar sebagaimana tercermin dari koefisien gini yang cenderung meningkat tajam sejak tahun 2005. Periode observasi yang lebih panjang sejak tahun 1964 menghasilkan bentuk huruf U (U shape), mirip dengan pola di Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya. Dewasa ini isu ketimpangan mengemuka kembali, terutama dipicu oleh terbitnya buku karya Thomas Piketty berjudul “Capital in the Twenty-First Century” pada Maret 2014.

Pola pertumbuhan ekonomi Indonesia menyerupai negara-negara maju. Sektor jasa (non-tradable) tumbuh jauh lebih cepat dari sector barang (tradable). Jika pada tahun 2000 perbedaannya sangat tipis (5,3 : 4,6), sejak tahun 2004 perbedaannya kian menganga, sektor non-tradable selalu tumbuh lebih dua kali lipat dibandingkan dengan sektor tradable. Sektor non-tradable yang tumbuh jauh lebih pesat itu terutama ditopang oleh sektor-sektor jasa modern yang relatif sangat sedikit menyerap tenaga kerja yang kebanyakan berpendidikan tinggi.

Padahal, mayoritas pekerja (64,6 persen) masih berpendidikan sekolah lanjutan tingkat menengah (SLTP). Mereka sangat sulit diserap oleh sektor jasa modern seperti sektor keuangan (perbankan), asuransi, dan telekomunikasi. Pekerja dengan tingkat pendidikan rendah hanya mengandalkan sektor jasa informal, kebanyakan di sektor perdagangan, transportasi, dan konstruksi. Pendapatan di sekor jasa informal ini rata-rata lebih tinggi ketimbang pendapatan di sektor pertanian. Oleh karena itu, pilihanbagi pekerja sangat terbatas. Alternatif yang lebih baik, yakni sebagai pekerja formal di sektor industri manufaktur relatif terbatas. Sejauh ini sektor industri manfaktur hanya menyerap 13 persen dari pekerja total. Penyebab utama realtif rendahnya sektor industri manufaktur dalam penyerapan tenaga kerja adalah karena peranan sektor ini dalam PDB mengalami kemerosotan terus menerus. Pada triwulan I-2014, sumbangan industri manufaktur dalam PDB tinggal 23,6 persen, semakin menjauh dari tingkat tertingginya sebesar 29 persen pada tahun 2000.

Selain peranan industri manufaktur yang merosot, persebarannya pun sangat tidak merata. Sekitar 70 persen industri manufaktur berlokasi di Jawa+Bali dan 17,5 persen di Sumatera. Sisanya sebesar 12,5 persen tercecer di pulau-pulau lainnya. Kenyataan inilah yang pada gilirannya memperkokoh Jawa dan Sumatera dalam pembentukan PDB Nasional. Tak tanggung-tanggung, kedua pulau itu menguasai 82,4 persen PDB Nasional. Bis dibayangkan betapa kedua pulau ini bakal semakin mendominasi seandainya pemerintah merealisasikan pembanguan Jembatan Selat Sunda.

Kembali ke Jati Diri

Sekitar 17.500 pulau membentuk untaian zamrud khatulistiwa, dirajut oleh lautan yang menghampari dua pertiga wilayah Tanah Air Indonesia seluas 5,2 juta km2.  Lautlah yang mempersatukan gugusan kepulauan Nusantara, bukan memisahkan dan menjadikannya berjauhan satu sama lain. Indonesia merupakan negara kepulauan paling besar di dunia. Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 pun menyatakan Indonesia sebagai negara kepulauan.

Julukan “nenek moyangku orang pelaut” menegaskan jati diri bangsa Indonesia sebagai negara maritim dengan garis pantai 95.181 km, terpanjang keempat di dunia. Kesadaran itu sudah lama kokoh di bumi Pertiwi. Bangsa kita menggunakan istilah tanah air untuk tumpah darahnya, bukan padanan dari motherland atau homeland.

Kejayaan Sriwijaya pada abad ke-9 ditandai dengan kekuasaannya hingga ke Jawa, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya menguasai jalur perdagangan di Asia Tenggara dan memiliki pengaruh kuat di jalur perdagangan antara China dan India. Tanpa kekuatan armada laut yang tangguh, niscaya pengaruh Sriwijaya tidak akan diperhitungkan di kawasan Asia. Ketangguhan armada laut pula yang mengantarkan kejayaan Majapahit pada abad ke-14. Majapahit mampu menguasai seantero Nusantara, Semenanjung Malaya, dan armada lautnya menjelajah hingga ke Laut China Selatan.

Presiden Soekarno mengingatkan betapa laut menjadi sumber kekuatan Indonesia. Ketika berpidato pada National Maritime Convention I tahun 1963, Bung Karno menegaskan: “Untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai yang merupakan national building bagi negara Indonesia, maka negara dapat menjadi kuat jika dapat menguasai lautan. Untuk menguasai lautan kita harus menguasai armada yang seimbang.”

Karakteristik geografis yang unik ditambah dengan kebhinekaannya, membuat Indonesia sejatinya lebih berorientasi ke laut. Lewat laut, keberagaman potensi sumber daya alam lebih leluasa bergerak dan dipertukarkan antar-daerah dengan ongkos transaksi yang lebih efisien ketimbang lebih mengandalkan transportasi darat. Dengan transportasi laut yang efisien, potensi setiap daerah bisa dioptimalkan lewat proses pertukaran sehingga saling melengkapi dan bersinergi menghasilkan sosok perekonomian nasional yang tangguh, mandiri, dan hasil pembangunan terdistribusikan secara lebih merata.

Dengan begitu, terjadi integrasi perekonomian nasional, tidak terfragmentasi seperti selama ini. Tanpa penguatan integrasi perekonomian nasional terlebih dahulu, niscaya Indonesia bakal tercecer dalam proses integrasi kawasan lewat kesepakatan untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi Asean yang akan mulai berlaku tahun 2015. Indonesia pun bakal tercecer dalam menghadapi dunia tanpa batas (borderless world) yang dipicu oleh globalisasi yang nyaris telah menyentuh segala aspek kehidupan.

Sebelum terbentuk Masyarakat Ekonomi Asean sekalipun, perbedaan harga berbagai jenis barang dan jasa di Asean relatif sangat tipis dengan kecenderungan yang semakin kecil. Sedangkan perbedaan harga barang kebutuhan pokok antar-daerah di Indonesia sangat besar, bahkan berlipat ganda. Lebih ironis lagi, harga produk pertanian impor lebih murah ketimbang produk pertanian lokal akibat ongkos angkut barang impor lebih murah ketimbang ongkos angkut produk serupa yang dihasilkan di dalam negeri.

Ongkos angkut Padang-Jakarta dan Jakarta-Banjarmasin lebih mahal tiga kali lipat ketimbang Jakarta-Singapura. Jauh lebih parah lagi ongkos angkut dari Jakarta ke kawasan Timur Indonesia. Ongkos angkut rute Jakarta-Sorong, misalnya,  mencapai 2.000 dollar AS, sehingga tak heran jika harga semen di Papua bisa mencapai 10 kali lipat dari harga semen di Jakarta.

Hasil bumi dari luar Jawa tidak leluasa dikirim ke Jawa-Bali yang merupakan pasar sangat dominan dengan penduduknya berdasarkan hasil Sensus tahun 2010 mencapai 140,5 juta atau 59 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia. Jika ditambah dengan penduduk Sumatera sebanyak 50,6 juta, maka jumlah penduduk kawasan Barat Indonesia mencapai 80,4 persen. Dominasi kawasan Barat Indonesia tidak hanya sebagai pembeli, tetapi juga sebagai produsen. Sekitar 82 persen kue nasional (produk domestik bruto) dihasilkan oleh Jawa-Bali dan Sumatera.

Disparitas pembangunan yang sangat mencolok antara kawasan Barat dan kawasan Timur merupakan benih potensial disintegrasi bangsa. Ketimbang membangun jembatan Selat Sunda yang bakal semakin memperkokoh cengkeraman Jawa-Sumatera dan dominasi transportasi darat yang sangat tidak efisien dalam meningkatkan mobilitas barang, alangkah lebih strategisnya membangun dan mengembangkan fasilitas pelabuhan dan memperkokoh armada angkutan laut nasional. Jawa dan Sumatera yang bakal semakin terintegrasi dengan kehadiran jembatan Selat Sunda tidak akan banyak membantu efisiensi sistem logistik nasional karena tetap saja ongkos angkut per ton dengan menggunakan moda transportasi darat antara Sumatera dan Jawa akan jauh lebih mahal ketimbang ongkos angkut dengan menggunakan moda transportasi laut. Karena hampir seluruh barang impor yang masuk ke Indonesia diangkut oleh kapal dengan kapasitas puluhan ribu ton, sedangkan barang dari Sumatera ke Jawa tetap diangkut oleh truk dengan kapasitas hanya sekitar 10 ton, maka kehadiran jembatan Selat Sunda akan membuat barang-barang impor semakin merajai pasar di seantero Negeri.

Barang-barang yang diproduksi di berbagai daerah tidak leluasa diseberangkan ke pulau Jawa yang merupakan potensi pasar terbesar dan pulau-pulau lainnya. Akibatnya barang-barang itu menjadi non-traded atau non-tradable, hanya bisa diperdagangkan di pasar lokal. Harga gampang jatuh di daerah produsen ketika panen raya, sedangkan pasar di sentra konsumen diisi oleh barang impor.

Sudah saatnya mewujudkan visi maritim sebagai simpul utama mengintegrasikan perekonomian domestik sehingga membentuk ketahanan perekonomian nasional yang tangguh dan berkeadilan.

Untuk itu, pembangunan sarana dan prasarana angkutan laut harus lebih diutamakan. Perluasan dan modernisasi pelabuhan dari ujung Barat sampai ujung Timur, seraya membangun armada angkutan laut yang tangguh dan efisien, sehingga terwujudlah “Pendulum Nusantara” dan pasar domestik yang terintegrasi.

Memacu Pembangunan Kepri

Kepri merupakan miniatur Indonesia. Betapa tidak. Provinsi Kepri memiliki 2.408 pulau. Sekitar 96 persen luas wilayah provinsi Kepri berupa lautan. Potensi kekayaan laut menjadi modal utama untuk menyejahterakan rakyatnya. Bukan hanya potensi ikan, melainkan juga minyak dan gas, pariwisata, dan transportasi.

Selain itu, lokasi provinsi Kepri yang berada di jajaran terdepan Indonesia dan terdekat dengan salah satu pusat grafitasi kapitalisme Asia (Singapura), membuat provinsi Kepri memiliki peluang lebih banyak ketimbang provinsi lainnya.

Dengan modal dasar itu, provinsi Kepri bisa mengembangkan diri nyaris tanpa batas. Potensi keunggulan komparatif yang dimiliki provinsi Kepri tak terbatas hanya pada kekayaan lautnya, melainkan juga potensi sebagai pusat perdagangan, logistik, dan industri manfaktur.

Untuk mengaktualisasikan segala potensi itu, salah satu pilar yang harus kokoh adalah kualitas sumber daya manusia. Untuk itu, Kepri harus memiliki fasilitas pendidikan yang prima dan pusat riset berkelas dunia. Lembaga pendidikan dan riset bersinergi untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi bernilai tambah tinggi dan memiliki daya saing di tingkat dunia.

Para sarjana yang berkiprah di Kepri jangan berhenti menimba ilmu. Kalianlah yang menjadi tumpuan kemajuan Kepri dan Indonesia. Galilah terus ilmu pengetahuan dan kuasai teknologi. Hanya dengan begitu, kemajuan Kepri yang berkelanjutan bisa kita gapai, bagi kemakmuran rakyat yang berkeadilan.

***

[1] Makalah, disampaikan pada acara Wisuda Sarjana ke-17 STIE Ibnu Sina Batam Tahun Akademik 2013-2014, Batam, 31 Mei 2014.

[2] Metode baru ini —berdasarkan perhitungan paritas daya beli (purchasing power parity/PPP)—memungkinkan perhitungan PDB antarnegara lebih bisa diperbandingkan karena dihitung dengan menggunakan tingkat harga yang sama dan mata uang yang sama.

[3] Data terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan pada bulan September 2013 penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan berjumlah 28,55 juta jiwa atau 11,47 persen dari penduduk total. Garis kemiskinan diukur berdasarkan pengeluaran untuk berbagai jenis kebutuhan yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan dan bukan makanan. Nilai garis kemiskinan untuk pengukuran September 2013 ialah Rp 292.951 per kapita sebulan.

batam-01
batam-02
batam-03
batam-04

Dinamika Politik Regional & Kesempatan Indonesia


BERBAGAI KONFLIK REGIONAL MENDATANGKAN KEUNTUNGAN BAGI INDONESIA, TERUTAMA DI BIDANG EKONOMI.

esquire-maret_2014

Cukup banyak kalangan yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014 akan melambat. Bank Dunia memperkirakan hanya 5,3 persen, lebih rendah dari tahun 2013 sebesar 5,6 persen. International Monetary Fund (IMF) dan majalah Economist juga memperkirakan pertumbuhan tahun 2014 lebih rendah, yakni 5,5 persen. Demikian pula perkiraan beberapa bank asing.

Selain karena tekanan defisit akun semasa (current account), pesimisme dilatarbelakangi oleh saratnya agenda politik tahun ini. Pemilihan umum dipandang bakal membuat pelaku ekonomi wait and see dan pemerintah cenderung menghindari keputusan yang mumpuni karena berisiko tidak populer sehingga menggerus perolehan suara dalam pemilu.

Pengalaman tiga pemilu pasca-Reformasi menunjukkan perekonomian justru ekspansif pada tahun pemilu dibandingkan tahun sebelumnya, kecuali pemilu 2009. Namun, bisa dimaklumi karena tahun 2009 terjadi resesi dunia, seluruh negara mengalami pertumbuhan negatif kecuali  China, India, dan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2009 sebesar 4,6 persen tergolong istimewa.

Laju inflasi selalu lebih rendah pada tahun pemilu dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian juga dengan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran. Fenomena itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Pemerintah yang sedang berkuasa akan berupaya keras memoles perekonomian agar perolehan suara partai penguasa tidak tergerus.  Yang hampir mustahil dibenahi adalah ketimpangan yang memang dalam lima tahun terakhir memburuk, bahkan koefisien gini sudah menembus angka 0,4.

Dalam satu dasawarsa terakhir terjadi kecenderungan hubungan yang semakin renggang (decoupling) antara politik dan ekonomi. Salah satu indikasi yang fenomenal dari kecenderungan ini terihat pada May Day tahun lalu. Ketika jutaan buruh di seluruh Indonesia turun ke jalan, justru pada 1 Mei 2013 indeks harga saham mencetak rekor tertinggi baru sebesar 5.060, 919. Di mata asing sekalipun, pemilu selama ini tidak menyurutkan langkah mereka untuk berkunjung ke Indonesia dan berinvestasi di sini. Jumlah wisatawan mancanegara selalu meningkat pada tahun penyelenggaraan pemilu dibandingkan tahun sebelumnya.

Memang, pelaksanaan demokrasi prosedural di Indonesia masih jauh dari sempurna. Aturan kerap berubah. Yang terakhir adalah Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohohan review yudisial tentang pemilu serentak mulai tahun 2019. Kinerja anggota legislatif di semua tingkatan sangat memprihatinkan. Demikian juga dengan kinerja eksekutif. Kian banyak anggota legislatif dan eksekutif sampai tingkat menteri menjadi pesakitan karena kasus korupsi. Namun, jika dibandingkan dengan praktik demokrasi prosedural di negara-negara tetangga, kita relatif lebih baik. Thailand sudah bertahun-tahun mengalami gejolak politik. Dalam beberapa bulan terakhir kelompok oposisi tak henti merongrong pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, adik kandung mantan PM Thaksin Shinawatra yang digulingkan.

Situasi tak menentu yang berkepanjangan mulai membuat sejumlah perusahaan asing di Thailand berencana merelokasikan pabriknya dari Thailand. Ketidakpastian berpepanjangan membuat risiko investasi jangka panjang meningkat. Beberapa produsen otomotif Jepang sudah mengambil ancang-ancang memindahkan pabriknya ke Indonesia. Mereka semakin terpikat karena pemerintah Indonesia tahun lalu mengumbar insentif untuk mobil murah ramah lingkungan (low cost green car)  berupa pembebasan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar 30 persen.

Walaupun tidak berkepanjangan, gelombang protes terbesar di Malaysia atas tuduhan kecurangan pemilu di Malaysia tahun lalu menyisakan keraguan atas masa depan demokrasi di Malaysia. Sementara itu, gelombang besar demontrasi menolak hasil pemilu di Kamboja masih terus berlangsung. Dimotori oleh pemimpin oposisi, Sam Rainsy, dan didukung oleh kaum buruh yang menuntut kenaikan upah, prospek Kamboja tampaknya juga masih suram. Tak heran jika seluruh lembaga pemeringkat internasional memberikan predikat stabil untuk outlook Indonesia sekalipun tahun ini menggelar pemilu.

Ketegangan antara Jepang dan China kembali memanas setelah PM Jepang, Shinzo Abe, mengunjungi Kuil Yasukuni pada 26 Desember lalu. Kunjungan itu untuk menghormati korban perang, termasuk 14 pelaku kejahatan perang Kelas A pada Perang Dunia II. Kecaman datang tak hanya dari China, tetapi juga Korea Selatan dan sejumlah negara yang pernah diduduki Jepang. Amerika Serikat ikut mengingatkan Jepang agar segera memperbaiki hubungan dengan negara-negara tetangga untuk menjaga kestabilan kawasan.

Bukannya melunak, Abe di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, 22 Januari lalu, malahan menggambarkan hubungan Jepang dan China dewasa ini mirip perseteruan Inggris dan Jerman di tahun 1914 yang memicu Perang Dunia I. Jepang pantas khawatir dengan peningkatan kekuatan persenjataan China. Ditambah lagi dengan agresivitas China di sejumlah pulau yang menjadi sengketa dengan negara-negara tetangga. Sengketa atas kepulauan Senkaku (versi Jepang) atau Diaoyu (versi China) yang kaya minyak tak kunjung mereda.

Jepang secara aktif merangkul ASEAN. Abe telah mengunjungi semua negara ASEAN. Kunjungan resmi pertama Kaisar Jepang ke India pada November 2013 memperkuat sinyal bahwa Jepang kian menjaga jarak dengan China. Untuk pertama kali dalam sejarah pascaera China membuka diri di masa Deng Xiao Ping, China tidak lagi di posisi puncak sebagai negara paling menjanjikan di mata perusahaan manufaktur Jepang yang beroperasi di luar negeri. Survei terbaru oleh Japan Bank for International Cooperation (JBIC) menunjukkan posisi China melorot ke urutan keempat.

Kabar baik bagi Indonesia yang untuk pertama kali di posisi puncak pada tahun 2013, naik dua peringkat dari tahun sebelumnya. India menduduki posisi kedua dan Thailand di urutan ketiga. Pergeseran itu juga berpotensi mengurangi volume perdagangan Jepang dan China yang pada tahun 2012 bernilai 334 miliar dollar AS. Ini membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke Jepang. Peluang semakin terbuka dengan membaiknya prospek perekonomian Jepang. Rakyat Jepang mulai kembali bergairah belanja. Tahun ini inflasi ditargetkan 2 persen, setelah sekitar 10 tahun mengalami deflasi terus- menerus.

Sengketa perbatasan antara China dan beberapa negara ASEAN juga belum kunjung mereda, bahkan meningkat setelah China akan menempatkan kapal patroli sipil berbeban 5.000 ton di salah satu pulau utama di Laut China Selatan yang menjadi obyek sengketa. China juga mensyaratkan kapal-kapal nelayan harus memperoleh izin untuk memasuki perairan yang dikalim masuk dalam yurisdiksi Provinsi Hainan bagian selatan.

Indonesia tidak menghadapi sengketa perbatasan dengan China. Namun, tampaknya Indonesia tidak tinggal diam mengantisipasi dinamika di Laut China Selatan. Pemerintah Indonesia dan beberapa negara ASEAN dalam waktu bersamaan memperkuat armada lautnya dengan memesan kapal selam baru maupun bekas. Semoga momentum ini menumbuhkan kesadaran baru akan pentingnya Indonesia memperkokoh jati dirinya sebagai negara maritim sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi ke depan.

Jadi, lebih banyak faktor yang membuat optimisme tahun 2014 bakal lebih baik ketimbang tahun 2013. Gerak maju pelaku ekonomi tak tertahankan untuk memanfaatkan momentum percepatan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan membengkaknya strata menengah di Indonesia. Percepatan pertumbuhan bakal lebih menjanjikan seandainya pemerintah sedikit lebih sigap membaca dinamika lingkungan strategis seraya mampu menekan defisit akun semasa. Sedangkan perubahan lebih mendasar kita harapkan dari kehadiran pemimipin baru hasil pemilu nanti.

[Dimuat di majalah Esquire, Edisi 84 – Maret 2014 (7th Anniversary Issue), Hal. 100-102]

Infrastruktur Tertatih Menyongsong MEA 2015


Peranan sektor industri manufaktur dalam produk domestik bruto terus menurun, dari titik tertinggi 29 persen tahun 2001 menjadi hanya 23,7 persen tahun 2013. Transaksi perdagangan produk manufaktur sudah mengalami defisit sejak 2008 dan terus memburuk dengan cepat hingga 2014.

Hanya dalam waktu empat tahun, defisit perdagangan manufaktur naik lebih dari dua kali lipat, dari 24,4 miliar dollar AS tahun 2008 menjadi 51,4 miliar dollar AS pada 2012.

Dibandingkan dengan sektor penghasil barang lainnya, industri manufaktur paling sensitif terhadap ketersediaan berbagai jenis infrastruktur fisik, terutama listrik, jalan, dan pelabuhan.

Negara-negara yang industrinya lebih maju dibandingkan Indonesia pada umumnya ditopang ketersediaan listrik yang jauh lebih baik.

Pada tahun 2011, konsumsi listrik per kapita di Malaysia dan Thailand masing-masing 4.246 kWh dan 2.316 kWh, sedangkan Indonesia hanya 680 kWh. Indonesia juga jauh tertinggal dibandingkan dengan China (3.298 kWh), bahkan dengan Vietnam sekalipun (1.073 kWh). Dengan India juga kalah (684 kWh). Di ASEAN, Indonesia hanya unggul dari Laos, Myanmar, Kamboja, dan Filipina.

Pemadaman bergilir

Belakangan ini penyakit pemadaman listrik bergilir kembali kambuh. Di beberapa provinsi bahkan sudah bertahun-tahun, sudah sangat akut. Padahal, Indonesia dikaruniai  sumber energi primer yang cukup melimpah, beragam, dan relatif murah, seperti batubara, gas alam, dan panas bumi.

Ratusan gunung berapi di Indonesia cuma diratapi sebagai sumber bencana, gagal dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Padahal, sekitar 40 persen cadangan panas bumi dunia berada di Indonesia.

Namun, dari potensi sekitar 28.000 megawatt itu, yang termanfaatkan baru sekitar 4 persen. Belum lagi potensi listrik tenaga air dan mikrohidro yang bertaburan tak terkelola, sehingga justru semakin banyak menimbulkan bencana banjir.

Lebih ironis lagi, kebanyakan daerah yang minim pasokan listrik dan kerap mengalami pemadaman adalah daerah pemasok energi primer. Daerah itu terus memasok energi primer dan bahan baku bagi industri dan rakyat di Jawa. Industri tak kunjung berkembang di lumbung energi.

Industri yang sudah ada pun bertumbangan, seperti industri sarung tangan karet di Sumatera Utara. Rencana pembangunan kawasan industri di luar Jawa tersendat-sendat. Selain keterbatasan pasokan listrik, pelabuhan juga tidak memadai. Pengusaha harus membangun pembangkit listrik, jalan, dan pelabuhan sendiri.

Akibatnya, pengusaha menanggung beban ongkos tetap (fixed cost) yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang pemerintahnya menyediakan infrastruktur dasar ini.

Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) seharusnya memberikan solusi. Sangat disayangkan, justru sebaliknya, MP3EI berjalan sendiri. Yang dikedepankan justru proyek jembatan Selat Sunda dan jalan tol lintas Sumatera.

Tidak juga mengantisipasi penerapan Undang-Undang Minerba yang mengamanatkan peningkatan nilai tambah hasil tambang dan mineral (bukan larangan ekspor sebagaimana diinterpretasikan oleh berbagai peraturan pelaksanaannya).

Jika infrastruktur tersedia, pengusaha tak perlu dipaksa untuk membangun pengolahan tambang dan mineral. Akan tetapi, kalau semua infrastruktur dasar harus dibangun sendiri tanpa kompensasi berupa insentif, jangan berharap pengusaha terdorong membangun fasilitas pengolahan.

Jika listrik cukup dan ongkos angkutan laut murah karena pelabuhan dan jaringan jalan memadai, industri tidak akan semakin berjejalan di Jawa, khususnya Jabodetabek. Ditambah lagi dengan tekanan upah yang semakin tinggi di Jawa, niscaya industri akan lebih tersebar ke luar Jawa.

Bagaimana hendak memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 jika infrastruktur berantakan. Bagaimana mungkin bakal dapat maslahat maksimum dari pengintegrasian pasar ASEAN kalau pasar domestik kita tidak terintegrasi. Bagaimana bisa melakukan penetrasi ke pasar ASEAN kalau ongkos angkutan untuk ekspor per kontainer Indonesia termahal ketiga dari delapan negara ASEAN.

Sebaliknya, ongkos mendatangkan barang (impor) ke Indonesia justru di urutan ketiga termurah (data dari ASEAN Secretariat, ASEAN Community Progress Monitoring System, Full Report 2012). Tak pelak lagi, barang-barang impor bakal lebih deras masuk ke Indonesia. Barang impor akan langsung masuk ke sejumlah daerah, tak perlu lagi dipasok dari Jawa seperti kebanyakan selama ini.

Pemerintah nyata-nyata gagal mengemban tugasnya sebagai penyedia infrastruktur dasar. Bagaimana mungkin perekonomian bisa berfungsi optimal jika investasi publik hanya sekitar 3 persen dari produk domestik bruto, sementara negara-negara tetangga kebanyakan di atas 5 persen. Vitamin yang masuk ke dalam tubuh perekonomian (infrastruktur) jauh lebih kecil dari racun (subsidi energi) yang diciptakan perekonomian.

Bukannya menyelesaikan akar masalah, pemerintah justru menambah masalah baru dengan lebih banyak mengalihkan tanggung jawab pembangunan infrastruktur dasar kepada pihak swasta ala MP3EI. Sungguh merupakan wujud dari sesat pikir.

[Dimuat di harian Kompas, Senin, 3 Maret 2014, hal. 15.]

Ironi Negara Maritim


Nusantara takluk berulang kali oleh kekuatan armada laut asing. Sekarang kita terpedaya oleh dominasi angkutan darat. Sudah ribuan triliun terkuras dari kas negara untuk membiayai subsidi BBM.

Hasilnya, daya saing melorot, ongkos logistik mahal, yaitu 27 percent terhadap produk domestik bruto (Bisnis Indonesia, 2 Mei 2013, hal. 7, Laporan Khusus). Rata-rata Asia sekitar 17 persen, China 15 persen, India 13 persen.[i]

Data perbandingan antarnegara menunjukkan Logistik Performance Index (LPI) Indonesia pada tahun 2012 berada di urutan ke-59, kalah dengan Vietnam yang berada di urutan ke-53. Apatah lagi dengan negara-negara Asean-5 (Singapura di urutan pertama, Malaysia ke-29, Thailand ke-38, Philippines ke-52). Juga kalah dengan China yang berada di urutan ke-26.

Pada tahun 2007 posisi Indonesia lebih baik 10 peringkat dari Vietnam, masing-masing di urutan ke-43 dan ke-53. Posisi Indonesia anjlok ke urutan ke-75 pada tahun 2010, sedangkan Vietnam tetap di urutan ke-53. Di antara negara-negara Asean, Indonesia cuma unggul dari Laos, Kamboja, dan Myanmar.

logistic

Penjajah menikmati keuntungan luar biasa dari kekayaan alam Indonesia. Namun, sekarang, setelah 68 tahun merdeka, bukannya menjadi negara pengekspor utama kekayaan alam (leading exporter of natural resources), melainkan justru sebagai leading importer of natural resources, tepatnya di urutan ke-14. Sebaliknya, Singapura yang tak “punya apa-apa” menjadi leading exporter of natural resources nomor 14. Data ini diambil dari WTO, World Trade Report 2010.

importer

Sumber daya alam yang kita ekspor amat beragam, dari beras, gandum, kedelai, cabai, bawang, hingga alumina, minyak mentah dan BBM. Juga garam yang diimpor antara lain dari Australia dan Singapura.[i]

Indonesia tak kekurangan potensi untuk menghasilkan garam. Sentra prosuksi Madura makin merosot karena pembangunan jembatan Suramadu membuat harga tanah di pulau Madura naik sehingga tak lagi layak untuk produksi garam. Diperkirakan dalam waktu tak terlalu lalu lahan untuk produksi garam beralih menjadi kawasan industri.

Yang punya potensi cukup besar sebagai sentra produksi garam yang baru adalah Nusa Tenggara Timur. Namun, bagaimana mungkin bisa dikembangkan jika ongkos angkutnya ke jawa sangat mahal, lebih mahal dai ongkos angkut dari Australia ke Jawa.

Jika laut diabaikan, kita akan kian banyak menyaksikan ironi. Ya, ironi negara maritim yang membuat daya saing kita semakin tergopoh-gopoh.

 

Blog di WordPress.com.

Atas ↑