Dinamika Politik Regional & Kesempatan Indonesia

BERBAGAI KONFLIK REGIONAL MENDATANGKAN KEUNTUNGAN BAGI INDONESIA, TERUTAMA DI BIDANG EKONOMI.

esquire-maret_2014

Cukup banyak kalangan yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014 akan melambat. Bank Dunia memperkirakan hanya 5,3 persen, lebih rendah dari tahun 2013 sebesar 5,6 persen. International Monetary Fund (IMF) dan majalah Economist juga memperkirakan pertumbuhan tahun 2014 lebih rendah, yakni 5,5 persen. Demikian pula perkiraan beberapa bank asing.

Selain karena tekanan defisit akun semasa (current account), pesimisme dilatarbelakangi oleh saratnya agenda politik tahun ini. Pemilihan umum dipandang bakal membuat pelaku ekonomi wait and see dan pemerintah cenderung menghindari keputusan yang mumpuni karena berisiko tidak populer sehingga menggerus perolehan suara dalam pemilu.

Pengalaman tiga pemilu pasca-Reformasi menunjukkan perekonomian justru ekspansif pada tahun pemilu dibandingkan tahun sebelumnya, kecuali pemilu 2009. Namun, bisa dimaklumi karena tahun 2009 terjadi resesi dunia, seluruh negara mengalami pertumbuhan negatif kecuali  China, India, dan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2009 sebesar 4,6 persen tergolong istimewa.

Laju inflasi selalu lebih rendah pada tahun pemilu dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian juga dengan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran. Fenomena itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Pemerintah yang sedang berkuasa akan berupaya keras memoles perekonomian agar perolehan suara partai penguasa tidak tergerus.  Yang hampir mustahil dibenahi adalah ketimpangan yang memang dalam lima tahun terakhir memburuk, bahkan koefisien gini sudah menembus angka 0,4.

Dalam satu dasawarsa terakhir terjadi kecenderungan hubungan yang semakin renggang (decoupling) antara politik dan ekonomi. Salah satu indikasi yang fenomenal dari kecenderungan ini terihat pada May Day tahun lalu. Ketika jutaan buruh di seluruh Indonesia turun ke jalan, justru pada 1 Mei 2013 indeks harga saham mencetak rekor tertinggi baru sebesar 5.060, 919. Di mata asing sekalipun, pemilu selama ini tidak menyurutkan langkah mereka untuk berkunjung ke Indonesia dan berinvestasi di sini. Jumlah wisatawan mancanegara selalu meningkat pada tahun penyelenggaraan pemilu dibandingkan tahun sebelumnya.

Memang, pelaksanaan demokrasi prosedural di Indonesia masih jauh dari sempurna. Aturan kerap berubah. Yang terakhir adalah Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohohan review yudisial tentang pemilu serentak mulai tahun 2019. Kinerja anggota legislatif di semua tingkatan sangat memprihatinkan. Demikian juga dengan kinerja eksekutif. Kian banyak anggota legislatif dan eksekutif sampai tingkat menteri menjadi pesakitan karena kasus korupsi. Namun, jika dibandingkan dengan praktik demokrasi prosedural di negara-negara tetangga, kita relatif lebih baik. Thailand sudah bertahun-tahun mengalami gejolak politik. Dalam beberapa bulan terakhir kelompok oposisi tak henti merongrong pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, adik kandung mantan PM Thaksin Shinawatra yang digulingkan.

Situasi tak menentu yang berkepanjangan mulai membuat sejumlah perusahaan asing di Thailand berencana merelokasikan pabriknya dari Thailand. Ketidakpastian berpepanjangan membuat risiko investasi jangka panjang meningkat. Beberapa produsen otomotif Jepang sudah mengambil ancang-ancang memindahkan pabriknya ke Indonesia. Mereka semakin terpikat karena pemerintah Indonesia tahun lalu mengumbar insentif untuk mobil murah ramah lingkungan (low cost green car)  berupa pembebasan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar 30 persen.

Walaupun tidak berkepanjangan, gelombang protes terbesar di Malaysia atas tuduhan kecurangan pemilu di Malaysia tahun lalu menyisakan keraguan atas masa depan demokrasi di Malaysia. Sementara itu, gelombang besar demontrasi menolak hasil pemilu di Kamboja masih terus berlangsung. Dimotori oleh pemimpin oposisi, Sam Rainsy, dan didukung oleh kaum buruh yang menuntut kenaikan upah, prospek Kamboja tampaknya juga masih suram. Tak heran jika seluruh lembaga pemeringkat internasional memberikan predikat stabil untuk outlook Indonesia sekalipun tahun ini menggelar pemilu.

Ketegangan antara Jepang dan China kembali memanas setelah PM Jepang, Shinzo Abe, mengunjungi Kuil Yasukuni pada 26 Desember lalu. Kunjungan itu untuk menghormati korban perang, termasuk 14 pelaku kejahatan perang Kelas A pada Perang Dunia II. Kecaman datang tak hanya dari China, tetapi juga Korea Selatan dan sejumlah negara yang pernah diduduki Jepang. Amerika Serikat ikut mengingatkan Jepang agar segera memperbaiki hubungan dengan negara-negara tetangga untuk menjaga kestabilan kawasan.

Bukannya melunak, Abe di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, 22 Januari lalu, malahan menggambarkan hubungan Jepang dan China dewasa ini mirip perseteruan Inggris dan Jerman di tahun 1914 yang memicu Perang Dunia I. Jepang pantas khawatir dengan peningkatan kekuatan persenjataan China. Ditambah lagi dengan agresivitas China di sejumlah pulau yang menjadi sengketa dengan negara-negara tetangga. Sengketa atas kepulauan Senkaku (versi Jepang) atau Diaoyu (versi China) yang kaya minyak tak kunjung mereda.

Jepang secara aktif merangkul ASEAN. Abe telah mengunjungi semua negara ASEAN. Kunjungan resmi pertama Kaisar Jepang ke India pada November 2013 memperkuat sinyal bahwa Jepang kian menjaga jarak dengan China. Untuk pertama kali dalam sejarah pascaera China membuka diri di masa Deng Xiao Ping, China tidak lagi di posisi puncak sebagai negara paling menjanjikan di mata perusahaan manufaktur Jepang yang beroperasi di luar negeri. Survei terbaru oleh Japan Bank for International Cooperation (JBIC) menunjukkan posisi China melorot ke urutan keempat.

Kabar baik bagi Indonesia yang untuk pertama kali di posisi puncak pada tahun 2013, naik dua peringkat dari tahun sebelumnya. India menduduki posisi kedua dan Thailand di urutan ketiga. Pergeseran itu juga berpotensi mengurangi volume perdagangan Jepang dan China yang pada tahun 2012 bernilai 334 miliar dollar AS. Ini membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke Jepang. Peluang semakin terbuka dengan membaiknya prospek perekonomian Jepang. Rakyat Jepang mulai kembali bergairah belanja. Tahun ini inflasi ditargetkan 2 persen, setelah sekitar 10 tahun mengalami deflasi terus- menerus.

Sengketa perbatasan antara China dan beberapa negara ASEAN juga belum kunjung mereda, bahkan meningkat setelah China akan menempatkan kapal patroli sipil berbeban 5.000 ton di salah satu pulau utama di Laut China Selatan yang menjadi obyek sengketa. China juga mensyaratkan kapal-kapal nelayan harus memperoleh izin untuk memasuki perairan yang dikalim masuk dalam yurisdiksi Provinsi Hainan bagian selatan.

Indonesia tidak menghadapi sengketa perbatasan dengan China. Namun, tampaknya Indonesia tidak tinggal diam mengantisipasi dinamika di Laut China Selatan. Pemerintah Indonesia dan beberapa negara ASEAN dalam waktu bersamaan memperkuat armada lautnya dengan memesan kapal selam baru maupun bekas. Semoga momentum ini menumbuhkan kesadaran baru akan pentingnya Indonesia memperkokoh jati dirinya sebagai negara maritim sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi ke depan.

Jadi, lebih banyak faktor yang membuat optimisme tahun 2014 bakal lebih baik ketimbang tahun 2013. Gerak maju pelaku ekonomi tak tertahankan untuk memanfaatkan momentum percepatan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan membengkaknya strata menengah di Indonesia. Percepatan pertumbuhan bakal lebih menjanjikan seandainya pemerintah sedikit lebih sigap membaca dinamika lingkungan strategis seraya mampu menekan defisit akun semasa. Sedangkan perubahan lebih mendasar kita harapkan dari kehadiran pemimipin baru hasil pemilu nanti.

[Dimuat di majalah Esquire, Edisi 84 – Maret 2014 (7th Anniversary Issue), Hal. 100-102]

About faisal basri

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development. His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003). He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement. Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.
This entry was posted in Ekonomi Internasional, Ekonomi Politik, Makroekonomi and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s