Bangkitkan Ekonomi Tak Bisa dengan Andalkan APBN


,Dari berbagai penjelasan pemerintah belakangan ini muncul kesan kuat bahwa pertumbuhan ekonomi bakal lebih tinggi pada semester kedua 2015 karena penyerapan anggaran akan lebih tinggi. Proyek-proyek infrastruktur bakal mulai berjalan lancar. Belanja modal bakal terealisasi. Seberapa jauh keyakinan itu memiliki pijakan kuat?

Komponen produk domestik bruto (PDB) berdasarkan pengeluaran terdiri dari (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga, (2) pengeluaran konsumsi  lembaga non profit rumah tangga (LNPRT), (3) pengeluaran konsumsi pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) serta ekspor-impor barang dan jasa.

Komponen (1) dan (2) kita beri simbol Cp; komponen 3 bersimbol Cg; komponen (4) dengan simbol I; dan komponen (5) dengan simbol (X-M). Komposisi atau sumbangan masing-masing komponen terhadap PDB pada tahun 2014 tertera pada tabel di bawah. Sumbangan pengeluaran pemerintah (Cg) hanya 9,54 persen, sangat kecil dibandingkan dengan Cp yang menyumbang 57,25 persen. Sumbangan terbesar kedua adalah I sebesar 32,57 persen. Sedangkan (X-M) mendekati nol atau persisnya -0,76 persen.

ashare

Cp adalah belanja pemerintah yang habis dipakai pada tahun berjalan atau disebut juga current expenditure atau disebut juga belanja rutin. Kalaupun pemerintah menggenjot belanja rutin dampaknya terhadap pertumbuhan relatif sangat kecil karena porsinya sangat rendah (9,54 persen).

Yang kerap didengungkan akan didorong habis-habisan adalah pembangunan berbagai jenis infrastruktur. Jenis belanja ini masuk dalam pos belanja modal. Di dalam PDB, belanja modal masuk dalam I. Pada tahun 2014, I berdasarkan harga berlaku berjumlah Rp 3.434 triliun. Adapun belanja modal pemerintah yang tertera di APBN 2014 senilai Rp 135 triliun atau hanya 3,9 persen dari I. Kalaupun belanja modal pemerintah dinaikkan dua kali lipat sebagaimana tercantum dalam APBN Perubahan 2015 menjadi Rp 276 triliun, tetap saja porsinya sangat kecil, hanya sekitar 5-6 persen.

Jadi sangat jelas, menggenjot belanja untuk infrastruktur tak banyak membantu untuk mengerek pertumbuhan ekonomi.

Bahkan, sangat mungkin ekspansi anggaran lewat peningkatan belanja pemerintah, termasuk untuk infrastruktur, justru kontraproduktif bagi perekonomian secara keseluruhan. Ini tidak berarti infrastruktur tidak penting. Infrastruktur merupakan tanggung jawab pemerintah dan memang harus digalakkan. Yang dimaksud dengan kontraproduktif di sini adalah dampaknya terhadap pertumbuhan jangka pendek.

Mari kita urai satu per satu.

Pertama, untuk meningkatkan belanja pemerintah, penerimaan pemerintah harus naik. Penerimaan pemerintah yang terbesar adalah dari pajak. Oleh karena itu penerimaan pajak harus juga digenjot. Peningkatan pajak mengurangi ruang gerak masyarakat berbelanja dan dunia usaha berekspansi.

Kedua, jika peningkatan belanja pemerintah lebih besar dari peningkatan pendapatan pemerintah, maka pemerintah harus berutang lebih banyak. Agar Surat Utang Negara (SUN) laku, suku bunga SUN harus menarik, menyebabkan kenaikan suku bunga di pasar keuangan. Kenaikan suku bunga itu membuat investasi swasta turun. Jadi, peningkatan utang pemerintah menimbulkan efek mendesak (crowding out effect).

Ketiga, dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang melemah, pemerintah cenderung membabi-buta mencari sumber penerimaan baru dari pajak maupun bukan pajak. Seperti sudah terjadi sekarang, pemerintah mulai 1 Juli mengenakan pajak laba perusahaan bayar di muka sebesar 1 persen untuk setiap produk minerba yang diekspor. Padahal harga komoditi pertambangan sedang merosot tajam. Perusahaan tambang yang merugi pun terkena ketentuan ini. Walaupun dapat memperoleh pengembalian (restitusi pajak), kewajiban bayar pajak di muka tentu saja menambah beban dan mengganggu arus dana perusahaan. Akibat selanjutnya, produksi turun dan akhirnya penerimaan negara bukan pajak (royalti, bagi hasil, dan lain-lain) juga turun. Ini sekedar satu contoh saja. banyak lagi praktek sejenis itu yang menambah beban perusahaan.

Jadi, kebijakan apa yang lebih ampuh untuk menggenjot pertumbuhan? Seperti terlihat pada tabel di atas, amankanlah Cp dan I. Sirnakah segala kebjakan yang menekan Cp dan I. Ciptakan iklim investasi yang kondusif, misalnya hapuskan pengenaan pajak penghasilan bayar di muka untuk seluruh impor bahan baku dan penolong. Ironisnya, Kementerian Keuangan baru-baru ini justru menaikkan pajak jenis ini dari 7,5 persen menjadi 10 persen. Bukannya dihapus, malahan dinaikkan.

Membangkitkan Kembali Perekonomian Indonesia


Rabu lalu (8/7), Bank Dunia untuk kesekian kalinya mengoreksi prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2015, kali ini dari 5,2 persen menjadi 4,7 persen. Jika prediksi Bank Dunia tepat atau setidaknya jika realisasi pertumbuhan  ekonomi Indonesia di bawah 5 persen tahun ini, maka perlambatan pertumbuhan bakal terjadi selama lima tahun berturut-turut. Niscaya ada yang tak beres menjangkiti perekonomian Indonesia. Masalah struktural harus dienyahkan.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi setelah krisis tahun 1998 terjadi pada tahun 2010, yaitu sebesar 6,4 persen. Setelah itu mengalami penurunan terus menerus, menjadi 6,2 persen tahun 2011, 6,0 persen tahun 2012, 5,6 persen tahun 2013, dan 5,0 persen tahun 2014.

agdp

Pola pertumbuhan mengalami perubahan mendasar (structural change). Sebelum krisis, ujung tombak pertumbuhan adalah sektor tradables (penghasil barang: pertanian, pertambangan, dan industri manufaktur).  Setelah krisis, sektor nontradables mengedepan dengan laju pertumbuhan yang kian jauh lebih tinggi dari sektor tradables.

Ketika pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) mengalami kemerosotan selama kurun waktu 201-13, sektor nontradable mampu bertahan dengan laju pertumbuhan tinggi di aras 7,1-7,2 persen. Sebaliknya, pertumbuhan sektor tradables merosot tajam dari 5,1 persen (2011) menjadi 4,7 persen (2012) dan 3,7 persen (2013). Bahkan, pada triwulan I-2015, tatkala pertumbuhan PDB terus merosot, sektor nontradables menikmati peningkatan pertumbuhan dan sebaliknya sektor tradables mengalami kemerosotan pertumbuhan.

Tak ayal, kesenjangan pertumbuhan kedua sektor itu kian menganga hingga mencapai lebih dari dua kali lipat: 6,3 persen (nontradables) versus 2,7 persen (tradables).

aquality

Kemajuan sektor nontradables tampak nyata dari PDB seri 2010. Pada PDB versi sebelumnya hanya tercantum 6 sektor jasa, sedangkan pada PDB seri 2010 menggelembung menjadi 14 sektor. Peningkatan jumlah sektor jasa menunjukkan perubahan dinamika dalam perekonomian. Tak dinyana, sumbangan sektor tradable dalam perekonomian tinggal 44,2 persen.

asector

Sumbangsih sektor pertanian dan pertambangan secara alamiah memang akan terus turun. Namun, bagi Indonesia yang belum tuntas melalui tahapan industrialisasi dan sedang pada tahap industrializing, peranan sektor industri manufaktur dalam perekonomian sejatinya masih berpotensi besar untuk terus naik. Kenyataan justru sebaliknya. Sumbangan tertinggi sektor industri manufaktur hanya 29 persen pada tahun 2001. Setelah itu turun hingga mencapai titik terenda 23,7 persen pada tahun 2014 berdasarkan PBD seri 2010. Berdasarkan PDB seri 2010, sumbangan industri manufaktur terkoreksi ke bawah, tinggal 21 persen.

Pengalaman negara-negara yang telah berhasil menapaki tahapan industrialisasi menunjukkan sumbangan sektor industri manufaktur dalam PDB pada umumnya sampai 35 persen. China bahkan mencapai di atas 40 persen dan Malaysia 30 persen.

asharemfg

Pasca krisis 1998 pertumbuhan industri manufaktur nyaris hampir selalu lebih rendah dari pertumbuhan PDB. Selama kurun waktu 2011-14, industri manufaktur tumbuh hanya 5,3 persen rata-rata setahun, lebih rendah ketimbang pertumbuhan PDB sebesar 5,7 persen. Pada triwulan I-2015, pertumbuhan industri manufaktur kian terseok dibandingkan dengan pertumbuhan PDB. Bahkan lima subsektor industri manufaktur mengalami pertumbuhan negatif. Kondisi itu bertolak belakang dengan sebelum krisis, kalamana pertumbuhan industri manufaktur mencapai sekitar dua kali lebih tinggi dari pertumbuhan PDB.

amfg

Untuk bangkit, hampir tak ada pilihan kecuali menggenjot industri manufaktur. Industrialisasi harus digalakkan kembali.

Peluang emas jangan disia-siakan. China sedang mengalami restrukturisasi industri. Pemerintah China bertekad mendorong domestic demand, antara lain dengan meningkatkan upah buruh, agar ketergantungan pada pasar luar negeri (ekspor) berkurang. Mau tak mau relokasi industri ke luar negeri semakin gencar. Investor asing di China sudah melalukannya, demikian pula investor domestik. Diperkirakan ada 100 juta lapangan kerja yang bakal tercipta di negara-negara yang menjadi limpahan industri manufaktur China. Jika Indonesia mampu menyerap 20 persennya saja, itu berarti ada potensi sebanyak 20 juta pekerja. Jika terwujud, dijamin angka pengangguran di Indonesia turun tajam dan porsi pekerja formal akan meningkat tajam. Sekedar catatan, per Februari 2015 jumlah penganggur berdasarkan definisi Badan Pusat Statistik (BPS) adalah 7,45 juta.

Sejauh ini yang paling banyak menyerap potensi relokasi itu adalah Vietnam. Apalagi Vietnam menjadi anggota dari Trans-Pacific Partnership (TPP) sehingga akses ke pasar Amerika Serikat bakal lebih leluasa.

Kita memiliki kelebihan lebih banyak ketimbang Vietnam, apalagi dibandingkan dengan negara-negara di Afrika dan Asia Selatan.

Beda Sekali Kondisi Sekarang dengan 1998


Beredar di media sosial rupiah bakal terperosok lebih parah ketimbang tahun 1998. Bisa terpuruk ke level Rp 25.000 per dollar AS, kata berita itu yang tak jelas siapa yang menjadi sumbernya.

Banyak pertanyaan yang saya terima dari berbagai kalangan, termasuk dari sekretaris saya yang tidak biasa-biasanya bertanya soal ekonomi.

Tahun 1998 betul-betul merupakan malapetaka bagi Bangsa Indonesia. Krisis ekonomi bersamaan dengan krisis yang nyaris mengenai segala aspek kehidupan.

Pertumbuhan ekonomi terperosok sangat dalam yang tak pernah kita alami sedalam itu sebelumnya, yakni minus 13,1 persen. Laju inflasi membubung hingga mencapai lebih dari 80 persen. Nilai tukar rupiah melambung hingga Rp 16.650 per dollar AS. Suku bunga meroket sampai 70,6 persen.

Impor merosot sebesar 30,9 persen dan defisit akun lancar (current account) mencapai 4 persen dari produk domestik bruto (PDB). Defisit ini boro-boro bias ditutup oleh arus modal masuk. Sebaliknya, modal berlarian ke luar negeri (capital flight). Akibatnya cadangan devisa terkuras hingga hanya tertinggal sebesar 14,1 miliar dollar AS.

Utang pemerintah tak terperikan, mirip dengan utang Yunani sekarang, lebih dari 100 persen PDB.

Indeks harga saham menuju nol, sempat hanya bertengger di aras 257 saja.

Kondisi yang sedemikian buruk itu boleh dikatakan merupakan kebangkrutan Orde Baru yang akhirnya membuat rezim otoriter Soeharto tumbang. Inilah hasil dari rezim otoriter yang tanpa checks and balances, membiarkan distorsi pasar berlangsung amat panjang sampai akhirnya sistem yang ada tidak lagi mampu menopang beban berat dari segala praktek yang merusak tatanan dan akal sehat.

Harus kita ingat pula di masa itu perbankan porak poranda dan mengalami kebangkrutan massal sehingga harus disuntikkan dana tak kurang dari Rp 650 triliun agar tidak bangkrut total. Padahal perbankan adalah jantung perekonomian. Tanpa penyelamatan yang ongkosnya paling mahal sepanjang sejarah peradaban dunia, jantung perekonomian bakal betul-betul berhenti berdetak.

Sekarang kita masih tumbuh walau melambat, hanya 4,7 persen. Hampir semua negara pun mengalami perlambatan, termasuk China yang digjaya itu. Laju inflasi masih satu digit, suku bunga kredit belasan persen, cadangan devisa lumayan. Defisit akun lancar hanya 1,9 persen PDB pada triwulan I-2015. Indeks harga saham masih lumayan tinggi, 4.900-an.

Perbankan kita tergolong sangat sehat. Tengok saja hampir semua indikator kesehatan bank menunjukkan perbankan kita jauh dari bermasalah.

abank

Masalah yang kita alami sekarang lebih pada persoalan manajemen jangka pendek yang buruk. Tidak ada konduktor yang memberikan aba-aba secara cermat dan piawai mengarahkan para perumus kebijakan.

Syukur kita memiliki harta karun yang amat berharga, yakni demokrasi. Kemencengan dengan mudah dilihat oleh siapa pun. Kita yang di luar pemerintahan akan serta merta berteriak kalau pemerintah berbuat kesalahan. Pilar-pilar demokrasi akan segera mengoreksi kesalahan itu. Pemerintah dipaksa untuk mendengar dan mengoreksinya.

Tinggal kita tunggu proses koreksi itu. Insya Allah tidak lama.

Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lumayan


Pertumbuhan ekonomi hanya mampu menjelaskan kemajuan perekonomian secara material dan agregat. Besaran pertumbuhan tidak bias menjelaskan apakah hasil dari pertumbuhan itu dinikmati oleh mayoritas masyarakatnya. Bisa saja pertumbuhan ekonomi menghasilkan ketimpangan yang makin buruk.

Makalah yang ditulis oleh Montfort Mlachila, René Tapsoba, dan Sampawende J.A. Tasoba berjudul ” A Quality of Growth Index for Developing Countries: A Proposal (IMF Working Paper No. WP/14/172, September 2014) menawarkan ukuran yang lebih inklusif dengan mengedepankan tidak hanya pengukuran pertumbuhan konvensional melainkan juga memasukkan dimensi sosial.

Pengukuran kualitas pertumbuhn yang mereka tawarkan masih jauh dari sempurna karena hanya memasukkan unsur pendidikan dan kesehatan dasar dalam dimensi sosial.

aquality

Namun, setidaknya kedua indikator itu tergolong yang utama yang menentukan kualitas hidup manusia. Jika suatu negara memiliki indkator kesehatan dan pendidikan yang baik dan merata, sudah barang tentu akses masyarakat untuk menikmati hasil pertumbuhan bakal lebih terbuka.

Kajian Mlachila, dkk. menggunakan sampel 93 negara dengan kurun waktu observasi 1990-2011.

aaaranking

Secara keseluruhan posisi Indonesia cukup baik. Sempat terpuruk di urutan ke-28 pada kurun waktu 2000-04, Indonesia menyeruak ke posisi lima besar dengan peningkatan indeks dari 0,728 menjadi 0,800. Pada kurun waktu 2005-11, Indonesia menyusul Malaysia, tetapi masih tertinggal satu peringkat dari Vietnam. Sejak 1995 Vietnam selalu bertengger di posisi lima besar.

Posisi lima terbawah selalu ditempati negara-negara Afrika.

Bagaimana kira-kira posisi Indonesia sekarang? Semoga lebih baik.

Kelirunomics: PDB


“Rusman menjelaskan, konsumsi rumah tangga menyumbang kue pertumbuhan terbesar, yakni 56,7 persen, disusul investasi 32,2 persen. Idealnya, konsumsi rumah tangga terus menurun hingga di bawah 50 persen, seperti yang terjadi di negara-negara maju.” (Kompas, 8 Februari 2011).

Rusman adalah mantan Kepala BPS sebelum yang sekarang.

Apa yang keliru dari pernyataan Rusman di atas?

Tak ada teori ekonomi mainstream menyatakan demikian. Kenyataan pun tidak begitu. Porsi konsumsi rumah tangga di negara-negara yang jauh lebih maju dari Indonesia justru lebih tinggi, misalnya Amerika Serikat 72 persen, Inggris 66 persen, Jepang 60 persen, dan Jerman 58 persen. Sebaliknya, Bhutan dengan PDB per kapita lebih rendah dari Indonesia tetapi porsi konsumsi rumah tangganya juga lebih rendah, hanya 41 persen.

BPS cukup menjelaskan data yang dirilisnya secara deskriptif. Itulah tugas utama BPS. Di kebanyakan negara, lembaga yang bertanggung jawab mengumpulkan data ekonomi hanya sebatas merilis, tidak menganalisis. Bahkan lembaga-lembaga itu tidak melakukan press conference.

Kelirunomics: Inflasi


“TEMPO.COSurabaya – Menjelang arus mudik dan balik Lebaran 2015, inflasi di Jawa Timur akan dipengaruhi oleh kenaikan harga transportasi umum, terutama angkutan udara. Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Timur M. Sairi Hasbullah mengatakan inflasi Jawa Timur tak hanya dipengaruhi komoditas makanan jadi, tapi juga kenaikan harga tiket pesawat. …”

Berita selengkapnya bias diunduh di: http://nasional.tempo.co/read/news/2015/07/01/058680078/lebaran-tiket-pesawat-ancam-inflasi-di-jawa-timur

Apa yang keliru dari pernyataan Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Timur M. Sairi Hasbullah di atas?

Perkembangan harga sangat dipengaruhi oleh musim. Harga beras misalnya, cenderung tinggi ketika musim paceklik dan rendah pada musim panen. Demikian pula dengan tariff angkutan udara. Jika musim mudik lebaran tentu saja maskapai penerbangan menaikkan harga tiket. Sebaliknya kalau musim sepi (low season), maskapai penerbangan menurunkan tariff dan bahkan mengumbar diskon atau beragam paket promosi.

Oleh karena itu, sudah barang tentu kenaikan tariff angkutan udara ikut menyumbang kenaikan inflasi. Namun, setelah masa panen lebaran, tarif angkutan udata kembali turun, sehingga menyumbang penurunan laju inflasi atau bahkan deflasi (penurunan harga).

Untuk menghilangkan pengaruh musiman, bandingkanlah tarif angkutan udara musim mudik tahun ini dengan musim mudik tahun sebelumnya. Bisa jadi tarif tahun ini lebih rendah dari tahun lalu. Oleh karena itu, laju inflasi lazimnya diukur secara tahunan, yakni dengan mengukur persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan bulan tertentu tahun ini terhadap IHK bulan yang sama tahun sebelumnya.

Catatan: Alangkah eloknya petinggi BPS di pusat maupun daerah tidak ikut menganalisis data yang mereka rilis. Umumkan saja datanya, serahkan analisinya kepada pengguna. Sudah kerap petinggi BPS salah menganalisis data.