Penentuan Harga Premium Makin Ngawur


Dirjen Migas Kementerian ESDM mengatakan harga bensin premium bulan Agustus harusnya Rp 8.600 per liter (http://detik.id/64xdZX). Dirjen mengklaim itu harga keekonomian. Tak jelas apa definisi harga keekonomian itu.

Tak sampai seminggu lalu Pertamina mengaku begini: “Kalau dihitung dengan harga minyak dan kurs sekarang, harga aslinya Pertalite Rp 8.700/liter, tapi karena ini harga promo kita jual Rp 8.400/liter,” kata Direktur Pemasaran Pertamina, Ahmad Bambang, ditemui di SPBU Abdul Muis, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (24/7/2015) [Sumber: http://detik.id/64xdZX]. Apakah harga asli yang diklaim Direktur Pertamina adalah harga keekonomian sebagaimana diklaim Dirjen Migas? Entahlah. Setiap pihak dengan mudahnya mengklaim harga keekonomian yang berbeda-beda.

Beda harga antara ucapan Dirjen Migas dan Direktur Pemasaran Pertamina hanya Rp 1.00. Padahal Rp. 8.600 itu harga premium (RON 88), sedangkan Rp 8.700 itu harga Pertalite (RON 90).

Pada 25 Juli lalu saya menulis di blog ini “Pertalite dan Nasib Harga BBM Bersubsidi Ketika Harga Minyak Melorot” (http://wp.me/p1CsPE-19R). Pernyataan Dirjen Migas di atas semakin memperkuat konstatasi bahwa Pemerintah tidak akan menurunkan harga premium pada bulan Agustus walaupun harga minyak mentah rerata bulanan sudah dua bulan turun.

Harga keekonomian versi pemerintah diperoleh dari harga pokok (HP) ditambah PPN (10%) ditambah PBBKB (5%)

  • HP RON 88 = 0.9842 * MOPS Mogas 92 + Alpha

Ada tiga masalah mendasar dengan rumus ini. Pertama, koefisien 0,9842 diperoleh dari data dan asumsi masa lalu yang sudah tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Kedua, MOPS Mogas 92 adalah harga pasar, bukan harga perolehan sebenarnya. Pertamina mengklaim telah banyak menghemat pengadaan minyak dan BBM setalah tidak lagi ditangani PES, anak perusahaan Petral yang beroperasi di Singapura. Penghematan lebih 1 dollar AS sepatutnya dialirkan ke publik. Jadi, yang seharusnya jadi acuan adalah harga transaksi oleh Pertamina, bukan harga MOPS.

Ketiga, komponen Alpha selalu berubah setiap pemerintah menentukan harga baru untuk BBM bersubsidi. Jadi, harga “keekonomian” versi pemerintah tidak didasarkan pada formula yang stabil. Setiap perubahan tidak dilandasi oleh hujah yang kuat. Lobby sangat berperan.

Amat disayangkan kalau kebijakan pemerintah terkesan coba-coba dan semakin tidak transparan.

Baru-baru ini pemerintah kembali coba-coba. Evaluasi harga BBM bersubsidi untuk kesekian kali diubah, dari setiap bulan menjadi setiap dua mingu, lalu balik lagi setiap bulan, kemudian setiap 3 bulan, dan terakhir bakal setiap 6 bulan. Mengapa pemerintah membuat sulit diri sendiri, membuat dirinya semakin tidak luwes, dan menutup kemungkinan memanfaatkan momentum perubahan. Toh bisa saja melakukan evaluasi bulanan dengan menetapkan tidak ada perubahan harga sama sekali. Kalau perekonomian sedang tertekan dan harga-harga kebutuhan pokok sedang melonjak, bukankah penurunan harga BBM jika harga minyak sedang anjlok bisa menjadi darah segar buat perekonomian untuk menjaga kestabilan.

Kalau penetapan harga per 1 Agustus 2015 dilakukan berdasarkan evaluasi per enam bulan, berarti mengacu pada harga rerata selama enam bulan sebelumnya (Februari-Juli). Menurut Dirjen Migas, per enam bulan itulah yang menghasilkan harga terendah (Rp 8.200 per liter untuk premium). Anehnya mengapa tidak ada opsi evaluasi per satu atau dua bulan sehingga kemungkinan besar bisa memperoleh harga lebih rendah. Evaluasi enam bulanan yang menghasilkan harga terendah toh hanya berlaku untuk tahun ini. Bukankah harga berfluktuasi dari tahun ke tahun? Sekedar informasi, evaluasi 6 bulanan juga menggunakan kurs rerata selama enam bulan terakhir. Lihat http://www.migas.esdm.go.id/post/read/penetapan-harga-bbm–opsi-periode-6-bulan-paling-stabil.

Janganlah belum apa-apa sudah memberikan sinyal tidak akan menurunkan harga BBM bersubsidi. Berikanlah sedikit keleluasaan bagi dunia usaha dan masyarakat agar bisa bernafas lebih panjang di tengah berbagai tekanan dari segala arah yang kian berat. Bukankah kewajiban pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian dan memberikan asupan bergizi ketika perekonomian sedang mengalami banyak tekanan?

Pertalite dan Nasib Harga BBM Bersubsidi Ketika Harga Minyak Melorot


Jumat (24/7), harga minyak mentah WTI (West Texas Intermediate) mencapai titik terendah 47,97 dollar AS per barrel. Sementara itu minyak mentah Brent nyaris mencapai titik terendah baru sejak Januari 2015.

oil

Harga rerata bulanan kedua jenis minyak mentah itu pada Juni turun dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan berlanjut pada Juli ini. Demikian juga untuk OPEC basket price yang month-to-date (sampai 23 Juli) bertengger di aras 55,3 dollar AS per barrel.

opec

Apakah kecenderungan harga minyak mentah yang menurun dalam dua bulan terakhir akan mendorong pemerintah untuk menurunkan harga bensin Premium dan minyak solar? Tampaknya kecil peluang pemerintah menurunkan harga BBM. Kita tengok perkembangan harga BBM bersubsidi sejak 1980.

bbm

Pemerintah terakhir kali menaikkan harga BBM “bersubsidi” pada 27 Maret 2015 yang mulai berlaku sehari kemudian. Sejak itu harga minyak mentah merangkak naik hingga Mei tetapi pemerintah tidak melakukan penyesuaian terhadap harga BBM bersubsidi hingga sekarang. Pemerintah tidak lagi meninjau harga BBM setiap bulan–yang lalu diubah menjadi setiap dua minggu, lalu kembali setiap bulan–melainkan setiap tiga bulan.

Perlu diketahui, menurut keputusan pemerintah, bensin Premium tidak lagi disubsidi. Oleh karena itu kata bersubsidi dalam tanda petik. Tidak ada alokasi anggaran untuk subsidi bensin Premium. Yang disubsidi hanya minyak solar dan minyak tanah. Untuk minyak solar, alokasi subsidi maksimum Rp 1.000 per liter.

Berdasarkan rumus penetapan harga yang juga ditetapkan pemerintah–yang selalu berubah itu–harga bensin Premium dan minyak solar pada bulan Mei seharusnya di atas Rp 8.000, karena harga rerata minyak mentah bulan April naik dibandingkan bulan sebelumnya. Untuk bulan Juni, harga BBM seharusnya naik lagi karena harga minyak mentah bulan Mei naik hingga tingkat tertinggi. Peningakatan harga minyak mentah sudah barang tentu membuat harga referensi MOPS (Means of Platts Singapore) yang menjadi acuan harga untuk RON 92 dan Gasoil.

Di masa lalu, jika harga yang ditetapkan pemerintah lebih rendah dari harga pasar (harga indeks pasar atau harga patokan), selisihnya ditutup oleh subsidi yang dibebankan pada APBN. Karena tidak ada lagi alokasi subsidi untuk bensin premium di APBN 2015, maka selisihnya (kerugian) ditanggung Pertamina.

Untuk minyak solar, karena pemerintah hanya mengalokasikan subsidi maksimum Rp 1.000 per liter, Pertamina juga harus menanggung kerugian jika selisih harga yang ditetapkan pemerintah dan harga indeks pasar/harga patokan lebih dari Rp 1.000.

Bisa dibayangkan berapa kerugian Pertamina setiap hari. Praktek seperti ini sangat tidak sehat. Besaran subsidi yang tercantum dalam APBN jadi semu, tidak mencerminkan yang sebenarnya. Besaran subsidi yang tadinya di APBN sekarang dialihkan menjadi kerugian Pertamina. Kebijakan fiscal jadi tidak kredibel, ibaratnya pemerintah membohongi diri sendiri. Sangat tidak sehat.

Sangat boleh jadi, karena itulah pemerintah merestui Pertamina mengeluarkan jenis BBM baru: PERTALITE. Jenis BBM ini, seperti juga Premium, tidak ada referensi harganya di MOPS karena negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur sudah mengharamkan penggunaannya. Thailand dan Malaysia, bahkan, telah bermigrasi ke RON 95 sebagai BBM kualitas terendah.

Pemerintah memberikan kompensasi kepada Pertamina untuk mengurangi kerugian menjual RON 88 dan solar dengan menjual Pertalite yang harganya tidak diatur pemerintah. Bahkan, tampaknya pemerintah merestui pula kehadiran Pertalite untuk menghapuskan Premium secara bertahap. INGAT: pertalite bukan produk kilang, melainkan cuma sekedar produk campuran. Dari mana asal barang itu, Pertamina masih merahasiakannya. Entah mengapa.

Karena Pertalite tidak bisa serta merta menutup kerugian Premium, agaknya pemerintah akan  memanfaatkan kemerosotan harga minyak untuk menambah nafas Pertamina (baca: bayar utang ke Pertamina), yakni dengan tidak mengutik-utik harga premium dan solar yang berlaku sekarang.

Bagi perekonomian, langkah itu sungguh tidak produktif. Masyarakat dan dunia usaha kehilangan kesempatan untuk dapat “energi” tambahan dalam menghadapi berbagai cabaran dari segala penjuru.

PRESS RELEASE Tim Reformasi Tata Kelola Migas Nasional (1 April 2015)


A.    WILAYAH KERJA (WK)

a.  Tinjauan Kebijakan

1. Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa, “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat[1]. Mengacu pada amanat tersebut, sumber daya alam minyak dan gas bumi, dikuasai oleh Negara, dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2. Eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi (migas) adalah kegiatan usaha yang memerlukan investasi besar, berdimensi jangka panjang, mengandung risiko tinggi baik pada sisi keuangan, teknis maupun operasional. Selain itu, kegiatan usaha tersebut menuntut profesionalisme tinggi dan sumber daya manusia yang handal.

3. Dalam beberapa tahun ke depan, masa berlaku kontrak Migas untuk beberapa wilayah kerja akan habis. Berkaitan dengan pengalihan kontrak Migas yang habis masa berlakunya, Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2004 memberikan privilege kepada Pertamina untuk mengajukan penawaran untuk mengusahakan wilayah kerja yang bersangkutan.

4. Peralihan kontrak Migas membuka kesempatan bagi Badan Usaha Milik daerah (BUMD) untuk berpartisipasi dalam pengusahaan sumber daya Migas yang ada di daerahnya. PP No. 35/2004 mengatur kewajiban Kontraktor Migas untuk menawarkan participating interestsebesar 10% kepada BUMD.

b. Persoalan peralihan penguasaan Wilayah Kerja yang akan habis masa kontraknya

1. Ketidakpastian peralihan pengusahaan dapat mengganggu kinerja usaha Migas pada Wilayah Kerja bersangkutan;

2. Hingga saat ini belum ada kebijakan dan aturan pasti mengenai pengalihan pengusahaan Migas pada Wilayah Kerja yang akan habis masa kontraknya;

3. Hak daerah dalam pengusahaan sektor hulu Migas secara langsung tidak diimbangi oleh kemampuan teknis dan keuangan BUMD, dan sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapat rente dari sektor Migas.

c. Saran penyelesaian masalah Wilayah Kerja

1.  Pengalihan hak kontrak pengusahaan Wilayah Kerja Migas seyogyanya tidak mengganggu kinerja dan operasional usaha Migas pada wilayah bersangkutan, termasuk menjaga kesinambungan pemanfaatan sumber daya produksi termasuk sumber daya manusia.

2.  Peralihan kotrak Migas perlu diarahkan untuk mendorong peningkatan peran pertamina di dalam negeri dan / atau mendorong perluasan usaha pertamina ke luar negeri, tanpa mengorbankan profesionalisme usaha hulu Migas;

3. Daerah berhak mendapatkan manfaat optimal dari pengusahaan sumber daya alam Migas. Pengusahaan sektor hulu Migas memberi manfaat kepada Daerah melalui keterlibatan BUMD secara langsung dalam pengusahaan sektor hulu migas dan / atau berkembangnya peluang / kegiatan usaha dan penciptaan pendapatan di berbagai kegiatan yang terkait dengan usaha Migas.

4. Sesuai dengan amanat perundangan (PP No. 35/2004), Pertamina perlu didorong untuk untuk mengambil alih pengusahaan Wilayah Kerja Migas yang habis masa kontraknya. Hal ini dilakukan dengan menyertakan Pertamina pada pengusahaan Wilayah Kerja bersangkutan selama minimal dua tahun sebelum berakhirnya masa kontrak.

5. Dalam kondisi diperlukan, menjadi kewenangan Pertamina untuk menyertakan kontraktor lama pada masa pengelolaan kontrak yang baru. Pengusahaan oleh kontraktor lama pada Wilayah Kerja Migas tersebut dapat ditukar dengan hak Pertamina untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi Migas di negara lain.

6. Participating Interest yang menjadi hak Daerah harus dipastikan dimanfaatkan oleh daerah (BUMD yang sepenuhnya dimiliki oleh Daerah). Untuk itu, perlu disusun aturan perundangan yang mengatur partisipasi BUMD pada pengusahaan sektor hulu Migas, termasuk di dalamnya kewajiban kerjasama antara BUMD dengan Pertamina, tanpa membebani BUMD dengan mengeluarkan biaya investasi dan risiko kerugian usaha.

7. Dalam jangka panjang, perlu dipertimbangkan untuk menata kembali skema pembagian pendapatan negara dari sektor hulu Migas kepada Daerah, sehingga daerah dapat memperoleh pendapatan yang lebih pasti dan adil. Misalnya bagian Daerah diambil dari First Tranche Petroleum (FTP) atau dengan skema pembagian royalty.

B.    PERHITUNGAN HARGA BBM

a.     Tinjauan Kebijakan

Peraturan Pemerintah No. 30/2009, menyatakan bahwa “Harga bahan bakar minyak dan gas bumi diatur dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya dengan Peraturan Presiden No. 191/2014, jo. Permen ESDM 39/2014, pemerintah mengatur harga 3 (tiga) kategori atau jenis bahan bakar minyak (BBM) dengan harga jual di titik serah sebagai berikut:

1. BBM tertentu:

  • Minyak Tanah ditetapkan berdasarkan penetapan harga nominal;
  • Minyak Solar ditetapkan dengan formula sesuai dengan Harga Dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan dikurangi subsidi paling banyak sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).
  1. Khusus Penugasan ditetapkan dengan formula sesuai dengan Harga Dasar ditambah biaya distribusi di wilayah penugasan (2% dari harga dasar), ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
  2. BBM Umum ditetapkan oleh Badan Usaha dengan formula sesuai dengan Harga Dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dengan ketentuan sebagai berikut:
  • harga terendah, dengan margin badan usaha paling rendah 5% (lima persen) dari harga dasar;
  • harga tertinggi, dengan margin badan usaha paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari harga dasar.

b.  Persoalan penghitungan harga BBM

1. Dalam pelaksanaannya, perhitungan harga BBM oleh pemerintah (dan Pertamina) ternyata tidak sesederhana. Perhitungan harga dasar menjadi kompleks karena tidak hanya menyangkut harga indeks pasar (HIP) untuk BBM yang bersangkutan[2], tetapi termasuk pula biaya pengadaan[3], biaya distribusi dan penyimpanan dan margin fee.

2. Perhitungan harga eceran BBM kurang transparan, sehingga masyarakat tidak dapat membandingkan harga BBM di dalam negeri dengan harga BBM sejenis di negara lain yang setara. (Lihat Lampiran)

3. Rumus yang digunakan dalam perhitungan harga eceran –terutama besaran komponen alpha—tidak konsisten, tergantung pada pertimbangan yang bersifat temporer dan kondisi sesaat.

c.     Saran dalam penentuan harga BBM

1. Penentuan harga eceran BBM di dalam negeri harus dihitung berdasarkan rumusan yang pasti – termasuk rumusan yang digunakan untuk menentukan besaran “alpha”.

2. Dalam setiap perubahan harga BBM, besaran-besaran komponen harga BBM diumumkan pula kepada masyarakat.

C.    PETRAL

Untuk menghindari kesalahpahaman dan pelaksanaan tanggung jawab atas kegiatan yang sudah dilakukan, berikut ini dijelaskan kegiatan pertemuan ketua Tim Reformasi Tata Kelola Sekor Minyak dan Gas Bumi (RTKM) dengan Managemen Petral di Singapura.

1. Kunjungan Ketua Tim RTKM ke Singapura dilakukan bersama – sama dengan dari pihak – pihak terkait (“Rombongan”), yaitu Menteri ESDM, Direktur Sumber Daya Manusia Pertamina, dan Direktur Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina, yang juga anggota Tim;

2. Kunjungan dimaksudkan untuk mendapatkan konfirmasi mengenai perubahan kegiatan usaha Petral dari sebagai “trading arm” Pertamina menjadi perusahaan trading yang sesungguhnya, dan informasi lain terkait dengan kebijakan, kegiatan usaha, dan kinerja Petral;

3. Selama di Singapura, kegiatan dan/atau pertemuan ketua Tim RTKM dan Rombongan dengan Petral dilakukan sebanyak dua kali:

  • pemaparan oleh Direktur Petral di hadapan Rombongan; dan
  • kunjungan ke kantor Petral dan pemaparan oleh manager Petral.

4. Berdasarkan penjelasan yang dan diskusi pada dua pertemuan di atas, dapat konfirmasi beberapa informasi dan persoalan berikut:

a. Kebijakan Petral memberikan remunerasi bagi Presiden Petral dan pemberian severance payment (pesangon) kepada Presiden Petral sebelumnya:

  • Gaji pokok untuk direktur Petral sebesar S$41.533 per bulan ditambah fasilitas-fasilitas lain yang seluruhnya menjadi sekitar S$44.000 per bulan;
  • Petral memiliki apartemen di Four Season sebagai kediaman dinas
  • Pemberian severance payment (pesangon) kepada direktur sebelumnya sebesar S$1.195.508,15.

b. Upaya transformasi Petral menjadi perusahaan trading sudah mulai berjalan, namun belum sepenuhnya berhasil. Data yang dipaparkan oleh Manager Tradingmengenai kegiatan trading dengan pihak ketiga dengan volume cukup besar, ternyata pelimpahan dari trader lain yang menjadi rekanan Pertamina dalam pengadaan BBM dan minyak mentah. Tim menganggap kegiatan trading yang tersebut bersifat semu atau tidak sepenuhnya dilakukan Petral.

c. Pendapatan dari investasi yang diperoleh Petral, bila ditelusuri lebih lanjut, ternyata berasal dari investasi pada Global Bonds Pertamina. Dengan kata lain, pendapatan tersebut berasal dari induk perusahaannya sendiri;

d. Impor BBM dan minyak mentah sekitar 12 juta barel per bulan. Sekitar 10 juta barel impor BBM dan minyak mentah per bulan untuk kebutuhan Januari – Juni 2015 sudah ditutup pada akhir 2014. Kontrak impor BBM dan minyak mentah biasanya berjangka waktu 3 bulan. Kontrak impor dengan jangka waktu enam bulan tersebut menimbulkan kesan ada upaya memanfaatkan “injury time”, sebelum fungsi Petral sebagai trading arm digantikan oleh ISC Pertamina.

e. Berkaitan dengan impor BBM dan minyak mentah yang dilakukan Petral, Tim RTKM mendesak untuk dilakukan audit forensic atas kontrak impor, khususnya untuk pengadaan bulan Januari – Juni 2015, Januari –Juni 2014 dan Juli – Desember 2014. Kontrak impor untuk dua periode yang disebut terakhir (Januari –Juni 2014 dan Juli – Desember 2014) masing-masing dilakukan pada akhir 2013 dan Juni 2014.

[1]   Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945; penekanan dengan garis bawah oleh TIM.

[2]   Harga BBM bersangkutan di pasar internasional dengan mengacu kepada harga di bursa minyak Singapura.

[3]   Konsolidasi biaya-biaya pengadaan BBM dan komponen penyesuaian spesifikasi dari BBM dari kilang dalam negeri dan impor serta pengangkutan sampai Depo/Teminal Utama.

Lampiran

Picture1