Jangan Malu Belajar dari Timor-Leste


Di blog ini saya sudah dua kali menayangkan tulisan yang membandingkan beberapa indikator ekonomi antara Indonesia dan Timor-Leste. Tulisan pertama berjudul “Timor-Leste Sudah Menyusul Indonesia?” yang bisa diunduh di http://wp.me/p1CsPE-HP. Berdasarkan data World Development Indicators yang diunduh dari website Bank Dunia pada awal tahun 2014, gross national income (GNI) per capita Timor-Leste telah melampaui Indonsia sejak tahun 2007.

t-4

Setelah dilakukan perbaikan metodologi perhitungan yang dimandatkan oleh PBB, ternyata GNI per kapita Indonesia tidak pernah lebih rendah dari Timor-Leste. Data terkini (2014) menunjukkan GNI per kapita Indonesia sebesar 3.650 dollar AS di urutan ke-139, sedangkan Timor-Leste 3,120 dollar AS di urutan ke-147. Perbedaannya tidak terlalu besar.

agnipercapita

Tulisan kedua berjudul “Beda Indonesia dengan Timor-Leste seperti Bumi-Langit” bisa diunduh di http://wp.me/p1CsPE-BE. Tulisan ini mengangkat contoh terpuji Timor-Leste dalam mengelola kekayaan minyaknya dengan membentuk Petroleum Fund.

Tulisan ini merupakan pemutakhiran dua tulisan sebelumnya dan bertujuan sebagai pembelajaran bagi Indonesia.

Perekonomian Indonesia memang jauh lebih besar dan lebih maju ketimbang Timor-Leste. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) pada tahun 2014 telah mencapai 2.676 miliar dollar AS dan di urutan ke-8 terbesar di dunia, sedangkan Timor-Leste hanya 2,7 miliar dollar AS di urutan ke-170.

Namun, ada pembelajaran berharga yang bisa kita peroleh dari Timor-Leste.

Pertama,  dalam hal pengelolaan sumber daya alam, tata kelola (governance) Timor-Leste lebih baik. Resource govenance index (RGI) Timor-Leste memiliki skor 68 di urutan ke-13, sedangkan Indonesia dengan skor 66 di urutan ke-14.

rgi

Indonesia yang relatif kaya sumber daya alam sudah berulang kali menikmati kejayaan sumber daya alam: minyak, batubara, produk hutan, sawit, dan lain-lain. Kejayaan itu tidak berbekas. Cadangan minyak bumi tinggal 3,7 miliar barrel dan produksi sudah di bawah 800 ribu barrel sehari. Uang minyak habis entah kemana, ribuan triliun mnguap diterkam subsidi BBM. Hutan kita gundul dan menimbulkan nestapa. Ikan habis digarong oleh mafia illegal fishing.

Ketika menikmati rezeki nomplok komoditas, seluruh pendapatan darinya habis dibelanjakan, tak ada sama sekali yang ditabung. Taktala harga komiditas anjlok, pemerintah menambah utang, karena tak punya tabungan. Ketika harga komoditas merosot tajam, pemerintah kalang kabut menambah utang, pasrah karena tidak memiliki dana stabilisasi.

Negara-negara yang kaya sumber daya alam banyak yang menabung untuk masa depan atau untuk mengantisipasi kemerosotan pendapatan kala harga komoditas anjlok.. Sejatinya memang pemerintah bertugas mengurangi volatilitas perekonomian.

Tengoklah peraga di bawah ini. Indonesia tidak memiliki sistem pendanaan sumber daya alam sehingga tabungannya nihil. Timor-Leste dengan petroleum Fund yang sudah mencapai 15,7 miliar dollar berada di uturan ke-22. Norwegia berada di puncak dengan dana yang sudah terkumpul mencapai 850 miliar dollar AS.

afunds

Lebih terpuji lagi, Timor-Leste mengelola dana minyaknya dengan governance yang tergolong sangat baik. Governance score Timor-Leste mencapai angka 83 (dari angka tertinggi 100) dan berada di lima besar terbaik. Angka untuk Indonesia tentu saja tidak ada.

askor

Perkembangan Petroleum Fund Timor-Leste bisa dilihat berikut ini.

apf

Walaupun masih banyak tertinggal dari Indonesia, setidaknya Timor-Leste memulai langkah membangun negeri di jalur yang patut ditiru oleh Indonesia. Negeri yang masih tergolong sangat muda itu mengemban tugas berat memajukan rakyatnya. Ada tanda-tanda menggembirakan. Human development index (HDI) Timor-Leste berangsur naik dengan kecepatan yang lumayan sehingga kian mendekati Indonesia.

ahdi

Lebih jauh, pemerintah Timor-Leste berkomitmen tinggi melindungi rakyatnya yang rentan dari terpaan gejolak internal dan eksternal. Untuk itu, anggaran perlindungan sosial diperbesar hingga mencapai 5,9 persen PDB, sementara Indonesia hanya 1,2 persen PDB. Itulah antara lain yang membuat social protection index Timor-Leste bertengger di posisi terhormat, ke-11 di Asia Pasifik. Indonesia tercecer di posisi ke-27.

aspi

Tak perlu malu belajar dari saudara dekat.

Tak Bisa Melangkah Mundur


Berbagai sistem politik dan sistem ekonomi pernah kita coba. Namun, hasilnya belum kunjung memuaskan. Kecewa lagi, kecewa lagi. Lalu, kita ingin kembali ke masa lalu. Muncul stiker dengan wajah Soeharto: Enak jamanku toh. Di industri migas juga begitu. Ada yang mengusulkan kembali ke masa sebelum Undang-undang No.22 Tahun 2001 tentang Migas. Apalagi Mahkamah Konstitusi telah membatalkan beberapa pasal dalam undang-undang itu, yang mengakibatkan BP Migas dibubarkan. Penggantinya adalah SKK Migas. Cuma ganti nama.

Mikhail Gorbachev mengatakan: “If what you have done yesterday still looks big to you, you have not done much today.” Jangan-jangan apa yang dikatakan Gorbachev masih relevan bagi kita. Sekedar mengingatkan.

ins

Di masa Orde Baru, persaingan politik sangat rendah. Partai hanya tiga (Golkar, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan). Setiap pemilihan umum, belum selesai perhitungan suara sekalipun hasilnya sudh bisa ditebak: Golkar dapat sekitar 70 persen suara. Kala itu di DPR ada Fraksi TNI/Polri. Tak pelak lagi, di DPR Soeharto berkuasa penuh dengan kursi mencapai sekitar 85 persen. Konsentrasi kekuasaan sangat tinggi atau dispersi kekuatan politik rendah.

Kapasitas institusional juga rendah sehingga menimbulkan potensi besar persoalan governance. Tak heran jika korupsi mendarah daging di elit kekuasaan. Korupsinya terpusat, terorganisir, dan sistemik. Pemerintahan berjalan efektif. Apa yang telah digariskan penguasa tertinggi terlaksana dengan mulus. Tetapi, efektif belum tentu benar. Apalagi tidak ada mekanisme checks and balances yang memadai. Sekali salah langkah bisa kebablasan, yang muaranya bisa menjelma menjadi krisis sebagaimana terjadi tahun 1998.

Di era reformasi pasca tumbangnya Soeharto, pendulum bergeser dari satu ekstrem ke ekstrem lain, lalu berhenti. Persaingan politik tiba-tiba menjadi tinggi. Tidak pernah lagi satu partai menang mutlak dalam pemilihan umum. Pada pemilihan umum lalu misalnya, PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu, hanya meraih suara  19 persen.

Jika, katakanlah, terjadi koalisi besar (grand coalition) yang mencakup tiga besar partai pemenang pemilu (PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra), keseluruhan kursi mereka di DPR hanya 48,7 persen. Jadi, koalisi besar belum menghasilkan mayoritas mutlak di DPR. Betapa tingginya dispersi kekuatan politik dewasa ini.

Sementara itu, kapasitas institusional tidak mengalami perbaikan berarti. yang terjadi adalah mengubah undang-undang dan menambah undang-undang, tetapi dengan kualitas yang buruk, sehingga kerap tidak bertahan lama karena dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Korupsi kian tersebar, tidak lagi terbatas di pusat kekuasaan. Jadi, persoalan tata kelola (governance) tetap menggelayuti kehidupan berbangsa dan bernegara, nuansanya saja yang berbeda.

Pemerintahan menjadi kurang efektif atau semakin tidak efektif. Peraga di bawah menunjukkan efektivitas pemerintah memburuk. Sebelum reformasi dan setelah reformasi, indeks untuk Indonesia tetap saja negatif.

gi

Jika kita kembali ke matrik, pilihannya hanya dua: ke kotak kiri-bawah (kuadran III) atau ke kotak kanan-bawah (kuandran IV). Agaknya tidak realistis kalau bergerak ke kuadran III. Mau kembali ke masa Orde Baru?

Karena itu, pilihan yang paling realistis adalah bergerak ke kuadran IV. Tentu saja tidak bisa serta merta, melainkan bakal berlangsung bertahap. Indonesia in making, harus bersabar, ketimbang cari jalan pintas tetapi menuju kemunduran.