Penentuan Harga Premium Makin Ngawur


Dirjen Migas Kementerian ESDM mengatakan harga bensin premium bulan Agustus harusnya Rp 8.600 per liter (http://detik.id/64xdZX). Dirjen mengklaim itu harga keekonomian. Tak jelas apa definisi harga keekonomian itu.

Tak sampai seminggu lalu Pertamina mengaku begini: “Kalau dihitung dengan harga minyak dan kurs sekarang, harga aslinya Pertalite Rp 8.700/liter, tapi karena ini harga promo kita jual Rp 8.400/liter,” kata Direktur Pemasaran Pertamina, Ahmad Bambang, ditemui di SPBU Abdul Muis, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (24/7/2015) [Sumber: http://detik.id/64xdZX]. Apakah harga asli yang diklaim Direktur Pertamina adalah harga keekonomian sebagaimana diklaim Dirjen Migas? Entahlah. Setiap pihak dengan mudahnya mengklaim harga keekonomian yang berbeda-beda.

Beda harga antara ucapan Dirjen Migas dan Direktur Pemasaran Pertamina hanya Rp 1.00. Padahal Rp. 8.600 itu harga premium (RON 88), sedangkan Rp 8.700 itu harga Pertalite (RON 90).

Pada 25 Juli lalu saya menulis di blog ini “Pertalite dan Nasib Harga BBM Bersubsidi Ketika Harga Minyak Melorot” (http://wp.me/p1CsPE-19R). Pernyataan Dirjen Migas di atas semakin memperkuat konstatasi bahwa Pemerintah tidak akan menurunkan harga premium pada bulan Agustus walaupun harga minyak mentah rerata bulanan sudah dua bulan turun.

Harga keekonomian versi pemerintah diperoleh dari harga pokok (HP) ditambah PPN (10%) ditambah PBBKB (5%)

  • HP RON 88 = 0.9842 * MOPS Mogas 92 + Alpha

Ada tiga masalah mendasar dengan rumus ini. Pertama, koefisien 0,9842 diperoleh dari data dan asumsi masa lalu yang sudah tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Kedua, MOPS Mogas 92 adalah harga pasar, bukan harga perolehan sebenarnya. Pertamina mengklaim telah banyak menghemat pengadaan minyak dan BBM setalah tidak lagi ditangani PES, anak perusahaan Petral yang beroperasi di Singapura. Penghematan lebih 1 dollar AS sepatutnya dialirkan ke publik. Jadi, yang seharusnya jadi acuan adalah harga transaksi oleh Pertamina, bukan harga MOPS.

Ketiga, komponen Alpha selalu berubah setiap pemerintah menentukan harga baru untuk BBM bersubsidi. Jadi, harga “keekonomian” versi pemerintah tidak didasarkan pada formula yang stabil. Setiap perubahan tidak dilandasi oleh hujah yang kuat. Lobby sangat berperan.

Amat disayangkan kalau kebijakan pemerintah terkesan coba-coba dan semakin tidak transparan.

Baru-baru ini pemerintah kembali coba-coba. Evaluasi harga BBM bersubsidi untuk kesekian kali diubah, dari setiap bulan menjadi setiap dua mingu, lalu balik lagi setiap bulan, kemudian setiap 3 bulan, dan terakhir bakal setiap 6 bulan. Mengapa pemerintah membuat sulit diri sendiri, membuat dirinya semakin tidak luwes, dan menutup kemungkinan memanfaatkan momentum perubahan. Toh bisa saja melakukan evaluasi bulanan dengan menetapkan tidak ada perubahan harga sama sekali. Kalau perekonomian sedang tertekan dan harga-harga kebutuhan pokok sedang melonjak, bukankah penurunan harga BBM jika harga minyak sedang anjlok bisa menjadi darah segar buat perekonomian untuk menjaga kestabilan.

Kalau penetapan harga per 1 Agustus 2015 dilakukan berdasarkan evaluasi per enam bulan, berarti mengacu pada harga rerata selama enam bulan sebelumnya (Februari-Juli). Menurut Dirjen Migas, per enam bulan itulah yang menghasilkan harga terendah (Rp 8.200 per liter untuk premium). Anehnya mengapa tidak ada opsi evaluasi per satu atau dua bulan sehingga kemungkinan besar bisa memperoleh harga lebih rendah. Evaluasi enam bulanan yang menghasilkan harga terendah toh hanya berlaku untuk tahun ini. Bukankah harga berfluktuasi dari tahun ke tahun? Sekedar informasi, evaluasi 6 bulanan juga menggunakan kurs rerata selama enam bulan terakhir. Lihat http://www.migas.esdm.go.id/post/read/penetapan-harga-bbm–opsi-periode-6-bulan-paling-stabil.

Janganlah belum apa-apa sudah memberikan sinyal tidak akan menurunkan harga BBM bersubsidi. Berikanlah sedikit keleluasaan bagi dunia usaha dan masyarakat agar bisa bernafas lebih panjang di tengah berbagai tekanan dari segala arah yang kian berat. Bukankah kewajiban pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian dan memberikan asupan bergizi ketika perekonomian sedang mengalami banyak tekanan?

Pertalite dan Nasib Harga BBM Bersubsidi Ketika Harga Minyak Melorot


Jumat (24/7), harga minyak mentah WTI (West Texas Intermediate) mencapai titik terendah 47,97 dollar AS per barrel. Sementara itu minyak mentah Brent nyaris mencapai titik terendah baru sejak Januari 2015.

oil

Harga rerata bulanan kedua jenis minyak mentah itu pada Juni turun dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan berlanjut pada Juli ini. Demikian juga untuk OPEC basket price yang month-to-date (sampai 23 Juli) bertengger di aras 55,3 dollar AS per barrel.

opec

Apakah kecenderungan harga minyak mentah yang menurun dalam dua bulan terakhir akan mendorong pemerintah untuk menurunkan harga bensin Premium dan minyak solar? Tampaknya kecil peluang pemerintah menurunkan harga BBM. Kita tengok perkembangan harga BBM bersubsidi sejak 1980.

bbm

Pemerintah terakhir kali menaikkan harga BBM “bersubsidi” pada 27 Maret 2015 yang mulai berlaku sehari kemudian. Sejak itu harga minyak mentah merangkak naik hingga Mei tetapi pemerintah tidak melakukan penyesuaian terhadap harga BBM bersubsidi hingga sekarang. Pemerintah tidak lagi meninjau harga BBM setiap bulan–yang lalu diubah menjadi setiap dua minggu, lalu kembali setiap bulan–melainkan setiap tiga bulan.

Perlu diketahui, menurut keputusan pemerintah, bensin Premium tidak lagi disubsidi. Oleh karena itu kata bersubsidi dalam tanda petik. Tidak ada alokasi anggaran untuk subsidi bensin Premium. Yang disubsidi hanya minyak solar dan minyak tanah. Untuk minyak solar, alokasi subsidi maksimum Rp 1.000 per liter.

Berdasarkan rumus penetapan harga yang juga ditetapkan pemerintah–yang selalu berubah itu–harga bensin Premium dan minyak solar pada bulan Mei seharusnya di atas Rp 8.000, karena harga rerata minyak mentah bulan April naik dibandingkan bulan sebelumnya. Untuk bulan Juni, harga BBM seharusnya naik lagi karena harga minyak mentah bulan Mei naik hingga tingkat tertinggi. Peningakatan harga minyak mentah sudah barang tentu membuat harga referensi MOPS (Means of Platts Singapore) yang menjadi acuan harga untuk RON 92 dan Gasoil.

Di masa lalu, jika harga yang ditetapkan pemerintah lebih rendah dari harga pasar (harga indeks pasar atau harga patokan), selisihnya ditutup oleh subsidi yang dibebankan pada APBN. Karena tidak ada lagi alokasi subsidi untuk bensin premium di APBN 2015, maka selisihnya (kerugian) ditanggung Pertamina.

Untuk minyak solar, karena pemerintah hanya mengalokasikan subsidi maksimum Rp 1.000 per liter, Pertamina juga harus menanggung kerugian jika selisih harga yang ditetapkan pemerintah dan harga indeks pasar/harga patokan lebih dari Rp 1.000.

Bisa dibayangkan berapa kerugian Pertamina setiap hari. Praktek seperti ini sangat tidak sehat. Besaran subsidi yang tercantum dalam APBN jadi semu, tidak mencerminkan yang sebenarnya. Besaran subsidi yang tadinya di APBN sekarang dialihkan menjadi kerugian Pertamina. Kebijakan fiscal jadi tidak kredibel, ibaratnya pemerintah membohongi diri sendiri. Sangat tidak sehat.

Sangat boleh jadi, karena itulah pemerintah merestui Pertamina mengeluarkan jenis BBM baru: PERTALITE. Jenis BBM ini, seperti juga Premium, tidak ada referensi harganya di MOPS karena negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur sudah mengharamkan penggunaannya. Thailand dan Malaysia, bahkan, telah bermigrasi ke RON 95 sebagai BBM kualitas terendah.

Pemerintah memberikan kompensasi kepada Pertamina untuk mengurangi kerugian menjual RON 88 dan solar dengan menjual Pertalite yang harganya tidak diatur pemerintah. Bahkan, tampaknya pemerintah merestui pula kehadiran Pertalite untuk menghapuskan Premium secara bertahap. INGAT: pertalite bukan produk kilang, melainkan cuma sekedar produk campuran. Dari mana asal barang itu, Pertamina masih merahasiakannya. Entah mengapa.

Karena Pertalite tidak bisa serta merta menutup kerugian Premium, agaknya pemerintah akan  memanfaatkan kemerosotan harga minyak untuk menambah nafas Pertamina (baca: bayar utang ke Pertamina), yakni dengan tidak mengutik-utik harga premium dan solar yang berlaku sekarang.

Bagi perekonomian, langkah itu sungguh tidak produktif. Masyarakat dan dunia usaha kehilangan kesempatan untuk dapat “energi” tambahan dalam menghadapi berbagai cabaran dari segala penjuru.