Sesat Pikir Industrialisasi

Tidak ada negara besar yang berjaya tanpa menapaki tahapan industrialisasi hingga matang. Setelah mencapai titik optimal, barulah sektor jasa lambat laun semakin kuat. Berdasarkan pengalaman negara-negara yang telah mencapai status negara industri maju, titik optimal terjadi ketika peranan sektor industri manufaktur dalam produk domestik bruto (PDB) sekitar 35 persen. Setelah mencapai titik optimalnya, lambat laun peranan industri manufaktur dalam PDB turun. Sektor jasa terus berkembang dan kian dominan dalam PDB.

Indonesia baru menapaki porsi manufaktur dalam PDB tertinggi sebesar 29 persen pada tahun 2001. Setelah itu selama empat tahun berturut-turut turun. Naik sedikit pada tahun 2006,  tetapi setahun kemudian turun lagi. Penurunan juga terjadi pada tahun 2007 menjadi 27 persen, lalu setahun kemudian naik menjadi 27,8 persen. Setelah itu terus menerus turun hingga mencapai titik terendah sebesar 23,7 persen tahun 2013.

mfg

Adalah kemerosotan peran industri manufaktur bersama-sam dengan kemerosotan sector penghasil barang lainnya (pertanian dan pertambangan) yang membuat kapasitas ekspor relative menurun, sehingga mengikis surplus transaksi perdagangan barang, yang selanjutnya menekan akun lancar (current account) hingga mengalami defisit sejak triwulan IV-2011.

Mau tak mau, yang paling bisa diandalkan untuk memperbaiki posisi akun lancar secara berkelanjutan adalah penguatan industrialisasi.

Momentum untuk memperkokoh industrialisasi adalah kehadiran Undang-Undang Perindustrian yang telah disahkan awal tahun ini. Sayangnya, undang-undang ini lebih banyak memfasilitasi ketimbang pengaturan. Sebagai contoh, dalam hal pembiayaan, pemerintah memfasilitasi tersedianya skema pembiayaan yang kompetitif bagi industri. Tidk jelas apa yang dimaksud dengan “skema pembiayaan yang kompetitif”. Yag pasti pemerintah dapat memberi pinjaman, subsidi bunga, hibah, dan penyertaan modal kepada usaha industri. Untuk menyelamatkan industri dari ancaman kerugian akibat pengaruh konjungtur ekonomi global, pemerintah dapat memberikan stimulus fiscal dan kredit program. Jadi bukan hanya sebatas mengatasi persoalan informasi asimetrik dan untuk target tertentu seperti UMKM. Lebih rinci, lihat Udi H. Pungut, “Mencermati UU Perindustrian,” Kompas, 19 Februari 2014, hal. 7.

Bagaimana mungkin pemerintah mengurusi seperti itu, padahal yang bersifat mendasar saja tidak disentuh. Sekedar dua contoh berikut ini terkait dengan kebijakan yang tidak memerlukan dana besar dan program yang rumit yang bias menimbulkan ekses negative seperti di masa lalu.

Bantuan pemerintah sehebat apa pun dalam bentuk pendanaan tidak bakal ampuh mendorong industrialisasi kalau struktur tariff (bea masuk) justru masih bersifat anti-industrialisasi. Bagaimana mungkin pabrik telepon genggam bakal hadir di sini jika bea masuk untuk telepon genggam nol persen, sedangkan bea masuk untuk komponennya berkisar antara 5 persen sampai 15 persen. kalau strukturnya seperti itu, jelas lebih untung mengimpor telepon genggam ketimbang memproduksinya di dalam negeri.

Kedua, impor bahan baku atau komponen dikenakan PPh pasal 22 sebesar 2,5 persen. Pertengahan tahun lalu pemerintah justru menaikkan PPh pasal 22 menjadi 7,5 persen. Jadi, kalau pabrikan mengimpor komponen senilai 1 miliar dollar AS, sekarang mereka harus membayar di muka PPh pasal 22 sebesar  75 juta dollar AS. Belum berproduksi sama sekali sudah dikenakan pungutan macam-macam.

Rinciannya: harga komponen (fob) = US$1 miliar.

Ditambah bea masuk (katakan 10 persen), menjadi US$1,1 miliar.

Bayar lagi PPN impor 10 persen, menjadi US$ US1,21 miliar.

Lalu bayar lagi PPh pasal 22 sebesar 7,5 persen, sehingga dana yang dibutuhkan untuk mengimpor komponen keseluruhannya senilai US$1,3 miliar.

Lebih baiklah membangun pabrik di negara Asean lainnya lalu mengapalkannya ke Indonesia. Dijamin lebih murah.

 

About faisal basri

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development. His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003). He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement. Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.
This entry was posted in Industri, Sesat Pikir. Bookmark the permalink.

2 Responses to Sesat Pikir Industrialisasi

  1. Pingback: Memperbaiki Citra Pendidikan di Indonesia – Bagian III | Blog Toto Karyanto

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s