Presiden Dibohongi Mentah-mentah


“Biji nikel telah bisa diolah menjadi ferro nikel, stainless steel slab, lembaran baja, dan dikembangkan menjadi bahan utama untuk baterai lithium. Hal ini  akan memperbaiki defisit transaksi berjalan kita, meningkatkan peluang kerja, dan mulai mengurangi dominasi energi fosil. Hal ini akan membuat posisi Indonesia menjadi sangat strategis dalam pengembangan baterai lithium, mobil listrik dunia,  dan produsen teknologi di masa depan.”

Kutipan di atas adalah salah satu alinea dari naskah pidato Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-75 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 14 Agustus 2020.

***

Indonesia memiliki cadangan bijih nikel terbesar di dunia. Hampir seperempat cadangan nikel dunia berada di dalam perut bumi Indonesia.

Produksi bijih nikel Indonesia mengalami peningkatan sangat tajam pada tahun 2012 dan 2013 akibat rencana pemerintah akan melarang ekspor bijih mineral mulai 2014. Oleh karena itulah produksi 2014-2016 anjlok karena fasilitas pengolahnya belum siap.

Ekspor betul-betul nihil selama tahun 2015-2016. Pemerintah melonggarkan ketentuan larangan ekspor sehingga ada realisasi ekspor bijih dan konsentrat nikel (HS 2604) sebanyak 4,9 juta ton tahun 2017, 19,8 juta ton tahun 2018, dan 32,4 juta ton tahun 2019.

Larangan ekspor bijih nikel kembali diberlakukan mulai 1 Januari 2020, dipercepat dari yang tadinya ditetapkan mulai 2022. Tarik ulur kebijakan larangan ekspor ini tentu saja sangat memukul perusahaan penambang nasional yang sudah mulai bersiap diri membangun fasilitas smelter. Tak ayal, perusahaan-perusahaan smelter dari China yang paling siap memanfaatkan peluang emas karena harga bijih nikel domestik anjlok akibat larangan ekspor. Perusahaan smelter leluasa membeli bijih nikel dengan harga hanya sekitar separuh dari harga internasional.

***

Perusahaan smelter dari China kian berbondong-bondong datang ke Indonesia karena menikmati fasilitas luar biasa dari pemerintah, mulai dari tax holiday, nihil pajak ekspor, tak bayar pajak pertambahan nilai, boleh membawa pekerja kasar sekalipun tanpa pungutan 100 dollar AS per bulan bagi pekerja asing. Mereka bebas mengimpor apa saja yang dibutuhkan. Tak pula harus membayar royalti tambang. Mereka bebas menentukan surveyor dan trader yang bertindak sebagai oligopsoni menghadapi pemasok bijih nikel. Semua fasilitas itu tidak mereka nikmati di negara asalnya.

Tentu saja Indonesia sangat diuntungkan jika terjadi peningkatan proses nlai tambah di dalam negeri. Industri berbasis bijih nikel bisa berkembang pesat hingga menghasilkan produk akhir atau semi-akhir berupa baterai, plating, dan logam campuran berbasis nikel (nickel based alloy), pipa las tahan karat, dan batang baja tahan kerat. Produk-produk itu digunakan oleh banyak sektor usaha, antara lain konstruksi kapal, otomotif, pertahanan, rel kereta api, peralatan rumah tangga, alat kesehatan, migas, bangunan, dan banyak lagi.

Pidato Presiden benar adanya bahwa kita telah berhasil mengolah bijih nikel menjadi ferro nikel, stainless steel slab, dan lembaran baja. Namun, beberapa produk itu sudah cukup lama telah dihasilkan di dalam negeri, antara lain oleh PT Antam (Persero) di Pomalaa, PT Valle di Sorowako, dan PT Indoferro di Cilegon.

Namun, sampai sekarang tidak ada fasilitas produksi untuk mengolah bijih nikel menjadi hidroksida nikel (kadar nikel (Ni) 35 persen sampai 60 persen) dan nikel murni berkadar 99,9 persen yang menjadi bahan utama menghasilkan beterai.

Perusahaan-perusahaan smelter yang menjamur belakangan ini baru mencapai sekitar 25 persen menuju produk akhir, jadi tidak bisa dikatakan telah menjalankan industrialisasi atau menjadi ujung tombak industrialisasi di Indonesia. Kalau menggunakan istilah hilirisasi, perjalanan menuju hilir masih amat panjang.

Perusahaan-perusahaan smelter itu pada umumnya mengekspor produk seperempat jadi ke negara asalnya. Di sana diolah lebih lanjut, kemudian diekspor ke Indonesia, misalnya untuk kebutuhan sektor migas dan otomotif.

Bapak Presiden, jadi sebenarnya yang terjadi adalah praktik pemburuan rente besar-besaran. Belum ada sama sekali pijakan untuk mengembangkan bijih nikel menjadi bahan utama untuk baterai lithium. Belum ada rute menuju ke sana. Indonesia sejauh ini hanya dimanfaatkan sebagai penopang industrialisasi di China dengan ongkos sangat murah dibangdingkan kalau kegiatan serupa dilakukan di China.

Nilai tambah yang kita nikmati tak sampai 10 persen dari keseluruhan nilai tambah yang tercipta dari model hilirisasi sekarang ini. Itu pun kebanyakan dinikmati oleh para pemburu rente di dalam negeri.

Model yang “aneh” seperti ini sangat kecil kemungkinannya bisa memperbaiki defisit transaksi berjalan sebagaimana Bapak Presiden dan kita semua harapkan.

*****

Faisal Basri: Jebol Keuangan Negara Gara-gara Nikel Ini


Kompas.com | Kamis, 3 September 2020 |16:41 WIB

Penulis Rully R. Ramli | Editor Erlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah tengah fokus melakukan hilirasi hasil tambang nasional. Salah satunya melalui pembangunan pabrik pemurnian ( smelter) bijih nikel.

Namun ekonom senior Faisal Basri menilai, rencana tersebut justru akan merugikan kas keuangan negara. Mulai dari larangan ekspor bijih nikel hingga pemberian insentif fiskal berupa pembebasan pajak disebut hanya akan mengurangi pendapatan negara, dan di sisi lain hanya menguntungkan pengembang smelter.

Faisal menjelaskan, saat ini penambang tidak lagi bisa melakukan ekspor, sehingga harga bijih nikel nasional lebih murah ketimbang yang berada di pasar internasional. “Misalnya harga nikel di pasar internasional 40 dollar AS, di Indonesia cuma 20 dollar AS, karena dilarang ekpsor,” katanya, dalam diskusi virtual, Kamis (3/9/2020).

Dengan harga bijih nikel yang jauh lebih murah, Faisal menyebutkan, pengusaha smelter asal China memutuskan untuk membangun smelter di Indonesia.

“Karena nikmat sekali. 3 tahun dia di Indoneisa dia sudah break event point dan keuntungannya puluhan triliun,” ujarnya.

Bukan hanya itu, pengembang smelter juga diberikan insentif lain berupa pembebasan pajak atau tax holiday selama 25 tahun. Meskipun insentif tersebut hanya bisa dinikmati oleh investor degan modal di atas Rp 25 triliun, namun menurut Faisal, pengawasan pemerintah terhadap ketentuan itu tidak akan ketat.

“Tidak ada yang mengawasi sudah diberikan (tax holiday), karena back up penguasa kuat. Jadi PPh badan tidak bayar, nol besar,” katanya.

Terakhir, Faisal juga menyebutkan, pekerja yang didatangkan dari luar negeri tidak lah menggunakan visa pekerja, melainkan berstatus turis. Hal itu kembali menggerus penerimaan negara.

“Jadi jebol keuangan negara ini gara-gara nikel ini,” ucapnya.

Diunduh dari: https://money.kompas.com/read/2020/09/03/164100426/faisal-basri-jebol-keuangan-negara-gara-gara-nikel-ini

Faisal Basri Mengkritik Hilirisasi Industri Pertambangan


Faisal Basri mengkritik hilirisasi industri pertambangan
ILUSTRASI. Faisal Batubara atau lebih dikenal sebagai Faisal Basri adalah ekonom dan politikus asal Indonesia. Foto/KONTAN/Djumyati Partawidjaja

Kontan.co.id|Kamis, 30 Juli 2020 / 07:50 WIB

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ekonom senior Faisal Basri mengkritik kebijakan peningkatan nilai tambah pertambangan di Indonesia. Menurutnya, kebijakan ini masih dilakukan setengah hati. Dia menyoroti konsep hilirisasi pertambangan yang belum terintegrasi dengan pengembangan industri di dalam negeri. 

Jika memakai strategi industrialisasi, kata Faisal Basri, barang tambang yang diolah akan digunakan untuk pengembangan industri di Indonesia. Namun dengan konsep seperti sekarang, barang tambang yang belum diolah menjadi produk jadi pun sudah terhitung sebagai hilirisasi. 

Akibatnya, dia menyebut bahwa hilirisasi tambang di Indonesia malah menopang industri di negara lain. 

“Jadi hilirisasi itu untuk menopang industrialisasi di China. Sadar, nggak, sih, kita?” kata Faisal Basri dalam webinar yang digelar oleh Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Rabu (29/7). 

Faisal Basri memberikan gambaran tentang maraknya minat perusahaan China untuk mendirikan smelter di Indonesia, khususnya smelter nikel. Menurutnya, kebijakan hilirisasi saat ini lebih dominan menguntungkan para pengusaha smelter tersebut. 

Dia mencontohkan, perusahaan tambang lokal harus membayar bea ekspor dan juga royalti, tapi smelter tidak dikenakan. Perusahaan smelter pun bisa semakin banyak menumpuk laba karena tidak terbebani oleh pajak badan karena mendapatkan tax holiday.

Terlebih, smelter pun bisa mendapatkan bahan baku berupa bijih atau ore nikel dengan harga yang sangat murah. Dengan berbagai fasilitas tersebut, perusahaan asal China lebih banyak mengantongi keuntungan jika membangun smelter di Indonesia ketimbang di negaranya. 

“Kalau mereka bangun smelter di China, mereka beli nikel ore dengan harga jauh lebih mahal. Kalau Indonesia harganya murah sekali. Labanya jauh lebih besar memindahkan smelter ke Indonesia. Kalau di negeri asalnya dia bayar PPN, macam-macam, di sini nggak,” terang Faisal Basri. 

Lebih lanjut, Faisal Basri pun menyindir perlakuan terhadap pengusaha smelter, yang bahkan tetap bisa melenggang, membawa pekerja asing masuk ke Indonesia walaupun di tengah kondisi pandemi cobvid-19. “Katanya alih teknologi, traininglah,” ujarnya. 

Faisal Basri juga menilai, pelarangan ekspor bukan lah cara yang paling baik dalam kebijakan hilirisasi. Baginya, lebih baik ada perhitungan yang lebih jelas dan komprehensif tentang tarif ekspor yang optimal, untuk bisa mendistribusikan keuntungan bagi negara dan nilai tambah yang bisa dirasakan masyarakat. 

“Dalam konsep ekonomi, berapa sih nilai tambah yang diterima oleh warga Indonesia? Baik pekerja, penambang maupun pemerintah? 5%, 95% lari ke China,” lanjut Faisal Basri.

Dia pun lantas mengkritisi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang dinilainya memiliki porsi besar dalam menentukan kebijakan hilirisasi pertambangan di Indonesia, seolah melebihi Menteri ESDM Arifin Tasrif. 

“Pak Luhut ngomongnya hilirisasi, hilirisasi. Wajib, wajib, wajib. Nanti yang untung siapa? Indonesia nggak dapat apa-apa. Saya enggak tahu sekarang menteri pertambangannya (ESDM) Pak Luhut atau Pak Tasrif. Karena yang lebih sering saya dengar adalah Pak Luhut,” kata Faisal. 

Terkait dengan industrialisasi, dia pun berpandangan kebijakan hilirisasi tambang malah bertolak belakang dengan kondisi industri manufaktur di Indonesia yang terus terperosok. Menurutnya, Indonesia pun tidak menjadi bagian dari rantai supply global yang berbasis peningkatan nilai tambah. 

Faisal Basri pun menyoroti kepercayaan diri Luhut Binsar yang sangat yakin Indonesia bisa menjadi pabrik baterai terbesar di dunia, khususnya dalam industri mobil listrik. 

Pasalnya, industri baterai akan tumbuh di tempat yang sudah banyak menggunakan baterai atau mobil listrik. Faisal Basri tak yakin Indonesia benar-benar akan menjadi produsen baterai terbesar di Indonesia. 

“Mau bikin industri baterai terbesar di dunia, ya, hampir mustahil,” pungkas Faisal.

Sumber: diunduh dari https://industri.kontan.co.id/news/faisal-basri-jadi-produsen-baterai-terbesar-di-dunia-pak-luhut-mimpi