Indonesia Segera Menjadi 5 Raksasa Dunia?


Beberapa waktu lalu, World Economic Forum (WEF), lembaga ternama yang setiap tahun menggelar pertemuan kepala negara dan pemimpin bisnis di Davos, berkicau bahwa China akan menjelma sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2024, mengambil alih posisi Amerika Serikat yang sudah didudukinya selama lebih satu abad.

Ternyata, WEF menggunakan data dan peraga yang berasal dari portal Statista yang juga sangat ternama dan menjadi rujukan berbagai lembaga riset dan lembaga pemerintah.

Gambar

Ikhwal China akan mengambil alih posisi puncak dari Amerika Serikat, agaknya tinggal menunggu waktu yang tak lama lagi. Pandemik COVID-19 akan mempercepatnya.

Namun, bukan soal China menyusul Amerika Serikat yag menarik. Statista mencantumkan bahwa produk domestik bruto (PDB) Indonesia bakal meroket dari peringkat ke-16 pada tahun 2019 menjadi urutan kelima (proyeksi) pada 2024. Jelas-jelas Statista menggunakan indikator GDP (gross domestic product) alias PDB—tanpa embel-embel. Berarti hanya dalam wartu lima tahun PDB Indonesia melompat sebelas peringkat. Agar terwujud, PDB Indonesia harus naik tiga kali lipat lebih dan PDB Jerman merosot.

Ketika Indonesia mulai memasuki era pembangunan terencana tahun 1967, PDB Indonesia berada di peringkat ke-35. Butuh satu dasawarsa untuk merangkak ke urutan ke-30. Era pertumbuhan tinggi pada dekade 1970-an memungkinkan Indonesia melompat ke peringkat ke-23 pada tahun 1980.

Memasuki dasawarsa 1980-an, perekonomian Indonesia tersandung dua kali kemerosotan harga minyak (1982 dan 1985) ketika produksi minyak mentah mencapai rata-rata di atas 1,5 juta barrel per hari. Perekonomian Indonesia kala itu masih sangat bergantung pada penerimaan minyak di APBN dan pundi-pundi devisa dari ekspor minyak. Tak pelak lagi, gerak maju terhambat, sehingga pada tahun 1990 peringkat Indonesia turun dan kembali ke posisi tahun 1970.

Setelah meningkat empat peringkat pada tahun 2000, era commodity boom memberikan kontribusi bagi peningkatan tajam peringkat PDB Indonesia. Pada tahun 2010, peringkat Indonesia melonjak ke posisi ke-18 dan mencapai posisi tertinggi (ke-16) pada tahun 2019.

Sumber: Ganbar tangga diunduh dari http://www.pokohjayateknik.com

Lain cerita jika menggunakan indikator PDB yang telah disesuaikan dengan daya beli. Berdasarkan PDB paritas daya beli (purchasing power parity), posisi Indonesia sudah di urutan ketujuh pada 2019. Ada peluang kita bisa menembus lima besar dunia jika pertumbuhan ekonomi rerata lima tahun ke depan di atas lima persen dan nilai tukar rupiah cenderung menguat.

Tapi, apalah artinya sekedar kue kian besar jika harus dibagi jumlah penduduk yang besar dan terus meningkat. Mari kita lihat peringkat pendapatan nasional Indonesia per kepala. Pada tahun 2019, pendapatan nasional kotor (gross national income) per kapita kita masih tercecer di urutan ke-118. Dengan GNI per capita sebesar 4.050 dollar AS pada tahun 2019, kita telah naik kelas dari kelompok negara berpendapatan menengah-bawah ke kelompok negara berpendapatan menengah-atas. Untuk GNI berbasarkan PPP, posisi kita sedikit lebih baik meskipun masih di urutan di atas seratus.

Lebih bermakna lagi jika pembagian kue lebih merata dan kualitas sumber daya manusianya membaik secara signifikan. Kunci untuk mencapai cita-cita mulia itu adalah pembangunan yang inklusif, dimulai dengan meningkatkan mobilitas sosial yang bertumpu pada perluasan akses pendidikan dan kesehatan serta penciptaan lapangan kerja yang bermutu.

Oligarki yang kian mencengkeram menjadi musuh utama bagi tegaknya keadilan sosial dan demokrasi sosial, bukan demokrasi liberal yang lebih bersifat formal dan prosedural.

Musuh Utama Kita: Ekonomi Boros


maltatoday.com.mt

Pemerintah memandang penyebab utama perlambatan pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir adalah investasi. Oleh karena itu, segala bentuk hambatan investasi harus dienyahkan.

Pemberantasan korupsi dipandang menghambat investasi dan aktivitas dunia usaha. Oleh karena itu, KPK harus dilemahkan.

Pemerintah daerah dituding mempersulit perizinan yang banyak dan berbelit-belit. Oleh karena itu, kewenangan daerah harus dilucuti dan ditarik ke pusat.

Pekerja sering dikeluhkan oleh pengusaha tertentu karena menuntut kenaikan upah melulu setiap tahun, terlalu banyak menikmati hak-hak normatif yang membebani usaha. Oleh karena itu, sebagian hak-hak pekerja harus dipangkas.

Pasar tenaga kerja sangat kaku dan ongkos pemutusan hubungan kerja (PHK) sangat mahal. Oleh karena itu, pasar tenaga kerja harus direformasi agar fleksibel.

Ketentuan tentang lingkungan dipandang mengekang dunia usaha dan menakutkan pengusaha karena ada sanksi pidana. Oleh karena itu, regulasi tentang lingkungan harus dilonggarkan, sanksi pidana harus dihapus, dan masyarakat sipil tidak dilibatkan dalam monitoring. Serahkan saja sepenuhnya kepada masyarakat sekitar yang terdampak, tak perlu pendampingan

Untuk memerangi itu semua, jika ditangani satu persatu bakal sangat repot dan memakan waktu. Oleh karena itu harus ada langkah radikal segera. Maka lahirlah rancangan undang-undang (RUU) “sapu jagat” bernama omnibus law (OL). Pembahasan RUU terus berlangsung walapun di tengah pandemik COVID-19 yang justru sedang menanjak. Sejauh ini ada tiga rancangan undang-undang yang sudah diserahkan kepada DPR, yaitu: OL Cipta Kerja, OL Perpajakan, dan OL Ibu Kota Negara.

Salah Diagnosis

Diagnosis yang salah bakal melahirkan kebjakan yang keliru. Hasilnya bakal sangat fatal.

Investasi nyata-nyata bukan biang keladi dari pertumbuhan ekonomi yang melambat. Pertumbuhan investasi (diukur dengan pembentukan modal tetap domestik bruto/PMTDB) Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan banyak negara tetangga dan negara Emerging Markets seperti Malaysia, Afrika Selatan, Brazil, dan bahkan China sekalipun.

Pertumbuhan yang cukup tinggi itulah yang membuat sumbangan investasi bagi perekonomian (produk domestik bruto/PDB) selama lima tahun terakhir di bawah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla justru terus meningkat dan mencapai aras tertinggi dalam sejarah. Pencapaian itu di atas rerata kelompok negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income)–yang mana Indonesia bertengger di kelompok ini–dan bahkan juga dibandingkan dengan kelompok negara berpendapatan menengah tinggi (upper middle income).

Indonesia menduduki peringkat teratas di ASEAN. Indonesia tidak sedang mengalami paceklik investasi, termasuk investasi asing.

Sesekali memang pertumbuhan investasi Indonesia turun, terutama pada tahun penyelenggaraan pemilihan umum.

Oleh karena itu, masalah investasi di Indonesia bukan soal besarannya. Yang terjadi adalah investasi cukup besar tetapi hasilnya sedikit. Sebut saja: EKONOMI BOROS atau roda ekonomi tidak berputar dengan efisien. Salah satu ukuran yang lazim dipakai adalah ICOR (incremental capital-ouput ratio). Selama lima tahun terakhir, rerata ICOR Indonesia adalah 6,5. Artinya, untuk menambah satu unit output, kita butuh tambahan rerata 6,5 unit modal. Padahal selama pemerintahan sebelumnya pasca Orde Lama, hanya butuh tambahan rerata 4,3 unit modal. Tentu ada persoalan mendasar yang muncul dalam lima tahun terakhir sehingga butuh satu setengah kali lipat tambahan modal untuk menghasilkan tambahan satu unit output dibandingkan era kepemimpinan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, ICOR Indonesia juga relatif jauh lebih tinggi.

Dalam dokumen “Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021” (hal.16) yang ditandatangani Menteri Keuangan pada Mei 2020, pemerintah mengakui bahwa ICOR Indonesia mengalami peningkatan secara konsisten dan lebih tinggi dibandingkan dengan negara peer-nya seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Menurut pemerintah, idealnya angka ICOR di kisaran 3 (bukan 3 persen sebagaimana tercantum dalam Dokumen, karena ICOR bukan dalam persentase). Berarti ICOR Indonesia melampaui dua kali lipat dari angka ideal.

Amat disayangkan, argumen pemerintah agaknya kurang tepat. Dalam pandagan pemerintah, peningkatan ICOR Indonesia disebabkan oleh kesiapan teknologi dan kapasitas berinovasi dalam memanfaatkan investasi yang masuk. Padahal tidak ada perubahan signifikan dalam hal teknologi dan inovasi dibandingkan dengan era-era sebelumnya. Niscaya ada faktor spesifik yang hadir dalam lima tahun terakhir.

Buat apa menggenjot investasi kalau membiarkan pemborosan dan “kebocoran” kian menjadi-jadi, sehingga hasil yang dirasakan oleh rakyat tidak “nendang” karena lebih banyak dinikmati oleh segelintir orang atau kelompok. Oligarki semakin kokoh dan kian mencengkeram. Tak lagi jelas batas antara penguasa dan pengusaha. Mereka semakin bertaji karena menguasai media, terutama televisi. Undang-undang dibuat untuk melegalkan sepak terjang mereka. Akhirnya, demokrasi terancam.

Mereka akan berjaya jika kita tak bersuara dan hanya berdiam diri.

Boros Walau “Kere”

Walaupun sangat lelah bersimbuh keringat, para pemain sepakbola atau olah raga lainnya tidak mengumbar nafsu untuk memerangi dahaganya dengan minum sebanyak-banyaknya. Mereka hanya meneguk sedikit air minum, kumur-kumur lalu menyemprotkannya keluar mulut mereka, lalu membasuh kepala dan wajah. Itulah cara efektif untuk menjaga kebugaran.

Dalam ekonomi pun serupa. Tidak bisa investasi asal disumpalkan sebanyak mungkin. Lihat dulu kondisi perekonomian: daya serap dan daya dukungnya, sumber pembiayaannya, momennya, dan cara mewujudkannya,

Praktik ekonomi biaya tinggi (high cost economy) semakin runyam jika tidak ditopang oleh kemampuan sendiri: sudah kere, boros pula.

Betapa kere kita terlihat dari kondisi sektor finansial dan perpajakan. Sumber dana dalam negeri untuk membiayai investasi dan pembangunan terutama berasal dari kredit perbankan, pasar modal (keluarkan surat utang dan menjual saham di bursa atau go public), dan pajak.

Secara keseluruhan, sektor finansial kita masih kedodoran. Sejak krisis ekonomi terparah tahun 1998, indeks pembangunan finansial kita praktis jalan di tempat. Indonesia hanya lebih baik dari Vietnam.

Baik aspek istitusi finansial maupun pasar finansial sangat cetek dengan efisiensi pasar finansial yang rendah.

Kemampuan sektor keuangan dalam menyalurkan kredit tak sampai 50 persen dari PDB. Dengan Myanmar saja kita kalah. Jangan bandingkan dengan China dan rerata negara Asia Pasifik yang lima kali lipat dari Indonesia. Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Brazil sekitar tiga sampai empat kali lipat dari Indonesia.

Kapasitas pasar modal Indonesia tak kalah tertinggal, terutama pasar obligasi. Pasar obligasi dalam mata uang lokal hanya sedikit lebih tinggi dari Vietnam. Bagaimana surat utang pemerintah bisa terserap oleh warganya sendiri untuk menutup defisit APBN?

Maka terpaksalah menngundang lebih banyak investor asing. Pemilikan asing dalam obligasi negara dalam mata uang lokal di Indonesia tergolong sangat tinggi dan tertinggi di antara negara Emerging Markets.

Yang agak lumayan adalah pasar saham. Kapitalisasi di pasar saham mengalami peningkatan dalam 20 tahun terakhir dan lebih tinggi ketimbang China, Rusia, Meksiko, dan Turki. Namun masih lebih rendah dibandingkan dengan Vietnam yang relatif baru mengenal bursa saham.

Ketergantungan yang cukup tinggi pada investor asing di pasar modal membuat stabilitas makroekonomi cukup rentan. Uang panas (hot money) kerap merongrong stabilitas nilai tukar dan neraca pembayaran. Dalam “sekejap” investor asing keluar pasar sebagaimana terjadi pada Maret lalu.

Semakin parah sumber pembiayaan investasi dari dalam negeri karena nisbah pajak (tax ratio) terus menerus turun sampai titik terendah dalam 50 tahun terakhir.

Jadi, dari mana lagi kita mewujudkan keborosan? Dari mana lagi kalau bukan dengan berutang lebih banyak ke luar negeri.

Bagaimana cara membayar kewajiban utang kepada investor luar negeri dan utang bilateral maupun multilateral? Membayar cicilan dan bunga utang tak bisa dengan rupiah, melainkan dengan valuta asing.

Dari mana kita memperoleh valuta asing? Utamanya dari ekspor. Gara-gara pandemik global, nilai perdagangan dunia merosot tajam. Akibatnya pasar ekspor kita mengkerut.

Ditambah lagi porsi ekspor manufaktur Indonesia relatif sangat rendah akibat terjadi gejala dini deindustrialisasi.

Kebanyakan produk manufaktur yang kita ekspor adalah barang-barang yang berteknologi rendah yang tentunya dengan nilai tambah yang relatif rendah pula.

Sekalipun kita gabung yang berteknologi tinggi dan menengah, tetap saja porsinya masih rendah.

Padahal devisa dari ekspor bukan semata-mata untuk membayar kewajiban utang, tetapi terutama untuk membiayai impor. Repotnya, impor semakin beragam dan sebaliknya ekspor semakin tidak beragam. Walaupun data yang tersedia tidak mutakhir, namun kenyataan sekarang tidak jauh berbeda.

Maka, untuk membiayai perilaku boros, jalan pintasnya adalah dengan mengeruk kekayaan alam semakin dalam, merambah kawasan hutan, dan melonggarkan ketentuan tentang perlindungan lingkungan. Yang paling dekat dengan kekuasaan akan meraup rente paling banyak. Oligarki semakin mencengkeram. Demokrasi terancam.