By 
Benar adanya bahwa utang pemerintah Indonesia relatif kecil, bahkan relatif sangat kecil, dibandingkan dengan utang pemerintah kebanyakan negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Juga masih jauh di bawah batas maksimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 60 persen.
Negara pengutang paling besar adalah Jepang. Nisbah utang terhadap produk domestik bruto (PDB) Jepang mencapai 253 persen dan Amerika Serikat 105,4 persen. Yunani yang dililit utang sehingga terpaksa meminta bantuan IMF dan Bank Sentral Europa, nisbah utangnya 178,6 persen.
Tetangga dekat Singapura yang sangat makmur sekalipun, yang perekonomiannya penuh gemerlap dan PDB per kapitanya 15 kali lipat Indonesia, nisbah utangnya di atas 100 persen.
Nisbah utang pemerintah Indonesia hanya 28,7 persen, lebih rendah dibandingkan dengan kebanyakan negara ASEAN dan hanya lebih tinggi dari Brunei Darussalam.
Berutang bukanlah aib. Hampir semua negara berutang, tak peduli negara kaya atau negara miskin, negara besar atau negara kecil, negara komunis atau pun negara liberal. Utang pemerintah merupakan unsur tak terpisahkan dari kerangka kebijakan ekonomi pemerintah, khususnya kebijakan fiskal.
Sekalipun suatu negara mengalami surplus anggaran, seperti Jerman, tetap saja negara itu menerbitkan surat utang. Tujuannya antara lain untuk menebus utang lama yang suku bunganya lebih tinggi (reprofiling), sehingga beban utang berkurang.
Jadi, perihal utang ini, persoalannya bukan berutang atau tidak berutang atau menghapuskan utang, melainkan bagaimana mengelola utang sebagai bagian tak terpisahkan dari pengelolaan ekonomi untuk mencapai salah satu tujuan makroekonomi jangka panjang, yakni pertumbuhan yang berkelanjutan.
Utang bisa juga dipandang sebagai alat untuk menempuh kebijakan antisiklikal. Jika perekonomian sedang lesu, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif lewat stimulus fiskal dengan meningkatkan belanja dan atau menurunkan tarif pajak atau bahkan menghapuskan jenis pajak tertentu seperti yang ditempuh pemerintahan baru Malaysia di bawah Perdana Menteri Mahathir Mohamad.
Kebijakan fiskal yang ekspansif–yang mengakibatkan defisit anggaran itu–dibiayai oleh utang. Sebaliknya, jika perekonomian sedang memanas (over heating), pemerintah meredam belanja dan atau menaikkan pajak, sehingga terjadi suplus anggaran. Apakah karena itu pemerintah tak berutang? Bisa saja Pemerintah tetap menerbitkan surat utang untuk tujuan reprofiling.
Oleh karena itu, tidak perlu berambisi melunasi seluruh utang atau bebas dari utang.
Perkembangan dan Perubahan Struktur Utang Pemerintah
Sekalipun nisbah utang relatif kecil, peningkatan utang pemerintah Indonesia dalam empat tahun terakhir terbilang relatif pesat. Pada tahun 2014 utang Pemerintah sebanyak Rp 2.609 triliun dan per Maret 2018 sudah mencapai Rp 4.136 triliun, yang berarti meningkat sebesar 58,5 persen. Pada kurun waktu yang sama, nisbah utang naik dari 24,7 persen menjadi 29,8 persen.
Walaupun meningkat cukup pesat, dalam jangka panjang nisbah utang pemerintah Indonesia menunjukkan kecenderungan menurun. Puncak tertinggi nisbah utang terjadi pada tahun 1997 ketika krisis ekonomi yang amat parah.
Peningkatan utang yang relatif pesat selama pemerintahan Jokowi-JK antara lain disebabkan oleh kenaikan tajam pengeluaran yang tidak diiringi oleh peningkatan nisbah pajak (tax ratio) sebagaimana dibahas pada tulisan sebelumnya.
Selama masa Orde Baru, seluruh utang pemerintah adalah utang luar negeri, berupa utang bilateral dan utang multilateral. Setelah krisis 1997, pemerintah mulai berutang dalam bentuk surat berharga negara atau obligasi.
Perubahan juga tercermin dari komposisi utang luar negeri. Pada tahun 2010, utang luar negeri pemerintah dalam bentuk surat berharga baru sekitar sepetiga dari keseluruhan utang luar negeri. Sewindu kemudian berbalik menjadi lebih dari dua pertiga.
Kita tidak bisa membandingkan nisbah utang Indonesia yang relatif rendah dengan nisbah utang Jepang yang paling tinggi di dunia ataupun dengan Amerika Serikat yang di atas 100 persen. Jepang memang banyak berutang, tetapi pada waktu bersamaan juga menguasai surat utang yang diterbitkan oleh negara lain. Jadi Jepang selain sebagai debitor juga sebagai kreditor, sedangkan Indonesia praktis sebagai debitor murni.
Walaupun nisah utang Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan Amerika Serikat, beban pembayaran bunga Indonesia lebih tinggi ketimbang Amerika Serikat. Bahkan pembayaran bunga utang Indonesia terus meningkat dan sejak 2016 sudah lebih tinggi ketimbang belanja modal.
Kembali, jika dibandingkan dengan Jepang, bunga utang Indonesia relatif lebih tinggi. Selain itu, mayoritas surat utang pemerintah Jepang dipegang oleh rakyatnya sendiri, sehingga pembayaran bunga yang mengalir ke luar negeri sangat sedikit. Sebaliknya, surat utang Indonesia yang dipegang oleh investor asing tergolong relatif besar, bahkan paling besar ata setidaknya salah satu yang paling besar di dunia. Tak pelak lagi, kondisi ini membuat Indonesia lebih rentan terhadap gejolak eksternal.
[Diperbarui pada 10 September 2018, terutama penambahan data.]
faisal basri 
Yang perlu dikhawatirkan adalah karena 20% GDP dihasilkan dari industri. Sedangkan Pemilik industri itu bukan WNI. Jadi setelah industri tersebut untung duitnya lari ke korea, jepang dan china. Sosial masyarakat hancur (pribumi jadi kuli). Dan rupiah terus turun.
Solusinya sebenarnya ikuti strategi belanda, kita ini dianugerahi rempah2. Mestinya kembangkan itu utk masyarakat, sediakan produk turunan untuk ekspor. Insya allah makmur dan aspek sosial terjaga, karena pribumi jadi tuan di negri sendiri.
Setuju sekali.
Tapi jika pola fikir saya tak salah. . . Saat ini kita sedang berjuang menjadi negara maritim dan agraris, karena dari dulu memang seperti itu negara kita. Bukan sebagai negara industri.
Beberapa usaha pemerintah untuk mencapainya adalah :
1. Bangun infrastruktur agar transportasi lancar, sehingga distribusi barang lebih mudah
2. Swasembada pangan dan pemberantasan ilegal fishing
3. Transfer teknologi
Yang menjadi tantangan adalah bagaimana merealisasikannya sesuai dengan roh maritim. Sejauh ini belum cukup konsisten.
Butir 2 dan 3 setuju sekali.
Kayak menggantung gitu pembahasannya.
Pak Faisal,
Betulkah analisa saya ini;
Krn mismanagement pemerintah Jokowi Utang kita bertambah Rp363,25 T.
Itungan sbb:
Per 5 Sept, Kurs Rp ke $ merosot 24% atau Rp 2,906 slm JKW berkuasa dr 20/10/14 (Rp 12,041)
PerJuli18 utang Pemerintah dlm valas setara dgn $ 125 Miliar.
Sehingga $ 125 Miliar x Rp 2,906 = Rp 363,25 T
Hitungan kasarnya benar kok.
Pak, ada beberapa hal yang menurut saya masih menggantung, dibagian akhir dikatakan banyaknya hutang indonesia tidak bisa dibandingkan dengan Jepang maupun Amerika, karena walaupun hutang mereka lebih besar, mereka juga menjadi kreditur yang besar. Lalu mengapa di awal pembahasan, banyaknya hutang indonesia bapak bandingkan dengan jepang maupun amerika? Maka sebaiknya banyaknya hutang indonesia harus dibandingkan dengan apa pak untuk menunjukan bahwa sebenarnya banyaknya hutang indonesia ini masih tergolong baik-baik saja?
Jawaban bapak akan sangat membantu pemahaman saya, mohon maaf jika sebelumnya ada kesalahan pemahaman dari saya.
Mohon dijawab pak, terimakasih banyak.
Perbandingan di awal dan di akhir tulisan konteksnya berbeda. Di awal mengenai beban utang dalam APBN. Walaupun nisbah utang terhadap PDB kita sangat kecil dibandingkan dengan Jepang dan AS, namun beban pembayaran bunga kita relatif besar dan naik terus.
Di akhir terkait dengan status: kita bisa dikatakan pengutang murni sedangkan Jepang statusnya sebagai debitor da sekaligus kreditor.
Dua contoh itu sekedar pesan bahwa membandingkan indikator nisbah utang terhadap PDB tidak bisa berdiri sendiri dan kalau membadingkan harus apple to apple. Juga, kalau membandingkan tidak cukup pakai satu indikator.
Pak, ada beberapa hal yang menurut saya masih menggantung, dibagian akhir dikatakan banyaknya hutang indonesia tidak bisa dibandingkan dengan Jepang maupun Amerika, karena walaupun hutang mereka lebih besar, mereka juga menjadi kreditur yang besar. Lalu mengapa di awal pembahasan, banyaknya hutang indonesia bapak bandingkan dengan jepang maupun amerika? Maka sebaiknya banyaknya hutang indonesia harus dibandingkan dengan apa pak untuk menunjukan bahwa sebenarnya banyaknya hutang indonesia ini masih tergolong baik-baik saja?
Jawaban bapak akan sangat membantu pemahaman saya, mohon maaf jika sebelumnya ada kesalahan pemahaman dari saya.
Mohon dijawab pak, terimakasih banyak.
Terima kasih komentarnya.
Perbandingan di awal dan di akhir tulisan konteksnya berbeda. Di awal mengenai beban utang dalam APBN. Walaupun nisbah utang terhadap PDB kita sangat kecil dibandingkan dengan Jepang dan AS, namun beban pembayaran bunga kita relatif besar dan naik terus.
Di akhir terkait dengan status: kita bisa dikatakan pengutang murni sedangkan Jepang statusnya sebagai debitor da sekaligus kreditor.
Dua contoh itu sekedar pesan bahwa membandingkan indikator nisbah utang terhadap PDB tidak bisa berdiri sendiri dan kalau membadingkan harus apple to apple. Juga, kalau membandingkan tidak cukup pakai satu indikator.
Apakah Pak Faisal punya data penarikan utang luar negeri pemerintah 2015-2018. Saya khawatir jumlah utang yg ditarik lbh kecil dr pembayaran utang pokok dan bunga pd tahun yg sama. Terimakasih Pak Faisal.
Assalam.
Kenapa yaa para ekonom lebih senang menggunakan perhitungan PDB untuk melihat apakah ekonomi kita naik, karena kalau saya lihat parameternya faktor investasi naik maka PDB naik, lhah kalau investasi dari hutang dan hutang dari Luar negeri dengan menjual SBN .. walaupun membuat nilai PDB naik, tetapi faktor resilience dan sustainability negara bagaimana ya pak ?
kenapa tidak melihat lebih detil lagi, misalnya dari Total Factor Productivity (TFP), kalau dari TFP kan kita bisa breakdown besaran besaran parameter PDB tersebut dari growth masing masing.. apakah kita makan modal (makan SDA), apakah kita banyak hutang yang mengenerate investasi? apakah investasi dan modal yang kita makan meningkatkan produktifitas SDM..
saya masih percaya, negara yang maju ekonominya pasti mau bangsanya, bangsa maju pasti produkvitisa SDM nya maju, produktivitas SDM maju kalau industri tempat jam kerja SDM tersebut maju.. betul nggak pak, logika saya ini? terimakasih masukannya. wassalam
Pak Faisal,
Nisbah Hutang Indonesia lebih rendah dibandingkan negara2 tetangga seperti Singapur, Malaysia, Thailan tapi disatu sisi struktur utang kita lebih buruk karena dikuasai asing.
Pertanyaanya :
Bagaimana / Parameter apa yang dapat mengukur kondisi negara kita terhadap negara tetangga kita lebih baik atau buruk.
Dalam Tabel SBN & Hutang Luang Negeri yang ditampilkan menunjukkan Hutang Luar Negeri Lebih menguntungkan.
Pertanyaannya :
1. Apa yangmenguntungkan dari SBN dibandingkan dengan Hutang Luar Negeri ?
2.Mohon maaf saya bukan ekonom, tapi dalam pengalaman hidup saya, Saya cenderung memilih Hutang jangka pendek (asumsikan SBN) kalau saya punya kemampuan untuk membayarnya dibandingkan hutang jangka panjang (Hutang Luar Negeri) karena untuk nilai yg sama bisa jadi total bunga yg saya bayar bisa lebih rendah dan tidak terlalu lama jadi beban.
3. Bukannya hutang SBN dilakukan terhadap perseorangan bukan seperti Hutang Luar Negeri yang antar negara. Bukankah kita lebih rentan di setir negara lain dari segi kebijakan dengan Hutang Luar Negeri
Mudah2an Pak Faisal berkenan menjawab pertanyaan di atas.\
Wassalamualaikum Wr.Wb