Sekali Lagi Soal Utang



china.org.cn

Di blog ini sudah lumayan kerap saya menulis tentang utang. Di masa kampanye, intensitas perdebatan soal utang meninggi.

Persoalan utang pemerintah menjadi sasaran tembak yang kerap digunakan pasangan Prabowo-Sandi. Puncaknya adalah ketika Capres Prabowo Subianto menyarankan agar penyebutan Menteri Keuangan diubah menjadi Menteri Pencetak Utang.

Memang utang pemerintah di era Presiden Jokowi meningkat relatif pesat. Selama kurun waktu 2014-2018 utang pemerintah pusat naik 69 persen, dari Rp 2.605 triliun menjadi Rp 4.416 triliun. Peningkatan itu lebih tinggi ketimbang periode 2010-2014 sebesar 55 persen. Apakah persoalan utang pemerintah sudah parah sebagaimana dikatakan oleh Prabowo Subianto: “Ini kalau ibarat penyakit saya katakan stadium sudah cukup lanjut sudah lumayan parah. Utang menumpuk terus.”

Apakah utang yang mencapai Rp 4.416 triliun yang jadi patokan? Bandingkan Si Badu berutang Rp 10 juta dan pendapatannya Rp 20 juta dengan saya yang berutang hanya Rp 2 juta dengan pendapatan Rp 1 juta. Sekalipun Si Badu berutang 5 kali lipat dari utang saya, beban utang Si Badu tentu saja jauh lebih ringan dari saya. Utang Si Badu hanya setengah dari pendapatannya, sedangkan saya boleh dikatakan “lebih besar pasak dari tiang” karena utang saya dua kali lipat dari pendapatan. Jadi yang jadi persoalan bukan besarnya utang.

Potensi kemampuan pemerintah dalam membayar utang lazimnya dikaitkan dengan kemampuan perekonomian menghasilkan pendapatan yang diukur dengan produk domestik bruto (PDB). Jika PDB meningkat, maka kemampuan pemerintah menarik pajak juga naik. Pajak itulah yang pada gilirannya digunakan untuk membayar bunga dan cicilan utang.

Nisbah utang terhadap PDB (debt to GDP ratio) Indonesia tergolong masih sangat rendah, tak sampai 30 persen. Bandingkan dengan Jepang yang nisbah utangnya 250 persen PDB, tertinggi di dunia. Bandingkan juga dengan Amerika Serikat yang nisbah utangnya 105 persen PDB.

Membandingkan utang Indonesia dengan negara lain–yang sangat kaya sekalipun–tentu saja tidak cukup hanya menggunakan indikator tunggal nisbah utang terhadap PDB.

Sekalipun nisbah utang pemerintah Jepang delapan kali lipat lebih tinggi dari Indonesia, harus diingat bahwa Jepang bukan sekedar berutang (debitur), tetapi juga memberikan utang kepada negara lain, termasuk kepada Amerika Serikat dalam bentuk surat utang Amerika Serikat yang dibeli Jepang dan kepada Indonesia dalam bentuk pinjaman (loan) maupun surat utang yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Tak tanggung-tanggung, Jepang merupakan pemegang surat utang pemerintah AS terbesar kedua setelah China. Indonesia bisa dikatakan debitur murni.

Perlu pula diingat, suku bunga surat utang yang dikeluarkan pemerintah Jepang sangat rendah. Yield surat utang pemerintah Jepang bertenor 10 tahun hanya nol koma nol sekian persen, salah satu yang terendah di dunia. Ditambah lagi, hampir seluruh surat utangnya (sekitar 90 persen) dibeli oleh rakyatnya sendiri, sehingga dana pembayaran bunga tetap beredar di dalam negeri. Dengan demikian beban utang tidak besar dampaknya terhadap stabilitas makroekonomi Jepang.

Sebaliknya, surat utang pemerintah Indonesia dalam rupiah (local currency bonds) yang dipegang oleh investor asing relatif sangat besar, bahkan terbesar di antara emerging markets, mengakibatkan perekonomian Indonesia sangat rentan terhadap gejolak eksternal. Yield surat utang Indonesia bertenor 10 tahun pun tergolong tinggi, yaitu 8,12 persen per 28 Januari 2019.

Sekalipun utang pemerintah Indonesia masih relatif rendah, namun beban pembayaran bunga utang terhadap APBN terus meningkat.

Pada tahun 2014, pembayaran bunga utang baru mencapai 7,5 persen dari belanja total dan 11,1 persen dari belanja pemerintah pusat. Lima tahun kemudian meningkat masing-masing menjadi 11,7 persen dan 17,9 persen.

Selama kurun waktu 2014-2018, belanja untuk pembayaran bunga utanglah yang tumbuh paling tinggi (94 persen), lebih dari tiga setengah kali pertumbuhan belanja modal yang hanya 25,9 persen.

Sebagai perbandingan, Amerika Serikat yang nisbah utangnya jauh lebih tinggi dari Indonesia hanya mengalokasikan 7 persen dari belanja total pada tahun anggaran 2018.

Harus diingat pula, APBN AS sebagian besar dialokasikan untuk belanja sosial yang langsung diterima oleh rakyatnya, antara lain dalam bentuk perlindungan sosial dan kesehatan (medicare dan medicaid).

Akibat beban pembayaran bunga yang terus meningkat di Indonesia, alokasi untuk belanja sosial tak kunjung naik, bahkan turun.

Terakhir, peningkatan utang pemerintah sejatinya bisa dikurangi jika kemampuan pemerintah menarik pajak bisa ditingkatkan. Sejauh ini nisbah pajak (tax ratio) cenderung melambat. Baru tahun 2018 sedikit naik setelah empat tahun berturut-turut sebelumnya selalu turun. Dibandingkan dengan negara tetangga, nisbah pajak kita sungguh sangat rendah.

[Dimutakhirkan dan ditambah berita-berita terkait di bawah pada 29 Januari 2019, pk.23:32]

***

Faisal Basri Komentari Utang Pemerintah yang Disebut Membahayakan

Reporter: 

Dias Prasongko

Editor: 

Ali Akhmad Noor Hidayat

Senin, 28 Januari 2019 20:52 WIB0

Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji

TEMPO.CO, Jakarta – Pembahasan mengenai kondisi utang pemerintah belakangan banyak menjadi sorotan masyarakat.  Dalam beberapa kesempatan, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sempat menyatakan kondisi utang pemerintah Indonesia dalam kondisi yang membahayakan.

Baca: Prabowo Sebut Sri Mulyani Pencetak Uang, Kemenkeu Tersinggung

Dalam postingan terbaru melalui laman pribadinya, faisalbasri.com, Ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri.mengunggah tulisan mengenai utang pemerintah Indonesia.

“Memang utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo meningkat relatif pesat. Selama kurun waktu 2014-2018 utang pemerintah pusat naik 69 persen, dari Rp 2.605 triliun menjadi Rp 4.416 triliun,” kata Faisal dikutip dalam laman tersebut yang diunggah pada Ahad, 27 Januari 2019.

Faisal mencatat peningkatan utang itu lebih tinggi ketimbang periode 2010-2014 sebesar 55 persen. Namun, apakah persoalan utang tersebut sudah sangat parah seperti yang diungkapkan Prabowo? Menurut Faisal, jumlah utang yang mencapai Rp 4.416 triliun tersebut harus dilihat menyeluruh.

Pertama, jumlah utang harus dibandingkan dengan kemampuan perekonomian menghasilkan pendapatan yang diukur dengan produk domestik bruto (PDB). Jika PDB meningkat maka kemampuan pemerintah untuk menarik pajak juga meningkat, sehingga dapat digunakan membayar bunga dan cicilan utang.

Kendati demikian, Faisal mencatat nisbah utang terhadap PDB (debt to GDP ratio) Indonesia tergolong masih sangat rendah, tak sampai 30 persen. “Bandingkan dengan Jepang yang nisbah utangnya 250 persen PDB. Bandingkan juga dengan Amerika Serikat yang nisbah utangnya 105 persen PDB,” kata Faisal.

Faisal menyatakan, membandingkan utang dengan negara lain seperti Jepang dan Amerika tentu tidak cukup hanya dengan menggunakan indikator tungga nisbah utang terhadap PDB. Sebab, perlu juga diketahui bahwa meski nisbah utang Jepang delapan kali lipat lebih tinggi harus diingat negara itu bukan hanya berutang tetapi juga memberikan utang kepada negara lain.

Salah satunya, Jepang banyak memberikan pinjaman dalam bentuk membeli surat utang pemerintah Amerika Serikat. Tak tanggung-tanggung, Jepang merupakan pemegang surat utang pemerintah AS terbesar kedua setelah China. Indonesia bisa dikatakan debitur murni. Perlu juga diingat bahwa Jepang juga banyak memberikan utang kepada Indonesia dalam bentuk pinjaman (loan) maupun surat utang yang dikeluarkan pemerintah.

Faisal melanjutkan, perlu juga diketahui meski banyak menerbitkan surat utang, suku bunga surat utang yang dikeluarkan pemerintah Jepang sangat rendah. Yield surat utang pemerintah Jepang bertenor 10 tahun hanya nol koma nol sekian persen, salah satu yang terendah di dunia.

Belum lagi, sekitar 90 persen surat utangnya dibeli oleh rakyat sendiri. Sehingga dana pembayaran bunga tetap beredar di dalam negeri dan beban utang tidak besar dampaknya terhadap stabilitas makroekonomi Jepang. Sebaliknya, surat utang pemerintah Indonesia dalam rupiah lebih banyak dipegang oleh investor asing mencapai 37,8 persen, angka terbesar dari rata-rata negara berkembang yang mencapai 25 persen.

“Kondisi ini tentu mengakibatkan perekonomian Indonesia sangat rentan terhadap gejolak eksternal. Yield surat utang Indonesia bertenor 10 tahun pun tergolong tinggi, yaitu 8,1 persen per 25 Januari 2019,” tutur Faisal.

ADVERTISEMENT

Selain itu, Faisal juga mencatat bahwa meski utang pemerintah masih relatif rendah, tapi beban pembayaran bunga utang terhadap APBN terus meningkat. Ia mencatat, pada 2014, pembayaran bunga utang baru mencapai 7,5 persen dari belanja total dan 11,1 persen dari belanja pemerintah pusat.

Lima tahun kemudian meningkat masing-masing menjadi 11,7 persen dan 17,9 persen. Adapun total belanja pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2018 mencapai Rp 2.202 triliun sedangkan total belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.444 triliun.

“Selama kurun waktu 2014-2018, belanja untuk pembayaran bunga utanglah yang tumbuh paling tinggi sebesar 94 persen, lebih dari tiga setengah kali pertumbuhan belanja modal yang hanya 25,9 persen. Atau pada 2018 beban biaya bunga diperkirakan mencapai Rp 258 trilun,” kata Faisal.

Terakhir, menurut Faisal peningkatan utang pemerintah sejatinya bisa dikurangi jika tax ratio terhadap PDB bisa tingkatkan. Sayangnya, sejauh ini nisbah pajak atau tax ratio cenderung melambat. Baru pada 2018 angkanya sedikit naik menjadi 10,2 persen setelah sejak 2012 selalu turun. 

Sumber: https://bisnis.tempo.co/read/1169782/faisal-basri-komentari-utang-pemerintah-yang-disebut-membahayakan/full&view=ok

***

Jawab Faisal Basri, Sri Mulyani Sebut Beban Bunga Utang Masih Logis

Penulis:  Rizky Alika

Editor:  Pingit Aria 29/1/2019, 13.01 WIB

Sri Mulyani menyebut kenaikan beban bunga utang terjadi karena suku bunga tinggi.

Sri Mulyani
AJENG DINAR ULFIANA | KATADATA

Sejumlah pihak menyoroti tren kenaikan beban pembayaran bunga utang yang terjadi sejak 2014. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai hal itu merupakan hal yang wajar.

“Itu bukan sesuatu hal yang baru. Adalah sesuatu yang logis,” kata dia dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (29/1).

Menurutnya, peningkatan bunga utang terjadi seiring tren kenaikan bunga acuan global. Bank Indonesia (BI) pun telah merespons hal itu dengan mengerek BI 7-day Reverse Repo Rate sebanyak 6 kali sepanjang 2018.

Sebaliknya, ia menyebut beban bunga utang pada 2014 rendah lantaran saat itu ada tren pelonggaran moneter dunia. Bank Indonesia pun disebutnya turut menurunkan suku bunga.

(Baca: Disebut Prabowo Sebagai Pencetak Utang, Kemenkeu Ungkapkan Kekecewaan)

Adapun, utang masih dilakukan apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mengalami defisit. Namun, ia meminta masyarakat untuk tidak melihat utang hanya dari nominalnya saja.

Seharusnya, utang dilihat dalam konteks yang lebih besar. “(Kalau) nominal lain tidak dilihat, itu kan jadi membingungkan atau cenderung dianggap untuk menakut-nakuti masyarakat,” ujarnya.

Grafik:

Menurutnya, utang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia, seperti ketika mengalami tekanan harga komoditas dan pertumbuhan ekspor masih negatif. Selain itu, utang juga digunakan untuk membangun infrastruktur, mengurangi kemiskinan, dan menjaga pertumbuhan ekonomi. “Itu semua kan tujuannya,” kata dia.

Sebelumnya, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengakui bahwa rasio utang pemerintah Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih relatif rendah bila dibandingkan dengan Jepang dan Amerika Serikat (AS). Namun, meminta pemerintah mewaspadai beban pembayaran bunga utang terhadap APBN yang terus meningkat.

(Baca: Rupiah Perkasa, Investor Asing Buru Aset Keuangan Indonesia)

“Selama kurun waktu 2014-2018, utang pemerintah pusat naik 69%, dari Rp 2.605 triliun menjadi Rp 4.416 triliun. Peningkatan itu lebih tinggi ketimbang periode 2010-2014 sebesar 55%,” tulis Faisal dalam situs resminya, Minggu (27/1).

Berdasarkan catatannya, pembayaran bunga utang pada 2014 baru mencapai 7,5% dari belanja total dan 11,1% dari belanja pemerintah pusat. Lima tahun kemudian (2018), pembayaran bunga utang meningkat, masing-masing menjadi 11,7% persen dari belanja total dan 17,9% dari belanja pemerintah pusat.

Selama kurun waktu 2014-2018, belanja untuk pembayaran bunga utang tumbuh paling tinggi, yaitu 94% atau lebih dari tiga setengah kali pertumbuhan belanja modal yang hanya 25,9%.

Sebagai perbandingan, rasio utang AS mencapai 105% dari PDB atau jauh lebih tinggi dari Indonesia, yaitu di bawah 30% dari PDB. Meski rasio utangnya lebih tinggi, AS hanya mengalokasikan 7% untuk pembayaran bunga utang dari total belanja total tahun anggaran 2018.

(Baca: BI Revisi Aturan Utang Luar Negeri Bank, Tambah Sanksi Bagi Pelanggar)

Sementara itu, APBN AS sebagian besar dialokasikan untuk belanja sosial, antara lain dalam bentuk perlindungan sosial dan kesehatan (medicare dan medicaid). Sementara Indonesia, alokasi untuk belanja sosial tak kunjung naik, bahkan turun lantaran beban pembayaran bunga yang terus meningkat.

Sumber: https://katadata.co.id/berita/2019/01/29/jawab-faisal-basri-sri-mulyani-sebut-beban-bunga-utang-masih-logis

Reporter:  Rizky Alika

***

Komentari soal Kritik Bunga Utang, Darmin: Tergantung Cara Hitungnya

Penulis:  Michael Reily

Editor:  Ekarina 29/1/2019, 18.51 WIB

Darmin menyatakan obligasi pemerintah pasti lebih tinggi daripada Malaysia dan Thailand.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution
ARIEF KAMALUDDIN | KATADATA

Sejumlah pihak tengah menyoroti tren kenaikan beban pembayaran utang yang terus terjadi sejak 2014. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pun menyatakan beban bunga utang Indonesia memang lebih besar dibandingkan negara lain, namun hal tergantung seperti apa penghitungannya.

Darmin menyatakan obligasi pemerintah pasti lebih tinggi daripada Malaysia dan Thailand. “Tidak sama setiap negara kalau hitungannya obligasi pemerintah,” kata dia di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/1).

Dia menjelaskan penghitungan bunga utang berdasarkan obligasi pemerintah pasti lebih tinggi daripada suku bunga. “Jika ukurannya berdasarkan utang langsung, bunga utang tidak akan banyak berbeda,” ujarnya. 

(Baca: Jawab Faisal Basri, Sri Mulyani Sebut Beban Bunga Utang Masih Logis)

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai kenaikan beban pembayaran bunga utang merupakan hal yang wajar. “Itu bukan sesuatu hal yang baru. Adalah sesuatu yang logis,” kata Sri Mulyani.

Menurutnya, peningkatan bunga utang terjadi seiring tren kenaikan bunga acuan global. Bank Indonesia (BI) pun telah merespons hal itu dengan mengerek BI 7-day Reverse Repo Rate sebanyak 6 kali sepanjang 2018.

Sebaliknya, ia menyebut beban bunga utang pada 2014 rendah karena pada saat itu sedang ada tren pelonggaran moneter dunia. Sehingga, Bank Indonesia saat itu turut menurunkan suku bunga.

div class=”embed-responsive embed-responsive-16by9″ style=”height:700px;” >

Adapun, utang masih dilakukan apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mengalami defisit. Namun, ia meminta masyarakat untuk tidak melihat utang hanya dari nominalnya saja.

Seharusnya, utang dilihat dalam konteks yang lebih besar. “(Kalau) nominal lain tidak dilihat, itu kan jadi membingungkan atau cenderung dianggap untuk menakut-nakuti masyarakat,” ujarnya. 

Menurutnya, utang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia, seperti ketika mengalami tekanan harga komoditas dan pertumbuhan ekspor masih negatif. Selain itu, utang juga digunakan untuk membangun infrastruktur, mengurangi kemiskinan, dan menjaga pertumbuhan ekonomi. “Itu semua kan tujuannya,” kata dia. 

Sementara itu, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengakui bahwa rasio utang pemerintah Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih relatif rendah bila dibandingkan dengan Jepang dan Amerika Serikat (AS). Namun, pemerintah diminta mewaspadai beban pembayaran bunga utang terhadap APBN yang terus meningkat.

“Selama kurun waktu 2014-2018, utang pemerintah pusat naik 69%, dari Rp 2.605 triliun menjadi Rp 4.416 triliun. Peningkatan itu lebih tinggi ketimbang periode 2010-2014 sebesar 55%,” tulis Faisal dalam situs resminya, Minggu (27/1).

(Baca: Alasan Sri Mulyani Gencar Terbitkan Surat Utang di Awal Tahun)

Berdasarkan catatannya, pembayaran bunga utang pada 2014 baru mencapai 7,5% dari belanja total dan 11,1% dari belanja pemerintah pusat. Lima tahun kemudian (2018), pembayaran bunga utang meningkat, masing-masing menjadi 11,7% persen dari belanja total dan 17,9% dari belanja pemerintah pusat.

Selama kurun waktu 2014-2018, belanja untuk pembayaran bunga utang tumbuh paling tinggi, yaitu 94% atau lebih dari tiga setengah kali pertumbuhan belanja modal yang hanya 25,9%.

Sebagai perbandingan, rasio utang AS mencapai 105% dari PDB atau jauh lebih tinggi dari Indonesia, yaitu di bawah 30% dari PDB. Meski rasio utangnya lebih tinggi, AS hanya mengalokasikan 7% untuk pembayaran bunga utang dari total belanja total tahun anggaran 2018.

Sementara itu, APBN AS sebagian besar dialokasikan untuk belanja sosial, antara lain dalam bentuk perlindungan sosial dan kesehatan (medicare dan medicaid). Sementara Indonesia, alokasi untuk belanja sosial tak kunjung naik, bahkan turun lantaran beban pembayaran bunga yang terus meningkat.

Reporter:  Michael Reily

Sumber: https://katadata.co.id/berita/2019/01/29/komentari-soal-kritik-bunga-utang-darmin-tergantung-cara-hitungnya?utm_source=dable

***

Sungguh tiara niatan sama sekali untuk menyudutkan siapa pun –Faisal Basri seperti jutul berta di bawah ini.

Faisal Basri Sudutkan Sri Mulyani Soal Bengkaknya Bunga Utang

NEWS – Yanurisa Ananta, CNBC Indonesia 29 January 2019 14:32SHAR

Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani Memimpin Konferensi pers kinerja APBN 2018 di Kementerian Keuangan (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)Jakarta, CNBC Indonesia – Bukan soal nominal kali ini yang diperdebatkan terkait utang. Justru bunga utang yang makin membengkak terus dibayarkan dari APBN.

Adalah Faisal Basri, Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) yang menyoroti hal tersebut.

“Sekalipun utang pemerintah Indonesia masih relatif rendah, namun beban pembayaran bunga utang terhadap APBN terus meningkat,” kata Faisal, yang ditulis di situs resminya, Selasa (29/1/2019).

Pada tahun 2014, pembayaran bunga utang baru mencapai 7,5% dari belanja total dan 11,1% dari belanja pemerintah pusat. Lima tahun kemudian, angka tersebut meningkat masing-masing menjadi 11,7% dan 17,9%.

Data Kementerian Keuangan mencatat, pembayaran bunga utang pada 2014 secara nominal mencapai Rp 133,4 triliun. Angka tersebut semakin meningkat di 2018 hingga Rp 238 triliun-non audited.

Selama kurun waku 2014-2018, belanja untuk pembayaran bunga utang tumbuh paling tinggi hingga 94%, lebih dari tiga setengah kali pertumbuhan belanja modal yang hanya 25,9%.

“Sebagai perbandingan, AS yang nisbah utangnya jauh lebih tinggi dari Indonesia hanya mengalokasikan 7% dari belanja total pada tahun anggaran 2018,” kata Faisal.

Mari menengok data bunga utang yang dibayar pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). 

Pada 2014 melalui APBN-P pembayaran bunga utang mencapai Rp 135,45 triliun. Kemudian, pada 2015 melalui APBN-P, pemerintah mengajukan pembayaran bunga utang hingga Rp 155,7 triliun atau 8% dari total belanja negara.

Sementara, APBN-P 2016 juga mencapai Rp 191,21 triliun atau 14,6% dari total belanja pemerintah pusat Rp 1.306,6 triliun.

Di tahun 2017, dalam APBN-P pembayaran bunga utang mencapai Rp 219,2 triliun atau 16% dari total belanja pemeirntah pusat yang sebesar Rp 1.367.

Pada 2018, pembaaran bunga utang mencapai Rp 238,60 triliun atau sebesar 16,4% dari total belanja pemerintah pusat.

Adapun di 2019, pemerintah mengalokasikan Rp 275,9 triliun atau 16,88% dari total belanja pemerintah pusat Rp 1.634 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, soal beban bunga utang bukan sesuatu yang baru. Hal itu logis, namun dengan catatan perlu dilihat dalam konteks yang lebih besar terkait guna dari utang tersebut. 

PILIHAN REDAKSIBukan Nominal yang Jadi Soal, Tapi Bunga Utang RI BengkakSri Mulyani Bicara Utang Bukan Sesuatu yang Baru & MenakutkanSoal Menteri Pencetak Utang, Bos Golkar: Berutang itu Biasa

Dalam penilaian, menurut Sri Mulyani, utang harus dilihat apakah mampu menjaga stabilitas ekonomi waktu mengalami tekanan akibat harga komoditas jatuh. Apakah bisa membantu perekonomian saat ekspor mencatatkan performa negatif tahun 2014-2015. Juga apakah mampu membangun infrastruktur, memerangi kemiskinan, dan menjaga pertumbuhan ekonomi. 

“Itu kan semua tujuannya. Jadi kalau cuma melihat dari utangnya saja jadi kehilangan konteksnya,” ucapnya. 

Dalam berita CNBC Indonesia, Selasa (29/1/2019) disebutkan, dalam kurun waktu 2014-2018 utang pemerintah pusat naik hingga 69% dari Rp 2.605 triliun menjadi Rp 4.416 triliun, atau lebih tinggi dari periode 2010 – 2014 sebesar 55%.

“Yang dibandingkan itu tidak hanya nominal. Kalau nominal berat tapi tidak dilihat nominal yang lain itu kan jadi membingungkan atau bahkan cenderung dianggap untuk menakut-nakuti masyarakat,” ungkapnya. 

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, pada tahun 2014 terjadi monetery policy easing di mana seluruh dunia juga turut terdampak. Saat itu, Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan sehingga dengan stock utang yang lebih kecil maka bunga pembayarannya turut rendah. Baru 5 tahun kemudian, lanjut Sri Mulyani, stok nominal tinggi. 

“Nominalnya bertambah tapi juga suku bunga dunia meningkat ditambah Bank Indonesia juga menaikan suku bunga sudah 7 kali kan.” pungkasnya.

Faisal Basri Sudutkan Sri Mulyani Soal Bengkaknya Bunga Utang

(Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20190129140455-4-52858/faisal-basri-sudutkan-sri-mulyani-soal-bengkaknya-bunga-utang

21 Comments

    1. Begini ya mas, anda harus lihat struktur ekonomi RI dan keadaan dunia di tahun 2004-2018 ini yah.

      Kalau di lihat dari APBN 2007-2018 dan Laporan keuangan negara dari periode itu bisa di lihat bhw pendapatan RI terbesar itu dari pajak. Penerimaan pendapatan dari nonpajak di sumbang terbesar dari SDA yg sebesar 80% dari total pendapatan non pajak.

      Di tahun 2004-2010 itu ekonomi Cina booming dan perlu SDA yg banyak. Indonesia terbantu dari export itu. Nah dari 2010-2018 itu harga SDA jatuh tapi harga minyak dunia naik. modal asing yg di pakai utk membiayai pembangunan jg keluar dari Indonesia karena Bernanke Shock, dan global QE sehingga memyebabkan RI defisit 3 tahun berturut2 dari 2012, 2013 dan 2014.

      Sumber
      http://asiapacific.anu.edu.au/sites/default/files/indonesia/Indo-Update-14-Day-2-10a-Hill.pdf?fbclid=IwAR1PGrZ6zyd-FLJpZpP5eSGaXLYpWa9fDDnyua89Cj1JBvgKHnSisJ4-l54

      Jadi mau gak mau tetap RI harus bergantung sama hutang. Jatuhnya harga SDA jg memaksa RI harus tetap mengandalkan government spending. Teorinya RI harus shifting dari consumption driven economy menjadi production driven economy utk menutupi kebutuhan mata uang asing. Sayangnya kondisi ekonomi dunia terutama policy protection Trump membawa dampak buruk. RI kena penalty di AS, produksi pertanian RI di boikot di Eropa (sawit).

      1. Masalah hutang jg bisa dilihat dari APBN RI dari tahun 2007 sampai 2013 spt di link berikut ini dimana pembiayaan pembangunan itu di biayai dari dlm negeri melalui SUN. Porsi asing sejak era SBY tinggal 20% dari total hutang pemerintah.

        http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/Data%20Pokok%20APBN%202013.pdf

        Realnya bisa di lihat di

        1. Laporan keuangan negara tahun 2013
        https://www.kemenkeu.go.id/media/5995/lkpp-2013.pdf

        2. laporan keuangan negara tahun 2017 (2018 belum keluar)
        https://www.kemenkeu.go.id/media/10117/lkpp-2017.pdf

        Ini artinya berapapun besar hutang RI tdk akan bertambah di bandingkan RI berhutang ke Bank dunia yg di charge dlm USD. Kasarnya tinggal cetak Rp. Sebagai contoh jika hutang RI di tahun 1997 itu USD 1000 dgn kurs RP 2000 maka hutang RI dlm Rp itu RP 2 juta. Tapi ketika RP jatuh jadi Rp 16800 maka hutang RI itu naik jadi RP 16.8 juta atau naik 8x lipat lebih. Bandingkan kalau hutang dlm Rp. Besarnya bunga yg di bayar pemerinta RI itu lebih kecil dari pada volatility kurs Rp.

        Kenapa bunga pembayaran naik? Jelas karena RI harus bersaing cari duit dari suku bunga SUN. Indonesia itu resiko utk pinjam duitnya besar karena credit rating RI buruk akibat 1998. High risk high return.

      2. Karena QE era Trump dan Obama maka semua dana di dunia itu tersedot ke AS. Utk dpt bagian dari dana itu mau gak mau RI harus kasih benefit yg lebih baik dari apa yg QE berikan. Itu artinya suku bunga SUN yg lebih baik. Itulah kenapa pembiayaan hutang naik. Walaupun demikian tetap hutang SUN itu lebih murah dari pada pinjam dari bank dunia atau IMF dlm USD

      3. Jepang suku bunganya samurai bondnya murah karena credit rating jepang lebih baik dari INdo. Lucunya yg mengeluarkan credit rating itu semua perusahaan AS. Jadi kalau AS gak suka terhadap sebuah negara maka dgn mudah credit ratingnya di permainkan.

    2. SUN banyak di pegang asing sebenarnya jg gak masalah karena sekali lagi SUN di bayar dlm RP. Di sisi yg lain jg bagus karena Indonesia butuh mata uang asing.

      Kenapa asing lebih banyak pegang SUN dari pada yg lain? Itu karena hukum pasar.High risk high return

      Now that Indonesia’s rates are higher and the currency has weakened, the country’s local-currency sovereign bonds offer desirable returns. “We think it’s a good opportunity to reinstate positions there,” said Mark Baker, investment manager at Aberdeen Standard Investments’ EM desk.

      Indonesia’s hard currency bonds also offer a pick-up against debt from Malaysia, China or the Philippines, added Mr Baker.

      Eric Wong, fixed income portfolio manager at Fidelity, however prefers Indonesian utility or government-linked corporate bonds, of which yields jumped 2 per cent in the past 12 months. “If you’re OK with the sovereign and you’re OK with [corporates’] ability to service dollar debt, why go for that little yield?”
      “”

      https://www.ft.com/content/632b6fa8-858a-11e8-96dd-fa565ec55929

    3. Dari APBN RI 2007-2013 jg bisa di lihat pengeluaran terbesar negara itu adalah gaji pegawai dan Subsidi. Subsidi Energi itu sekitar 80% dari total subsidi yg di keluarkan negara. Faktanya subsidi jor2an jg tdk mengangkat ekonomi RI.

      Dari link OECD taun 2014 jg bisa di lihat bhw spending RI utk infrastruktur itu cuma 4% sejak era reformasi atau cuma 1/2 dari era Suharto. Dan hampir semuanya berpusat di jawa. Akibatnya terjadi kesenjangan antara kaya dan miskin yg di ukur dari Gini Rasio
      https://www.oecd.org/economy/Overview-Indonesia-2015-Bahasa.pdf

      Dan rendahnya biaya pembangunan infrastruktur menyebabkan biaya tinggi transportasi yg menghabiskan 20-30% dari total biaya business di Indonesia. Efeknya lari ke inflasi. Di era SBY inflasi itu di atas pertumbuhan ekonomi. Kasarnya kalau gaji anda naik 5% maka harga kebutuhan naik 8%.

      http://asiapacific.anu.edu.au/sites/default/files/indonesia/Indo-Update-14-Day-2-10a-Hill.pdf?fbclid=IwAR1PGrZ6zyd-FLJpZpP5eSGaXLYpWa9fDDnyua89Cj1JBvgKHnSisJ4-l54

      Parahnya harga beras di era SBY itu menurut OECD 60% lebih mahal dari harga rata2 international karena UU ketahanan pangan
      https://www.oecd.org/economy/Overview-Indonesia-2015-Bahasa.pdf

    4. Menaikan pendapatan negara jg gak sulit kok kalau kita paham akutansi, finance, marketing selain ekonomi.

      karena kita sdh berpengalaman hutang akan turun jika pendapatan negara membaik. Pendapatan negara itu terbanyak dari pajak. Export kita masih sangat kecil. Jadi yg harus di maksimalkan itu SDM RI spy bisa menghasilkan output export yg baik gak semata majadi tukang jahit negara lain. Semakin tinggi pendidikan RI semakin baik pendapatan. Dan itu bisa di lihat dari GDP RI dari tahun 1945 sampai kini yg naik seiring dari naiknya index SDM RI

      Cara lain yakni dgn mencari industry padat modal tapi punya margin yg besar. Kegagalan mencari industri yg tepat akan berpengaruh thd pendapatan negara contoh spt Jepang yg sekarang bergantung sama industry yg sdh hilang masa keemasannya di ganti dgn teknology lain. Contoh electronic spt kamera, TV, CD player, HP dsb yg di tanti oleh smartphone dan internet unduh.

      Indonesia sebenarnya dgn SDA kalau di kelola sendiri dan tanpa ikut WTO bisa lebih besar pendapatannya. Kalau SDA di kasih asing maka RI cuma dpt dari pajak, gaji dan pengeluaran lain yg di bayar dlm Rp tapi SDA di jual asing dlm USD yg nilai valasnya bisa di manipulasi. Kalau di kelola sendiri maka kita bisa dpt segalanya. WTO menyebabkan RI harus membuka pasarnya tanpa proteksi padahal hampir semua negara2 barat itu memproteksi pangannya spt AS, Kanada, Australia, Inggris dan Selandia Baru yg melarang import produk2 pangan yg negaranya bisa bikin.

      ADB sdh memberi solusi utk mengecilkan gap di human capita ini
      https://www.adb.org/sites/default/files/publication/177010/ino-paper-02-2015.pdf

      Sayangnya tdk dibenahi oleh SBY
      http://asiapacific.anu.edu.au/sites/default/files/indonesia/Indo-Update-14-Day-2-10a-Hill.pdf?fbclid=IwAR1PGrZ6zyd-FLJpZpP5eSGaXLYpWa9fDDnyua89Cj1JBvgKHnSisJ4-l54

      Jokowi memberi kontribusi lebih ke infrastruktur lebih dahulu dibandingkan SDM karena ada 3 alasan

      1. Infrastruktur di buat oleb BUMN sehingga bisa mempercepat pembangunan. Bandingkan ketika Swasta di libatkan di era SBY. Abu Rizal Bakrie butuh lebih dari 5 tahun utk menyelesaikan sebuah jalan tol karena gak punya duit. Berapa potensi kehilangan pendapatan jika proyek infrastruktur terhambat?
      https://bisnis.tempo.co/read/432176/tak-punya-uang-lima-tol-bakrie-terlantar

      2. Dgn infrastruktur yg di bangun di daerah2 Jokowi membuka akses ekonomi ke semua org. Dan ini bisa di lihat dari GIni Ratio yg membaik

      3, Menjadikan RI itu lab spt yg pernah Habibie lakukan dgn PT DInya.

      1. Bumn bagus membuat banyak infrastruktur jalan tol, pengelolaannya? Rata2 semua dijual ya pak? Nah siapa yg mampu untuk membeli?

      2. Pak Faisal,

        BUMN waskita sebenarnya bisa refinance hutang USD dan itu lumrah dlm bisni. Salah satunya dgn menerbitkan bond dlm bentuk RP. Cara lain pinjam di bank2 konsorsium dlm bentuk Rp ketika Rp bagus. Lagian sekarang sdh ada sistemnya RI utk mengendalikan RP walaupun hutang bertambah yg merupakan salah satu prestasi terbesar ekonomi Jokowi.

    5. Pak Faisal Basri. Belajarlah anda ke Selandia Baru ya pak. Mereka berhasil naikin tax ratio di sisi yg satu dgn menurunkan pajak pendapatan perorangan dan perusahaan tapi di sisi lain menaikan pajak VAT atau PPN dari 12.5% jadi 15% dan menghilangkan refund. Tapi efeknya orang akan mengurangi konsumsi dan fraud VAT. Pemangkasan rate di satu sisi pasti di tutupi dgn peningkatan rate di sisi lainya. Dan mereka belajar dari Georgia dan Guyana spt di tulisan IMF di link berikut.

      https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2018/03/akitoby.htm

      Kebetulan saya org pajak. Di sisi lain bagus pajak perorangan dan company di turunkan tapi akan terasa setiap org beli barang yg repeating dan jumlah besar. Apalagi gak semua pengeluaran itu punya VATnya. Contoh pak Faisal beli mobil Rp 1 milyar. Dulu pajak di selandia Baru itu 12.5% maka pajaknya kalau di hitung pakai Rp menjadi Rp 125 juta. Sekarang naik ratenya jadi 15% alias jadi Rp 150 juta. Kalau cuma beli sekali sih gpp tapi kalau pengusaha sewa mobil itu kerasa kenaikan Rp 25 juta satu mobil.

    6. masalah decline tax ration sebenarnya gak cuma masalah Indonesia. Temua OECD menyebutkan bhw

      “The tax-to-GDP ratio continued to fall in Indonesia, Kazakhstan and Malaysia for the third consecutive year. The ratio also decreased in Singapore, although it remained higher than its 2013 level. These declines were driven by falls in corporate tax revenues and in revenues from specific goods and services, primarily excise, customs and export duties.”

      https://www.accaglobal.com/us/en/member/member/accounting-business/2018/01/insights/tax-gdp.html

      Jadi yg di bilang Sandi tax Cut spt Singapura itu bisa menaikan tax ratio jg terbantahkan dari data OECD ini

      Solusinya sebenarnya menurut OECD itu di perluas tax basenya itu. Salah satunya ya itu turunkan income tax di satu sisi tapi di sisi lain meningkatkan VAT atau PPN.Sekarang tinggal di hitung saja mana yg lebih memberatkan rakyat tapi menambah pendapatan negara? Cara lain bisa menciptakan tax baru spt food tax dan capital gain tax di Australia dan penciptaan entity baru spt Look Through company dan penghilangan claim depresiasi utk tanah dan bangunan rental property di Selandia Baru. Ingat pajak itu cost buat pengusaha tapi income buat negara.

      Nah pemerintah jg sdh memperluas tax base itu . Salah satunya memberi pajak 0.5% untuk UMKM utk pendapatan lebih dari Rp 4.8 milyar. Dan itu sdh turun 0.5%.
      https://www.moneysmart.id/pajak-umkm-terbaru-lebih-ringan-gini-cara-hitungnya/

  1. Dari APBN 2007-2013 jg terlihat bhw target pertumbuhan ekonomi di prediksi dari 6.3% naik jadi 6.8% di tahun 2013. Faktanya ekonomi RI turun dari 6.8% di taun 2010 jadi cuma tumbuh 5.56% di akhir tahun 2013

    APBN RI tahun 2007-2013
    http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/Data%20Pokok%20APBN%202013.pdf

    Pertumbuhan ekonomi RI real dari tahun 2017.
    https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/05/113820026/ekonomi-indonesia-2017-tumbuh-507-persen-tertinggi-sejak-tahun-2014

    Kalau lihat laporan OECD tahun 2004-2014

    Dari APBN RI 2007-2013 jg bisa di lihat pengeluaran terbesar negara itu adalah gaji pegawai dan Subsidi. Subsidi Energi itu sekitar 80% dari total subsidi yg di keluarkan negara. Faktanya subsidi jor2an jg tdk mengangkat ekonomi RI.

    Dari link OECD taun 2014 jg bisa di lihat bhw spending RI utk infrastruktur itu cuma 4% sejak era reformasi atau cuma 1/2 dari era Suharto. Dan hampir semuanya berpusat di jawa. Akibatnya terjadi kesenjangan antara kaya dan miskin yg di ukur dari Gini Rasio
    https://www.oecd.org/economy/Overview-Indonesia-2015-Bahasa.pdf

    Dan rendahnya biaya pembangunan infrastruktur menyebabkan biaya tinggi transportasi yg menghabiskan 20-30% dari total biaya business di Indonesia. Efeknya lari ke inflasi. Di era SBY inflasi itu di atas pertumbuhan ekonomi. Kasarnya kalau gaji anda naik 5% maka harga kebutuhan naik 8%.

    http://asiapacific.anu.edu.au/sites/default/files/indonesia/Indo-Update-14-Day-2-10a-Hill.pdf?fbclid=IwAR1PGrZ6zyd-FLJpZpP5eSGaXLYpWa9fDDnyua89Cj1JBvgKHnSisJ4-l54

    Parahnya harga beras di era SBY itu menurut OECD 60% lebih mahal dari harga rata2 international karena UU ketahanan pangan
    https://www.oecd.org/economy/Overview-Indonesia-2015-Bahasa.pdf

  2. Penurunan kontribusi pertanian terhadap GDP RI jg paling parah terjadi di era SBY yakni cuma 15% yg semula 55% era BK. Kontribusi manufaktur jg turun mejadi 22% (yg mencapai puncaknya di taun 2000 sebesar 30%) di era SBY sedangkan jasa meningkat pesat menjadi 40% di akhir era SBY

    Berdasarkan Australia National university spt link di bawah ini. penurunan kontribusii pertanian di sebabkan oleh sewa lahan dan distribusi pertanian
    http://asiapacific.anu.edu.au/sites/default/files/indonesia/Indo-Update-14-Day-2-10a-Hill.pdf?fbclid=IwAR1PGrZ6zyd-FLJpZpP5eSGaXLYpWa9fDDnyua89Cj1JBvgKHnSisJ4-l54

    Sedangkan BI berpendapat turunnya kontribusi pertanian karena pertanian di kelola dlm skala kecil sehingga profitnya jg kecil jadi hampir semua org gak mau bertani lagi. Akibatnya membuat harga barang pertanian naik karena supply sedikit dan demand besar.
    https://www.thejakartapost.com/news/2017/03/31/plunging-agriculture-share-to-gdp-major-concern-for-policymakers.html

    Sedankan sektor industri tdk berkembang karena faktor Cina menurunkan harga jual produk2nya (menurut ANU)
    http://asiapacific.anu.edu.au/sites/default/files/indonesia/Indo-Update-14-Day-2-10a-Hill.pdf?fbclid=IwAR1PGrZ6zyd-FLJpZpP5eSGaXLYpWa9fDDnyua89Cj1JBvgKHnSisJ4-l54

  3. Menaikan pendapatan negara jg gak sulit kok karena kita sdh berpengalaman hutang akan turun jika pendapatan negara membaik. Pendapatan negara itu dari pajak. Jadi yg harus di maksimalkan itu SDM RI. Semakin tinggi pendidikan RI semakin baik pendapatan. Dan itu bisa di lihat dari GDP RI dari tahun 1945 sampai kini yg naik seiring dari naiknya index SDM RI

    Cara lain yakni dgn mencari industry padat modal tapi punya margin yg besar. Kegagalan mencari industri yg tepat akan berpengaruh thd pendapatan negara contoh spt Jepang yg sekarang bergantung sama industry yg sdh hilang masa keemasannya di ganti dgn teknology lain. Contoh electronic spt kamera, TV, CD player, HP dsb yg di tanti oleh smartphone dan internet unduh.

    Indonesia sebenarnya dgn SDA kalau di kelola sendiri dan tanpa ikut WTO bisa lebih besar pendapatannya. Kalau SDA di kasih asing maka RI cuma dpt dari pajak, gaji dan pengeluaran lain yg di bayar dlm Rp tapi SDA di jual asing dlm USD yg nilai valasnya bisa di manipulasi. WTO menyebabkan RI harus membuka pasarnya tanpa proteksi padahal hampir semua negara2 barat itu memproteksi pangannya spt AS, Kanada, Australia, Inggris dan Selandia Baru yg melarang import produk2 pangan yg negaranya bisa bikin.

    ADB sdh memberi solusi utk mengecilkan gap di human capita ini
    https://www.adb.org/sites/default/files/publication/177010/ino-paper-02-2015.pdf

    Sayangnya tdk dibenahi oleh SBY
    http://asiapacific.anu.edu.au/sites/default/files/indonesia/Indo-Update-14-Day-2-10a-Hill.pdf?fbclid=IwAR1PGrZ6zyd-FLJpZpP5eSGaXLYpWa9fDDnyua89Cj1JBvgKHnSisJ4-l54

    Jokowi memberi kontribusi lebih ke infrastruktur lebih dahulu dibandingkan SDM karena ada 3 alasan

    1. Infrastruktur di buat oleb BUMN sehingga bisa mempercepat pembangunan. Bandingkan ketika Swasta di libatkan di era SBY. Abu Rizal Bakrie butuh lebih dari 5 tahun utk menyelesaikan sebuah jalan tol karena gak punya duit. Berapa potensi kehilangan pendapatan jika proyek infrastruktur terhambat?
    https://bisnis.tempo.co/read/432176/tak-punya-uang-lima-tol-bakrie-terlantar

    2. Dgn infrastruktur yg di bangun di daerah2 Jokowi membuka akses ekonomi ke semua org. Dan ini bisa di lihat dari GIni Ratio yg membaik

    3, Menjadikan RI itu lab spt yg pernah Habibie lakukan dgn PT DInya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.