Salah Kaprah Omnibus Law: Pajak (Revisi)


Rancangan undang-undang omnibus law telah diserahkan pemerintah kepada DPR Rabu lalu (12/1). Sudah banyak isinya telah terkuat ke publik. Substansi rancangan undang-undang tentang perpajakan praktis sama dengan versi yang telah cukup lama beredar luas. Sejauh ini materi perpajakan tidak menimbulkan kontroversi karena tidak langsung menyangkut hajat hidup orang banyak seperti rancangan undang-undang cipta lapangan kerja.

Banyak sekali yang akan dinikmati oleh korporasi demi untuk menggenjot investasi, baik dalam urusan perpajakan maupun ketenagakerjaan. lingkungan, dan urusan dengan pemerintah daerah. Padahal selama ini kinerja investasi tidak jelek-jelek amat, sebagaimana telah dibahas dalam Omnibus Law Jangan Ugal-ugalan.

Sudah lama Presiden Jokowi mewacanakan penurunan tarif pajak PPh Badan. “Kita ini mau bersaing. Bagaimana bisa bersaing? Di sana (Singapura) 17 persen, (tapi) di sini 25 persen. Ya, lari ke sana semua,” kata Jokowi saat sosialisasi amnesti pajak di Hotel Patra Jasa Semarang, Jawa Tengah. Lihat Menantang` Singapura, Ingin Pangkas Pajak Perusahaan.

Ternyata tekad Presiden benar-benar akan segera terwujud. Pada tahun 2023 nanti pajak penghasilan badan (PPh Badan) bagi perusahaan terbuka (go public) diturunkan menjadi 17 persen.

Membandingkan daya tarik Indonesia dengan Singapura hanya menggunakan satu indikator agaknya tidak tepat. Tak ada satu pun kajian yang sangat meyakinkan tentang dampak penurunan tarif pajak terhadap peningkatan investasi asing langsung atau penanaman modal asing (PMA).

China yang tarif PPh Badannya 25 persen dan India 25,17 persen–jauh lebih tinggi dari Singapura–terus diburu oleh investor asing.

Wajar jika negara atau perekonomian kecil seperti Singapura, Hongkong, Taiwan, Macau, dan Timor-Leste mengenakan tarif pajak badan sangat rendah, karena pasar mereka sangat kecil dan tidak memiliki kekayaan sumber daya alam yang berarti.

Bukti tak terbantahkan dan terang-benderang adalah, justru investasi asing yang mengalir paling deras ke Indonesia berasal dari Singapura. Selama satu dasawarsa terakhir, Singapuralah yang paling banyak menanamkan modalnya (PMA) di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, investasi Singapura rerata setahun menyumbang lebih dari seperempat (tepatnya 26,5 persen) dari seluruh investasi asing di Indonesia.

Apa lagi pertimbangan utama Singapura kian getol berinvestasi di Indonesia kalau bukan karena pasar Indonesia yang sedemikian besar. Penduduk Indonesia 48 kali lipat dari penduduk Singapura. Tenaga kerja Indonesia melimpah. Angkatan kerja Indonesia 39 kali lebih banyak dari Singapura. Apatah lagi penduduk Singapura kian menua. Persentase penduduk usia tua (65 tahun ke atas) Singapura dua kali lebih banyak dari Indonesia.

Walaupun mereka tak memiliki lahan yang luas, mereka bisa berkebun sawit di Indonesia. Singapura hanya punya satu bandara. Ekspansi yang dilakukan sebatas menambah terminal baru. Untuk ekspansi jangka panjang, Changi Airport melakukan investasi dalam pembangunan dan pengelolaan bandara di Labuan Bajo dengan skema PPP (public private partnership) untuk jangka waktu 25 tahun. Tidak hanya terbatas dalam bisnis bandara, melainkan juga pengembangan kawasan wisata.

Tanpa merangsek pasar Indonesia, teramat sulit buat startup Singapura menjadi unicorn (nilai perusahaan menembus satu miliar dollar AS) apalagi decacorn (nilai perusahaan menembus 10 miliar dollar AS). Karena itu, kelompok usaha SEA yang memiliki perusahaan startup Garena yang membidangi games dan hiburan serta Shopee yang bergerak di e-commerce gencar ekspansi ke Indonesia sehingga meraih status unicorn. Demikian juga dengan Grab. Pendapatan Grab dari Indonesia niscaya jauh lebih besar dari di negeri asalnya.

Ketiga bank lokal Singapura tak ketinggalan mengembangkan usahanya di Indonesia. DBS Bank of Singapore, bank lokal terbesar di Singapura, sangat berminat untuk mencaplok Bank Danamon, tetapi tidak mendapat restu dari otoritas. Ekspansinya dilakukan dengan mengambil alih unit usaha Bank ANZ di Indonesia. Belakangan DBS tertarik mengambil alih Bank Permata. OCBC Bank telah lebih dulu mengambil alih Bank NISP. Bank lokal kedua terbesar di Singapura ini juga berniat mengakuisisi Bank Permata. Sedangkan UOB mengambil alih Bank Buana.

Masih banyak lagi investasi Singapura di Indonesia. Di antara sederetan panjang itu, yang paling menonjol dan paling menguntungkan ialah kepemilikan saham Singapore Telecom atau Singtel sebesar 35 persen di PT Telkomsel, anak perusahaan PT Telkom. Tahun 2018 saja SIngtel menikmati pembagian keuntungan sebesar hampir sembilan triliun rupiah dari keuntungan total sebesar Rp25,53 triliun. Hampir seluruh keuntungan itu mereka bawa pulang. Lezat sekali berbisnis di Indonesia, bukan?

Bukan kali ini saja Presiden Jokowi mengambil keputusan dengan data yang tidak akurat. Jokowi pernah mengatakan: “Banyak sekali uang milik orang Indonesia di luar (negeri). Ada data di kantong saya, di Kemenkeu di situ dihitung ada Rp 11.000 triliun yang disimpan di luar negeri. Di kantong saya beda lagi datanya, lebih banyak. Karena sumbernya berbeda,” ujar Jokowi. Lihat Jokowi Juga Pernah Bilang Uang WNI Rp 11.000 T Ada di Luar Negeri dan Sebut Harta WNI di Luar Negeri Rp 11.000 T, Jokowi: Daftarnya di Kantong Saya.

Entah dari mana data yang ada di “kantong” Pak Jokowi kala itu. Data McKinsey hanya USD250 miliar atau sekitar Rp3.750 triliun jika menggunakan kurs Rp15.000 per dollar AS. Data perkiraan Kementerian Keuangan hampir sama dengan data Credit Suisse, sekitar Rp11.000 triliun alias Rp11 kuadriliun.

Karena menggunakan data yang tak jelas dari mana, maka target program pengampunan pajak (tax amnesty) tahun 2016/2017 pun dipasang sangat tinggi. Pemerintah menargetkan uang yang diparkir di luar negeri akan masuk sebanyak satu kuadriliun rupiah atau Rp1.000 triliun. Ternyata deklarasi harta bersih repatriasi hanya Rp 147 triliun. Bertolak dari niat awalnya, program pengampunan pajak gagal total.

Program pengampunan pajak juga gagal memperluas basis pajak. Nisbah pajak (tax ratio)–yaitu jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan nilai seluruh aktivitas perekonomian sebagaimana tercermin dalam produk domestik bruto (PDB)–pasca program tax amnesty hanya naik satu tahun (2018). Tahun berikutnya (2019) kembali turun melanjutkan trend penurunan yang sudah berlangsung sejak 2013, bahkan mencapai titik terendah dalam setengah abad terakhir.

Baca juga Sesat Pikir Omnibus Law dan Tax Ratio Terendah dalam 1/2 Abad

[Diperbarui 16 Februari 2020, pk.19:38.]

Apa Kabar Tol Laut?


Masih tertancap kuat dalam ingatan kita ketika Jokowi didampingi Jusuf Kalla menyampaikan pidato kemenangan di atas kapal pinisi di pelabuhan Sunda Kelapa pada 22 Juli 2014. Alasan pemilihan tempat itu ialah untuk mengobarkan kembali semangat Indonesia sebagai negara maritim. Beberapa bulan kemudian pemerintahan Jokowi-JK membatalkan proyek pembangunan jembatan Selat Sunda, sebagai cerminan konsistensi mengedepankan roh maritim.

Ketika menyampaikan pidato singkat setelah pelantikan pada 20 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan komitmennya:

Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk.

Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jalesveva Jayamahe, di Laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana.

Di akhir pidatonya, Presiden Joko Widodo memperteguh tekad itu seraya menggelorakan jiwa cakrawati samudra:

Mengakhiri pidato ini, saya mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk mengingat satu hal yang pernah disampaikan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia, Bung Karno, bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai, kita harus memiliki jiwa cakrawarti samudera; jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan hempasan ombak yang menggulung.

Kini, kumandang roh maritim tak terdengar lagi. Berganti dengan “roh investasi”. Yang dekat dengan Presiden tak ada lagi yang memahami secara mendalam potensi maritim kita yang luar biasa. Menteri Koordinator Maritim dijabat oleh jenderal angkatan darat. Pada masa jabatan yang kedua, Kementerian Koordinator Kemaritiman diperluas menjadi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Urusan kemaritiman terbenam di tengah hiruk-pikuk menggenjot investasi yang melahirkan gagasan Omnibus Law.

Ternyata selama pemerintahan Jokowi-JK realisasi pembangunan transportasi udara dan transportasi daratlah yang lebih pesat ketimbang transportasi laut. Peranan transportasi darat dalam perekonomian yang diukur dengan produk domestik bruto (PDB) menunjukkan peningkatan dari 2,14 persen tahun 2014 menjadi 2,47 persen pada 2019 (sampai September). Selama kurun waktu yang sama, peranan transportasi udara meningkat lebih pesat lagi, yakni dari 1,03 persen menjadi 1,62 persen.

Sebaliknya, peranan transportasi laut yang selama ini sudah sangat rendah karena tabiat “memunggungi laut” justru mengalami penurunan, dari 0,34 persen tahun 2014 menjadi 0,32 persen tahun 2019, bahkan sempat hanya 0,30 persen pada tahun 2018. Demikian pula dengan transportasi sungai, danau dan ferry yang turun dari 0,12 persen menjadi 0,11 persen.

Memang dalam segala hal kita kekurangan infrastruktur. Namun, perhatian terhadap angkutan laut dan angkutan berbasis air lainnya praktis tidak membuktikan pemerintah peduli dengan visi maritim yang didengung-dengungkan.

Ongkos logistik tetap mahal, pelayanan tol laut tidak menentu, sehingga integrasi perekonomian domestik tetap lemah.

Tak kurang dari 81 persen barang ekspor dan impor Indonesia diangkut oleh kapal asing. Pada tahun 2018, devisa Indonesia terkuras sebanyak 8,5 miliar dollar AS untuk membayar kapal asing itu. Ironis jika kita membandingkan dengan masa kejayaan Majapahit yang memiliki armada dagang lebih dari 400 kapal dan salah satu kapalnya lebih besar dari kapal terbesar milik Portugis kala itu.

Solusinya bukan dengan Omnibus Law.

[Diperbarui pada 27 Januari 2020, pk. 01:17]

Indonesia Menuju Negara Corporatocracy?


Unknown
opinionfront.com

Demi investasi, apa saja sudah  dan akan diberikan oleh pemerintah.

Pertama, Tak cukup dengan tax holiday sampai selama 20 tahun dan super tax deductable, melainkan pemerintah juga akan menurunkan tarif PPh Badan secara bertahap dari 25 persen yang berlaku dewasa ini menjadi 22 persen pada tahun 2021 dan 2022, lalu menjadi 20 persen mulai tahun 2023. Untuk wajib pajak perusahaan terbuka (go public) akan menikmati potongan tarif PPh Badan sebesar tiga persen dari tarif umum (sebelumnya 5 persen).

Itulah salah satu unsur dari isi rancangan Omnibus Law. Masih banyak lagi keringanan perpajakan lainnya yang tertuang dalam rancangan Omnibus Law.

Screen Shot 2020-01-17 at 23.24.56

Rencana ini pernah disampaikan Presiden Jokowi pada 2016. Presiden menggunakan acuan Singapura yang memang mengenakan tarif PPh Badan sebesar 17 persen. Apakah pantas membandingkan tarif PPh Badan di Indonesia dengan di Singapura? Mengapa tidak menggunakan acuan China yang tarifnya juga 25 persen atau India (25,17 persen) atau Brazil (34 persen). Negara yang menerapkan tarif rendah pada umumnya adalah negara (perekonomian) kecil seperti Singapura, Taiwan (17 persen), Hongkong (16,5 persen), Macau (12 persen), dan Timor-Leste (10 persen). Karena pasarnya kecil dan tidak memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, maka tarif pajaklah yang mereka bisa andalkan untuk menarik investor.

Dengan penduduk pada tahun 2020 sebanyak juta jiwa dan terbesar keempat di dunia sehingga merupakan potensi pasar yang cukup menggiurkan— serta kekayaan alamnya yang cukup melimpah dan beraneka ragam, sejatinya Indonesia sangat tidak kalah menarik dibandingkan dengan Singapura yang mengenakan tarif relatif jauh lebih rendah. Tengoklah rerata berbagai kelompok negara yang tertera di bagian kanan peraga di atas: semua dengan tarif PPh Badan lebih tinggi dari Indonesia.

Kedua, rancangan omnibus law menggelar karpet merah untuk taipan tambang batu bara. Tidak akan ada lagi pembatasan luas lahan konsesi dalam omnibus law. Bisa dimaklumi, banyak petinggi negeri di lingkaran terdalam pusaran kekuasaan memiliki konsesi batu bara atau setidaknya dekat dengan pengusaha batu bara berskala besar. Perpanjangan kontrak tak perlu lagi lewat lelang. Ongkang-ongkang kaki saja otomatis akan diperpanjang jika masa konsesinya habis. Pendek kata omnibus law memberikan kepastian untuk keberlanjutan usaha tambang batu bara. Apalagi memingat konsesi sejumlah perusahaan pertambangan batu bara berskala besar dalam waktu dekat akan berakhir.

Bisnis batu bara memang sangat menggiurkan. Pada tahun 2018, produksi batu bara mencapai 549 juta ton. Setahun kemudian kembali lebih tinggi dan sekaligus melampaui target yang telah direvisi sekalipun, dari 489,73 juta ton pada awal tahun 2019 menjadi 530 juta ton pada pertengahan tahun 2019. Angka realisasi produksi 2019 sebesar 566 juta ton kemungkinan besar belih tinggi mengingat itu adalah angka sementara. Maklumlah, 2019 adalah tahun pemilu.

Pada tahun yang sama, nilai ekspor batu bara mencapai 20,6 miliar dollar AS. Tak ada komoditas lain yang bisa menyainginya, mendekati saja tak sanggup.

Ironisnya, obral buat pengusaha atau investor beriringan dengan rencana pemerintah mencabut subsidi untuk elpiji melon 3 kilogram dan menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Faktor-faktor penghambat usaha di daerah akan dibereskan dengan mencabut sejumlah kewenangan daerah. Nantinya kewenangan akan ditarik ke pusat.

Yang masih samar-samar adalah soal ketenagakerjaan. Selama ini perpepsi yang kuat di kalangan pengusaha dan sebagian kalangan pemerintah meyakini bahwa aturan tentang ketenagakerjaan menghambat investasi. Namun, karena sedemikian tertutupnya pembahasan tentang ini, kita tunda dulu pembahasannya supaya tidak menambah simpang siur.

Sedemikian tertutupnya pembahasan, sampai-sampai yang terlibat dalam penyiapan draf omnibus law haru menandatangani surat pernyataan di atas meterai untuk tidak membocorkan isi rancangan pembahasan kepada pihak ketiga.

[Diperbarui pada 22 Januari 2019, pk. 03:59]