By 
Kementerian Pertanian agak mirip dengan Presiden Donald Trump dan Sekretaris Pers Gedung Putih, Sean Spicer. Kementan kerap menyanggah pemberitaan yang dianggapnya tidak benar dengan mengajukan pendapat dan fakta versinya sendiri yang akurasi dan kredibilitasnya diragukan.
Terakhir terkait dengan harga beras. Menurut Kementan, harga beras di Indonesia tergolong murah dibandingkan dengan negara lain seperti Thailand, Vietnam, dan India. Berikut sekedar contoh pemberitaan yang muncul pada 25 Januari 2017: Kementan: Beras Indonesia Murah, Kementan sebut harga beras RI termurah dibanding Thailand dan India, Kementan: Harga Beras di Indonesia Relatif Murah Dibandingkan Negara Lain. Satu berita lagi yang senada muncul setahun yang lalu (24 Februari 2016): Kementan: Harga Beras di Indonesia Masih Lebih Murah.
Tak tanggung-tanggung, Kementan menurunkan tim ke berbagai negara untuk memantau harga beras. Dana mubazir untuk berkunjung ke berbagai negara hanya menghasilkan harga rata-rata yang didapat dari harga terendah dan harga tertinggi.
Menurut Kementan, di Vietnam harga beras (per kg) tertinggi adalah Rp 18.292 dan terendah Rp sebesar Rp 6.097, sehingga rata-ratanya Rp 12.195. Angka itu didapat sekedar menjumlahkan harga tertinggi dan harga terendah lalu dibagi dua atau (Rp 18.292 + Rp 6.097)/2.
Di Thailand, harga tertinggi Rp 10.837 dan harga terendah Rp 10.585, sehingga harga rata-ratanya Rp 10.711. Sedangkan di India harga tertinggi Rp 11.125 dan harga terendah Rp 11.056, sehingga harga rata-ratanya Rp 11.091.
Harga rata-rata di ketiga negara itu lebih tinggi ketimbang harga rata-rata di Indonesia sebesar Rp 10.150, dengan harga tertinggi Rp 13.500 dan harga terendah Rp 6.800.
Amat banyak kelemahan mendasar dari survei perbandingan harga yang dilakukan Kementan, bisa dikatakan sangat memalukan.
Pertama, harga rata-rata sekedar membandingkan harga tertinggi dan harga terendah. Lazimnya, harga rata-rata diperoleh dengan menggunakan bobot sehingga kita memperoleh rata-rata tertimbang. Jika harga terendah hanya mewakili satu persen dari keseluruhan beras yang dijual, maka harga rata-rata terkerek ke bawah. Sebaliknya terjadi jika harga tertinggi hanya mewakili satu persen beras yang dijual di pasar.
Kedua, Kementan tidak menjelaskan jenis beras yang dijadikan sampel dan cakupan pasar yang disurvei. Apakah di negara lain yang disurvei adalah harga di supermarket atau di pasar grosir atau di pasar tradisional. Kementan hanya menjelaskan bahwa harga patokan yang dipakai di Indonesia adalah harga di Cipinang, Jakarta.
Ketiga, apakah waktu pelaksanaan survei bersamaan?
Keempat, acuan nilai tukar yang dipakai. Apakah mengacu pada kurs Bank Indonesia? Kalau ya, apakah kurs tengah atau kurs jual atau kurs beli. Kalau kurs tengah atau kurs beli, tentu saja harga beras di luar negeri dalam rupiah lebih rendah ketimbang berdasarkan kurs jual.
Kelima, perbedaan harga tertinggi dan terendah di Thailand dan India sangat tipis, masing-masing hanya Rp 252 dan Rp 69. Sebaliknya, perbedaan di Indonesia dan Vietnam sangat tajam, masing-masing Rp 6.700 dan Rp 12.195. Perbedaan yang sangat besar sangat boleh jadi disebabkan cakupan wilayah atau lokasi dan jenis beras yang disurvei amat berbeda. Perlu diingat, Thailand menghasilkan beragam jenis dan kualitas beras sehingga perbedaan harga tertinggi dan harga terendah pun relatif besar seperti di Indonesia dan Vietnam.
Buat apa Kementan menurunkan tim ke luar negeri kalau sekedar ingin memperoleh data harga terendah dan tertinggi. Cukup minta kedubes atau konsulat kita melakukannya.
Perbandingan harga berbagai jenis komoditas pangan sangat mudah diperoleh. FAO–yang seharusnya akrab sekali di jajaran Kementan–memiliki divisi khusus memonitor harga pangan. Gratis, tak perlu buang devisa negara. Dari data FAO yang serba jelas definisinya, terlihat harga beras di Indonesia jauh lebih tinggi ketimbang di India dan Thailand. Jika Kementan ingin membandingkan berbagai variabel lainnya juga tersedia di website interaktif FAO.
Publikasi Bank Dunia menunjukkan pola serupa. Harga beras di Indonesia hampir sama dengan di Filipina tetapi jauh lebih tinggi ketimbang di Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Myanmar.
Data Bank Dunia dan BPS menunjukkan pergerakan harga beras di Indonesia berlawanan arah dengan di Thailand. Di Indonesia dengan trend peningkatan, sebaliknya di Thailand cenderung turun.
Menurut Kementan, harga beras terendah di Cipinang Rp 6.800. Apa benar atau seberapa jauh akurasinya? Berdasarkan data BPS, harga beras kualitas rendah di tingkat penggilingan saja pada Desember 2016 sudah mencapai Rp 8.658 per kg.
Saya percaya birokrat di Kementan tidak naif dalam melakukan survei dan mengolah data. Hasil survei perbandingan harga beras tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sangat disayangkan lingkungan kerja di Kementan membuat birokrat profesional tak berdaya mengungkapkan kebenaran.
Quo vadis Kementan.
[Dikoreksi dan dimutakhirkan pada 18 Februari 207, pk.21:40; ditambahkan gambar beras di muka tulisan pada pk.23:47]
faisal basri 
Mungkin sebaiknya Kementan memperhatikan pola produksi dan distribusi beras serta membuat “big data” yang akurat agar bisa menganalisis kebutuhan dan harga beras dg lbh valid… dari pada hrs survei harga beras ASEAN. Tatakelola Bulog mungkin perlu ditinjau kembali :).
Sepakat. Harga merupakan hasil interaksi antara supply dan demand. Kementan fokus saja ke pembenahan di sisi supply, dimulai dengan pembenahan data produksi dan luas lahan.
Betul Pa, kementan punya data sendiri yang tidak lazim dan aktual. Bukan hanya untuk beras, tp semua data terkait pertanian. Mungkin survey hanya di lingkungan Ragunan saja.
Prihatin kalau survei yang dilakukan untuk sekedar pembenaran atas apa yang telah dilakukan.
Kementan lupa ada banyak pembaca melek seperti pa Faisal… tp terlepas dari itu ngapain sih buat kounter berita tanpa analisa yang kuat? Ini masuk hoax gak ya ๐
Mungkin hanya sekedar untuk pencitraan. Kalau Kementan kerjanya baik dan lurus, tak perlu takut dikritik.
Sangat banyak teman dan kolega yang mengritik didatangi oleh tim Pak Menteri, bahkan ditelepon langsung oleh Pak Menteri atau mengirim pesan lewat SMS dan WA. Semuanya saya dapat, tapi tidak saya tanggapi. Perbedaan pandangan bukan masalah pribadi, bagi saya i ni adalah ranah publik. Silakan Pak Menteri dan Kementan membalas secara terbuka.
Pak faisal basri, mohon maaf koq tanggapan dari Pak Agung Hendriadi dihapus ? Apa karena data yang bapak sampaikan itu bohong ? Mohon penjelasannya.
Saat ini mekanisme pasar sudah begitu dominan dalam pembentukan harga di perniagaan perberasan. Hal ini terjadi salah satunya disebabkan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang hanya memagari harga bawah saja supaya harga tidak jatuh di tingkat produsen, sedangkan harga atas di tingkat konsumen diserahkan kepada pasar. Di sisi lain, Pemerintah melalui Perum BULOG melakukan intervensi pasar untuk menekan harga atas menggunakan beras kualitas medium yang dibeli menggunakan patokan HPP, dan sampai dengan saat ini belum bisa menekan atau menurunkan harga beras, sekedar menggandoli kenaikan harga saja supaya tidak terlalu tajam tingkat kenaikannya. Sedangkan masyarakat sendiri sebagai pasar konsumen beras telah terkooptasi oleh berbagai macam media pemasaran sehingga preferensi terhadap komoditi beras bergeser ke beras premium, beras dengan kualitas diatas beras medium. Di titik inilah terjadi ironi, berupaya menekan kenaikan harga beras premium menggunakan beras medium pada situasi mekanisme pasar. Daripada sekedar melakukan pencitraan yang normatif, lebih baik Kementan melakukan penataan ulang tata kelola perniagaan perberasan di Indonesia secara riil sehingga ada wujud hasil nyatanya. Salah satunya yang dapat dilakukan Kementan adalah mereformasi HPP. HPP sudah seyogyanya tidak hanya berkutat di satu tingkat harga beras medium saja tetapi juga mengakomodir harga beras premium atau multi kualitas, sehingga Perum BULOG sebagai perpanjangan tangan Pemerintah dapat bergerak lebih fleksible dalam mengintervensi pasar. Dengan demikian, Pemerintah tidak hanya mendapatkan pencitraan saja tetapi dapat membuktikan langkah yg efektif mengendalikan pergerakan harga beras kepada petani dan sekaligus kepada masyarakat konsumen, terutama masyarakat penerima manfaat program raskin/rastra yang selama ini mendapatkan jatah beras medium menjadi beras premium yang lebih layak dikonsumsi.
Pendapat Faisal Basri (21/2/2017) terkait sanggahannya terhadap harga beras yang dikeluarkan Kementerian Pertanian (Kemtan) sama sekali tidak berdasar. Cenderung mencari kesalahan dengan cara menjual kebohongan yang meresahkan masyarakat.
Pertama, Harga beras di beberapa Negara yang dirilis Kemtan beberapa waktu lalu disamping diperoleh secara langsung di lapangan, juga berdasar data yang dirilis oleh World Bank dan Bloomberg. Jadi bukan Kemtan mengarang data versi Kemtan.
Kita tahu harga beras di tiap negara sangat bervareasi, tidak saja 2 kelas medium dan premium, tetapi juga beberapa kelas medium dan beberapa kelas premium. Di Indonesia saja, sesuai dengan SNI no 6128: 2015 terdapat 1 premium dan 3 medium, yang dibedakan atas dasar presentase beras kepala, beras pecah, foreign material dan derajat sosoh.
Apa yang ada di pasar Indonesia, kenyataanya kelas tersebut berkembang lagi menjadi 2 premium dan 2 medium. Sama halnya kondisi tersebut terjadi di negara lain, seperti misalnya Thailand, Vietnam dan India. Oleh karena itu, sangat mustahil keinginan Faisal Basri untuk membandingkan harga dengan kualitas yang sama pada negara yang berbeda (kelas medium 1 di Indonesia kualitasnya berbeda dengan kelas medium 1 di India).
Kedua, tentu fokus Kementan dalam melakukan survei adalah pasar grosir dan suatu kebodohan bila ada yang menganggap survei dilakukan di supermarket. Terkait jenis beras yang cukup lebar vareasinya dan untuk memudahkan membandingkan diambilah beras medium dan premium. Ini layak dan wajar dilakukan oleh lembaga lainnya seperti FAO dan World Bank. Walaupun, hal tersebut memang tidak seharusnya dilakukan.
Selanjutnya, agar Saudara Faisal Basri pahami, Untuk di Indonesia, harga di Pasar Induk Cipinang adalah salah satu barometer harga komoditas pangan di Indonesia, khususnya beras dan variasi harga dengan pasar induk yang ada di DKI Jakarta lainnya tidak jauh berbeda.
Ketiga, survei tidak memungkinkan dilakukan dalam waktu yang bersamaan, tetapi dilaksanakan dalam triwulan yang sama dan metode yang sama dilakukan di pasar grosir. Sumber data adalah pasar grosir. Sumber data ini harus sama karena harga beras sangat dipengaruhi disamping kualitas juga sumber data dan keperluannya.
Sering terjadi, harga berbeda karena keperluan atau tujuan yang berbeda. Biasanya, harga yang ditampilkan pada food price export lebih rendah dibandingkan harga domestik yang ada di pasar grosir.
Keempat, acuan nilai tukar yang digunakan tentu menggunakan kurs yang dikeluarkan BI dan ini tidak perlu dipermasalahkan karena perbedaannya tidak terlalu signifikan untuk menganalisis harga beras.
Kelima, perlu Suadara Faisal Basri ketahui bahwa perbedaan harga beras di suatu negara bukan saja karena luasnya wilayah dan varietas tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi geografis. India dan Thailand adalah plain area sedangkan Indonesia adalah kepulauan, tentu ini akan berpengaruh terhadap variasi harga beras di grosir.
Data FAO yang membandingkan harga beras antara Indonesia, Thailand dan India pada September 2010 hingga Januari 2017, belum mencerminkan hasil survei yang valid. Karena, di Thailand survei dilakukan di Bangkok untuk beras medium, di India dilakukan di pasar New Delhi untuk beras medium, sedangkan di Indonesia adalah untuk beras yang tidak ada judulnya tetapi merupakan rerata nasional (premium dan medium dirata-ratakan).
Dengan demikian, Saudara Faisal Basri sebagai ilmuan harus bisa memahami bahwa laporan tersebut tidak bisa digunakan sebagai referensi dalam melakukan kajian.
Dengan gambaran sederhana diatas, apakah tidak lebih baik ekonom Prof Faisal Basri yang pernah menangani tatakelola Migas, dapat memberikan solusi permanen menekan Marjin Pengangungkutan dan Perdagangan (MPP) ketimbang membanding bandingkan harga beras dengan negara lain. Ingat, bahwa kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani adalah tujuan akhir kita dalam membangun ketahanan pangan nasional.
(1) Yang paling mendasar adalah membuat rata-rata harga berdasarkan tertinggi dan teendah. Sangat fatal kesalahannya.
(2) mana harga world bank dan bloomberg? Jangan berbohonglah.
Membangun ketahanan pangan nasional tidak hanya pada aspek kesejahteraan petani saja. Jika demikian halnya, maka hanya satu pihak yang diuntungkan yaitu dari sisi hilirnya. Di sisi hulu, masyarakat sebagai konsumen juga harus diperhitungakan kemaslahatannya terhadap pangan, terutama dalam hal ketersediaan dan keterjangkauan atas pangan.
Sangat sepakat.
Tanggapan kritik Faisal Basri
Pendapat Faisal Basri (21/2/2017) terkait sanggahannya terhadap harga beras yang dikeluarkan Kementerian Pertanian (Kemtan) sama sekali tidak berdasar. Cenderung mencari kesalahan dengan cara menjual kebohongan yang meresahkan masyarakat.
Pertama, Harga beras di beberapa Negara yang dirilis Kemtan beberapa waktu lalu disamping diperoleh secara langsung di lapangan, juga berdasar data yang dirilis oleh World Bank dan Bloomberg. Jadi bukan Kemtan mengarang data versi Kemtan.
Kita tahu harga beras di tiap negara sangat bervareasi, tidak saja 2 kelas medium dan premium, tetapi juga beberapa kelas medium dan beberapa kelas premium. Di Indonesia saja, sesuai dengan SNI no 6128: 2015 terdapat 1 premium dan 3 medium, yang dibedakan atas dasar presentase beras kepala, beras pecah, foreign material dan derajat sosoh.
Apa yang ada di pasar Indonesia, kenyataanya kelas tersebut berkembang lagi menjadi 2 premium dan 2 medium. Sama halnya kondisi tersebut terjadi di negara lain, seperti misalnya Thailand, Vietnam dan India. Oleh karena itu, sangat mustahil keinginan Faisal Basri untuk membandingkan harga dengan kualitas yang sama pada negara yang berbeda (kelas medium 1 di Indonesia kualitasnya berbeda dengan kelas medium 1 di India).
Kedua, tentu fokus Kementan dalam melakukan survei adalah pasar grosir dan suatu kebodohan bila ada yang menganggap survei dilakukan di supermarket. Terkait jenis beras yang cukup lebar vareasinya dan untuk memudahkan membandingkan diambilah beras medium dan premium. Ini layak dan wajar dilakukan oleh lembaga lainnya seperti FAO dan World Bank. Walaupun, hal tersebut memang tidak seharusnya dilakukan.
Selanjutnya, agar Saudara Faisal Basri pahami, Untuk di Indonesia, harga di Pasar Induk Cipinang adalah salah satu barometer harga komoditas pangan di Indonesia, khususnya beras dan variasi harga dengan pasar induk yang ada di DKI Jakarta lainnya tidak jauh berbeda.
Ketiga, survei tidak memungkinkan dilakukan dalam waktu yang bersamaan, tetapi dilaksanakan dalam triwulan yang sama dan metode yang sama dilakukan di pasar grosir. Sumber data adalah pasar grosir. Sumber data ini harus sama karena harga beras sangat dipengaruhi disamping kualitas juga sumber data dan keperluannya.
Sering terjadi, harga berbeda karena keperluan atau tujuan yang berbeda. Biasanya, harga yang ditampilkan pada food price export lebih rendah dibandingkan harga domestik yang ada di pasar grosir.
Keempat, acuan nilai tukar yang digunakan tentu menggunakan kurs yang dikeluarkan BI dan ini tidak perlu dipermasalahkan karena perbedaannya tidak terlalu signifikan untuk menganalisis harga beras.
Kelima, perlu Suadara Faisal Basri ketahui bahwa perbedaan harga beras di suatu negara bukan saja karena luasnya wilayah dan varietas tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi geografis. India dan Thailand adalah plain area sedangkan Indonesia adalah kepulauan, tentu ini akan berpengaruh terhadap variasi harga beras di grosir.
Data FAO yang membandingkan harga beras antara Indonesia, Thailand dan India pada September 2010 hingga Januari 2017, belum mencerminkan hasil survei yang valid. Karena, di Thailand survei dilakukan di Bangkok untuk beras medium, di India dilakukan di pasar New Delhi untuk beras medium, sedangkan di Indonesia adalah untuk beras yang tidak ada judulnya tetapi merupakan rerata nasional (premium dan medium dirata-ratakan).
Dengan demikian, Saudara Faisal Basri sebagai ilmuan harus bisa memahami bahwa laporan tersebut tidak bisa digunakan sebagai referensi dalam melakukan kajian.
Dengan gambaran sederhana diatas, apakah tidak lebih baik ekonom Prof Faisal Basri yang pernah menangani tatakelola Migas, dapat memberikan solusi permanen menekan Marjin Pengangungkutan dan Perdagangan (MPP) ketimbang membanding bandingkan harga beras dengan negara lain. Ingat, bahwa kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani adalah tujuan akhir kita dalam membangun ketahanan pangan nasional.
Data FAO sangat komprehensif, lebih bisa diterima oleh kalangan ilmuwan ketimbang survei Kementan.
Supaya tuntan, ada baiknya Kementan melakukan paparan publik untuk menjelaskan surveinya di beberapa negara di depan para hali pertanian dan ahliu statistik.
Saya menunggu denga antusias kesempatan itu.
tolong bapak menteri datang ke desa desa supaya tau perjuangan para petani dari terbitnya matahari dari timur sampai terbenamnya matahari dari barat yang berjuang untuk kedaulatan pangan di Indonesia, tolong lah perhatikan para petani supaya bisa sejahtera dan makmur.
Terima kasih banyak, Pak Budi. Semoga didengar jeritan para petani.
Tanggapan:
Pendapat Faisal Basri (21/2/2017) terkait sanggahannya terhadap harga beras yang dikeluarkan Kementerian Pertanian (Kemtan) sama sekali tidak berdasar. Cenderung mencari kesalahan dengan cara menjual kebohongan yang meresahkan masyarakat.
Pertama, Harga beras di beberapa Negara yang dirilis Kemtan beberapa waktu lalu disamping diperoleh secara langsung di lapangan, juga berdasar data yang dirilis oleh World Bank dan Bloomberg. Jadi bukan Kemtan mengarang data versi Kemtan.
Kita tahu harga beras di tiap negara sangat bervareasi, tidak saja 2 kelas medium dan premium, tetapi juga beberapa kelas medium dan beberapa kelas premium. Di Indonesia saja, sesuai dengan SNI no 6128: 2015 terdapat 1 premium dan 3 medium, yang dibedakan atas dasar presentase beras kepala, beras pecah, foreign material dan derajat sosoh.
Apa yang ada di pasar Indonesia, kenyataanya kelas tersebut berkembang lagi menjadi 2 premium dan 2 medium. Sama halnya kondisi tersebut terjadi di negara lain, seperti misalnya Thailand, Vietnam dan India. Oleh karena itu, sangat mustahil keinginan Faisal Basri untuk membandingkan harga dengan kualitas yang sama pada negara yang berbeda (kelas medium 1 di Indonesia kualitasnya berbeda dengan kelas medium 1 di India).
Kedua, tentu fokus Kementan dalam melakukan survei adalah pasar grosir dan suatu kebodohan bila ada yang menganggap survei dilakukan di supermarket. Terkait jenis beras yang cukup lebar vareasinya dan untuk memudahkan membandingkan diambilah beras medium dan premium. Ini layak dan wajar dilakukan oleh lembaga lainnya seperti FAO dan World Bank. Walaupun, hal tersebut memang tidak seharusnya dilakukan.
Selanjutnya, agar Saudara Faisal Basri pahami, Untuk di Indonesia, harga di Pasar Induk Cipinang adalah salah satu barometer harga komoditas pangan di Indonesia, khususnya beras dan variasi harga dengan pasar induk yang ada di DKI Jakarta lainnya tidak jauh berbeda.
Ketiga, survei tidak memungkinkan dilakukan dalam waktu yang bersamaan, tetapi dilaksanakan dalam triwulan yang sama dan metode yang sama dilakukan di pasar grosir. Sumber data adalah pasar grosir. Sumber data ini harus sama karena harga beras sangat dipengaruhi disamping kualitas juga sumber data dan keperluannya.
Sering terjadi, harga berbeda karena keperluan atau tujuan yang berbeda. Biasanya, harga yang ditampilkan pada food price export lebih rendah dibandingkan harga domestik yang ada di pasar grosir.
Keempat, acuan nilai tukar yang digunakan tentu menggunakan kurs yang dikeluarkan BI dan ini tidak perlu dipermasalahkan karena perbedaannya tidak terlalu signifikan untuk menganalisis harga beras.
Kelima, perlu Suadara Faisal Basri ketahui bahwa perbedaan harga beras di suatu negara bukan saja karena luasnya wilayah dan varietas tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi geografis. India dan Thailand adalah plain area sedangkan Indonesia adalah kepulauan, tentu ini akan berpengaruh terhadap variasi harga beras di grosir.
Data FAO yang membandingkan harga beras antara Indonesia, Thailand dan India pada September 2010 hingga Januari 2017, belum mencerminkan hasil survei yang valid. Karena, di Thailand survei dilakukan di Bangkok untuk beras medium, di India dilakukan di pasar New Delhi untuk beras medium, sedangkan di Indonesia adalah untuk beras yang tidak ada judulnya tetapi merupakan rerata nasional (premium dan medium dirata-ratakan).
Dengan demikian, Saudara Faisal Basri sebagai ilmuan harus bisa memahami bahwa laporan tersebut tidak bisa digunakan sebagai referensi dalam melakukan kajian.
Dengan gambaran sederhana diatas, apakah tidak lebih baik ekonom Prof Faisal Basri yang pernah menangani tatakelola Migas, dapat memberikan solusi permanen menekan Marjin Pengangungkutan dan Perdagangan (MPP) ketimbang membanding bandingkan harga beras dengan negara lain. Ingat, bahwa kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani adalah tujuan akhir kita dalam membangun ketahanan pangan nasional.
Terima kasih banyak telah menanggapi dengan isi yang sama lebih dari satu kali.
-Soal Produksi dan Harga Beras
Kementan kini sedang menggarap aspek hilir dari pangan. Bulan Februari 2017 memasuki panen raya padi dan harga gabah sudah anjlok di beberapa daerah. Prediksi produksi padi Februari sebesar 10,7 juta ton dan maret 11,1 juta ton gabah kering giling.
Antisipasi telah dilakukan dengan melanjutkan Tim Serap Gabah, bermitra dengan penggilingan, driyer, pergudangan, menerbitkan regulasi fleksibilitas Harga Pembelian Pemerintah, menyusun target dan evaluasi harian serap gabah petani ke Bulog dan lainnya.
Berkaitan dengan statemen Faisal Basri pada media tanggal 19/2/2017, Kementan Bohong Soal harga Beras, dapat disampaikan bahwa Kementan menyajikan data dan informasi publik apa adanya dengan sumber data yang jelas.
Silahkan pengamat bebas berpendapat dengan argumentasinya, namun jangan mengganggu konsentrasi kerja Kementan fokus mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.
Menurut Dr Anna dari Pusat Data Kementan, komentar Faisal itu mungkin karena honor impor tidak ada lagi karena impor pangan sudah turun begitu juga migas.
“Faisal cuma berani bicara beras padahal sudah kami urus sampai swasembada. Mestinya dia laporkan saja masalah migas ke penegak hukum seperti KPK, polisi atau jaksa, jangan cuma ke pemerintah. Contoh di kementan, mafia langsung dilapor ke polisi, jaksa, sampai KPK dan sdh ditangkap. Kalau Faisal takut melapor nanti kasih kami datanya nanti kami bantu laporkan,” ujar Dr Anna.
Dikatakan Anna, kini keberhasilan membangun pertanian sudah terlihat. Produksi padi 2016 meningkat menjadi 79 juta ton GKG, stock beras Bulog saat ini 1,6 juta ton cukup aman sampai enam bulan ke depan. Pada 2016 tidak ada rekomendasi maupun ijin impor beras medium.
Bahkan pada Februari 2017 Kabupaten Merauke ekspor beras premium ke Papua Nugini serta mengirim/ekspor beras 5.000 ton bantuan kemanusiaan ke Srilangka.
Terkait harga beras di beberapa negara, data FAO-GIEWS yang juga Faisal Basri menyajikan data FAO, dapat memberikan gambaran tentang kondisi perberasan.
Harga beras tingkat eceran Indonesia masih lebih murah dibandingkan harga beras di Phillipina, tetapi lebih tinggi dibandingkan harga beras eceran di India. Data FAO-GIEWS tidak menyebut harga beras eceran di Thailand dan Vietnam, karena datanya adalah data harga di tingkat grosir.
“Jika melihat pergerakan harga, sebenarnya harga di Philipina, Indonesia dan India cukup stabil, artinya tidak ada penurunan harga beras seperti yang disebutkan Faisal Basri. Bahkan harga di Thailand terjadi lonjakan pada bulan Desember 2016 yang kurang masuk akal, sehingga meragukan data tersebut,” lanjutnya.
Perlu berhati-hati dalam menganalisis harga beras. Setidaknya ada tiga struktur pasar dan masing-masing memiliki faktor pembentuk harga berbeda-beda pula.
Pertama, harga gabah di tingkat petani sangat jelas pembentuk harga ditentukan oleh hukum supply-demand yaitu di saat panen raya harga jatuh dan sebaliknya. Kedua, harga beras di tingkat konsumen tidak semata ditentukan oleh pasokan tetapi pembentuk harga ditentukan oleh sistem distribusi, logistik, struktur dan perilaku pasar. Pada kondisi ini terlihat terjadi disparitas harga yang tinggi, asimetri informasi dan anomali pasar. Ketiga, harga beras di tingkat perdagangan dunia, lebih banyak lagi faktor pembentuk harganya.
“Dengan demikian, ini bisa dikatakan Faisal ‘menjual’ kebohongan dengan pernyataannya. Jadi tidak semudah itu menganalisis harga di pasar dikaitkan kemampuan pasokan maupun keberhasilan meningkatkan produksi. ,” kunci Dr Anna.
Terima kasih telah memberi tanggapan. Tapi mengapa tanggapan Kementan semakin ngawur ya?
Ngawur nya dimana pak
Sudah saya sebutkan sartu per satu, dengan data juga.
iya benar mas bro bakano, pak faisal tolong adil lah. komen jangan dihapus karena gak sesuai dengan pendapat bapak yang mengada2.
Tanggapan Kementan:
http://m.inilah.com/news/detail/2361828/kementan-tuding-faisal-gagal-paham-soal-beras
bener2 gagal paham neh pak faisal
Semoga tidak gagal paham jika membacanya dengan seksama.
Pak Faisal Basri sebagai pengamat ekonomi tidak bisa melihat permasalahan pangan dengan kaca mata kuda. Tidak benar harga beras di Indonesia lebih mahal dibandingkan di Thailand dan Vietnam. Faktanya, harga beras medium di Indonesia sebesar Rp 10.150/kg sementara di Vietnam sebesar Rp Rp 12.000/kg. Begitu di India dan Thailand harga beras mengalami kenaikan.
Harga beras yang dirilis suatu lembaga sangat dipengaruhi oleh waktu pengambilan sample dan kualitas dan syarat dengan keperluan atau kepentingan sehingga tidak bisa oleh seorang pengamat ekonomi yang hebat seperti bapak mudah menggunakannya.
Dengan bapak mengkritik harga beras indonesia paling mahal, artinya bapak menginginkan pemerintah impor beras dan menginginkan harga beras turun. Artinya kualitasnya sebagai pengamat memuat kepentingan dan sudah bermesraan dengan mafia pangan yang menginginkan impor beras dan ingin terus menghancurkan petani. Sebab jika impor terjadi harga akan anjlok dan petani dipastikan sengsara. Tapi karena sudah berselingkuh dengan mafia pangan karena mendapat keuntungan yg lebih besar dibanding bisnis minyak, tentunya ini tidak dipertimbangkan lagi dan kepakaranya pun berani digadaikan. Semoga segera bertpbat.
Silakan dibaca lagi dengan lebih seksama. Bukan saya saja yang menyimpulkan harga beras di Indonesia lebih mahal ketimbang negara-negara tetangga. Lembaga-lembaga internasional pun kesimpulannya seperti itu, dengan data yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Pihak pemerntah di luar kementan juga kesimpulannya begitu. Hanya versi Kementan saja yang sebaliknya.
Jadi tambah tidak jelas apa yang dikatakan bapak Faisal basri
Jika dibaca dengan seksama tulisan-tulisan saya, insya Allah semakin jelas.
Justru harga beras di Indonesia dikritik paling mahal karena merupakan paradoks dari tingginya anggaran yang digelontorkan untuk bantu pertanian. Ada diskoneksi antara produksi dan distribusi. Kalau anggaran pemerintah membantu produktifitas pertanian nasional dalam implementasinya berhasil, mengapa impor produk hortikultura tidak turun bahkan naik terus?
Dan harga mahal beras Indonesia itu yang menikmati siapa? Petani langsung atau tengkulak? Kementan pasti tahu jaringan distribusi beras yang begitu panjang di Indonesia. BPS sudah melakukan studi yang sangat komprehensif di Distribusi Perdagangan Komoditas Beras Indonesia 2016: https://www.bps.go.id/publikasi/view/4340 Tinggal niatnya ada atau tidak menyederhanakan mata rantai untuk kesejahteraan petani. Jika tidak tahu caranya, undang para ahli untuk dimintai pendapat. Pasti yang dimintai pendapat juga akan senang membantu demi kesejahteraan petani Indonesia.