Sabtu sore minggu lalu (25/01) saya diundang teman lama berdiskusi beragam hal di seputar perkembangan ekonomi politik di Tanah Air. Pengelola acara podcast ini memilah diskusi panjang kami menjadi empat bagian. Isi diskusi bagian pertama (Part I) bisa diunduh di sini: https://www.youtube.com/watch?v=mBYIFkH7T60
Kategori: Politics
Selasa siang (14/1), Perempuan Indonesia Anti-Korupsi (PIA) menyelenggarakan diskusi dengan tema “Membangun Kolaborasi Gerakan Pemberantasan Korupsi.” Kolaborasi seluruh elemen bangsa dibutuhkan melawan arus balik upaya pemberantasan korupsi. Para elit dan semua partai nyata-nyata melemahkan upaya pemberantasan korupsi dengan mengesahkan Undang-undang KPK yang baru. Peristiwa kegagalan aparat KPK menggeledah kantor sekretariat PDIP dan penyekapan petugas KPK
Data resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa indeks Gini Indonesia membaik, turun menjadi di bawah 0,4. Indeks Gini di bawah 0,4 masuk dalam kategori ketimpangan baik, 0-4 sampai 0,5 ketimpangan sedang, dan di atas 0,5 ketimpangan buruk. Namun harus diingat bahwa BPS mengukur ketimpangan berdasarkan konsumsi, bukan pendapatan dan bukan kekayaan.
Mafia Migas, sempat ramai dibicarakan di tahun 2014 lalu. Laporan dari Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Nasional yang diketuai Faisal Basri sempat mencengangkan khalayak ramai. Laporan ini menguak kerja para mafia migas yang bekerja di Petral, anak perusahaan Pertamina. Berkat laporan ini pula, Petral akhirnya dibubarkan. Empat tahun berlalu, KPK baru saja
Hari ini (30/9), Indef akan menggelar diskusi bertajuk “Ekonomi Politik Korupsi” di Restoran Rantang Ibu, ITS Tower, Jl. Raya Pasar Minggu No. 18. Bahan yang saya siapkan bisa dilihat di sini: https://faisalbasri01.files.wordpress.com/2019/09/indef-ekonomi_politik_korupsi-300919.pd Tiga powerpoint pertama (setelah judul) bersumber dari: Antonio Merlo, Political Economy and Policy Analysis, London: Routledge, 2019: 2-4.
Tidak setitik darah pun menetes ke bumi Pertiwi akibat perseteruan kampanye pemilu pascareformasi. Itulah modal paling berharga dalam menapaki konsolidasi demokrasi. Ketegangan memang meninggi di media sosial, namun tidak sampai menjungkirbalikkan akal sehat, karena civll liberty pasca reformasi cukup ampuh menghasilkan informasi yang berimbang. Kebenaran tidak dimonopoli oleh satu kekuatan tertentu. Penguasa tidak bisa semena-mena
Jepretan Terhangat Perekonomian Indonesia: Antara Fakta dan Hoaxes[1] (Faisal Basri)[2] Prolog: Jati Diri Bangsa Pada abad kedua Masehi, warga Nusantau—begitu sebutan untuk Nusantara kala itu—sudah menjejakkan kaki di benua Afrika dengan kapal dan sistem navigasi buatan sendiri. Budaya maritim telah lama bersemayam kokoh di bumi Pertiwi. sebagaimana semboyan “nenek moyangku seorang pelaut” dinyanyikan sejak masa kanak-kanak. Kejayaan
Pemilu tinggal 27 hari lagi. Elektabilitas Jokowi turun dalam dua survei terakhir yang diselenggarakan oleh Litbang Kompas. Pada April 2018, elektabilitas Jokowi—yang belum memiliki pasangan—mencapai puncaknya, yaitu 55,9 persen. Trend kenaikan elektabilitas Jokowi terjadi sejak April 2016. Pada survei Litbang Kompas Oktober 2018, elektabilitas Jokowi yang telah berpasangan dengan Ma’ruf turun menjadi 52,6 persen. Hasil
Author : Ramadhan asumsi.co | February 01th, 2019 Isu-isu ekonomi sudah jadi makanan sehari-hari bagi seorang Faisal Basri. Masalah utang negara, APBN, ekspor impor, sampai analogi organ tubuh manusia dalam ekonomi, dikupas tuntas oleh ekonom lulusan Vanderbilt University tersebut dalam Program Pangeran Mingguan Asumsi terbaru, Kamis, 31 Januari 2019. Di luar briliannya pemikiran ekonomi seorang Faisal
Calon Presiden Prabowo Subianto mensinyalir anggaran negara bocor sebesar Rp 500 triliun. Dengan mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 senilai Rp 2.007 triliun, maka kebocoran anggaran yang disinyalir Prabowo sekitar 25 persen. APBN 2018 naik menjadi Rp 2.217 triliun dan APBN 2019 naik lagi menjadi Rp 2.461 triliun. Beberapa pemberitaan menyebutkan
faisal basri 