Korupsi Mengancam Peradaban

Korupsi jelas menjadi musuh besar bangsa manapun di dunia. Ia merusak segala sendi kehidupan, hingga mampu menghancurkan peradaban. Sebab, karakter korupsi sebagai kejahatan ‘kerah putih’ yang terorganisasi, tentu saja dilakukan melibatkan pejabat yang memiliki kekuasaan. Dampaknya, sumber daya yang dimiliki negara dirampok hanya untuk memperkaya segelintir kelompok. Rakyat, tetap miskin dan sengsara. Laju pertumbuhan ekonomi melambat, dan iklim investasi yang tidak sehat. Awal Oktober lalu, integrito berbincang dengan ekonom senior, Faisal Basri tentang korupsi politik hingga korelasi korupsi dan ekonomi. Menurutnya, kejahatan luar biasa ini adalah ancaman yang nyata bagi masa depan bangsa dan bisa membuat negara ini bangkrut. Berikut petikannya:

Bagaimana dampak political corruption terhadap perekonomian negara?

Political corruption bisa membangkrutkan ekonomi. Karena sendi-sendi kekuasaan itu telah digerogoti. Tidak ada checks and balances, kemudian terjadi systemic corruption, organized corruption dan tiba-tiba ekonomi jadi bangkrut.

Korupsi yang melibatkan pembuat keputusan politik menyalahgunakan kekuasaan publik yang dimilikinya. Kaum elite mengontrol pemerintah, ini yang bahaya. Akibatnya kaum elite yang mengatur sedemikian rupa agar negara membuka ruang hingga terjadi eksploitasi hingga monopoli. Korupsi bukan sekadar musuh KPK, tapi korupsi juga musuh untuk peradaban.

Mengapa korupsi bisa mengancam peradaban?

Korupsi membuat alokasi sumber daya jauh dari kepentingan rakyat. Sumber daya ekonomi termasuk sumber daya alam tidak bisa lagi menyejahterakan Rakyat, malah memarjinalkan kekuatan rakyat. Pemusatan sumber daya ekonomi berada di tangan segelintir orang yang senantiasa berupaya melanggengkan kekuasaannya dengan mencari perlindungan atau dukungan politik.

Analisis saya, mahasiswa ikut bersuara karena masa depan mereka terancam. Mereka bukan cuma memikirkan masa depan Indonesia, tapi mereka juga enggak mau hidup sengsara di masa depan. Makanya mereka mendukung penguatan KPK. Kalau tidak, sama saja menciptakan jalan tol proses perampokan itu.

Keberadaan KPK membuat ekonomi lemah, pendapat Anda?

Martin Wolf pernah menjelaskan tentang rentier capitalism, istilah dimana pasar dan kekuasaan politik memberikan individu dan pengusaha yang diistimewakan untuk mengeruk uang yang besar dari orang lain atau negara. Dengan begitu, pembangunan jadi rapuh.

Justru pertumbuhan ekonomi lemah bukan karena ada KPK, tapi ini menandakan bahwa KPK justru harus diperkokoh agar korupsi menjadi sedikit. Sehingga pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi. Kalau sekarang, karena korupsinya merajalela maka pengusaha-pengusaha yang muncul itu tidak siap bersaing. Makanya pengusaha itu pindah ke sektor yang tidak ada pesaing. Akibatnya, industri semakin sedikit dan melemah. Jadi ekonomi kita makin lemah karena korupsi. KPK bukan penghambat pertumbuhan ekonomi, melainkan akselelator pertumbuhan ekonomi.

KPK mendorong pertumbuhan ekonomi, caranya?

Tugas KPK seperti The Narrow Corridor. Jadi kita harus bangun koridor sesempit mungkin agar manuver koruptor sedikit. Kita tidak mungkin memberantas korupsi sampai nol. Tapi yang kita bisa, mempersempit manuver mereka. Jadi kalau masih ada korupsi pun, bukan systemic corruption. Bukan korupsi yang membangkrutkan negara. Kalau enggak ada KPK, negara bangkrut.

Sejak terbitnya Peraturan MA Nomor 13 Tahun 2016, KPK dapat menjerat korporasi. Apa dampaknya bagi dunia usaha?

Menakutkan untuk mereka yang berbisnis di grey area. Tapi, sebenarnya banyak pelaku bisnis yang kotor sudah capai melakukan cara curang. Mereka lapor ke saya tentang bisnis yang kotor. Pelaku bisnis kotor itu, untungnya banyak tapi bayar pajaknya sedikit. Untungnya banyak, dia bawa keluar negeri. Jadi sudah nyolong, untungnya dia bawa keluar negeri. Makanya korupsi itu dibilang extraordinary crime yang membangkrutkan negara.

Hanya pebisnis yang kotor yang memandang KPK itu musuh dia. Karena mereka harus tersingkir dari bisnis. Karena mereka sebenarnya enggak bisa bersaing. Tapi korporasi yang bersih akan senang karena bisnisnya jadi fair. Sehingga kalau ada tender, dia akan mengajukan harga terbaik, dengan kualitas terbaik, dan menang. Iklim bisnisnya semakin bagus dan dihargai.

Lihat negara-negara yang paling kaya, seperti Norwegia, Finlandia, Corruption Perception Indeksnya (CPI) paling tinggi. Kalau negara yang banyak bisnis kroninya, CPI-nya rendah, seperti Thailand, Rusia, Malaysia, dan Indonesia ada di nomor 7 di daftar The Crony Capitalism Index.

Di Indonesia, lebih banyak pebisnis yang curang atau yang jujur?

Saya enggak tahu. Tapi bisa dilihat perusahaan yang go public, yang saham-sahamnya blue chips di pasar saham. Biasanya mereka yang punya good governance. Perusahaan yang go public itu laporan keuangannya jelas dan terbuka. Tapi perbandingannya, dari 1.000 perusahaan besar menengah di Indonesia, hanya 30 yang go public. Secara umum bisa digambarkan betapa minimnya perusahaan yang punya good governance.

Mengapa KPK harus tetap kuat?

KPK harus kuat demi peradaban. Peradaban itu bukan cuma ekonomi, tapi juga bidang poltik dan lain sebagainya. KPK sudah terbukti efektif. Kurang lebih 200 kepala daerah dipenjara. Itu pun masih merajalela, enggak ada kapoknya. Karena hukumannya yang ringan dan dipenjara seperti di surga.

Makannya justru harus didukung. Jika KPK lemah, pengendalian terhadap korupsi akan semakin lemah. Sendi-sendi demokrasi akan kian rapuh, oligarki semakin kuat. Penguasaan sumber daya di tangan segelintir orang dan ketimpangan sosial akan semakin buruk.

Kalau KPK melemah, “power tends to corrupt, absolute power corrupts absolute- ly” bisa-bisa mendekati kenyataan. Menuju Indonesia emas pada 2045 dibayangi kabut yang pekat.

BIODATA

NAMA

Faisal Batubara

TEMPAT, TANGGAL LAHIR

Bandung, 6 November 1959

PENDIDIKAN

SMA Negeri 3, Jakarta

Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1985)

Master of Arts (M.A) bidang ekonomi di Vanderblit University, Nashville, Tennessee, Amerika Serikat (1988)

KARIER

(1985-1987) Anggota tim “Perkembangan Perekonomian Dunia” pada Asisten II Menteri Koordinator Bidang EKUIN

(2000) Anggota Tim Asistensi Ekuin Presiden RI

(1999-2003) Ketua, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Perbanas Jakarta

(2014) Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas

(1997-sekarang) Editorial Board Quarterly Journal of the Indonesia Economy

PENGHARGAAN

(1996) Dosen teladan III Universitas Indonesia

(2003) Pejuang Antikorupsi 2003 dari Masyarakat Profesional Madani

(2005) FEUI Award 2005 dalam kategori prestasi, komitmen, dan dedikasi dalam bidang sosial kemasyarakatan.

Sumber: Majalah Integrito, Edisi 4 Tahun 2019, hal. 30-33.

Klik untuk mengakses Ed4_2019_Isi_preview.pdf