Bocor


 

enterprise-cio.com

Calon Presiden Prabowo Subianto mensinyalir anggaran negara bocor sebesar Rp 500 triliun. Dengan mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 senilai Rp 2.007 triliun, maka kebocoran anggaran yang disinyalir Prabowo sekitar 25 persen. APBN 2018 naik menjadi Rp 2.217 triliun dan APBN 2019 naik lagi menjadi Rp 2.461 triliun. Beberapa pemberitaan menyebutkan kebocoran Rp 500 triliun setara dengan 25 persen anggaran. Jadi, kita ambil saja APBN 2017 sebagai patokan.

Seingat saya, pada kampanye pemilihan presiden 2014, calon presiden Prabowo sudah mengatakan soal kebocoran yang kala itu dipandang kurang didukung oleh data. Namun isu kebocoran tidak memanas seperti sekarang karena calon presiden pesaingnya, Joko Widodo, sama-sama tidak berstatus sebagai petahana (incumbent). Hatta Rajasa, calon presiden pasangan Prabowo, yang merupakan menteri Kabinet Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang memerintah, tidak berkomentar tentang isu bocor.

Kebocoran bukan isu baru. Puluhan tahun silam di masa Orde Baru sekalipun, Prof Sumitro Djojohadikusumo, yang merupakan ayahanda Prabowo Subianto, pernah mengutarakan bahwa kebocoran anggaran mencapai sekitar 30 persen. Tidak jelas dari mana datangnya angka itu. Tak ada pula yang mengeluarkan angka tandingan. Agaknya, khalayak mafhum kondisi saat itu di bawah rezim diktator yang serba tidak transparan. Perbincangan tentang kebocoran tak berujung.

Bocor dalam Perekonomian

Cukup banyak kajian lintas negara maupun khusus Indonesia tentang underground economy atau sejenisnya yang luput dari statistik resmi. Yang luput itu boleh saja dikatakan “bocor” (leakage).

This image has an empty alt attribute; its file name is screen-shot-2019-02-13-at-01.58.35.png

Berbagai kajian lintas negara menujukkan Indonesia tidak tergolong yang paling parah atau parah.

Beberapa kajian dengan studi kasus Indonesia adalah sebagai berikut.

Bertolak dari kajian-kajian di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa kebocoran dalam ekonomi lebih besar dibandingkan dengan kebocoran APBN.

Pengertian Bocor

Ember yang berlubang membuat air di dalamnya keluar dan jika tidak ditambal akan mengakibatkan air yang ada di dalam ember habis. Bisa juga dipakai untuk atap rumah yang bocor sehingga takkala hujan, tetesan atau kucuran air masuk ke dalam rumah.

Bocor APBN

Katakanlah ember itu adalah APBN. Sejauh yang saya pahami, kebocoran mengacu pada pos pengeluaran atau belanja. Pada APBN 2017 belanja keseluruhan berjumlah Rp 2.700,4 triliun.

Bocor bisa dalam berbagai bentuk: dana yang dibelanjakan tidak sebesar yang dianggarkan, selisihnya dikorupsi dengan segala tipu daya. Bisa pula seluruh dana dibelanjakan sesuai peruntukan tapi hasilnya tidak sesuai target (inefisiensi, pemborosan).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai jenis audit. BPK bisa memilh sampel beberapa pos pengeluaran. Jika dibutuhkan, DPR berwenang untuk menugaskan BPK melakukan audit khusus. Jadi ada cara untuk mengetahui seberapa jauh kebocoran, asal ada kemauan politik dari DPR, termasuk dari Fraksi Partai Gerindra yang ketua umumnya Prabowo Subianto sendiri.

Tanpa upaya serius dan sistematis, kita hanya bisa mereka-reka berdasarkan data sekunder yang tersedia.

Kebocoran bisa terjadi di berbagai tingkatan: pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dan pemerintahan desa. Saya tidak memiliki pijakan kuat untuk menduga-duga tingkat kebocoran di daerah.

Yang bisa kita lakukan adalah dengan mencermati alokasi dan jenis pengeluaran untuk pos “Transfer ke Daerah dan Dana Desa.” Pada APBN 2017 pos ini berjumlah Rp 742 triliun atau 37 persen dari BELANJA NEGARA. Kebanyakan dana ke daerah berupa gaji pegawai lewat pos Dana Perimbangan yang menyedot 96 persen dari dana Transfer ke Daerah. Dengan demikian obyek yang berpotensi bocor relatif sangat kecil. Katakanlah 10 persen dari TRANSFER KE DAERAH Masih bocor, berarti sekitar Rp 68 triliun.

Untuk Dana Desa yang relatif baru dan masih mencari bentuk optimalnya serta dengan pertimbangan sumber daya manusia yang terbatas di desa, katakanlah bocor 50 persen atau sekitar Rp 30 triliun.

Berarti, kebocoran total di tingkat daerah berjumlah Rp 98 triliun (Rp 68 triliun ditambah Rp 30 triliun).

Di tingkat pemerintah pusat, belanja meliputi belanja K/L dan non-K/L Untuk memudahkan perhitungan, kita gunakan belanja pemerintah pusat berdasarkan jenis.

Belanja pegawai dan pembayaran bunga utang hampir pasti tidak ada kebocoran. Kedua jenis belanja itu menyedot 41,8 persen belanja pemerintah pusat.

Kehadiran LKPP akan lebih mempersulit kongkalikong pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk belanja modal. Keberadaan KPK turut mempersempit manuver penggelembungan harga, praktek kolusi dan korupsi. Katakanlah masih ada kebocoran sebesar 20 persen. Maka nilai kebocoran dari belanja barang dan belanja modal sekitar Rp 100 triliun.

Untuk subsidi, pembayaranya ke Pertamina, PLN, pabrik pupuk milik negara, dan sebagainya sangat ketat, tak akan dicairkan oleh Kementerian Keuangan tanpa audit BPK. Andaikan masih ada kebocoran 5 persen, berarti sekitar Rp 8 triliun.

This image has an empty alt attribute; its file name is screen-shot-2019-02-13-at-01.42.57.png

Yang mungkin lebih banyak dicurigai adalah pos bantuan sosial, hibah, dan belanja lainnya. Kasarnya, katakanlah ketiga jenis belanja terakhir ini bocor 50 persen atau sekitar Rp 35 triliun.

Kebocoran total di tingkat pemerintah pusat adalah Rp 100 triliun + Rp 8 triliun + Rp 35 triliun = Rp 143 triliun.

Akhirnya kita memiliki perkiraan kebocoran total dengan perhitungan yang teramat sangat sederhana, yaitu: di tingkat daerah senilai Rp 98 triliun ditambah di tingkat pemerintah pusat senilai Rp143 triliun, sehingga bocor total adalah Rp 241 triliun.

Angka kebocoran versi sangat sangat sederhana dan sangat kasar itu tak sampai separuh dari yang disinyalir Capres Nomor 2.

Bisa pula kita mengestimasi potensi “kebocoran” dari sisi penerimaan. Cara perhitungannya tentu berbeda. Kebocoran dari sisi penerimaan tidak seperti air di dalam ember, karena airnya belum masuk. Lebih pas kalau dikatakan potensi yang belum terealisasi atau ada yang “ditilep” oleh aparat pajak. Namun, terlalu gegabah untuk mengatakan tax ratio yang relatif rendah sebagai wujud dari kebocoran atau korupsi, kecuali ada data yang membuktikannya.

Siapapun yang akan memerintah pada 2019-2024, pekerjaan rumah yang menghadang sangatlah berat. Segala sumber daya harus digunakan dengan perencanaan yang cermat serta proses pelaksanaannya transparan dan akuntabel. Sektor pemerintah tampaknya belum tersentuh oleh proses disrupsi dan masih berperilaku business as usual.

8 Comments

  1. Ping-balik: Lina Anandya
  2. Assalamualaikum. kalau misalnya suatu Badan atau lembaga pemerintah misal X. Membuat sebuah kegiatan sampai ke tingkat kecamatan. Kecamatan Y dpt anggaran 10jt. Pd kenyataanya yg d belanjakan adalah 7jt. Sisa 3jt dibuatkan saja SPJnya sesuai RAB oleh kecamatan Y tsb tanpa mengembalikan ke tingkat diatasnya (Kab/Prov/Pusat) apakah bisa dikatakan kebocoran? Jazakallah

  3. angka kebocoran 500 T tidaklah mengagetkan. biaya perjalanan dinas fiktif, mark up harga belanja modal & barjas, belanja pegawai untuk ASN yg gak kerja, inefisiensi dlm PSO subsidi pupuk & BBM, dan juga hibah bansos di luar kepatutan apalgi di taun politik.. apalagi dana desa. kepala2 desa dg sdm yang masih rendah disuruh kelola anggaran sampai 1 M, menyublim tuh duit..

  4. Memang kebocoran anggaran pernah menjadi perdebatan yang cukup hangat dalam debat Presiden tahun lalu. Mungkin kita masih ingat akan isu mengenai kebocoran anggaran, sebetulnya sudah menjadi isu lama, sebelum Jokowi menjadi presiden dan sekarang ia yang kena dampaknya. Inilah tipikal perekonomian di negara-negara berkembang.

    Penyelenggaraan pemerintahan yang masih sarat dengan korupsi, sistem yang belum terbangun serta kentalnya budaya birokrasi menjadi prasyarat pendukung yang sempurna terjadinya kebocoran tersebut. Dalam beberapa kesempatan, Prof. Sumitro Djojohadikusumo, salah satu peletak dasar ekonomi Indonesia pun pernah menyentil persoalan kebocoran anggaran ini. Dalam versi beliau, kebocoran anggaran hingga tahun 1993 saja sudah mencapai angka 30%, meskipun detail penjelasannya tidak pernah disampaikan ke publik hingga saat ini.

    Justru mengenai kebocoran anggaran, hal pertama yang harus disepakati adalah: Apakah juga menyangkut isu efisiensi atau tidak? Hal ini menjadi penting mengingat penilaian kebocoran anggaran yang ada selama ini justru disamakan dengan persoalan efisiensi. Secara teori, ukuran mengenai efisiensi perekonomian di suatu negara sebetulnya dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan ICOR (Incremental Capital Output Ratio). ICOR secara umum didefinisikan sebagai besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan satu unit output dalam mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Besaran ICOR ini didapatkan dengan membandingkan besarnya tambahan kapital dengan tambahan output.

    Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya isu kebocoran anggaran merupakan hal sensitif yang sangat fundamental. Namun demikian, validitas data merupakan hal yang mutlak dikedepankan. Jangan sampai isu tersebut kemudian sekedar menjadi isu politik demi mengejar popularitas semata. Disinilah perlunya sebagai seorang pengamat lebih santun, netral dan dewasa dalam berpikir.

    1. Itu dulu yah pak ketika belum ada transaksi online. Sekarang semua ada jejak digitalnya yg bisa di telesik. Apalagi sekarang no HP di register spt negara2 barat. Kalau gaya hidup pejabat dan org2 sekelilingnya (one arm) gak spt standard nasional ya sdh tinggal kirim KPK.

  5. Begini ya Pak,

    Semua yg anda bilang itu cuma katakanlah atau dugaan. Alias cuma mengarang. Ada caranya yg lebih pasti utk mengetahui berapa “dugaan” tapi saya gak bakal kasih tahu.

    Di setiap negara pasti ada uang yg seharusnya jadi pemasukan negara tapi gak masuk. Itu wajar.
    Jadi kalau industri online itu data dari bank tercatat transaksi sekian, dgn rate pajak sekian seharunya bisa di hitung berapa potensi pendapatan. Kalau kurang di bawah hitungan, maka tinggal di crack down. Ada industri2 yg memang dari dulu cash spt kontraktor bangunan, developer rumah, montir, tukang batu, restaurant, dsb, Nah non formal ini yg jadi celah bocor. Dan tetap bisa di hitung dari BPS. Kata bocor di sini sebenarnya gak tepat karena yg ada sebenarnya “potensi kehilangan pendapatan”

    Tapi sekarang dep pajak di seluruh dunia punya cara ampuh utk mendeteksinya yg di sebut one arm. Intinya jika org itu tiba2 kaya, maka gaya hidup berubah di mana pengeluarannya di atas rata2 pengeluaran rata2 sebuah negara yg di dpt dari data di dep pajak dan org2 di sekelilingnya jg ikut berubah gaya hidupnya. Contoh pak Faisal tiba2 dpt order Rp 10 T dan pengeluarannya cuma RP 1 juta. Jelas ada perubahaan gaya pak Faisal. Yg tadinya makan di luar 2x seminggu jadi tiap hari makan di luar.

    Perubahan2 lainnya yg bisa terdeksi itu spt beli asset2 baru dsb jg bisa jadi penanda perubahaan gaya hidup. Makanya kemarin pak Jokowi membuat sertifikasi online real time spt di negara2 maju jadi bisa kelacak semua pemilik sertifikasi tanah. Jadi sekarang tanah, bangunan dan kendaraan sdh bisa tercatat. Pak Faisal beli kapan, di mana saja tanah dan bangunan pak Faisal dan siapa pemilik tanah dan bangunan pak faisal itu sebelumnya. Uang jg sdh punya nomer seri. Tentu nomer seri utk bank yg satu bisa beda dgn bank yg lain di suatu daerah dan daerah lain. Apalagi kalau nanti cashless lebih mudah lagi di telesik.

    One arm itu jg berlaku utk org terdekat yg di kenal pelaku. Misal bapak percaya sama supir bapak maka mobil2 bapak di pindah tangankan ke supir ini. Dari sisi pajak bisa di lihat kalau supir bapak itu gajinya RP 10 juta tapi dia bisa punya 10 ferrari tentu mencurigakan. Cara lain bisa di lihat dari OJK. Tinggal tulis nama bapak bisa kelihatan itu semua transaksi bapak dari siapa ke siapa, dari mana ke mana, dari akun mana ke akun mana dari negara mana ke negara mana dsb. Dgn cashless, tinggal minta catatan OJK kelar.

    Dep pajak tinggal crack down industry yg kurang pendaptannya dgn cara mengirim investigatornya ke lapangan. Kalau datang 3x terus si pembayar pajak ini rumahnya tiba2 ada 3 (dari pengakuan satpam), terus ada 3 mobil di rumah dan bayar pajaknya di bawah rata2 nasional, ya pasti ada apa2nya.

    Dep pajak jg tinggal telephone dep pajak di seluruh dunia utk melihat berapa org Indonesia yg berusaha di luar indonesia dan apa vehicle utk investasinya.

    Saya tau itu semua karena saya pernah melamar jadi pegawai dep pajak Selandia Baru tapi saya lebih memilih punya usaha kantor akuntant pajak. INdonesia meratifikasi perjanjian dgn dep pajak2 seluruh dunia plus dpt bantuan teknology dari bank dunia.

    Apalagi sekarang menkoinfo sdh meregister semua nomer telephone di seluruh Indo. Dari ratusan juta nomer ini pasti ada yg di pakai buat pejabat yg di alokasikan oleh pemerintah. Tinggal di lihat nomer asing yg sering telephone ke pejabat tertentu apalagi pakai sandi ya sdh tinggal OTT. Dan itu standard operasi negara2 maju.

    Hal yg sama terjadi utk kepala desa yg penerima dana desa. Kalau sebuah desa dpt anggaran RP 100 juta terus ada yg mengeluh jalan rusak dan tdk sesuai dgn speknya, maka tinggal di lihat anggaran yg di ajukan desa itu. Di lihat siapa kepala desanya dan nomer telephonenya. Bisa di lihat dari data2 banknya dan data2 assetnya atau perubahaan gaya hidup si kepala desa ini dan keluarganya. Pak Jokowi tinggal main ke sana benar gak laporan itu?

    Ketiga bisa di lihat dari laporan audit internal. Sayagnya banyak auditor internal yg di sebut inspektorat jendral itu takut utk melapor karena yg di atasi itu adalah atasannya spt laporan KPK.

    Ke empat bisa di lihat dari BPK. Tapi sayangnya BPK di sini itu sampah. Banyak daerah yg dpt WTP tapi akhirnya ketangkap KPK. Sayangnya ketua BPK di Indo itu jabatan politik. Gak perlu jago yg penting jago jilat koalisi partai dimana pemilihan ketua BPK terjadi.

    Intinya semua bisa di hitung dan bisa di lacak jejaknya. Makanya sekarang koruptor itu pada takut.

  6. Makanya sejak era Jokowi, kepala daerah yg ketangkap OTT itu ada ratusan karena cara korupsi mereka masih spt jaman batu.

    Kalau pemerintah mau tega, pemerintah bisa meniru negara2 barat. Itu yg korupsi tinggal di masukan data negara. Itu yg korup di larang jadi direktur selama 7 thn, dilarang ke luar negeri selama 7 tahun, dilarang pinjam ke bank atau lembaga2 non bank lainnya selama 7 tahun, dilarang mendapat pekerjaan yg bergaji bagus, di awasi keuangannya 7 hari semingga 24 jam sehari (uang tabungan cuma cukup buat bayar bill, kalau lebih tinggal main di ambil utk mengganti kerugian negara yg sdh di markup gila2an) dan di sita semua hartanya.

  7. Ping-balik: Bocor – Portaldaily

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.