Mafia di mana-mana?


Belakangan ini muncul tudingan mafia daging sapi, mafia garam, dan mafia beras. Di masa Orde Baru ada julukan “7-samurai” untuk mafia gula, lalu berganti julukan menjadi “7-ninja” di masa reformasi. Selama kampanye pilpres tahun lalu, marak perbincangan tentang mafia migas.

Tudingan mafia muncul ketika harga-harga melonjak. Mafia dituding melakukan kartel atau persekongkolan.

Semua kasus yang ditengarai melibatkan mafia terjadi untuk komoditas yang kebutuhannya belum atau tidak tercukupi oleh produksi dalam negeri–jadi ada aliran impor. Harga komoditas yang diimpor lazimnya lebih murah atau jauh lebih murah dari harga di dalam negeri–jadi ada disparitas harga.

Pola yang mirip terjadi pada banyak komoditas menimbulkan tanda tanya besar: apa yang terjadi pada sisi produksi? Apakah ini semua bermuara pada faktor kemerosotan daya saing nasional? Apakah penyebabnya faktor logistics cost yang mencapai 23 persen dari produk domestik bruto? Atau karena praktek biaya tinggi akibat korupsi dari hulu hingga hilir?

Kalau yang menjadi penyebab adalah praktek kartel, mengapa Komisi  Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) amat sulit mengendus dan membuktikannya?

Di sisi lain, kebijakan pemerintah yang justru kerap menjadi pemicu praktek kartel. Pemerintahlah yang menghadirkan praktek kartel dan monopoli. Ketika penulis menjadi anggota KPPU, Sucofindo dan Surveyor Indonesia dengan leluasa membentuk joint operation dalam preshipment inspection untuk impor gula. Sekarang OJK menetapkan tarif asuransi kerugian umum yang mencapai sekitar tiga kali lipat dari tarif sebelumnya.

Kementerian Perhubungan menetapkan tarif batas bawah untuk penerbangan. Alasannya agar tidak terjadi praktek banting harga atau predatory pricing. Bukankan persoalan itu merupakan domain KPPU? Tugas utama kementerian perhubungan adalah menjamin keselamatan penerbangan dan menegur maskapai penerbangan yang lalai. Apakah kementerian perhubungan pernah memberikan sanksi kepada maskapai penerbangan yang nyata-nyata pernah merugikan ribuan penumpang. Kapan kementerian  perhubungan menjatuhkan sanksi tegas kepada Lion Air yang kerap merugikan konsumen? Kenapa Air Asia langsung kena sanksi?

Penetapan kuota impor sebetulnya merupakan bentuk lain dari kartel yang diciptakan sendiri oleh pemerintah. Mengapa pemerintah tidak mengenakan bea masuk sehingga siapa saja bisa memperoleh akses yang sama untuk mengimpor. Dengan begitu pemerintah menikmati penerimaan dari bea masuk yang bisa digunakan untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan membantu produsen atau petani? Kalau instrumen kuota, yang untung besar adalah pemilik lisensi yang tak lain adalah rent seekers. Dengan tarif bea masuk, mekanismenya lebih transparan.

Jangan-jangan, kebijakan yang buruklah yang menjadi penyebab utama mafia semakin gentayangan.

About faisal basri

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development. His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003). He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement. Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.
This entry was posted in Ekonomi Politik, Institutions, Political Economy, Public Policy, Tata Niaga and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s