By World Economic Forum baru saja menerbitkan laporan berjudul The Inclusive Growth and Development Report 2017. Ada tiga indikator kunci dalam mengukur kinerja pertumbuhan dan pembangunan yang inklusif sebagaiamana tertera pada peraga di bawah.
Ada 30 negara/perekonomian maju (Advanced Economies) dan 79 negara/perekonomian berkembang (Developing Economies) yang dicakup dalam laporan ini. Skor indeks pembangunan inklusif (inclusive development index = IDI) kedua kelompok negara itu tidak bisa diperbadingkan secara tegas karena perbedaan definisi tentang kemiskinan.
Skor IDI menggunakan skala 1 sampai 7: 1=terburuk dan 7=terbaik.
Norwegia menduduki peringkat teratas dengan skor 6,02. Dua negara Skandinavia lainnya juga menduduki posisi terhormat, yakni Denmark di urutan ke-5 dengan skor 5,31 dan Swedia di urutan ke-6 dengan skor 5,30.
Indonesia berada di posisi ke-22 dari 79 negara berkembang dengan skor 4,29. Indikator kunci terbaik adalah dalam kelompok “intergenerational equity”. Di kelompok ini hanya komponen lingkungan sebagaimana terlihat dari indikator “carbon intensity of GDP” yang relatif sangat buruk.
Indikator-indikator dalam kelompok “growth and development” pada umumnya berada di sekitar median, dengan pengecualian indikator “healthy life expectancy” yang agak buruk.
Sangat disayangkan kinerja Indonesia untuk indikator-indikator di kelompok “iclusion” relatif sangat buruk. Yang terburuk adalah “wealth inequality,” menyusul kemudian “net income inequality” dan “poverty rate.”
Jika pembangunan hendak semakin inklusif, maka prioritas utama harus menyasar ke indikator-indikator di kelompok ketiga yang bisa dikatakan sebagai inti dari IDI.
IDI memperlakukan ketiga kelompok indikator dengan bobot yang sama. Jika kita lebih menekankan pada komponen “inclusion” dengan memberikan bobot 50 persen dan dua komponen lainnya masing-masing 25 persen, maka IDI Indonesia turun dari 4,29 menjadi 4,11.
Temuan pada laporan WEF terbaru ini semakin memperkuat kenyataan bahwa masalah ketimpangan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat serius. Lihat Mendeteksi Akar Ekonomi dari Radikalisme dan Dishormoni Sosial.
Untuk itu, kebijakan dan ekosistem kelembagaan yang mendukung pertumbuhan inklusif harus menjadi perhatian utama. Unsur kebijakan strategis yang perlu menjadi prioritas adalah fiscal transfer, financial intermediation, asset building, dan employment. Rincian dari masing-masing unsur bisa dilihat di Laporan.
Pemerintah tampaknya mulai menyadari persoalan ketimpangan yang kian memburuk. Tahun ini pemerintah bertekad untuk melakukan reforma agraria “besar-besaran”. Sepatutnya bukan sekedar bagi-bagi tanah lalu dibuat sertifikatnya secara individu. Perlu ada inovasi dengan memperkenalkan sertifikat kolektif untuk menghindari penguasaan tanah yang semakin terkonsentrasi oleh kaum kapitalis kota dan kehadiran absentee landlord. Intinya, akumulasi modal juga di tangan rakyat.
[Diperbarui tanggal 17 Januari, pk.02:57]
faisal basri 